Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan

Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia

Nur Rochaety Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang [email protected] ABSTRAK Realitas yang ada di tengah masyarakat menunjukkan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam bidang hukum masih sangat rendah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yaitu: substansi, struktur dan budaya. Dalam substansi, produk hukum yang tersedia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan dalam artikel Persons. Tulisan ini mencoba untuk melihat berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan baik di rumah, tempat kerja dan juga dalam masyarakat sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan daya tawar yang dimiliki perempuan dalam relasi pria dan wanita. Melalui metode penelitian kualitatif peneliti ingin mengetahui bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk fisik, seksual, ekonomi, politik, dan penampilan psikologis yang dapat dilakukan baik oleh individu, masyarakat dan negara. Artikel ini menunjukkan bahwa penegakan hukum untuk melindungi perempuan masih rendah.

PALASTREN, Vol. 7, No.1, Juni 2014

1

Nur Rochaety

Kata kunci: Perlindungan hukum, perempuan, korban kekerasan

ABSTRACT

The Real life of the community showed that in the legal field, the problem of violence against women and protection of women victims of violence are not sufficient. Various factors affect the law enforcement process, namely: the substance, structure and culture. In substance, legal products available today are Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, and the Law Number 21 Year 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons.This article focused on kinds of violence against women either at home, the workplace, and in society as a manifestation of the bargaining power imbalance in the relationship between men and women. Through qualitative research method the researcher would like to know forms of violence against women include physical, sexual, economic, political, and psychological appearence which can be done either by individuals, communities and countries. This article shows that the law enforcement to protect the women is still low.

Keywords: legal protection, women, violence victims

A. Pendahuluan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 menegaskan, bahwa salah satu isu yang mendapat perhatian dan berkembang di dalam masyarakat berkaitan dengan ketimpangan antara keadaan dan kedudukan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat, atau juga disebut ketimpangan gender. Perempuan masih memiliki kesempatan yang serba terbatas dibandingkan dengan laki-laki untuk berperan aktif di dalam kegiatan program pembangunan maupun dalam berbagai aspek kehidupan lainnya di dalam masyarakat (ekonomi, sosial budaya, pendidikan, organisasi dan kelembagaan, dan lainnya). Keterbatasan ini berasal dari 2


Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum...

berbagai nilai dan norma masyarakat yang membatasi ruang gerak perempuan dibandingkan bidang gerak laki-laki. Ketimpangan gender di dalam masyarakat berasal dari budaya laki-laki yang belum dapat menerima keberadaan perempuan yang setara dengan laki-laki. Namun demikian dengan telah diratifikasinya Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi bagi perempuan maka kita bersama-sama seluruh elemen dalam masyarakat, pemerintah, akademisi untuk berbuat bersama menghapuskan diskriminasi bagi perempuan. Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 menegaskan, bahwa “setiap orang dilahirkan dengan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara”. Penegasan ini merupakan simbol suatu kehidupan bermasyarakat dengan suatu visi tentang perlunya menghormati kemanusiaan setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa dan jenis kelamin. Masyarakat dunia mengakui bahwa wanita berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia, dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang-bidang lainnya. Pengakuan tersebut diwujudkan dalam Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita Tahun 1967, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada tahun 1979 yang dinyatakaan berlaku pada tahun 1981, dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita pada tahun 1993. Gender dibangun dan dikonstruksikan sedemikian rupa melalui adat, tradisi, kebiasaan pola asuh, pendidikan, untuk membedakan tugas dan peran sosial laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki dibedakan antara seks (jenis kelamin) secara biologis dan realitas konstruksi sosial budaya. Secara kodrat biologis, perempuan adalah menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, menopause, sedangkan laki-laki menghasilkan sperma yang dapat membuahi sel perempuan. PALASTREN, Vol. 7, No.1, Juni 2014

3

Nur Rochaety

Secara fakta sosial, perempuan dikonstruksikan sebagai pengasuh anak, mengatur rumah tangga, yang berkaitan dengan fungsi di ranah domestik, sedangkan laki-laki adalah sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah keluarga, bertugas di ranah publik. Berdasar kedua fakta tersebut, maka dapat dibedakan antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang dalam Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Pembagian Peran Gender Laki-Laki Perempuan Aspek yang dibedakan

