MENGAPA DUNIA INI MASIH BERBAHAYA BAGI PEREMPUAN?

No. 125 Mei - Juni 2016

www.bakti.or.id

MENGAPA DUNIA INI MASIH BERBAHAYA BAGI PEREMPUAN? MENGHIDUPKAN MEMORI PATORANIANG

SRY, KADER POSYANDU, PEJUANG ANGGARAN DANA DESA

PERSIAPAN TENAGA PENDAMPING DESA

Editor CAROLINE TUPAMAHU

www.bakti.or.id

VICTORIA NGANTUNG SYAIFULLAH Suara Forum KTI ZUSANNA GOSAL ITA MASITA IBNU Events at BaKTI SHERLY HEUMASSE Website ADITYA RAKHMAT

Smart Practices & Info Book SUMARNI ARIANTO Database Kontak A. RINI INDAYANI Design & layout Editor Foto ICHSAN DJUNAED

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146 Email [email protected] atau [email protected] SMS BaKTINews 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201 Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia. BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet. BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia. BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access. BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat. BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

MENJADI PELANGGAN BaKTINews Subscribing to BaKTINews Untuk berlangganan BaKTINews, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email [email protected]. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja. To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to [email protected]. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BaKTINEWS DITERBITKAN OLEH YAYASAN BaKTI DENGAN DUKUNGAN AKTIVITAS PENGETAHUAN HIJAU BAGIAN DARI PROYEK KEMAKMURAN HIJAU MCA-INDONESIA / BaKTINEWS IS PUBLISHED BY THE BaKTI FOUNDATION WITH SUPPORT FROM GREEN KNOWLEDGE ACTIVITY AS PART OF THE GREEN PROSPERITY PROJECT MCA-INDONESIA

Daftar Isi Mei - Juni 2016 Memori 1 Menghidupkan Patoraniang

23 Sosok Sry, Kader Posyandu, Pejuang Anggaran Dana Desa

Oleh Kamaruddin Azis

MCA-Indonesia 5 Di Mamuju,Konflik Diredam Dengan PLUP

Oleh Nur Janah & Lusia Palulungan

26

Program Mitra 29 Menguji Integritas Birokrasi Oleh Rahman Ramlan

Oleh Lamia Putri Damayanti

Lingkungan 13 Pemerintah Kabupaten Jeneponto di Indonesia Menerapkan Sistem Mata Pencaharian Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Oleh Amy Lumban Gaol

16

Kesehatan Integrasi Kebijakan dan Program ARV ke Dalam Sistem Kesehatan Berkontribusi Terhadap Efektifitas Kinerja Pengobatan HIV dan AIDS di Kota Makassar

Kelas Inspirasi Merauke : Menjejak Ujung Timur Indonesia Oleh Mushtofa Kamal

Oleh Syaifullah

dunia ini masih berbahaya 10 Mengapa bagi Perempuan?

No. 125

33 Karena Wanita Ingin Dimengerti 36 Oleh Ipul Gassing

39 Update BatukarInfo 40 Kegiatan BaKTI 41 Info Buku

Oleh Shanti Riskiyani dan Sudirman Nasir

Tenaga 20 Persiapan Pendamping Desa

Foto : Ichsan Djunaed

Menghidupkan Memori Patoraniang Oleh Kamaruddin Azis 1

BaKTINews

No. 125 Mei - Juni 2016

Foto : Ichsan Djunaed

“Kanda, ada pembeli telur ikan terbang kita' tahu? Banyak stok ini tetapi harga turun, belaaa,” ungkap seorang alumni Kelautan Unhas yang berdomisili di Sulawesi Barat via BBM ke saya. Dia butuh informasi harga bagus sebelum melepasnya. Dia menggeluti bisnis jual beli telur ikan terbang namun stoknya tertahan, belum berani melepas sebab harga internasional sedang anjlok. Siapa mau rugi? Entah apa pemicunya sehingga harga turun beberapa bulan belakangan ini. Meski saya tahu, bisnis telur ikan terbang tak selalu manis dan menggiurkan. Meski banyak yang naik haji karenanya, namun bertahun-tahun bisnis ini telah pula menyengsarakan banyak papalele (pemilik modal, pedagang) karena salah perencanaan. BaKTINews

Pinjam uang besar di bank namun gagal return. Ada dinamika eksternal selain mengelola potensi internal usaha yang harus dikuasai dan dikontrol oleh para pelaku terutama investor atau papelele. Saat ini kompleksitas bisnis harus benarbenar dikuasai agar tak limbung dan bangkrut. Meski saya tahu ada makna socio-cultural nan indah yang harus dihidupkan kembali di balik bisnis telur ikan terbang ini selain kesan padat modal seperti terjadi tahun-tahun belakangan ini. Chattingan saya dengan yunior di Kelautan Unhas di atas membawa saya ke memori lampau. Nun lampau di kampung halaman. Saya ingin melakukan napak tilas. Galesong Raya,seperti biasa pada suasana semester pertama di rentang tahun 70an hingga 80an. Matahari telah condong ke barat. Orang-orang baru saja beranjak dari masjid Nurul Hakim di Kampung Jempang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Transisi musim tiba. Angin musim di Galesong Raya meliuk memanggil para pengelana laut. Memanggil para pemancing (papekang), palanra' (pemasang jaring), paondara' (pencari hiu) hingga mereka yang baru usai panen padi untuk melongok lautan, menemui juku manurung (ikan terbang). Disebut juku manurung, sebab bagi sebagian nelayan Galesong Raya, ikan terbang adalah ikan yang dianggap turun dari langit. Ikan yang takkan habis. Ikan hadiah untuk mereka hingga hidup bisa dilanjutkan dengan harapan dan kerja keras. Kampung-kampung pesisir itu terbentuk dari laut, dari hasil laut, dari kekerabatan yang membentuk organisasi papalele, pinggawa, sawi hingga pedagang. Jadi ketika musim barat telah pergi, pamit untuk kembali. Saatnya mereka menyiapkan perahu dan jebakan ikan pakkaja. Ini musim pattoraniang, musim mencari telur ikan terbang. Musim bagi siapa saja yang siap mengarungi lautan, yang ahli dan berpengalaman akan jadi pinggawa atau juru mudi, sedang yang newbie akan jadi sawi, mereka biasanya petani paruh waktu yang juga tahan melaut. Inilah musim di mana semesta kampung bersiap menyambutnya. Penuh suka cita. Musim yang memberi banyak harapan bagi warga terutama nelayan dan pemodal di sepanjang pesisir Galesong Raya; dari Mangindara di selatan hingga Aeng Towa di utara. Saya yang lahir di mula tahun 70an mencecap semangat kebersamaan warga di radius Kampung Jempang, Pa'la'lakkang, Bayowa, Suli, Lanna', No. 125 Mei - Juni 2016

2

Kampung Nelayan di pesisir Galesong, Goa, Sulawesi Selatan. Foto Ichsan Djunaed Kampong Beru hingga Boddia di selatan. Radius tak lebih 5 kilometer. Semangat kebersamaan khas pesisir. Bersatunya papalele (pemilik modal), pinggawa (juragan kapal, nakhoda), sawi (kru) hingga pembeli telur ikan terbang. Saya begitu mengagumi keahlian, pengalaman dan daya tahan para nelayan patorani ini. Mungkin karena pengalaman atau spirit usaha perikanan ini menjadi bagian dari keluarga besar kami. Meski kemudian berangsur surut. Nyaris pupus. Hilang. Kakek dari ibu saya bernama Daeng Tora'. Kakek lahir di Kampung Pajalayya, sekitar 1 kilometer dari Kompleks Balla Lompoa di Galesong dan merupakan garis keturunan dari pelaut dan penjelajah selat Makassar. Ayah kakek bernama I Jagong. Terpandang di Pajalayya karena mahir dalam usaha perikanan telur ikan terbang. Usaha p e r i ka n a n ya n g t a k s e mu a n e l aya n b i sa melakukannya. “Bapaknya I Jagong bernama Daeng Pakkaja karena jago mencari telur ikan terbang” kata ibu saya Johra Daeng Sompa saat saya menanyakan asal-usul Daeng Tora', ayahnya, kakek saya. Pakkaja dalam bahasa Makassar berarti bubu ikan, terkhusus untuk memancing ikan terbang bertelur di dalamnya.

3

BaKTINews

“Daeng Tora bersaudara dengan Daeng Juma dan tinggal di Kalongkong, saudara lainnya bernama Daeng Sattu, tinggal di Galesong. Ada pula bernama Daeng Baco tinggal di Galesong Baru. Saudara lainnya bernama Daeng Seni”, tambah ibu. Nama-nama ini, di memoriku adalah para patorani. Cerita ibu tentang Daeng Tora' dan keluarganya itu menguatkan kenangan saya bahwa pantas Daeng Tora' mempunyai 12 perahu patorani pencari telur ikan terbang di pengujung tahun 70an. Perahu yang kemudian habis dibagi-bagi ke cucunya, termasuk saya. Saya ingat, salah satu hadiah saya saat dikhitan adalah sebuah perahu patorani dari kakek Tora'. Perahu yang saya tidak tahu persis bagaimana pengelolaannya, sesudahnya. Perahu-perahu dari kakek habis dibagi untuk cucu-cucunya. Dibagi tanpa kepastian apakah cucunya mampu mengelolanya. Tapi begitulah kasih sayang, tak pakai hitung-hitungan ekonomi. Pada rentang tahun 70an dan 80an, ketika warga Galesong terutama nelayan patorani sedang jaya karena bisnis telur ikan terbang yang mendatangkan nilai ekonomi terpancar pula kehidupan harmonis dan membanggakan. Kehidupan yang solid dan tangguh. Spirit kehidupan itu menyebar ke kampungkampung sekitarnya, termasuk Kampung Bayowa, tempat kakek dari ayah saya besar dan mengurus No. 125 Mei - Juni 2016

keluarganya. Kakek saya itu bernama Battu Daeng Ngalli. Dia juga patorani. Spirit maritim saat itu, tergambar dari kerjasama saat persiapan melaut, mengelola pelayaran hingga menyiapkan logistik. Untuk tradisi perayaan atau ritual sebelum berlayar mereka kombinasikan doa-doa Islam dan rapalan 'doa' Makassar. Bukan hanya logistik, mereka juga mengontak sanak-saudara yang tinggal di Takalar, Jeneponto, Bantaeng hingga Sinjai. Tidak sedikit sawi datang dari kabupaten tetangga. Pada rentang tahun 70an dan 80an, kerap kita menyaksikan sekumpulan warga, tepatnya nelayan sedang duduk bercengkerama di naung pohon sukun atau pohon jambu putih. Ada pula sajian tuak hasil fermentasi beras penyemangat mereka. Ada ikan bakar jenis papakulu, ada pula lambaru. Orang-orang menyebutnya bibbikang, tak afdol minum tuak tanpa bibbikang. Dulu. Sebagai penghibur tambahan, lagu-lagu dangdut Rhoma Irama yang disetel keras. Beberapa anak muda menarik tali, membentangnya di sepanjang jalan yang membelah kampung. Sebagian lainnya sibuk menyiapkan pakkaja, lengkap dengan umbai daun kelapa. Di bagian lain, pinggawa memandu para sawi mengukur lebar kain layar. Siang jelang sore itu adalah rutinitas para nelayan di Kampung Jempang, kampung di mana saya dilahirkan dan mencecap pengalaman dan pelajaran atas denyut kehidupan pesisir. Kehidupan yang terbentuk dari kekerabatan sosial, harmoni dan ketangguhan patron client, pinggawa sawi. Pada fragmen lain, saya ikut berkerumun dengan anak-anak muda, pria paruh baya dan tetua kampung saat mengarah ke pantai pa'la'lakkang untuk menarik perahu patorani ke tepian. Ada sekitar 20an berarak dan dengan itu perahu pinggawa telah bersandar dan siap dipermak sebelum benar-benar mengarungi lautan demi telur ikan terbang. Tiba-tiba saya kangen suasana itu. Kangen harmoni, geliat ekonomi dan kerjasama sosial yang menyeruak dari rutinitas mereka. Geliat ekonomi yang tak melulu bicara uang tetapi kesepahaman dan solidaritas. Rasa itu muncul setelah sore tanggal 14 Juli 2015, di tepi Pantai Bayowa, Galesong saya menyaksikan beberapa nelayan sedang menikmati sore dalam bulan Ramadhan dengan bercengkerama. Duduk santai di bale-bale sembari memandangi matahari yang kian merapat di ujung laut pesisir Galesong Raya. BaKTINews

Ikan Terbang Mereka tak lagi bercerita patorani. Mereka adalah nelayan purse sein (alat menangkap ikan yang sepintas berbentuk seperti kantong). Daeng Bella dan kru kapalnya. Meski Juli ini masih bagian dari pencarian telur ikan terbang namun Daeng Bella tetap konsisten sebagai nelayan purse sein (dalam bahasa Makassar disebut parengge atau pagae). Biasanya, ketika musim Pattoraniang tiba, para parengge pindah haluan jadi patorani namun kali ini saya membaca suasana berbeda. Beberapa tahun belakangan ini nampaknya bisnis telur ikan terbang semakin suram. “Harga telur ikan terbang turun, duluji bagus harganya. Telurnya banyak tapi harga rendah,” kata Hamansia, warga Kampung Jempang saat kami bertemu. Dia mengeluh karena suaminya masih mencari telur ikan terbang sebab terkabar harganya anjlok. Jika ini berlangsung lama maka bukan saja pinggawa, sawi, papalele yang akan rugi tetapi semesta Galesong Raya. Lapis pengaman keluarga dan kehidupan komunitas. Mengenang memori pattoraniang itu, kini mengarahkan saya pada tantangan dan ancaman para aktor atas usaha yang telah berlangsung berpuluh tahun. Bahwa bukan hanya semata solidaritas dan tradisi tetapi ikhtiar untuk membaca tren bisnis dan peta perdagangan di dunia internasional. Bukankah kita berharap manfaat dari ekspor? Ke Jepang, Taiwan, Korea hingga Rusia? Orang-orang harus memikirkan kembali, bagaimana pattoraniang sebagai jaring pengaman sosial itu agar terus menggeliat tanpa luput melepaskan pandangan ke pasar internasional. Siapa mau bekerjasama? INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah pekerja NGO, aktif sebagai pewarta warga dan penasehat komunitas blogger Makassar, Anging Mammiri. Tulisannya dapat dibaca di denun.net No. 125 Mei - Juni 2016

