MENENGOK KEMBALI PERAN AGAMA DI RUANG PUBLIK Prof. Dr. M. Amin Abdullah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Disampaikan dalam :
SEMINAR NASIONAL
Merawat Toleransi, Demokrasi dan Pluralitas Keberagaman
(Mencari Masukan Gagasan untuk Pengembangan Kapasitas Peran FKUB) Royal Ambarrukmo Yogyakarta, 12 September 2017
MENENGOK KEMBALI PERAN AGAMA DI RUANG PUBLIK* M. Amin Abdullah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Pengantar Memperbincangkan hubungan antara “agama” dan “negara”, lebih spesifik lagi hubungan antara “politik” dan “agama” selalu timbul tenggelam sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Perbincangan tentang tema ini menghangat kembali di masyarakat luas di tanah air seusai pemilihan presiden tahun 2014. Polarisasi politik, sebagai akibat dari hasil pemilihan presiden tahun 2014 terasa hingga sekarang bahkan akan berlanjut terus sampai pemilihan presiden 2019. Di satu sisi berdiri kelompok yang cenderung terindentifikasi sebagai “nasionalis”. Sedang di sisi lain berdiri kelompok yang terindentifikasi sebagai kaum “agamis”. Kedua terminologi identifikasi ini lebih tepat dan bahkan lebih santun digunakan di tanah air Indonesia dari pada penggunaan istilah “secular” dan “religious” seperti yang umumnya digunakan dalam literatur sosiologi agama dan politik di Barat. Bukankah problem ‘nasionalis” dan “agamis” telah selesai dituntaskan ketika para pendiri bangsa, founding parents, dengan kompromi tingkat tinggi sepakat mendirikan bangsa dan negara pada tahun 1945? _____________ *Keynote speech disampaikan dalam seminar nasional “Merawat Toleransi, Demokrasi dan Pluralitas Keberagamaan: Mencari Masukan Gagasan untuk Pengembangan Kapasitas Peran FKUB”, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam (PUSHAM‐UII), Royal Ambarukmo Hatel, Yogyakarta, 12 September 2017.
1
Penyebutan kelompok “nasionalis” dan “agamis” tersebut sudah barang tentu tidak otomatis menjadi representasi objektif bangsa Indonesia secara umum. Bisa jadi, kedua kelompok tersebut sekadar menjadi bahagian kecil dari mayoritas diam. Penggunaan kedua istilah tersebut mengemuka kembali lebih disebabkan kemampuan keduanya merebut dan menguasai “ruang publik”, termasuk media sosial. Kelompok pegiat media sosial yang menamakan diri dan mengangkat panji “Saracen”, yang secara ulet menyebarkan berita bohong (hoax) sejak tahun 2015, mengkonfirmasi adanya perebutan kekeuasaan di wilayah publik oleh kedua kelompok tersebut. Ruang publik khususnya di media sosial yang dikuasi oleh generasi melineal (digital native) dipadati dan dijejali oleh berita‐berita bohong, fake news yang mengadu domba, memecah belah, memfitnah antara kelompok bangsa cepat atau lambat akan merusak dan menghancurkan persatuan and kesatuan hidup berbangsa dan bernegara jika tidak diantisipasi sedini mungkin. Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka dengan sendirinya akan mengantarkan Indonesia ke jurang proses Balkanisasi , jika para elit politik (trias politika), agama, tokoh masyarakat dan masyarakat sipil umumnya tidak mengambil langkah dan tindakan yang tepat dan mencari jalan keluar yang jitu. Karenanya, seminar untuk memperbincangkan kembali tema Merawat Toleransi, Demokrasi dan Pluralitas Keberagamaan, Mencari Masukan Gagasan untuk Pengembangan Kapasitas Peran FKUB sangat lah tepat waktunya ketika situasi kebangsaan sedang tidak begitu kondusif dengan semakin maraknya hembusan potensi intoleransi, gesekan antara kelompok keagamaan, kekerasan bernuansa agama dan diskriminasi atas nama agama semakin menguat di berbagai daerah di tanah air. Ada beberapa catatan yang perlu diungkap, direnungkan dan dipertimbangkan kembali pada saat kita hendak mencari solusi paradoks hidup berbangsa dan beragama di beberapa negara dansebagian di tanah air lebih‐lebih bagi pegiat FKUB dimanapun berada. 1. Agama, Pancasila dan Undang‐undang Dasar 1945 2. Pengembangan pemahaman fundamental virtues agama dalam negara‐bangsa 3. Waspada terhadap sumber‐sumber intoleransi keagamaan 4. Pendidikan agama di ruang publik: masyarakat, sekolah dan perguruan tinggi
2
1. Agama, Pancasila dan Undang‐undang Dasar 1945 Ada tiga fase penting yang dilalui oleh bangsa Indonesia untuk meredam politik Identitas. Politik identitas yang mengemuka belakangan ini bukannya belum pernah di alami oleh bangsa Indonesia dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya ada 3 fase yang dapat dicatat dan diingat kembali: Pertama, peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda dilakukan setelah selesai perang dunia pertama. 1 Artinya para cerdik pandai saat itu telah mengamati dan mengetahui sejarah dunia (world history) , melalui literatur yang mereka baca dalam bahasa Belanda dan Inggris tentang bagaimana pengalaman Eropa, Amerika dan Turki dalam membentuk negara modern. Mereka mempelajari secara sungguh‐sungguh bagaimana desin hubungan yang pas antara agama dan negara dalam masyarakat yang majemuk secara agama, suku, etnis, ras, bahasa, golongan, jika saja Indonesia merdeka di kelak kemudian hari. Sumpah Pemuda sebagai momen pertama yang sangat penting sebagai akar dan cikal bakal berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia 17 tahun kemudian. Kesepakatan pemuda yang membara saat itu adalah mendeklarasikan 3 tonggak penting sebagai fundasi kemerdekaan Indonesia. Pertama, territorial. Wilayah territorial Indonesia adalah seluruh kepulauan di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Disebut “Satu Nusa”. Kedua, bangsa. Kebangsaan yang mereka akui dan sepakati adalah bangsa Indonesia. “Satu bangsa”. Ketiga, bahasa. Mereka sepakat bahwa bahasa pemersatu mereka adalah bahasa Indonesia. “Satu Bahasa”. Ada dua catatan penting disini yang menggambarkan bahwa mereka, para pendiri bangsa, telah dapat mengantisipasi kerumitan yang kelak akan mereka hadapi jika tidak mereka selesaikan dan sepakati saat itu. Pertama, adalah “agama”. Mereka tidak menyebut sama sekali tentang aspek agama. Meskipun wilayah Nusantara
1Oleh Yudi Latif, fase ini disebut sebagai fase “Pembuahan”. Lihat pidato Inaugurasi sebagai anggota AIPI, 2017, h. 2‐4.
