SALINAN
PUTUSAN Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2010 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap II Universitas Hasanuddin Makassar Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan oleh; -----------------------------------------------------------------
1.
Terlapor I: PT Pembangunan Perumahan (Persero); ------------------------------------------
2.
Terlapor II: Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Universitas Hasanuddin Makassar; -----
mengambil Putusan sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------Majelis Komisi:---------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;--------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; ----------------------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;---------------------------------Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; ----------------------------------Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”);---------TENTANG DUDUK PERKARA
1.
Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan
Tender Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap II Universitas Hasanuddin Makassar Tahun Anggaran 2009 (vide bukti D4); -------------2.
Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----------------------
3.
Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 12/KPPU/PEN/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2010, untuk
melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan 5 Maret 2010 (vide bukti A1); --------------------------------------------------------4.
Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A11);------------------------------------------------
5.
Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 49/KPPU/PEN/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2010, yang menetapkan melanjutkan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2010 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 08 Maret 2010 sampai dengan tanggal 3 Juni 2010 (vide bukti A13);------------------------------------------------------------------------------------------------
6.
Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 193/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2010 terhitung sejak 04 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Juli 2010 (vide bukti A48); --------------------------------------
7.
Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor, para Saksi, dan Ahli;-----------------------------------------
8.
Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor, para Saksi dan Ahli;
9.
Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; --------------------------------------------------------
10. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi (vide bukti A59);--------------------------------------------------------10.1.
Bahwa pihak yang diperiksa; --------------------------------------------------------10.1.1.
Terlapor I yaitu PT Pembangunan Perumahan (Persero) (vide bukti A6, A53); -------------------------------------------------------------
10.1.2.
Terlapor II yaitu Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Lanjutan) Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut ”Panitia Tender” (vide bukti A7, A54); -------
10.1.3.
Saksi;-------------------------------------------------------------------------10.1.3.1.
PT Widya Satria (vide bukti A8, B3);-----------------
halaman 2 dari 94
10.1.3.2.
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk. (vide bukti A8, B4);---------------------------------------------
10.1.3.3.
PT Darena Prakarsa Utama (vide bukti A20, B10);-
10.1.3.4.
PT Waskita Karya (Persero) Divisi Gedung (vide bukti A21, B11); -----------------------------------------
10.1.3.5.
PT Hutama Karya (Persero) (vide bukti A22, B12);
10.1.3.6.
PT Duta Graha Indah Tbk. (vide bukti A29, B13);--
10.1.3.7.
PT Wijaya Karya (Perseo) (vide bukti A31, B14); --
10.1.3.8.
PT Nindya Karya (Persero) (vide bukti A32, B15);-
10.1.3.9.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Divisi Konstruksi VI (vide bukti A36, B17); ----------------------------------
10.1.3.10.
PT Guna Karya Nusantara (vide bukti A34, B18);--
10.1.3.11.
PPK dan Kepala Biro Perencanaan Universitas Hasanuddin Makassar (vide bukti A37, B19); -------
10.1.4.
10.1.3.12.
PT Bumi Karsa (vide bukti A39, B20); ---------------
10.1.3.13.
PT Triperkasa Aminindah (vide bukti A40, B21); --
10.1.3.14.
PT Istaka Karya (vide bukti A41, B22); --------------
Ahli;--------------------------------------------------------------------------10.1.4.1.
M.
Aris
Supriyanto
(Lembaga
Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) (vide bukti A30, B19);------------------------------------------------10.2.
Dugaan Pelanggaran Awal; ----------------------------------------------------------10.2.1.
Bahwa Panitia Tender bersekongkol dengan PT Pembangunan Perumahan
(Persero)
dengan
cara
memfasilitasi
PT
Pembangunan Perumahan (Persero) dalam tahapan tender dan tidak memberikan informasi yang berimbang kepada peserta tender lainnya;-----------------------------------------------------------10.3.
Fakta-Fakta Yang Diperoleh Dalam Pemeriksaan; -------------------------------10.3.1.
Objek Tender (vide bukti C1, C2, C25, C26);-----------------------10.3.1.1.
Bahwa obyek tender pada perkara ini adalah Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap
II
Universitas
Hasanuddin
Makassar Tahun Anggaran 2009 (selanjutnya disebut “Tender Pembangunan RS Pendidikan Tahap II Universitas Hasanuddin Makassar”); 10.3.1.2.
Bahwa
nilai
pagu
tender
ini
sebesar
Rp.73.012.500.000,00 (tujuh puluh tiga milyar halaman 3 dari 94
dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan sumber anggaran DIPA Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2009; -------------------------------10.3.1.3.
Kualifikasi peserta tender adalah Non Kecil (Grade 7) dengan Bidang Arsitektur, Sub Bidang Bangunan-bangunan Non Perumahan Lainnya Termasuk Perawatannya (Kode 21005), dan sistem
tender
menggunakan
sistem
Pascakualifikasi;---------------------------------------10.3.2.
Pembentukan Panitia Tender (vide bukti C1); ------------------------10.3.2.1.
Bahwa Panitia Tender ditunjuk dan diangkat berdasarkan Hasanuddin
Keputusan Nomor
Rektor
Universitas
202/H4.2/0/2009
Tentang
Pengangkatan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Lanjutan) dan
Pekerjaan
Rehabilitasi
Atap
Gedung
Laboratorium pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, tanggal 21 Januari 2009 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut; ----------------------------------------------------No. 1 2 3 4 5 6 7
10.3.3.
Nama Drs. Burhanuddin Taebe, M.Si. Apt. Ir. Halidin Arfan, MT Ruslan Hambali, S.H., MH Dr. Supratomo Ir. Hj. Sumarni Hamid Ali, MT Ir. Rusdi Usman Latif, MT Ir. Ilhamsyah Manggerani, M.Si
Jabatan Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
Perencanaan Proyek; ---------------------------------------------------10.3.3.1.
Bahwa pembangunan RS Pendidikan Universitas Hasanuddin merupakan program prioritas yang dananya bersumber dari dana APBN. Perencanaan proyek RS Pendidikan mencakup pembangunan 5 (lima)
gedung
dengan
nilai
±
Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah), dan
peralatan
rumah
sakit dengan nilai ±
Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) (vide bukti B19); ----------------------------------------10.3.3.2.
Bahwa konsultan perencana dalam proyek RS Pendidikan Universitas Hasanuddin adalah PT
halaman 4 dari 94
Darena Prakarsa Utama yang bertugas membantu penyusunan kegiatan berdasarkan alokasi DIPA yang diterima pada tahun bersangkutan berdasarkan nilainya tergantung dari dana pemerintah pusat (vide bukti B2, B10, B19); -----------------------------------10.3.3.3.
Bahwa secara umum perbandingan spesifikasi pekerjaan terkait dengan anggaran adalah 34% (tiga puluh empat persen) untuk pekerjaan struktur, 45% (empat puluh lima persen) untuk pekerjaan arsitektur dan 21% (dua puluh satu persen) untuk pekerjaan mekanikal elektrikal (vide bukti B10);----
10.3.3.4.
Bahwa
pelaksanaan
tender
secara
bertahap
dilakukan karena disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, dan Konsultan Perencana mempersiapkan dokumen gambar dan spesifikasi teknis, persyaratan teknis dan engineering estimate (selanjutnya disebut “EE”) dengan nilai Rp.73.012.329.000,00 (tujuh puluh tiga milyar dua belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) untuk Tahap II (vide bukti B2, B10); -------------------------------------------------10.3.3.5.
Bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dibagi secara bertahap tidak menimbulkan permasalahan dari aspek teknis meskipun perusahaan yang menjadi pemenang tender untuk tiap paket berbeda karena pelaksanaan
pekerjaan
disesuaikan
dengan
perencanaan yang telah diselesaikan oleh konsultan (vide bukti B2, B10, B19); ----------------------------10.3.3.6.
Bahwa
penyusunan
merupakan
persyaratan
kewenangan
Panitia
administrasi Tender,
dan
Konsultan Perencana tidak terlibat sama sekali, terutama
persyaratan
“Memiliki
pengalaman
membangun rumah sakit minimal 3 (tiga) lantai” (vide bukti B2, B10); -----------------------------------10.3.3.7.
Bahwa menurut Konsultan Perencana pekerjaan pembangunan perusahaan
rumah
yang
sakit
lebih
mengerjakan
rumit
belum
bila
pernah
mengerjakan proyek rumah sakit sebelumnya halaman 5 dari 94
terutama untuk bagian pekerjaan finishing seperti mekanikal elektrikal (non standard) (vide bukti B10);-------------------------------------------------------10.3.4.
Kronologis Tender (vide bukti C1, C2);-------------------------------10.3.4.1.
Bahwa pengumuman tender dilakukan melalui media cetak yaitu Ujung Pandang Ekspres pada tanggal 19 Maret 2009 dengan Nomor 16/H4LK.13/PJB-UH/PENG/III/2009
dan
Media
Indonesia pada tanggal 19 Maret dengan Nomor 16/H4-LK.13/PJB-UH/PENG/III/2009; ------------10.3.4.2.
Bahwa perusahaan yang mendaftar sebanyak 23 (dua puluh tiga) perusahaan yaitu; -------------------
No.
Nama Perusahaan PT Triperkesa Aminidin PT Nindya Karya (Persero) PT Hutama Karya PT Guna Karya Nusantara PT Bumi Karsa PT Putra Jaya PT PP PT Guna Karya Nusantara PT Widya Satria PT Shanty Wiraperkasa PT Wijaya Karya PT Adhi Karya PT Jaya Konstruksi PT Brantas Abipraya PT Waskita Karya PT Istaka Karya PT Dayatama Beta Mulya PT Bungo Pantai Bersaudara PT Murza Utama PT Pilar Persada PT Galih Medan Persada PT Mitra Gusnita Nanda PT Duta Graha Indah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
10.3.4.3.
Tanggal Pendaftaran 19 Maret 2009 dan mengambil dokumen 19 Maret 2009 dan mengambil dokumen 19 Maret 2009 dan mengambil dolumen 20 Maret 2009 dan mengambil dokumen 20 Maret 2009 dan mengambil dokumen 20 Maret 2009 dan tidak mengambil dokumen 20 Maret 2009 dan mengambil dokumen 20 Maret 2009 dan batal 23 Maret 2009 dan mengambil dokumen 23 Maret 2009 dan mengambil dokumen Maret 2009 dan mengambil dokumen 24 Maret 2009 dan mengambil dokumen 24 Maret 2009 dan mengambil dokumen 24 Maret 2009 dan mengambil dokumen 24 Maret 2009 dan mengambil dokumen 25 Maret 2009 dan mengambil dokumen 25 Maret 2009 dan tidak mengambil dokumen 25 Maret 2009 dan tidak mengambil dokumen 25 Maret 2009 dan tidak mengambil dokumen 30 Maret 2009 dan tidak mengambil dokkumen 30 Maret 2009 dan tidak mengambil dokumen 30 Maret 2009 dan tidak mengambil dokumen 31 Maret 2009 dan mengambil dokumen
Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009 diadakan rapat aanwijzing yang dihadiri oleh Panitia Tender, Pimpinan Universitas Hasanuddin, Pengguna, Tim Teknis Universitas Hasanuddin, Tim Perencana, dan peserta tender, dilanjutkan dengan peninjauan lapangan. peserta tender yang hadir antara lain (sesuai daftar hadir); -----------------------------------
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Perusahaan PT Wijaya Karya PT PP PT Dayatama Beta Mulya PT Bungo Pantai Bersaudara PT Waskita Karya PT Brantas Abipraya PT Hutama Karya PT Nindya Karya
halaman 6 dari 94
Nama Rosmar H.; Eko NW; Tarmijo Isyanto; Bima Oktriyanto; Supriyono Edy Ismail. Akhid KH; Dadang KD; Windya R. Tri Pria Adhana, ST Erwin Luthfi Ardiman; Suberdi Z.;
9 10 11 12 13 14 15 16 17
PT Jaya Konstruksi PT Shanty WP PT Adhi Karya PT Tri Perkasa Aminindah PT Widya Karya PT Ista Karya PT Bumi Karsa PT Guna Karya Nusantara PT Putra Jaya
10.3.4.4.
Janusa Hardi; Imma Meirlina AD. Setiawan; Purwanto Henry Haricka; Agus Hery. Ismail. Ryan HT. Suroso; Nur Syamsi. Abdullah Kodak B. W. Anwar.
Bahwa sesuai Berita Acara Penjelasan, batas akhir pemasukan dokumen pada hari Senin tanggal 6 April 2009 pukul 14.00 WITA di Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Lantai Dasar. Kemudian
dilanjutkan
dengan
pembukaan
dokumen penawaran pada hari dan waktu yang sama; ----------------------------------------------------10.3.4.5.
Bahwa terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang memasukan
Dokumen
Penawaran,
5
(lima)
perusahaan mengundurkan diri dengan perincian 2
(dua)
perusahaan
menyampaikan
surat
pengunduran diri dan 3 (tiga) perusahaan tanpa surat pengunduran, sebagaimana dijabarkan pada tabel di bawah ini; -------------------------------------No
Peserta yang memasukan Penawaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PT Pembangunan Perumahan PT Adhi Karya PT Duta Graha Indah PT Waskita Karya PT Nindya Karya PT Widya Satria PT Wijaya Karya PT Jaya Konstruksi MP. Tbk. PT Hutama Karya
10.3.4.6.
Peserta yang tidak memasukan penawaran Ada Surat Pengunduran Tanpa Surat Diri Pengunduran Diri PT Bumi Karsa PT Triperkasa Aminindah PT Shanty Wiraperkasa PT Guna Karya Nusantara PT Istaka Karya
Bahwa
pembukaan
dokumen
penawaran
dilakukan pada hari Senin tanggal 6 April 2009 pukul 14.10 WITA dengan hasil sebagai berikut;-10.3.4.6.1.
Seluruh peserta yang memasukan dokumen lengkap tidaknya
penawaran (check
list
dokumen
dinyatakan ada
atau yang
disyaratkan);----------------------------
halaman 7 dari 94
10.3.4.6.2.
Nilai
Penawaran
dokumen
kesembilan
penawaran
sebagai
berikut; ---------------------------------No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nama Peserta
Nilai Penawaran
PT Waskita Karya PT Wijaya Karya PT Widya Satria PT Jaya Konstruksi MP. Tbk PT Hutama Karya PT Pembangunan Perumahan PT Nindya Karya PT Adhi Karya PT Duta Graha Indah
10.3.4.7.
60.500.000.000,64.230.000.000,65.387.700.000,68.225.000.000,68.863.000.000,71.194.992.000,71.380.000.000,72.501.400.000,72.802.053.000,-
% Thd Pagu 82.86% 87.97% 89.56% 93.44% 94.32% 97.51% 97.76% 99.30% 99.71%
% Thd OE 83.09% 88.21% 89.80% 93.70% 94.57% 97.78% 98.03% 99.57% 99.98%
Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran ditutup pada pukul 15.00 WITA; ------------------------------
10.3.4.8.
Bahwa
rapat
evaluasi
dokumen
penawaran
dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 April 2009 pada pukul 09.00 WITA di Gedung Rektorat lantai
6
Universitas
Hasanuddin.
Evaluasi
dilakukan dengan sistem gugur dengan hasil sebagai berikut; 10.3.4.8.1. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Evaluasi Dokumen Penawaran; ------
Nama Peserta PT Waskita Karya PT Hutam Karya PT Wijaya Karya PT Widya Satria PT Jaya Konstruksi MP. Tbk PT Pembangunan Perumahan PT Nindya Karya PT Adhi Karya PT Duta Graha Indah
10.3.4.8.2.
Keterangan (Evaluasi Dokumen Penawaran) Gugur, barchart 214 hari Gugur, barchart 219 hari Lulus evaluasi teknis Lulus evaluasi teknis Lulus evaluasi teknis Lulus evaluasi teknis Lulus evaluasi teknis Lulus evaluasi teknis Lulus evaluasi teknis
Evaluasi
Dokumen
Adminstrasi
(Kualifikasi); --------------------------No
Keterangan (Evaluasi Dokumen Adminstrasi)
Nama Peserta
1 2
PT Wijaya Karya PT Widya Satria
3 4 5 6 7
PT Jaya Konstruksi MP. Tbk PT Pembangunan Perumahan PT Nindya Karya PT Adhi Karya PT Duta Graha Indah
Lulus Gugur, karena fakta integritas bukan yang telah ditandatangai panitia Lulus Lulus Lulus Lulus Gugur, karena materai tidak dimatikan, tidak ada fakta integritas, tidak ada CV Personalia tenaga ahli, tidak ada surat pernyataan personalia untuk bekerja pada proyek
10.3.4.8.3.
Evaluasi
Dokumen
Teknis
(Kualifikasi); --------------------------No
Nama Peserta
halaman 8 dari 94
Keterangan
1
PT Wijaya Karya
2
PT Jaya Konstruksi MP. Tbk
3 4
PT Pembangunan Perumahan PT Nindya Karya
5
PT Adhi Karya
(Evaluasi Dokumen Teknis) Gugur, pengalaman kerja tidak mencapai nilai minimal 30 Gugur, pengalaman kerja tidak mencapai nilai minimal 30 Lulus, nilai passing grade 93,75 Gugur, pengalaman kerja tidak mencapai nilai minimal 30 Lulus, nilai passing grade 93,75
10.3.4.8.4.
Berdasarkan hasil evaluasi, Panitia menetapkan
PT
Pembangunan
Perumahan (Persero) dan PT Adhi Karya
(Persero)
sebagai
calon
pemenang; -----------------------------10.3.4.8.5.
Rapat evaluasi ditutup pukul 16.00 Wita pada hari yang sama; -----------
10.3.4.9.
Bahwa pada tanggal 8 April 2009 dilakukan rapat klarifikasi dokumen asli perusahan pukul 13.00 WITA di Gedung Rektorat lantai 6 yang dihadiri oleh Panitia Tender dan wakil PT Pembangunan Perumahan dokumen
(Persero) penawaran
dengan
hasil
bahwa
adalah
benar
karena
didukung oleh dokumen asli; ------------------------10.3.4.10.
Bahwa Panitia Tender mengusulkan kepada Pejabat
Pembuat
menetapkan
PT
Komitmen
(PPK)
Pembangunan
untuk
Perumahan
(Persero) sebagai calon pemenang tender dan PT Adhi Karya sebagai cadangan pemenang tender sesuai
surat
Nomor
11/H4-
LK.13/PJB/UH/IV/2009 tanggal 13 April 2009; --10.3.4.11.
Bahwa pada tanggal 13 April 2009 Panitia Tender menerima surat penetapan pemenang tender dari PPK
dengan
Nomor
LK.13/PKK/UH/IV/2009 Penetapan
Pemenang
hal
09/H4Persetujuan
Lelang
Pekerjaan
Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan (Teaching
Hospital)
Tahap
II
Universitas
Hasanuddin; --------------------------------------------10.3.4.12.
Bahwa Panitia Tender mengumumkan pemenang tender pada tanggal 13 April 2009 dengan
halaman 9 dari 94
Pengumuman
Nomor
14/H4-
LK.13/PENG/UH/IV/2009; --------------------------10.3.4.13.
Bahwa berdasarkan hasil pengumuman tersebut, peserta
tender
menyampaikan
Sanggahan,
disampaikan oleh 3 (tiga) peserta tender yaitu;----10.3.4.14.
Bahwa PT Jaya Konstruksi MP, Tbk. mengirim surat sanggahan kepada Panitia dengan Nomor 034/JK/DRM/S.EXT/IV/2009 tanggal 16 April 2009 dan ditanggapi PPK dengan surat Nomor 3370/H4.23/UM.13/2009 tanggal 20 April 2009;--
10.3.4.15.
Bahwa PT Waskita Karya mengirim surat sanggahan Nomor 430/WK/Div.G/2009 tanggal 16 April 2009 dan dijawab oleh panitia dengan Surat Nomor 3371/H4.23/UM.13/2009 tanggal 20 April 2009; ----------------------------------------------
10.3.4.16.
Bahwa PT Widya Satria mengirimkan surat sanggahan
Nomor
173/WS-SANGGAH/TH-
MKSR/IV/2009 tanggal 16 April 2009 dan dijawab
panitia
dengan
Surat
Nomor
3372/H4.23/UM.13/2009 tanggal 20 April 2009;-10.3.5.
Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan dan Persyaratan Peserta Tender (vide bukti B2, C1, C2); --------------------------------------------------10.3.5.1.
Bahwa pembangunan RS Pendidikan Tahap II Universitas Hasanuddin Makassar Tahun Anggaran 2009 merupakan lanjutan proyek Tahap I yang telah dilaksanakan melalui tender pada tahun 2008;--------
10.3.5.2.
Bahwa ruang lingkup pekerjaan RS Pendidikan Tahap II terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu; ------------10.3.5.2.1.
Penyelesaian Tahap I (Gedung A – 6
lantai)
melingkupi
pekerjaan
finishing arsitektur, mekanikal dan elektrikal Zona A yang jadwalnya setelah penandatangan SPK; --------10.3.5.2.2.
Pekerjaan struktur Zona B (6 lantai) dan C (6 lantai) yang jadwalnya direncanakan pada bulan Agustus 2009; --------------------------------------
halaman 10 dari 94
10.3.5.3.
Bahwa tender pada perkara a quo dapat diikuti oleh semua
penyedia
(pemborong)
jasa
yang
pelaksana memenuhi
konstruksi persyaratan
pelelangan umum, dengan syarat: 10.3.5.3.1.
Grade 7 (tujuh); ------------------------
10.3.5.3.2.