Perempuan

Laki-laki

Karakteristik sifat

Feminin

Maskulin

Ruang lingkup kerja

Domestik

Publik

Pencari nafkah

Pencari nafkah

tambahan Kerja feminin Reproduktif

utama Kerja maskulin

Fungsi Stereotip kerja

Pembagian kerja gender

(mengasuh anak,

Produktif (kerja

mengurus rumah

yang menghasil

tangga, dan

kan)

sebagainya)

Diskriminasi berbasis gender bersumber dari berbagai pelanggaran HAM. Diskriminasi tersebut dapat berbentuk marginalisasi (peminggiran), yang banyak terjadi dalam bidang ekonomi, sub-ordinasi (penomorduaan), adanya anggapan bahwa perempuan lemah, stereotype (citra buruk), pandangan buruk terhadap perempuan, violence (kekerasan), yaitu serangan fisik dan psikis, beban kerja berlebihan, yaitu tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Istilah persamaan secara konvensional diartikan sebagai “hak untuk sama dengan pria”. Dasar dari pendapat ini ialah 4



adanya kenyataan bahwa wanita mengalami ketidaksetaraan dengan pria dalam berbagai hal, seperti: kesempatan kerja, pengupahan, akses pada dan penikmatan manfaat pelayanan kesehatan, pendidikan, hak-hak dalam keluarga, politik dan lain sebagainya. Masalah akan timbul apabila persamaan diartikan sebagai wanita harus mendapat perlakuan yang sama dengan pria, yaitu wanita mendapat perlakuan sama dengan pria tanpa mempertimbangkan bahwa ada perbedaan kodrati, yaitu fungsi reproduksi dan perbedaan berdasarkan gender yang merupakan konstruksi sosial. Prinsip kewajiban negara menurut Konvensi Wanita, secara ringkas meliputi: a. Mencegah diskriminasi terhadap wanita; b. Melarang diskriminasi terhadap wanita; c. Melakukan identifikasi adanya diskriminasi terhadap wanita dan melakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya; d. Melaksanakan sanksi terhadap wanita;

atas

tindakan

diskriminasi

e. Memberikan dukungan pada penegakan hak-hak wanita dan mendorong persamaan, kesetaraan dan keadilan, melalui langkah-langkah proaktif; f. Meningkatkan persamaan de-facto wanita dan pria. Pemahaman di dalam masyarakat mengenai hukum hanya terpusat pada hukum sebagai aturan-aturan, normanorma dan asas-asas. Dalam hal ini hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yaitu legal substance (sebagai produk hukum, kebijakan, aturan perundang-undangan), legal structure (institusi atau penegak hukum), serta legal culture (budaya hukum, meliputi ideide, sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum). Kesadaraan mengenai hak-hak perempuan dalam masyarakat tidaklah dapat tercipta dengan sendirinya tanpa PALASTREN, Vol. 7, No.1, Juni 2014

5

Nur Rochaety

melalui upaya rekayasa sosial (social engineering). Kondisi ini dapat dicapai apabila seluruh lapisan masyarakat baik di tataran eksekutif, legislatif, yudikatif maupun sebagai warga masyarakat memiliki pemahaman yang utuh mengenai hakhak asasi perempuan, dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan dasar larangan dan penolakan diskriminasi : ”Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Pernyataan ini dengan tak ada perkecualian apapun, seperti kebebasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah kedaulatan yang lain.”

Kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di rumah, tempat kerja dan di dalam masyarakat pada umumnya merupakan manifestasi adanya ketimpangan posisi tawar dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Bentuk kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, seksual, ekonomi, secara politik dan psikologis yang dapat dilakukan baik oleh individu, komunitas maupun negara. Beberapa kelompok perempuan seperti, kelompok perempuan minoritas, perempuan pada masyarakat adat, TKW, pembantu rumah tangga, perempuan miskin di pedesaan atau tempat terpencil, perempuan miskin di perkotaan, perempuan tahanan, anakanak perempuan, perempuan penyandang cacat, perempuan lansia, perempuan tergusur, perempuan di pengungsian, dan perempuan dalam konflik bersenjata adalah kelompok yang sangat rawan terhadap kekerasan. Realitas di dalam masyarakat menunjukkan bahwa di bidang hukum, baik masalah kekerasan terhadap perempuan 6



