KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN NOMOR : HK.330/S3.6631/96 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN NOMOR HK.330/Dj.8259/95 TENTANG UKURAN, LOKASI DAN TATA CARA PENANGKAPAN IKAN NAPOLEON WRASSE (Cheilinus undulatus Ruppell) DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN, Menimbang :
Mengingat
:
a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor HK.330/Dj.8259/95 telah ditetapkan ukuran, lokasi dan tatacara penangkapan ikan Napoleon Wrasse sebagai petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 375/Kpts/IK.250/5/95; b. bahwa untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan, perlu diadakan perubahan terhadap petunjuk pelaksanaan yang lama; 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 jo Nomor 83 Tahun 1993; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 298/M Tahun 1995; 4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 96/Kpts/OT.210/2/1994; 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 375/Kpts/IK.250/5/1995; 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 509/Kpts/IK.120/7/1995; M E M U TU S K A N :
Menetapkan
:
UKURAN, LOKASI DAN TATA CARA PENANGKAPAN IKAN NAPOLEON WRASSE (Cheilinus undulatus Ruppell) Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a.
Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan Ikan Napoleon Wrasse dengan menggunakan sebuah kapal tidak bermotor, atau bermotor luar, atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) Gross Ton (GT), dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK), dan menggunakan alat penangkap ikan dan atau bahan yang tidak merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya;
b.
Ikan Napoleon Wrasse adalah ikan dengan nama ilmiah Cheilinus undulatus Ruppell seperti gambar dalam Lampiran 1 Keputusan ini;
c.
Perusahaan Pengumpul Lokal adalah Perusahaan Perikanan atau koperasi yang telah memperoleh Izin Usaha Pengumpul Lokal yang kegiatan usahanya menampung Ikan Napoleon Wrasse hasil penangkapan Nelayan Tradisional dengan pola kemitraan dan dapat membudiayakannya yang hasilnya untuk diperjual belikan di dalam negeri;
d.
Perusahaan Pengumpul Ekspor adalah Perusahaan Perikanan atau Koperasi yang telah memperoleh Izin Usaha Pengumpul Ekspor yang kegiatan usahanya mengumpulkan ikan Napoleon Wrasse yang berasal dari Perusahaan Pengumpul Lokal dan atau Nelayan Tradisional dan harus membudidayakannya yang hasilnya untuk di ekspor;
e.
Pembudidayaan Ikan Napoleon Wrasse adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau mengembangkan/membiakkan dalam satu wadah/sarana pembudidayaan pada jangka waktu tertentu dengan cara memberikan perlakuan tertentu sehingga mencapai ukuran konsumsi dan memanen hasilnya;
f.
Surat Keterangan Penangkapan atau Pembudidayaan (SKPP) adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II/Kotamadya atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini, yang menerangkan bahwa Ikan Napoleon Wrasse yang diperjual-belikan berasal dari hasil penangkapan Nelayan Tradisional atau hasil pembudidayaan. Pasal 2
Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse hanya boleh dilakukan oleh : a. Peneliti, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan serta ilmu pengetahuan dan pengembangan pembudidayaannya; dan b.
Nelayan Tradisional. Pasal 3
(1)
Pengumpulan Ikan Napoleon Wrasse hanya boleh dilakukan oleh Perusahaan Pengumpul.
(2)
Perusahaan Pengumpul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas : a. Perusahaan Pengumpul Lokal ; dan b.
Perusahaan Pengumpul Ekspor. Pasal 4
(1)
Untuk dapat melakukan penangkapan Ikan Napoleon Wrasse sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 : a. Peneliti harus memiliki izin penelitian, b. Nelayan tradisional harus memiliki izin penangkapan dan dilaksanakan dengan Pola Kemitraan.
(2)
Izin Penangkapan bagi Peneliti sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 a diberikan oleh Direktur Jenderal Perikanan.
(3)
Izin Penangkapan bagi Nelayan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 b, diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk.
(4)
Dalam Izin Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditentukan daerah penangkapan (fishing ground) dengan memperhatikan daya dukung sumberdaya ikan dan lingkungannya.