Berpengalaman
mengerjakan
Rumah Sakit minimal 3 (tiga) lantai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir; --------------------------------10.3.6.
Pengumuman Pemenang Tender; ----------------------------------------10.3.6.1.
Bahwa Panitia mengumumkan PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebagai pemenang tender pada tanggal 13 April 2009 melalui Pengumuman Nomor 14/H4-LK.13/PENG/UH/IV/2009 yang hanya ditempelkan pada papan pengumuman di Kampus Universitas Hasanuddin-Makassar (vide bukti C1, C2, B2); --------------------------------------
10.3.6.2.
Bahwa pengumuman pemenang tender tidak disampaikan secara langsung oleh Panitia Tender kepada peserta tender. Beberapa peserta tender baru mengetahui perusahaan pemenang tender setelah pekerjaan Tahap II dimulai, antara lain PT Duta Graha Indah Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya dan PT Nindya Karya (Persero) (vide bukti B12-B15); ------------------------------------------
10.3.6.3.
Bahwa PT Waskita Karya (Persero), PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, dan PT Widya Satria mengetahui hasil pemenang tender dari staf perusahaan yang kebetulan mengecek dan melihat pengumuman di Kampus Universitas Hasanuddin (vide bukti B3, B4, B11); -------------------------------
10.3.6.4.
Bahwa menurut keterangan Ahli, pengumuman hasil pemenang tender tidak hanya ditempelkan di papan
pengumuman
saja
tetapi
juga
harus
disampaikan kepada peserta tender secara tertulis yang dapat dikirim via pos dan atau fax (vide bukti B16);-------------------------------------------------------halaman 11 dari 94
10.3.7.
Proses Sanggahan PT Widya Satria (vide bukti B3, C1, C2);------10.3.7.1.
Bahwa PT Widya Satria mengirimkan surat sanggahan
Nomor
173/WS-SANGGAH/TH-
MKSR/IV/2009 tanggal 16 April 2009 dan dijawab PPK dengan Surat Nomor 3372/H4.23/UM.13/2009 tanggal 20 April 2009 yang menyatakan Dokumen Penawaran PT Widya Satria tidak memenuhi persyaratan teknis karena jadwal waktu pelaksanaan lebih lama dari jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen tender; -----------------------------------------10.3.7.2.
Bahwa tanggal 25 April 2009, PT Widya Satria melakukan Sanggah Banding kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor 178/WSSanggah/Th-MKSR/IV/2009, yang menyampaikan 3 (tiga) poin kesalahan Panitia Tender dalam hal melakukan penilaian terhadap dokumen penawaran PT Widya Satria;------------------------------------------
10.3.7.3.
Bahwa tanggal 1 Mei 2009, PPK Universitas Hasanuddin mengirimkan surat melalui facsmilie nomor 3692/H4/LK.13/2009 tanggal 28 April 2009 yang pada intinya menyampaikan ralat atas jawaban sanggahan dan menyatakan dokumen penawaran PT Widya Satria ternyata sudah memenuhi persyaratan teknis, karena tidak ada kesalahan dalam jadwal waktu pelaksanaan dalam Dokumen Penawaran, tetapi berdasarkan evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi karena Pakta Integritas dinyatakan tidak sah; -------------------------
10.3.7.4.
Bahwa tanggal 4 Mei 2009, PT Widya Satria membuat surat tambahan data Sanggahan Banding kepada Menteri Pendidikan Nasional terkait dengan kesalahan dalam jawaban Sanggahan oleh PPK (adanya revisi/ralat alasan gugurnya PT Widya Satria); ------------------------------------------------------
10.3.7.5.
Bahwa tanggal 18 Mei 2009, PT Widya Satria mengirimkan surat pengaduan Nomor 126/WSLKPP/TH-MKSR/V/2009
halaman 12 dari 94
kepada
Lembaga
Kebijakan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
(LKPP) perihal dugaan adanya persekongkolan dan KKN dalam proses pascakualifikasi Penetapan Pemenang Lelang untuk Pekerjaan Pembangunan Teaching Hospital Tahap II Universitas Hasanuddin T.A 2009; -------------------------------------------------10.3.7.6.
Bahwa tanggal 16 Juni 2009, LKPP menyampaikan surat kepada PPK Unhas agar memberikan dukungan informasi berupa penjelasan tertulis kronologis proses tender dan Berita Acara Evaluasi yang dilakukan oleh Panitia; ----------------------------
10.3.7.7.
Bahwa tanggal 16 Juli 2009, LKPP menyampaikan pendapat terkait surat tanggal 18 Mei 2009 di atas dan menyatakan sebagai berikut; ----------------------10.3.7.7.1.
Bahwa berdasarkan keterangan dari Panitia Tender Pengadaan Jasa Unhas No.
162/H4-LK.13/P2B-UH/VI/09
tanggal 22 Juni 2009 bahwa PT Widya
Satria
dinyatakan
gugur
administrasi karena Pakta Integritas tidak ditandatangani PPK dan Panitia; 10.3.7.7.2.
Bahwa sehubungan dengan Pasal 1 ayat 21 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan Pakta Integritas yaitu
surat
pernyataan
ditandatangani
oleh
yang
penyedia
barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah
dan
tidak
melakukan
kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam
pelaksanaan
barang/jasa. bilamana
Dengan peserta
pengadaan demikian
tender
sudah
menandatangani Pakta Integritas di awal proses pelelangan berarti sudah berikrar untuk tidak KKN pada proses tender, dan sesuai dengan pasal 1 ayat 21 Keppres No. 80 Tahun 2003; -----halaman 13 dari 94
10.3.7.7.3.
Bahwa sesuai dengan hal tersebut, direkomendasikan melakukan
Panitia
evaluasi
Tender
ulang
atas
permasalahan Pakta Integritas PT Widya Satria dan melakukan evaluasi dokumen penawaran dan kualifikasi berdasarkan tahapan evaluasi Keppres No. 80 Tahun 2003; ------------------10.3.7.8.
Menurut keterangan Ahli, tanda tangan Panitia Tender dengan peserta tender dalam dokumen Pakta Integritas tidak harus bersama-sama, sehingga peserta tender dapat memberikan tanda tangan dan cap perusahaan secara terpisah dengan yang diberikan oleh Panitia Tender; --------------------------
10.3.8.
Evaluasi Kemampuan Dasar (selanjutnya disebut “KD”) oleh Panitia Tender (vide bukti C1-C20); ---------------------------------10.3.8.1.
Bahwa
dalam
pengumuman,
Panitia
Tender
menetapkan perusahan yang bisa mengikuti tender adalah perusahaan yang memiliki kualifikasi Non Kecil
(Grade
7)
dengan
Arsitektur/Bangunan-bangunan
bidang/sub non
bidang
Perumahan
Lainnya termasuk perawatannya (21005);------------10.3.8.2.
Bahwa dalam dokumen tender, Persyaratan Peserta Lelang Pasal 3 (1) huruf b dinyatakan tender dapat diikuti oleh semua penyedia jasa pelaksana konstruksi
(pemborong)
yang
memenuhi
persyaratan pelelangan umum yang berpengalaman mengerjakan rumah sakit minimal 3 (tiga) lantai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.; --------10.3.8.3.
Bahwa dalam dokumen kualifikasi, menyatakan formulir isian kualifikasi berisi salah satunya data pengalaman perusahaan dinilai 4 (empat) paket tertinggi pengalaman melaksanakan pembangunan gedung rumah sakit minimal berlantai 3 (tiga));------
10.3.8.4.
Bahwa selanjutnya persyaratan teknis kualifikasi terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu;------------------------10.3.8.4.1.
halaman 14 dari 94
Kemampuan Dasar (KD); --------------
10.3.8.5.
10.3.8.4.2.
Pengalaman Pekerjaan; -----------------
10.3.8.4.3.
Personil;-----------------------------------
10.3.8.4.4.
Peralatan; ---------------------------------
10.3.8.4.5.
Manajemen Mutu/ISO; -----------------
Bahwa
pengalaman
dalam
melaksanakan
pembangunan gedung rumah sakit minimal berlantai 3 (tiga) sebagai berikut; -------------------10.3.8.5.1.
Pengalaman 4 (empat) paket dinilai 100% (seratus persen);------------------
10.3.8.5.2.
Pengalaman 3 (tiga) paket dinilai 75% (tujuh puluh lima persen);--------
10.3.8.5.3.
Pengalaman 2 (dua) paket dinilai 50% (lima puluh); -----------------------------
10.3.8.5.4.
Pengalaman 1 (satu) paket dinilai 25% (dua puluh lima persen);----------
10.3.8.6.
Bahwa dalam evaluasi kualifikasi, Panitia Tender melakukan penilaian Kemampuan Dasar (KD) berdasarkan pengalaman peserta tender dalam mengerjakan pembangunan rumah sakit;--------------
10.3.8.7.
Bahwa data pengalaman perusahaan antara lain; ----10.3.8.7.1.
PT
Pembangunan
Perumahan
(Persero) antara lain; -----------------No 1 2 3 4 5
Nama Proyek Pembangunan Kampus Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta Pembangunan Gedung Bedah Sentral & Gedung Gawat Darurat RSUP Hasan Sadikin Pembangunan RSU Karimun Pembangunan Gedung Perawatan RSCM Pembangunan RSUD Pekalongan
10.3.8.7.2. No 1 2 3 4 5
No 1 2 3 4 5
halaman 15 dari 94
113.244.765.000,86.061.000.000,55.998.200.000,-
Nilai (Rp) 191.668.906.000,172.790.511.000,161.199.000.000,145.382.757.800,134.984.267.000,-
PT Hutama Karya (Persero); ---------
Nama Proyek Pembangunan Apartemen The 18 Taman Rasuna Residence Pembangunan Mesjid Agung Jateng Pemb. Gedung RS MMC Kuningan Jkt Pemb. Gedung Pusat Pemerintahan Tangerang Pemb. Gedung RSPP Pertamina Jakarta
10.3.8.7.4.
175.629.027.237,-
PT Adhi Karya (Persero);-------------
Nama Proyek The Development & Upgrading of UPI Bandung The Development of IAIN Sunan Kalijaga Project Ratu Prabu II Office Building Project Jakarta Proyek Pembangunan RSUD Cengkareng Design & Build RS Royal Taruma Med. Centre
10.3.8.7.3.
Nilai (Rp) 221.159.359.824,-
Nilai (Rp) 188.900.000.000,103.257.229.000,86.158.000.000,58.529.889.000,26.551.953.000,-
PT Nindya Karya (Persero);----------
No 1 2 3 4 5
Nama Proyek Pemb. Kantor Walikota Prabumulih Pek. Struktur & Finishing Mall Ciputra Pekanbaru Pemb. Universitas Borneo Tarakan Tahap II Pemb. Universitas Borneo Tarakan Tahap I Pemb. RS Ibu & Anak Zainab Pekanbaru
10.3.8.7.5. No 1 2 3 4 5
No 1 2 3 4 5
2 3 4
No 1 2 3 4 5
No 1 2 3 4
59.475.000.000,22.462.560.000,21.750.000.000,-
Nilai (Rp) 161.884.545.104,94.213.700.000.57.256.200.000,105.020.792.050,21.332.186.666,-
PT Widya Satria;-----------------------
Nama Proyek Lanjutan Pembangunan Gedung Diagnostik Center RSUD Dr. Soetomo Surabaya Pemb. Islamic Centre Probolinggo Pemb. Gedung Dinas Pertanian & Kesehatan Gresik Pemb. Pasar Grosir Kediri
10.3.8.8.
Nilai (Rp) 86.446.111.000,-
PT Jaya Konstruksi MP; --------------
Nama Proyek Pemb. Gedung Dinas Teknis Pemda DKI Pemb. Gedung Politeknik Batam Pemb. Gedung DPRD Prop. Riau Struktur & Atap Bangunan Terminal Proyek Bandara Hasanuddin Infrastructure & Services Work RS Mohammad Hoesin Palembang
10.3.8.7.9.
Nilai (Rp) 176.550.000.000,152.595.000.000,117.000.000.000,86.823.000.000,74.356.472.334,-
PT Waskita Karya (Persero);---------
Nama Proyek Struktur dan arsitekrtur proyek Pembangunan RSU Pekanbaru Riau Rumah Sakit Cahya Kawaluyan di Kota Baru Parahyangan Bandung Pemb. RSUD Palembang Bari Tahun 2008 Pemb. RSUD Tabrani Pekanbaru
10.3.8.7.8.
Nilai (Rp) 360.000.000.000,217.000.000.000,141.722.028.000,117.013.600.000,58.795.864.000,-
PT Wijaya Karya (Persero); ----------
Nama Proyek Sommerset Permata Berlian Residence Gedung Kantor Gabungan Dinas Provinsi Riau The Belezza Permata Hijau Gedung Kantor Ditjen Dikti Sahid Sahirman Memorial Hospital
10.3.8.7.7. No 1
PT Duta Graha Indah; -----------------
Nama Proyek Struktur dan Arsitektur Grand Indonesia Construction of Hotel Labersa Pemb. Gedung Diagnostik RSUD Dr. Soetomo Construction of Hasanuddin Airport Pemb. Gedung RSUD Kab. Ponorogo
10.3.8.7.6.
Nilai (Rp) 116.960.219.000,92.429.000.000,91.892.322.000,39.381.387.000,18.688.260.026,-
Nilai (Rp) 22.806.000.000,15.670.644.000,13.076.377.600,11.800.000.000,-
Bahwa dalam evaluasi kualifikasi (teknis), selain pengalaman mengerjakan rumah sakit minimal 3 (tiga) lantai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, Panitia Tender juga menilai jumlah pengalaman dalam membangun rumah sakit minimal 3 (tiga) lantai. Dengan sistem penilaian tersebut 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk., PT Wijaya
halaman 16 dari 94
Karya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero) dinyatakan gugur dengan perhitungan
teknis
dengan perincian sebagai berikut; ---------------------10.3.8.8.1.
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk; ------------------------------------------
Yang Dinilai 1. Bidang Pekerjaan (nilai max. 25) - Bidang & Sub Bidang sama - Bidang sama- sub bidang berbeda 2. Besar Nilai Kontrak (nilai max. 25) - Paket : 1 - Paket : 2 - Paket : 3 - Paket : 4 3. Status Badan Usaha (nilai max. 10) - Kontraktor Utama : 100% - SubKontraktor : 30%
Jumlah
Bobot
Nilai %
Jumlah Nilai
100% 25%
0 0
50% 50% 100% 100%
0 0 0 0
25 0 Paket 0 Paket 25 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket
6.25 6.25 6.25 6.25 10
0 Paket 0 Paket
100% 30%
Nilai Ambang Lulus (30) Keterangan
10.3.8.8.2. Yang Dinilai 1. Bidang Pekerjaan (nilai max. 25) - Bidang & Sub Bidang sama - Bidang sama- sub bidang berbeda 2. Besar Nilai Kontrak (nilai max. 25) - Paket : 1 (Rp 74.356.472.334) - Paket : 2 - Paket : 3 - Paket : 4 3. Status Badan Usaha (nilai max. 10) - Kontraktor Utama : 100% - SubKontraktor : 30%
PT Wijaya Karya (Persero);------------Jumlah
Bobot
Nilai %
Jumlah Nilai
100% 25%
6,25 0
100%
6.25 0 0 0
100% 30%
10 0 22.50 Gugur
25 1 Paket 0 Paket 25 1 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket
6.25 6.25 6.25 6.25 10
1 Paket 0 Paket
Nilai Ambang Lulus (30) Keterangan
10.3.8.8.3. Yang Dinilai 1. Bidang Pekerjaan (nilai max. 25) - Bidang & Sub Bidang sama - Bidang sama- sub bidang berbeda 2. Besar Nilai Kontrak (nilai max. 25) - Paket : 1 (Rp 18.688.260.026) - Paket : 2 - Paket : 3 - Paket : 4 3. Status Badan Usaha (nilai max. 10) - Kontraktor Utama : 100% - SubKontraktor : 30% Nilai Ambang Lulus (30) Keterangan
10.3.9.
0 0 0 Gugur
PT Nindya Karya;-------------------------Jumlah
Bobot
Nilai %
Jumlah Nilai
100% 25%
0 3.13
50% 50% 100% 100%
0 0 0 0
100% 30%
2.50 0 5.68 Gugur
25 0 Paket 1 Paket 25 1 Paket 0 Paket 0 Paket 0 Paket
1 Paket 0 Paket
6.25 6.25 6.25 6.25 10
Evaluasi Jangka Waktu Pelaksanaan (vide bukti B16, C1, C2, C14, C17 );---------------------------------------------------------------halaman 17 dari 94
10.3.9.1.
Bahwa dalam dokumen tender, Panitia Tender menyatakan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender; ------
10.3.9.2.
Bahwa dalam RKS dinyatakan evaluasi teknis termasuk network planning dan time schedule, tetapi tidak dijelaskan secara detil sistem penjabaran network planning dan time schedule apakah dalam bentuk hari atau minggu. Terkait hal ini, terdapat beberapa versi yang disampaikan oleh peserta tender, ada yang menyampaikan dalam bentuk rincian hari, dan beberapa peserta tender dalam bentuk minggu. Selain itu ada yang menyampaikan time schedule dalam bentuk bar chat dan S-curve; --
10.3.9.3.
Bahwa terdapat 2 (dua) peserta tender yang gugur dalam evaluasi dokumen penawaran (evaluasi teknis) terkait dengan jangka waktu pelaksanaan yaitu PT Waskita Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero);-------------------------------------------
10.3.9.4.
Bahwa terkait dengan jangka waktu pelaksanaan PT Waskita Karya (Persero) dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut; --------------------------10.3.9.4.1.
Bahwa PT Waskita Karya (Persero) melampirkan
network
planning
yang di dalamnya tercantum tanggal mulai pekerjaan (21 April 2009) dan tanggal selesai pekerjaan (tanggal 20 Nopember 2009). Pembagian jenis pekerjaan dan alokasi waktu setiap pekerjaan dalam network planning
menggunakan
sistem
komputer (software khusus); --------10.3.9.4.2.
Bahwa PT Waskita Karya (Persero) menyusun
jangka
pelaksanaan
berdasarkan
waktu hari
kalender, tetapi dalam perhitungan tersebut terdapat 4 (empat) hari libur yaitu tanggal 20 September 2010
halaman 18 dari 94
sampai 23 September 2010 yang merupakan hari libur lebaran; -------10.3.9.4.3.
Bahwa time schedule dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu bar chart dan Scurve. Pada bar chart terdapat rincian pekerjaan dengan jangka waktu
masing-masing
pekerjaan
yang menggunakan sistem komputer (software khusus) yang didalamnya tercantum
total
jangka
waktu
pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh)
hari,
meskipun
dalam
rincian tersebut tercantum tanggal mulai pekerjaan (tanggal 20 April 2009) dan tanggal selesai pekerjaan (20 Nopember 2009); ----------------10.3.9.4.4.
Bahwa
time
dilampirkan
schedule berbentuk
yang s-curve
dengan jangka waktu pekerjaan selama 8 (delapan) bulan, tetapi minggu I dan II bulan pertama pekerjaan belum ada kegiatan (0%) yang dirinci dalam beberapa jenis pekerjaan (bobot)
termasuk untuk
persentase
masing-masing
pekerjaan; ------------------------------10.3.9.5.
Bahwa terkait dengan jangka waktu pelaksanaan PT Hutama Karya (Persero) dapat diperoleh faktafakta sebagai berikut; ---------------------------------10.3.9.5.1.
Bahwa PT Hutama Karya (Persero) melampirkan network schedule yang didalamnya tercantum tanggal mulai pekerjaan (tanggal 1 April 2009) dan tanggal serah terima pekerjaan (5 Januari 2010). Pengisian detil jenis pekerjaan dan jangka waktu pekerjaan dalam network planning
halaman 19 dari 94
menggunakan (software
sistem
komputer
khusus).
Network
planning dirinci lagi dalam bentuk critical
network
didalamnya
planning
tercantum
yang durasi
(jangka waktu) pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari; --------10.3.9.5.2.
Bahwa PT Hutama Karya (Persero) menyusun
jangka
waktu
pelaksanaan
berdasarkan
hari
kalender, tetapi dalam perhitungan tersebut terdapat 9 (sembilan) hari libur nasional; -------------------------10.3.9.5.3.
Bahwa
dalam
critical
network
planning terdapat rincian pekerjaan yang menggambarkan awal dan akhir kegiatan serta lama kegiatan dan dalam kegiatan tersebut sudah memasukkan
asumsi
hari
libur
nasional;--------------------------------10.3.9.5.4.
Bahwa
time
dilampirkan
schedule berbentuk
yang s-curve
dengan jangka waktu selama 7 (tujuh)
bulan,
dengan
masa
pelaksanaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yang dirinci dalam beberapa jenis pekerjaan termasuk persentase (bobot) untuk
masing-
masing pekerjaan;---------------------10.3.9.5.5.
Bahwa time schedule diperjelas dengan rincian pekerjaan dengan jangka pekerjaan
waktu yang
masing-masing menggunakan
sistem komputer (software khusus) yang didalamnya tercantum total jangka waktu pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari, meskipun
halaman 20 dari 94
dalam rincian tersebut tercantum tanggal mulai pekerjaan (tanggal 1 April 2009) dan tanggal serah terima pekerjaan (5 Januari 2010); -10.3.9.6.
Bahwa dalam dokumen Metode Pelaksanaan pekerjaan PT PP (Persero) terdapat pekerjaan untuk lantai 7 (tujuh) yaitu; --------------------------10.3.9.6.1.