maupun perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan masih belum memadai. Berbagai faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu, substansi, struktural, dan kultur. Secara substansi, produk hukum yang ada saat ini adalah Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Ketentuan pidana dalam KUHP yang secara khusus menyebutkan perempuan sebagai korban diatur dalam Pasal 285 KUHP (perkosaan), Pasal 297 KUHP (pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan yang bersangkutan), Pasal 332 KUHP (melarikan perempuan). Tentang ganti rugi diatur dalam Pasal 98 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981, yaitu tentang ganti rugi terhadap korban oleh pelaku jika hal tersebut diminta oleh korban. Kondisi yang demikian ini belumlah memadai dan sangat menghambat bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Peraturan yang juga memberikan perlindungan bagi perempuan adalah UndangUndang Nomer 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Hambatan berikutnya berasal dari struktural. Karena pemahaman masyarakat maupun aparat penegak hukum pada masalah tindak kekerasan terhadap kekerasan belum sensitif gender, bahkan ada kecenderungan tidak berpihak kepada perempuan sebagai korban. Persoalannnya bukan saja karena ketidakpahaman dan ketiadaan perspektif gender di kalangan para penegak hukum, melainkan juga adanya kesalahpahaman. Ada anggapan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan hanya bersifat fisik semata, tidak dipahami bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan juga dapat terjadi secara non fisik, yaitu secara psikis, sosial budaya, ekonomi, maupun politik. Akibatnya perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian lebih pada kasus-kasus kekerasan fisik saja. Struktur dan prosedur yang ketat menghalangi penegak hukum untuk membuat terobosan dan interpretasi baru. PALASTREN, Vol. 7, No.1, Juni 2014

7

Nur Rochaety

Hambatan ketiga berasal dari kultur, yaitu berkaitan erat dengan budaya “patriarki”, atau “budaya dominasi lakilaki” yang dianut masyarakat yang tidak akomodatif terhadap permasalahan perempuan dan yang bersangkutan (perempuan itu sendiri) tidak ada keinginan untuk memperjuangkan hakhaknya atau ketidaktahuan perempuan korban kekerasan untuk melakukan tindakan hukum. Permasalahannya adalah, upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan oleh perempuan korban tindak kekerasan untuk melindungi hak-haknya. Di Indonesia, kedudukan korban tindak kekerasan terhadap perempuan belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Berbagai produk hukum yang belum menyentuh pada kebutuhan perempuan sebagai korban, sehingga ketika korban harus berhadapan dengan proses peradilan maka bukan memperoleh perlindungan tetapi ada kecenderungan dipersalahkan atau dianggap ikut berperan untuk terjadinya perlakuan kekerasan tersebut. Kondisi yang demikian ini sangat menghambat bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi di semua negara. Mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bukanlah masalah yang mudah untuk diselesaikan. Hukum yang telah tersedia merupakan landasan yang tepat untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender. Upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi perempuan memiliki banyak aspek, maka perwujudannya memerlukan kerja sama dalam jejaring. Ketika pemerintah memberikan komitmen untuk memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengupayakan bagaimana pencegahan perlindungan, penanggulangan bagi perempuan korban kekerasan untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana telah

8



diatur dalam undang-undang dengan tetap memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi di dalam masyarakat.

B. Pembahasan 1. Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender Pengertian gender yaitu: ”pembagian peran antara lakilaki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat”. Gender dibangun dan dikonstruksikan sedemikian rupa melalui adat, tradisi, kebiasaan pola asuh, pendidikan, untuk membedakan tugas dan peran sosial laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki antara seks (jenis kelamin) secara biologis dan realitas konstruksi sosial budaya. Kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di rumah, tempat kerja dan di masyarakat pada umumnya merupakan manifestasi adanya ketimpangan posisi tawar dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Bentuk kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis yang dapat dilakukan baik oleh individu, komunitas maupun negara. Beberapa kelompok perempuan seperti, kelompok perempuan minoritas, perempuan pada masyarakat adat, TKW, pembantu rumah tangga, perempuan miskin di pedesaan atau tempat terpencil, perempuan miskin di perkotaan, perempuan tahanan, anakanak perempuan, perempuan penyandang cacat, perempuan lansia, perempuan tergusur, perempuan di pengungsian, dan perempuan dalam konflik bersenjata adalah kelompok yang sangat rawan terhadap kekerasan. Faqih (1999 : 20) mendefinisikan kekerasan sebagai padanan dari kata violence dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata violence diartikan di sini suatu serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.


