MENEGAKKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA* Oleh Rochmat Wahab** Pengantar Pada hakekatnya bahwa pendidikan nasional merupakan suatu kekuatan (power). Theodore Brameld (1965) menegaskan bahwa education is power, artinya bahwa dengan pendidikan seseorang bisa menguasai dunia. Seiring dengan itu Francis Bacon (Brameld, 1965) berpendapat bahwa ”Knowledge is power”. Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah saw, yaitu: Barang siapa yang ingin menghendaki dunia hendaknya menguasai ilmu, barang siapa yang menghendaki akhirat hendaknya menguasai ilmu, dan barang siapa yang ingin menguasai dunia dan akhiran hendaknya menguasai ilmu. Dengan demikian semakin yakin akan pentingnya pendidikan nasional dalam kehidupan bangsa dan negara. Menyadari akan posisi pendidikan nasional, maka visi pendidikan sebagaimana yang tersurat dalam Penjelasan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Atas dasar visi tersebut, diharapkan pendidikan nasional dapat dijadikan suatu faktor yang sangat strategis dalam membangun bangsa Indopnesia di masa depan. Walau pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis, pada kenyataannya kinerja pendidikan nasional masih jauh dari yang diharapkan, bahkan hampir tiada henti-hentinya beberapa anggota masyarakat menghujat sistem pendidikan nasional, di antaranya berkenaan dengan peraturan perundang-undangannya, desain kurikulum, sistem evaluasi, anggaran pendidikan, dan sebagainya. Terlepas dari persoalan yang ada di seputar praktek pendidikan nasional, bangsa Indonesia berkepentingan untuk menghadapi kompetisi global. Untuk itu sistem pendidikan nasional tetap menjadi tumpuan bangsa dan negara. Karena itulah perlu diupayakan berbagai strategi menegakkan sistem pendidikan nasional menuju masa depan Indonesia yang cerah. Realita Sistem Pendidikan Nasional Dewasa ini Mengingat luasnya cakupan sistem pendidikan nasional, pembahasan akan lebih diarahkan kepada beberapa komponen, di antaranya sebagai berikut: ___________
*Dibahas dalam Sarasehan dalam rangka memperingati Hari lahir Pancasila drai Klaster Pendidikan dengan tema ”Sistem Pendidikan Nasional untuk Membangun Peradaban Indonesia yang dijiwai oleh Nilainilai Pancasila pada 30 April - 1 Mei 2007 di Balai Senat UGM Bulaksumur Yogyakarta. **Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pembantu Rektor Bidang Akademik UNY periode 2006-2010
1
1. Landasan yuridis formal pendidikan nasional yang ada masih banyak mendapat sorotan. Sorotan terhadap Undang-undang Sistem pendidikan Nasional (USPN), Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD), dan Peraturan Pemerintah (PP) Standar Nasional Pendidikan tidak dapat dihindari terutama yang berkenaan dengan Badan Hukum Pendidikan (BHP), Ujian Nasional, Kualifikasi dan Kompetensi Guru, Anggaran Pendidikan dan sebagainya. Sorotan terhadap setiap peraturan perundangan bisa dimaklumi, karena hampir setiap Undang-undang dibuat pasti menimbulkan pro dan kontra. Sikap pro biasanya muncul bagi pihak yang diuntungkan, sebaliknya sikap kontra muncul biasanya dari pihak yang merasa untuk sementara tidak diuntungkan, walau pada akhirnya tidak jarang dapat mendukungnya ketika sudah mengetahui manfaatnya. 2. Kemampuan, kesiapan dan komitmen peserta didik. Perubahan dan dinamika sosial dan budaya yang terjadi dewasa ini berpengaruh secara berarti terhadap kemampuan, kesiapan dan komitmen peserta didik dalam belajar. Kondisi ini belum sepenuhnya dijadikan landasan pijak guru dalam mengembangkan program dan proses pendidikan dan pembelajarannya, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas pendidikan belum sepenuhnya menggembirakan, karena belum dapat menjamin kepuasan stakeholders utamanya. 3. Isi kurikulum mendapatkan sorotan yang tajam. Isi kurikulum yang tertuang pada Bab X pasal 7 37 pada UUSPN menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah tidak memuat lagi Pancasila sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan, namun diharapkan nilai-nilai Pancasila lebih utamanya diakomodasi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, di samping diharapkan dapat diinternalisasikan dalam mata pelajaran lainnya. Yang tidak dapat dipungkiri bahwa dapat dipahami bahwa Pancasila secara eksplisit ditiadakan dari kurikulum, artinya bahwa pancasila sudah tidak dipandang penting. 