Pasal 5 Ikan Napoleon Wrasse yang tertangkap dan boleh diperjual-belikan baik di dalam negeri maupun keluar Wilayah Republik Indonesia harus berukuran 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kilogram. Pasal 6 Ikan Napoleon Wrasse yang tertangkap berukuran lebih dari 3 (tiga) kilogram atau kurang dari 1 (satu) kilogram harus dibudidayakan di dalam negeri dan atau dilepas kembali ke alam. Pasal 7 (1)
Ikan Napoleon Wrasse hasil penangkapan atau pembudidayaan untuk dapat diperjual-belikan di dalam negeri harus dilengkapi dengan SKPP.
(2)
Ikan Napoleon Wrasse yang dikeluarkan dari Wilayah Republik Indonesia harus memperoleh Rekomendasi Pengeluaran yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Keputusan ini.
(3)
Rekomendasi Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan setelah pemohon melampirkan rekomendasi pengeluaran dari Propinsi Daerah Tingkat I setempat yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Keputusan ini Pasal 8
Nelayan Tradisional hanya dapat menangkap Ikan Napoleon Wrasse dengan menggunakan pancing, bubu, gill net. Pasal 9 Dalam hal Nelayan Tradisional melakukan kemitraan usaha, Nelayan Tradisional harus menjual Ikan Napoleon Wrasse hasil penangkapannya kepada Perusahaan Pengumpul mitra usahanya. Pasal 10 (1)
Perusahaan Pengumpul Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) a diharuskan memiliki Izin Usaha Pengumpul Lokal yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuk.
(2)
Perusahaan Pengumpul Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) b diharuskan memiliki Izin Usaha Pengumpul Ekspor yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perikanan, setelah memperoleh Rekomendasi Pengumpulan dan Pembudidayaan dari Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I setempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Keputusan ini.
(3)
Rekomendasi Pengumpulan dan Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat penunjukan lokasi yang tepat dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek pengendalian setelah mendengar pertimbangan instansi terkait.
Pasal 11 (1)
Perusahaan Pengumpul Ekspor diwajibkan melakukan Pembudidayaan Ikan Napoleon Wrasse di lokasi pengumpulan yang telah ditetapkan dengan menyediakan sarana pembudidayaan dan tenaga yang berpengalaman dalam pembudidayaan ikan.
(2)
Perusahaan Pengumpul Lokal dapat melakukan Pembudidayaan Ikan Napoleon Wrasse di lokasi pengumpulan yang telah ditetapkan dengan menyediakan sarana pembudidayaan dan tenaga yang berpengalaman dalam pembudidayaan ikan. Pasal 12
(1)
Dalam melakukan Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perusahaan Pengumpul Lokal diwajibkan memiliki Izin Usaha Pembudidayaan yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II/Kotamadya setempat.
(2)
Dalam melakukan Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perusahaan Pengumpul Ekspor diwajibkan memiliki Izin Usaha Pembudidayaan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perikanan, setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I setempat. Pasal 13
Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini dilakukan melalui tahap-tahap : a. Untuk Daerah Tingkat II/Kotamadya, oleh petugas Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II/Kotamadya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II/Kotamadya setempat; b. Untuk Daerah Tingkat I, dilakukan oleh petugas Dinas Perikanan Daerah Tingkat I yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I setempat; c. Untuk Tingkat Pusat dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perikanan; dengan cara bekerjasama dengan instansi terkait. Pasal 14 Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I wajib menyampaikan laporan setiap (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Perikanan mengenai :
3
a. Jumlah Izin Penangkapan yang dikeluarkan dan lokasi penangkapan; b. Jumlah Izin Usaha Pengumpul Lokal dan Izin Usaha Pembudidayaan yang dikeluarkan dan lokasi usaha; c. Jumlah SKPP yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II/Kotamadya dalam wilayah kerjanya;
d. Jumlah produksi (penangkapan dan budidaya); e. Pelabuhan ekspor; dengan berpedoman pada formulir laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Keputusan ini. Pasal 15 Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan HK.330/Dj.8259/95 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Direktur
Jenderal
Perikanan
Pasal 16 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 juli 1996 DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
FX. MURDJIJO
Nomor
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN NOMOR : HK.330/S3.6631/96 TANGGAL : 4 Juli 1996
NOMOR LAMPIRAN
JUDUL LAMPIRAN
HALAMAN
1
GAMBAR IKAN NAPOLEON WRASSE
2
SURAT KETERANGAN PENANGKAPAN ATAU PEMBUDIDAYAAN (SKPP) IKAN NAPOLEON WRASSE
3
REKOMENDASI PENGELUARAN IKAN NAPOLEON WRASSE DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
4
REKOMENDASI PENGELUARAN IKAN NAPOLEON WRASSE DARI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
5
REKOMENDASI PENGUMPULAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN NAPOLEON WRASSE
6
LAPORAN PENANGKAPAN, PENGUMPULAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN NAPOLEON WRASSE
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
FX. MURDJIJO
LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN NOMOR : HK.330/S3.6631/96 TANGGAL : 4 JULI 1996
GAMBAR IKAN NAPOLEON WRASSE
KETERANGAN: Phylum Class Ordo Family Genus Species
: : : : :
Chordata Pisces : Percomorphi Labridae Cheilinus Cheilinus undulatus Rüppell
LAMPIRAN 2 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor : ..................................... Tanggal : .....................................
DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II / KOTAMADYA *)
.................................................... Alamat : ..........................................................................................
SURAT KETERANGAN PENANGKAPAN ATAU PEMBUDIDAYAAN (SKPP) IKAN NAPOLEON WRASSE NOMOR TANGGAL Setelah
meneliti
: .................................................................................. : .................................................................................. surat
permohonan
dari
Perusahaan/Perorangan
*)
................................. Nomor.................................tanggal.............................. dan sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan oleh petugas pemeriksa pada tanggal...................., dengan ini Kepala
Dinas
Perikanan
Kabupaten
Daerah
Tingkat
II/
Kotamadya
....................................................... menerangkan bahwa : 1. Ikan Napoleon Wrasse sebagaimana tersebut di atas ini berasal dari : a. Hasil Penangkapan Nelayan Tradisional : 1). Nama
: ...................................................
2). Alamat
: ...................................................
3). Ijin Penangkapan
: Nomor..............tanggal.................
4). Alat penangkap yang digunakan
: bubu/pancing/gill *)
b. Hasil pembudidayaan : 1). Nama perusahaan/perorangan *) 2). Alamat
: ...................................................
: ...................................................
3). Ijin Usaha Perikanan
: Nomor..............tanggal.................
4). Nama penanggung jawab
: ...................................................
2. Ikan Napoleon Wrasse yang diperjual-belikan ..................ekor atau ..............kg, dengan rincian : Ukuran per ekor
Jumlah
Berat total
Keterangan
(ekor)
(Kg)
(**)
1,00 - 1,50 kg
.............
........................
1,60 - 2,00 kg
.............
........................
2,01 - 2,50 kg
.............
........................
2,51 - 3,00 kg
.............
........................
Jumlah
..............
.........................
Demikian Surat Keterangan Penangkapan atau Pembudidayaan (SKPP) ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II / Kotamadya *) .......................................
......................................... Tembusan Yth : 1. Direktur Jenderal Perikanan; 2. Gubernur KDH Tk. I ............................................ 3. Bupati KDH Tk. II ............................................... 4. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Dati I .................... Keterangan : *)
Coret yang tidak perlu
**) Hasil Penangkapan atau Pembudidayaan
LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN NOMOR : TANGGAL : REKOMENDASI PENGELUARAN IKAN NAPOLEON WRASSE DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : TANGGAL : Setelah memperhatikan surat permohonan dari Perusahaan/Perorangan *) .......................................... Nomor ................................. tanggal ........................ dan Rekomendasi Pengeluaran Ikan Napoleon Wrasse dari Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I ..................................... dengan ini Direktur Jenderal Perikanan menyetujui pengeluaran ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) dari Wilayah Republik Indonesia kepada : Perusahaan/Perorangan *) Alamat Penanggung Jawab IUP
: : : :
.............................................................................. ; .............................................................................. ; .............................................................................. ; Nomor .................................................................. ;
dengan ketentuan : 1. Jumlah kuota 2. Ukuran 3. Daerah Penangkapan
: ............. ekor untuk jangka waktu 6 bulan ; : 1 s/d 3 Kg per ekor ; : ............................................................................... .............................................................................. ; 4. Tempat Pengumpulan/ : ............................................................................... Pembudidayaan .............................................................................. ; 5. Pelabuhan Pengeluaran : ............................................................................. ; 6. Negara Tujuan : .............................................................................. ; 7. Mematuhi peraturan dan ketentuan ekspor yang berlaku. 8. Melaporkan realisasi ekspor setiap bulan (ada atau tidak ada realisasi) kepada Direktur Jenderal Perikanan Cq. Direktur Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil dan tembusan kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I setempat; 9. Rekomendasi ini tidak boleh digunakan oleh perusahaan lain; 10. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal .................... s/d tanggal ........................ Rekomendasi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk Pengeluaran Ikan Napoleon Wrasse dari Wilayah Republik Indonesia. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