9

Nur Rochaety

Menurut Soerjono Soekanto (1985 : 104) kekerasan dapat didefinisikan sebagai berikut : “Kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang digunakan bagi cidera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategorikategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras.”

Literatur Amerika Serikat mengartikan kekerasan ke dalam beberapa istilah dengan variasi pengertian, seperti tort, assault, dan battery. Pengertian tort adalah a wrongful injury to the person or a person’s property (Buckley, 1993, 24). Pengertian tort terbagi dalam 3 kategori besar, yaitu tort dengan sengaja (intentional tort), kelalaian ((negligence), dan strict (absolute) liability. Ke dalam pengertian intentional tort ini muncul pengertian assault dan battery. Sementara assault didefinisikan sebagai: “Any willful attempt or threat to inflict injury upon the person of another….” “Any intentional display of forcesuch as would give the victim reason to fear or expect immediate bodily harm” “An assult may be committed without actually touching, or stricking, or doing bodily harm, to the person or another”. (Black HC, 1979 : 342)

Sementara hukum Amerika mengartikan kekerasan sebagai berikut: an attempt by one person to make harmful or offensive contact with another individual without consent. Actual physical contact is not necessary. (Buckley, 1993, 24). Unsur kedua kekerasan yang disengaja pengertian battery. Kata ini didefinisikan sebagai:

adalah

“Criminal battery, defined as the unlawful application of force to the person or another, may be devided into its three basic element:

10



a. the defendant’s conduct (act or omission) b. his “mental state” wich may be intent to kill or injure, or criminal negligence, or perhaps the doing of an unlawful act the harmful result to the victim, which may be a bodily injury or an offensive touching”. (Black HC, 1979: 343).

Sementara dalam Hukum Amerika mengartikannya sebagai: tortfeasor’s intentional, unconsented touching of another person in an offensive or harmful manner. Battery is completed assault and is intentional tort. (Buckley, 1993: 26).

Berdasarkan pengertian di atas, terminologi kekerasan terhadap perempuan memiliki ciri penting bahwa tindakan tersebut adalah dapat berupa tindakan fisik, seksual, maupun nonfisik (psikis), dapat dilakukan secara aktif maupun pasif (tidak berbuat), dikehendaki atau diniati oleh pelaku, dan menimbulkan akibat yang merugikan korban (fisik, seksual, maupun psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban. Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi di semua negara. Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam dalam semua aspek kehidupan, baik di bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan. Bahkan dalam hal-hal tertentu dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Berbagai istilah yang digunakan untuk menunjukkan perhatian terhadap masalah ini, seperti “ violence against women”, gender-based violence”. “ gender violence”, “female focused violence”, “domestic violence”. Tindak kekerasan dapat terjadi di mana-mana, di berbagai lapisan masyarakat. Tempat kekerasannyapun bisa terjadi di mana-mana seperti di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta lingkungan kerja. Berbagai bentuk PALASTREN, Vol. 7, No.1, Juni 2014