4

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT - INDONESIA GREEN KNOWLEDGE ACTIVITY - GREEN PROSPERITY PROJECT

Di Mamuju, Konflik Diredam Dengan PLUP Oleh Syaifullah 5

BaKTINews

“Ini peta kartometrik yang jadi panduan kami sebelum melakukan pelacakan di lapangan,” kata pria itu sambil memperlihatkan sebuah peta berukuran sekira 35 cm x 17 cm berbungkus plastik di tangannya. Peta itu menggambarkan letak Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, lengkap dengan batas-batas wilayahnya. Pria itu melanjutkan, “Setelah pelacakan, kami melakukan penegasan. Menurut kami ada sekitar 67 pilar (batas) yang akan kami pasang. Lalu ibu Nova (tim teknis dari ABT Associates) datang dan bilang kalau pilar yang mau dipasang hanya 16. Saya bilang, 'saya tidak terima'.” No. 125 Mei - Juni 2016

Pria itu bernama Mas Gumanti. YS, ketua Tim Kerja Desa (TKD) Bonehau di program Parcipatory Land Use Planning (PLUP) atau Perencanaan Guna Lahan Partisipatif yang diinisiasi oleh Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI). Program ini Bertujuan untuk memastikan bahwa semua proyek yang didanai oleh Fasilitas Kemakmuran Hijau dirancang sesuai dengan data spasial dan informasi guna lahan yang akurat, untuk memperkuat hukum, regulasi dan perencanaan nasional yang telah ada. PLUP juga membantu meningkatkan kapasitas komunitas lokal dalam mengelola lahan dan sumberdaya alam. Di Indonesia, pilot project untuk PLUP diadakan di dua provinsi; Jambi dan Sulawesi Barat. Khusus untuk Sulawesi Barat, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju terpilih sebagai deerah perintis. Program ini dibantu oleh ABT Associates sebagai konsultan dan tim teknis untuk mendampingi para tenaga Tim Kerja Desa (TKD). BaKTINews

Mas Gumanti dan empat warga Bonehau lainnya menjadi anggota TKD yang memulai kegiatan secara partisipatif sejak bulan Oktober 2015. Selama masa kerja, para anggota TKD dibekali beragam pengetahuan lewat dua lokakarya. Dalam lokakarya itu para anggota TKD diajarkan kemampuan melakukan pemetaan dan memanfaatkan perangkat teknologi yang membantu mereka dalam proses pemetaan. Setiap desa memiliki lima orang anggota TKD yang diambil sebagai perwakilan tiap-tiap dusun. “Karena dari awal kami dikasih tahu kalau ini adalah partisipatif, jadi kami tidak berharap banyak (soal bayaran). Karena ini partisipatif, kami berharap jasa kami diakui. Tapi jasa apa yang kami berikan kalau pekerjaan kami (dianggap) tidak benar?” Kata Mas Gumanti. Nada suaranya meninggi dengan lafal huruf “E” yang tegas seperti menyebut “ember.”

No. 125 Mei - Juni 2016

6

Mas Gumanti Menunjukkan Peta Kartometrik Desa Bonehau (kiri), Peta Kartometrik Desa Bonehau Yang Menjadi Rujukan Pelacakan Batas Desa (kanan). Foto Dok. Yayasan BaKTI/Syaifullah

Kakek satu cucu yang masih terlihat tegap itu kesal, hasil kerjanya bersama anggota TKD l a i n nya s e l a m a e n a m b u l a n te r nyat a dianggapnya tidak diakui oleh tim ABT Associates. Usulan pemasangan 67 pilar yang diajukannya berbeda jauh dengan jumlah 16 pilar untuk satu kecamatan yang diajukan ibu Nova dari ABT Associates. Dia merasa hasil keringat dan jerih payahnya tidak dianggap, padahal selama ini dia tidak pernah protes pada bayaran yang dianggap tidak seberapa. Dia dan anggota TKD lainnya patuh pada kata “partisipatif ”, semacam bakti pada pemerintah dan desa mereka. “Kalau kami sih sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kami paham apa yang dirasakan teman-teman TKD dari Bonehau,” kata Herman Siayan, anggota TKD dari Desa Mappu yang berbatasan langsung dengan Desa Bonehau. Pekerjaan TKD Desa Mappu memang sedikit berbeda dengan TKD Bonehau. Bila Mas Gumanti dan kawan-kawan membutuhkan waktu 12 hari untuk melakukan pelacakan batas wilayah, maka Herman Siayan dan kawan-kawan dari Desa Mappu hanya butuh waktu enam hari. Luas wilayah dan medan Desa Mappu memang berbeda dengan Desa Bonehau. “Tidak ada masalah sama sekali, bahkan hasil pelacakan kami tidak jauh berbeda dengan peta kartometrik,” Kata Herman Siayan, pria yang hampir seluruh rambutnya sudah dipenuhi uban. Rawan Konflik. Batas wilayah sejatinya memang jadi salah satu titik rawan konflik dalam kehidupan makhluk hidup di dunia. Bukan hanya manusia, bahkan hewan pun bisa saling kelahi ketika merasa batas wilayahnya terusik. Tidak terhitung berapa banyak konflik yang bermula dari perselisihan tapal batas wilayah, dari yang sekadar adu otot sampai yang berakhir dengan saling menghilangkan nyawa. “Seingat saya tahun 2014, Desa Bonehau juga sempat hampir punya konflik dengan Desa Kinatang,” kata Imran, sekertaris desa Bonehau. “ Ko n f l i k i t u t e r ja d i k a re n a p e m a h a m a n masyarakat begini; dia tidak mau kalau ada lahan yang mereka kuasai, lantas diukur dan masuk ke

7

BaKTINews

desa sebelah,” lanjutnya. Menurut Imran, kesalahpahaman itu membuat situasi sempat memanas. Beruntung karena akhirnya semua bisa diakhiri dengan damai setelah memberi pengertian kepada warga. Tanah mereka bisa masuk ke desa sebelah, tapi hak milik tetap menjadi mereka. Hanya administratifnya saja yang berpindah, katanya. “Sebelum adanya program ini, batas desa lebih banyak hanya menggunakan batas alam. Bukan menggunakan batas atau luas daerah yang ditetapkan pemerintah, “ ujar Imran. Dia mencontohkan batas desa Bonehau dan Salutiwo. Dari penuturannya, batas kedua desa itu secara turun temurun adalah sungai Salutiwo. Namun, ketika para transmigran datang batasnya mengalami pergeseran. Sebagian wilayah transmigrasi di Salutiwo masuk ke desa Bonehau. “Setelah pemetaan batas wilayah ini baru dikonkritkan, ternyata memang sebagian wilayah Salutiwo masuk ke desa Bonehau,” pungkasnya. Potensi konflik seperti itu yang menurut Imran menjadi alasan kenapa mereka, warga Desa Bonehau begitu bersemangat ketika ditawari program PLUP. Setidaknya mereka bisa melakukan sesuatu untuk menegaskan batas desa mereka, sekaligus meminimalisir potensi konflik. Meminimalisir potensi konflik hanya satu alasan dari proses penentuan tapal batas wilayah No. 125 Mei - Juni 2016

desa. Menurut Muh. Fauzan, anggota Tim Penetapan Penegasan Batas Desa (TPPBD), dalam prosesnya mereka juga menemukan banyak hal baru. Salah satunya adalah ternyata ada sertifikat lahan warga yang berada di atas wilayah hutan lindung. TPPBD sendiri adalah sebuah tim yang beranggotakan berbagai unsur dari pemerintah Kabupaten Mamuju. Anggota tim ini di antaranya adalah unsur BPMD, dinas Kehutanan, BPN, Dinas Perkebunan, bagian pemerintah dan hukum Setda Mamuju, Kecamatan, Desa dan unsur masyarakat. Tugasnya sebagai rekanan dari ABT Associates sekaligus mewakili pemerintah Kabupaten Mamuju dalam proses kerja program PLUP. TPPBD sejak awal ikut terlibat dalam program ini, termasuk menyusun panduan pelaksanaan teknis pekerjaan bersama dengan tim dari MCAI. Proses penyusunan panduan ini menurut Fauzan dimulai di akhir tahun 2014. Panduan itu kemudian yang dibuat menjadi peraturan bupati (Perbub), kelak panduan ini dijadikan sebagai contoh untuk digunakan di daerah lain. “Kita belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, jadi ketika dilaksanakan kita menemukan banyak hal baru. Misalnya kita baru tahu kalau ada kawasan yang berdiri di atas kawasan hutan lindung. Walaupun informasi ini belum bisa diklarifikasi karena kita belum BaKTINews

mempertemukan dengan pihak terkait,” kata Fauzan, panggilan akrabnya. Me n u r u t nya , p e m e r i n t a h p u s at ya n g menerbitkan peraturan kementerian kehutanan sejak tahun 1980an terkait hutan kawasan lindung tidak selamanya benar. Penetapan kawasan hutan lindung itu ditetapkan pemerintah pusat sesuai rekomendasi dari pemerintah provinsi yang petanya sebagian besar ditetapkan di atas meja. Faktanya, di lapangan banyak sekali permukiman penduduk yang sudah ada sejak tahun 1950an ternyata berada di atas lahan kawasan hutan lindung. “Dengan adanya program ini, kita bisa mengajukan rekomendasi ke pemerintah kabupaten yang diteruskan ke pemerintah provinsi untuk mengajukan rekomendasi perubahan kawasan hutan lindung,” kata Fauzan lagi. Program yang dimaksudnya tentu saja adalah program PLUP. Ujung dari program PLUP ini menurut Fauzan juga akan berakhir di peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang batas wilayah desa. Karena alasan itu pula kenapa anggota TPPBD berasal dari berbagai SKPD termasuk bagian hukum dan pemerintahan. Senada dengan penuturan sekertaris desa Bonehau, Fauzan juga menganggap kalau persoalan batas wilayah antar desa ini kadang No. 125 Mei - Juni 2016

8

memang rawan konflik. Selama ini menurutnya di Kabupaten Mamuju memang belum pernah ada konflik batas wilayah, meskipun bibit-bibit konflik itu ada. Hanya menunggu dipanas-panasi, bisa meledak dan menjadi konflik antar wilayah. “Apalagi kalau ada kegiatan ekonomi di batas wilayah itu,.” ucapnya. Akhir yang Kurang Manis. Pelaksanaan program PLUP di lapangan menurut Handiman Rico, team leader PLUP Kecamatan Bonehau melalui 18 tahap. Pelaksanaan itu mengacu kepada operational manual yang telah disusun oleh MCAI. Langkah satu sampai tiga adalah proses sosialisasi di kabupaten, sosialisasi kecamatan dan sosialisasi ke desa-desa. Setelah langkah-langkah sosialisasi tersebut, mulailah masuk ke langkah yang lebih teknis termasuk membuat sketsa desa, kalender musim, profil desa dan segala macam. Data-data dari desa itu kemudian dikompilasi dan diserahkan ke TKD yang akan melakukan pelacakan batas wilayah. Wewenang tim teknis di tingkat kecamatan hanya sampai tahap 14, sisanya tahap 15 sampai 18 berupa penegasan, verifikasi dan pelaporan di tingkat kabupaten. Ketika ditanya tentang masalah yang terjadi selama ini, Handiman Rico atau yang akrab disapa mas Koko menjawab, “Hal yang paling menjadi masalah itu ketika harus mengumpulkan kepala desa. Kadang mereka susah ditemui karena tidak ada di desanya.” Ketika disinggung soal tantangan geografis di Bonehau sendiri, menurut mas Koko relatif tidak ada masalah. Bonehau masih dianggapnya cukup mudah, berbeda dengan Kecamatan Kalumpang yang akan jadi lokasi PLUP berikutnya selepas Bonehau. “Nah, kalau Kalumpang ini memang medannya lebih berat,” kata mas Koko. Ketika ditanya tentang protes dari pak Mas Gumanti soal jumlah pilar batas yang berbeda jauh antara yang diajukan Tim Kerja Desa dengan yang akan dipasang pihak konsultan (ABT Associates), mas Koko menceritakan kalau itu terjadi karena adanya kesalahan koordinasi. Kesalahan koordinasi yang dimaksudnya adalah kesalahan koordinasi antara MCAI, TPPBD dan tim teknis dari ABT Associates. “TPPBD sebenarnya sudah menyarankan agar soal ini disosialisasikan dulu ke warga, tapi ternyata tim teknis sudah turun duluan ke warga.

9

BaKTINews

Akibatnya ya terjadi salah paham.” Kata mas Koko. Menurutnya persoalan ini bisa dicari jalan tengahnya dengan cara musyawarah. “Usulan dari TPPBD agar semua duduk bareng, TPPBD, konsultan dan MCAI. Hasilnya akan kita sosialisasikan ke warga,” sambungnya. Muh. Fauzan sebagai anggota tim TPPBD dan wakil pemerintah Kabupaten Mamuju dalam program ini juga sempat memberikan ko m e nt a r nya . Me nu r ut nya m e m a n g ad a kesalahpahaman antara TKD dan tim teknis dari ABT Associates. “Sebenarnya tidak semua juga titik yang diajukan harus dipasangi pilar,” katanya. “Ya setidaknya kita pilah, daerah yang memang rawan konflik bisa dipasangkan pilar batas, sedangkan yang tidak rawan mungkin tidak usah,” sambung Fauzan. Sama seperti Mas Gumanti, mas Koko pun m e nyaya n g ka n ad a nya h a l ya n g t i d a k mengenakkan di ujung program PLUP di Kecamatan Bonehau. Padahal menurut mereka, sebelumnya tidak ada masalah sama sekali. Semua proses yang terjadi dari awal berjalan sangat lancar, pihak ABT Associates bertindak sebagai pendamping bagi warga. Mereka menanamkan banyak pengetahuan baru, utamanya kepada TKD. Dari pengetahuan teknis hingga kemampuan membuat laporan dan mempresentasikannya di depan umum. Batas wilayah antar desa yang masih kabur memang rawan konflik, utamanya daerah perbatasan yang punya nilai ekonomi. PLUP yang mengutamakan partisipasi warga dianggap sebagai salah satu upaya untuk meredam potensi konflik tersebut. PLUP menurut penuturan Fauzan bukan hanya menandai batas wilayah, tapi sekaligus menemukan dan mencatat potensi desa. Pun, keluaran dari PLUP bisa digunakan untuk membuat profil desa yang jadi salah satu bagian penting untuk mencairkan dana desa sesuai UU Desa No. 6/2014. Kesalahan koordinasi yang sempat mengganjal di akhir program seperti yang terjadi di Bonehau diharapkan tidak terulang lagi di lokasi berikutnya. Bagaimanapun, PLUP memang lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Konflik hilang, semua tenang. INFORMASI LEBIH LANJUT Untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai Aktivitas Pengetahuan Hijau - Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia, hubungi [email protected]

No. 125 Mei - Juni 2016

MENGAPA DUNIA INI MASIH BERBAHAYA BAGI PEREMPUAN? Oleh Lamia Putri Damayanti

Saya masih ingat betul dengan tanggapan salah seorang rekan ketika saya mengatakan akan melakukan perjalanan jauh seorang diri. Ia tampak tak percaya dengan keputusan saya tersebut. Ia berusaha mengingatkan bahwa melakukan perjalanan seorang diri adalah hal yang membahayakan. Ia terus berkata bahwa saya harus berhati-hati. Kalau bisa, harus ada orang yang menemani saya. Dan kalau bisa, orang itu adalah laki-laki.