Pekerjaan Kolom Lantai 7 (tujuh) untuk 2 (dua) zona (4 (empat) hari/zona/lantai); -----------------------
10.3.9.6.2.
Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 7 (tujuh) untuk 2 (dua) zona (5 (lima) hari/zona/lantai); dan; -----------------
10.3.9.6.3.
Bahwa dalam barchart pekerjaan PT. PP (Persero) tidak dituangkan mengenai pekerjaan untuk lantai 7 (tujuh) sama sekali;--------------------
10.3.9.7.
Bahwa penghitungan jangka waktu pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dilakukan Panitia Tender dengan menghitung tanggal mulai pekerjaan dan tanggal selesai pekerjaan,
sehingga
berdasarkan
perhitungan
tersebut jangka waktu pelaksanaan PT Waskita Karya (Persero) mencapai 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan PT Hutama Karya (Persero) mencapai 219 (dua ratus sembilan belas) hari kalender; ------------------------------------------------10.3.9.8.
Bahwa dalam surat penawarannya, PT Waskita Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero) secara jelas menyatakan kesanggupan pelaksanaan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender setelah penandatangan surat perintah kerja dan perincian mengenai detil pekerjaan dituangkan dalam network planning. Selain itu detail
teknis
pekerjaan
secara
nyata
akan
dituangkan pada saat kick off meeting apabila ditunjuk sebagai pemenang; -------------------------halaman 21 dari 94
10.3.9.9.
Bahwa menurut Ahli, terhadap hal-hal yang belum jelas dalam dokumen penawaran, Panitia Tender seharusnya melakukan klarifikasi terlebih dahulu dan tidak bisa menggunakan persepsi Panitia Tender sendiri;-----------------------------------
10.3.10.
Tender Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Universitas Hasanuddin Makassar Tahap I Tahun Anggaran 2008 (vide bukti B2, C24); --------------------------------10.3.10.1.
Bahwa pada tahun 2008, Universitas Hasanuddin Makassar melakukan tender Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tahap I dengan nilai pagu sebesar Rp 31.153.610.000,00 (tiga puluh satu milyar seratus lima puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah); -----------------------------------
10.3.10.2.
Bahwa dalam pengumuman yang dilakukan di surat kabar Media Indonesia dan Ujung Pandang Ekspress, Panitia Tender menyampaikan hal-hal sebagai berikut; ----------------------------------------10.3.10.2.1.
Tender
menggunakan
anggaran
DIPA
sumber Universitas
Hasanuddin Tahun Anggaran 2008;10.3.10.2.2.
Kualifikasi peserta tender adalah Non Kecil (Grade 7 (tujuh)) dengan Bidang
Arsitektur,
Sub
Bidang
Bangunan-bangunan Perumahan
Non
Lainnya
Termasuk
Perawatannya (Kode 21005), dan sistem tender menggunakan sistem Pascakualifikasi; -----------------------10.3.10.3.
Bahwa ruang lingkup Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan
(Teaching
Hospital)
Universitas
Hasanuddin Makassar Tahap I adalah pekerjaan struktur untuk Gedung A dengan perincian Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut;---------Uraian Pekerjaan Divisi 1.0 Umum Divisi 2.0 Pekerjaan Struktur Sub Total
halaman 22 dari 94
Jumlah (Rp) 1.499.058.246,50,26.305.665.151,61,27.804.723.398,11,-
PPN 10% Total
10.3.10.4.
2.780.472.339,81,30.585.195.737,92,-
Bahwa terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang mengikuti pendaftaran, namun hanya 8 (delapan) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu;----------------------------------------
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Perusahaan
Nilai (Rp)
PT Pembangunan Perumahan PT PP Dirganeka PT Istaka Karya PT Wijaya Karya PT Waskita Karya PT Adhi Karya PT Widya Satria PT Duta Graha Indah
10.3.10.5.
Bahwa
30,523,428,000,30,600,000,000,30,685,701,000,30,810,317,000,30,833,985,000,30,841,469,000,30,903,757,000,31,100,874,000,-
Panitia
Tender
% Thd Pagu 97.98% 98.22% 98.50% 98.90% 98.97% 99.00% 99.20% 99.83%
% Thd OE 99.80% 100.05% 100.33% 100.74% 100.81% 100.84% 101.04% 101.69%
melakukan
evaluasi
terhadap 4 (empat) dokumen dengan penawaran terendah yaitu PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT PP Dirganeka, PT Istaka Karya (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero). Dalam evaluasi administrasi PT Wijaya Karya (Persero) dinyatakan tidak lulus (dukungan bank tidak mencapai 10% (sepuluh persen) dari nilai penawaran), sehingga dipilih penawar dengan urutan kelima terendah yaitu PT Waskita Karya (Persero); -----------------------------------------------10.3.10.6.
Bahwa keempat perusahaan dinyatakan lulus evaluasi administrasi
dan setelah dilakukan
klarifikasi diusulkan 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT PP Dirganeka dan PT Istaka Karya (Persero). Selanjutnya
PT
Pembangunan
Perumahan
(Persero) ditunjuk sebagai pemenang tender;------10.3.11.
Perbandingan Beberapa Persyaratan Tender Pembangunan Teaching Hospital Universitas Hasanuddin Makassar Tahap I dengan Tahap II; 10.3.11.1.
Bahwa tender Tahap I tidak tidak memuat persyaratan kepada peserta tender harus memiliki pengalaman mengerjakan pembangunan gedung rumah sakit minimal 3 (tiga) lantai pada
halaman 23 dari 94
pengumuman di surat kabar, tetapi pada tender Tahap II persyaratan tersebut dicantumkan; -------10.3.11.2.
Bahwa di dalam RKS - Bab I Instruksi Kepada Peserta Lelang, tender Tahap I tidak terdapat persyaratan
“pengalaman
mengerjakan
pembangunan gedung rumah sakit minimal 3 (tiga) lantai”, tetapi pada tender Tahap II persyaratan tersebut dicantumkan dalam RKS; ---10.3.11.3.
Bahwa dalam RKS pada tender Tahap I dan Tahap II Bagian Dokumen Kualifikasi terdapat persyaratan teknis yang terbagi atas;-----------------
10.3.11.4.
10.3.11.3.1.
Kemampuan Dasar (KD); ------------
10.3.11.3.2.
Pengalaman Pekerjaan; ---------------
10.3.11.3.3.
Personil;---------------------------------
10.3.11.3.4.
Peralatan; -------------------------------
10.3.11.3.5.
Manajemen Mutu/ISO;----------------
Bahwa
terdapat
perbedaan
persyaratan
pengalaman pekerjaan antara Tahap I dengan Tahap II, sebagai berikut: 10.3.11.4.1.
Pada Tahap I disyaratkan “Penyedia jasa/kontraktor
wajib
menyampaikan Daftar Pengalaman Pekerjaan selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, pengalaman diutamakan
adalah
gedung
bertingkat banyak”, sedangkan pada Tahap II disyaratkan “Penyedia jasa/kontraktor
wajib
menyampaikan Daftar Pengalaman Pekerjaan
selama
dalam
kurun
waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, pengalaman gedung
diutamakan
rumah
sakit
adalah minimal
berlantai 3 (tiga)”; --------------------10.3.11.4.2.
Bahwa persyaratan pada huruf a di atas, ditambah dengan penilaian
halaman 24 dari 94
pengalaman dengan sistem bobot sebagai berikut; -----------------------a. Pada Tahap I pengalaman dalam bidang dan sub bidang yang sama dengan pekerjaan tender nilai sebagai berikut: --------------
Pengalaman
4
(empat)
paket dinilai 100% (seratus persen);-----------------------
Pengalaman 3 (tiga) paket dinilai 75% (tujuh puluh lima persen);---------------
-
Pengalaman 2 (dua) paket dinlai 50% (lima puluh persen);-------------------- .
-
Pengalaman 1 (satu) paket dinilai 25% (dua puluh lima persen);-----------------
b. Pengalaman dalam bidang dan sub bidang yang berbeda dengan pekerjaan
dinilai
sebagai
berikut;------------------------------
Pengalaman
4
(empat)
paket dinilai 50% (lima puluh persen); ---------------
Pengalaman 3 (tiga) paket dinilai 35% (tiga puluh lima persen);-----------------
-
Pengalaman 2 (dua) paket dinlai 20% (dua puluh persen);-----------------------
-
Pengalaman 1 (satu) paket dinilai 12,5% (dua belas koma lima persen); ---------
c. Pada
Tahap
dalam pembangunan halaman 25 dari 94
II,
pengalaman melaksanakan
gedung
rumah
sakit minimal berlantai 3 (tiga) dinilai sebagai berikut;------------
Pengalaman
4
(empat)
paket dinilai 100% (seratus persen);-----------------------
Pengalaman 3 (tiga) paket dinilai 75% (tujuh puluh lima persen);-----------------
-
Pengalaman 2 (dua) paket dinilai 50% (lima puluh persen);---------------------
-
Pengalaman 1 (satu) paket dinilai 25% (dua puluh lima persen);-----------------
d. Pengalaman
dalam
melaksanakan
pembangunan
gedung
sakit
rumah
dinilai
sebagai berikut; --------------------
Pengalaman
4
(empat)
paket dinilai 50% (lima puluh persen); -------------
Pengalaman 3 (tiga) paket dinilai 35% (tiga puluh lima persen);-----------------
-
Pengalaman 2 (dua) paket dinilai 25% (dua puluh lima persen);-----------------
-
Pengalaman 1 (satu) paket dinilai 12,5% (dua belas koma lima persen); -------
e. Pengalaman dalam Bidang yang berbeda tidak dinilai;-------------10.3.11.4.3.
Bahwa bobot penilaian pengalaman pekerjaan pada Tahap I dan Tahap II
nilainya
sama
yaitu
nilai
maksimum 60 dan nilai minimum
halaman 26 dari 94
30,
dengan
perincian
sebagai
berikut; ---------------------------------a. Cara
penilaian
persyaratan
pengalaman pekerjaan dimulai dari pekerjaan yang mempunyai Bidang, Sub Bidang yang sama dan Bidang, Sub Bidang berbeda dengan pekerjaan yang akan dilelangkan dinilai, sedangkan untuk Bidang yang berbeda tidak dinilai. Penilaian dilakukan terhadap 3 (tiga) unsur sebagai berikut;----------------------------
Bidang
Pekerjaan
(nilai
maksimal 25 (dua puluh lima)); ---------------------
Rumah sakit minimal lantai 3 (tiga) dinilai 100% (seratus persen); --------------------------
Rumah 50%
sakit
dinilai
(lima
puluh
persen); ---------------
Bidang
tidak
sama
dinilai 0% (nol persen atau tidak dinilai; -----
Besar Nilai Kontrak (nilai maksimal
25 (dua puluh
lima)); ---------------------
Pengalaman pekerjaan di atas X dinilai 100% (seratus persen); ------
Pengalaman pekerjaan 0,5X dinilai 50% (lima puluh persen);---------
Pengalaman pekerjaan kurang
halaman 27 dari 94
dari
0,5X
dinilai 0% (nol persen) atau tidak dinilai -
Status Badan Usaha dalam Pelaksanaan (nilai
Pekerjaan
maksimal
10
(sepuluh)); ----------------
Sebagai
Kontraktor
Utama dinilai 100% (seratus persen); -----
Sebagai
Sub
Kontraktor dinilai 30% (tiga puluh persen);--b. Bila
total
nilai
pengalaman
pekerjaan yang diperoleh kurang dari 30 (tiga puluh), kontraktor yang bersangkutan dinyatakan : Gugur; ---------------------------10.3.11.4.4.
Penambahan persyaratan “memiliki pengalaman
membangun
rumah
sakit minimal 3 (tiga) lantai” adalah untuk memastikan peserta tender memiliki
pengalaman
(qualified)
dalam membangun rumah sakit dan nilai tender yang lebih besar;--------10.3.12.
Tentang Status Unhas Badan Layanan Umum; ---------------------10.3.12.1.
Bahwa status Universitas Hasanuddin adalah BLU (Badan Layanan Umum) yaitu hanya otonomi pada keuangan. Universitas Hasanuddin membuat laporan keuangan kepada pemerintah. Selain itu, auditor eksternal akan melakukan audit yang ditujukan kepada Departemen Keuangan. Dalam hal ini Universitas Hasanuddin dapat melakukan kegiatan profit oriented seperti pengambilan laba dari tender namun sampai sekarang belum dilakukan; -----------------------------------------------
halaman 28 dari 94
10.3.12.2.
Bahwa menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum disebutkan: --------------------------------------Pasal 1 angka 1: ----------------------------------------Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan
dan
dalam
melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas; ----------------------------------------Pasal 2;------------------------------------------------BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum
kehidupan
bangsa
fleksibilitas
dalam
dan
mencerdaskan
dengan pengelolaan
memberikan keuangan
berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat; -------10.3.13.
Lain-lain; -----------------------------------------------------------------10.3.13.1.
Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) merupakan pemenang tender Pembangunan RS Pendidikan Universitas Hasanuddin Tahap I (Struktur
Zona
demobilisasi
A)
alat-alat
dan
belum
beratnya
melakukan dari
lokasi
pembangunan pada tender tahap II (vide bukti B1);------------------------------------------------------10.3.13.2.
Bahwa terdapat fakta Panitia Tender tidak membuka informasi seluas-luasnya terkait (vide bukti C1);-----------------------------------------------10.3.13.2.1.
Detil
panjang,
kedalaman
dan
penulangan memanjang bore pile serta data tanah; -----------------------10.3.13.2.2.
Gambar batasan lantai atau gedung ICU, Teaching dan Poliklinik; -------
halaman 29 dari 94
10.3.13.2.3.
Softcopy gambar, terkait dengan hal tersebut, PT Jaya Konstruksi pada saat
proses
aanwijzing
memintakan
softcopy
pernah gambar-
gambar tersebut demi membantu para
peserta
dokumen
dalam
menyusun
penawarannya,
namun
panitia menjawab bahwa detil-detil sebagaimana di atas hanya akan diinformasikan kepada pemenang lelang; ----------------------------------10.3.13.3.
Bahwa
PT
Duta
Graha
Indah
Tbk
tidak
mengetahui siapa pemenang tender, dan tidak melakukan
sanggahan
pembukaan
dokumen
karena
pada
penawaran,
saat harga
penawaran PT Duta Graha Indah Tbk termasuk yang tertinggi (vide bukti B13); ---------------------10.3.13.4.
Bahwa
PT
Hutama
Karya
(Persero)
tidak
mengetahui alasan gugurnya perusahaan karena jangka waktu pelaksanaan selama 219 (dua ratus sembilan belas) hari yang melebihi ketentuan dalam RKS waktu, karena PT Hutama Karya (Persero)
tidak
memperoleh
pemberitahuan
tentang hasil tender dari Panitia Tender (vide bukti B12); ---------------------------------------------10.3.13.5.
Bahwa PT Waskita Karya (Persero) mengetahui informasi
tentang
pemenang
tender
dari
pengumunan secara tidak sengaja saat mengikuti tender proyek JICA di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar (vide bukti B11); -----------10.3.13.6.
Bahwa selisih harga penawaran PT Waskita Karya (Persero) dengan penawaran PT Pembangunan Perumahan
(Persero)
adalah
sekitar
Rp
10.694.992.000,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). PT Waskita Karya (Persero) menyatakan sudah memperoleh
halaman 30 dari 94
laba dengan menetapkan harga penawaran sebesar Rp 60.500.000.000,00 (enam puluh milyar lima ratus juta rupiah) atau sebesar 83% (delapan puluh tiga persen) dari OE (vide bukti B11);--------------10.3.13.7.
Bahwa asumsi yang digunakan PT Waskita Karya (Persero) dalam penyusunan harga penawaran yaitu peralatan seperti tower crane yang berlokasi di Makassar, efisiensi dari pembelian material berupa
besi
dan
menghemat
dari
metode
pekerjaan (karena PT Waskita Karya adalah perusahaan spesialis gedung) (vide bukti B11); ---10.3.13.8.
Bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tidak melakukan sanggahan karena tidak mengetahui alasan penggugurannya dan masa sanggah sudah lewat (disebabkan tidak adanya pemberitahuan resmi dari Panitia Tender). Penawaran harga yang disampaikan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sudah termasuk tingkat keuntungan dan tidak merugi (vide bukti B14); ------------------------------
10.3.13.9.
Bahwa PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk terlambat mengirimkan Surat Sanggahan karena tidak ada pemberitahuan resmi secara langsung dari Panitia Tender (vide bukti B4); ------
10.3.13.10.
Menurut keterangan Ahli, terdapat kejanggalan dalam proses tender perkara a quo terkait dengan alasan gugur peserta tender. Panitia tender tidak melakukan klarifikasi mengenai jangka waktu pekerjaan (bar chart) dan persyaratan pengalaman pekerjaan membangun rumah sakit minimal 3 (tiga) lantai, terlebih persyaratan tersebut hanya bisa dipenuhi oleh 2 (dua) perusahaan yaitu PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) (vide bukti B16); --------------------
10.4.
Analisis; --------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut; ---------------------------------
halaman 31 dari 94
10.4.1.
Persyaratan memiliki pengalaman membangun rumah sakit minimal 3 (tiga) lantai; -----------------------------------------------10.4.1.1.
Bahwa dalam pengumuman dan dokumen RKS Tender Pembangunan RS Pendidikan Tahap I Universitas Hasanuddin, Panitia Tender tidak mencantumkan adanya persyaratan ”memiliki pengalaman mengerjakan pembangunan gedung rumah sakit minimal 3 (tiga) lantai”, sedangkan dalam tender Tahap II persyaratan tersebut dicantumkan;--------------------------------------------
10.4.1.2.
Bahwa
spesifikasi
pekerjaan
tender
Tahap
untuk
Gedung
struktur
I
adalah A
dan
spesifikasi tender Tahap II penyelesaian tahap I (Gedung A – 6 (enam) lantai) melingkupi pekerjaan finishing arsitektur, mekanikal dan elektrikal Zona A dan pekerjaan struktur Zona B (6 (enam) lantai) dan C (6 (enam) lantai);----------10.4.1.3.
Bahwa tidak terdapat perbedaan spesifikasi untuk pekerjaan struktur Tahap I dan Tahap II. Sejak perencanaan awal, pekerjaan struktur sudah ditentukan untuk pembangunan rumah sakit pendidikan dan terdapat perbedaan struktur pembangunan
rumah
sakit
dengan
gedung
lainnya; -------------------------------------------------10.4.1.4.
Bahwa
penambahan
persyaratan
“memiliki
pengalaman mengerjakan pembangunan gedung rumah sakit minimal 3 (tiga) lantai” menunjukkan ketidakkonsistenan
Panitia
Tender
dalam
penerapan persyaratan; -------------------------------10.4.1.5.
Bahwa
persyaratan
“memiliki
pengalaman
mengerjakan pembangunan gedung rumah sakit minimal 3 (tiga) lantai” mengakibatkan banyak perusahaan yang mengikuti tender Tahap I tidak bisa mengikuti tender Tahap II, dengan demikian persyaratan
tersebut
dimaksudkan
untuk
membatasi perusahaan mengikuti tender Tahap II; 10.4.2.
Evaluasi pengalaman pekerjaan;------------------------------------
halaman 32 dari 94
10.4.2.1.
Bahwa dalam evaluasi kualifikasi, Panitia Tender melakukan penilaian pengalaman peserta tender dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Pada tender pembangunan RS Pendidikan Tahap I pengalaman pekerjaan yang diutamakan adalah “gedung bertingkat banyak”, sedangkan pada Tahap II pengalaman yang diutamakan adalah “gedung rumah sakit minimal berlantai 3 (tiga)”; ------------
10.4.2.2.
Bahwa
persyaratan
pengalaman
membangun
rumah sakit minimal berlantai 3 (tiga) dengan pemberian bobot sebagai berikut; -------------------10.4.2.2.1.
Pengalaman 4 (empat) paket dinilai 100% (seratus persen); ----------------
10.4.2.2.2.
Pengalaman 3 (tiga) paket dinilai 75% (tujuh puluh lima persen); ------
10.4.2.2.3.
Pengalaman 2 (dua) paket dinilai 50% (lima puluh persen); -------------
10.4.2.2.4.
Pengalaman 1 (satu) paket dinilai 25% (dua puluh lima persen); --------
10.4.2.3.
Bahwa dengan sistem bobot tersebut, semakin banyak pengalaman dalam membangun rumah sakit maka peserta tender akan memperoleh nilai yang semakin tinggi; -----------------------------------
10.4.2.4.
Bahwa persyaratan tersebut di atas tidak memiliki dasar hukum dalam penerapannya karena baik Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
Petunjuk
Pelaksanaan
Pengadaan
Jasa
Konstruksi oleh Instansi Pemerintah Kepmen Kimpraswil
No.
339/KPTS/M/2003
(yang
dijadikan acuan) mencantumkan penilaian KD dan pengalaman pekerjaan adalah penilaian terhadap pengalaman pekerjaan pada bidang dan sub bidang yang sama;--------------------------------10.4.2.5.
Bahwa dalam evaluasi pengalaman pekerjaan PT Wijaya Karya (Persero), PT Jaya Konstruksi dan PT Nindya Karya (Karya) dinyatakan gugur halaman 33 dari 94
karena tidak memenuhi passing grade minimal 30 (tiga puluh) padahal ketiga perusahaan tersebut memiliki pengalaman membangun rumah sakit minimal 3 (tiga) lantai karena hanya memiliki pengalaman membangun rumah sakit 1 (satu) kali dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir; -----------10.4.2.6.