4. Kurikulum yang dijadikan acuan mengembangkan program pendidikan nampaknya baru didasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan, sebagaimana yang dinyatakan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 dan No. 23 tahun 2006. Jika hanya dua standar ini yang dijadikan acuannya, maka proses pendidikan belum dapat dijamin memiliki efektivitas yang tinggi sebagaimana seharusnya. 5. Kualifikasi dan kompetensi guru masih under-qualified. Jika mengacu pada tuntutan undang-undang dan kualitas pendidikan yang diharapkan, mayoritas kualifikasi dan kompetensi guru masih jauh dari yang seharusnya. 6. Proses pembelajaran dan pendidikan yang ada cenderung masih di bawah standar. Hal ini diperkuat bahwa proses pembelajaran dan pendidikan cenderung hanya menuntut low level thinking skills, misalnya lebih banyak menuntut hafalan. Demikian juga proses belajaran lebih cenderung one-way trafic system dan kurang melibatkan peserta didik.
2
7. Sistem evaluasi pendidikan yang digunakan belum komprehensif. Sistem evaluasi pendidikan lebih cenderung mengandalkan penilaian akademik untuk menentukan keberhasilan pendidikan peserta didik, misalanya hanya melalui keberhasilan mengikuti Unas, di samping belum melibatkan aspek-aspek lainnya, sehingga terjadi ketidak-ajegan dalam proses pendidikan, karena tidak sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. 8. Masih rendahnya profesionalisme pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan atau birokrasi pendidikan masih menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang belum menggembirakan yang diindikasikan dengan beberapa hal, di antaranya: penentuan pejabat di lingkungan pendidikan tidak selalu ber-track record baik di bidang pendidikan; penentuan kepala sekolah dan penempatannya masih kurang transparan, sehingga tidak selalu diperoleh the right man on the right place. 9. Ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan masih belum terbatas. Sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia masih belum mencukup, terlebih-lebih untuk sekolah dasar yang sebagian besarnya merupakan bangunan inpres (Instruksi Presiden). Demikian pula sarana-prasarana Sekolah Menengah yang ada di daerah pedesaan, apalagi sekolah-sekolah yang tersedia di pedesaan jauh lebih banyak. Kalau sekiranya sudah tersedia, masih dijumpai cukup banyak yang belum diptimalkan penggunaannya. 10. Sistem pengawasan penyelenggaraan pendidikan cenderung dilakukan oleh pengawas yang masih belum membanggakan, karena penentuan pengawas seringkali tidak didasarkan pada kompetensi, melainkan karena usia, apalagi sering kali penentuan pengawas hanya ditentukan oleh kepentingan untuk memperpanjang masa pensiun. Idealita Sistem Pendidikan Nasional Setelah memperhatikan sejumlah persoalan berkenaan dengan praktek pendidikan nasional dewasa ini, kiranya ke depan sistem pendidikan nasional seyogyanya dapat diwujudkan sebagaimana dapat dirumuskan berikut ini: 1. Segala peraturan perundang-undangan organik bidang pendidikan perlu diakselerasi penyelesaiannya dengan tetap mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkait, terutama para stakeholders, baik pada level pusat, daerah, maupun institusi, sehingga dapat memperlancar operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan untuk semua jenjang, jenis dan satuan pendidikan. Untuk menghindari adanya benturan antara satu peraturan dan lainnya, perlu diupayakan secara optimal koherensinya. 2. Sistem pendidikan nasional yang digalakkan perlu ditekankan adanya pembebasan dari diskriminasi perlakuan yang dilandasi oleh prinsipprinsip HAM, sehingga demokratisasi pendidikan dapat dijamin di muka bumi Indonesia. Dalam penyelenggaran pendidikan harus terus dihindarkan dari upaya marginalisasi warga tak beruntung, dan sebaliknya perlu terus digalakkan adanya keberpihakan terhadap mereka, sehingga martabatnya tetap terjaga.