BaKTINews

No. 125 Mei - Juni 2016

10

Saya bertanya kepadanya, “Memang kenapa kalau pergi seorang diri?” Ia menjawab dengan wajah cemas. “Tentu saja karena pergi sendiri adalah hal yang membahayakan.” “Memangnya kenapa hal itu bisa membahayakan?” “Karena kamu adalah seorang perempuan.” Saya tertegun sebentar. Saya tidak terlalu suka dengan alasan yang dilontarkannya. Menurut saya, dunia ini berbahaya bagi semua orang, tidak terkecuali bagi laki-laki atau perempuan. Tetapi, pernyataannya seolah-olah mengklaim bahwa kejahatan dan berbagai tindakan kriminal hanya akan dialami oleh perempuan. Oleh karena itu, dunia yang berbahaya seolah-olah hanya diperuntukkan bagi perempuan. Sehingga, perempuan lebih pantas bersembunyi di balik rumah-tidak perlu pergi ke mana-mana. Tidak memiliki ruang gerak yang luas.

Sebenarnya, saya ingin kembali melemparkan lagi pertanyaan kepadanya. Tetapi ia keburu berceloteh panjang lebar tentang semua marabahaya yang akan dihadapi oleh perempuan jika pergi seorang diri. Ia mengatakan bahwa rumah adalah tempat terbaik bagi seorang perempuan. Sejujurnya saya ingin sekali kembali bertanya, “Mengapa dunia ini berbahaya bagi perempuan tetapi tidak untuk laki-laki?” Salah satu faktor mengapa masih banyak orang yang berpikir bahwa perempuan yang pergi sendirian adalah hal yang membahayakan karena banyaknya tindakan kriminalitas. Mulai dari faktor keamanan dan berbagai tindak kekerasan. Banyak orang yang menganggap bahwa perempuan yang keluar rumah sendiri adalah sesuatu hal tidak wajar. Terutama jika mereka pergi malam-malam – sendirian pula. Masih banyak orang yang berpikir bahwa tindakan kriminal lebih sering dialami oleh perempuan. Kekerasan fisik, verbal, sampai pada tahap kekerasan seksual banyak dialami oleh perempuan yang berjalan sendirian. Jangankan traveling sendiri, keluar rumah hanya untuk membeli makanan saja sering mendapat siulan dan “gangguan” dari segerombol laki-laki. Suatu kali teman saya enggan melewati segerombol laki-laki yang tengah duduk di pinggir jalan. Ia menggaet lengan saya dan meminta alternatif jalan yang lain. Saya bertanya kepadanya, mengapa tidak jadi melewati jalan tersebut. Ia

Foto : Ichsan Djunaed

Kejahatan dan kekerasan yang dialami oleh perempuan diakibatkan oleh sistem. Bentuk kriminalitas yang dialami oleh perempuan adalah akibat dari kekerasan struktural. Mereka yang mencoba melakukan tindakan pelecehan dan kejahatan memiliki rasa mendominasi.

11

BaKTINews

No. 125 Mei - Juni 2016

menjawab dengan cemas, “Ada banyak laki-laki.” Lalu mengapa? Ia kemudian menjelaskan b a hw a g e r o m b o l a n l a k i - l a k i i t u s e r i n g menggodanya. Mereka bersiul-siul dan berceloteh kurang ajar. Tangan-tangan mereka kadang tidak sopan. Itu sebabnya teman saya enggan melewati jalan itu. S ay a s e n d i r i m e m a h a m i m e n g a p a i a melakukan hal tersebut dan sering meminta ditemani untuk pergi ke tempat-tempat tertenu. Pada dasarnya, memang banyak perempuan yang kemudian mengurungkan niat melewati suatu jalan, pertokoan, atau apapun itu karena ada banyak lelaki iseng yang nongkrong di sana. Hal ini kemudian dikait-kaitkan dengan perjalanan jauh yang dilakukan perempuan sendirian. Ada banyak ancaman yang datang silih berganti ketika perempuan berjalan sendirian. Dunia ini bukan tempat yang aman bagi mereka. Tapi saya ingin menggugat hal tersebut. Saya ingin sekali melakukan perjalanan seorang diri tanpa harus merasa takut. Tanpa harus merasa terancam. Saya ingin melakukan perjalanan dengan rasa aman. Juga tanpa harus merasa begitu was-was dengan berbagai tindakan kriminal karena saya perempuan. Saya akan mewajarkan situasi bahaya yang mengancam jika memang hal tersebut mengancam. Bukan karena saya semata-mata seorang perempuan. Mengapa dunia ini bisa seolah-olah begitu berbahaya bagi perempuan? Saya tidak bisa menyebut kejahatan serta kekerasan pada perempuan hanya karena keinginan untuk berbuat ja h at s e m at a . L e b i h d a r i i t u , saya i n g i n menyalahkan sistem. Kejahatan dan kekerasan yang dialami oleh perempuan diakibatkan oleh sistem. Bentuk kriminalitas yang dialami oleh perempuan adalah akibat dari kekerasan struktural. Mereka yang mencoba melakukan tindakan pelecehan dan kejahatan memiliki rasa mendominasi. Mereka merasa berhak atas hal tersebut dan perempuan sebagai korban selalu disalahkan atas kekerasan yang mereka alami. Oknum yang melakukan tindak kekerasan merasa bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah sehingga tidak masalah jika ditindas. Hal inilah yang kemudian membudaya dan berakar kuat. Salah satu ciri-ciri sistem yang begitu patriarkis. Kita tidak mungkin berkata, “Jangan pergi sendirian karena kamu perempuan,” tanpa adanya BaKTINews

sistem yang begitu patriarkis dengan kejahatan strukturalnya. Kita akan lebih mudah mengatakan, “Jangan pergi ke tempat itu di waktu hujan karena jalannya licin,” jika saja kita semua menggunakan logika yang sehat. Pola pikir, “jangan pergi sendirian karena kamu perempuan,” haruslah diubah. Jika memang dunia ini berbahaya bagi perempuan, apakah pantas kita mengurung mereka dan membatasi ruang gerak perempuan? Kita menggunakan logika yang begitu persuasif sehingga kejahatan yang bersifat struktural pun akan terus terjadi sekalipun perempuan bersembunyi di kolong tempat tidur. Seharusnya, jika tujuannya adalah melindungi perempuan itu sendiri, kita harus bersama-sama m e n c a r i a p a y a n g m e m b a h ay a k a n b a g i perempuan, bukannya malah semakin menindas perempuan dengan teror-teror kekerasan dan dunia di luar rumah yang begitu berbahaya. Akibatnya, ruang gerak perempuan menjadi sangat terbatas. Kita harus membalikkan logika. Jika ada seekor binatang buas mengancam kehidupan umat manusia, apa yang harus kita lakukan? Logika yang begitu persuasif mengatakan bahwa manusia harus bersembunyi dari hewan buas itu. Sama seperti logika sistem patriarki yang membenarkan kekerasan terhadap perempuan karena mereka berani melanggar norma ‘tidak boleh pergi sendirian.’ Untuk menghindari situasi ya n g b e r ba h aya i t u , p e re m p u a n waj i b bersembunyi dan tidak boleh pergi ke mana pun. Sementara itu, logika yang sehat mengatakan bahwa binatang buas itulah yang harus dikurung. Jadi, jika persoalannya adalah dunia ini berbahaya bagi perempuan, marilah kita bersama-sama mencari apa yang berbahaya itu. Mengurungnya, dan kalau bisa membinasakannya. Sehingga salah satu cita-cita saya, dan mungkin juga dambaan banyak perempuan lain bisa terwujud: yaitu melakukan perjalanan jauh sendirian tanpa harus merasa terancam karena kami adalah seorang perempuan. INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi UGM. Menetap di Magelang dan dapat dihubungi melalui: surel [email protected]. Tulisan ini diambil dari Magdalene, sebuah publikasi online yang menghadirkan perspektif baru melampaui gender tipikal dan batasan budaya. Tulisan ini dapat dibaca pada link berikut http://magdalene.co/news777-mengapa-dunia-ini-masih-berbahaya-bagi-perempuan.html No. 125 Mei - Juni 2016

12

Lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO DI INDONESIA MENERAPKAN SISTEM MATA PENCAHARIAN RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN Oleh Amy Lumban Gaol

D

esa Rumbia terpilih sebagai lokasi kegiatan penanaman pohon bersama sebagai awal dari lokakarya mengenai strategi mata pencaharian dan perlindungan alam (LCS/Livelihood Conservation Strategy), yang difasilitasi oleh program AgFor (Agroforestry dan Forestry) Sulawesi karena wilayahnya merupakan salah satu area yang paling kering di Kabupaten Jeneponto. “Walaupun Rumbia kering dan panas, terdapat banyak tempat yang dapat dikunjungi: salah satunya ada air terjun, yang merupakan titik puncak dimana kita dapat menikmati pemandangan yang indah dan juga masyarakatnya yang ramah. Menanam lebih banyak pohon lagi yang disimbolkan oleh Bupati dapat sangat menginsipirasi masyarakat untuk berbuat hal yang sama. Salah satu alasan kami memilih Rumbia untuk kegiatan ini adalah untuk memulai ‘menjual’ bidang pariwisata kami,” kata Bapak Rahman Mas’ud, Camat Rumbia.

13

BaKTINews

No. 125 Mei - Juni 2016

“Menanam pohon merupakan langkah awal dalam meningkatkan lahan dan pemeliharaan lingkungan. Ini bukan merupakan kali pertama untuk saya dalam hal menanam pohon bersama dengan masyarakat dan tentunya tidak akan menjadi yang terakhir kalinya. Terima kasih saya sampaikan kepada AgFor yang telah menyediakan bibit untuk ditanam bersama,” kata Bupati Jeneponto, Bapak Iksan Iskandar, saat kegiatan penanaman pohon berlangsung. Kegiatan penanaman pohon merupakan tahap pertama dari lokakar ya jasa lingkungan, “Mengubah bentang alam dari kabupaten ini jelas memerlukan usaha yang besar,” tambahnya. Di depan lebih dari 45 peserta lokakarya, Bapak Iskandar mengundang semua peserta untuk dapat dengan aktif berpartisipasi dan terlibat dalam penerapan LCS dan mempraktekkannya di rumah masing-masing ke depannya. Lokakar ya ini difasilitasi oleh World Agroforestry Centre, melalui program (AgFor) A g ro fo re s t r y d a n Fo re s t r y d i S u l aw e s i : Menghubungkan Pengetahuan ke Aksi, yang telah memulai kegiatannya tahun 2014 di Kabupaten BaKTINews

Penanaman ohon oleh Bupati Jeneponto di Desa Rumbia. Foto World Agroforestry Centre/Amy Lumban Gaol

Jeneponto dan Gowa. Walau demikian, di provinsi Sulawesi Selatan, AgFor telah memulai lebih awal di Kabupaten Bantaeng dan Bulukumba. AgFor berkomitmen untuk menawarkan harapan bagi petani melalui pelatihan dalam hal pertanian dan didanai oleh Departemen Luar Negeri, Perdagangan, dan Pembangunan Kanada dan program penelitian terhadap hutan, pohon, dan pertanian CGIAR, sejak 2012-2016. Setelah menetapkan kegiatannya di provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, AgFor memperluas wilayah kerjanya di provinsi Gorontalo pada awal tahun 2014. Proyek ini menerima sambutan hangat, lokakarya tentang pembibitan, pengelolaan komoditas hasil panen dan pertanian dihadiri secara antusias oleh para petani, beberapa LSM, dan per wakilan dari pemerintahan lokal. Memasuki tahun terakhirnya, proyek AgFor telah memulai fase strategi pascaproyek dengan pemerintah local, para pihak dan masyarakat – No. 125 Mei - Juni 2016

14

Presentasi dari kooordinator lapangan dalam lokakarya strategi mata pencaharian dan perlindungan alam Foto World Agroforestry Centre/Amy Lumban Gaol

AgFor berkomitmen untuk menawarkan harapan bagi petani melalui pelatihan dalam hal pertanian dan didanai oleh Departemen Luar Negeri, Perdagangan, dan Pembangunan Kanada dan program penelitian terhadap hutan, pohon, dan pertanian CGIAR, sejak 2012-2016. salah satu kegiatannya adalah lokakarya ini. Meneruskan kegiatan penanaman pohon, adalah kata sambutan dari Bapak Iskandar dan presentasi juga sesi diskusi bertempat di Kantor Kepala Kecamatan Rumbia. Dalam kata sambutannya, Bapak Iskandar sekali lagi berterima kasih terhadap AgFor untuk komitmen dan kerja kerasnya di lapangan kerja nya, “sudah mulai terlihat perubahan pola piker dari masyarakat dalam memelihara sumber daya alam. Rumbia merupakan tempat yang baik untuk menerapkan pertanian. Kita dapat melihat banyak bibit-bibit baru yang tumbuh dan menghijau sepanjang jalan ini sampai ke area air terjun. Hal ni merupakan perwujudan dari hasil kerja keras semua pihak.” Selanjutnya setelah kata sambutan adalah penjelasan dari Bapak Pratiknyo Purnomosidhi, koordinator proyek AgFor untuk Sulawesi Selatan, tentang kegiatan proyeknya di provinsi, terutama di Jeneponto, “Rumbia memiliki banyak potensipotensi tersembunyi yang belum terpakai – sumber daya alam, masyarakat desa yang pandai dan pemerintahan yang kooperatif. Hal tersulit adalah merupah pola pikir masyarakat. Kami memulai di kelompok kecil di Desa Ujung Bulu yang mana sekarang sudah dapat menjadi contoh yang baik bagi yang lainnya. Hal ini jelas membutuhkan waktu dan usaha yang besar, namun apabila dilakukan bersama, kita pasti bisa.”

