PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG Menimbang :
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
Mengingat
Undang- undang nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Oraganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERRATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung ; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta perangkat Daerah Otonomyang lain sebagai Badan eksekutif Daerah. 3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Buapti Klungkung: 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan Legislatif Daerah. 5. Sekretariat DPRD selanjutnya disebut Sekretariat Dewan adalah unsur staf pelayanan DPRD. 6. Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Keuangan Kecamatan Dan Kelurahan 7. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah. 8. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah. 9. Badan/kantor adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat. 10. Cabang dinas adalah unsur pelaksanaan pemerintah Kanbupaten yang melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabdan kewenangan dinas yang bersangkutan. 11. Unit pelaksana teknis dinas adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan mengenai urusan tertentu yang selanjutnya disebut UPTD. 12. Desentaralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada pemerintah otonom dalam kerangka negara Keasatuan Republik Indonesia. 13. Tusag Pembantuan adalah penugasan dari pemrintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung yang meliputi: 1. Sekretariat Daerah 2. Dinas-dinas Daerah, terdiri dari: 2.1 Dinas Pekerjaan umum
3.
4. 5. 6.
2.2 Dinas Kesehatan 2.3 Dinas Pendidikan 2.4 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2.5 Dinas Pertanian dan Perkebunan 2.6 Dinas Perternakan, Perikanan dan Kelautan. 2.7 Dinas Perhubungan 2.8 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.9 Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup 2.10 Dinas Pertanahan. 2.11 Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil 2.12 Dinas Keperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Lembaga Teknis Daerah terdiri dari: 3.1 Badan 3.1.1 Badan Perencanaan Pembangunan 3.1.2 Badan Pendapatan 3.1.3 Badan Pengawasan 3.2 Kantor 3.2.1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat 3.2.2 Kantor Perlindungan dan Ketertiban Masyarakat; 3.2.3 Kantor informasi dan Komunikasi. Sekretariat Dewan Kecamatan Kelurahan BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Sekretaiat Daerah Pasal 3
(1) Sekretaiat Daerah berkedudukan sebagai unsur staf Pemerintah Daerah (2) Sekretaiat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tata laksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Kabupaten. (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretaiat Daerah mempunyai fungsi: a. Pengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten b. Penyelenggaraan administrasi pemerintah c. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Keuangan, Prasrana dan Sarana Pemerintah Daerah Kabupaten; d. Pelaksanann tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
Bagian Kedua Dinas Daerah Pasal 4 (1) Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah (2) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Dalam rangka pelaksanaan tugas Desentaralisasi. (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya (4) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk cabang dinas ,unit pelaksana teknis dinas sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Cabang dinas dan unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat; (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Bagian Ketiga Lembaga Teknis Daerah Pasal 5 (1)