Bahwa PT Wijaya Karya (Persero), PT Jaya Konstruksi dan PT Nindya Karya (Persero) melampirkan data pengalaman dengan bidang dan sub bidang yang sama dengan pengumuman sebanyak 4 (empat) buah. Dan hal ini sesuai dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 yang menyatakan
persyaratan
kualifikasi
penyedia
barang/jasa adalah “memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai: (1) untuk jasa pemborongan memenuhi KD =2 NPt pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.” 10.4.2.7.
Bahwa akibat sistem evaluasi pengalaman yang dilakukan Panitia Tender,
PT Wijaya Karya
(Persero) dan PT Jaya Konstruksi MP gugur padahal kedua perusahaan tersebut mengajukan penawaran dengan harga yang lebih kompetitif dibanding dengan penawaran PT Pembangunan Perumahan (Persero); ---------------------------------10.4.3.
Evaluasi Jangka Waktu Pelaksanaan; ----------------------------10.4.3.1.
Bahwa dalam RKS, Panitia Tender hanya mencantumkan jangka waktu pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan evaluasi teknis meliputi network planning dan time schedule;-------------------------------------------------
10.4.3.2.
Bahwa dalam RKS dan addendum-nya tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai jangka waktu pelaksanaan;-------------------------------------
10.4.3.3.
Bahwa
Panitia
Tender
menggugurkan
PT.
Waskita Karya (Persero) dan PT Hutama Karya
halaman 34 dari 94
(Persero)
dengan
alasan
jangka
waktu
pelaksanaan melebihi 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender; ------------------------------------------------10.4.3.4.
Bahwa dalam Surat Penawarannya, PT Waskita Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero) menyatakan sebagai berikut: “Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender sesuai dengan yang tercantum dalam surat perintah mulai kerja.”;------
10.4.3.5.
Bahwa dalam dokumen penawaran, PT Waskita Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero) melampirkan network planning/schedule yang pembuatannya menggunakan program microsoft project dan di dalamnya tercantum total jangka waktu pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari;-------------------------------------------------------
10.4.3.6.
Bahwa kedua perusahaan juga melampirkan time schedule dalam bentuk S-curve. PT Waskita Karya (Persero) melampirkan time schedule dengan
jangka
waktu
pekerjaan
selama
8
(delapan) bulan, tetapi minggu I dan II bulan pertama menunjukkan pekerjaan belum dimulai (0%) yang dirinci dalam beberapa jenis pekerjaan termasuk persentase (bobot). Sedangkan PT Hutama Karya (Persero) melampirkan time schedule dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) bulan, dengan masa pelaksanaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yang dirinci dalam beberapa jenis pekerjaan;-----------------------------10.4.3.7.
Bahwa
dalam
pelaksanaan,
pengisian
jadwal
waktu
PT Waskita Karya (Persero)
mengikuti jumlah hari dalam kalender (tahun 2009) tetapi memberikan day off selama 4 (empat) hari (tanggal 20 September sampai dengan tanggal 23 September 2009) karena ada libur lebaran. Sedangkan PT Hutama Karya (Persero) juga mengikuti jumlah hari dalam halaman 35 dari 94
kalender (tahun 2009) tetapi memberikan day off untuk setiap hari libur nasional selama 9 (sembilan) hari; ----------------------------------------10.4.3.8.
Bahwa dalam evaluasi teknis terkait jangka waktu pelaksanaan, Panitia Tender hanya menghitung secara manual jangka waktu pelaksanaan PT Waskita Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero) dengan cara menghitung tanggal awal mulai pekerjaan dan tanggal selesai pekerjaan; ----
10.4.3.9.
Bahwa bila dihitung secara manual, memang benar jangka waktu pelaksanaan PT Waskita Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero) melebihi 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender. Tetapi dari aspek teknis pengisian menggunakan microsoft project kedua perusahaan tidak melebihi 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender;---------------
10.4.3.10.
Bahwa Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi atas perhitungan manual yang dilakukan terhadap jangka waktu pelaksanaan PT Waskita Karya (Persero) dan
PT Hutama Karya (Persero)
yang mengakibatkan kedua perusahaan gugur dalam evaluasi teknis padahal kedua perusahaan tersebut mengajukan penawaran yang lebih kompetitif
dibandingkan
PT
Pembangunan
Perumahan (Persero); ---------------------------------10.4.3.11.
Bahwa dari proses evaluasi yang dilakukan, Panitia Tender sengaja mencari alasan untuk menggugurkan PT Waskita Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero) karena kedua perusahaan
memiliki
pengalaman
dalam
membangun rumah sakit sehingga alasan jangka waktu pelaksanaan yang melebihi ketentuan dijadikan Panitia Tender untuk menggugurkan kedua perusahaan tersebut;---------------------------10.4.4.
Evaluasi Kualifikasi Lainnya;---------------------------------------10.4.4.1.
Bahwa dalam proses Sanggahan, Panitia Tender menyatakan PT Widya Satria gugur karena jangka
halaman 36 dari 94
waktu pelaksanaan melebihi 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, tetapi kemudian diralat dan dinyatakan PT Widya Satria gugur karena Pakta Integritas tidak ditandatangani oleh Panitia;10.4.4.2.
Bahwa dalam dokumen penawarannya, PT Widya Satria telah melampirkan Pakta Integritas yang telah ditanda tangani dan diberi stempel oleh pimpinan perusahaan yang sah; ----------------------
10.4.4.3.
Bahwa PT Widya Satria telah menandatangani Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh PPK dan Panitia dan telah dikembalikan pada saat pendaftaran dan pengambilan dokumen tender;----
10.4.4.4.
Bahwa sehubungan dengan Pasal 1 ayat 21 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang menyatakan Pakta Integritas yaitu surat pernyataan yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;-----------------
10.4.4.5.
Bahwa tidak ada peraturan yang menyatakan Pakta Integritas yang belum ditandatangani oleh Panitia apabila disampaikan dalam dokumen penawaran
peserta
tender
dianggap
tidak
memenuhi persyaratan. Dan hal ini dipertegas oleh pendapat LKPP yang merekomendasikan Panitia Tender melakukan evaluasi ulang atas permasalahan Pakta Integritas PT Widya Satria dan melakukan evaluasi dokumen penawaran dan kualifikasi berdasarkan tahapan evaluasi Keppres No. 80 Tahun 2003; -----------------------------------10.4.4.6.
Bahwa PT Widya Satria mengajukan penawaran yang nilainya lebih kompetitif dari penawaran PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan tindakan Panitia Tender yang menggugurkan PT Widya
Satria
merupakan
cara
untuk
menggugurkan peserta tender tertentu yang nilai
halaman 37 dari 94
penawarannya
dibawah
penawaran
PT
Pembangunan Perumahan (Persero); ---------------10.4.4.7.
Bahwa proses evaluasi dan jawaban sanggahan yang dilakukan oleh Panitia Tender menunjukkan ketidakkonsistenan yang dilakukan Panitia Tender dalam melakukan evaluasi; ---------------------------
10.4.5.
Pengumuman Pemenang Tender; ----------------------------------10.4.5.1.
Bahwa Panitia Tender hanya menempelkan hasil pengumuman
pemenang
tender
di
papan
pengumuman dan tidak menyampaikan secara langsung kepada Peserta Tender;--------------------10.4.5.2.
Bahwa berdasarkan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003, Bab II.A.1.j disebutkan “Pemenang lelang diumumkan
dan
diberitahukan
oleh
panitia/pejabat pengadaan kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia barang/jasa dari pejabat berwenang”; -----------------------------10.4.5.3.
Bahwa
hanya
3
(tiga)
perusahaan
yang
menyampaikan Sanggahan yaitu PT Waskita Karya (Persero), PT Jaya Konstruksi MP, Tbk., dan PT Widya Satria dan beberapa peserta tender lain tidak mengajukan Sanggahan karena tidak mengetahui hasil tender;------------------------------10.4.5.4.
Bahwa tindakan Panitia Tender terkait dengan pengumuman tender selain melanggar ketentuan yang berlaku juga menghilangkan kesempatan beberapa
peserta
tender
untuk
mengajukan
Sanggahan, terbukti dari pengakuan beberapa Saksi yang tidak mengetahui pemenang tender dari perkara a quo; ------------------------------------10.4.6.
Penawaran Harga Peserta Tender; --------------------------------10.4.6.1.
Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai penawaran PT Pembangunan Perumahan (Persero) dengan penawaran beberapa perusahaan lain seperti PT Waskita Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Widya Satria, PT
halaman 38 dari 94
Jaya Konstruksi MP, dan PT Hutama Karya (Persero), sebagai berikut:----------------------------No
Nama Peserta
Selisih (Rp)
1
PT Waskita Karya
10.694.922.000
2
PT Wijaya Karya
6.964.992.000
3
PT Widya Satria
5.807.292.000
4
PT Jaya Konstruksi MP. Tbk.
2.969.992.000
5
PT Hutama Karya
2.331.992.000
6
PT Pembangunan Perumahan
7
PT Nindya Karya
8
PT Adhi Karya
(1.306.408.000)
9
PT Duta Graha Indah
(1.607.061.000)
10.4.6.2.
(185.008.000)
Bahwa PT Pembangunan Perumahan (Persero) merupakan
perusahaan
yang
mengerjakan
pembangunan Teaching Hospital di Universitas Hasanuddin Tahap I dan belum melakukan demobilisasi
alat-alat
beratnya
dari
lokasi
pembangunan Tahap I, dan spesifikasi pekerjaan Tahap II ini terdiri dari pekerjaan finishing gedung A dari pekerjaan tahap I dan pekerjaan struktur gedung B (plus 2 lantai) dan gedung C; --10.4.6.3.
Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) berada pada peringkat 6 (enam) terendah, yang menurut keterangan
para
saksi
seharusnya
sebagai
pemenang Tahap I harga penawaran yang diajukan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) dapat lebih kompetitif karena tidak lagi dibutuhkan
biaya-biaya
tambahan
seperti
mobilisasi alat – alat berat serta mengetahui efisiensi metode kerja; --------------------------------10.5.
Kesimpulan; ---------------------------------------------------------------------------10.5.1.
Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa berkesimpulan bahwa
terdapat
pelanggaran
Pasal
22
dalam
bentuk
persekongkolan antara Panitia Tender dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) untuk mengatur dan atau menentukan PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebagai pemenang tender halaman 39 dari 94
Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap II Universitas Hasanuddin Makassar Tahun Anggaran 2009;----------------------------------------------------------------------10.6.
Rekomendasi;--------------------------------------------------------------------------10.6.1.
Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Perkara No. 02/KPPU-L/2010 terkait dengan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Panitia Tender dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) pada Tender Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan
(Teaching
Hospital)
Tahap
II
Universitas
Hasanuddin Makassar Tahun Anggaran 2009;----------------------11. Menimbang bahwa setelah selesainya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, perlu dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 131/KPPU/PEN/VII/2010 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2010 dalam jangka waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Juli 2009 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2010 dan menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 244/KPPU/KEP/VII/2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2010 (vide A61 );. 12. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juli 2010, Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; ------------------------------13. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Agustus 2010, Terlapor I hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan menyatakan bahwa Terlapor I menolak seluruh dalildalil Laporan KPPU yang diajukan oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 02/KPPU-L/2010 tanggal 13 Juli 2010 dengan pembelaan sebagai berikut (vide C54 ):-------------------------------------------------------13.1.
Bahwa Tim Pemeriksa dalam membuat Laporan KPPU, sama sekali tidak mengutip atau menjadikan pertimbangan keterangan yang telah diberikan oleh Terlapor I dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diberikan oleh Terlapor I dan BAP dari saksi-saksi lainnya yang mendukung kesaksian yang telah Terlapor I berikan pada BAP; -------------------------------------------
13.2.
Bahwa hal-hal yang dijadikan indikasi oleh Tim Pemeriksa KPPU telah terjadinya persekongkolan antara Terlapor I dengan Panitia Tender Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap II
halaman 40 dari 94
Universitas Hasanuddin Makasar Tahun Anggaran 2009 (selanjutnya disebut sebagai “Panitia Tender”adalah:---------------------------------------------------a.
Demobilisasi alat-alat berat Terlapor I;---------------------------------------
b.
Selisih harga Terlapor I dengan PT Waskita Karya; dan-------------------
c.
Terlapor I tidak menuangkan pekerjaan untuk lantai 7 (tujuh) dalam barchart; --------------------------------------------------------------------------
13.3.
Bahwa terhadap hal-hal tersebut, Terlapor I telah menjelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Terlapor I dan Tim Pemeriksa tertanggal 16 Februari 2010, dimana Terlapor I berharap penjelasan tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Tim Pemeriksa, pada faktanya Tim Pemeriksa sama sekali tidak memasukkan keterangan Terlapor I dalam Laporan KPPU, sehingga Laporan KPPU menjadi sepihak dan memojokkan Terlapor I seolah-olah telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dengan Panitia Tender; ---------------------------------------------------
13.4.
Bahwa Terlapor I berharap Majelis Komisi yang terhormat akan mendengar dan membaca keterangan-keterangan Terlapor I pada kesempatan yang diberikan dalam Sidang KPPU, yang penjelasannya sebagai berikut: ---------13.4.1.
Tentang Demobilisasi Alat-Alat Berat Terlapor I:--------------13.4.1.1.
Bahwa Terlapor I sangat keberatan dengan dalil yang diajukan oleh Tim Pemeriksa pada laporan KPPU halaman 23 yang berbunyi: ------------------“1. PT Pembangunan Perumahan (Persero) merupakan pemenang tender Pembangunan RS Pendidikan Universitas Hasanuddin Tahap I (Struktur Zona A) dan belum melakukan demobilisasi alat-alat beratnya dari lokasi pembangunan pada Tahap II.”
13.4.1.2.
Bahwa Tim Pemeriksa berusaha menyesatkan dan mengarahkan pertimbangan Majelis Komisi yang terhormat,
sehingga
Majelis
Komisi
akan
berpendapat bahwa Terlapor I “dengan sengaja” meninggalkan
alat-alat
untuk
keperluan
pembangunan pada Tahap I (Pertama) di lokasi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital), karena sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa Terlapor I, akan menjadi pemenang pada Tahap II (Kedua); --------------------------------
halaman 41 dari 94
13.4.1.3.
Bahwa pada faktanya alat-alat berat tersebut belum didemobilisasi karena, hal-hal sebagai berikut:--------------------------------------------------13.4.1.3.1.
Bahwa sesuai dengan kontrak, sewa alat Tower Crane berakhir tanggal 13 Februari 2009, tetapi karena ada perbaikan roller telescopic, maka pengembalian
baru
dapat
dilaksanakan tanggal 20 Februari 2009 (sesuai surat No. 038/PP-TH1/II/2009
Perihal:
Pengembalian
Tower Crane, tanggal 9 Februari 2009) di lokasi yang ditunjuk oleh Pihak Pemilik di Gudang Patene;---13.4.1.3.2.
Walaupun menuju
alat Gudang
telah
diangkut
Patene,
tetapi
kondisi lokasi tidak memungkinkan untuk dilakukan penurunan alat berat (lokasi becek, pada saat itu musim hujan), sehingga Terlapor I menghubungi pihak pemilik untuk memindahkan tempat penyimpanan ke tempat pengambilan awal, yang berlokasi
di
Jalan
Perintis
Kemerdekaan dekat Coca-cola; -----13.4.1.3.3.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak Pemilik keberatan, karena tempat pengambilan awal tersebut bukan miliknya, melainkan lokasi sewa
dan
pihak
pemilik
mengusulkan disimpan sementara di lokasi proyek Teaching Hospital Universitas
Hasanuddin,
sambil
yang bersangkutan mencari dan mempersiapkan lokasi penyimpanan alat tersebut. Dari pihak Terlapor I menyetujui dengan catatan hanya
halaman 42 dari 94
sampai bulan Juni 2009, karena wewenang lokasi
Terlapor
tersebut
sampai
I
terhadap
hanya
berlaku
berakhirnya
masa
pemeliharaan Terlapor I, yaitu Juni 2009; -----------------------------------13.4.1.3.4.
Sebelum Terlapor
masa I
pemeliharaan
berakhir,
pekerjaan
Tahap II (Kedua) sudah dimulai, yaitu tanggal 19 Mei 2009, dan kebetulan pihak Terlapor I juga yang
memenangkan
proyek
tersebut. Pada saat pelaksanaan pekerjaan Tahap II (kedua), posisi komponen-komponen Tower Crane tersebut
mengganggu
pekerjaan
Terlapor I, dan Terlapor I kembali menyampaikan ke pihak Pemilik Tower
Crane
untuk
segera
memindahkan ke luar dari lokasi Proyek, dan akhirnya alat tersebut baru
dapat
dikembalikan
pada
tanggal 14 September 2009, sesuai dengan Tanda Terima Penyerahan Barang
(foto
copy
penyerahan
barang terlampir);---------------------13.4.1.4.
Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat jelas demobilisasi
tidak
dapat
dilaksanakan
dan
Terlapor I sama sekali tidak menggunakan alat berat tersebut untuk pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap II (Kedua) sehingga dalil Tim Pemeriksa bahwa “Terlapor I tidak melakukan demobilisasi alat-alat beratnya karena diduga akan dipergunakan lagi dalam Tahap ke II (kedua) berdasarkan persekongkolan dengan Panitia” adalah suatu hal yang tidak benar;
halaman 43 dari 94
13.4.2.
Tentang Selisih Harga Terlapor I dengan PT Waskita Karya:--------------------------------------------------------------------13.4.2.1.
Bahwa dasar perhitungan harga atau penentuan nilai atas sebuah pengerjaan tender adalah berdasarkan data-data gambar yang diberikan oleh Panitia Tender, sehingga dengan hal tersebut peserta tender dapat memperkirakan biaya-biaya pengerjaannya berdasarkan perhitungan volumevolumenya; ----------------------------------------------
13.4.2.2.
Bahwa dalam membuat atau mempersepsikan suatu
pelaksanaaan
pekerjaan
pembuatan
bangunan seperti yang telah diterangkan tersebut di atas sudah tentunya berbeda, antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, sehingga adanya perbedaan hasil penghitungan untuk penentuan nilai adalah suatu hal yang sangat lumrah, terlebih lagi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap II (Kedua) adalah proyek dengan perhitungan Lump sum, yang artinya si penilai harga proyek harus mempersiapkan dibandingkan perhitungan
dana dengan
unit
price,
peningkatan-peningkatan
yang
lebih
pembayaran untuk
besar dengan
menghindari
harga-harga
selama
proyek berjalan, dan perhitungan akan hal tersebut sudah tentunya berbeda antara satu pihak dengan pihak lainnya; ------------------------------------------13.4.2.3.
Bahwa nilai proyek yang Terlapor I sampaikan dalam tender Tahap II (kedua) hanya sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) dari nilai pagu proyek; ---------------------------------------------------
13.4.2.4.
Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka “nilai proyek” dan “selisih harga Terlapor I dengan peserta tender lainnya” sama sekali bukan indikasi telah terjadinya persekongkolan antara Terlapor I dengan dengan Panitia Tender; ----------
halaman 44 dari 94
13.4.2.5.
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Terlapor I sangat berkeberatan dengan tulisan dari Tim Pemeriksa pada Laporan KPPU, yaitu: -------------(Halaman 24 nomor 6) “Selisih harga penawaran PT Waskita Karya (Persero) dengan penawaran PT Pembangunan Perumahan (Persero) adalah sekitar Rp.10.694.992.000,00…..”
13.4.2.6.
Bahwa kalimat tersebut hanya ingin menunjukkan selisih yang besar antara Terlapor I dengan peserta tender yang memang paling rendah diantara 9 (Sembilan) peserta lainnya (yang penawarannya dinyatakan lengkap pada tanggal 6 April
2009)
tanpa
mencantumkan
penawar
lainnya seperti PT Adhi Karya dan PT Nindya Karya memiliki selisih harga penawaran yang sama atau lebih besar dibanding dengan PT Waskita Karya; ----------------------------------------13.4.2.7.
Bahwa penyesatan dan penggiringan mengenai nilai Terlapor I dibandingkan dengan PT Waskita Karya, sama sekali tidak mengindikasikan telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dengan Panitia Tender, karena diterimanya suatu peserta menjadi pemenang tender bukan hanya sematamata karena harga yang murah, tapi sangat banyak unsur-unsur lain seperti: ------------------------------1.
Evaluasi Dokumen Penawaran; -----------------
2.
Evaluasi
Dokumen
Administrasi
(kualifikasi); --------------------------------------3.
Evaluasi
Dokumen
Teknis,
yang
telah
ditetapkan oleh Panitia. -------------------------13.4.2.8.
Bahwa hal lain yang merugikan Terlapor I adalah Tim Pemeriksa mengutip keterangan saksi pada halaman 32 Nomor 3, yaitu: -------------------------“Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) berada pada peringkat 6 terendah yang menurut keterangan para saksi seharusnya sebagai halaman 45 dari 94
pemenang Tahap I harga penawaran yang diajukan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) dapat lebih kompetitif karena tidak lagi dibutuhkan biaya-biaya tambahan seperti mobilisasi alat-alat berat ….” 13.4.2.9.
Bahwa Tim Pemeriksa mengambil data untuk dijadikan Laporan KPPU dari sumber yang tidak mengetahui isi dari rincian nilai tender Tahap II (kedua). Tim Pemeriksa menggiring Majelis Komisi yang terhormat untuk percaya bahwa Terlapor I, tidak perlu melakukan mobilisasi alatalat berat karena Terlapor I sudah mengetahui bahwa Terlapor I akan menang pada tender Tahap II (kedua); -----------------------------------------------
13.4.2.10.