3
3. Keberadaan peserta didik, baik sebagai input, sebagai unsur penting dalam proses pendidikan, maupun sebagai unsur penting dalam evaluasi pembelajaran atau pendidikan, perlu diapresiasi eksistensinya, apakah terkait baik dengan kondisi dan kemampuannya, maupun kinerjanya. Dalam situasi yang demikian bahwa penekanan yang lebih penting, bukan terletak pada keberhasilan atau kegagalannya dalam mengikuti proses pendidikan, melainkan sejauh mana peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. 4. Kurikulum dalam praktek (Curriculum in action) yang dibangun sebaiknya mempertimbangkan beberapa aspek penting, tidak hanya bertumpu pada standar-standar yang ada (apakah stndar isi dan standar kompetensi lulusan), melainkan juga potensi dan kebutuhan peserta didik serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Selain daripada itu untuk menjamin bahwa Pancasila menjadi dasar sistem pendidikan nasional, maka nilai-nilai Pancasila seharusnya dapat diakomodasi terutama lewat mata pelajaran Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia, di samping mata pelajaranmata pelajaran lainnya. Untuk itu sangat diperlukan suatu rambu-rambu implementasi nilai-nilai Pancasila, sehingga memudahkan para guru, di samping tenaga kependidikan lainnya. Cara ini boleh jadi lebih efektif daripada cara yang digunakan pada kurikulum sebelumnya yang secara eksplisit ada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, tetapi sangat kental dengan muatan politisnya, sehingga pendekatan yang digunakan cenderung bersifat dogmatis yang kurang bernuansa humanis, bahkan tidak membuka peluang yang cukup untuk berpikir dan bersikap kritis. Akibatnya banyak terjadi kontra produktif. Selain daripada itu untuk menjamin adanya kemampuan adaptif para peserta didik, kiranya hidden curriculum perlu dipertimbangkan dan diakomodasi dalam implementasi kurikulum, sehingga setiap guru harus menyadari akan pentingnya dan perlunya mentransformasikan hidden curriculum dalam proses pembelajaran dan pendidikan yang menjadi tanggung mereka. 5. Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perlu terus diupayakan seiring dengan tuntutan guru, dosen, dan pendidik lainnya sebagai tenaga profesi. Untuk menjamin keprofesionalan guru, organisasi profesi perlu dijauhkan dari kepentingan politis yang berlebihan, di samping perlu terus dijaga komitmennya dengan kepentingan profesional, termasuk dalam penegakan kode etik organisasi profesi. Sertifikasi guru atau dosen, seyogyanya tidak bersifat permanen, melainkan temporal guna menjamin kepentingan layanan publik yang memuaskan. Karena itu legalisasi sertifikat profesi pendidik untuk guru dan dosen seharusnya bersifat periodik. Persoalan time frame-nya perlu dirumuskan berdasarkan hasil kajian dan konvensi di antara para stakeholders.
4
6. Efektivitas suatu pengelolaan persekolahan tidak dapat dilepaskan dari peran penting kepemimpinan pendidikan (educational leadership). Pimpinan institusi pendidikan yang efektif dan produktif seharusnya menjaga common values and goals, sehingga institusi yang dipimpinnya memiliki efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Pimpinan institusi pendidikan seharusnya mampu menunjukkan lebih pada academic leadership daripada beurocratic leadership. Demikian juga dalam konteks Indoensia, kepemimpinan pendidikan hendaknya diorientasikan kepada pemberian keteladan, membangun kemauan, dan mendorong kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dan pendidikan. 7. Proses pembelajaran dan pendidikan yang efektif hendaknya lebih didorong untuk transfer of principle daripada transfer of information, mengutamakan berpikir kreatif (divergent thinking) daripada berpikir konformis (convergent thinking), menekankan cooperative learning daripada competitive learning. Demikian juga dalam proses pembelajaran dan pendidikan hendaknya di samping peduli pada instructional effect, tetapi juga terhadap nurturant effect. 