Lembaga Teknis Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidangnya (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Perintahan Daerah (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Bagian Keempat Sekretariat DPRD Pasal 6 (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur terhadap DPRD (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD Kabupaten
(3)
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi: a. Fasilitas Rapat anggota DPRD b. Pelaksanaan urusan runah tangga dan perjalnan dinas anggota DPRD c. Pengelolaan ketatausahaan (4) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Bagian Kelima Kecamtan Pasal 7 Kecamtan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. Pasal 8 Camat mempunyai tugas memimpin Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan. Pasal 9 Untuk menyelenggrakan tugas tersebut pada pasal 8 camat mempunyai fingsi melaksanakan sebagaian Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Bagian Keenam Kelurahan Pasal 10 Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah. Pasal 11 Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, di Kelurahan. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas pada pasal 11 Kelurahan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Sekretariat Daerah Pasal 13
Bagan Susunan Organisasi Daerah, terdiri dari : Sekretariat Daerah, membawahkan : a. Aisiten I Bidang Pemerintahan, membawahkan : 1. Bagian Pemerintahan membawahkan: 1.1 Sub Bagian Perangkat Pemerintahan Daerah 1.2 Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah 1.3 Sub Bagian Kelembagaan Pemerintahan Desa 1.4 Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa 1.5 Sub Bagian Tugas Pembatuan. 2. Bagan hukum dan Organisasi, membawahkan; 2.1 Sub Bagian Perundag-undangan 2.2 Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum 2.3 Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah. 2.4 Sub Bagian Ketatalaksanaan. 2.5 Sub Bagian Evaluasi dan Kaji Ulang Produk Hukum Daerah. 3. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan : 3.1 Sub Bagian Pengumpulan Imformasi 3.2 Sub Bagian Pengolahan Informasi. 3.3 Sub Bagian Audio Visual 3.4 Sub Bagian Pemberitaan dan Humas 3.5 Sub Bagian keprotokolan dan Penerimaan Tamu Daerah b. Aisiten II Bidang Administrasi, membawahkan : 1. Bagian Keuangan membawahkan: 1.1 Sub Bagian Gaji dan Umum. 1.2 Sub Bagian Pembendaharaan dan Administrasi Keuangan 1.3 Sub Bagian Pembukuan dan Administrasi Tugas Pembantuan 1.4 Sub Bagian Anggaran, Perimbangan Keuangan dan Pinajam Pihak Ketiga 1.5 Sub Bagian Verifikasi. 2. Bagan Kepegawaian, membawahkan; 2.1 Sub Bagian Diklat 2.2 Sub Bagian Pengembangan Karier 2.3 Sub Bagian Mutasi. 2.4 Sub Bagian Umum. 2.5 Sub Bagian Kesejahtraan Pegawai. 3. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan : 3.1 Sub Bagian Sarana dan Prsarana 3.2 Sub Bagian Kendaraan dan Perbekalan. 3.3 Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi 3.4 Sub Bagian Kearsipan dan ATK 3.5 Sub Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Bagian Kedua Dinas Daerah Pasal 14
Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagai berikut : I. Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas : 1. Kepala membawahkan 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan; 2.1 Sub Bagian Kepegawaian 2.2 Sub Bagian Keuangan 2.3 Sub Bagian Umum 3. Sub Dinas Program, Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan; 3.1 Seksi Survey dan Penyusunan Program 3.2 Seksi penyuluhan dan bina manfaat 3.3 Seksi pemantauan pengawasan 4. Sub Dinas Pengairan, membawahkan; 4.1 Seksi Perencanaan teknis Pengairan 4.2 Seksi Pembangunan Pengairan 4.3 Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan. 5. Sub Dinas Bina Marga, membawahkan : 5.1 Seksi Teknis Jalan dan Jembatan 5.2 Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 5.3 Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6. Sub Dinas Cipta Karya, membawahkan 6.1 Seksi Pengembangan Wilayah dan Tata Bangunan 6.2 Seksi Perumahan dan Pemukiman 6.3 Seksi Penyerahan Lingkungan 7. Sub Dinas Peralatan dan Perbekalan, membawahkan : 7.1 Seksi Peralatan 7.2 Seksi Perbekalan 7.3 Seksi Perbengkelan 8. Cabang Dinas 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 10. Kelompok Jabatan Fungsional II. Dinas Kesehatan, terdiri atas : 1. Kepala membawahkan 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan; 2.1 Sub Bagian Kepegawaian 2.2 Sub Bagian Keuangan 2.3 Sub Bagian Umum 3. Sub Dinas Penyusunan Program dan Informasi Kesehatan, membawahkan; 3.1 Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data 3.2 Seksi Penyusunan Rencana dan Program Kesehatan 3.3 Seksi Evaluasi dan Pelaporan 4. Sub Dinas Pengelolaan Tenaga Kesehatan dan Perijinan, membawahkan; 4.1 Seksi Pengelolaan tenga kesehatan 4.2 Seksi Pendidikan dan pelatihan 4.3 Seksi Registrasi dan perijinan
5. Sub Dinas Bina Kesehatan masyarakat, membawahkan : 5.1 Seksi Bina Gizi Masyarakat 5.2 Seksi Bina Kesehatan Keluarga 5.3 Seksi Bina Peran Serta Masyarakat dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. 6. Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan, membawahkan 6.1 Seksi Bina pelayanan medik dasar 6.2 Seksi Bina Pelayanan Medik Rujuk 6.3 Seksi Bina Pelayanan Kesehatan Khusus 7. Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahkan : 7.1 Seksi pengamanan dan pencegahan penyakit 7.2 Seksi Pemberantasan Penyakit Menular 7.3 Seksi Penyehatan dan Pengawasan Lingkungan dan Kualitas Air 8. Cabang Dinas 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 10. Kelompok Jabatan Fungsional. III. Dinas Pendidikan, terdiri atas : 1. Kepala membawahkan: 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan; 2.1 Sub Bagian Kepegawaian 2.2 Sub Bagian Keuangan 2.3 Sub Bagian Umum 3. Sub Dinas TK, SD, SLTP dan SLB, membawahkan; 3.1 Seksi kurikulum dan sistem pengujan TK, SD, SLTP dan SLB 3.2 Seksi Manajemen Sekolah TK, SD, SLTP dan SLB 3.3 Seksi Kesiswaan dan Orang Tua Siswa TK, SD, SLTP dan SLB 4. Sub Dinas SMU dan SMK, membawahkan; 4.1 Seksi kurikulum dan sistem pengujan SMU/SMK 4.2 Seksi Manajemen Sekolah SMU/SMK 4.3 Seksi Kesiswaan dan Orang Tua Siswa SMU/SMK. 5. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga dan ketrampilan, membawahkan : 5.1 Seksi Pendidikan Luar Sekolah. 5.2 Seksi Olah Raga 5.3 Seksi Ketrampilan. 6. Sub Dinas Tenaga Pendidikan , membawahkan 6.1 Seksi Pengembangan profesi 6.2 Seksi Mutasi dan Promosi 6.3 Seksi Bina Kesejahteraan 7. Sub Dinas Gedung an sarana , membawahkan : 7.1 Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung dan sarana sekolah 7.2 Seksi Perbukuan dan Peralatan sekolah 7.3 Seksi Pembinaan Perpustakaan sekolah 8. Cabang Dinas 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