15

BaKTINews

Berdasarkan hasil penelitian, AgFor bersama dengan pemerintah dan mitra organisasi lokal, Balang, telah menerapkan sebuah strategi untuk mata pencaharian dan perlindungan alam yang berkelanjutan. “Kami menerapkan kegiatan kami di Jeneponto menggunakan metode partisipatif – dimulai dari survei awal, pembelajaran dasar, proses pemetaan dan lokakarya. Semua hal ini membutuhkan kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak,” kata Bapak Adam Kurniawan, Kepala LSM Balang. Sesi presentasi berakhir sebelum istirahat makan siang dan diikuti oleh sesi diskusi dimana para peserta dibagi ke dalam dua kelompok untuk mendiskusikan pengamplikasian dari LCS yang berkelanjutan. “Hasil yang diharapkan dari lokakrya ini merupakan seri selanjutnya dari dokumen LCS dan merupakan rencana kerjasama semua pemegang kekuasaan dalam menjelaskan apa yang perlu dilakukan masing-masing pihak-setelah mendengar semua presentasi dari hasil penelitian pagi ini,” kata Ibu Atiek Widayanti, koordinator komponen jasa lingkungan proyek AgFor. “Perjalanan kita masih panjang; dan untuk dapat mencapai target yang diinginkan, perlu kerjasama semua pihak seperti yang disampaikan Bapak Iskandar dalam pidatonya.” “Hasil dari lokakarya dan diskusi hari ini adalah awal yang baik untuk pencapaian pemetaan. Dimana juga dapat menguntungkan semua pihak di kabupaten ini, bukan hanya masyarakat desa Rumbia”, kata Bapak Andi Armawi Pakihi, Sekretaris BAPPEDA dalam pidato penutupnya. “Saya percaya kita semua sekarang sudah termotivasi untuk menciptakan Jeneponto yang lebih hijau dan menjadikannya tempat yang lebih baik. Banyak terima kasih kepada AgFor dan Balang yang telah mendukung kami dalam menciptakan sebuah strategi menuju mata pencaharian dan perlindungan alam yang berkelanjutan.” INFORMASI LEBIH LANJUT Para penulis merupakan tim AgFor Sulawesi Tenggara. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Amy Lumban Gaol di [email protected]

No. 125 Mei - Juni 2016

KESEHATAN

INTEGRASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM ARV KE DALAM SISTEM KESEHATAN BERKONTRIBUSI TERHADAP EFEKTIFITAS KINERJA PENGOBATAN HIV DAN AIDS DI KOTA MAKASSAR

Oleh Shanti Riskiyani dan Sudirman Nasir

U

paya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia, termasuk di Kota Makassar, tidak bisa dilepaskan dari inisiatif kesehatan global yang dilakukan melalui berbagai skema program dan pendanaan seperti Global Fund. Meskipun inisiatif kesehatan global di atas memiliki sejumlah manfaat namun juga memiliki konsekuensi negatif seperti berkembangnya sistem ganda yaitu sistem penanggulangan HIV dan AIDS dan sistem kesehatan pada umumnya. Begitu pula lemahnya insentif dari sistem

BaKTINews

No. 125 Mei - Juni 2016

16

KPA KOTA MAKASSAR MELAPORKAN BAHWA HINGGA OKTOBER 2015 TERDAPAT 7016 KASUS HIV-AIDS PENINGKATAN JUMLAH KASUS RATA-RATA 25-30 KASUS BARU SETIAP TAHUNNYA. kesehatan untuk mendukung upaya penanggulangan AIDS dan terbatasnya integrasi layanan HIV dan AIDS dengan layanan kesehatan yang lain. Jumlah penduduk Kota Makassar Tahun 2013 tercatat sebesar 1.352.136 jiwa (BPS Kota Makassar, 2014). Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Kota Makassar dimungkinkan akibat terjadinya a r u s u r ba n i sa s i ka re n a fa k to r e ko n o m i , melanjutkan pendidikan, disamping karena daerah ini merupakan pusat pemerintahan dan pusat p e rd aga n ga n d i K awa sa n Timur Indonesia. Sebagai ibukota Sulawesi Selatan, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kedudukan Kota Makassar sebagai pusat perkembangan dan juga persinggahan sebelum ke w i l aya h t i mu r m au p u n s e b a l i k nya , j u ga mendatangkan dampak-dampak negatif. Di antaranya adalah cukup luasnya industri seks (seperti yang bisa dilihat di sekitar Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, Makassar) dan peredaran narkotika yang disertai dengan dampak-dampak buruknya seperti infeksi HIV (Ford et.al, 1996; Nasir dan Rosenthal, 2009). KPA Kota Makassar melaporkan bahwa hingga Oktober 2015 terdapat 7016 kasus HIV-AIDS peningkatan jumlah kasus rata-rata 25-30 kasus baru setiap tahunnya. Penularan lewat hubungan seksual berisiko maupun penyuntikan narkotika mendominasi infeksi HIV di kota ini. Namun penularan ke ibuibu rumah tangga biasa dan penularan dari ibu ke

17

BaKTINews

anak juga semakin meningkat. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa strategi yang berpotensi untuk meningkatkan efektivitas dan menjamin keberlanjutan intervensi tersebut setelah berakhirnya dukungan dana dan teknis dari lembaga donor adalah dengan mengintegrasikan layanan HIV termasuk i nte r ve n s i s p es i f i k s e p e r t i l aya n a n A RV (antiretroviral) ke dalam sistem kesehatan. Tujuan dari integrasi pengobatan ARV ke dalam sistem kesehatan adalah untuk memperkuat efektivitas, efisiensi dan pemerataan dari respon tersebut dan sekaligus sistem kesehatannya. KPA Kota Makassar melaporkan bahwa hingga Oktober 2015 terdapat 7016 kasus HIV-AIDS di Kota Makassar. Peningkatan akses orang dengan HIV-AIDS (ODHA) pada layanan pengobatan ARV merupakan salah satu hal penting sehingga angka kesakitan dan kematian terkait HIV dan AIDS bisa diturunkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara sistematik kontribusi integrasi penerapan pengobatan ARV ke dalam sistem kesehatan terhadap efektivitas respon AIDS di Kota M a k a s s a r d a n mengidentifikasi mekanisme yang memungkinkan integrasi tersebut bisa berkontribusi terhadap efektivitas respon HIV dan AIDS. Penelitian ini m e n g g u n a k a n p e n d e k at a n kualitatif (studi kasus) untuk melihat tingkat integrasi dan kontribusi integrasi pengobatan ARV ke dalam sistem kesehatan terhadap efektivitas respon HIV dan AIDS di Kota Makassar. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi mekanisme yang memungkinkan integrasi tersebut bisa berkontribusi terhadap efektivitas respon HIV dan

No. 125 Mei - Juni 2016

AIDS di Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta pengumpulan data sekunder di berbagai instansi yang memiliki program HIV dan AIDS. Pada penelitian ini, sebanyak 35 informan telah diwawancarai yang terdiri dari 13 informan pada level sistem dan 18 informan pada level program dan 4 informan pada penerima manfaat. Selain itu data sekunder berupa d o k u m e n l a p o ra n p ro g ra m , perkembangan kasus HIV dan dokumen terkait regulasi di tingkat daerah diperoleh di berbagai instansi yang menjalankan program HIV baik pad a t i n g kat i m l e m e nt a s i m au p u n merupakan lembaga yang bersifat koordinatif. Kota Makassar sejak 2013 menjadi wilayah pelaksanaan inisiatif penggunaan ARV untuk pengobatan dan pencegahan yang dikenal dengan Strategic Use of ARV (SUFA). Inisiasi ini bertujuan agar mereka yang memiliki perilaku berisiko, ibu hamil, pasien tuberkulosis (TB), hepatitis, IMS dan pasangan ODHA dapat segera mendapatkan tes HIV. SUFA juga menginisiasi pengobatan ARV secara dini tanpa melihat jumlah CD4-nya pada ODHA dengan stadium klinis AIDS 3 atau 4, ibu hamil, pasien TB, pasien Hepatitis dan populasi kunci yang mengidap HIV. Strategi ini telah didukung dengan keberadaan 6 Rumah Sakit (RS) dan 5 Puskesmas yang menyediakan layanan ARV di Kota Makassar. Dengan adanya SUFA, maka layanan ARV baik itu Puskesmas maupun RS makin ditingkatkan baik secara SDM maupun jenis layanan. Dengan dukungan dari APBD, APBN dan Global Fund, di tingkat pelayanan kesehatan dasar, sebanyak 43 P uskesmas sudah mampu tes HIV. Penyediaan reagen dan biaya transport bagi petugas kesehatan yang melakukan mobile VCT. Upaya lain adalah dinas Kesehatan Kota Makassar memberlakukan model Puskesmas satelit, untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan terkait HIV. Puskesmas satelit merupakan Puskesmas yang letaknya tidak berjauhan dengan layanan yang sudah paripurna dalam program HIV BaKTINews

sehingga dapat memperoleh pendampingan dari Puskesmas pengampunya baik dari segi layanan maupun informasi. Studi ini menunjukkan bahwa terjadi integrasi sebagian pengobatan ARV bagi ODHA di Kota Makassar ke dalam subsistem sistem manajemen dan regulasi, subsistem pe mbiayaan kesehatan, subsistem penyediaan kefarmasian dan alat kesehatan, subsistem p e n g e l o l a a n s u m b e r d ay a manusia, subsistem pengelolaan partisipasi masyarakat, subsistem layanan kesehatan dan mempengaruhi peningkatan jumlah ODHA yang telah memulai dan menjalani pengobatan ARV. Integrasi penuh pengobatan ARV bagi ODHA di Kota Makassar terjadi dalam subsistem kesehatan informasi strategis. Keberadaan program-program strategis dari pemerintah seperti program program SIHA (sistem informasi HIV dan AIDS), Puskesmas LKB (layanan komprehensif berkelanjutan) dan program SUFA (strategic use of antiretroviral) merupakan faktorfaktor yang memungkinkan terjadinya integrasi sebagian dan integrasi penuh di atas. Program SIHA meningkatkan kualitas informasi dan data terkait ODHA dan penggunaan ARV sehingga membantu pelaporan yang digunakan untuk peyediaan dan pendistribusian ARV. Program Puskesmas LKB dan SUFA membuat jumlah orang yang menjalani tes HIV (VCT maupun PITC) bertambah termasuk orang-orang yang telah memulai pengobatan ARV. Integrasi sebagian dan integrasi penuh tersebut meningkatkan efektifitas layanan ARV di Kota Makassar seperti terlihat pada kaskade layanan ARV di kota ini. Kaskade layanan ARV pada tahun 2014 dan 2015 yang meliputi perbandingan jumlah orang yang melakukan konseling dan tes HIV, jumlah orang yang ditemukan posistif HIV melalui konseling dan tes HIV, jumlah orang yang memenuhi syarat ARV serta jumlah orang yang memulai dan mempertahankan pengobatan ARV, memperlihatkan peningkatan jumlah orang yang telah melakukan konseling dan testing dan bila hasilnya HIV postif memulai layanan ARV. Jumlah No. 125 Mei - Juni 2016

18

TERJADI PENINGKATAN JUMLAH ORANG YANG MELAKUKAN TESTING HIV DARI 35,543 ORANG PADA 2014 MENJADI 40,702 ORANG PADA 2015.

kunjungan ke layanan konseling dan testing dari 36,197 pada tahun 2014 orang meningkat menjadi 40,713 orang pada tahun 2015. Terjadi pula peningkatan jumlah orang yang melakukan testing HIV dari 35,543 orang pada tahun 2014 menjadi 40,702 orang pada tahun 2015. Kaskade layanan ARV juga memperlihatkan dari 4,195 orang yang memenuhi syarat ARV pada tahun 2015 terdapat 3,006 yang pernah memulai ARV dan terdapat 1,598 yang mempertahankan pengobatan ARV. Sementara itu, sampai September tahun 2015 lalu terdapat 69% dari 3331 ODHA di 6 rumah sakit yang memenuhi syarat untuk diberikan ARV telah memulai program ARV dan 95% dari 774 ODHA di 5 Puskesmas LKB di Kota Makassar telah telah memulai program ARV. Namun masih ada 31% dari ODHA di 6 rumah sakit yang memenuhi syarat untuk mengikuti program ARV dan 5% dari ODHA yang memenuhi syarat untuk mengikuti ARV yang harus dijangkau supaya mereka bersedia memulai dan mempertahankan program ARV. Meskipun efektifitas layanan ARV meningkat, data-data di atas menunjukkan masih terdapat ODHA yang belum memulai pengobatan ARV atau mengalami lost follow up maupun menghentikan (tidak patuh) program ARV. Selain aspek penyediaan (availability) dari program ARV, hal yang juga sangat penting adalah meningkatkan jumlah populasi kunci yang bersedia melakukan tes HIV serta meningkatkan jumlah ODHA untuk memulai dan patuh menjalani pengobatan ARV. Peran partisipasi masyarakat khususnya tenaga penjangkau untuk mendorong kalangan berisiko bersedia menjalani konseling dan tes HIV dan kemudian memulai serta mempertahankan (mematuhi) pengobatan ARV menjadi sangat krusial. Peran tenaga penjangkau ini juga penting untuk memberikan informasi dan dukungan dalam menghadapi efek samping dari ARV dan dalam mempertahakan kepatuhan terapi

19

BaKTINews

ARV. Lima Puskesmas LKB dan 6 rumah sakit di Kota Makassar memiliki keterbatasan dalam menyediakan dan mendukung pendanaan terhadap tenaga penjangkau ini, sehingga sebagian besar tenaga penjangkau berasal dari populasi kunci dan LSM-LSM dan dibiayai oleh donor internasional (Global Fund). Hingga saat ini pengadaan ARV berada di bawah wewenang pemerintah pusat namun pemerintah pusat tidak mengatur program-program mikro seperti penjangkauan dan pendampingan ODHA di lapangan. Untuk itu maka upaya advokasi terhadap lembaga yang memiliki kekuasaaan besar dalam penyedia anggaran di daerah (seperti Bappeda) dan lembaga strategis lainnya seperti DPRD Kota Makassar perlu dilakukan khususnya dukungan terhadap ketersediaan layanan pendukung ARV. Kedua lembaga di daerah ini perlu diyakinkan mengenai pentingnya pendanaan yang berkesinambungan bagi tenaga penjangkau dan program penjangkauan untuk meningkatkan j u m l a h ka l a n ga n b e r i s i ko ya n g b e rs e d i a m e l a k u k a n t e s H I V, m e m u l a i d a n mempertahankan pengobatan ARV. Lembagalembaga yang memiliki kepentingan tinggi terhadap program ARV seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit perlu memberikan pemahaman yang baik bagi pihak atau lembaga yang berwenang dalam mengatur alokasi anggaran (Bappeda dan DPRD Kota Makassar) mengenai pentingnya peran tenaga dan program penjangkauan ini untuk mendukung layanan ARV, menekan kesakitan dan kematian terkait HIV dan AIDS serta dalam meningkatkan kualitas hidup ODHA, merupakan langkah awal upaya advokasi di atas. INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Peneliti dan Dosen FKM Universitas Hasanuddin. Penulis dihubungi melalui [email protected]

No. 125 Mei - Juni 2016

PERSIAPAN TENAGA PENDAMPING DESA Oleh Diagusta Randa

S

ebuah harapan besar dari sebuah regulasi yang berpihak kepada desa dan masyarakat desa untuk mendorong kesejahteraan desa, hendaknya diawali dengan pikiran positif bagaimana kesejahteraan dibangun dan atau didorong dan dijauhkan dari kepentingan bersifat proyek dalam membangun kesejahteraan desa. Kita sepakat UU No.6 tahun 2014 tentang desa, adalah revolusi total atas persoalan kemiskinan, reformasi birokrasi dan sinergitas pembangunan sehingga tidak perlu lagi proyek – proyek sektoral dengan bersembunyi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan terlebih membebani negara dalam beban utang luar negeri. Pemberdayaan Masyarakat adalah Gerakan bukan proyek/program.