11

Nur Rochaety

kekerasan terhadap perempuan berdasarkan Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan memberikan batasan terminologi kekerasan terhadap perempuan memiliki ciri penting bahwa tindakan tersebut adalah dapat berupa tindakan fisik, seksual, maupun nonfisik (psikis), dapat dilakukan secara aktif maupun pasif (tidak berbuat), dikehendaki atau diniati oleh pelaku, dan menimbulkan akibat yang merugikan korban (fisik, seksual, maupun psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban. Batasan bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terbatas pada pengertian tersebut di atas, tetapi juga meliputi kekerasan berbasis gender di bidang sosial, ekonomi, budaya, sipil dan politik atau bidang-bidang lainnya. Bahkan pelaku kekerasan tidak terbatas pada inidividu, kelompok, masyarakat, korporasi tetapi juga negara. Bentuk-bentuk yang lebih spesifik di pelbagai negara adalah incest, serangan seksual, perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, “footbinding” di China pada masa lalu, “stove-death” dengan cara dibakar di Pakistan, penganiayaan karena mahar di India, Bangladesh dan Pakistan. Di Bangladesh dikenal adanya perusakan wajah wanita dengan melempar bahan kimia. Di Afrika terjadi penyunatan wanita yang melebihi batas toleransi kesehatan, perdagangan wanita untuk pelacuran termasuk anak-anak di bawah umur (white slavery), penganiayaan istri, perkosaan dan kekerasan lain di lingkungan keluarga (domestic violence), kekerasan terhadap karyawan wanita, pornografi, kawin paksa (force marriage), serangan-serangan psikis dan emosional lainnya, diskriminasi ekonomis, pelecehan seksual, intimidasi di lingkungan kerja. Berbagai kekerasan terhadap perempuan dikategorikan menurut siklus kehidupan, yaitu :

dapat

1) Sebelum kelahiran : Kekerasan sebelum kelahiran berujud perkosaan massal terhadap perempuan atau penganiayaan pada 12



saat hamil sebagaimana yang terjadi di Cina, India dan Korea. Termasuk kategori ini adalah perkosaan massal pada saat perang. 2) Pada saat bayi : Kekerasan pada saat bayi dapat mengambil bentuk pembunuhan bayi perempuan, perlakuan salah secara emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam makanan dan kesehatan terhadap bayi perempuan. 3) Pada usia anak : Sementara kekerasan pada usia anak terjadi melalui perkawinan anak-anak, penyunatan, perlakuan seksual oleh keluarga maupun orang lain dan pelacuran anak. 4) Pada usia remaja : Pada usia remaja, perempuan juga rentan atas kekerasan seperti kekerasan pada saat pacaran (date rape), perlakuan seks terpaksa karena masalah ekonomi, pelecehan seksual di tempat kerja, perkosaan, pelacuran dipaksa dan perdagangan wanita. 5) Pada masa usia reproduksi : Perempuan dalam usia reproduksi dapat mengalami kekerasan dalam bentuk kekerasan oleh suami (marital rape), pembunuhan atau kekerasan karena mahar, pembunuhan oleh pasangannya, perlakuan salah secara psikis, pelecehan seksual di tempat kerja, perkosaan dan kekerasan terhadap wanita cacat. 6) Pada usia tua : Perempuan berusia lanjutpun tidak terhindar dari kemungkinan adanya kekerasan seperti kekerasan terhadap janda dan kekerasan terhadap orang tua.


13

Nur Rochaety

Berbagai produk hukum baik di dunia internasional melalui badan PBB maupun secara nasional dalam bentuk ratifikasi menjadikan masalah kekerasan terhadap perempuan mengalami pergeseran pandangan, yang semula hanya dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan dan pembunuhan biasa; demikian pula tentang pelecehan seksual dan sebagainya; dalam perkembangannya tidak lagi dianggap sebagai masalah yuridis semata-mata, namun di belakangnya mengandung spirit yang besar, berkaitan dengan masalah HAM. Dengan demikian tercakup di dalamnya dimensi politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan sebagainya yang harus ditelaah secara komprehensif dan integral. Kekerasan terhadap perempuan kadang tidak dianggap sebagai masalah besar karena beberapa alasan. Pertama, ketiadaan data statistik yang akurat; Kedua, adanya anggapan bahwa kekerasan tersebut adalah masalah “tempat tidur” yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah; ketiga, berkaitan dengan budaya (Cultural sovereignity); dan ke empat, karena ketakutan pada suami. Beberapa hal yang mendasari tidak terungkapnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat antara lain, yaitu faktor struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta terbatasnya data karena adanya pandangan dalam masyarakat yang menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang “biasa”, bahkan perempuan korban kekerasan berusaha merahasiakan kekerasan yang menimpanya, sehingga kekerasan tersebut merupakan kejadian yang tersembunyi dalam masyarakat. Ada anggapan dalam masyarakat bahwa tempat yang berbahaya adalah di luar rumah, tetapi faktanya bagi perempuan tidaklah demikian. Bagi para korban, rumah yang seharusnya merupakan tempat yang aman untuk berlindung, 14