10. Kelompok Jabatan Fungsional. IV. Dinas Kebudayaan dan pariwisata, terdiri atas : 1. Kepala membawahkan: 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan; 2.1 Sub Bagian Kepegawaian 2.2 Sub Bagian Keuangan 2.3 Sub Bagian Umum 3. Sub Dinas Bina Budaya, membawahkan; 3.1 Seksi Museum, Sejarah dan Kepurbakalaan. 3.2 Seksi Kelembagaan. 3.3 Seksi Pelestarian Budaya. 4. Sub Dinas Bina Seni, membawahkan; 4.1 Seksi Seni Rupa dan Kriteria. 4.2 Seksi gamelan dan Musik. 4.3 Seksi Tari dan Teater. 5. Sub bagian Dinas Obyek Wisata, membawahkan : 5.1 Seksi Pengelolaan Obyek. 5.2 Seksi perlindungan dan Pelestarian. 5.3 Seksi Peran Serta masyarakat. 6. Sub Dinas Pelayanan Perizinan, membawahkan 6.1 Seksi Hotel dan Restoran. 6.2 Seksi Keramaian, Rekreasi dan Hiburan. 6.3 Seksi Perjalanan dan pramuwisata 7. Sub Dinas Promosi pariwisata, membawahkan : 7.1 Seksi Media Cetak dan Elektronik. 7.2 Seksi Pementasan Seni dan Budaya. 7.3 Seksi Penyuluhan dan Kontak Personal 8. Cabang Dinas 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 10. Kelompok Jabatan Fungsional V. Dinas Pertanian dan Perkebunan, terdiri atas : 1. Kepala, membawahkan: 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan; 2.1 Sub Bagian Kepegawaian 2.2 Sub Bagian Keuangan 2.3 Sub Bagian Umum 3. Sub Dinas Pengembangan sarana dan Prasarana, membawahkan; 3.1 Seksi Pengelolaan Lahan dan tataguna Air. 3.2 Seksi Alat dan Mesin. 3.3 Seksi saprodi dan Permodalan. 4. Sub Dinas Bina produksi, membawahkan; 4.1 Seksi Benih/bibit dan Bahan Tanaman. 4.2 Seksi Pengembangan Produksi tanaman pangan. 4.3 Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan. 5. Sub Dinas Perlindungan tanaman, membawahkan :
5.1
Seksi Pengkajian Iklim, Monitoring Prakiraan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman 5.2 Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Pestisida. 5.3 Seksi Pengawasan dan Pengembangan Pertanian Akrab Lingkungan. 6. Sub Dinas Pengolahan Pemasaran , membawahkan: 6.1 Seksi Pembinaan mutu dan Pengolahan hasil. 6.2 Seksi Pengembangan usaha dan Perizinan. 6.3 Seksi distribusi, Pemasaran hasil dan Agrobisnis. 7. Sub Dinas Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya, membawahkan : 7.1 Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan. 7.2 Seksi Pelatihan dan Pengkajian Alih Teknologi 7.3 Seksi Penyusunan Program dan evaluasi. 8. Cabang Dinas 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 10. Kelompok Jabatan Fungsional VI. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, terdiri atas : 1. Kepala, membawahkan: 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan; 2.1 Sub Bagian Kepegawaian; 2.2 Sub Bagian Keuangan; 2.3 Sub Bagian Umum; 3. Sub Dinas Produksi, membawahkan; 3.1 Seksi Produksi Perikanan 3.2 Seksi Produksi peternakan. 3.3 Seksi Penyebaran dan Pengembangan. 4. Sub Dinas penyuluhan dan program, membawahkan; 4.1 Seksi Penyuluhan 4.2 Seksi Kelembagaan, sarana tenaga Penyuluhan. 4.3 Seksi Program. 5. Sub Dinas Pengawasan dan perlindungan, membawahkan : 5.1 Seksi Pemanfaatan sumber Daya Kelautan. 5.2 Seksi Perlindungan sumber daya Kelautan. 5.3 Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan. 6. Sub Dinas Penyakit Kesehatan, membawahkan 6.1 Seksi Pengamatan Penyakit. 6.2 Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit. 6.3 Seksi Kesehatan Masyarakat Verteriner. 7. Sub Dinas Bina Usaha, membawahkan : 7.1 Seksi Pelayanan Usaha. 7.2 Seksi Pemasaran hasil. 7.3 Seksi Pengolahan Hasil. 8. Cabang Dinas 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 10. Kelompok Jabatan Fungsional VII. Dinas Perhubungan, terdiri atas : 1. Kepala membawahkan:
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan; 2.1 Sub Bagian Kepegawaian 2.2 Sub Bagian Keuangan 2.3 Sub Bagian Umum 3. Sub Dinas Lalu Lintas Darat, membawahkan; 3.1 Seksi Pengendalian dan Operasional lalu Lintas. 3.2 Seksi Keselamatan dan Ketertiban. 3.3 Seksi manajemen dan Rekayasa lalu Lintas. 4. Sub Dinas Angkutan darat dan TErminal, membawahkan; 4.1 Seksi Jenis Ijin Angkutan. 4.2 Seksi Pengelolaan Terminal. 4.3 Seksi Angkutan Orang, barang dan khusus. 5. Sub Dinas Teknik sarana Angkutan darat 5.1 Seksi Pengujian sarana Angkutan darat. 5.2 Seksi Akreditasi dan sarana Uji. 5.3 Seksi Ijin Perbengkelan dan Teknik Kendaraan. 6. Sub Dinas Perparkiran dan Postel, membawahkan 6.1 Seksi Penetapan dan Pengelolaan Areal parkir. 6.2 Seksi Penetapan tarif. 6.3 Seksi Pelaksanaan Kewenangan dibidang Postel. 7. Sub Dinas Angkutan Laut, membawahkan : 7.1 Seksi Jenis Ijin Angkutan 7.2 Seksi Penetapan dan Pengelolaan Pelabuhan lokal. 7.3 Seksi Pengujian Sarana Angkutan Laut. 8. Cabang Dinas 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 10. Kelompok Jabatan Fungsional VIII. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas : 1. Kepala membawahkan: 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan; 2.1 Sub Bagian Kepegawaian 2.2 Sub Bagian Keuangan 2.3 Sub Bagian Umum 3. Sub Dinas Industri, membawahkan; 3.1 Seksi Diklat Keterampilan dan bantuan Modal. 3.2 Seksi fasilitas manajemen dan Kelembagaan. 3.3 Seksi Hak atas Kekayaan Intelektual dan Pengendalian Mutu. 4. Sub Dinas Perdagangan, membawahkan; 4.1 Seksi Bimbingan Teknis dan Bantuan Modal. 4.2 Seksi Fasilitas Manajemen dan Kelembagaan. 4.3 Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Alat-alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Panjang. 5. Sub Dinas Perijinan, membawahkan : 5.1 Seksi Ijin Industri. 5.2 Seksi Ijin Perdagangan, Pengundangan dan Pendaftaran Perusahaan 5.3 Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
6. Sub Dinas Promosi dan Pemasaran Produk, membawahkan 6.1 Seksi Promosi dan Pemasaran Produk. 6.2 Seksi Pemantauan Bahan kebutuhan pokok. 6.3 Seksi pemantauan harga dan Perlindungan Konsumen. 7. Sub Dinas Pembinaan Sektor Informal, membawahkan : 7.1 Seksi Pendataan Sektor Informal. 7.2 Seksi Fasilitasi manajemen dan Kelembagaan. 7.3 Seksi Lokalisasi Pedagangan dan Industri Informal. 8. Cabang Dinas 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 10. Kelompok Jabatan Fungsional IX. Dinas Kebersihan dan Lingkungan hidup, terdiri atas : 1. Kepala membawahkan: 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan; 2.1 Sub Bagian Kepegawaian 2.2 Sub Bagian Keuangan 2.3 Sub Bagian Umum 3. Sub Dinas Kebersihan, membawahkan; 3.1 Seksi Pengelolaan sampah. 3.2 Seksi Limbah cair dan tinja. 3.3 Seksi Peralatan dan Perbekalan 4. Sub Dinas Pertamanan, membawahkan; 4.1 Seksi Pengembangan Tanaman 4.2 Seksi Pemeliharaan Tanaman 4.3 Seksi Penyiapan Bahan Tanaman. 5. Sub Dinas Konservasi Tanah, membawahkan : 5.1 Seksi Penghijauan. 5.2 Seksi Teknik Konservasi. 5.3 Seksi Peningkatan Produksi hutan rakyat. 6. Sub Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahkan 6.1 Seksi Pengawasan dan Analisis Pertambangan. 6.2 Seksi Analisa mengenai dampak Lingkungan dan Perijinan. 6.3 Seksi Pelestarian Sumber Daya Alam. 7. Sub Dinas Penyuluhan dan partisipasi masyarakat, membawahkan : 7.1 Seksi Penyuluhan. 7.2 Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat. 7.3 Seksi Pelayanan Informasi. 8. Cabang Dinas 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 10. Kelompok Jabatan Fungsional X. Dinas Pertanahan, terdiri atas : 1. Kepala membawahkan: 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan; 2.1 Sub Bagian Kepegawaian 2.2 Sub Bagian Keuangan 2.3 Sub Bagian Umum