8. Untuk menjamin hasil pendidikan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan institusional, maka sistem evaluasi pembelajaran dan pendidikan yang perlu ditegakkan hendaknya difokuskan kepada penilaian aspek non akademik (moral, kepribadian, keterampilan) yang sama pentingnya dengan aspek akademik, sehingga bentukan lulusannya dapat mencerminkan individu yang utuh. 9. Seiring dengan otonomi pendidikan, maka guna menjamin keutuhan bangsa dan negara sungguh diperlukan keseimbangan pengelolaan pendidikan dengan prinsip balancing decentralization and centralization (Bauman, 1996). Dengan demikian akan terjamin kekuatan dan keunggulan lokal tetap terjaga, sementara itu keutuhan negara kesatuan juga terjaga. Sebagaimana yang dikemukakan Tilaar (2002), bahwa pendidikan nasional hendaknya dapat menjadi perekat bangsa. Kendatipun otonomi diberikan sepenuhnya kepada kepala daerah, untuk jabatan struktural bidang pendidikan akan jauh bisa dikendalikan manakala ditangani oleh orang-orang yang menguasai bidang pendidikan, dengan demikian diharapkan kepentingan profesional lebih diutamakan daripada kepentingan politis. 10. Standar sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan perlu segera dirumuskan yang selanjutnya perlu diupayakan perwujudannya guna menunjang pencapaian pendidikan yang bermutu. Waalupun demikian untuk menjamin parktek pendidikan yang terlepas dari lingkungan fisik, sosial dan budayanya, perlu mempertimbangkan dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dan fasilitas pendidikan yang berarti. Di samping upaya ini dapat meningkatkan efisiensi, sangatlah mungkin dapat mendorong peningkatan kreativitas, karena terbuka untuk berkreasi dan bertindak secara kontekstual. 11. Untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan, maka program pengawasan perlu diarahkan kepada pengawasan kinerja (performance
5
audit), terutama dikaitkan dengan pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan satuan pendidikan yang dilanjutkan dengan pembinaan sehingga kegiatan pengawasan dapat memberikan manfaat. Guna menjamin kehadiran sistem pengawasan yang efektif, kiranya rekruitmen tenaga pengawas perlu dilakukan secara profesional dengan terus dilakukan pembinaan, sehingga dapat bertindak secara profesional. 12. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak bisa diabaikan, karena itu untuk menegakkan sistem pendidikan nasional sangat memerlukan TIK, baik untuk kepentingan manajerial maupun instruksional. Untuk menjamin efektivitas TIK perlu diproteksi dari intervensi yang mengkontaminasi proses dan produk pendidikan nasional. Hambatan dan Tantangan Dalam rangka menegakkan sistem pendidikan nasional, dapat diidentifikasi ada beberapa hambatan dan tantangan yang perlu dihadapi. Pertama, hambatan yang terkait dengan kelembagaan, personalia, anggaran, fasilitas, dan dukungan masyarakat yang dapat diuaraikan sebagai berikut: 1. Kelembagaan pendidikan yang sudah dirancang melalui RUU BHP cenderung memiliki potensi masalah, terutama bagi pendidikan dasar dan menengah. Jika hal ini tidak segera diantisipasi alternatif solusinya, diduga akan menjadi persoalan dan hambatan yang serius bagi kelancaran pengelolaan pendidikan. Demikian juga posisi institusi pendidikan di bawah Depdiknas dan Depag, di bawah pengelolaan pemerintah dan swasta. 2. Setelah penyelenggaraan pendidikan diotonomikan, ada kecenderungan bahwa penentuan para pejabat di lingkungan dinas pendidikan kurang begitu mempertimbangkan track-record-nya. Demikian pula dalam penentuan Kepala sekolah tidak jarang muatan politisnya lebih menonjol, sehingga berkonsekuensi logis terhadap rendahnya kemandirian kerja mereka. Yang juga sangat penting disadari, bahwa hampir 2/3-nya dari seluruh pendidik belum memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana yang diharapkan dalam UUGD. 3. Anggaran pendidikan yang ditetapkan dengan ukuran minimal 20 % baik untuk APBN maupun APBD pada hakekatnya berpotensi bagi tingkat kelancaran penyelenggaraan pendidikan. Jika dikaitkan dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, maka paling tidak perlu disadari bahwa 20% APBN dan APBD yang diungkapkan dalam UU No. 20 tahun 2005 tentang Sisdiknas Bab XIII dan pasal 49, menurut hemat saya dana yang dialokasikan untuk Pemerintah dan Pemerintah Provinsi relatif terlalu tinggi, jika dikaitkan dengan kewenangan yang diberikan. Sebaliknya dana yang dialokasikan di pemerintah kabupaten relatif sedikit jika dikaitkan dengan kewenangan tanggung jawab yang harus dipikul, terutama sebagai penyelenggara pendidikan dasar dan menengah. 