mendapatkan kebahagiaan, serta kesejahteraan, justru sebaliknya menjadi tempat yang membuat mereka menjadi korban tindak kekerasan, dan hal itu dilakukan oleh orangorang yang mempunyai hubungan sangat dekat baik secara fisik maupun emosional. Namun demikian, bentuk kekerasan ini sangat sulit terungkap, dikarenakan : 1) adanya anggapan bahwa kekerasan tersebut sebagai hal yang biasa, bahkan menjadi bagian dari pendidikan suami terhadap istri; 2) konflik dalam rumah tangga sangat sering dilihat sebagai masalah intern keluarga yang tidak dapat dicampuri orang lain, bahkan hal ini diyakini oleh orang-orang di luar rumah maupun orang-orang di dalam keluarga itu sendiri; 3) pelaku maupun korban seringkali menutupnutupi kejadian yang sesungguhnya dari orang lain, dengan alasan yang berbeda-beda. (E. Kristi Poerwandari, 2000: 20) Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan pada Sidang Umum PBB ke 85, pada tanggal 20 Desember 1993, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak asasi, dan kebebasan fundamental perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. Dalam dokumen ini tertera secara tegas bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan antara kaum lakilaki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hambatan bagi kemajuan kaum perempuan. Pada hakikatnya kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran serius terhadap HAM, bukan saja PALASTREN, Vol. 7, No.1, Juni 2014

15

Nur Rochaety

karena menyerang sendi-sendi kehidupan manusia yang paling mendasar, yaitu jauh dari rasa takut, tetapi lebih dari itu kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu bentuk pelanggaran dimana unsur gender paling jelas. Berdasarkan Platform for Action yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia ke IV tentang Perempuan di Beijing pada tahun 1995, menyatakan antara lain: “Kekerasan terhadap perempuan adalah manifestasi adanya perbedaan kekuasaan dalam hubungan laki-laki dan perempuan sepanjang sejarah, yang mengakibatkan adanya penguasaan dan diskriminasi terhadap perempuan, dan ini merintangi kemajuan sepenuhnya dari perempuan. Kekerasan dialami perempuan di sepanjang hidupnya pada hakikatnya berasal dari pola-pola kebudayaan, khususnya dampak yang merusak dari praktik-praktik tradisional tertentu atau kebiasaan yang merugikan dari semua kebiasaan ekstrim yang berkaitan dengan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama, yang mengekalkan memberi kedudukan yang lebih rendah dari perempuan dalam keluarga, di tempat kerja, dan masyarakat.”

Berdasarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1994), maka kekerasan diartikan sebagai : “Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap kekerasan berbasis gender yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada perempuan, termasuk di dalamnya tindakan seperti memaksa, mengurangi kebebasan , apakah itu terjadi di lingkup kehidupan domestik atau publik.”

Tindak kekerasan, atau violence , pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat bergantung pada masyarakat itu sendiri, tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik saja tetapi juga non-fisik. Bentukbentuk kekerasan yang dialami perempuan sangat banyak, baik yang bersifat psikologis, fisik, seksual, maupun yang bersifat ekonomis, budaya, dan keagamaan, hingga yang merupakan bagian dari sebuah sistem pengorganisasian lintas negara yang sangat besar dan kuat. Bentuk-bentuk kekerasan 16