3. Sub Dinas Pengaturan dan Penguasaan tanah (Landerform), membawahkan: 3.1 Seksi Pendataan dan Penguasaan Tanah. 3.2 Seksi Bimbingan Pengendalian dan Pengusaan Tanah. 3.3 Seksi Inventarisasi dan Indentifikasi Pengusaaan tanah. 4. Sub Dinas Tata Guna tanah, membawahkan; 4.1 Seksi Pendataan dan Perencanaan TGT. 4.2 Seksi Bimbingan Mutasi dan Pengendalian TGT. 4.3 Seksi Pemantauan dan Evaluasi TGT. 5. Sub Dinas Penguuran dan Pendaftaran tanah, membawahkan : 5.1 Seksi Pendaftaran Pertaman (Konversi). 5.2 Seksi Mutasi dan Peralihan hak, Pembebanan dan Pembinaan Ppat. 5.3 Seksi Pengukuran dan Pemetaan. 6. Sub Dinas hak Atas Tanah, membawahkan 6.1 Seksi Pengurusan Hak Atas tanah Perseroan dan Badan Hukum. 6.2 Seksi Pengadaan dan penilaian tanah. 6.3 Seksi tanah Ulayat/Adat. 7. Sub Dinas penanganan Masalah dan partisipasi masyarakat, membawahkan : 7.1 Seksi Perundang-undangan dan Informasi. 7.2 Seksi Penyuluhan dan partisipasi masyarakat. 7.3 Seksi Penanganan Masalah Pertanahan dan Pengaduan masyarakat. 8. Cabang Dinas 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 10. Kelompok Jabatan Fungsional XI. Dinas Tenaga kerja Kependudukan dan catatan Sipil, terdiri atas : 1. Kepala membawahkan: 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan; 2.1 Sub Bagian Kepegawaian 2.2 Sub Bagian Keuangan 2.3 Sub Bagian Umum 3. Sub Dinas Penyuluha Pelatihan dan Kesejahteraan Penduduk, membawahkan; 3.1 Seksi Penyuluhan dan Pelatihan. 3.2 Seksi Program, Evaluasi dan Pelaporan. 3.3 Seksi Kesejahteraan Penduduk. 4. Sub Dinas tenaga Kerja, membawahkan; 4.1 Seksi Registrasi. 4.2 Seksi Penyaluran dan Penempatan. 4.3 Seksi Perlindungan Tenaga Kerja. 5. Sub Dinas catatan sipil, membawahkan : 5.1 Seksi Kelahiran dan Kematian. 5.2 Seksi perkawinan dan perceraian. 5.3 Seksi Pemeliharaan dan Perubahan Akta. 6. Sub Dinas Administrasi Kependudukan, membawahkan 6.1 Seksi Pelayanan kartu Keluarga dan KTP. 6.2 Seksi Registrasi dan Dokumen Penduduk. 6.3 Seksi Pembinaan Administrasi Kependudukan. 7. Sub Dinas Mobilitas Penduduk, membawahkan :
7.1 Seksi Pendaftaran dan Seleksi Mobilitas Penduduk. 7.2 Seksi Fasilitasi Mobilitas Penduduk. 7.3 Seksi Informasi dan Kerja sama. 8. Cabang Dinas 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 10. Kelompok Jabatan Fungsional XII. Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah kabupaten Klungkung, terdiri atas : 1. Kepala, membawahkan: 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan; 2.1 Sub Bagian Kepegawaian 2.2 Sub Bagian Keuangan 2.3 Sub Bagian Umum 3. Sub Dinas Pemberdayaan Lembaga Koperasi dan PKM, membawahkan; 3.1 Seksi Pendidikan dan Penyuluhan. 3.2 Seksi Administrasi, Manajemen Organisasi. 3.3 Seksi Pengesahan, Pengadministrasian Bh. 4. Sub Dinas Pemberdayaan Usaha Koperasi dan PKM, membawahkan; 4.1 Seksi Usaha Pertanian. 4.2 Seksi Usaha Non Pertanian. 4.3 Seksi Usaha Aneka jasa. 5. Sub Dinas fasilitasi Pembiayaan, membawahkan : 5.1 Seksi Fasilitasi Kredit Program. 5.2 Seksi fasilitasi Kemitraan. 5.3 Seksi fasilitasi Modal penyertaan. 6. Sub Dinas Simpan Pinjam, membawahkan: 6.1 Seksi Ketatalaksanaan Usaha Simpan Pinjam. 6.2 Seksi jaringan Simpan Pinjam. 6.3 Seksi pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam. 7. Sub Dinas Program data dan Informasi, membawahkan : 7.1 Seksi program. 7.2 Seksi Data dan Informasi. 7.3 Seksi Monitoring dan evaluasi (monev). 8. Cabang Dinas 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 10. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Lembaga Teknis Daerah Pasal 15 Susunan Organisasi Lembag Teknis Daerah, sebagai berikut: I. Badan Perencanaan pembangunan, terdiri atas : 1. Kepala, membawahkan: 2. Sekretaris, membawahkan; 2.1 Sub Bagian Kepegawaian