3
mayoritas beragama Islam, namun mereka tidak menuntut agar agama Islam dijadikan sebagai agama pemersatu bangsa, apalagi agama negara. Pemahaman dan insight seperti itu selain berbasis pada local wisdom yang telah mengakar berabad di kepulauan Nusantara (archipelago experience), namun juga secara tegas dan jelas menjelaskan bagaimana pengaruh bacaan literatur yang luas tentang sejarah politik di negara‐negara besar saat itu, yaitu revolusi pemikiran politik di Perancis (egalite, liberte, fraternite) dan Amerika (E Pluribus Onum; Declaration of Independence ), juga Turki yang baru merdeka 5 tahun sebelumnya (1923). Kedua unsur itu menyatu dalam benak pemikiran mereka dan sangat menginspirasi langkah strategis mereka kedepan. Bandingkan dengan Pakistan dan Malaysia, serta negara‐negara lain mayoritas berpenduduk Muslim yang lain di dunia. Kedua, adalah kesepakatan pada bahasa. Dipilihnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Jika para pendiri bangsa saat itu “ngotot” menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa yang digunakan mayoritas penduduk, maka akan dengan mudah memilih bahasa Jawa sebagai bahasa pemersatu. Namun hal itu tidak mereka lakukan. Mereka memilih bahasa rumpun Melayu, di wilayah pulau Sumatera bagian Timur, sebagai bahasa bahasa pemersatu jika kelak di kemudian hari Indonesia merdeka. Golongan mayoritas rela berkorban demi untuk mewujudkan persatuan bangsa untuk tidak menjadikan bahasa yang digunakan mayoritas penduduk sebagai bahasa pemersatu bangsa. Bandingkan dengan India, yang akhirnya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu mereka karena sulitnya memilih salah satu bahasa dari sekian banyak bahasa daerah sebagai bahasa pemersatu. Kedua, saat pembentukan Undang‐undang Dasar (Konstitusi) negara Republik Indonesia. Seperti disinggung di atas adalah kerelaan para pendiri bangsa yang mayoritas beragama Islam untuk menerima masukan dan saran dari perwakilan dari Indonesia bagian Timur yang menganut agama Kristen agar tidak mencantum 7 kata
4
[“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk‐ pemeluknya”] dalam Preambul Undang‐undang Dasar Republik Indonesia. Ini peristiwa dan dokumen sejarah yang luar biasa penting tidak saja bagi keberlangsungan hidup negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi yang lebih mendasar dan lebih sulit dilakukan di tempat lain adalah bagaimana paham keagamaan Islam tentang politik bernegara (fikh al‐siyasah) era kerajaan abad pertengahan (al‐ mulkiyyah; al‐sultaniyyah) dapat berkompromi dengan fikh al‐ siyasah baru, fikih politik era modern, yang berdasar pada Konstitusi (Dusturiyyah). Inilah capaian klimak bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam dapat menerima Pancasila dan Undang‐undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa yang mayoritas beragama Islam telah mampu menggunakan multi dan cross reference ketika menghadapi situasi baru yang harus mereka selesaikan seketika itu juga. Ada dua reference atau rujukan utama yang bertemu disitu. Pertama, adalah reference (maraji’) dalam bahasa Arab, yang besumber dari Timur Tengah, berbahasa Arab, dalam hal ini adalah khazanah intelektual dan ulama Muslim sepanjang sejarah, termasuk khazanah pemikiran Maqasid al‐Syari’ah (Fundamental Islamic Virtues). Kedua, adalah reference atau sumber bacaan para pemikir Barat yang tertulis dalam bahasa Belanda dan Inggris yang bersumber dari sejarah dunia, khususnya Eropa dan Amerika. Kekuatan dan kemampuan untuk menegosiasikan dan memadukan antara dua sumber reference, Islam dan Barat, berlapiskan bekal local wisdom (khazanah intelektual Nusantara) yang sangat kaya inilah yang dapat mengantarkan para pendiri bangsa mengambil keputusan yang cepat dan tepat saat itu. Jika saja tidak ada negosisasi, kompromi dan konsensus (Kalimatun sawa’) antar para tokoh pendiri bangsa saat itu maka tidak mungkin lahir apa yang kita kenal sekarang sebagai Undang‐undang dasar 1945 dan Pancasila sebagai “dasar filsafat” (Philosofische Gronslag) atau “pandangan dunia” (Weltanschauung) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5
Ketiga, 2 organisasi Islam di Indonesia, Muhammadiyah (1912) dan Nahdhatul Ulama (1926), yang berdiri kokoh jauh sebelum Indonesia merdeka (1945). Kedua organisasi Islam ini sekarang menjadi the two biggest Muslim Civil Society di dunia. Kedua organisasi Islam ini menjadi pilar penting pendukung kuat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang‐undang dasar 1945, Pancasila dan Kebhinnekaaan. Tokoh‐tokohnya duduk dalam Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebutlah sebagai contoh K.H, Kahar Moezakir (Muhammadiyah) dan K.H. Wachid Hasjim (Nahdhatul Ulama) yang menyetujui dan menerima usulan untuk tidak mencantumkan 7 kata dalam Piagam Jakarta atau dalam Muqaddimah Undang‐undang dasar 1945. Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara tidak pernah sepi dari aral melintang dalam perjalanan sejarah selam 72 tahun merdeka. Dalam masa orde baru, era Soeharto, ketika pemerintah menginginkan Pancasila tidak hanya sebagai asas berbangsa dan bernegara tetapi juga berorganisasi sosial kemasyarakatan, maka tidak semua organisasi Islam saat itu menyetujui usul pemerintah tersebut. Umumnya organisasi Islam merasa cukup mencantumkan asas agama sebagai asas organisasi, tanpa harus mencantumkan Pancasila. Setelah melalui perdebatan yang panjang di lingkungan umat Islam, khususnya di lingkungan Muhammadiyah, akhirnya K.H. AR Fachruddin, ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1968‐1990, tidak berkeberatan mencantumkan Pancasila sebagai asas berorganisasi (Muhammadiyah). Dia menggambarkan bahwa pencantuman Pancasila sebagai asas organisasi Islam adalah ibarat menggunakan “helm” dalam berkendaraan motor roda dua yang saat itu lagi juga digalakkan oleh pemerintah. Tidak ada salahnya menggunakan “helm” untuk keselamatan pengendara motor itu sendiri ketika berada diatas jalan umum beraspal. Penggunaaan “helm” juga tidak akan mengganggu keberadaan badan manusia secara keseluruhan. Demikian pula pencantuman Pancasila sebagai dasar organisasi Islam tidak akan mengganggu eksistensi organisasi
6
Islam. 2 Sedang Nahdhatul Ulama, KH Ahmad Shiddiq, menyatakan dengan tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila adalah “bentuk final” dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak perlu diotak‐atik lagi.3 Ketika Indonesia sedang dilanda badai transnasionalisme, gerakan ISIS dan lainnya, Persyarikatan Muhammadiyah pada Mukatamar Makasar tahun 2015 menegaskan kembali bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, (NKRI), Undang‐undang dasar 1945, Pancasila dan Kebhinnekaan adalah “Darul ‘Ahdi wasy Syahadah” , sebagai “Kesepakatan bersama dan Kesaksian Bangsa” yang tidak perlu diganggu gugat dan diotak atik lagi. 4 2. Pengembangan pemahaman fundamental virtues agama dalam negara‐bangsa Dengan begitu pandangan dan posisi umat Islam dalam berbangsa dan bernegara dengan Undang‐undang Dasar 1945 yang melapisinya telah jelas dan gamblang. Dalam beberapa etape sejarah dari pra‐kemerdekaaan sampai pasca kemerdekaaan dapat diuji kesungguhan dan otentisitas di dalam menegakkan negara Republik Indonesia berdiri diatas fundasi Konstitusi, UU. D 1945. Ada 3 (tiga) pilar pemikiran Islam (Islamic Weltanschauung) penting yang menjadikan umat Islam berhasil mendirikan negara Indonesia bersama umat beragama lain seperti yang kita alami, jalani dan hayati sekarang ini’ Pertama, konvergensi keimanan agama (distinctive values) dan kemaslahatan berbangsa‐bernegara (shared values).
2Syukrianto AR, Biografi Pak AR: K.H. Abdur Rozaq Fachruddin (Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1968‐1990, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017, h. 116‐117. 3Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama. Pemikiran KH Ahmad Siddiq, Yogyakarta: LKIS, 2007, h. 125. 4Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, Negara Pancasila: Darul ‘Ahdi Wasy‐Syahadah: Perspektif Teologis dan Ideologis, Yogyakarta: Penerbit Majelis Kader PPM, 2017.
7
Umat Islam Indonesia – begitu juga umat beragama yang lain5 ‐ telah dapat secara matang, dewasa, cerdas, arif, otonom, mampu secara mandiri mempertimbangkan, mendialogkan, memperjumpakan secara kritis‐dialektis‐proporsional menuju titik konvergensi antara keimanan, kepercayaan dan ritual keagamaan Islam (distinctive values) di satu sisi dan kemaslahatan dan kepentingan bersama (shared values), untuk tercapainya persatuan‐kebangsaan dan perdamaian dalam format negara‐ bangsa di sisi lain. Sebagai ilustrasi, setelah era reformasi telah 4 kali diselenggarakan pemilihan umum dan pemilihan presiden di tanah air, yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014. Hampir dalam setiap pemilu dan pilpres tidak terjadi benturan antar anggota masyarakat. Dalam pemilihan presiden tahun 2014, tidak kurang dari 133.574.277 suara sah, {(Capres No. 1: 62.576.444/46,85%) dan Capres No.2: 70.997.833/53,15%)} yang masuk ke bilik suara. Mereka yang memiliki hak pilih secara berdaulat menggunakan hak pilih mereka sesuai panggilan hati dan pilihan rasional masing‐masing. Mereka tidak tergoda atau terpancing oleh isu‐isu negatif yang memanfaatkan sentimen ras, suku, etnis dan agama untuk memilih calon presiden dan wakilnya. Kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara di tanah air akan selalu teruji daya tahan nya setiap 5 tahun sekali saat diselenggarakan pemilu dan pilpres, berpuluh pilkada, pilgub, belum lagi pilkades di tanah air. Dalam poin ini, masyarakat Muslim Indonesia mempunyai keunggulan kualitatif dibanding dengan bangsa‐bangsa lain yang berpenduduk mayoritas Muslim di dunia. Negara‐negara berpenduduk Muslim lain seringkali belum mampu melakukan dialog positif‐konstruktif antara keimanan agama dan kenegaraan‐ berbangsa seperti yang dilakukan dan dialami oleh bangsa Indonesia. Bangsa‐bangsa lain di dunia masih mengedepankan yang satu diatas lain, bahkan tidak jarang yang membenturkannya. Founding parents
5Umat beragama lain juga bukannya passif dalam menghadapi persoalan keagamaan dan kebangsaan. Salah satu pegiat dialog antar agama di lingkungan Kristiani yang sampai sekarang masih aktif adalah Interfidei (Inter Faith Dialogue) di Yogyakarta. Betapa sulitnya menghadapi pluralitas di lingkungan umat Kristiani tergambar dalam Skripsi yang ditulis Th. Sumartana tahun 1971. Skripsi ini diterbitkan dalam bentuk buku, akhir tahun 2015 oleh Interfidei berjudul Soal‐soal Teologis dalam Pertemuan Antar Agama.