ini hadir dalam setiap jenis hubungan sosial yang dijalani seorang perempuan, termasuk dalam hubungan keluarga dan perkawanan dekat, dalam hubungan kerjanya maupun dalam hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan secara umum. “The dark number of violent crime agains women” masih selalu membayangi dan menakutkan kaum perempuan di dunia, apalagi bila diingat bahwa sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat yang kurang konstruktif dalam merespon tindak kekerasan terhadap perempuan yang juga didasarkan pada persepsi bahwa masalah keluarga sebaiknya diselesaikan oleh keluarga itu sendiri tanpa melibatkan mekanisme pengendalian sosial yang formal ( Harkrisnowo, 1999 : 89). Bahkan dalam budaya tertentu dikatakan bahwa masalah keluarga adalah aib yang sangat dijaga agar orang lain jangan sampai mengetahui (saru, Bhs. Jawa). Astrid Aafjes menyatakan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender berasal distribusi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Disebut kekerasan berbasis gender karena ia menunjuk pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat. Kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki yang dibangun dan dipelihara oleh stereotipe gender sebagai logika dasar penyebab kekerasan terhadap perempuan.....”(Venny, 2003: 1). Sebelum Venny, Heise melihat fenomena kekerasan terhadap perempuan yang terjadi adalah hal yang unik dan mempunyai ciri tersendiri. Heise meyakini fenomena kekerasan terhadap perempuan berakar dari persoalan ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan memiliki basis, baik secara kultural maupun biologis.” (Ruhani dan Eja Y, 2002 : 1). Basis biologis yang dimaksud Heise adalah kekerasan terhadap perempuan berakar dari pandangan umum bahwa PALASTREN, Vol. 7, No.1, Juni 2014

17

Nur Rochaety

seksualitas laki-laki secara alamiah bersifat agresif, sedangkan seksualitas perempuan bersifat pasif, sedangkan basis kultural yaitu kekerasan terhadap perempuan merupakan perluasan dari konstruksi seksualitas perempuan yang berimplikasi pada proses relasi gender yang timpang. Budaya patriarkhi yang kuat memberikan kekuasaan laki-laki pada posisi superior dan inferior pada perempuan. Terlahir sebagai perempuan telah menjadikan mereka target mata rantai kekerasan sepanjang hidupnya.

2. Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Secara umum perlindungan hukum diartikan sebagai hukum/peraturan yang berlaku di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi perempuan terutama dari tindak kekerasan, eksploitasi maupun diskriminasi di berbagai aspek kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, sipil, dan politik. Pembentukan dan eksistensi hukum tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan penyelesaian terbaik dalam penanganan suatu konflik. Dalam negara modern seperti saat ini maka hukum merupakan satu pilihan, akan tetapi tidak mudah untuk mencapai tujuannya. (Gayus, 2002 : 19). Menurut Sunaryati Hartono (2002), hukum tidak hanya peraturan-peraturan yang tertulis melainkan juga terdiri dari: 1. Peraturan perundang-undangan; 2. Peraturan-peraturan yurisprudensi (case law) yaitu putusan pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi; 3. Konvensi-konvensi/hukum-hukum kebiasaan; 4. Perjanjian-perjanjian internasional; 5. Lembaga-lembaga internasional; 6. Proses dan prosedur; 7. Pendidikan hukum; 8. Para pelaku hukum; 9. Sarana dan prasarana hukum. 18



Kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan, sebab kekerasan tersebut dapat menimbulkan akibat akumulatif yang tidak sederhana. Dalam berbagai pertemuan internasional bahkan dapat dikatakan hal ini ada hubungannya dengan indeks perkembangan manusia (human development index). (Muladi, 2002 : 60). Berbagai dokumen, peraturan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan adalah sebagai berikut:

a. Instrumen hukum Internasional 1) Piagam HAM PBB. Pasal 2 : ”Semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Pernyataan ini dengan tak ada perkecualian apapun, seperti kebebasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah kedaulatan yang lain.”

Selanjutnya dalam Pasal 3, memuat tentang kewajiban negara dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi tidak terbatas pada bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang. Sedangkan dalam Pasal 5 menuntut perubahan sikap dan perilaku anggota negara peserta, dan kewajiban negara peserta membuat peraturan yang tepat. 2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. 3) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Budaya, Konvensi Internasional untuk PALASTREN, Vol. 7, No.1, Juni 2014