Foto : Dok. Yayasan BaKTI/Akmal Untung

BaKTINews

No. 125 Mei - Juni 2016

20

Setrawan harus memiliki idealisme perjuangan untuk mengabdi kepada desa. Mereka berperan mengadvokasi setiap kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan kepentingan desa untuk pencapaian tujuan pembangunan desa. Foto Dok. Yayasan BaKTI/Akmal Untung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 te nt a n g d esa p a sa l 1 28 m e n ga m a n at ka n pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang, sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan atau pihak ketiga, camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa di wilayahnya. Sebagai tindaklanjut dari amanat Psl 128 PP No.43/2014 tersebut, dalam pelaksanaan UU No.6 t a hu n 2 0 1 4 te nt a n g d esa d a n p e rat u ra n pelaksanaannya membutuhkan penguatan pemangku kepentingan baik pemerintah daerah,

21

BaKTINews

pemerintah desa, masyarakat dan pendamping agar berjalan secara aktif. Peningkatan kapasitas pendamping desa dari unsur aparatur sipil negara ya n g d i s e b ut S e t rawa n s e baga i a k s e k to r pembangunan dan pendampingan desa menjadi salah satu aspek penting yang dapat membantu pencapaian tujuan dan target pelaksanaan UU Desa secara optimal. Setrawan atau petugas lapangan dari unsur aparatur dipersiapkan untuk bekerja pada program pendampingan desa dan diharapkan menjadi penghubung kepentingan antara pihak desa dengan Supra Desa atau pihak luar desa seperti Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, LSM, Perguruan Tinggi dan Pihak terkait lainnya. Peran strategis relawan lainnya adalah menjadi katalisator dan dinamisator pembangunan desa melalui perwujudan sinergitas antara seluruh No. 125 Mei - Juni 2016

BaKTINews

Peran strategis relawan lainnya adalah menjadi katalisator dan dinamisator pembangunan desa melalui perwujudan sinergitas antara seluruh elemen masyarakat di dalam desa, sehingga seluruh potensi yang ada pada desa dapat dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatanyan untuk kesejahteraan masyarakat.

Illustrasi Ichsan Djunaed

elemen masyarakat di dalam desa, sehingga seluruh potensi yang ada pada desa dapat dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatanyan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Setrawan juga diharapkan dapat membantu desa dalam mengadvokasi setiap kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan ke p e n t i n ga n d e s a , s e h i n g ga d e s a d a p at mengakselerasi setiap kebijakan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa. Dengan posisi dan peran strategis Setrawan tersebut, maka dalam diri Setrawan dibutuhkan idealisme perjuangan untuk mengabdikan diri kepada desa sehingga harus tampil sebagai pejuang-pejuang desa, yang akan membuktikan kepada masyarakat bahwa negara hadir di desa melalui Setrawan untuk melaksanakan fungsi pendampingan desa. Sebelum melaksanakan tugas ini perlu diberikan pembekalan untuk mengetahui fungsi dari pendampingan ini. Untuk tujuan itulah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Propinsi Sulawesi selatan bekerja sama dengan fasilitator dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi menggelar pelatihan di akhir tahun 2015 sebagai tahap awal dengan kegiatan pilot project pendampingan desa. Peserta berasal dari sepuluh kabupaten terdiri dari unsur Bappeda , Badan Pemberdayaan Masyarakat, Camat dan Kasi PMD kecamatan yang nantinya diharapkan mampu melaksanakan pendampingan desa. Adapun materi yang diberikan mencakup: (1) pengetahuan tentang kebijakan UU Desa (2) Ketrampilan memfasilitasi pemerintah desa dalam mendorong tata kelola pemerintah desa yang baik. (3) Ketrampilan tugas – tugas tekhnis pemberdayaan dan (4) sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi pendampingan dan tuntutan UU Desa. Di samping itu selain memperdalam pengetahuan dan ketrampilan dalam pendampingan desa, peserta juga saling berbagi informasi atas berbagai temuan masalah dan solusi pemecahan selama pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga nantinya kinerja dari Setrawan tercermin dari komitmen, tanggung jawab dan ketrampilan untuk mewujudkan tata kelola desa yang mampu mendorong kemadirian pemerintah desa dan masyarakat melalui pendekatan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi

tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa serta pemberdayaan masyarakat. Salah satu sarana untuk meningkatkan kompetensi pemangku kepentingan dalam memfasilitasi peyelenggaraan pemerintahan p e m b a n g u n a n d e s a d a n p e m b e r d ay a a n masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yang terkait langsung dengan pengelolaan proses pelatihan atau pembelajaran dalam penyelenggaraan pelatihan, hal ini juga didasari untuk mengimplementasikan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan BAB XIV sebagaimana pada UU No.6 tahun 2014 pasal 112 s.d 115, terutama pada pasal 112 ayat b3 dan 4 yang menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah d ae ra h p rov i n s i d a n p e m e r i nt a h d ae ra h kabupaten/kota memberdayakan masyarakat Desa d e n ga n p e m b e rd aya a n m a s ya ra k at d e s a sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan desa. H a s i l p e l at i h a n i n i d i h a ra p ka n d a p at m e n g h a s i l k a n S e t r aw a n y a n g m e m i l i k i pengetahuan, ketrampilan dan sikap memadai untuk membantu pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara professional, efektif dan efisien, akuntabel, terbuka dan bertanggung jawab, yang secara khusus mendampingi desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian hasil – hasil pembangunan desa. INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Koordinator Forum KTI Wilayah Sulsel / Staff BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan No. 125 Mei - Juni 2016

22

SOSOK

SRY,

KADER POSYANDU, PEJUANG ANGGARAN DANA DESA

“Dana Desa harus dimaksimalkan untuk menjawab persoalan kemiskinan masyarakat, khususnya perempuan” (SRY YULIANA)

23

BaKTINews

No. 125 Mei - Juni 2016

Oleh NUR JANAH & LUSIA PALULUNGAN

S

iapakah pertama kali yang didatangi kala perempuan hamil dirundung kesakitan tiada tara? Bukan kepala desa, apalagi kepala lingkungan. Dia adalah kader posyandu (pos pelayanan terpadu). Di tengah kehidupan sosial budaya yang masih membedakan peran gender, kader lebih banyak disandangkan pada perempuan karena peran kader dikonotasikan sama dengan peran gender perempuan, seperti kader posyandu yang mengurusi bayi, balita (bawah lima tahun), dan perempuan hamil. Data menunjukkan jumlah kader di Lombok Timur sebanyak 7.510 orang yang tersebar di 1.502 posyandu. Tiap posyandu dikelola lima orang kader. Mereka intens membantu warga mengatasi persoalan kesehatan masyarakat sekitar. Aktivitas mereka antara lain membantu ibu-ibu hamil memeriksakan kesehatannya, memastikan bayi ditimbang dan mendapatkan imunisasi, mendata Pasangan Usia Subur dan sasaran KB, membantu menguruskan surat keterangan miskin sebagai syarat perempuan miskin mendapatkan layanan kesehatan gratis dan lain sebagainya. Tengah malam buta, Sry Yuliana mendengar dering telepon berkali-kali. Hal itu sering dialaminya hampir setiap hari. Umumnya permintaan ibu melahirkan untuk mendapat pertolongan persalinan. Tapi telepon kali ini di luar dugaanya. Seorang perempuan bersuara lirih menceritakan kondisinya yang mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), namanya Marsiah (bukan nama sebenarnya). Kepalanya bocor dengan sekujur tubuh biru lebam. S r y— d e m i k i a n s e r i n g d i pa n g g i l — s e ge ra bertindak cepat, dia mengajak wanita itu ke Puskesmas (Pusat kesehatan masyarakat). Namun dengan berbagai alasan Marsiah menolak untuk ke Puskesmas malam itu. Dalam keadaan panik, pukul 09.00 pagi Sry kembali berkomunikasi dengan Marsiah untuk mengajaknya kembali ke Puskesmas. Menggunakan jasa ojek, Marsiah memberanikan diri bertemu Sry di Puskesmas. Petugaspun segera melakukan penanganan. Luka di kepala Marsiah yang ditutupinya rapat-rapat ternyata cukup dalam. Butuh enam jahitan untuk menutupinya. Tubuhnya juga tak bisa lagi leluasa bergerak. Tidak ada keluhan sedikitpun terlontar dari mulutnya, hanya airmata yang mengisyaratkan lara yang BaKTINews

Pengaduan warga semakin banyak dan beragam tiap harinya. Dari kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempun, hingga human trafficking (perdagangan manusia). Pemahaman masyarakat yang minim membuatnya memikirkan cara membumikan informasi perlindungan perempuan dan anak. dirasakannya saat itu. Kejadian serupa bukan sekali dua kali, tapi berulang kali. Sempat dicekik, bahkan dikejar menggunakan parang. Entah kekuatan apa yang membuatnya masih bertahan. Dengah langkah gontai, Sry merangkul Marsiah menuju Unit PPA (Pelayanan Perempuan d a n A n a k ) Po l re s L o m b o k T i m u r u n t u k melaporkan kejadian itu. Sepanjang jalan hatinya berkecamuk, bagaimana seseorang bisa melukai perempuan sedemikian rupa? Apalagi itu dilakukan oleh teman hidupnya, suami sendiri. Saban hari perempuan paruh baya itu bekerja s e ra b u t a n u n t u k m e m e n u h i ke b u t u h a n keluarganya. Dengan 3 orang anak dan suami yang tidak memiliki pekerjaan, Marsiah mengais rezeki dari tukang cuci keliling sampai pemecah batu. Tak kenal waktu, Sry selalu mengunjungi Marsiah sekadar memberikan motivasi dan berbagi semangat. Suami Marsiah sebelumnya pernah mendekam di penjara karena kasus yang sama, KDRT. Tapi akhirnya bebas bersyarat. Tak berselang lama, kekerasan itu kembali terulang. Dengan trauma akibat kekerasan yang dialaminya, Sri Yuliana mendampinginya dengan intensif. Proses peradilan yang panjang mengantarkan pelaku dijerat 4 tahun penjara. Pengaduan warga semakin banyak dan beragam tiap harinya. Dari kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempun, hingga human trafficking (perdagangan manusia). Pemahaman masyarakat yang minim membuatnya memikirkan cara membumikan informasi perlindungan perempuan dan anak. Dia teringat saat sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ya n g d i l a k u k a n P ro g ra m M A M P U ( M a j u No. 125 Mei - Juni 2016

24

Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) Yayasan BaKTI, bahwa program pemberdayaan perempuan dapat diperjuangkan melalui anggaran dana desa. Belum lagi informasi yang sering didengarnya, besaran anggaran untuk satu desa dari pemerintah pusat mencapai 700 juta rupiah. Tak menunggu waktu lama, Sry berkoordinasi dengan aparat desa dan PKK. Bersama Kelompok Konstituen (KK) Labuhan Haji, mereka mulai mengikuti Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan) secara rutin. Usulan perlunya soliasisasi KDRT, human trafficking, kekerasan terhadap anak melalui pendidikan anak dan remajapun disampaikan. Juga usulan peningkatan insentif untuk kader. Memastikan usulan tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa, lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) ini kembali mendatangi aparat desa. Dia mengakses dokumen Peraturan Desa (Perdes) Labuhan Haji Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016. Dokumen itupun dibacanya dengan teliti. Satu persatu bidang dilihatnya. Melalui bidang pembinaan kemasyarakatan dianggarkan 30 juta rupiah dengan bagian kegiatan sosialisasi Penghapusan KDRT, Human Trafficking, dan PAR. Serta bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan kegiatan pelayanan kesehatan desa sebesar 37 juta rupian. Jenis belanja untuk pemberian insentif kader sebesar 27 juta rupiah.

25

BaKTINews

Ibu dan Anak, mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Perdes bahkan APBDes harus bisa melindungi mereka. Foto Kurnia, Mataram.