Bahwa penyesatan fakta seperti hal tersebut di atas harus diabaikan, karena selain sangat tidak profesional
juga
sangat
bertendensi
atas
kepentingan pihak-pihak tertentu, atas didapatnya tender pada Tahap II (kedua) oleh Terlapor I.; ----13.4.3.
Tentang Terlapor I Tidak Menuangkan Pekerjaan untuk Lantai 7 (Tujuh) dalam Barchart:----------------------------------13.4.3.1.
Bahwa Terlapor I sangat berkeberatan dengan kalimat pada Laporan KPPU halaman 18 No.6 Laporan Pemeriksaan KPPU: ------------------------“Dalam dokumen Metode Pelaksanaan pekerjaan PT PP (Persero) terdapat pekerjaan untuk lantai 7 yaitu: a. Pekerjaan Kolom Lantai 7 untuk 2 zona (4 hari/zona/lantai); b. Pekerjaan Balok dan Plat Lantai 7 untuk 2 zona (5 hari/zona/lantai); dan c. Bahwa dalam Barchart pekerjaan PT PP (Persero) tidak dituangkan mengenai pekerjaan untuk lantai 7 sama sekali”
13.4.3.2.
Bahwa kalimat dalam Laporan KPPU tersebut jelas
bertendensi
memojokkan
Terlapor
I,
sehingga berkesan bahwa “dengan data yang kurang” Terlapor I tetap dapat memenangi Tender Tahap
II,
halaman 46 dari 94
yang
artinya
telah
terjadi
persekongkolan antara Terlapor I dengan Panitia Tender tahap II (Kedua); -----------------------------13.4.3.3.
Bahwa
pada
faktanya
tidak
dituangkannya
pekerjaan untuk lantai 7 (tujuh) adalah karena alasan-alasan sebagai berikut: -----------------------13.4.3.3.1.
Barchart dibuat sesuai item-item Bill of Quantity dalam dokumen tender, dimana disitu disebutkan lantai 1, 2, 3 … dan seterusnya sampai Lantai 6 & Plat Lantai Atap. Plat Lantai 6 dan plat lantai di atasnya menjadi satu item disebut "Plat Lantai 6 & Plat Lantai Atap"; -
13.4.3.3.2.
Barchart akan dijadikan untuk dasar membuat
kemajuan
pekerjaan
berdasarkan item-item dalam Bill of Quantity, sedangkan dalam metode pelaksanaan
mengikuti
gambar
tender untuk menentukan waktu yang diperlukan berdasarkan urutan pekerjaan yang sesuai dimulai dari lantai terbawah dilanjutkan lantai di atasnya
dan
seterusnya
sampai
lantai tertinggi. Artinya lantai 2 dapat dikerjakan setelah lantai 1, lantai 3 dapat dikerjakan setelah lantai 2 dan seterusnya, lantai 7 dapat dikerjakan setelah lantai 6; ---13.4.3.4.
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak dituangkannya pekerjaan untuk lantai 7 (tujuh) pada dokumen tender, bukan merupakan sesuatu kekurangan yang dipaksakan menang oleh Panitia Tender Tahap II (kedua), tetapi memiliki landasan penjelasan secara teknis atas hal tersebut;--------------------------------------------------
13.4.3.5.
Bahwa mohon perhatian Majelis Komisi yang terhormat, bahwa dalil-dalil yang kami tuliskan halaman 47 dari 94
pada tanggapan atas Laporan KPPU ini telah kami sampaikan pada Berita Acara Laporan kepada Tim Pemeriksa, tetapi hal-hal tersebut sama sekali tidak dimasukkan pada Laporan KPPU oleh Tim Pemeriksa, dan tentunya hal tersebut sangat merugikan bagi Terlapor I, bahwa Terlapor I mempertanyakan tindakan ini, yang tentunya menyebabkan Laporan KPPU menjadi suatu laporan yang tidak berimbang dan hanya mewakili pihak-pihak
tertentu
yang
jelas
memiliki
kepentingan dalam hal ini; ---------------------------13.4.3.6.
Bahwa walaupun pada Laporan KPPU dalil-dalil yang ditujukan kepada Terlapor I, telah Terlapor I jawab pada penjelasan tersebut di atas, tetapi Terlapor I merasa perlu untuk memberikan masukan dan sudut pandang yang normatif, sebatas yang Terlapor I mengerti. Hal tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa Terlapor I mempunyai
kedekatan
dan
melakukan
persekongkolan, tetapi hanya untuk menambah pengetahuan dan pertimbangan bagi Majelis Komisi yang terhormat, dimana hal-hal yang akan Terlapor I jelaskan adalah Tentang Persyaratan Mengenai
“Pengalaman
Mengerjakan
Pembangunan Gedung Rumah Sakit Minimal 3 (Tiga) Lantai Selama Kurun Waktu 7 (Tujuh) Tahun Terakhir” dan Perbandingan antara Pelaksanaan Tender Tahap I (Pertama) dengan Tahap II (Kedua), yaitu sebagai berikut: 1. Bahwa pekerjaan pada Tender Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap I (Pertama) Universitas Hasanuddin Makasar
adalah
melakukan
pekerjaan
“Struktur” berupa pembangunan kerangka untuk
gedung
7
(tujuh)
lantai,
yang
didalamnya terdapat 3 (tiga) item, yaitu (i) besi; (ii) beton; dan (iii) bekisting. Sedangkan
halaman 48 dari 94
Tender
Pembangunan
Rumah
Sakit
Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap II (Kedua) Universitas Hasanuddin Makasar adalah tender yang mengerjakan (i) mekanikal elektrik (ME); (ii) finishing; (iii) tembok; (iv) alumunium; (v) kaca; dan lain-lain, yang total jumlahnya ada 150 (seratus lima puluh) item; 2. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dengan mudah, kasat mata dan logika
awam,
spesifikasi
jelas
yang
syarat-syarat dibutuhkan
dan untuk
membangun dua bangunan yang berbeda memiliki syarat-syarat yang berbeda pula; ----3. Bahwa pada halaman 20 disebutkan pada judul analisa di point K: -------------------------“Perbandingan Beberapa Persyaratan Tender Pembangunan Teaching Hospital Universitas Hasanuddin Makasar Tahap I Dengan Tahap II.” 4. Bahwa
dari
judul
tersebut,
jelas
Tim
Pemeriksa tidak melakukan penelitian detail mengenai gedung yang akan dibangun; -------5. Bahwa Tim Pemeriksa hanya membandingkan syarat-syarat Tender
tertulis
dalam
Pembangunan
pelaksanaan
Rumah
Sakit
Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap I (Pertama) dengan Tahap II (Kedua), tanpa melakukan perbandingan item apa saja yang perlu diselesaikan dan studi ke lokasi; ---------6. Bahwa hal-hal lain mengenai (i) Pengumuman Pemenang Tender; (ii) Evaluasi jangka waktu pelaksanaan, merupakan hal-hal yang hanya bisa dijawab oleh Panitia Tender; --------------13.4.4.
Laporan KPPU Hanya Dibuat Berdasarkan Asumsi-Asumsi Belaka, dan Panitia KPPU Tidak Dapat Membuktikan Secara
Nyata
Telah
Terjadi
Persekongkolan
Antara
Terlapor I dengan Panitia Tender Tahap II; ---------------------
halaman 49 dari 94
13.4.4.1.
Bahwa berdasarkan penjelasan Terlapor I diatas, maka
jelas
membuktikan
Tim
Pemeriksa
dengan
jelas
tidak telah
dapat terjadi
persekongkolan antara Terlapor I dengan Panitia Tender Tahap II (Kedua) karena dalil-dalil yang dimajukan oleh Tim Pemeriksa hanya berupa asumsi-asumsi semata;--------------------------------13.4.4.2.
Bahwa
berdasarkan
indikasi-indikasi
yang
terdapat pada Pedoman Pasal 22 tentang larangan Persekongkolan Dalam Tender yang diterbitkan oleh internal KPPU, jelas Terlapor I tidak memenuhi unsur-unsur tersebut di atas. ------------14. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 11 Agustus 2010, Terlapor II hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan menyatakan sebagai berikut (vide bukti C51, C52, C53); -----------------------------------------------------------------------------------------------14.1.
Mengenai Persyaratan Memiliki Pengalaman Membangun Rumah Sakit Minimal 3 Lantai; -----------------------------------------------------------14.1.1.
Bahwa lingkup pekerjaan Tahap I semuanya meliputi pekerjaan struktur saja, sedang pada Tahap II selain pekerjaan struktur terdapat pekerjaan finishing yang meliputi pekerjaan-pekerjaan khusus, seperti ruang gawat darurat, ruang operasi, pekerjaan instalasi untuk rumah sakit (elektrikal, air, dan gas); ---------------
14.1.2.
Adalah tidak benar, apabila perusahaan yang mengikuti tender pada Tahap I tidak bisa ikut pada Tahap II, karena adanya persyaratan mengerjakan rumah sakit berlantai 3 (tiga). Ketidakikutan perusahaan tersebut disebabkan oleh karena pagu Tahap I Rp 31.153.610.000,00 (tiga puluh satu milyar seratus lima puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), sedang Tahap II Rp 73.012.500.000,00 (tujuh puluh tiga milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang berarti bahwa untuk mengikuti
lelang
Tahap
II
perusahaan
harus
memiliki
Kemampuan Dasar (KD) yang lebih besar jika dibanding dengan Tahap I;-------------------------------------------------------------------14.1.3.
Bahwa persyaratan penambahan pengalaman telah melaksanakan pembangunan rumah sakit minimal 3 (tiga) lantai, didasarkan pada: -----------------------------------------------------------------------
halaman 50 dari 94
14.1.3.1.
Bahwa dalam rapat yang dilakukan beberapa kali antara
Pimpinan
Universitas
Hasanuddin,
Pimpinan Fakultas Kedokteran, Pejabat Pembuat Komitmen
dan
Panitia,
diharapkan
bahwa
perusahaan yang akan mengerjakan Pembangunan Tahap II adalah perusahaan yang berpengalaman oleh karena terdapat pekerjaan-pekerjaan spesifik yang memerlukan pengalaman khusus; ------------14.1.3.2.
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, Pasal 1 angka 22 tentang Perubahan Keempat Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliyar rupiah); -----------------------------------------
14.1.3.3.
Keppres 80 tahun 2003, Lampiran I , BAB II, huruf A, angka 1, huruf b, angka 1), huruf k) bahwa,
untuk
pekerjaan
khusus/
spesifik/
teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu; ------14.1.3.4.
Bahwa berdasarkan fakta lapangan, di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar terdapat lebih dari 5 (lima) rumah sakit berlantai lebih dari 3 (tiga) yang dibangun dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, antara lain RSU Labuang Baji, RS Ibnu Sina, RSU Daya, RSU Wahidin Sudirohusodo, RS Grestelina, RBIA Pertiwi;---------------------------------------------------
14.1.4.
Bahwa pada tahun 2008 Universitas Airlangga Surabaya membangunan Rumah Sakit Pendidikan, dan juga mensyaratkan pengalaman rumah sakit berlantai 3 (Lampiran 6).------------------
14.1.5.
Bahwa pemberian persyaratan minimal rumah sakit 3 (tiga) lantai dimaksudkan untuk mencegah risiko kegagalan proyek karena adanya keterbatasan (konstrain) waktu dan teknologi
halaman 51 dari 94
yang digunakan dalam proyek ini, untuk itu dibutuhkan perusahaan berpengalaman dan qualified; ---------------------------14.1.6.
Bahwa pada saat Rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing), tidak ada peserta lelang yang mempertanyakan persyaratan “telah mengerjakan rumah sakit 3 (tiga) lantai” dan meminta persyaratan ini dihilangkan. Dengan demikian persyaratan telah mengerjakan rumah sakit 3 (tiga) lantai telah menjadi kesepakatan bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Lelang dan Peserta Lelang; ---------------------------------------------
14.1.7.
Pada saat mempelajari berkas perkara No. 02/KPPU-L/2010, hari Jumat, tanggal 6 Aguatus 2010 dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tidak ada satupun saksi yang keberatan atas persyaratan telah mengerjakan rumah sakit berlantai 3, oleh karena diakui bahwa pekerjaan rumah sakit adalah spesifik dan menggunakan material non standar dan lingkup pekerjaan yang spesifik misalnya pekerjaan elektrikal, mekanikal, dan ruang radiologi (Beton Khusus); ----------------------------------------------------------
14.2.
Mengenai Evaluasi Pengalaman Pekerjaan; -----------------------------------14.2.1.
Proses evaluasi yang dilakukan oleh Panitia, didasarkan atas Keppres No. 80, Tahun 2003 dan Perubahan-Perubahannya, Kepmen Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengadaan
Jasa
Konstruksi
oleh
Instansi
Pemerintah, tanggal 31 Desember 2003, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, Peraturan LPJK Nomor 11 A, tahun 2008, Dokumen Lelang (Rencana Kerja dan Syaratsyaratnya, Berita Acara Aanwijzing); --------------------------------14.2.2.
Bahwa
dalam
kepanitian
pengadaan
pekerjaan
fisik
di
Universitas Hasanuddin telah mengikutsertakan anggota Panitia dari Instansi Teknis (Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, pada lelang Tahap I dan Tahap II);---14.2.3.
Dalam Kepmen Kimpraswil dan Permen PU pada angka 1 di atas dan surat Menteri Kimpraswil, Nomor IK.02.05-Mn/135, tanggal 19 Februari 2003 dijelaskan bahwa nilai pengalaman kerja maksimum 60 dan minimum 30, terdiri atas tiga unsur, yaitu bidang pekerjaan (25), nilai kontrak (25) dan status Badan Usaha dalam melaksanakan pekerjaan (10) yang dalam surat Menteri
halaman 52 dari 94
Kimpraswil, Nomor IK.02.05-Mn/135, tanggal 19 Feberuari 2003 melampirkan contoh cara evaluasi. (Lampiran 7); -----------14.2.4.
Bahwa berdasarkan konsul panitia dengan Dinas Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan melalui penjelasan Ir. Abdul Rasyid M.Si, maka evaluasi pengalaman yang dinilai 4 (empat) paket, telah diperaktekkan diberbagai instansi pemerintah yang melaksanakan lelang jasa pemborongan; -----------------------------
14.2.5.
Bahwa berdasarkan atas dokumen lelang yang telah disepakati pada saat aanwijzing dan telah diberikan kepada setiap peserta lelang dengan jelas mengatur cara perhitungan passing grade; ----
14.2.6.
Bahwa Kemampuan Dasar (KD) setiap peserta lelang dihitung oleh Panitia berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu 2 x Nilai pengalaman paket tertinggi dalam bidang – sub bidang yang sama; ----------------------------------------------------------------
14.3.
Mengenai Evaluasi Jangka waktu Pelaksanaan; ------------------------------14.3.1.
Bahwa dalam dokumen lelang yang telah disepakati pada saat Aanwijzing sangat jelas diatur jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender (bukan hari kerja), BAB II Data Lelang, angka 1 Lingkup Pekerjaan (Lampiran 8); -------------------------------------------------------------
14.3.2.
Bahwa
Jadual
menunjukkan
waktu
pelaksanaan, adalah
jadual
yang
kebutuhan waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. Jadual waktu pelaksanaan dinyatakan memenuhi persyaratan apabila tidak lebih lama dari jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang yang telah disepakati dalam aanwijzing dan urutan jenis pekerjaan secara teknis dapat dilaksanakan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007, Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi); ----14.3.3.
Berdasarkan atas pengertian tersebut pada angka 2. maka jadual waktu pelaksanaan (Time schedule) berbeda dengan waktu pelaksanaan seperti yang disebutkan dalam surat penawaran. Jadual waktu pelaksanaan merupakan rincian secara detail pekerjaan secara berurutan dan dapat dilaksanakan, yang dimaksud 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender adalah rincian dalam
skala
harian,
dan
halaman 53 dari 94
hal
ini
telah
dipahami
dan
diimplementasikan oleh semua peserta lelang dalam dokumen penawaran; ---------------------------------------------------------------14.3.4.
Bahwa berdasarkan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003, BAB II, huruf A, angka 1, huruf f, angka 7), huruf b), bahwa : jadual waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; --------------------------------------------------------------
14.3.5.
Bahwa panitia dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta lelang pengadaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap II menggunakan metode evaluasi penawaran dengan sistem gugur. Hal ini mengacu pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang telah disepakati pada saat penjelasan lelang (Aanwijzing), tanggal 27 Maret 2009;---------------------------------
14.3.6.
Bahwa RKS yang telah disepakati pada saat Aanwijzing, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembagunan Rumah Sakit Pendidikan Tahap II adalah selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yang dituangkan dalam bentuk time schedule. Sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Lampiran I, BAB II, huruf A, angka 1, huruf f, angka 7), Untuk jasa pemborongan, penawaran dinyatakan memenuhi syarat teknis, apabila: jadual waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; ---------------------------------------------------------------
14.3.7.
Dalam surat penawaran PT Waskita Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero) masing-masing mencantumkan waktu pelaksanaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender, namun waktu pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan uraian yang dijelaskan di dalam time schedule. Di dalam time schedule yang disertakan oleh PT Waskita Karya (Persero) jangka waktu pelaksanaannya adalah 214 (dua ratus empat belas) hari kalender, demikian juga PT Hutama Karya (Persero) jangka waktu pelaksanaannya adalah 219 (dua ratus sembilan belas) hari kalender. Dengan demikian, PT Waskita Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero) dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat teknis,
halaman 54 dari 94
sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Lampiran I, BAB II, huruf A, angka 1, huruf f, angka 7 di atas; -----------------------14.3.8.
Tidak dilakukan klarifikasi atas Barchart dari PT Waskita Karya dan PT Hutama Karya, oleh karena sesuai angka 2 dan 3 tersebut di atas sudah jelas bahwa dengan perhitungan cara apapun (manual dan microsoft project) jadual pelaksanaan (time schedule) PT Waskita Karya dan PT Hutama Karya melampaui jangka waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender;----------------
14.4.
Mengenai Pakta Integritas;--------------------------------------------------------14.4.1.
Bahwa dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Jo. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Kepres Nomor 80 Tahun 2003, pada Pasal 1 angka 21, yang dimaksud Pakta Integitas adalah surat pernyataan yang ditandatangani
oleh
pengadaan/pejabat
Pejabat
pengadaan
Pembuat /Unit
Komitmen/panitia
Layanan
Pengadaan
(Procurment Unit)/ Penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; ----------------14.4.2.
Bahwa Formulir Pakta Integritas ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pada Formulir 1.b. adalah format yang harus diikuti (bukan contoh) dan merupakan satu kesatuan dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003. Berbeda dengan Pasal 53, ayat (1) Ketentuan lebih lanjut secara rinci mengenai tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah beserta
contoh
formulir
isian dalam rangka pengadaan
barang/jasa pemerintah, ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden ini. jadi apabila tidak mengukuti format dalam Keppres berarti merubah Keppres, contoh formulir dalam lampiran (Lampiran 10); -------------------14.4.3.
Formulir Pakta Integritas dalam lampiran tersebut menunjukkan bahwa, Pengguna Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani secara bersama untuk berikrar sebagaimana yang disebutkan pada angka 1, 2, 3, dan 4 pada formulir Pakta Integritas diatas dalam satu form yang sama bukan berbeda – beda;---------------------------------------------------
14.4.4.
Dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 43/PRT/M/2007, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa halaman 55 dari 94
Konstruksi, jelas pada Lampiran formulir Pakta Integritas di bawahnya tertulis KETERANGAN : ditandatangani bersama oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Seluruh Panitia Pengadaan, dan Seluruh Penyedia Jasa (Lampiran 11); --------------------------14.4.5.
Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hermawan Kaeni, Anggota Tim Perumus Keppres 80/2003, Perpres 8/2006 dan Perpres e-Proc. BAPPENAS, Anggota Pendiri Indonesia Procurement Watch, Sekretaris Umum Asosiasi Ahli Pengadaan Indonesia, Instruktur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Konsultan Ahli Pengadaan Komisi Pemberantasan. Korupsi, bahwa (Lampiran 12):--------------------------------------------------FAKTA INTEGRITAS “Adalah surat pernyataan bersama yg menolak KKN, dan memberikan informasi dengan benar, Ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa Sesuai pula dengan penjelasan Ir. H. Daniyal Daraba, M.S., Kepala Bidang Tata Bangunan Dan Lingkungan Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa Pakta Integritas
merupakan
ikrar
bersama,
sehingga
harus
ditandatangani bersama oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Penyedia Jasa; ---------------------------------------------14.4.6.
Bahwa dalam RKS Pengadaan Jasa Pemborongan Rumah Sakit Pendidikan Tahap II yang telah disepakati pada saat Aanwijzing, pada Persyaratan Dokumen Kualifikasi angka Romawi V. Syarat Khusus, Persyarataan Administrasi angka 6 halaman 48 dan angka Romawi VI. Evaluasi, Kontraktor dinyatakan lulus kualifikasi apabila, huruf A. Penilaian Persyaratan Administrasi, angka 6 halaman 51 yang berbunyi Pakta Integritas yang telah ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa dengan mencantumkan nama perusahaan, nama pimpinan, tanda tangan, serta cap perusahaan;-
14.4.7.