4. Sarana dan prasarana pendidikan yang jauh memadai dari ukuran standar secara potensial dapat menghambat proses pendidikan, apalagi jika
6
dikaitkan dengan dinamika masyarakat dan kemajuan ipteks dewasa ini. Fasilitas untuk akses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi yang sudah mendesak tidak dapat dihindarkan. Jika kondisi ini tidak segera dapat diwujudkan, sangat mungkin ketertinggalan bangsa Indonesia dalam mencapai pendidikan bermutu menjadi problem yang serius. 5. Jika dicermati sungguh-sungguh bahwa dukungan masyarakat, terutama masyarakat dunia usaha dan dunia industri (DUDI) terhadap penyelenggaraan semua jenjang pendidikan masih terbatas. Padahal tanggung jawab pendidikan ada di pundak pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dudi cenderung menanti lulusan untuk rekruitmen tenaga barunya, tanpa ada sharing yang cukup dalam proses pendidikannya. Kedua, tantangan yang dapat muncul terkait dengan arus globalisasi, arus informasi, kemajuan ipteks, dapat digambarkan lebih detil sebagai berikut: 1. Globalisasi memungkinkan adanya akses yang terbuka terutama dalam kehidupan ekonomi. Dengan begitu transaksi ekonomi tidak ada pembatasan yang mutlak, sejak terhitung saat konvensi telah disepakati. Ketidaksiapan setiap warga negara Indonesia dalam berkompetisi dapat menyebabkan bangsa Indonesia akan menjadi tamu di negara sendiri. Di samping itu globalisasi jika tidak diantisipasi dapat mengancam eksistensi Indonesia sebagai suatu negara. 2. Arus informasi yang begitu deras seiring dengan globalisasi tidak dapat dibendung dengan mudah. Lebih membahayakan lagi jika arus informasi itu memiliki muatan nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pengendalian dan filterisasi pengaruh budaya luar yang tidak dapat dilakukan secara efektif dan mantap, cenderung dapat merusak sendi-sendi nilai bangsa, bahkan bisa mengancam disintegrasi. 3. Kemajuan ipteks di samping mendatangkan kesejahteraan, juga dapat berdampak negatif terhadap kesehatan lingkungan dan polusi-polusi lain yang membahayakan kesehatan manusia. Untuk dapat memanfaatkan kehadiran kemajuan iptkes, sangat dituntut bangunan masyarakat yang berbasis pengetahuan. Strategi Pendidikan Nasional Untuk menegakkan Sistem Pendidikan Nasional yang mampu memberikan makna bagi kehidupan bangsa dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, Gerakan peduli pendidikan. Strategi ini diharapkan dapat mendorong semua pihak mampu berkiprah terhadap terjadinya praktek pendidikan yang efektif, baik pendidikan formal, non formal, maupun informal. Karena pendidikan dipandang sebagai upaya yang strategis dalam memanusiakan maunusia. Dengan demikian semua pihak hiharapkan bisa menunjukkan andil yang sebesar-besarnya terhadap terjadinya proses pendidikan. Kedua, Semua mengawal mutu. Mutu pendidikan sangatlah berarti bagi upaya mengangkat martabat individu, masyarakat dan bangsa. Karena itu semua pihak, yang diantaranya: guru, orangtua, kepala sekolah, dan terutama peserta didik sendiri menjadi faktor penting dalam menentukan mutu
7