Dokumen anggaran desa juga Ia diskusikan bersama KK dan kader lainnya. Sebagai Sekretaris KK Labuhan Haji, Sry mengajak lebih banyak aktor peduli anggaran, agar memudahkan langkah advokasi untuk perempuan ke depannya. Tersirat perasaan lega dalam batinnya, walaupun alokasi anggarannya masih kecil. Pengalaman itu membuatnya percaya bahwa, peduli sesama membuat segalanya menjadi mungkin diperjuangkan! Sry adalah contoh perempuan yang peduli terhadap anggaran. Selama ini pembicaraan mengenai anggaran untuk perempuan dan warga miskin selalu didominasi oleh laki-laki. Padahal banyak sekali kebutuhan perempuan yang tidak dipahami dan tidak dipikirkan oleh laki-laki. Posyandu, kekerasan terhadap perempuan dan anak, angka kematian ibu, angka kematian anak, adalah beberapa hal yang tidak dipikirirkan oleh laki-laki, apalagi di desa. Sebagai Kader Posyandu dan Sekretaris KK Labuhan Haji, Sry menjadi contoh bahwa, perempuan mampu melihat berbagai hal penting dan strategis untuk direncanakan dan dibiayai. INFORMASI LEBIH LANJUT Lusia Palulungan adalah Program Manager MAMPU - BaKTI dan dapat dihubungi melalui email [email protected]

No. 125 Mei - Juni 2016

PENDIDIKAN

KELAS INSPIRASI MERAUKE

Menjejak Ujung Timur

Indonesia Oleh Mushtofa Kamal

S

ebait lagu, keluar dari mulut-mulut polos anak-anak Papua. Diiringi oleh petikan gitar akustik sederhana dari salah seorang inspirator Kelas Inspirasi Merauke. Anak-anak yang akan menjadi masa depan Papua, masa depan Indonesia. Dengan jargon “sehari mengajar selamanya menginspirasi”, kami berangkat dengan semangat berbagi mimpi kepada anakanak di ujung timur Indonesia, tanah yang digambarkan oleh Pakce Edo Kondologit, sebagai …..tanah harapan…

Foto Dok. Yayasan BaKTI/Stevent Febriyandy

BaKTINews

No. 125 Mei - Juni 2016

26

Melihat lebih dekat bagaimana kondisi masyarakat terutama dalam konteks pendidikan, mencoba membandingkan dengan wilayah “barat” sebagai kiblat kemajuan dan barometer perkembangan dunia pendidikan. Merauke, sebuah tempat yang sering kita dengar dari bait-bait lagu dari Sabang sampai Merauke karya R.Suharjo. Sudah lama saya bermimpi untuk menginjakkan kaki di derah di kaki burung Papua ini. Melihat secara langsung, menjejak tanah dan merasakan udara di batas timur kepulauan nusantara yang digambarkan oleh bapak R.Suharjo. Melihat lebih dekat bagaimana kondisi masyarakat terutama dalam konteks pendidikan, mencoba membandingkan dengan wilayah “barat” sebagai kiblat kemajuan dan barometer perkembangan dunia pendidikan. Meskipun sudah cukup lama mengenal Kelas I n s p i ra s i a k a n t e t a p i b a r u k a l i i n i s aya berkesempatan untuk ikut berpartisipasi bersama rekan-rekan yang, jujur, saya sempat heran, dari ujung barat datang dan bergabung di sini, di Merauke. Saya bisa sampai ke Merauke karena memang tidak terlalu jauh dari lokasi saya bertugas di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Wajar. Dalam pikiran saya, “Gila ini orang-orang”, tapi saya tersadar dan memang setuju bahwa bangsa ini tidak akan maju tanpa adanya orang-orang “gila” seperti ini.

27

BaKTINews

Tim dibagi menjadi beberapa kelompok, dan voila, kami mendapat lokasi di daerah Jagebob, SD Inpres Jagebob 6. Perjalanan ditempuh melalui jalur darat menggunakan mobil melewati jalanjalan datar khas Merauke. Memang Merauke secara geografis berupa dataran luas hampir tanpa ada tampakan bukit maupun gunung-gunung. Tanahnya yang lumpur membuat Merauke tidak memungkinkan untuk membangun bangunanbangunan yang tinggi seperti di daerah-daerah lain. Selama 2 jam setengah, akhirnya kami bisa sampai di SD Inpres Jagebob 6. Kami disambut oleh 3 staff guru termasuk kepala sekolah di kantor guru darurat yang seyogyanya gedung tersebut digunakan sebagai perpustakaan. Begitulah salah satu gambaran pertama kali bagi kami melihat kondisi sekolah dasar di daerah rural. SD Inpres Jagebob 6 merupakan sekolah dasar yang terletak di komplek transmigran sehingga mayoritas penduduk dan anak yang bersekolah disini adalah pendatang, terutama dari Jawa. Meskipun sekilas “cukup” layak untuk disebut sekolahan, akan tetapi kondisinya….hemm…hanya memiliki 3 kelas, untuk kelas-kelas lain meminjam No. 125 Mei - Juni 2016

Ber-dongeng, tertawa bersama, b e rc a n d a b e rs a m a , b e r m a i n p e ra n d a n m a s i h b a nya k l a g i . Memang, bermain dan bergaul dengan anakanak itu, spontan, tak berbatas, dan dengan kebetulan-kebetulan yang mengejutkan dan m e ny e g a r k a n . D a n benar saja, ada 1 anak yang terpaksa harus dicukur sedikit karena jatuh dan terluka di gedung pertemuan KKG yang juga terletak di kompleks sekolahan. Ruang guru (darurat) yang memanfaatkan gedung perpustakaan, satu tiang kecil di lapangan berlumpur khas daratan Merauke. Pagi itu, meski sedikit mendung dan rintik hujan lembut menyapu kulit, adalah upacara bendera pertama saya setelah hampir 8 tahun. Dipimpin oleh adek kelas 6 menjadi pemimpin upacara, hormat bendera yang berkibar gagah di tiang kecil itu, menyanyikan lagi Indonesia Raya, menundukkan kepala sembari mendengarkan lagu H y m n e Pa h l awa n ka r ya T r u n o P raw i t , mengucapkan kembali Pancasila dan bait-bait Pembukaan UUD 1945. Nostalgia. Haru, melihat semangat adek-adek kecil yang luar biasa dan guru-guru yang hebat. Kami pun masuk ke kelas, bergilir, kelas 3, 4, 5 dan 6. Ada kakak Virginie, kakak Sherly, kakak Sherlan, dan tentu saja, kakak Mush (:P), dibantu oleh kakak Ari, kakak Candra, kakak Haris, kakak Juwita, dan kakak Sony. Kami mencoba untuk bercerita dan berbagi mimpi kepada adek-adek, mengenalkan jenis-jenis profesi yang sangat beragam, tidak melulu dokter, polisi dan insinyur. Kesan? Wow, rame dan mungkin saya akan cuti satu minggu untuk istirahat karena tidak kuat menghadapi adek-adek yang sangat bersemangat dan aktif. Salut untuk para ibu dan bapak guru. Saya sempat melambaikan tangan tanda ala-ala Dunia Lain karena membutuhkan “pertolongan”. BaKTINews

kepalanya. Siang itu, kami pun berpamitan dengan para guru yang luar biasa, mengabdikan diri di ujung timur Indonesia, mendidik putra-putra bangsa, putra-putra Papua. Sambil memberikan sedikit bingkisan berupa buku-buku hasil donasi rekanrekan yang kebetulan dititipkan kepada kami. Senyum ceria mengantar kepulangan kami. Senyum yang kami balas dengan senyuman ucapan terima kasih tak terhingga kepada semua yang mau mengabdikan diri di seluruh pelosok negeri, khususnya Papua. PS: Senyuman ceria itu, senyuman tulus itu sebenarnya menyimpan keharuan dan keprihatinan terhadap kondisi ujung timur Indonesia yang masih, kalau kita coba jujur, tertinggal dari kakak-kakak mereka di sebelah barat sana. Pertanyaan besarnya adalah mengapa? pertanyaan yang akan coba kita kupas, nanti. Sekali lagi, setiap jengkal tanah Indonesia, meskipun di pelosok sekalipun, di ujung sekalipun, adalah Indonesia. Tidak ada kata mereka, karena mereka bukanlah orang lain, karena mereka adalah kita juga. INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah Dokter di pedalaman Papua Barat. Ketua Indonesian Young Health Professionals' Society (IYHPS) dan Ketua Aliansi Pita Putih Indonesia Lokal Papua-Papua Barat. Artikel ini dan foto-foto bersumber dari: Blog Mushtofa Kamal: Berbagi Ide dan Keresahan. https://kamalmushtofa.wordpress.com/2016/02/27/kelas-inspirasimerauke-menjejak-ujung-timur-indonesia/ No. 125 Mei - Juni 2016

28

PROGRAM MITRA

MENGUJI INTEGRITAS BIROKRASI Oleh Rahman Ramlan

S

aya akan memulai tulisan ini dengan sebuah “Kuis Integritas”. Pertanyaan yang sama telah diberikan kepada Peserta Pelatihan Pengelolaan Integritas tanggal 10-11 Februari 2016 di Makassar baru-baru ini. Pelatihan ini merupakan kerjasama Program Transformasi GIZ, Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Yayasan BaKTI. Pertanyaannya seperti ini : “Ibu Rebeka, seoarang pimpinan SKPD ditugaskan untuk mendampingi tim pusat yang akan menilai kinerja pemkab tempat dia bernaung. Ketika tim pusat tersebut akan pulang, ibu Rebeka mengajak rekan-rekannya iuran membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang oleh para anggota tim pusat tersebut.” Pertanyaannya: Apakah ada persoalan integritas pada kasus di atas? Pilihannya : YA, TIDAK, atau RAGU-RAGU. Saya menduga, jawaban pembaca akan beragam atas kasus di atas. Menurut Fasilitator/Narasumber bahwa tidak mudah memang memberikan jawaban tegas atas situasi yang telah menjadi kebiasaan “tradisi, adat atau budaya” suatu daerah. Tapi bagaimanapun “tidak semua kebiasaan itu baik, tapi seharusnya yang baiklah yang dibiasakan”. Penjelasan : Ibu Rebeka berpotensi terkena masalah integritas berupa pemberian

29

BaKTINews

GRATIFIKASI terhadap tim pusat. Pemberian semacam ini patut diduga dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil penilaian tim pusat atas kinerja pemkab tempat dia bekerja. Me nu r ut Pe r m e n PA N - R B No. 4 /2 0 1 5 : Gratifikasi adalah pemberian uang/barang/ fasilitas lainnya berapapun nilainya yang diberikan oleh dalam rangka memengaruhi kebijakan/ keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, atau tanggung jawabnya. Menurut pasal 12B UU No. 20/2001 tentang TIPIKOR : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Mari kita uji lagi dengan pertanyaan lainnya : “Ibu Marina, seorang PNS yang bertugas dalam pengadaan ditawari voucher makan siang gratis oleh sebuah hotel yang baru saja terpilih sebagai tempat pertemuan unit kerja nya.” Masih menjawab “ragu-ragu?” Sebenarnya ADA masalah integritas. Kasus ini terkait dengan ‘gratifikasi ’ oleh pihak hotel kepada ibu Marina. Sebagai PNS yang sedang bertugas, Ibu Marina berisiko melanggar integritas jika menerima voucher makan siang dari rekanan hotel. Ibu Marina patut menduga bahwa pemberian tersebut dimaksudkan memengaruhi kebijakannya nanti terkait pemilihan hotel untuk kegiatan lain di masa depan. No. 125 Mei - Juni 2016

Foto Dok. Yayasan BaKTI/Rahman Ramlan

Masih mau? Baiklah, kita berikan satu pertanyaan lagi. “Pada saat perekrutan PNS yang baru, ibu Nicola, seorang PNS memberikan info terkait adanya perekrutan tersebut pada kawannya yang ingin melamar sebagai PNS. Setelah mengikuti proses seleksi dengan semestinya, kawannya tersebut berhasil diterima menjadi PNS. Sebagai t a n d a t e r i m a k a s i h , k a wa n nya t e rs eb u t memberikan bingkisan hadiah untuk ibu Nicola” Betul sekali. Tidak ada masalah integritas pada kasus di atas. Kenapa? Pada dasarnya boleh-boleh saja bagi ibu Nicola menerima hadiah dari siapapun jika tidak terkait dengan penugasan dirinya selaku PNS. Sebab, ibu Nicola tidak menjadi bagian dari perekrutan PNS baru, dan bahwa temannya lolos melalui proses seleksi yang semestinya. Dalam kasus ini, hadiah yang diberikan kepada ibu Nicola bisa dianggap semata-mata ungkapan rasa syukur kawannya karena telah menjadi PNS; kebetulan ibu Nicola berjasa telah memberikan info lowongan tersebut kepadanya. Hanya saja, jika ibu Nicola khawatir pemberian hadiah dari kawannya itu akan menjadi utang jasa yang mesti dikembalikannya kelak suatu saat, sebaiknya bingkisan semacam itu dia tolak. BaKTINews

Terima kasih sudah tertarik mengikuti kuis ini.

Integritas Birokrasi di Sulawesi Selatan Persoalan integritas di Birokrasi menjadi salah satu isu penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang perlu dibenahi. Menurut hasil a ss ess m e nt Re fo r m a s i B i ro k ra s i ya n g diselenggarakan oleh Tim Assesment PKP2A II LAN atas dukungan GIZ di sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Sulawesi Selatan belum berjalan sesuai harapan. Sebabnya, karena reformasi birokrasi belum sepenuhnya dipahami oleh pemangku jabatan dan kepentingan. Assesment yang dilakukan di akhir tahun 2015 itu menemukan persoalan yang fokus dibenahi adalah pada peningkatan pelayanan pengaduan, peningkatan mekanisme pengendalian gratifikasi dan whistle blower (peniup peluit, sebutan untuk orang yang melaporkan sebuah kecurangan di dalam lingkungannya). Mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi adalah salah satu dari 3 (tiga) sasaran besar Reformasi Brokrasi. Untuk tujuan ini, upaya-upaya yang ditujukan untuk peningkatan integritas aparatur perlu terus No. 125 Mei - Juni 2016

30

Foto Dok. Yayasan BaKTI/Rahman Ramlan

dilakukan bersamaan dengan upaya-upaya untuk peningkatan kompetensi mereka.

Makna Integritas Mengutip dari bahan presentasi Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, DR. Syafruddin Kitta, ST,.M.Si pada saat Pelatihan Integritas, beliau menyampaikan bahwa integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah hipocrisy (hipokrit

31

BaKTINews

atau munafik). Seorang dikatakan “mempunyai integritas” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya (Patrick Dobel, 1999). Lalu bagaimana dengan integritas dalam birokrasi? Dikatakannya bahwa perilaku birokrasi mempengaruhi bukan hanya dirinya, tetapi masyarakat banyak. Bekerja untuk negara berarti bekerja juga untuk rakyat. Te l a h t u m b u h ke p r i h at i n a n te r h ad a p organisasi sebagai sebuah sistem yang cenderung bertambah besar dan bertambah luas kewenangannya yang cenderung mengesampingkan nilai-nilai (pembengkakan birokrasi). Sebab sebagian besar kasus korupsi yang terjadi melibatkan birokrasi atau aktor yang ada di dalamnya. Maka aparatur birokrasi yang

No. 125 Mei - Juni 2016

memiliki integritas, seharusnya selalu menjunjung nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menjalankan perannya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

Mencegah Korupsi dengan Membangun Integritas : SISTEM atau MANUSIA Dikutip dari Finer (1936) bahwa untuk menjamin birokrasi yang bertanggungjawab yang diperlukan adalah penegakan sistem kontrol melalui undang-undang dan peraturan yang dapat m e n d i s i p l i n k a n p a ra p e l a n g ga r h u k u m . Sementara, Friedrich (1940) menyatakan bahwa birokrasi yang bertanggungjawab hanya bisa ditegakkan dengan menseleksi orang yang benar dengan kriteria profesionalisme yang jelas, dan mensosialisasikannya ke dalam nilai-nilai pelayanan publik. Ditambahkannya, sesuai hasil survei oleh Ziegenfuss (2001) : Etika yang kuat akan memberikan kontribusi untuk menurunkan terjadinya insiden kecurangan. Dipaparkannya bahwa ternyata 96 persen responden survei merasa bahwa kecurangan adalah masalah yang signifikan bagi pemerintah daerah, dan 57 persen merasa insiden kecurangan akan meningkat di masa depan disebabkan oleh: praktek manajemen yang buruk; nilai-nilai sosial yang melemah; tekanan ekonomi; orang yang tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka; dan pelatihan yang kurang memadai bagi m e r e k a y a n g b e r t a n g g u n g j aw a b u n t u k pencegahan kecurangan dan deteksi. Hal yang menarik dapat ditemukan di hasil riset pada Dewan Kota di Malaysia oleh Rozaiha (2014). D i t e m u k a n b a hwa t e rd a p at 56% t e r ja d i penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. 44% terjadi penggunaan komputer dan alat tulis untuk kepentingan keluarga. Terhadap kedua indikator tersebut, lebih 80 % responden mengakui bahwa perilaku itu melanggar hukum.