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pengadaan Pembangunan Rumah Sakit Tahap II, termasuk pengadaan jasa pemborongan yang lain dan pengadaan jasa konsultansi di lingkup Universitas Hasanuddin selalu menyiapkan fomulir Pakta Integritas yang sudah ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan
halaman 56 dari 94
yang di stempel basah (Lampiran 13). Pakta Integritas ini diberikan kepada setiap rekanan yang mendaftar untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan di stempel, kemudian dimasukkan dan dijilid bersama dengan dokumen penawaran lainnya, dan dikembalikan pada saat pemasukan dokumen penawaran; ---------------------------------------------------14.4.8.
Bahwa pada saat dilakukan evaluasi dokumen administrasi PT Widya Satria oleh panitia, ditemukan formulir Pakta Integritas yang dimasukan oleh PT Widya Satria tidak memenuhi syarat karena tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia (Lampiran 14). Pengakuan PT Widya Satria pada angka 3 huruf D, halaman 29 Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan KPPU bahwa Pakta Integritas yang diajukan telah ditandatangani oleh PPK dan Panitia adalah tidak benar dan tidak didukung oleh fakta. Sedang Pakta Integritas yang dimasukkan oleh perusahaan lain telah sesuai dengan dokumen standar (Lampiran 15); -----------------------------------------------------------
14.5.
Mengenai Pengumuman Pemenang Tender;-----------------------------------14.5.1.
Bahwa Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang oleh Panitia berdasarkan Surat Penetapan pemenang Lelang dari Menteri, telah ditempel pada Papan Pengumuman dan disampaikan kepada peserta lelang melalui fax dengan Surat Nomor : 75/H4LK.13/PJB-UH/ V/09, tanggal 11 Mei 2009 (lampiran 16); ------
14.6.
Mengenai Penawaran Harga Peserta Tender; ---------------------------------14.6.1.
Estimasi biaya pelaksanaan konstruksi didasarkan pada harga dasar material, sewa peralatan, metode kerja dan perkiraan tak terduga yang harus diperhitungkan untuk memenuhi kehendak gambar pelaksanaan untuk memenuhi kualitas pekerjaan seperti yang diminta dalam spesifikasi teknis. Oleh karena itu setiap estimator biaya dari masing-masing perusahaan tidak mesti mempunyai persepsi yang sama khususnya terhadap metode kerja yang tepat untuk menghasilkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Ada estimator yang menilai metode pelaksanaan yang murah tanpa memperhatikan kualitas hasil pekerjaan yang dikehendaki
(disyaratkan)
dan
lainnya
betul-betul
memperhitungkan kualitas pekerjaan yang harus dihasilkan sehingga membutuhkan biaya yang mahal, sehingga perbedaan halaman 57 dari 94
harga antara satu perusahan dengan perusahaan lain merupakan suatu hal yang lumrah; -------------------------------------------------14.6.2.
Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi PT Nindya Karya, hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 pada angka 19 terungkap pertanyaan, “Berapa perkiraan biaya pembangunanan Rumah Sakit Tahap II Universtas Hasanuddin”, Kemudian dijawab oleh saksi, “Kurang lebih Rp.64 miliar, belum termasuk 10 % profit dan overhead”. Jika ditambahkan
dengan
profit
dan
biaya
overhead,
maka
besarannya menjadi sebesar kurang lebih Rp.71.400.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus juta rupiah). Dengan demikian penawaran harga dibawah Rp.64
milliar untuk
pembangunan Rumah Sakit Tahap II Universtas Hasanuddin adalah penawaran harga yang tidak wajar, dan sangat rendah;--14.6.3.
Dalam kaitan ini, Ketua
Gabungan Pengusaha Konstruksi
Indonesia (Gapensi), Soeharsojo pada Harian Umum Sore Sinar Harapan, Jumat, 6 Agustus 2010, mengatakan, “penghentian aturan untuk nenentukan pemenang tender dari harga terendah yang diatur melalui Keppres No.80 Tahun 2003, sudah selayaknya pengalaman,
dilakukan sekitar
pemerintah. 90%
lebih
Pasalnya, pemenang
berdasarkan tender
yang
menggunakan harga terendah, justru melakukan wanprestasi seperti meninggalkan proyek ditengah jalan, kualtas pekerjaan buruk, dan lain sebagainya”.(lampiran 17); -------------------------14.7.
Mengenai Evaluasi Kemampuan Dasar;----------------------------------------14.7.1.
Bahwa Kemampuan Dasar (KD) adalah persyaratan kualifikasi bagi penyedia barang/ jasa untuk jenis pekerjaan dengan nilai di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sehingga Penyedia Barang/Jasa yang tidak memenuhi persyaratan KD tidak dapat lulus dalam penilaian kualifikasi. Kemampuan Dasar (KD) menurut Keppres 80 tahun 2003, pada Lampiran I , BAB II, huruf A, angka 1, b. 1) i) (1), adalah, Untuk jasa pemborongan
memenuhi KD = 2 NPt (KD : Kemampuan
Dasar, NPt : nilai
pengalaman tertinggi)
pada subbidang
pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Lebih lanjut dalam Buku 1 (Lampiran 7), mengenai Kumpulan Permasalahan Pengadaan
halaman 58 dari 94
Barang/Jasa Pemerintah, halaman 6, huruf b, yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dijelaskan bahwa Penilaian Kualifikasi untuk pekerjaan dengan nilai di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) harus memperhitungkan Kemampuan Dasar (KD) pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil. Panitia dalam menghitung nilai Kemampuan Dasar adalah tetap menghitung dari nilai pekerjaan tertinggi 7 tahun terakhir dikalikan 2 hasil sub bidang non perumahan lainnya sehingga PT Wijaya Karya dan PT Jaya Konstruksi tidak gugur oleh karena Kemampuan Dasarnya, tetapi gugur karena passing gradenya; --14.8.
Mengenai Evaluasi Pengalaman Pekerjaan; -----------------------------------14.8.1.
Bahwa Nilai Pagu Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Tahap II Universitas Hasanuddin adalah sebesar Rp.73.012.500.000,00 (tujuh puluh tiga milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian merupakan pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, dan memiliki risiko tinggi, sehingga
masuk dalam kategori pekerjaan kompleks. Yang
dimaksud Pekerjaan Kompleks menurut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, Pasal 1 angka 22 tentang Perubahan Keempat Keppres Nomor 80 Tahun 2003 adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliyar rupiah); -------------------------------------------------------------------14.8.2.
Untuk pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti tenaga ahli spesialis atau pengalaman tertentu. Hal ini diatur dalam Keppres 80 tahun 2003, Lampiran I , BAB II, huruf A, angka 1, huruf b, angka 1), huruf k) bahwa, untuk pekerjaan khusus/ spesifik/ teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu;--------------------------------------------------------------------
14.8.3.
Dengan demikian penambahan persyaratan pengalaman pernah melaksanakan pembangunan gedung rumah sakit minimal berlantai 3 dalam RKS Pekerjaan Pembangunanan Rumah Sakit Pendidikan Tahap II Universitas Hasanuddin adalah sesuai halaman 59 dari 94
dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 seperti tersebut diatas. Persyaratan pernah melaksanakan pekerjaan rumah sakit muncul pula pada rapat-rapat kordinasi Rektor dengan panitia, Pejabat Pembuat Komitmen, Pimpinan Unhas dan Pimpinan Fakultas Kedokteran dengan harapan bahwa dengan perusahaan yang berpengalaman tentunya kita akan mendapat hasil pekerjaan yang baik. Demikian pula pada saat aanwijzing tidak ada peserta yang mempertanyakan atau mempermasalahkan persyaratan tersebut, sehingga persyaratan yang tercantum dalam RKS mengikat bagi setiap peserta lelang. Dalam analisa KPPU angka 2, huruf a adalah mensyaratkan 4 paket tertinggi pengalaman melaksanalan Pembangunan Gedung Rumah Sakit minimal berlantai 3, yang benar adalah persyaratan untuk mengikuti lelang minimal berpengalaman mengerjakan pembangunan gedung rumah sakit minimal berlanatai 3 (tiga) (sesuai pengumuman lelang Nomor 16/H4-LK/13/PIB-UH/PENG/2009, tanggal 19 Maret 2009, RKS Persyaratan Peserta Lelang pasal 3, ayat (1) huruf b, Dokumen Kualifikasi Persyaratan Teknis, huruf B. Dalam menghitung Kualifikasi Pengalaman Pekerjaan angka 1 dan angka 4 huruf a, sebenarnya yang dihitung adalah pengalaman pekerjaan sejenis (rumah sakit) dengan hanya melihat nilai pekerjaan (tidak berdasarkan atas lantai 3), yaitu nilai yang diatas 0,5 x pagu nilainya 50%, di atas nilai pagu 100 % dan di bawah 0,5 x pagu tidak dinilai, oleh karena data pengalaman kerja dari peserta lelang hanya menyebutkan pekerjaan dan nilai pekerjaannya, sehingga tidak ada yang digugurkan karena tidak mengerjakan rumah sakit berlantai 3; --14.9.
Mengenai Evaluasi Passing Grade;-----------------------------------------------14.9.1.
Bahwa nilai passing grade yang ditetapkan dalam RKS telah disepakati pada saat Aanwijzing, adalah minimal 75 (RKS). Nilai ini bersumber dari komponen yang dievaluasi yaitu: --------
Pengalaman Perusahaan;--------------------------------------------
-
Peralatan yang dimiliki; dan----------------------------------------
-
Tenaga ahli.-----------------------------------------------------------
Penjumlahan nilai dari komponen-komponen tersebut, apabila tidak mencapai angka 75, maka peserta dinyatakan gugur. Oleh
halaman 60 dari 94
karena passing grade PT Wijaya Karya dan PT Jaya Konstruksi berdasarkan evaluasi tidak mencapai angka 75, maka kedua perusahaan tersebut dinyatakan gugur. Nilai passing grade PT Wijaya Karya dan PT Jaya Konstruksi masing-masing hanya mencapai nilai 30 (hasil evaluasi, (Lampiran 8);------------------14.9.2.
Dasar hukum
perhitungan passing grade adalah, Keppres
Nomor 80 Tahun 2003, Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah, Kepmen Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003, Permen PU Nomor 43/PRT/M/2007, tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, Buku 3. Dokumen Lelang (RKS), Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 11a Tahun 2008 (Bidang Arsitektur, sub bidang 21005 Bangunan-bangunan non perumahan lainnya, lingkup pekerjaan 2 Jasa pelaksana bangunan gedung kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas dan sanatorium);-------------------15. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;------------------------------------------
TENTANG HUKUM 1.
Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----1.1.
Mengenai Identitas Para Terlapor; ----------------------------------------------1.1.1.
Bahwa Terlapor I: PT Pembangunan Perumahan (Persero) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 78 tanggal 15 Maret 1973, dengan Akte perubahan terakhir Nomor 121 tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Kartini Mulyadi, S.H., yang merupakan peserta dan pemenang Tender Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap II Universitas Hasanuddin Makassar Tahun Anggaran 2009 (vide C4); ----------------------------------------------
1.1.2.
Bahwa Terlapor II: Panitia Tender, yang dibentuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 202/H4.2/0/2009 Tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Lanjutan) dan Pekerjaan Rehabilitasi Atap Gedung Laboratorium pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, tanggal 21 halaman 61 dari 94
Januari 2009 dengan susunan keanggotaan yaitu Drs. Burhanuddin Taebe, M.Si. Apt. (Ketua), Ir. Halidin Arfan, M.T. (Sekretaris), Ruslan Hambali, S.H., M.H., S.T., Dr. Supratomo, Ir. Hj. Sumarni Hamid Ali, M.T., Ir. Rusdi Usman Latif, M.T., Ir. Ilhamsyah Manggerani, M.Si. masing-masing sebagai anggota; ---------------1.2.
Mengenai Objek Tender; --------------------------------------------------------------1.2.1.
Bahwa obyek tender pada perkara ini adalah Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap II Universitas Hasanuddin Makassar Tahun Anggaran 2009 (selanjutnya disebut “Tender Pembangunan RS Pendidikan Tahap II Universitas Hasanuddin Makassar”); ------------------
1.2.2.
Bahwa nilai pagu tender ini sebesar Rp.73.012.500.000,00 (tujuh puluh tiga milyar dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan sumber
anggaran
DIPA
Universitas
Hasanuddin
Tahun
Anggaran 2009; ---------------------------------------------------------1.2.3.
Kualifikasi peserta tender adalah Non Kecil (Grade 7) dengan Bidang Arsitektur, Sub Bidang Bangunan-bangunan Non Perumahan Lainnya Termasuk Perawatannya (Kode 21005), dan sistem tender menggunakan sistem Pascakualifikasi; ---------------
2.
Bahwa dalam LHPL menyatakan terdapat pelanggaran Pasal 22 dalam bentuk persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang tender Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap II Universitas Hasanuddin Makassar Tahun Anggaran 2009. Persekongkolan tersebut terwujud dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:--------------------2.1.
Tentang Harga Penawaran Peserta Tender: -----------------------------------2.1.1.
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan sebagai berikut; -------------------------------------------------------------------2.1.1.1.
Bahwa terdapat perbedaan harga penawaran yang signifikan antara Terlapor I dengan beberapa peserta tender lain seperti PT Waskita Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Widya Satria, PT Jaya Konstruksi MP, dan PT Hutama Karya (Persero), sebagai berikut:---------------------
No
Nama Peserta
1
PT. Waskita Karya
Harga Penawaran (Rp) 60.500.000.000,-
2
PT. Wijaya Karya
64.230.000.000,-
6.964.992.000
3
PT. Widya Satria
65.387.700.000,-
5.807.292.000
4
PT. Jaya Konstruksi MP.
68.225.000.000,-
2.969.992.000
halaman 62 dari 94
Selisih dengan PT PP (Rp) 10.694.992.000
Tbk. 5
PT. Hutama Karya
68.863.000.000,-
2.331.992.000
6
71.194.992.000,-
-
7
PT. Pembangunan Perumahan PT. Nindya Karya
71.380.000.000,-
(185.008.000)
8
PT. Adhi Karya
72.501.400.000,-
(1.306.408.000)
9
PT. Duta Graha Indah
72.802.053.000,-
(1.607.061.000)
2.1.1.2.
Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor I berada pada peringkat 6 (enam) terendah, yang menurut keterangan para saksi seharusnya sebagai pemenang Tahap I harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor I dapat lebih kompetitif karena tidak lagi dibutuhkan biaya-biaya tambahan seperti mobilisasi alat –alat berat serta mengetahui efisiensi metode kerja; -----
2.1.1.3.
Bahwa selisih harga penawaran PT Waskita Karya (Persero) dengan harga penawaran Terlapor I adalah sebesar Rp. 10.694.992.000,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Dengan harga penawaran yang diajukan yaitu Rp. 60.500.000.000,00 (enam puluh milyar lima ratus juta rupiah) atau sebesar 83% (delapan puluh tiga persen) dari OE, PT Waskita Karya (Persero) menyatakan sudah memperoleh laba;----------------
2.1.2.
Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------2.1.2.1.
Bahwa Tim Pemeriksa berusaha menyesatkan dan mengarahkan menyatakan meninggalkan
pertimbangan Terlapor
I
alat-alat
Majelis
dengan
“dengan
sengaja”
untuk
keperluan
pembangunan Tahap I di lokasi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital), karena sudah mengetahui akan menjadi pemenang pada Tahap II;------------------------------------------2.1.2.2.
Bahwa pada faktanya alat-alat berat tersebut belum didemobilisasi karena, hal-hal sebagai berikut:--------------------------------------------------halaman 63 dari 94
a.
Bahwa sesuai dengan kontrak, sewa alat Tower Crane berakhir tanggal 13 Februari 2009, tetapi karena ada perbaikan roller telescopic, maka pengembalian baru dapat dilaksanakan tanggal 20 Februari 2009 (sesuai
surat
No.
038/PP-TH-1/II/2009
Perihal: Pengembalian Tower Crane, tanggal 9 Februari 2009) di lokasi yang ditunjuk oleh Pihak Pemilik di Gudang Patene;--------------b.
Bahwa peralatan masih disimpan di lokasi proyek karena usulan dari pemilik peralatan agar
untuk
sementara
waktu
dilokasi proyek karena
disimpan
karena tempat
pengambilan awal tersebut bukan miliknya, melainkan lokasi sewa; -------------------------c.
Bahwa sebelum masa pemeliharaan Tahap I berakhir, pekerjaan Tahap II sudah dimulai (tanggal 19 Mei 2009), dan akhirnya peralatan tersebut baru dapat dikembalikan pada tanggal 14 September 2009, sesuai dengan Tanda Terima Penyerahan Barang; ---
2.1.2.3.
Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat jelas demobilisasi tidak dapat dilaksanakan karena halhal tertentu, dan Terlapor I sama sekali tidak menggunakan
alat
berat
tersebut
untuk
pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap II, sehingga dalil Tim Pemeriksa yang menyatakan Terlapor I tidak melakukan demobilisasi alat-alat beratnya karena diduga akan dipergunakan lagi dalam Tahap ke II berdasarkan persekongkolan dengan Panitia Tender adalah suatu hal yang tidak benar; ---------------------------2.1.2.4.
Bahwa terkait dengan selisih harga penawaran Terlapor I dengan PT Waskita Karya (Persero), Terlapor I menyatakan sebagai berikut: ------------a. Bahwa
dasar
perhitungan
harga
atau
penentuan nilai atas sebuah pengerjaan tender adalah berdasarkan data-data gambar yang halaman 64 dari 94
diberikan oleh Panitia Tender, sehingga dengan hal tersebut peserta tender dapat memperkirakan biaya-biaya pengerjaannya berdasarkan perhitungan volume-volumenya; b. Bahwa dalam membuat atau mempersepsikan suatu
pelaksanaan
pekerjaan
pembuatan
bangunan seperti yang telah diterangkan tersebut di atas sudah tentunya berbeda, antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, sehingga
adanya
perbedaan
hasil
penghitungan untuk penentuan nilai adalah suatu hal yang sangat lumrah, terlebih lagi Pembangunan
Rumah
Sakit
Pendidikan
(Teaching Hospital) Tahap II adalah proyek dengan perhitungan lump sum, yang artinya penilai harga proyek harus mempersiapkan dana yang lebih besar dibandingkan dengan pembayaran dengan perhitungan unit price, untuk menghindari peningkatan-peningkatan harga-harga selama proyek berjalan, dan perhitungan akan hal tersebut sudah tentunya berbeda antara satu pihak dengan pihak lainnya;---------------------------------------------c. Bahwa harga penawaran Terlapor I sampaikan dalam tender Tahap II hanya sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) dari nilai pagu proyek; ---------------------------------------------d. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka “Nilai proyek” dan “Selisih harga Terlapor I dengan peserta tender lainnya” sama sekali bukan indikasi telah terjadinya persekongkolan antara Terlapor I dengan dengan Panitia Tender;---------------------------2.1.2.5.
Bahwa Tim Pemeriksa hanya ingin menunjukkan selisih yang besar antara penawaran Terlapor I dengan peserta tender yang memang paling rendah diantara 9 (sembilan) peserta lainnya tanpa halaman 65 dari 94
mencantumkan penawar lainnya seperti PT Adhi Karya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero) memiliki selisih harga penawaran yang sama atau lebih besar dibanding dengan PT Waskita Karya (Persero); -----------------------------------------------2.1.2.6.
Bahwa penyesatan dan penggiringan mengenai nilai penawaran Terlapor I dibandingkan dengan PT Waskita Karya (Persero), sama sekali tidak mengindikasikan telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dengan Panitia Tender, karena diterimanya suatu peserta menjadi pemenang tender bukan hanya semata-mata karena harga yang
murah,
tapi
berdasarkan
persyaratan-
persyaratan lainya; ------------------------------------2.1.3.
Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------2.1.3.1.
Bahwa estimasi biaya pelaksanaan konstruksi didasarkan pada harga dasar material, sewa peralatan, metode kerja dan perkiraan tak terduga yang harus diperhitungkan untuk memenuhi kehendak gambar pelaksanaan untuk memenuhi kualitas pekerjaan seperti yang diminta dalam spesifikasi teknis. Oleh karena itu setiap estimator biaya dari masing-masing perusahaan tidak mesti mempunyai terhadap
persepsi
metode
yang
kerja
sama
yang
khususnya
tepat
untuk
menghasilkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Ada estimator yang menilai metode pelaksanaan yang murah tanpa memperhatikan kualitas hasil pekerjaan yang dikehendaki (disyaratkan) dan lainnya betul-betul memperhitungkan kualitas pekerjaan
yang
membutuhkan
harus
biaya
dihasilkan
yang
mahal,
sehingga sehingga
perbedaan harga antara satu perusahaan dengan perusahaan lain merupakan suatu hal yang lumrah;---------------------------------------------------
halaman 66 dari 94
2.1.3.2.
Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi PT. Nindya Karya, hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 pada angka 19 terungkap pertanyaan, “Berapa perkiraan biaya pembangunanan Rumah Sakit Tahap II Universtas Hasanuddin”, Kemudian dijawab oleh saksi, “Kurang lebih 10 % dengan
Rp. 64 miliar, belum termasuk
profit dan overhead”. Jika ditambahkan profit
dan
biaya
overhead,
maka
besarannya menjadi sebesar kurang lebih Rp. 71.400.000.000,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus juta rupiah). Dengan demikian penawaran harga dibawah Rp 64.000.000.000,00 (enam puluh empat milliar rupiah) untuk pembangunan Rumah Sakit Tahap II Universtas Hasanuddin adalah penawaran harga yang tidak wajar, dan sangat rendah;------------------------------------------2.1.3.3.