8
bangsa Indonesia mampu mendialogkan dan menyeimbangkan dengan segera antara tuntutan keimanan–keagamaan [particular; distinctive values] dan tuntunan kemaslahatan dan kepentingan umum/public sphere [universal; shared values] seperti kebaikan dan kemaslahatan umum (public good), ketertiban umum (public order), moralitas dan kesantunan publik (public morality), keselamatan publik (public safety), kesehatan umum (public health) dan keharmonisan sosial (social harmony) sehingga dapat menyepakati Pancasila dan Undang‐Undang Dasar 1945. Tingkat kualitas keberadaban dan kemartabatan suatu bangsa dan negara sangat ditentukan bagaimana corak hubungan antara “keimanan dalam agama” dan “kebhinnekaan kehidupan sosial dalam bangsa‐negara”. Jika perjumpaan dan dialog antara keduanya yang tidak mampu mencapai titik temu kulminasi positif‐konstruktif dalam bentuk konvergensi, maka bukan kebenaran dan kesejahteraan bersama yang akan diperoleh tetapi malah sebaliknya, yaitu divergensi, defisit kebenaran dan bahkan bisa jadi kesengsaraan dan konflik berkepanjangan yang akan diperoleh. Kedua, pluralitas, demokrasi, inklusivitas sebagai bagian tidak terpisahkan dari teori maslahah. Indonesia adalah negara dalam bentuk kepulauan (archipelego). Tidak kurang dari 14.000 pulau ada di negara ini. Sedari dulu, sebelum Indonesia merdeka dan menjadi negara‐bangsa yang merdeka dan berdaulat pada tahun 1945, masyarakat di Nusantara sudah sangat bercorak bhinneka. Kemajemukan dan kepelbagaian adalah bagian terpokok (texture) dari struktur sosial‐masyarakat Nusantara sejak dahulu kala. Karena kompleksitas kebhinnekaan/kemajemukan alam Nusantara seperti itulah maka founding parents negara Republik Indonesia memilih sistem tata kelola negara dalam bentuk negara‐bangsa. Selain suku, etnis, ras, bahasa, kelas ekonomi, tingkat pendidikan, agama dan kepercayaan yang beraneka ragam, juga dapat dilihat dari geograpi, territorial bahkan dari segi waktu pun (Timur, Tengah, Barat) beragam.
9
Ingatan kolektif tentang kebhinnekaan dan kemajemukan (pluralitas; diversitas) dalam berbagai hal ini sangat kuat melekat dan tertanam kuat dalam alam bawah sadar dan hati sanubari masyarakat beragama di Indonesia, agama apapun yang dianutnya. Ingatan kolektif alam bawah sadar tentang kebhinnekaan dan kemajemukan ini menjadi kekuatan yang luar biasa dahsyatnya untuk membangun sikap toleran, inklusif, open minded, terbuka, sehingga mudah untuk memandu dan menuntun menyelesaikan masalah yang rumit dan kompleks secara sosial‐keagamaan dan sosial‐kebangsaan. Cendekiawan Muslim, Nurcholish Madjid, menyebutnya sebagai fitrah majbulah, fitrah yang tertanam kokoh dalam diri manusia, yaitu hati nurani. Kekuatan alam bawah sadar yang terpatri kuat dalam hati nurani tentang kepelbagaian dan inklusivitas tersebut, pada saat yang diperlukan, berubah menjadi energi spiritual yang positif, yang mampu meredam benih‐benih perpecahan yang sewaktu‐waktu muncul ke permukaan. Modal sosial‐kultural yang menjelma menjadi moralitas politik dan sekaligus moralitas public ini menjadi modal dasar sosial bangsa Indonesia yang memberi kekuatan imunitas dari tarikan‐tarikan egoisme kelompok (ta’assubiyyah; mazhabiyyah, hizbiyyah, ta’ifiyyah). Kekuatan dan modal kultural dan modal sosial ini dalam perjalanannya dipadukan dengan pemahaman dan pengembangan pemikiran Islam Indonesia yang khas dalam menafsirkan ayat al‐ Qur’an, 18 ayat dalam surat al‐ Hujurat, khususnya ayat 49: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seoarang laki‐laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa‐bangsa dan bersuku‐suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
Pemahaman doktrin aqidah Tauhid Islam melalui tafsir sosial‐ keagamaan yang bercorak al‐hanifah al‐samha’ (toleran), pluralis dan inklusif menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengembangan teori maslahah (common good; well being) dalam kajian usul al‐fiqh
10
klasik maupun kontemporer6 . Pengembangan teori maslahah dalam usul al‐fiqh ini mendapat momentum yang tepat untuk diaplikasikan dan diterapkan di tanah air, dalam format negara bangsa yang berasaskan Pancasila. Inilah yang mungkin disebut oleh Marshall Hodgson sebagai proses Islamicate7 yang unik dan sangat kompleks di kepulauan Nusantara, yang kemudian menjelma menjadi Republik Indonesia (1945), bahkan jauh sebelum disepakatinya Sumpah Pemuda, tahun 1928. Tafsir dan pemahaman keagamaan yang bercorak fanatik dan ekstrim (tidak sensitif terhadap proses sejarah dan perkembangan budaya yang begitu dalam dan mendasar dan berkembang sesuai ide‐ide kemajuan), primordialistik dan sektarianistik, berorientasi masa lalu dan tidak kreatif tidak akan mendapat simpati dari masyarakat luas di Indonesia. Belum tuntas benar persoalan ini, karena Indonesia yang wilayah territorialnya sangat luas, juga tidak dapat terlepas begitu saja dari tarikan‐tarikan konservatisme dan fundamentalisme keagamaan baik yang bersumber dari dalam negeri dan lebih‐lebih yang datang dari luar negeri. Tarikan dan godaan itu tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi di dalam negeri pun banyak hal yang dapat menjadi sumber potensial untuk hidup berkembangnya tafsir keagamaan eksklusif‐fundamentalistik selagi hak‐hak fundamental warga negara (Rights), pengakuan yang tulus terhadap eksistensi masing‐masing pribadi dan kelompok (Recognitions) dan keadilan dan kesejahteraan sosial‐ ekonomi (Redistributions) dalam administrasi kepemerintahan negara‐bangsa tidak dapat tersampaikan kepada masyarakat secara baik. Ketiga, kohesivitas dan solidaritas sosial sebagai modal sosial dan kultural bangsa Indonesia.
6Jasser Auda, Maqasid al‐Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, London and Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008, h. 5‐9; 21‐25. 7Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, Volume One, The Classical Age of Islam, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1974, h. 56‐60. Dia membedakan 3 konsep: Islamics, Islamdom, dan Islamicate. Islamicate would refer not directly to the religion, Islam itself, but to the social and cultural complex historicalyy associated with Islam and the Muslims, both among Muslim themselves and even when found among non‐Muslim, p. 59.