2.2 Sub Bagian Keuangan 2.3 Sub Bagian Umum 3. Bidang ekonomi, membawahkan; 3.1 Sub Bidang Pertanian. 3.2 Sub Bidang Industri jasa dan Perdagangan. 3.3 Sub Bidang Lembaga Ekonomi dan Keuangan. 4. Bidang Sosial Budaya, membawahkan: 4.1 Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan. 4.2 Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial. 4.3 Sub Bidang Seni Budaya dan pariwisata. 5. Bidang Penataan wilayah dan Prasarana, membawahkan : 5.1 Sub Bidang Tata Ruang dan Pemetaan. 5.2 Sub Bidang Prasarana. 5.3 Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 6. Bidang Statistik, Pengendalian dan Litbang, membawahkan 6.1 Sub Bidang Analisis data dan Statistik. 6.2 Sub Bidang Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan. 6.3 Sub Bidang Litbang 7. Bidang Kerjasama dan penanaman Modal, membawahkan : 7.1 Sub Bidang Kerjasama antar Lembaga Pemerintah dan swasta. 7.2 Sub Bidang Profil Penanaman Modal. 7.3 Sub Bidang perijinan Penanaman Modal. 8. Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Badan Pendapatan kabupaten Klungkung, terdiri atas : 1. Kepala, membawahkan: 2. Sekretaris, membawahkan; 2.1 Sub Bagian Kepegawaian 2.2 Sub Bagian Keuangan 2.3 Sub Bagian Umum 3. Bidang Pajak daerah, membawahkan; 3.1 Sub Bidang Pendataan Obyek daerah. 3.2 Sub Bidang Penetapan. 3.3 Sub Bidang Penagihan. 4 Bidang Retribusi daerah, membawahkan: 4.1 Sub Bidang Pendataan obyek Retribusi. 4.2 Sub Bidang tarif dan barang Kuasi. 4.3 Sub Bidang Penagihan. 5 Bidang bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, membawahkan : 5.1 Sub Bidang Bagi hasil Pajak. 5.2 Sub Bidang bagi hasil pajak dan Bukan pajak. 5.3 Sub Bidang Penagihan dan Pendataan Obyek. 6 Bidang Pendapatan Lain-laindan Pelaporan, membawahkan 6.1 Sub Bidang laba BUMD dan Pengelolaan Kekayaan daerah. 6.2 Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan. 6.3 Sub Pendapatan Lain-lain. 7 Bidang Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga, membawahkan :
7.1 Sub Bidang Penagihan dan Pendataan Obyek 7.2 Sub Bidang jasa pelayanan. 7.3 Sub Bidang Investasi. 8 Kelompok Jabatan Fungsional. 3. Badan Pengawasan Kabupaten Klungkung, terdiri atas : 1. Kepala, membawahkan: 2. Sekretaris, membawahkan; 2.1 Sub Bagian Kepegawaian 2.2 Sub Bagian Keuangan 2.3 Sub Bagian Umum 3. Bidang Pemerintahan, membawahkan; 3.1 Sub Bidang Desentralisasi. 3.2 Sub Bidang Tugas pembantuan. 3.3 Sub Bidang Pemerintahan Desa. 4. Bidang Aparatur, membawahkan: 4.1 Sub Bidang Pejabat Politik. 4.2 Sub Bidang Perangkat daerah Tingkat kabupaten.. 4.3 Sub Bidang Kecamatan dan Kelurahan. 5. Bidang Ekonomi, membawahkan : 5.1 Sub Bidang Ekonomi Produksi. 5.2 Sub Bidang pemasaran dan Perlindungan Konsumen. 5.3 Sub Bidang Lembaga Ekonomi. 6. Bidang Keuangan, Pendapatan dan Kekayaan, membawahkan 6.1 Sub Bidang Keuangan. 6.2 Sub Bidang Pendapatan. 6.3 Sub Bidang kekayaan. 7. Kesejahteraan Sosial, membawahkan : 7.1 Sub Bidang Pendidikan. 7.2 Sub Bidang Kesehatan. 7.3 Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya. 8. Kelompok Jabatan Fungsional. II. Kantor : 1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala, membawahkan : 1. Sub Bagian Tata Usaha. 2. Seksi Bina Kesatuan Bangsa. 3. Seksi Organisasi Politik, Profesi dan LSM. 4. Seksi Kepemudaan dan Pemberdayaan Perempuan. 5. Seksi Pelayanan Sosial. 6. Kelompok jabatan Fungsional 2. Kantor Perlindungan dan ketertiban masyarakat, terdiri dari Kepala, membawahkan : 1. Sub Bagian Tata Usaha. 2. Seksi Perlindungan Masyarakat. 3. Seksi Pemadaman Kebakaran. 4. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