....................................... Tembusan kepada Yth : 1. Kepala Pusat Karantina Pertanian; 2. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Dati I .................................; 3. Kepala Stasiun Karantina Ikan Bandara ................................; 4. Kepala Inspeksi Bea dan Cukai Bandara ................................. 5. Kepala Pelabuhan Keterangan : *) Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN 4 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor : Tanggal : REKOMENDASI PENGELUARAN IKAN NAPOLEON WRASSE DARI PROPINSI DAERAH TINGKAT I................................ NOMOR : TANGGAL : Setelah memperhatikan surat permohonan dari Perusahaan/Perorangan *) ........................................... Nomor..................... tanggal................... dengan ini Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I ....................................... memberikan Rekomendasi Pengeluaran Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) dari Propinsi Daerah Tingkat I ............................................ kepada : - Nama Perusahaan/Perorangan *) : ................................................................... ; - Alamat : ................................................................... ; - Penanggung Jawab : ..................................................................... ; - IUP : Nomor .......................................................... ; dengan ketentuan : 1. Jumlah kuota : ...................... ekor untuk 6 bulan pengeluaran ; 2. Ukuran : 1 s/d 3 Kg per ekor ; 3. Daerah Penangkapan : ................................................................... ; 4. Tempat Pengumpulan/ : ..................................................................... Pembudidayaan ................................................................... ; 5. Pelabuhan Pengeluaran : ................................................................... ; 6. Negara Tujuan : ................................................................... ; 7. Setiap hasil penangkapan atau pembudidayaan Ikan Napoleon Wrasse yang akan diperjualbelikan wajib dilengkapi dengan : a. Surat Keterangan Penangkapan atau Pembudidayaan (SKPP) yang dikeluarkan Dinas Perikanan Daerah Tingkat II ; b. Sertifikat Mutu Ekspor dari Dinas Perikanan Daerah Tingkat I .......................... ; 8. Mematuhi peraturan dan ketentuan ekspor yang berlaku ; 9. Melaporkan realisasi ekspor setiap bulan (ada atau tidak ada realisasi) kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I ...............................................; 10. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal .....................s/d tanggal ......................... Rekomendasi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Rekomendasi Pengeluaran Ikan Napoleon Wrasse dari Wilayah Republik Indonesia dari Direktur Jenderal Perikanan. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I ....................
.......................................
Tembusan Yth : 1. Direktur Jenderal Perikanan; 2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Industri dan Perdagangan, Propinsi ..................; 3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kodya Dati II .................................................; 4. Kepala Kantor Departemen Industri dan Perdagangan, Kabupaten/Kodya.................; Keterangan : *) Coret yang tidak perlu
LAMPIRAN 5 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Nomor : ..................................... Tanggal : ..................................... REKOMENDASI PENGUMPULAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN NAPOLEON WRASSE NOMOR TANGGAL
: :
Setelah meneliti surat permohonan dari Perusahaan/Perorangan *) .................................................. Nomor ..................................... tanggal ...................................... dan setelah memperhatikan aspek lingkungan dan pengendalian : - bebas pencemaran ; - tidak mengganggu alur pelayaran ; - sesuai peruntukan ; - daya dukung sumber ; - mudah dijangkau , dengan ini Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I ................................. : 1. Memberikan Rekomendasi Pengumpulan dan Pembudidayaan Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus Rüppell) kepada : - Nama Perusahaan/Perorangan *)
: ........................................................... ;
- Alamat
: ........................................................... ;
- Penanggung Jawab
: ........................................................... ;
- IUP
: Nomor ..................................................
2. Menetapkan lokasi Pengumpulan atau Pembudidayaan Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus Rüppell) sebagai berikut : - Koordinat
: ........................................................... ;
- Desa
: ........................................................... ;
- Kecamatan
: ........................................................... ;
- Kabupaten DATI II/Kotamadya *)
: .............................................................
Rekomendasi ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Ijin Usaha Pengumpulan Ikan Napoleon Wrasse dari Direktur Jenderal Perikanan. KEPALA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I ........................
....................................... Keterangan : *) Coret yang tidak perlu