Tantangan dan Solusi Pelaksanaan Manajemen Integritas Sesuai pengalaman Inspektorat, tantangan dalam pelaksanaan manajemen integritas adalah adanya politik transaksional, keteladanan, komitmen konsistensi penerapan reward dan punishment, serta manajemen perubahan berhadapan dengan status quo zona nyaman. BaKTINews

Birokrasi yang bertanggungjawab hanya bisa ditegakkan dengan menseleksi orang yang benar dengan kriteria profesionalisme yang jelas, dan mensosialisasikannya ke dalam nilai-nilai pelayanan publik. - Friedrich (1940) Selain itu Inspektorat memaparkan mengenai temuan-temuan dalam audit terkait masalah integritas yaitu : indisipliner, formalistik pengadaan pada mekanisme penunjukan langsung, dan penyimpangan administratif dalam belanja pengeluaran. Berdasarkan tantangan di atas, Inspektorat merekomendasikan beberapa solusi yang bisa dilakukan, diantaranya adalah : • Perlu mengedukasi masyarakat agar berperan aktif memberi respon yang konstruktif dalam pengawasan. • Pe n t i n g nya p e n i n g k at a n S D M s e c a ra berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada hard skill tetapi juga pada soft skill khususnya etika. • Pendekatan sistem menjadi strategis untuk mencegah terkadinya fraud • Keteladanan dan konsistensi untuk membangun budaya anti korupsi dari setiap level manajemen. Sementara itu berdasarkan pengalaman organisasi pemerintah dan swasta yang telah berhasil dalam penerapan standar integritas bagi aparaturnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Pinrang dan Bantaeng, bahwa pembelajaran terus menerus tentang masalah integritas dan ‘keteladanan pimpinan’ adalah kuncinya. Dengan 2 (dua) langkah kunci ini, sebuah organisasi akan menjadi kondusif dalam menciptakan perilaku dan budaya kerja yang semakin berintegritas dari waktu ke waktu. INFORMASI LEBIH LANJUT Diolah dari Hasil Pelatihan Pengelolaan Integritas yang dilaksanakan oleh Pemprov Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Program Transformasi GIZ dan BaKTI (10-11 Februari 2016 di Hotel Best Western, Makassar). Hubungi kami melalui email [email protected] untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Program ini. No. 125 Mei - Juni 2016

32

Foto: Dok. Komunitas Aksi Kesehatan Indonesia - KAKI

KOMUNITAS AKSI KESEHATAN INDONESIA

KAKI DARI KUPANG, UNTUK HIDUP LEBIH BAIK 33

BaKTINews

K

es e h at a n ad a l a h h a r t a pa l i n g berharga buat manusia. Kalimat itu pasti akan diterima dengan anggukan kepala oleh seluruh manusia yang hidup di dunia. Percuma hidup bergelimang harta kalau tidak punya kesehatan. Tak akan ada satu pun yang bisa dinikmati tanpa kesehatan yang prima. Me nyad a r i p e nt i n g nya kes e h at a n tersebut, sekelompok warga di Kupang, Nusa Tenggara Timur kemudian tergerak untuk membuat sebuah komunitas yang mereka beri nama KAKI, akronim dari Komunitas Aksi Kesehatan Indonesia. Komunitas Aksi Kesehatan Indonesia (K.A.K.I) Merupakan salah satu perkumpulan yang bergerak dalam bidang kesehatan yang terbentuk dengan visi dan misi menyelesaikan berbagai masalah kesehatan di tanah air demi mewujudkan derajat

No. 125 Mei - Juni 2016

Visi dari KAKI adalah:

1

Mengambil bagian secara aktif dalam penyelesaian berbagai fenomena masalah kesehatan masyarakat. Bertanggungjawab penuh dalam penyelesaian berbagai fenomena masalah kesehatan masyarakat. Bahu membahu bekerja sama dengan pihak manapun secara bersama-sama menyelesaikan berbagai fenomena masalah kesehatan masyarakat. Melibatkan peran aktif dalam masyarakat dalam menyelesaikan berbagai fenomena masalah kesehatan masyarakat.

2 3

4

kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara yang berlandaskan Pancasila. Organisasi ini berbadan hukum lewat pengesahan Akta Notaris Emmanuel Mali, S.H No.98 Tahun 2013. Fokus utama dari KAKI adalah sebagai suatu wadah untuk mengikutsertakan ahli kesehatan masyarakat dan pemerhati kesehatan lainnya, dalam segala upaya perjuangan bangsa dalam menjamin penuh kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang selalu mengedepankan kegiatan yang bermanfaat, terutama bagi mahasiswa kesehatan masyarakat dalam upaya untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. KAKI didirikan oleh empat orang tenaga kesehatan yaitu: Daud Imanuel Sandy Illu, S.KM., M.Si, Asweros Umbu Zogara, S.KM.,M.PH, Roberth Olivianus Asbanu, S.KM, Nikodemus Baitanu, S.KM. Saat ini Daud Imanuel Sandy Illu, S.K.M bertindak sebagai direktur utama. Sejak tahun 2013, KAKI sudah aktif melakukan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Dari seminar, pelatihan, penyuluhan hingga kegiatan kemitraan dan partisipasi. Beberapa kegiatan seminar yang sudah pernah dilakukan misalnya: 1. Seminar Sehari Bertema “Cegah HIV, Lindungi Pekerja, Keluarga, dan Bangsa” menyambut Hari HIV dan AIDS Sedunia 2013 pada Tanggal 30 November 2013 BaKTINews

2. Seminar Nasional Gizi bertema “Gizi 1000 Hari Pertama Kehidupan, Kualitas Masa Depan Terjamin” pada tanggal 8 Februari 2014. 3. Seminar Sehari Bertema: “Hidup Sehat Sejak Dini, Sehatkan Generasi Bangsa” pada tanggal 28 Feburari 2015. Sementara untuk kegiatan pelatihan di antaranya adalah: 1. KLINIK ANALISIS DATA Angkatan I yang diselenggarakan oleh Komunitas Aksi Kesehatan Indonesia (KAKI) pada tanggal 23-25 Agustus 2013. 2. Pelatihan Penyuluh Kesehatan Komunitas Aksi Kesehatan Indonesia (KAKI) pada tanggal 20-21 Februari 2015. 3. Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) yang diselenggarakan oleh Komunitas Aksi Kesehatan Indonesia (KAKI) bekerja sama dengan World Food 4. Programe (WFP) diberikan kepada Kader-Kader Posyandu, PKK, Tokoh Masyarakat,dan Tokoh Agama Kabupaten TTS – Nusa Tenggara Timur pada Tanggal 5 Januari 2015 – 5 Januari 2016. 5. Pelatihan sekaligus Magang Daur Ulang Sampah demi Pemberdayaan Ekonomi IbuIbuRumah Tangga Se-Kota Kupang selama 1 (bulan) pada tanggal 1 – 31 Mei 2015. Untuk kegiatan penyuluhan, sudah banyak yang berhasil digelar oleh KAKI. Dari mulai penyuluhan kesehatan seperti pencegahan malaria di sekolah dasar hingga penyuluhan kesehatan reproduksi yang menargetkan kaum perempuan di gerejagereja. Sedangkan program kemitraan dan partisipasi, KAKI juga sudah meluaskan jejaringnya dan bekerjasama dengan beberapa badan yang juga punya fokus pada kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah bekerja sama dengan World Food Programe (WFP) melakukan Monitoring and Evaluation Maternal Infant Young and Child Nutrition (MIYCN) dan Behavior Change Communication (BCC) di Posyandu-Posyandu yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan durasi kontrak selama 1 tahun, yakni 5 Januari 2015 – 5 Januari 2016. Selain itu KAKI juga pernah bekerja sama dengan World Food Programe (WFP) melakukan Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) kepada Kader-Kader Posyandu, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat/Adat, dan Tokoh Agama di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan durasi No. 125 Mei - Juni 2016

34

Oleh

Selumlah kegiatan yang dilakukan oleh KAKI kontrak selama 1 tahun, yakni 5 Januari 2015 – 5 Januari 2016. Rencana kegiatan KAKI juga sudah cukup banyak, di bulan April dan Mei 2016 saja mereka setidaknya punya delapan rencana kegiatan dari kegiatan penyuluhan hingga kegiatan pelatihan pengolahan daur ulang sampah yang rencananya akan diadakan di bulan Mei 2016 di Maumare, Kabupaten Sikka dan di Kelurahan Fatukoa, Kota Kupang. Kegiatan lain yang juga menarik adalah bekerja sama dengan Komunitas Beri Buku dari Ruang Berbagi Ilmu (RuBI) untuk pengadaan dan pembagian buku-buku berbasis isu kesehatan di 16 “Taman Baca Ibu” se-Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 9 April 2016.

35

BaKTINews

Foto Dok. Komunitas Aksi Kesehatan Indonesia - KAKI

Contoh-contoh kegiatan yang dilaksanakan oleh KAKI adalah bukti bahwa mereka tidak hanya fokus di kerja-kerja partisipatif yang berhubungan dengan kesehatan saja, tapi juga fokus untuk m e m b a n g u n ke s a d a ra n ke s e h a t a n p a d a masyarakat. Semua tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga, untuk hidup yang lebih baik. INFORMASI LEBIH LANJUT KOMUNITAS AKSI KESEHATAN INDONESIA (K.A.K.I) Sekretariat: Jl. H.R. Koroh No. 99, Sikumana – Kupang, NTT Email: [email protected]

No. 125 Mei - Juni 2016

Karena

Wanita

Ingin Dimengerti Oleh Ipul Gassing

“Soal emansipasi, bagi orang timur sebenarnya sudah selesai. Toh dalam kebudayaan orang timur, posisi perempuan selalu dianggap sama dengan laki-laki. Apalagi di budaya BugisMakassar,” kata Luna Vidya. Luna Vidya yang terkenal sebagai salah seorang sastrawan dan pegiat budaya di kota Makassar malam itu tampil sebagai pembicara. Bersamanya duduk Anwar Rahman, pustawakan di Kampung Buku, editor di penerbit Ininnawa dan juga aktif mengamati budaya komtemporer. Keduanya hadir atas undangan komunitas Sobat Budaya Makassar dalam sebuah obrolan yang diberi judul; Karena Wanita Ingin Dimengerti, Perkembangan Emansipasi Wanita di Balik Jendela Kebudayaan. Acara ini digelar di Kedai Pojok Adhyaksa, Sabtu 23 April 2016. “Saya sebenarnya lebih senang menggunakan istilah perempuan,” kata Jimpe, sapaan akrab Anwar Rahman. “Kata wanita adalah produk orde sebelumnya yang berasal dari kata wani ditata (berani ditata, Jawa). Seakan-akan artinya melegitimasi posisi perempuan yang berada di bawah laki-laki,” lanjutnya lagi. Kalimat itu hadir sebagai pengantar obrolan yang ternyata cukup menohok dan langsung menarik perhatian para peserta yang malam itu memadati Kedai Pojok Adhyaksa. Dalam paparannya, Jimpe mengemukakan beragam bukti betapa posisi kaum perempuan dalam budaya Bugis-Makassar benar-benar punya tempat tersendiri yang sejajar dengan para pria. Salah satunya adalah bukti

BaKTINews

I

No. 125 Mei - Juni 2016

p

36

Kegiatan Diskusi Foto Dok. Sobat Budaya Makassar

betapa banyaknya raja perempuan yang pernah memerintah di beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan. Di antara mereka bahkan ada yang sangat terkenal karena kecendiakawanannya, sebut saja Siti Aisyah We Tenri Olle, penguasa kerajaan Ta n e t e y a n g i k u t m e m b a n t u p r o s e s pendokumentasian naskah La Galigo. Bahkan kerajaan Gowa yang pernah menjadi salah satu kerajaan terbesar di nusantara pada abad 15-16 pun mendapuk seorang perempuan bernama Tumanurung sebagai raja pertamanya. Bukti lainnya, panggilan kekerabatan di suku Bugis-Makassar tidak mengenal gender. Di suku Bugis, panggilan Andi untuk para keluarga bangsawan tidak dibedakan antara perempuan dan lelaki, begitu juga di suku Makassar. Panggilan Daeng yang akrab di suku Makassar juga tidak membedakan antara perempuan dan lelaki. Dalam berbagai literatur sejarah dan budaya Bugis-Makassar menurut Jimpe, peran perempuan selalu diberi tempat yang sama dengan kaum lelaki. Perempuan punya peran dan pengaruh besar dalam setiap pengambilan keputusan bahkan dalam skala terkecil seperti rumah tangga sekalipun. Dan seperti biasanya, perdebatan tentang pantas-tidaknya Raden Ajeng Kartini menjadi