Bahwa dalam kaitan ini, Ketua
Gabungan
Pengusaha
(Gapensi),
Konstruksi
Indonesia
Soeharsojo pada Harian Umum Sore Sinar Harapan, Jumat, 6 Agustus 2010, mengatakan, “penghentian aturan untuk nenentukan pemenang tender dari harga terendah yang diatur melalui Keppres No.80 Tahun 2003, sudah selayaknya dilakukan pemerintah. Pasalnya, berdasarkan pengalaman, sekitar 90 persen lebih pemenang tender yang menggunakan harga terendah, justru melakukan wanprestasi seperti meninggalkan proyek ditengah jalan, kualitas pekerjaan buruk, dan lain sebagainya;-----------------------------------2.1.4.
Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut ---------------2.1.4.1.
Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang
menyatakan
seharusnya
Terlapor
I
menawarkan harga yang lebih kompetitif karena sebagai pemenang Tahap I tidak lagi dibutuhkan biaya-biaya seperti mobilisasi alat berat serta mengetahui efisiensi beban kerja; -------------------halaman 67 dari 94
2.1.4.2.
Bahwa Terlapor I seharusnya segera melakukan demobilisasi peralatan yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan yang pada akhirnya dapat berdampak pelaksanaan
pada
biaya
pekerjaan,
maupun
waktu
bukannya
malah
memberikan toleransi kepada pemilik peralatan untuk menitipkan sementara peralatan tersebut dalam jangka waktu yang lama yaitu bulan September 2009 yang mana seharusnya jadwal demobilisasi dilakukan bulan Februari 2009;------2.1.4.3.
Bahwa dalam melakukan evaluasi, Terlapor II seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip efisiensi yang
berarti
pengadaan
barang/jasa
harus
diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan: ----------------------2.1.4.4.
Bahwa berdasarkan ketentuan Keppres tersebut, seharusnya Terlapor II mempertimbangkan harga penawaran peserta tender yang kompetitif dengan menerapkan prinsip efisiensi; -------------------------
2.1.5.
Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut;--------------------2.1.5.1.
Bahwa alasan Terlapor I tidak segera melakukan demobilisasi peralatan hingga setidaknya 6 bulan justru bertentangan dengan kenyataannya bahwa proyek telah berjalan diantara rentang waktu 6 bulan;-----------------------------------------------------
2.1.5.2.
Bahwa pernyataan saksi PT Nindya Karya yang menyatakan
penawaran
di
bawah
Rp.
64.000.000.000,00 (enam puluh empat milliar rupiah) untuk pembangunan Rumah Sakit Tahap II Universitas Hasanuddin merupakan penawaran yang tidak wajar dan sangat rendah karena nilai
halaman 68 dari 94
penawaran tersebut masih berada di atas 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS merupakan pernyataan yang tidak didukung oleh alasan ekonomi yang kuat; -----------------------------------2.1.5.3.
Bahwa perbedaan selisih harga penawaran yang sangat signifikan antara PT Waskita Karya dan Terlapor I yaitu sebesar Rp. 10.694.992.000,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) merupakan indikasi ketidakwajaran harga penawaran Terlapor I; ---------------------------------
2.1.5.4.
Bahwa harga penawaran PT Waskita Karya yang jauh lebih murah Rp. 10.694.992.000,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dibandingkan
harga
penawaran
Terlapor
I
merupakan harga penawaran yang wajar karena PT Waskita Karya masih mempunyai laba (keuntungan); ------------------------------------------2.1.5.5.
Bahwa dengan dimenangkannya Terlapor I yang memiliki harga penawaran yang sangat tinggi oleh Terlapor
II
menerapkan
menunjukan prinsip
Terlapor
efisiensi
II
tidak
sebagaimana
ketentuan Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003;---2.1.6.
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan, dimenangkannya Terlapor I yang memiliki harga penawaran yang sangat tinggi dibandingkan penawar terendah oleh Terlapor II
merupakan
tindakan
inefisiensi
yang
berpotensi
mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 10.694.992.000,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);-------- -----------------------2.2.
Tentang Evaluasi Jangka Waktu Pelaksanaan; -------------------------------2.2.1.
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------2.2.1.1.
Bahwa Terlapor II menggugurkan PT. Waskita Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero)
halaman 69 dari 94
dengan alasan jangka waktu pelaksanaan melebihi 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender;--------------2.2.1.2.
Bahwa
dalam
pelaksanaan,
PT
pengisian Waskita
jadwal Karya
waktu (Persero)
mengikuti jumlah hari dalam kalender (tahun 2009) tetapi memberikan day off selama 4 (empat) hari (tanggal 20 September sampai dengan tanggal 23 September 2009) karena ada libur lebaran. Sedangkan PT Hutama Karya (Persero) juga mengikuti jumlah hari dalam kalender (tahun 2009) tetapi memberikan day off untuk setiap hari libur nasional selama 9 (sembilan) hari;------------2.2.1.3.
Bahwa dalam evaluasi teknis terkait jangka waktu pelaksanaan, Panitia Tender hanya menghitung secara manual jangka waktu pelaksanaan PT Waskita Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero) dengan cara menghitung tanggal awal mulai pekerjaan dan tanggal selesai pekerjaan; ----
2.2.1.4.
Bahwa bila dihitung secara manual, memang benar jangka waktu pelaksanaan PT Waskita Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero) melebihi 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender. Tetapi dari aspek teknis pengisian menggunakan microsoft project kedua perusahaan tidak melebihi 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender;---------------
2.2.1.5.
Bahwa Terlapor II tidak melakukan klarifikasi atas perhitungan manual yang dilakukan terhadap jangka waktu pelaksanaan PT Waskita Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero) yang mengakibatkan kedua perusahaan gugur dalam evaluasi teknis padahal kedua perusahaan tersebut mengajukan penawaran yang lebih kompetitif dibandingkan Terlapor I -------------------------------
2.2.2.
Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan sebagai berikut; -------------------------------------------------------------------2.2.2.1.
Bahwa dalam dokumen tender yang telah disepakati pada saat aanwijzing sangat jelas diatur
halaman 70 dari 94
Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender (bukan hari kerja); ---------------------------------------------------2.2.2.2.
Bahwa jadual waktu pelaksanaan, adalah jadual yang
menunjukkan
kebutuhan
waktu
yang
diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan. Jadual waktu pelaksanaan dinyatakan memenuhi persyaratan apabila tidak lebih lama dari jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen tender yang telah disepakati dalam aanwijzing dan urutan jenis pekerjaan
secara
teknis
dapat
dilaksanakan
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007, Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi);-------------------------2.2.2.3.
Bahwa berdasarkan atas pengertian tersebut pada butir 1.4.3.3 bagian Tentang Hukum maka jadual waktu pelaksanaan (Time schedule) berbeda dengan
waktu
pelaksanaan
seperti
yang
disebutkan dalam surat penawaran. Jadual waktu pelaksanaan merupakan rincian secara detail pekerjaan
secara
berurutan
dan
dapat
dilaksanakan, yang dimaksud 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender adalah rincian dalam skala harian,
dan
hal
ini
telah
dipahami
dan
diimplementasikan oleh semua peserta tender dalam dokumen penawaran; -------------------------2.2.2.4.
Bahwa berdasarkan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003, BAB II, huruf A, angka 1, huruf f, angka 7), huruf b), bahwa : jadual waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;----------
2.2.2.5.
Bahwa Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang telah disepakati pada saat aanwijzing, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembagunan Rumah halaman 71 dari 94
Sakit Pendidikan Tahap II adalah selama 210 hari kalender yang dituangkan dalam bentuk time schedule;------------------------------------------------2.2.2.6.
Bahwa dalam surat penawaran PT.Waskita Karya (Persero) dan PT. Hutama Karya (Persero) masing-masing
mencantumkan
waktu
pelaksanaan 210 hari kalender, namun waktu pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan uraian yang dijelaskan di dalam time schedule. Di dalam time schedule yang disertakan oleh PT. Waskita Karya (Persero) jangka waktu pelaksanaannya adalah 214 hari kalender, demikian Hutama
Karya
(Persero)
juga PT.
jangka
waktu
pelaksanaannya adalah 219 hari kalender. Dengan demikian, PT.Waskita Karya (Persero) dan PT. Hutama Karya (Persero) dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat teknis; -----------------------2.2.2.7.
Bahwa tidak dilakukan klarifikasi atas Bar Chart PT. Waskita Karya (Persero) dan PT. Hutama Karya (Persero), karena sudah jelas dengan perhitungan cara apapun (manual dan microsoft project) jadual pelaksanaan (time schedule) PT. Waskita Karya (Persero) dan PT. Hutama Karya (Persero) melampaui jangka waktu 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender; --------------------------------
2.2.3.
Bahwa Majelis Komisi berpendapat, sebagai berikut; -------------2.2.3.1.
Bahwa
seharusnya
Terlapor
II
melakukan
klarifikasi terlebih dahulu terkait perbedaan perhitungan jangka waktu pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dan PT Hutama Karya, sehingga mendapatkan penjelasan atas dasar perhitungan jangka waktu pelaksanaan tersebut;-------------------------------------------------2.2.3.2.
Bahwa penjelasan atas dasar perhitungan jangka waktu pelaksanaan dari PT Waskita Karya dan PT Hutama Karya sangat penting mengingat PT Waskita Karya (Persero) dan PT Hutama Karya
halaman 72 dari 94
(Persero) telah secara jelas mencantumkan jangka waktu selama 210 (dua ratus sepuluh) hari baik dalam Surat Penawaran, network planning dan time schedule yang berbentuk s-curve; -------------2.2.3.3.
Bahwa perbedaan perhitungan jangka waktu pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dan PT Hutama Karya terjadi karena perbedaan
cara
perhitungan.
Terlapor
II
menghitung dengan cara manual, sedangkan PT Waskita Karya dan PT Hutama Karya menghitung dengan menggunakan microsoft project, sehingga terdapat kelebihan waktu 4 (empat) hari dalam dokumen network planning PT Waskita Karya (Persero) dan 9 (sembilan) hari untuk PT Hutama Karya (Persero) berdasarkan perhitungan manual Terlapor II; ---------------------------------------------2.2.3.4.
Bahwa kelebihan perhitungan jangka waktu tersebut
terjadi
karena
PT
Waskita
Karya
memasukan hari libur lebaran dan PT Hutama Karya memasukan hari libur nasional yang diinput ke dalam microsoft project masing-masing; ------2.2.3.5.
Bahwa dengan dimasukannya hari libur lebaran oleh PT Waskita Karya maupun dimasukannya hari libur nasional oleh PT Hutama Karya merupakan perhitungan jangka waktu pelaksanaan yang sangat riil (mendekati pelaksanaan pekerjaan di lapangan) dan akurat; -------------------------------
2.2.3.6.
Bahwa dengan demikian, perhitungan manual yang dilakukan oleh Terlapor II merupakan perhitungan jangka waktu pelaksanaan yang tidak logis karena mengabaikan hari libur lebaran dan hari
libur
nasional,
sehingga
merupakan
perhitungan yang mengada-ada dalam upaya menggugurkan PT Waskita Karya dan PT Hutama Karya; ---------------------------------------------------2.2.3.7.
Bahwa
dengan
menyimpulkan, halaman 73 dari 94
demikian Terlapor
II
Majelis
Komisi
secara
sengaja
menggunakan alasan jangka waktu pelaksanaan yang melebihi persyaratan untuk menggugurkan PT Waskita Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero); --------------------------------------2.3.
Tentang Evaluasi pengalaman pekerjaan;; ------------------------------------2.3.1.
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------2.3.1.1.
Bahwa tidak terdapat perbedaan spesifikasi untuk pekerjaan struktur Tahap I dan Tahap II. Sejak perencanaan awal, pekerjaan struktur sudah ditentukan untuk pembangunan rumah sakit pendidikan dan terdapat perbedaan struktur pembangunan
rumah
sakit
dengan
gedung
lainnya; -------------------------------------------------2.3.1.2.
Bahwa
penambahan
persyaratan
“memiliki
pengalaman mengerjakan pembangunan gedung rumah sakit minimal 3 (tiga) lantai” menunjukkan ketidakkonsistenan Terlapor II dalam penerapan persyaratan; --------------------------------------------2.3.1.3.
Bahwa
persyaratan
“memiliki
pengalaman
mengerjakan pembangunan gedung rumah sakit minimal 3 (tiga) lantai” mengakibatkan banyak perusahaan yang mengikuti tender Tahap I tidak bisa mengikuti tender Tahap II, dengan demikian persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang membatasi perusahaan untuk mengikuti tender Tahap II; ------------------------------------------------2.3.1.4.
Bahwa dalam evaluasi kualifikasi, Terlapor II melakukan penilaian berdasarkan persyaratan pengalaman membangun rumah sakit minimal berlantai 3 (tiga) dengan pemberian bobot sebagai berikut;--------------------------------------------------a. Pengalaman 4 (empat) paket dinilai 100% (seratus persen); ------------------------------------b. Pengalaman 3 (tiga) paket dinilai 75% (tujuh puluh lima persen); ---------------------------------
halaman 74 dari 94
c. Pengalaman 2 (dua) paket dinilai 50% (lima puluh persen); --------------------------------------d. Pengalaman 1 (satu) paket dinilai 25% (dua puluh lima persen); --------------------------------2.3.1.5.
Bahwa dengan sistem bobot tersebut, semakin banyak pengalaman dalam membangun rumah sakit maka peserta tender akan memperoleh nilai yang semakin tinggi; -----------------------------------
2.3.1.6.
Bahwa persyaratan tersebut di atas tidak memiliki dasar hukum dalam penerapannya karena baik Keppres
80
Tahun
2003
dan
Petunjuk
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah Kepmen Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003
(yang
dijadikan
acuan)
mencantumkan penilaian KD dan pengalaman pekerjaan adalah penilaian terhadap pengalaman pekerjaan pada bidang dan sub bidang yang sama; 2.3.1.7.
Bahwa dalam evaluasi pengalaman pekerjaan PT Wijaya Karya (Persero), PT Jaya Konstruksi dan PT Nindya Karya (Karya) dinyatakan gugur karena tidak memenuhi passing grade minimal 30 (tiga puluh) padahal ketiga perusahaan tersebut memiliki pengalaman membangun rumah sakit minimal 3 (tiga) lantai karena hanya memiliki pengalaman membangun rumah sakit 1 (satu) kali dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir; ------------
2.3.1.8.
Bahwa PT Wijaya Karya (Persero), PT Jaya Konstruksi dan PT Nindya Karya (Persero) melampirkan data pengalaman dengan bidang dan sub bidang yang sama dengan pengumuman sebanyak 4 (empat) buah. Dan hal ini sesuai dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 yang menyatakan
persyaratan
kualifikasi
penyedia
barang/jasa adalah “memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil:
halaman 75 dari 94
(1) untuk jasa pemborongan memenuhi KD =2 NPt pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.” 2.3.1.9.
Bahwa akibat sistem evaluasi pengalaman yang dilakukan Terlapor II, PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Jaya Konstruksi MP gugur padahal kedua perusahaan tersebut mengajukan penawaran yang harganya lebih kompetitif dibanding dengan penawaran Terlapor I; ---------------------------------
2.3.2.
Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------2.3.2.1.
Bahwa pekerjaan pada Tender Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap I Universitas Hasanuddin Makasar adalah melakukan
pekerjaan
“Struktur”
berupa
pembangunan kerangka untuk gedung 7 (tujuh) lantai, yang didalamnya terdapat 3 (tiga) item, yaitu (i) besi; (ii) beton; dan (iii) bekisting. Sedangkan Tender Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap II (Kedua) Universitas Hasanuddin Makasar adalah tender yang mengerjakan (i) mekanikal elektrik (ME); (ii) finishing; (iii) tembok; (iv) alumunium; (v) kaca; dan lain-lain, yang total jumlahnya ada 150 (seratus lima puluh) item; ----------------------------2.3.2.2.
Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka jelas syarat-syarat dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk membangun dua bangunan yang berbeda memiliki syarat-syarat yang berbeda pula;
2.3.3.
Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan sebagai berikut; -------------------------------------------------------------------2.3.3.1.
Bahwa lingkup pekerjaan Tahap I semuanya meliputi pekerjaan struktur saja, sedang pada Tahap II selain pekerjaan struktur terdapat pekerjaan finishing yang meliputi pekerjaanpekerjaan khusus, seperti ruang gawat darurat,
halaman 76 dari 94
ruang operasi, pekerjaan instalasi untuk rumah sakit (elektrikal, air, dan gas); -----------------------2.3.3.2.
Bahwa ketidakikutsertaan beberapa perusahaan pada Tahap II, bukan karena adanya persyaratan memiliki pengalaman mengerjakan rumah sakit berlantai 3 (tiga) melainkan karena pagu Tahap II lebih tinggi dibanding Tahap I yang berarti bahwa untuk mengikuti tender Tahap II perusahaan harus memiliki Kemampuan Dasar (KD) yang lebih besar jika dibanding dengan Tahap I;----------------
2.3.3.3.
Bahwa persyaratan penambahan pengalaman telah melaksanakan
pembangunan
rumah
sakit
minimal 3 (tiga) lantai, didasarkan pada:-----------a.
Bahwa dalam rapat yang dilakukan beberapa kali
antara
Pimpinan
Universitas
Hasanuddin, Pimpinan Fakultas Kedokteran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia, diharapkan
perusahaan
yang
akan
mengerjakan pembangunan Tahap II adalah perusahaan yang berpengalaman karena terdapat pekerjaan-pekerjaan spesifik yang memerlukan pengalaman khusus; ------------b.
Bahwa Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, Pasal 1 angka 22 tentang Perubahan Keempat Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan mempunyai
teknologi risiko
tinggi tinggi
dan/atau dan/atau
menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau
bernilai
di
atas
Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliyar rupiah); ------------------------------------------c.
Bahwa dalam Keppres 80 tahun 2003, Lampiran I, BAB II, huruf A, angka 1, huruf b, angka 1), huruf k) “untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi ditambahkan
halaman 77 dari 94
persyaratan
tinggi
dapat
lain
seperti
peralatan khusus, tenaga spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu; -------d.
Bahwa berdasarkan fakta lapangan, di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar terdapat lebih dari 5 (lima) rumah sakit berlantai lebih dari 3 (tiga) yang dibangun dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, antara lain RSU Labuang Baji, RS Ibnu Sina, RSU Daya, RSU Wahidin Sudirohusodo, RS Grestelina, RBIA Pertiwi.
2.3.3.4.
Bahwa pada tahun 2008 Universitas Airlangga Surabaya membangun Rumah Sakit Pendidikan, dan juga mensyaratkan pengalaman rumah sakit berlantai 3 (tiga); ---------------------------------------
2.3.3.5.
Bahwa pemberian persyaratan minimal rumah sakit 3 lantai dimaksudkan untuk mencegah resiko kegagalan proyek karena adanya keterbatasan (konstrain) waktu dan teknologi yang digunakan dalam
proyek
ini,
untuk
itu
dibutuhkan
perusahaan berpengalaman dan qualified; ---------2.3.3.6.
Bahwa pada saat Rapat Pemberian Penjelasan (Aanwijzing), tidak ada peserta lelang yang mempertanyakan persyaratan “telah mengerjakan rumah sakit 3 (tiga) lantai” dan meminta persyaratan ini dihilangkan. Dengan demikian persyaratan telah mengerjakan rumah sakit 3 (tiga) lantai telah menjadi kesepakatan bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Lelang dan Peserta Lelang; ------------------------------------
2.3.3.7.
Bahwa proses evaluasi yang dilakukan oleh Panitia, didasarkan atas KEPPRES NOMOR 80 Tahun
2003
dan
KEPMEN
Perubahan-Perubahannya,
KIMPRASWIL
No.
339/KPTS/M/2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan
Jasa
Konstruksi
Oleh
Instansi
Pemerintah, tanggal 31 Desember 2003, Peraturan Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
43/PRT/M/2007, tentang Standar dan Pedoman halaman 78 dari 94
Pengadaan
Jasa Konstruksi, Peraturan LPJK
Nomor 11 A, tahun 2008, Dokumen Lelang (Rencana Kerja dan Syarat-syaratnya, Berita Acara Aanwijzing); -----------------------------------2.3.3.8.
Bahwa dalam kepanitiaan pengadaan pekerjaan fisik
di
Universitas
Hasanuddin
telah
mengikutsertakan anggota Panitia dari Instansi Teknis (Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, pada tender Tahap I dan Tahap II); ------------------------------------------2.3.3.9.
Bahwa dalam KepMen Kimpraswil dan PerMen PU pada angka 1 di atas dan surat Menteri KimPrasWil, Nomor IK.02.05-Mn/135, tanggal 19
Feberuari
2003
dijelaskan
bahwa
nilai
pengalaman kerja maksimum 60 dan minimum 30, terdiri atas tiga unsur, yaitu bidang pekerjaan (25), nilai kontrak (25) dan status Badan Usaha dalam melaksanakan pekerjaan (10) yang dalam surat Menteri KimPrasWil, Nomor IK.02.05Mn/135, tanggal 19 Februari 2003 melampirkan contoh cara evaluasi;----------------------------------2.3.3.10.
Bahwa berdasarkan konsultasi Terlapor II dengan Dinas Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan melalui penjelasan Ir. Abdul Rasyid M.Si, maka evaluasi pengalaman yang dinilai 4 (empat) paket, telah dipraktekkan di berbagai instansi pemerintah yang melaksanakan lelang jasa pemborongan; -----
2.3.3.11.