11
Sejak lama para ahli sosiologi agama berpendapat bahwa salah satu fungsi sosial dari agama di tengah masyarakat penganutnya adalah untuk menjaga kohesi dan kesatuan sosial. Ketika teori itu disusun, mungkin yang dibayangkan pencetusnya (Emile Durkheim) adalah kohesi atau kesatuan sosial yang hanya terbatas dalam lingkup intern (lingkaran dalam) umat beragama tertentu itu sendiri. Dalam masyarakat Muslim Indonesia, pra dan paska kemerdekaan Republik Indonesia, teori kohesi sosial tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan, kerukunan, perdamaian, soliditas dan solidaritas di lingkungan intern penganut agama tertentu saja, tetapi lebih dari itu. Ia telah diperluas maknanya menjadi Persatuan Indonesia. Disini, sekali lagi, untuk kasus Indonesia, keimanan dalam keagamaan berdialektika dan menyatu dengan ide kebangsaan. Artinya, solidaritas keagamaan yang seringkali bercorak sektarian‐ primordialistik (ta’ifiyyah; hizbiyyah) berubah, bermetamorfosis menjadi solidaritas kebangsaan‐kemanusiaan (al‐wataniyyah; al‐ insaniyyah). Lagi‐lagi, ini adalah hal unik dalam pengalaman keagamaan dan kebangsaan masyarakat Indonesia. Namun, hal ini sulit tercapai, jika saja sebelumnya tidak terlapisi modal sosial dan modal kultural – termasuk pengalaman menjalin hubungan yang otentik‐tulus dengan berbagai pemeluk agama‐agama di tanah air, seperti agama Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan Katolik dan kelompok pengahayat kepercayaan, yang telah terpatri kuat, terajut rapi, mendarah‐mendaging dalam struktur dan alam pikir bawah sadar masyarakat Indonesia, apapun suku, ras, etnis, bahasa dan agama yang dipeluknya. Pertemuan dan perjumpaan antar beranekaragamnya etnis, ras, suku, bahasa, agama dan kepercayaan di tanah air itulah yang telah menjadi kekuatan alam bawah sadar dan menjiwai kehidupan sehari‐ hari masyarakat Indonesia. Pertemuan dan perjumpaan yang positif‐ konstruktif itulah yang berjasa besar mengantarkan rakyat Indonesia dapat keluar dari setiap kemelut yang amat kompleks dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
12
Tatanan masyarakat grassroots Indonesia mirip‐mirip yang dilukiskan oleh al‐Qur’an, dalam surat Ali ‘Imran, 159 sebagai berikut: “Maka disebabkan rahmat dari Allah‐lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dalam urusan itu (urusan peperangan dan hal‐hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain‐lain). Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang‐orang yang bertawakkal kepada‐Nya” 8
3. Waspada terhadap sumber‐sumber intoleransi keberagamaan Kehidupan berbangsa dan bernegara sama sekali tidak berada dalam ruang yang vakum. Dinamika sosial politik dan keagamaan di negara‐negara lain, lebih‐lebih difasilitasi oleh media sosial‐ elektronik seperti saat sekarang ini juga sangat berpengaruh dan mempengaruhi dinamika sosial‐politik‐keagamaan ditanah air. Badai gurun pasir al‐Qaeda, Taliban dan ISIS dari Timur Tengah selama 25 tahun terakhir belum ada tanda‐tanda akan mereda. Geopolitik nasional dan internasional terus berubah dan bergolak dan bergejolak secara dinamis dan itu berpengaruh besar pada ketahanan mental beragama dan berpolitik rakyat dan bangsa Indonesia. Debu‐debu panas pergolakan sosial politik dan sosial agama di negara‐negara lain juga ikut bertebaran di mana‐mana di tanah air. Menjelang dan sesudah terbentuknya orde Reformasi (1998) 9 terjadi serentetan konflik antar umat Kristiani dan Muslim di
8Bagian dari tulisan ini saya ambil dari tulisan saya sendiri “Islam dan Keindonesiaan” dalam Komaruddin Hidayat (ed.), Kontroversi Khilafah: Islam, Negara dan Pancasila, Jakarta: Penerbit Mizan, 2014, h. 185‐203 9Ketika saya menunaikan ibadah haji dan bekerja sebagai tenaga musim (temus) haji dari Turki (sebagai mahasiswa Ph. D dari Turki) pada tahun 1990, saya berjumpa dengan beberapa mahasiswa Indonesia dari wilayah Timur Tengah, Pakistan, India dan lainnya. Pada tahun 1990, saya mendengar ceritera dari teman‐ teman yang datang dari Pakistan (ceritera tidak terang‐terangan) bahwa ada beberapa mahasiswa Indonesia yang berangkat ke Afganistan untuk bergabung dengan para mujahidin di Afganistan untuk melawan Uni Sofyet, dan belakang juga melawan Amerika Serikat. Bandingkan kedekatan waktu antara tahun‐tahun itu
13
Ambon, lalu merembet ke Poso; kemudian disusul dengan pengrusakan dan pengeboman beberapa tempat ibadah dan konflik antar suku dan ras seperti di wilayah Kalimantan Barat dan wilayah Papua. Tahun 2001, terjadi peristiwa penghancuran dan runtuhnya gedung World Trade Center (WTC) New York, disusul tahun 2002 bom Bali I dan tahun 2005 bom Bali II di Indonesia dan peristiwa peledakan bom di berbagai negara yang lain, maka sekarang pun dunia masih dibayang‐bayangi oleh gerakan al‐Qaeda dan belakangan disusul dengan deklarasi pembentukan Islamic State of Iraq dan Syria (ISIS) yang sebagian pendukungnya adalah juga warga Indonesia. Kegagalan dan kelemahan merawat dan memperkuat sendi‐ sendi kehidupan dan tata kelola negara‐bangsa di sebagian negara di Timur Tengah dan bagian dunia Muslim yang lain mendorong muncul dan bangkitnya gerakan Revivalis Islam yang belakangan berkembang ke arah corak yang violence‐destruktif, seperti gerakan Salafi‐Jihadi yang suka mengkafirkan, men‐thoghut‐kan, memurtadkan teman sejawat Muslim (dan lebih‐lebih non‐Muslim) karena beda penafsiran, pemahaman, keyakinan, ideologi politik, organisasi, komunitas, perjoangan sosial keagamaan dan keislamannya. Ideologi, doktrin, pemahaman sosial‐politik atau prinsip keimanan dan keislaman yang dipropagandakan adalah doktrin sosial‐politik‐agama yang disebut dengan sebutan al‐walla’ wa al‐barra’10 (setia dan loyal hanya kepada orang, golongan, organisasi, sekte, partai yang seagama, sekeyakinan, semazhab, sehaluan atau segolongan sendiri dan tidak setia, tidak loyal atau menolak pemimpin yang tidak berasal dari golongan agama, mazhab, organisasi atau sektenya sendiri). Doktrin ini cukup ampuh ditanamkan oleh kelompok sosial politik yang saling bertikai memperebutkan kekuasaan sosial‐politik di wilayah Timur Tengah dan di berbagai negara yang berpenduduk dengan berbagai rentetan peristiwa ledakan bom di tanah air baik sebelum maupun setelah lengsernya presiden Soeharto (1998). 10Roel Meijer, “Introduction”, dalam Roel Meijer (Ed.), Global Salafism: Islam’s New Religious Movement, London: Hurst & Company, 2009, h. 9‐13.
14
Muslim di seluruh dunia. Pertikaian antara golongan Sunni dan Syi’i yang tidak kunjung selesai, bahkan semakin menjadi‐jadi, di berbagai wilayah di Timur Tengah, dan merambah ke wilayah Asia Selatan, di Pakistan, Bangladesh, berakar dari doktrin fiqh al‐siyasah (fikih politik) yang antara lain bercorak seperti itu. Ideologi takfir atau takfiriyyah yang tersebar di masyarakat dan di sosial media, yaitu meng‐kafir‐kan orang atau kelompok yang berpaham berbeda dari kelompok dan golongannya sendiri juga bersumber dari doktrin al‐ walla’ wa al‐barra’ ini. Doktrin takfiriyyah ini berevolusi dan pada titik tertentu kawin dan campur dengan doktrin Jihad. Perkawinan antara keduanya dikenal dengan istilah Salafi‐Jihadi atau di balik, Jihadi‐Salafi. 11 Dalam ideologi dan praktik sosial‐politik‐keislaman yang dideklarasikan oleh para pendiri Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS), yang mengangkat isu dan mendeklarasikan secara sepihak apa yang mereka sebut sebagai al‐khilafah al‐Islamiyyah, sebagai antitesis atau antidote dari sistem pemerintahan republik yang menggunakan sistem demokrasi dan konstitusi yang dianggap gagal12 di Iraq dan Suria, sangat jelas corak doktrin al‐walla’ wa al‐barra’ (loyalty dan disavowal) tersebut. Bahkan doktrin loyalty and disavowal ini tidak lagi hanya terbatas pada pemilihan kepemimpinan, tetapi juga melebar ke wilayah sejarah dan budaya. Penghancuran tempat‐ tempat ibadah milik pemeluk agama lain, penghancuran situs‐situs budaya dan agama, seperti temple (candi) 13 , patung‐patung dan benda‐benda bersejarah yang lain, yang dianggap sebagai simbol syirk, bertentangan dengan pemahaman subjektif aqidah dan
11Reuven Paz, “Debates within the Family: Jihadi‐Salafi Debates on Strategy, Takfir, Extremism, Suicide Bombings and the Sense of the Apocalypse”, dalam Roel Meijer (Ed.), Global Salafism, ..., h.267‐280. 12Tidak mudah menjelaskan bagaimana gejolak geopolitik di negara‐negara di Timur Tengah. Ibrahim M. Abu Rabi’, seorang Palestina, yang lama tinggal dan mengajar perguruan tinggi di Barat menulis kata pengantar buku yang ia edit, yang cukup mambantu menjelaskan kerumitan tersebut. Ibrahim M. Abu‐Rabi’ (Ed.), The Contemporary Arab Reader on Political Islam, London dan New York: Pluto Press, 2010. 13Saya mendengarkan siaran berita dan membaca running text MetroTV , tanggal 22 ‐23‐24 Agustus 2014, yang memberitakan adanya ancaman pengrusakan candi Borobudur, karena dianggap sebagai syirk dan dianggap sebagai penghambur‐hamburan uang untuk pemeliharaan cagar budaya tersebut. Berita seperti ini juga pernah muncul sekitar tahun akhir 1970an dan saya kira akan berlanjut kapanpun karena ideologi tersebut ditanamkan dan disebarluaskan lewat buku, bulletin, selebaran‐selebaran, media sosial, media elektronik dan media apapun yang dimiliki.