5. Seksi Operasional satuan Pol. PP. 6. Kelompok jabatan Fungsional. 3. Kantor Informasi dan Komunikasi, terdiri dari : Kepala Kantor, membawahkan : 1. Sub Bagian Tata Usaha. 2. Seksi pemberdayaan Sistem Informasi. 3. Seksi Telematika. 4. Seksi Komukasi media. 5. Seksi Pengolahan Data/sistem Komputerisasi. Bagian Kelima Sekretariat DPRD Pasal 16 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari: Sekretaris DPRD, membawahkan: 1. Bagian Umum dan Risalah, membawahkan: 1.1. Sub Bagian Rapat dan Risalah. 1.2. Sub Bagian Perundang-undangan. 1.3. Sub Bagian Informasi dan Observasi. 1.4. Sub Bagian Arsip dan alat Tulis kantor. 1.5. Sub Bagian Pengadaan, perawatan dan pelayanan. 2. Bagian Keuangan dan Kepegawaian, membawahkan: 2.1. Sub Bagian Penyusunan Anggaran. 2.2. Sub Bagian Pembukuan. 2.3. Sub Bagian Perbendaharaan. 2.4. Sub Bagian Kedudukan Keuangan Dewan. 2.5. Sub Bagian kepegawaian dan gaji. Bagian Keenam Kecamatan Pasal 17 Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari: 1.1. Camat 1.2. Sekretariat 1.3. Seksi Pemerintahan. 1.4. Seksi Pelayanan Masyarakat. 1.5. Seksi Pengembangan Wilayah dan Prasarana. 1.6. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. Bagian Ketujuh Kelurahan
Pasal 18 Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari : 1. Lurah 2. Sekretariat. 3. Seksi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. 4. Seksi pengembangan perekonomian dan Kesejahteraan Sosial. 5. Lingkungan Bagian Kedelapan Bagan/Susunan Organisasi Pasal 19 Bagan/Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dar peraturan daerah ini. BAB V TATA KERJA Pasal 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sekretariat Daerah dipimpin oleh sekretaris daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan Administratif dibina oleh Sekretaris Daerah. Dinas, Badan, Kantor dipimpin oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kelurahan dipimpin oleh Lurah dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan koordinasi dan Pengawasan Melekat. Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahanya serta memberikan bimbingan dna petunjuk bagi pelaksanaan tugas pekerjaannya. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 21
Pembiayaan perangkat daerah dan sekretariat DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 1.
Cabang Dinas dan UPTD, dapat dibentuk menurut kebutuuhan dan yang telah ada agar disesuaikan dengan Peraturan daerah ini. 2. Untuk UPTD kesehatan dimungkinkan satu Kecamatan mempunyai satu atau lebih Puskesmas, disamping itu dapat pula dibentuk UPTD Pusat Perbekalan Kesehatan. 3. UPTDPendidikan terdiri dari sekolah-sekolah, sanggar kegiatan belajar dan perpustakaan umum. 4. UPTD Pertanian dan Perkebunan adalah Balai Benih. Pasal 23 Eselonering, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk semua unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah ini, ditetapkan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24 Pemanfaatn personil, pembiayaan, peralatan dan dokumen yang berasal dari perangkat pemerintah diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka segala Peraturan Perundangundangan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 26 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan peraturan Daerah ini dengan pennempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Klungkung. Disahkan di Semarapura pada Tanggal 12 Pebruari 2001 BUPATI KLUNGKUNG
TJOKORDA GDE NGURAH Disahkan di Semarapura pada Tanggal 12 Pebruari 2001 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG;
Drs. I DEWA GDE PURNAMA Pembina Utama madya Nip. 600001950 LEMBARAN DAERAH KAB KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2001 SERI D