Bahwa berdasarkan atas dokumen lelang yang telah disepakati pada saat aanwijzing dan telah diberikan kepada setiap peserta lelang dengan jelas mengatur cara perhitungan passing grade; ----
2.3.3.12.
Bahwa Kemampuan Dasar (KD) setiap peserta lelang dihitung oleh Panitia berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu 2 x Nilai pengalaman paket tertinggi dalam bidang – sub bidang yang sama; -----------------------------------------------------
2.3.4.
Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut; --------------halaman 79 dari 94
2.3.4.1.
Bahwa
dalam
tender
Pembangunan
RS
Pendidikan Tahap I Universitas Hasanuddin hanya
ada
8
(delapan)
perusahaan
yang
memasukkan dokumen penawaran, sedangkan pada Tahap II terdapat 9 (sembilan) perusahaan yang memasukkan penawaran; ----------------------2.3.4.2.
Bahwa
persyaratan
”memiliki
pengalaman
mengerjakan pembangunan gedung rumah sakit minimal 3 (tiga) lantai”, telah secara jelas dicantumkan dalam pengumuman dan dokumen tender, sehingga perusahaan yang ingin mengikuti tender telah mengetahui persyaratan tersebut;-----2.3.4.3.
Bahwa Keppres 80 Tahun 2003 merupakan aturan hukum
yang
paling
tinggi
dalam
proses
pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah Kepmen Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003
merupakan
aturan
yang
spesifik mengatur tentang pekerjaan konstruksi;--2.3.4.4.
Bahwa aturan dan persyaratan di dalam Dokumen Lelang (Rencana Kerja dan Syarat-syaratnya, Berita Acara Aanwijzing) seharusnya mengacu kepada aturan hukum sebagaimana diuraikan pada butir 2.3.4.3.; --------------------------------------------
2.3.5.
Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut;--------------------2.3.5.1.
Bahwa dalam Keppres 80 Tahun 2003, penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa salah satunya adalah menilai pengalaman dan kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil, yaitu;----------------------1) untuk jasa pemborongan memenuhi KD =2 NPt pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 tahun terakhir
2.3.5.2.
Bahwa
persyaratan
membangun
gedung
“memiliki rumah
pengalaman
sakit
minimal
berlantai 3” tidak mempunyai payung hukum
halaman 80 dari 94
dalam penerapannya karena baik Keppres 80 Tahun 2003 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah Kepmen Kimpraswil
No.
339/KPTS/M/2003
(yang
dijadikan acuan) mencantumkan penilaian KD dan pengalaman pekerjaan adalah penilaian terhadap pengalaman pekerjaan pada bidang dan sub bidang yang sama;--------------------------------2.3.5.3.
Bahwa evaluasi yang salah tersebut berdampak terhadap gugurnya beberapa peserta seperti PT Wijaya Karya (Persero), PT Jaya Konstruksi yang berpotensi memenangkan tender; --------------------
2.3.6.
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan meskipun semua peserta memiliki “memiliki pengalaman membangun gedung rumah sakit minimal berlantai 3”, namun Terlapor II telah
melakukan
evaluasi
pengalaman
pekerjaan
yang
seharusnya mendasarkan pada jumlah pengalaman pada bidang dan subbidang yang sama bukan mengkhususkan pada pengalaman membangun rumah sakit minimal 3 lantai yang akibatnya menggugurkan PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Jaya Konstruksi MP yang nilai penawarannya lebih kompetitif dibanding dengan penawaran Terlapor I; ----------------------------2.4.
Tentang Evaluasi Kualifikasi (Pakta Integritas); -----------------------------2.4.1.
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan adanya ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh Terlapor II dalam proses evaluasi dan jawaban Sanggahan PT Widya Satria, sebagai berikut; -------------------------------------------------------------------2.4.1.1.
Bahwa berdasarkan hasil pengumuman tersebut, PT Widya Satria menyampaikan Sanggahan yang dijawab oleh PPK yang menyatakan Dokumen Penawaran PT Widya Satria tidak memenuhi persyaratan
teknis
karena
jadwal
waktu
pelaksanaan lebih lama dari jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen tender; -----------------2.4.1.2.
Bahwa berdasarkan jawaban Sanggahan tersebut, Sanggah Banding kepada Menteri Pendidikan Nasional terdapat 3 (tiga) poin kesalahan Panitia halaman 81 dari 94
dalam hal melakukan penilaian terhadap dokumen penawaran PT Widya Satria;-------------------------2.4.1.3.
Bahwa kemudian PPK menyampaikan ralat atas jawaban sanggahan dan menyatakan
dokumen
penawaran PT Widya Satria ternyata sudah memenuhi persyaratan teknis, karena tidak ada kesalahan dalam jadual waktu pelaksanaan dalam Dokumen Penawaran, tetapi berdasarkan evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi karena Pakta Integritas dinyatakan tidak sah;------2.4.2.
Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan sebagai berikut; -------------------------------------------------------------------2.4.2.1.
Bahwa dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Jo. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Kepres Nomor 80 Tahun 2003, pada Pasal 1 angka 21, yang dimaksud Pakta Integitas adalah surat pernyataan yang
ditandatangani
oleh
Komitmen/panitia pengadaan/Unit
Pejabat
Pembuat
pengadaan/pejabat Layanan
Pengadaan
(Procurement Unit)/ Penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;----------------2.4.2.2.
Bahwa Formulir Pakta Integritas ditetapkan dalam Lampiran I
Keputusan Presidan Nomor 80
Tahun 2003 pada Formulir 1.b. adalah format yang harus diikuti (bukan contoh) dan merupakan satu kesatuan dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003. Berbeda dengan Pasal 53, ayat (1) Ketentuan lebih lanjut secara rinci mengenai tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah beserta contoh formulir isian dalam rangka pengadaan barang/jasa
pemerintah,
ditetapkan
dalam
Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden ini, jadi apabila tidak mengikuti format dalam Keppres berarti merubah Keppres; ------------------
halaman 82 dari 94
2.4.2.3.
Bahwa
formulir
Pakta
menunjukkan
Pengguna
Panitia/Pejabat Barang/Jasa
Integritas
Pengadaan
Barang/Jasa, dan
menandatangani
tersebut
secara
Penyedia bersama
untuk berikrar sebagaimana yang disebutkan pada angka 1, 2, 3, dan 4
pada formulir Pakta
Integritas dalam satu form yang sama bukan berbeda-beda; ------------------------------------------2.4.2.4.
Bahwa
dalam
Pekerjaan
lampiran
Umum
Peraturan
Nomor:
Menteri
43/PRT/M/2007,
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Jasa
Konstruksi, jelas pada Lampiran formulir Pakta Integritas di bawahnya tertulis KETERANGAN : ditandatangani bersama oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Seluruh Panitia Pengadaan, dan Seluruh Penyedia Jasa; -------------------------------2.4.2.5.
Bahwa hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hermawan Kaeni, Anggota Tim Perumus Keppres 80/2003, Perpres 8/2006 dan Perpres eProc. BAPPENAS, Anggota Pendiri Indonesia Procurement Watch, Sekretaris Umum Asosiasi Ahli Pengadaan Indonesia, Instruktur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
Konsultan Ahli
Pengadaan Komisi Pemberatasan Korupsi, bahwa; FAKTA INTEGRITAS “Adalah surat pernyataan bersama yg menolak KKN, dan memberikan informasi dengan benar, Ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa 2.4.2.6.
Bahwa sesuai pula dengan penjelasan Ir. H. Daniyal Daraba, M.S., Kepala Bidang Tata Bangunan Dan Lingkungan Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa Pakta Integritas merupakan ikrar bersama, sehingga harus ditandatangani bersama oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia dan Penyedia Jasa; -----------------------------------------------------halaman 83 dari 94
2.4.2.7.
Bahwa dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pengadaan
Jasa
Peborongan
Rumah
Sakit
Pendidikan Tahap II yang telah disepakati pada saat aanwijzing, pada Persyaratan Dokumen Kualifikasi angka Romawi V. Syarat Khusus, Persyataan Administrasi angka 6 halaman 48 dan angka
Romawi
VI.
Evaluasi,
Kontraktor
dinyatakan lulus kualifikasi apabila, huruf A. Penilaian Persyaratan Administrasi, angka 6 halaman 51 yang berbunyi Pakta Integritas yang telah ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa dengan mencantumkan nama perusahaan, nama
pimpinan,
tanda
tangan,
serta
cap
perusahaan;---------------------------------------------2.4.2.8.
Bahwa Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pengadaan Pembangunan Rumah Sakit Tahap II, telah menyiapkan fomulir Pakta Integritas yang sudah ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan yang di stempel basah, dan Pakta Integritas ini diberikan kepada setiap rekanan yang mendaftar untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan di stempel,
kemudian
dimasukkan
dan
dijilid
bersama dengan dokumen penawaran lainnya, dan dikembalikan pada saat pemasukan dokumen penawaran; ---------------------------------------------2.4.2.9.
Bahwa pada saat evaluasi dokumen administrasi PT. Widya Satria, Panitia menemukan formulir Pakta Integritas yang dimasukan oleh PT. Widya Satria tidak memenuhi syarat karena tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia;----------------------------------------------
2.4.2.10.
Bahwa pengakuan PT. Widya Satria pada angka 3 huruf D, halaman 29 Salinan LHPL menyebutkan Pakta
Integritas
yang
diajukan
telah
ditandatangani oleh PPK dan Panitia adalah tidak
halaman 84 dari 94
benar dan tidak didukung oleh fakta, sedangkan Pakta Integritas yang dimasukkan oleh perusahaan lain telah sesuai dengan dokumen standar;---------2.4.3.
Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut; --------------2.4.3.1.
Bahwa dalam proses Sanggahan, Terlapor II seharusnya
menjawab
substansi
Sanggahan
berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap dokumen penawaran; ----------------------2.4.3.2.
Bahwa LKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa tender telah menyampaikan pendapatnya yang menyatakan “bilamana peserta tender sudah menandatangani Pakta Integritas di awal proses pelelangan berarti sudah berikrar untuk tidak KKN pada proses tender, dan sesuai dengan pasal 1 ayat 21 Keppres No. 80 Tahun 2003”;----------------------------------------------------
2.4.3.3.
Bahwa dalam dokumen penawarannya, PT Widya Satria telah melampirkan Pakta Integritas yang telah ditanda tangani dan diberi stempel oleh pimpinan perusahaan yang sah; ----------------------
2.4.4.
Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut;--------------------2.4.4.1.
Bahwa Pasal 1 ayat 21 Keppres No. 80 Tahun 2003 menyatakan Pakta Integritas yaitu surat pernyataan yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
2.4.4.2.
Bahwa tidak ada peraturan yang menyatakan Pakta Integritas yang belum ditandatangani oleh Panitia apabila disampaikan dalam dokumen penawaran
peserta
tender
dianggap
tidak
memenuhi persyaratan; -------------------------------2.4.4.3.
Bahwa PT Widya Satria telah menyampaikan dokumen
Pakta
Integritas
yang
telah
ditandatangani oleh Direksi perusahaan dan telah dibubuhi cap perusahaan, yang artinya PT Widya Satria sebagai peserta tender telah berikrar dan halaman 85 dari 94
menyatakan akan mencegah dan tidak akan melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan tender ini; -----------------------2.4.5.
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan, Terlapor II sengaja menggugurkan PT Widya Satria dengan alasan yang mengada-ada karena tidak ada peraturan yang menyatakan Pakta Integritas yang belum ditandatangani oleh Panitia apabila disampaikan dalam dokumen penawaran peserta tender dianggap tidak memenuhi persyaratan; ----------------------
2.5.
Tentang Pengumuman Pemenang Tender;-------------------------------------2.5.1.
Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------2.5.1.1.
Bahwa berdasarkan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003, Bab II.A.1.j disebutkan “Pemenang lelang diumumkan
dan
diberitahukan
oleh
panitia/pejabat pengadaan kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia barang/jasa dari pejabat berwenang”; -----------------------------2.5.1.2.
Bahwa
hanya
3
(tiga)
perusahaan
yang
menyampaikan Sanggahan yaitu PT Waskita Karya (Persero), PT Jaya Konstruksi MP, Tbk., dan PT Widya Satria dan beberapa peserta tender lain tidak mengajukan Sanggahan karena tidak mengetahui hasil tender;------------------------------2.5.2.
Bahwa
dalam
pembelaannya,
Terlapor
II
menyatakan
Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang oleh Terlapor II berdasarkan Surat Penetapan pemenang Lelang dari Menteri, telah ditempel pada Papan Pengumuman dan disampaikan kepada peserta lelang melalui fax dengan Surat Nomor: 75/H4LK.13/PJB-UH/ V/09, tanggal 11 Mei 2009; -----------------------2.5.3.
Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: --------------2.5.3.1.
Bahwa berdasarkan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003, Bab II.A.1.i.6) menyebutkan Pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapan berdasarkan usulan Panitia/pejabat pengadaan melalui pengguna barang/jasa. Pejabat
halaman 86 dari 94
yang berwenang segera menetapkan pemenang lelang
dan
mengeluarkan
surat
penetapan
penyedia barang/jasa, serta menyampaikannya kepada Panitia/Pejabat; 2.5.3.2.
Bahwa berdasarkan Pasal 26 Keppres 80 Tahun 2003, maka yang berhak menetapkan pemenang penyedia barang/jasa pada Tender Tahap II adalah Menteri Pendidikan Nasional; ------------------------
2.5.3.3.
Bahwa Terlapor II seharusnya mengumumkan calon pemenang dipapan pengumuman dan menyampaikan pengumuman tersebut kepada seluruh peserta yang memasukkan penawaran termasuk diantaranya peserta yang gugur; ----------
2.5.4.
Bahwa Majelis Komisi menilai sebagai berikut;--------------------2.5.4.1.
Bahwa
akibat
tidak
disampaikannya
hasil
pengumuman pemenang tender kepada peserta tender
maka
banyak
peserta
tender
tidak
mengajukan Sanggahan karena tidak mengetahui siapa pemenang dari tender a quo; ------------------2.5.4.2.
Bahwa dalam hal ini Terlapor II sengaja telah menghilangkan kesempatan peserta tender untuk mengajukan
Sanggahan
dan
memperoleh
penjelasan mengenai alasan gugur dalam proses evaluasi; ------------------------------------------------2.5.5.
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor II telah melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat dengan cara menghilangkan kesempatan para peserta tender untuk melakukan sanggahan dan tindakan Terlapor II tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003;------------
3.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut;------------------3.1.
Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----------------------------------------
halaman 87 dari 94
3.2.
Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----------------------------------------3.2.1.
Pelaku Usaha; -----------------------------------------------------------3.2.1.1.
Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1
angka 5 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan
badan
hukum
yang
didirikan
dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun
bersama-sama
melalui
perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----------------------3.2.1.2.
Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I yang merupakan peserta
dan
menjadi
pemenang
Tender
Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital)
Tahap
II
Universitas
Hasanuddin
Makassar Tahun Anggaran 2009; -------------------3.2.1.3.
Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah terpenuhi; ------------------------
3.2.2.
Pihak lain;----------------------------------------------------------------3.2.2.1.
Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;--------------------------------------------------
3.2.2.2.
Bahwa Terlapor II adalah pihak lain yang terlibat langsung
dalam
pelaksanaan
Tender
Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital)
Tahap
II
Universitas
Hasanuddin
Makassar Tahun Anggaran 2009; --------------------
halaman 88 dari 94
3.2.2.3.
Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi;-----------------------------------------------
3.2.3.
Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; ----------------------------------------3.2.3.1.
Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam
upaya
memenangkan
peserta
tender
tertentu; -------------------------------------------------3.2.3.2.
Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat
terjadi
persekongkolan
dalam
tiga
horizontal,
bentuk,
yaitu
persekongkolan
vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -------------------------------3.2.3.3.
Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; ----------------
3.2.3.4.
Bahwa dalam perkara ini terdapat persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor II dengan Terlapor I dalam bentuk: -----------------------------a.
Terlapor II memenangkan Terlapor I yang merupakan
halaman 89 dari 94
peserta
dengan
urutan
penawaran ke-6 terendah dari 9 peserta dan Terlapor I menawarkan harga jauh lebih tinggi
dibanding
sehingga
tindakan
tindakan
inefisiensi
penawar
terendah,
tersebut
merupakan
yang
berpotensi
mengakibatkan kerugian Negara; ------------b.
Terlapor II sengaja menggunakan alasan jangka waktu pelaksanaan yang melebihi persyaratan
untuk
menggugurkan
PT
Waskita Karya (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero); --------------------------------c.
Terlapor II melakukan evaluasi pengalaman pekerjaan yang tidak memiliki dasar hukum dalam penerapannya dan mengakibatkan gugurnya PT Wijaya Karya (Persero) dan PT
Jaya
Konstruksi
MP
yang
nilai
penawarannya lebih kompetitif dibanding dengan penawaran Terlapor I; ----------------d.
Terlapor II sengaja menggugurkan PT Widya Satria dengan alasan yang mengadaada karena tidak ada peraturan yang menyatakan Pakta Integritas yang belum ditandatangani
oleh
Panitia
apabila
disampaikan dalam dokumen penawaran peserta tender dianggap tidak memenuhi persyaratan; -------------------------------------e.
Terlapor
II
telah
melakukan
praktek
persaingan usaha tidak sehat dengan cara menghilangkan kesempatan para peserta tender untuk melakukan sanggahan dan tindakan Terlapor II tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; -----------------3.2.3.5.
Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan vertikal terpenuhi. -------------------------------------
3.2.4.
Persaingan usaha tidak sehat;-------------------------------------------
halaman 90 dari 94
3.2.4.1.
Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan
antara
menjalankan
pelaku
kegiatan
usaha
produksi
dalam
dan
atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;----------------------3.2.4.2.
Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II sebagaimana diuraikan pada butir 1.2.1 sampai dengan butir 1.2.3 Bagian Tentang Hukum merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan menghilangkan kesempatan beberapa peserta tender untuk memenangkan tender;------------------
3.2.4.3.
Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; ---------------------------------
4.
Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan halhal di bawah ini:----------------------------------------------------------------------------------4.1.
Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------4.1.1.
Tentang Pekerjaan Kompleks; ----------------------------------------4.1.1.1.
Bahwa
Terlapor
II
menyatakan
Tender
Pembangunan RS Pendidikan Tahap II sebagai pekerjaan yang kompleks karena nilai proyek di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);--------------------------------------------------4.1.1.2.
Bahwa dalam pelaksanaan proses tender, tidak sepenuhnya melaksanakan prosedur pengadaan barang
dan
jasa
yang
bersifat
kompleks
sebagaimana diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003; ----------------------------------------------------4.1.2.
Tentang Selisih Harga Penawaran; -----------------------------------4.1.2.1.
Bahwa terdapat selisih harga penawaran yang cukup signifikan antara Terlapor I sebagai pemenang tender dengan penawar terendah yaitu PT
Waskita
halaman 91 dari 94
Karya
(Persero)
sebesar
Rp. 10.694.992.000,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan penawar terendah kedua yaitu PT Wijaya Karya (Persero) sebesar Rp 6.964.992.000 (enam milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ; -------------------4.1.2.2.
Bahwa akibat proses evaluasi yang salah oleh Terlapor II, terdapat potensi kerugian negara sebagaimana diuraikan pada butir 2.1.6. Bagian Tentang Hukum;----------------------------------------
4.1.3.
Tentang Tindakan Terlapor II: ----------------------------------------4.1.3.1.
Bahwa tindakan Terlapor II yang memenangkan Terlapor I yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp. 10.694.992.000,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Keppres 80 Tahun 2003
yang
mengamanatkan
proses
tender
dilakukan dengan untuk memperoleh barang atau jasa yang paling kompetitif dari segi kualitas maupun harga; -----------------------------------------4.1.3.2.
Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II yang melakukan proses tender tidak sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 sebagaimana diuraikan dalam butir 2.1. sampai dengan butir 2.5. bagian Tentang Hukum merupakan perbuatan melawan hukum,
Terlapor
II
layak
dijatuhi
sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999;----------------------------4.2.
Bahwa berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Lanjutan) Tahun Anggaran 2009, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada atasan langsung sebagai pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor II sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku; ----------------------------------------------------
halaman 92 dari 94
4.3.
Bahwa terkait dengan potensi kerugian negara, maka Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku; ----------------------------------
5.
Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999; ------------------------------------------------------------
6.
Menimbang bahwa dalam menetapkan denda administrasi dalam putusan ini Komisi berpedoman pada Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; --------------------------
7.
Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ---------------------------------------------------------------------------------------------
MEMUTUSKAN 1. Menyatakan Terlapor I: PT Pembangunan Perumahan (Persero), Terlapor II: Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Universitas Hasanuddin Makassar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;---2. Menghukum Terlapor I: PT Pembangunan Perumahan (Persero) membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ------------------------------------------------3. Menghukum Terlapor II: Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Universitas Hasanuddin Makassar membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -----------------------
halaman 93 dari 94
Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec., sebagai Ketua Majelis, Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H, M.H. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal 20 Agustus 2010 oleh Majelis Komisi Pengganti yang terdiri Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec., sebagai Ketua Majelis, Prof Dr. Tresna P. Soemardi. dan Dr. Sukarmi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis dengan dibantu oleh Nuzul Qur’aini Mardiya, S.H., M.H. dan Shobi Kurnia, S.H. masing-masing sebagai Panitera.-----------------------------------------------
Ketua Majelis,
Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.
Anggota Majelis,
Anggota Majelis,
Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H, M.H.
Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
Panitera,
Nuzul Qur’aini Mardiya, S.H., M.H.
halaman 94 dari 94
Shobi Kurnia, S.H.