15
syari’ah Islam yang mereka pahami 14 . Puncaknya adalah menggumpalnya dan hidup suburnya sektarianisme, parochialisme, primordialisme atau mazhabiyyah, hizbiyyah dan ta’ifiyyah di lingkungan umat beragama Islam yang melemahkan sendi‐sendi solidaritas kebersamaan, kehidupan sosial‐kemasyarakatan dan sosial‐politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Belakangan, percampuran yang intricate antara genre‐genre ini semua sekarang berkembang dan dipopulerkan oleh para sosiolog sebagai gerakan “populisme”15 . Inilah kekurangan dan kelemahan pemikiran Islam di Timur Tengah khususnya dan negara‐negara Muslim pada umumnya, yang ditengarai oleh almarhum Ibrahim M. Abu Rabi’, pemikir dari Palestina dan kemudian mengajar di perguruan tinggi di Amerika dan Canada, sebagai pemikiran Islam yang tidak mengenal dan kering dari sentuhan social sciences dan masukan berharga dari pemikiran kritis‐filosofis‐akademis yang biasa dikaji dalam humanities kontemporer. Saya kutip pandangan Ibrahim M. Abu Rabi’: “The core of the field revolves around Shari’ah and Fiqh studies that have been, very often, emptied of any critical or political content, or relevance to the present situation. A clear‐cut distinction has been made between the “theological” and the “political” or the “theological” and the “social,” with the former being understood as rites, symbols, and historical text only. Furthermore, the perspective of social sciences or critical philosdophy is regrettably absent. The field of modern Shari’ah studies in the Muslim world has remained closed off to the most advanced human contributions in critical philosohy and social science” 16 .
14Uraian tentang hubungan antara agama, politik dan ideologi, khususnya yang terkait dengan keterkaitan dan ketidak kesinambungan antara pemahaman bid’ah dan syirk dan sensivitas sejarah dan budaya dapat dibaca dalam Mirza Tirta Kusuma, “Ketika Makkah menjadi Las Vegas” dalam Mirza Tirta Kusuma (Ed.), Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas: Agama, Politik dan Ideologi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, h.1‐69. 15Vedi R. Hadiz, Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, Cambridge: Cambridge University Press, 2016. Juga beberapa artikel dalam jurnal Maarif, Vol. 12, No. 1‐ Juni 2016 yang mengangkat tema khusus “Skenario Populisme Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam”. 16Ibrahim M. Abu Rabi’, “A Post‐September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History”, dalam Ian Markham and Ibrahim M. Abu Rabi’, 11 September: Religious Perspectives on the Causes and Consequences, Oxford: Oneworld, Publications, 2002, h. 33‐34. Cetak hitam dari saya. Dalam halaman 36 bahkan disebutkan bahwa “ The discipline of the sociology of religion is looked upon as a bid’ah, or innovation, that does not convey the real essence of Islam”. Cetak hitam dari saya.
16
Yang perlu diwaspadai oleh umat Islam dan lebih‐lebih oleh anggota dan komunitas FKUB di seluruh tanah air dan tokoh‐tokoh masyarakat, tokoh‐tokoh elit agama, apalagi elit agama yang berbaju partai adalah munculnya apa yang disebut sekarang sebagai Proxy War. A Proxy War is a conflict between two states or non‐state actors where neither entity directly engages the other ( Proxy War adalah konflik, permusuhan, pertikaian antara kedua negara atau aktor‐aktor selain negara (seperti organisasi sosial‐ kemasyarakatan, organisasi dakwah keagamaaan) dimana kedua pelaku yang sedang bertikai tidak bertemu secara langsung secara berhadap‐hadapan). 17 Dua kubu yang berlawanan, berselisih, berseteru dan bermusuhan menggunakan dan memanfaatkan kekuatan dari luar (external strife) untuk menyerang, merongrong, mengejek, mengacau, menghancurkan pihak lawan dengan memanfaatkan tangan, pengaruh, kekuatan yang dimiliki oleh golongan lain. Istilah bahasa Jawanya “Nabok nyilih tangan”. Teknologi modern, seperti media elektronik, sosial media menjadi alat yang sangat ampuh untuk melakukan proxy war. Dalam pergolakan dan perang sipil di Suria sekarang ini, menurut Dr. As’ad AbuKhalil, guru besar Ilmu Politik di Universitas Negeri California Amerika Serikat, ada 8 jenis proxy war yang bermain, berkait kelindan yang memporak‐perandakan tatanan masyarakat dan sosial‐politik Suria sekarang ini.18 Gerakan Islam transnasionalisme tersebut umumnya sekarang menjelma dalam bentuk proxy war. Proxy war yang saling mengadu domba, saling kafir‐mengkafirkan, mendiskriditkan, mencemooh, mengejek, mengeluarkan dari kelompok dan tidak jarang yang berujung pada tindakan kekerasan (violence) bahkan perang sungguhan sesama anak bangsa. Perang saudara yang menceraiberaikan negara Yugoslavia di jazirah Balkan juga ditengarai
17 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Proxy war. Diakses 31 Agustus 2017 18As’ad AbuKhalil, The 8 Proxy Wars Going On in Syiria Right Now”, Kedelapan jenis proxy war yang sedang berkecamuk memperebutkan kekuasaan di Suria adalah 1. The Internal Wahhabi war 2) The Iranian‐ Saudi war 3) The Sunni‐Syia war 4) The Russian‐American war 5) Qatri and Saudi conflict 6) The Hezbollah versus the Future Movement 7) The Clash of Islamic Identities 8) The regional conflict between the global organization of Muslim Brotherhood on one hand and the regional Salafis on the other. http://m.huffpost.com/us/entry/5874488, Diakses tanggal 31 Agustus 2017.
17
oleh para pengamat sosial‐politik sebagai akibat dari proxy war yang kemudian membesar dan berubah menjadi perang yang mengerikan dan memecah negara Yogoslavia menjadi 8 negara‐negara kecil 19 . Kita semua umat beragama, dalam organisasi keagamaan dan keislaman apapun, dapat terlibat langsung maupun tidak langsung, terasa atau tidak terasa dapat terjebak dalam kumparan kabel listrik tegangan tinggi proxy war yang berakibat fatal dalam solidaritas kehidupan umat beragama, berbangsa dan bernegara jika kita masing‐masing tidak paham, lengah dan tidak waspada terhadap akar‐akar intoleransi keberagamaan ini. 4. Pendidikan agama di ruang publik: masyarakat, organisasi keagamaan, sekolah dan perguruan tinggi Bahan dasar kajian sejarah, politik, sosial, budaya dan agama dalam satu format percakapan dan diskusi yang utuh di atas rupanya tidak tersampaikan dengan baik kepada peserta didik di sekolah dan bahkan di perguruan tinggi. Bobot pendidikan agama di sekolah‐sekolah negeri maupun swasta yang berjalan sekarang ini rupanya lebih menekankan pada aspek pemahaman dan pelatihan ritual peribadatan dalam agama dan dogma‐akidah keagamaan tertentu yang cenderung puritan karena terlepas dan tidak terkait dengan kajian sejarah, sosial, politik dan budaya secara utuh. Ada kecenderungan belakangan sebagai akibat menyebarnya proxy war, sebagian guru, dosen, da’i, aktivis keagamaan dan elit tokoh agama dan masyarakat, belum lagi elit politik kurang mampu menganyam dan merajutnya dengan baik dengan pengalaman keindonesiaan untuk merawat toleransi, demokrasi dan pluralitas keberagamaan seperti terurai di atas. Ketika terjadi badai gerakan transnasionalisme yang mengusung isu khilafah, syari’ah, al‐daulah Islamiyyah, al‐khilafah al‐Islamiyyah, negara Islam sebagai anti tesis dari negara Pancasila yang
19Stephen Sulaiman Schwarts, Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme dalam Wacana Global (The Two Fces of Islam), terjemahan Hodri Ariev, Blantika, 2007.
18
mengutamakan toleransi, demokrasi dan kemajemukan menjadikan sebagian guru, tokoh agama, aktivis keagamaan‐keislaman dan dosen seolah‐olah terombang ambing atau memang sungguh‐ sungguh menjadi tidak berdaya dan terjebak dalam bagian dari proxy war. Keterombang‐ambingan dan keterjebakan pada proxy war itu sekarang diperkuat oleh serbuan asupan informasi yang secara instan dengan mudah dapat diperoleh melalui media sosial. Ketika bersentuhan dengan gerakan transnasionalisme, tegasnya disebut sebagai gerakan Global Salafism yang dikemas dalam bentuk proxy war, yang berhembus keras dari Timur Tengah dan wilayah lain termasuk dari Eropa, Australia, Amerika dan lainnya20 , khususnya sejak tahun 1990an, bahkan beberapa tahun sebelumnya, lebih‐lebih setelah era reformasi tahun 1998, pelajaran, pendidikan, kursus, pelatihan, daurah, halaqah, Tarbiyah, Rohis di lingkungan sekolah menengah umum, AAI (Asistensi Agama Islam) di perguruan tinggi tiba‐tiba menjadi ladang subur untuk menyemaikan ide‐ide dan doktrin keagamaaan yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Terminologi yang cenderung tidak ramah dan tidak dapat merawat toleransi, demokrasi dan kemajemukan kehidupan sosial‐ keagamaan di tanah air tiba‐tiba menyebar dimana‐mana dengan menggunakan iistilah seperti thoghut, tuduhan sebagai penyembah berhala terhadap aparat pemerintah khususnya polisi, ungkapan bahwa demokrasi tidak sesuai dengan ajaran Islam, tuduhan kafir untuk kelompok dan pribadi yang dianggap tidak sepahaman, sealiran, sepenafsiran, lebih‐lebih tidak seiman dan seagama. Secara inkremental dan akumulatif, muncul pula 7 fatwa MUI yang kurang bahkan tidak lagi sejalan dengan nilai‐nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat majemuk Indonesia 21 . Masjid dan tempat peribadatan pun di kapling‐kapling imam dan khatibnya sesuai dengan genggaman dan cengkeraman kelompok
20Dalam berbagai kunjungan ke luar negeri baik bertemu dengan staf dan pejabat kedutaan besar Republik Indonesia maupun bertemu dengan masyarakat dan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di luar negeri mereka menceriterakan dan memperbincangkan pengaruh dan penyusupan strategi proxy war melalui kelompok diskusi dan kelompok‐kelompok pengajian setempat. 21Ke 7 fatwa tersebut adalah 1. Fatwa Pengharaman Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme 2) Fatwa Sesat Ahmadiyah 3) Fatwa Pengharaman Doa Bersama Antaragama 4) Fatwa Kawin Beda Agama 5) Opini Keagamaan tentang Kasus Penistaan al‐Qur’an Surat al‐Maidah 51 dan 7) Fatwa Ucapan Selamat Natal.