37

BaKTINews

“Perempuan harus tahu tentang politik dan mengambil peran di sana. Jangan hanya mau suaranya dibeli dengan sekantung sembako dan selembar baju kaos yang kalau di Papua sana cuma pantas jadi penapis sagu simbol emansipasi perempuan Indonesia juga mengemuka. Perdebatan ini seperti sebuah perulangan yang setiap tahun hadir dalam setiap perayaan Hari Kartini, 21 April. Beberapa pihak banyak mempertanyakan kepantasan seorang RA. Kartini sebagai simbol emansipasi, mengingat apa yang dia lakukan masih sebatas ide dan pikiran, kalah jauh dibanding tokoh pejuang perempuan lainnya seperti Dewi Sartika di Jawa Barat yang membangun sekolah perempuan, Cut Nyak Dien yang menghunus rencong mengusir penjajah Belanda atau bahkan We Tenri Olle dan Opu Daeng Risaju dari Sulawesi Selatan. Menanggapi perdebatan itu, semua peserta dan pembicara sepakat untuk menyudahinya. Toh RA. Kartini juga berbuat sesuatu untuk kaum perempuan, adapun penetapannya sebagai simbol No. 125 Mei - Juni 2016

emansipasi wanita di Indonesia yang dianggap penuh muatan politis adalah sesuatu yang tidak bisa diubah lagi. “Sudahlah, kasihan Ibu Kartini, tiap tahun dia jadi perdebatan. Saya juga tidak setuju sama beberapa meme yang menempatkan beliau sebagai bahan. Bahkan ada meme yang menempatkan beliau sebagai duta poligami. Bagi saya itu tidak etis,” ucap Mansyur Rahim, salah seorang peserta obrolan. L u n a V i d ya l e b i h m e n e ka n ka n p e ra n perempuan dalam dunia politik. Menurutnya, perempuan harus punya suara, jangan hanya mau jadi komoditi setiap kali pesta politik digelar di negeri ini. “Perempuan harus tahu tentang politik dan mengambil peran di sana. Jangan hanya mau suaranya dibeli dengan sekantung sembako dan selembar baju kaos yang kalau di Papua sana cuma pantas jadi penapis sagu,” katanya. Sobat Budaya Makassar “Sebenarnya acara malam itu di luar ekspektasi saya,” kata Sri Sumarni Sjahril, ketua komunitas S o b a t B u d ay a M a k a s s a r. D i a k e m u d i a n melanjutkan, “Saya berharap pembicaran soal budaya lebih banyak, tapi ternyata tidak. Meski begitu saya juga tetap puas, banyak ilmu dan wawasan baru yang diberikan pembicara malam itu.” S r i - p a n g g i l a n a k ra b nya - m e nut u r ka n , keputusan mereka memilih Luna Vidya dan Anwar Rahman sebagai pembicara malam itu berdasarkan pada kapasitas mereka berdua. Luna Vidya menurut Sri sudah terkenal sebagai salah satu toko perempuan di Makassar, plus Luna Vidya juga dekat dengan beragam kebudayaan bukan cuma Bugis-Makassar tapi juga Maluku dan Papua. Sedangkan Anwar Rahman, menurut Sri sudah kadung terkenal sebagai pustawakan dan editor di penerbit yang konsen menerbitkan buku-buku tentang budaya khususnya budaya Sulawesi Selatan. “Walaupun agak di luar ekspektasi, tapi secara umum saya puas sama acara malam itu. Apalagi peserta juga memberi masukan yang mencerahkan,” tutur Sri. Sobat Budaya Makassar sendiri adalah sebuah komunitas yang konsen di pendataan dan pelestarian budaya sesuai dengan tujuannya untuk membangun dan mengembangkan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, serta mendorong upaya

BaKTINews

pelestarian, penelitian, promosi, pendidikan, partisipasi dan apresiasi masyarakat kepada pengembangan budaya Indonesia. Salah satu program komunitas Sobat Budaya adalah Gerakan Sejuta Data Budaya yang mengajak publik dengan menggunakan internet untuk berpartisipasi menghimpun dokumentasi budaya. Selain bisa dilakukan lewat situs Budaya Indonesia, publik juga dapat menyumbang dokumentasi budaya lewat aplikasi mobile. Untuk saat ini, aplikasi Info Budaya telah telah tersedia untuk platform iOS, Android, dan Blackberry. Sobat Budaya tidak hanya ada di Makassar tetapi ada juga di berbagai kota besar di Indonesia seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bangka, Yogyakarta, Banten, Balikpapan, Lampung dan masih banyak lagi. Saat ini anggota Sobat Budaya Makassar yang aktif berjumlah 30 orang dari 168 yang terdata di database. Untuk area Makassar sendiri, pendataan masih dilakukan dengan cara ekspedisi dan jalan-jalan bersama yang diadakan sekali sebulan. Acara diskusi dan obrolan seperti yang diadakan tanggal 23 April 2016 yang lalu adalah salah satu kegiatan mereka, meski bukan termasuk kegiatan rutin. Diskusi yang lebih kecil memang biasanya digelar setiap selesai satu ekspedisi, tapi diskusi tersebut berlangsung tertutup dan hanya dihadiri oleh para anggota komunitas. Selain obrolan, malam itu acara juga dibuka oleh penampilan Arief Rahman Daeng Rate, pasinriliq muda dari kota Makassar. Dengan keahliannya memainkan sinriliq yang merupakan alat musik khas Bugis-Makassar, Arief memukau para hadirin. Bukan apa-apa, alat musik tersebut sudah termasuk alat musik yang jarang sekali dimainkan, kalaupun ada yang memainkannya biasanya hanya para orang tua yang memang masih menggeluti seni budaya khas BugisMakassar. Sebagai penutup band KM. Caritas tampil secara akustik membawakan beberapa lagu yang semuanya berkaitan dengan dunia perempuan. Dua di antaranya adalah lagu Karena Wanita Ingin Dimengerti punya ADA Band dan satu lagi Sempurna dari Andra And The Backbone. Dua lagu itu seakan-akan menyimpulkan isi obrolan malam itu, tentang perempuan yang ingin dimengerti. INFORMASI LEBIH LANJUT Penulis adalah blogger yang sekaligus juga aktif di beberapa komunitas di kota Makassar. Blognya dapat dibaca di: daenggassing.com

No. 125 Mei - Juni 2016

38

Update Batukarinfo.com

Artikel

Diusulkan Penyaluran ke Lembaga Mikro

Penataan ruang di kawasan pedesaan butuh pendekatan budaya dan pemetaan partisipatif. Itu diharapkan mengatasi konflik kepentingan di masyarakat, mempercepat pembangunan di desa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, desa jadi subyek pembangunan agar bisa mengatur diri sendiri. Karena itu, butuh pendekatan partisipatif. "Pembangunan desa selama ini teknokratik dan birokratik. Padahal, yang diperlukan, pembangunan dirasakan warga desa," ujarnya.

Jasa Keuangan mengusulkan pemanfaatan dana desa tidak melulu untuk infrastruktur. Pemanfaatan untuk sektor mikro kecil dan menengah di desa dimungkinkan melalui lembaga keuangan mikro. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank II OJK Dumoly F Pardede menyatakan, gagasan pemerintah mendorong dana desa untuk pembiayaan infrastruktur dan prasarana desa amat bagus. Hal itu membuat desa memiliki fondasi kuat menaikkan tingkat sosial, pendidikan, dan perekonomian. "Namun, perlu juga dipertimbangkan (penggunaan) dana itu untuk lebih memberdayakan ekonomi pedesaan. Mayoritas desa di Jawa dan Sumatera sudah cukup bagus infrastrukturnya. Apakah semua ditujukan untuk sektor itu," kata Dumoly, di Jakarta,

http://batukarinfo.com/news/penataan-ruang-butuhpendekatan-budaya

http://batukarinfo.com/news/diusulkan-penyaluran-kelembaga-mikro

Penataan Ruang Butuh Pendekatan Budaya

Referensi Praktik yang Baik Pembelajaran di SMP/MTs Dalam rangka menyebarluaskan pengalaman pembelajaran dan manajemen di SD, MI, SMP dan MTs, USAID PRIORITAS menerbitkan beberapa buku praktik yang baik dengan tema budaya baca, pembelajaran tingkat SD/MI, pembelajaran tingkat SMP/MTs dan manajemen sekolah. Modul ini merupakan publikasi Program PRIORITAS - Prioritizing Reform, Innovation and Opportunities for Reaching Indonesia's Teachers, Administrators and Students yang didanai oleh USAID bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia. http://batukarinfo.com/referensi/praktik-yang-baik-pembelajaran-di-smpmts Modul Panduan Fasilitator: Anak Sebagai Agen Perubahan Modul ini disusun atas kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Unicef., Modul yang terdiri dari 5 bagian ini memiliki masing-masing judul; Hak dan Perlindungan Anak, Perkembangan Anak, Menghargai Keberagaman, Komunikasi Anak, Membangun Lingkungan yang Aman dan Nyaman bagi Anak. http://batukarinfo.com/referensi/modul-panduan-fasilitator-anak-sebagai-agen-perubahan

Buletin Kiprah Agroforestri - Program Kanoppi Buletin Kiprah Agroforestri dari Program Kanoppi sebuah program Penelitian Pengembangan Produksi dan Strategi Pemasaran Kayu dan Hasil Hutan bukan kayu untuk penghidupan petani di Indonesia, merupakan Kerjasama World Agroforestry Centre (ICRAF) dengan Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). Kerjasama kali ini terbentuk melalui penelitian yang melihat pentingnya produk kayu dan bukan kayu sebagai sumber penghidupan petani di Indonesia. http://batukarinfo.com/referensi/buletin-kiprah-agroforestri-program-kanoppi

Batukarinfo.com adalah sebuah portal online yang menyediakan informasi dan pengetahuan tentang beragam program pembangunan di KTI. Media ini dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia Untuk registrasi menjadi member Batukarinfo dan informasi lebih lanjut, anda dapat mengunjungi: www.batukarinfo.com

Kegiatan di BaKTI 29 April 2016 Kelas Sharing “Public Speaking”

B

erbicara merupakan kebutuhan tiap orang. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Dalam kegiatan sehari-hari seperti di kantor, kampus, sekolah atau di lingkungan rumah tempat tinggal kita seringkali dihadapkan pada situasi dimana kita harus tampil dan berbicara di depan umum. Karena tulisan saja tak cukup mewakili yang ingin kita sampaikan, maka kemampuan berbicara menjadi sangat penting. Karena berbicara, kita dapat menguatkan makna dari tulisan bahkan yang paling sederhana. Kemampuan berbicara di depan umum merupakan keterampilan, sehingga kemampuan ini lebih banyak ditentukan berdasar latihan, pengalaman dan praktek. Public Speaking erat hubungannya dengan penyampaian informasi, menjelaskan, menguraikan, mempengaruhi dan menyampaikan gagasan. Sebagai agenda rutin, Perpustakaan BaKTI kembali menggelar Kelas Sharing “Public Speaking” bagi Sahabat BaKTI yang berdomisili di Makassar dan sekitarnya. Hadir sebagai narasumber, Ibu Luna Vidya Matulessy, seorang seniman, pemain teater juga fasilitator handal yang cukup berpengalaman dalam komunikasi publik.

Acara dibuka dengan perkenalan peserta, dilanjutkan presentasi powerpoint dari narasumber tentang bagaimana public speaking yang baik dan pemutaran video singkat Michelle Obama. Setelah sesi presentasi, narasumber membagikan kertas metaplan dan spidol. Peserta kemudian diberikan kesempatan untuk menuliskan 2 kata kunci. Katakata kunci dari semua peserta akhirnya dipilih hanya 2. Peserta lalu diminta membuat sungai alur kehidupan mereka dengan menggunakan 2 kata kunci yang disepakati tersebut. Dari alur kehidupan yang disusun peserta, diharapkan masing-masing bisa menceritakannya kemudian pada kelas miniworkshop ke-2 yang akan diadakan lagi. Kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta berasal dari lembaga Pemerintahan, Swasta, Komunitas, bloger, LSM dan Mahasiswa.

16 Mei 2016 Pelatihan “Aku Wartawan Cilik”

M

e n u l i s a d a l a h a k t i fi t a s ya n g m a m p u meningkatkan kecerdasan siswa serta mendorong siswa untuk berprikir kritis. Beberapa penelitian menunjukkan banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari aktifitas menulis. Yayasan Lembaga Mitra Ibu dan Anak (LemINA) adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan dengan mengedepankan kerelawanan dalam setiap kegiatannya. Salah satu kegiatan rutin dari LemINA adalah Nulis Bareng Sobat yang telah dilaksanakan di SDN Paccinang Makassar. Kegiatan ini merupakan pendampingan menulis yang outputnya akan ditampilkan di majalah dinding sekolah. Setelah kegiatan Nulis Bareng Sobat (NBS) dilaksanakan, ditemukan bahwa tidak semua siswa mau dan mempunyai bakat dalam bidang kepenulisan. Oleh karena itu, LemINA kemudian mengadakan kegiatan Pelatihan “Aku Wartawan Cilik” bagi anak SD yang mempunyai minat menulis yang tinggi sehingga kedepannya bisa bertanggung jawab dalam mengelola majalah dinding.

Pelatihan yang bertempat di ruang pertemuan BaKTI Makassar ini, bertujuan untuk melatih anakanak menulis secara kreatif dan kritis. Wartawan cilik yang telah dilatih, diharapkan bisa menjadi role model di sekolahnya dan menjadi jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan di lingkungan sekolah melalui tulisan. Pelatihan diikuti oleh siswa-siswi dari SD Negeri Paccinang Makassar dan SD Sungguminasa 4 Gowa. Siswa/i yang dipilih adalah kelas 4 yang mempunyai progress menulis yang baik selama proses NBS berlangsung.

InfoBuku Aid Effectiveness on Disaster Relief Program PENERBIT Institute for Economic and Social Research Faculty of Economic And Business UI Buku ini merupakan sebuah kompilasi kertas akademik dan pengalaman penelitian lapangan sejak tahun 2015. Dengan buku ini, diharapkan agar pengalaman selama penelitian yang tertuang dalam buku ini, akan lebih banyak orang yang bisa belajar bukan hanya tentang hasilnya tetapi juga proses dan tantangan yang dihadapi saat penelitian ini dilaksanakan.

Kumpulan Praktik-Praktik Baik Inovasi Daerah PENERBIT Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan GIZ Inovasi dalam pelayanan publik adalah implementasi sebuah ide dan kreasi baru dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Buku ini memuat berbagai contoh inovasi pelayanan di berbagai unit pelayanan di Indonesia yang dijaring dari 140 jenis praktik yang baik dalam pelayanan publik dan telah melalui penyaringan dengan menggunakan beberapa kriteria.

Metodologi Peneliian Politik PENERBIT Lisa Harrison Buku ini megulas tentang riset politik. Mengupas substansi secara sistematis tahap pertahap dan memandu aplikasi para pemakainya di dalam dunia politik . Buku ini dilengkapi dengan berbagai studi kasus dan didesain untuk memberikan keandalan mengidentifikasi teknik dan aplikasi teori riset yang tepat.

Panduan Fasilitasi Cefil Basic Level PENULIS Satunama Civil Education atau pendidikan kewarganegaraan merupakan aspek strategis di bidang pendidikan dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Buku ini ditulis untuk membantu fasilitator dalam menyelenggarakan proses belajar civic education bersama dengan masyarakat dengan harapan buku ini dapat membantu setiap orang yang terpanggil untuk mengarahkan “perubahan” peran masyarakat di tengah kehidupan bersama berbagai warga negara.

Terima kasih kepada Institute for Economic and Social Research Faculty of Economic And Business UI, SATUNAMA dan GIZ atas sumbangan buku-bukunya untuk perpustakaan BaKTI.