19

Nur Rochaety

Menghapuskan (eliminasi) Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. 4) Deklarasi terhadap Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita. Dalam deklarasi menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hakhak asasi, dan kebebasan fundamental perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. Dalam dokumen ini tertera secara tegas bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan antara kaum lakilaki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hambatan bagi kemajuan kaum perempuan. 5) Berdasarkan Platform for Action yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia ke IV tentang perempuan di Beijing pada tahun 1995, menyatakan antara lain : “Kekerasan terhadap perempuan adalah manifestasi adanya perbedaan kekuasaan dalam hubungan laki-laki dan perempuan sepanjang sejarah, yang mengakibatkan adanya penguasaan dan diskriminasi terhadap perempuan, dan ini merintangi kemajuan sepenuhnya dari perempuan. Kekerasan dialami perempuan di sepanjang hidupnya pada hakikatnya berasal dari pola-pola kebudayaan, khususnya dampak yang merusak dari praktik-praktik tradisional tertentu atau kebiasaan yang merugikan dari semua kebiasaan ekstrim yang berkaitan dengan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama, yang mengekalkan memberi kedudukan yang lebih rendah dari perempuan dalam keluarga, di tempat kerja, dan masyarakat.”

b. Instrumen Hukum Nasional Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea pertama disebutkan bahwa :

20



”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan..... ”

Selanjutnya dalam alinea keempat disebutkan, bahwa: ”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Kedua alinea tersebut mengandung makna, bahwa setiap bangsa berhak untuk memperjuangkan kemerdekaaannya menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan, serta setiap warganegara tanpa membedakan jenis kelamin mendapat hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Pancasila. Selanjutnya dalam peraturan-peraturan yang lain yaitu: 1. KUHP; 2. KUHAP; 3. Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan; 4. Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; 5. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; PALASTREN, Vol. 7, No.1, Juni 2014

21

Nur Rochaety

6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum; 7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; 8. Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 9. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 10. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. 11. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Person). Berbagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap perempuan sebagaimana di atas, dalam realitasnya masih belum dapat menjalankan fungsinya untuk memberikan perindungan hukum bagi perempuan korban dan rasa aman bagi perempuan secara umum di Indonesia. Perlidungan terhadap perempuan tidak hanya mempersyaratkan atas ketersediaan substansi hukum yang ramah dan adil bagi perempuan akan tetapi juga meniscayakan adanya dua elemen hukum yang lain yaitu struktur dan kultur hukum yang berpihak kepada perempuan. Sementara kekerasan terhadap perempuan berbasis gender menunjukkan kuatnya mindset ketimpangan gender karena nalar patriarkhi masih menjadi PR besar bagi upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan.

C. Simpulan Mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bukanlah masalah yang mudah untuk diselesaikan. Hukum yang telah tersedia merupakan landasan yang tepat 22



untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender. Upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi perempuan memiliki banyak aspek, maka perwujudannya memerlukan kerja sama dalam jejaring. Ketika pemerintah memberikan komitmen untuk memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengupayakan bagaimana pencegahan, perlindungan, penanggulangan bagi perempuan korban kekerasan untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dengan tetap memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi di dalam masyarakat.


23

Nur Rochaety

Daftar Pustaka

Venny, A., 2003, Memahami Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan the Japan Foundation Indonesia. Black HC., 1979, Black Law Dictionary, Fifth Edition, West Publishing Co, St Paul Minn, Buckley, WR., 1993, Tort and Personal Injury Law, New York, Lawyer Cooperation Publishing. Lumbun, G. T., 2002, “Confucianisme dan Lingkungan Hidup, Budaya Hukum Masyarakat Pasiran”, dalam Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pascasarjana. Faqih, M., 1999, Analisis Gender & Transformasi Sosial, Yogjakarta: Pustaka Pelajar. Poerwandari, E. K., 2000, “Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologi Feministik”, dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta: Alumni. Silawati & Hartian, 2006, “Pengarusutamaan Gender” dalam Jurnal Perempuan, No. 50. Soekanto, S. dan Santoso, P., 1985, Kamus Kriminologi, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hartono, S., 2002, “Dampak Terorisme terhadap Hukum Transnasional” Makalah Ceramah Umum, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Ruhani, S. dan Eja Y., Susi, 2002, Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik, Yogjakarta: Pusaka UGM. Weisberg, D. K., 1993, Feminist Legal Theory, Philadelphia: Temple University Press. 24


Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan

Recommend Documents