pendidikan. Keseriusan dan komitmen yang tinggi di antara mereka menjadi kunci utama dalam mengantarkan mutu pendidikan. Ketiga, Pendidikan moral menjadi tanggung jawab semua. Untuk menjamin kedamaian hidup di Indonesia khususnya, dan di muka bumi pada umumnya, setiap insan Indonesia perlu membekali diri dengan pendidikan moral yang memadai, sehingga dapat mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Karena itulah semua pihak diharapkan mau berpartisipasi secara ikhlas untuk mengawal pendidikan moral baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Keempat, Political will para eksekutif dan legislatif. Adanya political will para eksekutif dan legislatif memiliki kontribusi yang berarti bagi perumusan kebijakan dan jaminan peraturan perundang-undangan yang memperlancar proses pendidikan yang bermutu bagi semua warga negara, tanpa perkecualian karena alasan apapun. Namun perlu dicatat, sebagaimana yang dikemukaan oleh Tilaar (2006) bahwa untuk kepentingan membangun manusia utuh melalui pendidikan nasional seharusnya dihindari dari kepentingan politik. Kelima, Pemantapan pendidikan seumur hidup. Rentangan hidup manusia dari lahir sampai dengan meninggal dunia selalu dihadapkan berbagai persoalan hidup yang tiada henti di mana pun mereka berada. Untuk menjamin eksistensi kehidupan insan Indonesia, baik untuk dapat meraih kebahagian di dunia maupun di akhirat, kiranya pendidikan seumur hidup seharusnya menjadi kebutuhan setiap insan Indonesia, tanpa terkecuali. Sebagaimana yang ditegaskan dalam prinsip-prinsip pendidikan nasional, yaitu life-long learning. Keenam, Perlunya menjaga konsistensi inovasi pendidikan. Pembaharuan pendekatan atau paradigma pendidikan atau apapun yang terkait dengan praktek pendidikan akan lebih bermakna manakala tetap dijaga konsistensinya dengan sistem pendidikan nasional dan pandangan terhadap peserta didik sebagai insan Indonesia yang utuh. Jika hal ini tidak mendapat perhatian yang cukup, bahkan diabaikan, boleh jadi kehadiran inovasi pendidikan sangat bersifat pragmatis dan tidak memiliki nilai ideal. Penutup Sistem Pendidikan Nasional yang terus diperbaharui seiring dengan Amandemen UUD 1945 dan perubahan paradigma kebijakan publik, nampaknya tidak bisa lepas dari sorotan dari berbagai pihak, baik yang bersifat personal, kolektif, maupun institusional. Mereka sangat menghendaki bahwa sistem pendidikan nasional dapat memuaskannya baik pada tataran konsep maupun praktik. Memang pada kenyataannya dalam batas tertentu konsep dan praktek sistem pendidikan nasional, di samping telah memberikan kepuasan banyak pihak, juga belum bisa memberikan kepuasan beberapa pihak. Untuk itulah perlu terus diupayakan pembenahan pada level konsep sampai pada level operasional. Yang sering terjadi pada tataran konsep baik, namun ternyata pada tataran operasional tidak tampil optimal, misalnya praktek tidak didukung dengan kinerja yang profesional, sehingga hasilnya masih belum memuaskan. Atas dasar itulah memantapkan dan menegakkan sistem pendidikan nasional perlu terus diupayakan, sehingga sistem pendidikan nasional yang
8
berdasarkan Pancasila mampu mencerdaskan kehidupan rakyat, yang pada akhirnya mampu menjunjung tinggi martabat bangsa Indonesia, karena sistem pendidikan nasional mampu menghasilkan insan yang beriman, bertaqwa, beradab, cerdas, produktif, dan mampu memberikan manfaat, baik bagi dirinya sendiri, sesama manusia, bangsa, maupun lingkungan pada umumnya. Daftar Pustaka: Bauman, Paul C., (1996), Governing Education: Public Sector Reform or Privatization, USA: Allyn and Bacon Buchori, Muchtar, (1994), Pendidikan dalam Pembangunan, Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press. ..........., (1994), Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit PT. Tiara Wacana Ellis, Arthur K. And Routs, Jeffrey T. (1993), Research on Educational Innovation, Princeton Junction, Ney Jersey: Eye on Education Kohn, Alfie (1992), No Contest : The Case Against Competition, New York: Houghton Mifflin Company. Tilaar, H.A.R. Tilaar, (2000), Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Jakarta : PT Rineka Cipta ..........., (2002), Membenahi Pendidikan Nasional, Jakarta : PT Rineka Cipta ..........., (2006), Standarisasi Pendidikan Nasional : Suatu Tinjaun Kritis, Jakarta : PT Rineka Cipta
9