19
tertentu yang mencoba menguasai, mendominasi dan memperebutkan ruang publik di lingkungan internal umat Islam. Tahun 2017, sebenarnya sudah mulai 2 atau 3 tahun sebelumnya, dunia media sosial Indonesia dipadati dan dijejali berita bohong (hoax), serangan fajar proxy war, yang sengaja dibuat, direkayasa, dimanipulasi untuk mengadu domba sesama anak bangsa, antar sesama pemimpin politik, pemimpin negeri, pemimpin agama, pejabat pemerintah, tokoh‐tokoh organisasi keagamaan dan keislaman dan begitu seterusnya. Solidaritas sosial‐ keagamaan dan kebangsaan diacak‐acak dan dicabik‐cabik oleh para pencari keuntungan dengan jualan berita bohong (fake news) untuk kepentingan politik sesaat, lebih‐lebih menjelang pemilihan kepala daerah. Wakil presiden Yusuf Kalla, ketika menanggapi tertangkapnya pimpinan group Saracen menyebutkan bahwa perang sipil di Saudi Arabia dan Qatr 22 , belum lagi yang terjadi di Suria yang memakan ribuan korban Muslim adalah bersumber dari hoax dan proxy war. Presiden Joko Widodo menyebutnya sebagai hal yang sangat “mengerikan” untuk nasib anak bangsa ke depan jika grup seperti Saracen dan sejenisnya berkembang biak tanpa terkendali di tanah air. Dalam situasi krisis sosial‐keagamaan dan situasi sosial politik yang membingungkan seperti ini, tidak tahu siapa teman dan siapa lawan, maka para cerdik cendekiawan, ulama, pegiat sosial keagamaan dan keislaman, pegiat sosial media perlu melihat ulang bagaimana sesungguhnya format, isi ( content), metode dan pendekatan pendidikan agama di masyarakat, majlis taklim, sekolah dan perguruan tinggi dan seterusnya. Jangan sampai pendidikan agama yang ada malah menjadi wadah untuk persemaian proxy war antara berbagai kelompok kepentingan politik dan lainnya yang bertarung memperebutkan pengaruh dan kekuasaan dengan mengorbankan solidaritas keummatan, keagamaan, keislaman, kebangsaan dan kenegaraan.
22Kompas, “Kejahatan Siber: Produsen Hoaks Incar Peristiwa Politik”, 26 Agustus 2017, h. 1 dan 15
20
Berdasarkan hasil observasi perkembangan proxy war yang sangat mengkhawatirkan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, menodai kehidupan publik, khususnya yang terkait dengan public safety dan public morality dan social harmony dalam rangka merawat toleransi dan demokrasi serta pluralitas, maka masyarakat pada umumnya, pegiat masyarakat sipil dan pemerintah khususnya perlu mempertimbangkan hal‐hal sebagai berikut: 1. Literasi keagamaan (Religious literacy) Membawa agama dalam arti luas ke wilayah publik berarti materi, konten atau isi, metode dan pendekatan pendidikan dan dakwah keagamaan di wilayah publik, baik di masyarakat, komunitas, kelompok‐kelompok pengajaian, daurah, halaqah, sekolah dan perguruan tinggi juga harus dapat dipertanggungjawab di depan publik dan secara otomatis harus bersedia diuji validitas kesahihannya secara publik serta mengikuti aturan‐aturan, hukum yang berlaku dan disiplin demokrasi. Pandangan dan perspektif agama dapat disampaikan di forum publik untuk memperkaya kualitas debat publik dalam isu‐isu tertentu. Sejarah peradaban dunia mencatat bahwa agama telah banyak menyumbang tumbuh dan berkembangnya peradaban besar dunia. Agama telah berkontribusi besar dalam membentuk sejarah umat manusia, struktur sosial, dan nilai‐nilai. Peradaban manusia era modern dan pos‐moderen tidak dapat mengecilkan arti penting agama di ruang publik. Namun demikian, karena banyak negara di dunia tercabik‐cabik dan terkoyak oleh perselisihan, permusuhan bahkan perang berdasar dan bertamengkan agama, maka literasi keagamaan (religious literacy) penting sekali untuk ditampilkan ke depan untuk dapat memahami realitas dunia kontemporer saat sekarang ini secara lebih baik. Harus ada kesepakatan baru dalam masyarakat luas, masyarakat sipil dan pemerintah untuk menentukan bagaimana seharusnya agama diajarkan dan disampaikan di ruang publik dalam
21
masyarakat majemuk seperti Indonesia, India, Amerika Serikat dan banyak negara lain di dunia. Bagaimana dapat diupayakan agar pendidikan agama di ruang publik tidak lagi hanya ditujukan pada satu kelompok pengikut agama tertentu saja yang seringkali jika tidak terkontrol akan mudah jatuh pada pandangan keagamaan yang sempit dan fanatik. Lebih berat lagi, jika ternyata agama yang dimaksud hanyalah bersumber dari salah satu penafsiran individu atau kelompok tertentu (subjektif) dari sekian banyak tawaran pandangan dan penafsiran agama yang ada (objektif) dalam masyarakat. Penafsiran keagamaan yang eksklusif, yang tidak membuka ruang dialog‐kritis, yang tidak memberi ruang untuk melakukan uji sahih, tidak memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh penjelasan dari kelompok yang memiliki penafsiran yang berbeda atau oleh kelompok agama lain yang berbeda akan tidak menarik dan tidak akan dapat diikuti oleh kecerdasan peserta didik era millenia karena mereka secara otonom juga dapat mengakses penjelasan dari sumber lain seperti buku, internet dan geogle. Uraian keagamaan yang hanya bersandar pada linearitas‐ monodisiplin, secara cepat dan instan akan mengambil sikap hitam‐ putih dengan cara menyalahkan, men‐thoghut‐kan, mengkafirkan dan menerakakan kelompok lain yang berbeda pemahaman dan penafsiran keagamaannya. Adanya kelompok dan pengikut agama‐ agama lain, juga etnis, ras dan suku dalam masyarakat majemuk dianggap tidak ada artinya dan tidak penting, bahkan tidak jarang digambarkan sebagai sesuatu yang serba menakutkan (frightening) dan asing. Sudah barang tentu, tumpukan akumulasi dari persaaan takut demikian akan mempunyai konsekwensi psikologis, sosial dan politis yang fatal dalam masyarakat majemuk. Rasanya, gambaran yang serba menakutkan dan mengancam seperti itulah yang diproduksi dan direproduksi oleh proxy war lewat sosial media sekarang ini dengan bumbu‐bumbu hoaksnya23 .
23al‐Qur’an sebagai petunjuk orang Muslim telah mengingatkan berabad‐abad yang lalu tentang bahayanya berita hoaks. Jika ada berita masuk, diminta oleh al‐Qur’an untuk menelti, mengecek kebenaran
22
Seperti halnya mengajarkan materi sejarah, kewargaan (civics), sastra dan studi sosial, mengajarkan agama juga tidak jauh‐ jauh berbeda amat dari cara dan metode pengajaran humanities dan ilmu‐ilmu sosial. Karena rumpun agama pada dasarnya sangat bersinggungan, berdekatan dan berhimpitan dengan rumpun ilmu sosial dan humaniora dengan corak pendekatan yang berbeda. Cara mengajarkan dan menyampaikan materi agama kepada peserta didik memang berbeda dari cara mengajar ilmu‐ilmu pasti alam dan ilmu‐ ilmu sosial serta humaniora. Jika ilmu‐ilmu pasti alam titik tekan pentingnya ada pada Erklaren (clarifying) yaitu menjelaskan fenomena keajekan‐keajegan dalam alam semesta dan menemukan hukum‐hukum alam yang ada di balik keajegan‐keajegan itu, mencermati trend perubahan, karakter siklus (cyclic) maupun keacakannya (random), kemudian mengubahnya menjadi ilmu pengetahuan, sains dan teknologi untuk membantu memudahkan manusia menjalani kehidupannya maka rumpun ilmu‐ilmu kemanusiaan, termasuk rumpun ilmu agama adalah pada Verstehen (deep understanding), yaitu untuk memahami secara mendalam keyakinan, kepercayaan, beliefs, norma, etos dan nilai yang dimiliki berbagai budaya manusia dalam setiap variasinya 24 . Oleh karenanya dalam mengajarkan agama di ruang publik, di sekolah dan perguruan tinggi, titik tekannya adalah pada studi perbandingan, analisis kritis dengan cara‐cara yang terhormat (respectful manner) dan saling menghormati dan tujuannya adalah dan diuji kesahihannya terlebih dahulu. Mengikuti bahasa jaman sekarang, jangan langsung di viral kan dulu. Jangan‐jangan berita itu fitnah dan hoaks belaka. Antara lain dalam surat al‐Nisa’, ayat 94 sebagai berikut: “Hai orang‐oarang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan “salam” (mengucapkan kalimat laa ilaaha illallah) kepadamu: “Kamu bukan seorang mu’min” (lalu kamu membunuhnya) dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu terdahulu, lalu Allah menganugerahkan ni’mat‐Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Cetak miring dan warna hitam dari saya. Terjemahan diambil dari Al Qur’an dan Terjemahannya, Kementrian Agama, Republik Indonesia. 24Saya kutip apa yang dimaksud dengan Verstehen sebagai metode sebagai berikut: “ ... das Verstehen, a technical term that meant the comprehension of ideas, intentions, and feelings of the people through the empirical manifestations of culture. The Verstehen methods assume that humanbeings in all societies and historical circumstances experience life as meaningful, and they express these meanings in discernable pattern that can be analyzed and understood”. Lihat Richard C. Martin, “Islam and Religious Studies: An Introductory Essay”, dalam Richard C. Martin (Ed.), Approaches to Islam in Religious Studies, Tucson: The University of Arizona Press, 1985, h. 8.
23
untuk memberikan pendidikan agama (religious education), dan bukannya hanya pelatihan ritual‐keagamaan dan lebih‐lebih lagi bukan indoktrinasi keagamaan. Bagaimana guru dan dosen dapat menjelaskan bagaimana asal mula lahir dan tumbuhnya agama‐ agama besar dunia (world religions), kemudian berkembang, membentuk dan dibentuk oleh situasi sosial‐budaya setempat yang lebih luas, kemudian diinterpretasikan dengan cara tertentu, membangun doktrin dan percabangannya, bagaimana membangun aliansi dengan gerakan politik, sosial, ekonomi yang mengitarinya. Selain itu, dalam perjalanannya baik guru, dosen maupun murid dan mahasiswa juga perlu peka terhadap persamaan dan perbedaan antar berbagai tradisi agama yang berbeda‐beda ketika para ulama, romo, pastur, pendeta, bhikku, cerdik pandai dan pemuka dan pemikir agama‐agama tersebut mengolah dan memahami kelemahan dan kerapuhan umat manusia di muka bumi, ketika manusia menghadapi berbagai kesulitan dan kebahagiaan hidup, dan yang pokok adalah memberanikan peserta didik untuk berpegang teguh imannya masing‐masing dan sekaligus berani menguji keyakinan dan keimanannya dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang membedakan rumpun ilmu agama dari ilmu‐ilmu sosial pada umumnya adalah adanya prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu rasa simpati dan empati terhadap orang dan kelompok keyakinan dan kepercayaan lain di luar agama yang dimiliki dan dipeluknya 25 . Bukan malah sebaliknya, melontarkan tuduhan (value judgment) murtad, fasik, kafir, bid’ah, thoghut, jahiliyyah dan begitu seterusnya. Religious literacy semacam ini bukan dimaksudkan untuk memperlemah akidah atau mendangkalkan iman seseorang atau peserta didik, juga tidak ada maksud sama sekali untuk menyamakan semua agama karena agama‐agama dunia (world religions) pasti berbeda baik secara historis, teologis, sosial , linguistik maupun lainnya, tapi justru sebaliknya religious literacy seperti ini yang sesungguhnya sangat diperlukan dan dibutuhkan
25Richard C. Martin (Ed.), Approaches to Islam in Religious Studies, ... h. 4.
24
oleh masyarakat majemuk untuk membangun solidaritas, soliditas dan kohesivitas sosial yang kokoh diantara warga yang dari awalnya memang sudah berbeda‐beda baik dari suku, bahasa, agama, ras, etnis dan seterusnya. 2. Prinsip kesetaraan sebagai warganegara Ketika masyarakat Indonesia menyambut baik kehadiran dan tampilnya agama di ruang publik dan di ruang kehidupan politik, maka pada saat yang sama masyarakat juga harus waspada tentang kemungkinan bahaya penyalahgunaannya. Undang‐undang hak asasi manusia yang secara konstitusional dihormati oleh bangsa‐bangsa dunia telah menjamin kebebasan beragama dan melarang negara untuk berbuat sewenang‐wenang atau melarang warga negara untuk memeluk agama tertentu. Negara berdiri di atas semua golongan agama dan mengakui semua warga negara apapun agama yang dipeluknya adalah sama di muka hukum (equality before law). Masyarakat agama harus juga diminta untuk menghormati prinsip‐prinsip dasar tentang kesamaan atau kesetaraan warganegara di muka hukum dan di dalam pengambilan keputusan secara demokratis sebagai syarat penting dari partisipasi politik. Hampir seluruh masyarakat modern sekarang mengakui semua warganya yang menganut berbagai agama dan juga yang tidak. Sama seperti yang secara kuat dirasakan oleh penganut agama tertentu bahwa kepercayaan agamanya sendiri lah yang sangat penting, begitu pun juga yang lain. Penganut agama yang lain juga berkeyakinan bahwa apa yang diimani, diyakini dan dipraktikkan adalah sangat penting juga. Oleh karena masing‐masing penganut agama merasa sangat penting dan tidak ada yang harus merasa paling hebat di atas yang lain, maka mereka harus bersedia untuk melakukan kompromi dan akomodasi secara sosial dan politik. Disini letak titik pentingnya. Jika ada kelompok agama tertentu yang berusaha memaksakan
25
kepercayaan dan keimanannya terhadap yang lain berarti mengingkari dan menolak kemampuannya untuk dapat menerima orang atau kelompok lain sebagai partner yang sederajat dan menghormati integritasnya. Sejak awal kemerdekaaan, dengan perumusan Pancasila sebagai dasar filsafat negara (Philosofische Gronslag), bangsa Indonesia menyambut baik peran agama di wilayah publik karena agama mewakili pandangan yang khas dan berharga dimana keikutsertaannya dalam proses kebersamaan dan kegotongroyongan akan memperkuat dan memperbesar kualitas debat politik kebangsaan dan kenegaraan sehingga akan mendukung dan memperkuat legitimasi keputusan‐keputusan yang diambil. Agama yang eksklusif dan intoleran yang menolak untuk terlibat aktif dalam dialog terbuka di hadapan pandangan‐pandangan dan argumen‐ argumen di luar agama dan menolak menghormati keputusan dan kesepakatan yang diambil oleh mayoritas warga negara lewat perwakilannya secara otomatis akan melemahkan dasar penerimaan dan keikutsertaan agama untuk berperan di ruang publik. Jika sudah seperti itu keadaannya, maka dalam situasi tertentu dan mendesak, warga negara secara bersama‐sama lewat perwakilannya di majelis permusyawaratan rakyat dapat secara sah membatasi kebebasannya dan dalam situasi yang sangat khusus dapat melarangnya. Kasus keluarnya PERPPU No. 2 tahun 2017 dan produk ikutannya oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia barangkali contoh yang baik dari bagaimana sesungguhnya batas‐batas peran publik dari agama. Kebaikan dan kemaslahatan umum (public good), ketertiban umum (public order), moralitas dan kesantunan publik (public morality), keselamatan publik (public safety), kesehatan umum (public health) dan keharmonisan sosial (social harmony) adalah nilai‐nilai dan kebaikan sosial –politik tertinggi (socio‐political virtues) yang perlu secara terus menerus dipegang teguh, dijadikan alat ukur kesejahteraan bersama, menjadi acuan dan pedoman
26
bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat majemuk dimanapun berada. 3. Keterbatasan bahasa agama Sebelum peran agama di ruang publik sampai disalahgunakan dan menjurus ke tindakan intoleransi, apalagi sampai ke tindakan kekerasan (violence) psikis maupun pisik, maka perlu ada mekanisme internal masing‐masing pribadi untuk melihat kembali bagaimana sesungguhnya memahami agama dan keterbatasan bahasa agama. Sangat banyak kecenderungan di antara pribadi‐ pribadi para pengikut agama‐agama yang mengaku dan mengklaim bahwa dia memiliki dan menggenggam kebenaran mutlak, kebenaran dari Tuhan (divinely infallible truth) yang tidak dapat dipertanyakan, didiskusikan, apalagi dikritik oleh siapapun. Dengan klaim dan kepercayaan kuat seperti itu umat beragama umumnya sulit sekali dan tidak dapat bebas untuk melakukan kompromi. Inilah sumber abadi dari segala kesalahan di dalam melakukan pembacaan dan pemahaman terhadap entitas gama. Perlu ditegaskan terlebih dulu disini terlebih dahulu bahwa tidak ada agama apapun yang sepenuhnya “divine” (tuhan, suci), dalam arti yang sama sekali terbebas dari campur tangan peran keperantaraan manusia (human mediation). Memang, dari sumber asal usul dan inspirasinya adalah dari yang suci, dari Tuhan (divine), namun manusia dalam sejarah lah yang menentukan makna dan isinya. Maksud ketuhanan yang suci (divine will) selalu dikomunikasikan dan disampaikan dalam bahasa manusia (a human language) dengan segala macam keterbatasannya. Bahkan penjaga kitab suci yang paling otoritatif sekalipun adalah juga manusia biasa yang bisa saja berbuat kesalahan, memiliki pernyataan atau pendapat yang tidak adil (misjudgments), bias‐bias kepentingan kelompok dan bahkan ada yang memang di bawah tekanan kelompok kepentingan mainstream yang dominan. Di masa lalu, tidak ada agama yang pengikutnya tidak pernah merasa
27
dipermalukan oleh kesalahan tindakan dan ketidakadilan yang diperbuat oleh para pemimpinnya. Karena semua agama tidak bisa terbebas sama sekali dari konstruksi manusia melalui bahasa dan sejarah, maka tidak dapat diragukan bahwa para penganutnya tidak dapat bersembunyi di balik otoritas Tuhan dan harus bertanggungjawab tentang apa yang mereka katakan dan lakukan yang acap kali diklaim atas perintahNya. Tidak pernah cukup bagi mereka hanya mengatakan bahwa penganut agama harus melakukan perbuatan ini dan itu hanya dengan dalil karena Tuhan, Bibel atau al‐Qur’an mengatakan demikian. Oleh karena Keinginan Tuhan selalu ada dalam batasan definisi, pengertian, pemahaman dan penafsiran manusia maka diperlukan penjelasan yang dapat menunjukkan mengapa seseorang menafsirkan agama dengan cara seperti itu dan bukan dengan cara yang lain dan juga mengapa mereka berpikir bahwa interpretasi mereka akan memunculkan bentuk perbuatan atau tingkah laku tertentu. Agama (religion) memang melibatkan kepercayaan atau keimanan (faith), namun tindakan manusia beragama tidak hanya melibatkan kepercayaan atau keimanan (faith) itu saja, dan oleh karenanya antara agama dan kepercayaan tidak dapat disamakan dengan begitu saja. Tindakan manusia beragama ternyata melibatkan juga banyak elemen dasar yang lain seperti pendapat (judgment), pilihan (choice), dan keputusan (decision) dan elemen‐ elemen itu semua menunjukkkan keterlibatan akal pikiran (reason) dan juga pertanggungjawaban individual (personal responsibility).26 Yang hendak ditegaskan disini adalah bahwasanya apa yang disebut sebagai golongan atau kubu “agamis” (religiously minded citizens) seperti yang disebut di awal tulisan ini, tidak dapat menghindar dari diskusi rasional – terbuka tentang apa yang mereka klaim sebagai kepercayaan dan tindakan berdasarkan ajaran agama tertentu yang relevan untuk dibawa ke kancah politik. Kehidupan politik, sekaligus
26Bhikku Parekh, Rethinking Multiculturalism: Culltural Diversity and Political Theory, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2000, h. 334.
28
kehidupan di ruang publik, tidak mengenal kebenaran yang tidak dapat dikritik, didiskusikan dan dipertanyakan (infallible truth). Kehidupan politik dan kehidupan di ruang publik hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu membawa dan menyuguhkan keinginan, cita‐cita dan kepercayaan yang diyakininya di hadapan uji sahih dan uji publik dalam masyarakat dan warga negara secara demokratis. Catatan penutup Tulisan ini memaparkan bagaimana pengalaman keindonesiaan dalam berbangsa dan bernegara dan bagaimana tantangan yang dihadapi pasca era reformasi. Dua bagian tulisan pertama memaparkan bagaimana Indonesia dapat barhasil merawat toleransi, demokrasi dan kemajemukan di ruang publik. Banyak negara menghargai prestasi Indonesia dalam merawat toleransi, demokrasi dan kemajemukan penduduk dan masyarakatnya. Bagian ketiga tulisan ini menjelaskan tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia setelah berhembusnya badai panas gurun pasir Timur Tengah dan sekitarnya. Bagian terakhir menyuguhkan bagaimana pemecahan ke depan lewat pintu pendidikan untuk menanggulangi badai proxy war yang menggunakan isu panas keagamaan dalam bermain politik kekuasaan sebagai corenya. Media sosial yang menyebarkan berita hoaks menjadikan Arab Spring berkepanjangan dan belum ada tanda‐tanda berhentinya dan sekarang akan ditularkan ke Asia Tenggara termasuk Indonesia jika masyarakat dan negara di wilayah ini tidak ekstra hati‐hati menghadapi dan menanggulanginya. Aroma konflik perebutan kekuasaan yang melemahkan sendi‐sendi toleransi, demokrasi dan kemajemukan dihembuskan lewat proxy war dengan menggunakan teknologi informasi modern lewat media sosial‐elektronik adalah tantangan baru bagi masyaraat dunia, tidak hanya Indonesia.
29
Bagian terakhir tulisan adalah masukan untuk masyarakat luas, masyarakat sipil dan pemerintah yang lagi berusaha keras membendung arus panas perpecahan masyarakat dan bangsa akibat serangan fajar proxy war dengan cara melihat kembali bagaimana peran agama di ruang publik, khususnya yang terkait dengan pendidikan dan dakwah. Program deradikalisasi yang berbasis pendeketan sekuritas tidak cukup, jika tidak diikuti dengan pembenahan dan perbaikan yang menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan (perbaikan ekonomi, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan seterusnya). Proxy war dan ideological war harus juga melibatkan kerja pendidikan secara terus menerus, berkesinambungan, tanpa kenal lelah, khususnya pendidikan agama. Menghadapi dan menanggulangi proxy war tidak bisa dilakukan dengan secara sepotong‐potong, terpisah‐pisah antara satu elemen dan lainnya. Dia harus merupakan kerja sistemik yang menyentuh seluruh elemen dan aspek. Kita harus berani memasuki wilayah yang paling pelik yaitu pendidikan, khususnya religious literacy, ketika hendak mengulik peran agama di aras publik. Jika tidak, bisa jadi upaya yang dilakukan selama ini akan jalan setempat, belum melakukan terobosan yang berarti ketika berhadapan proxy war yang semakin hari semakin panas, yang benar‐benar memainkan isu agama yang berakibat pada kehidupan ekonomi, politik, keamanan dan kesejahteraan warga negara pada umumnya.
30
BIBLIOGRAFI
Al Qur’an dan Terjemahannya, Kementrian Agama, Republik Indonesia. Auda, Jasser, Maqasid al‐Syari’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, London and Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2008 Hadiz, Vedi R., Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, Cambridge: Cambridge University Press, 2016. Hidayat, Komarudin (ed.), Kontroversi Khilafah: Islam, Negara dan Pancasila, Jakarta: Penerbit Mizan, 2014. Hodgson, Marshall G. S, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, Volume One, The Classical Age of Islam, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1974. http://m.huffpost.com/us/entry/5874488 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Proxy war Jurnal Arus Pemikiran Islam dan Sosial, Maarif, Vol. 12, No. 1 ‐ Juni 2016. Kompas, “Kejahatan Siber: Produsen Hoaks Incar Peristiwa Politik”, 26 Agustus 2017 Kusuma, Mirza Tirta, Ketika Makkah Menjadi Seperti Las Vegas: Agama, Politik dan Ideologi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014 Latif, Yudi, “Pancasila: Idealitas dan Realitas”, Pidato Inaugurasi sebagai anggota AIPI, Universitas Pancasila, 24 Juli 2017.
31
Jurnal Arus Pemikiran Islam dan Sosial, Maarif, Vol. 12, No. 1 ‐ Juni 2016. Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, Negara Pancasila: Darul ‘Ahdi Wasy‐Syahadah: Perspektif Teologis dan Ideologis, Yogyakarta: Penerbit Majelis Kader PPM, 2017. Markham, Ian and Ibrahim M. Abu‐Rabi’, 11 September: Religious Perspectives on the Causes and Consequences, Oxford: Oneworld, Publications, 2002 Meijer, Roel, Global Salafism: Islam’s New Religious Movement, London: Hurst & Company, 2009 Martin, Richard C. (Ed.), Approaches to Islam in Religious Studies, Tucson: The University of Arizona Press, 1985. Moesa, Ali Maschan, Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama. Pemikiran KH Ahmad Siddiq, Yogyakarta: LKIS, 2007 Parekh, Bhikhu, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Cambridge, Massachussetts: Harvard University Press, 2002. Schwarts, Stephen Sulaiman, Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme dalam Wacana Global (The Two Faces of Islam), terjemahan Hodri Ariev, Blantika, 2007. Syukrianto AR, Biografi Pak AR: K.H. Abdur Rozaq Fachruddin (Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1968‐1990, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017 Sumartana. Th. Soal‐soal Teologis dalam Pertemuan Antar Agama, Yogyakarta: Interfidei, 2015
32
