7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M. PAN/7/2004 t e nt a ng Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negri Sipil;
9.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR PERANGKAT DAERAH,
TENTANG
ANALISIS
BEBAN
KERJA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2.
3. 4. 5.
6. 7.
8.
9.
Daerah adaiah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD ad a l ah bagian atau subordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebar kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan melupakan hasil kali volume kerjaan norma waktu (volume kerja X norma waktu). Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh SKPD/UKPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan analisis beban kerja pada SKPD/UKPD untuk menghitung kebutuhan pegewai. Pasal 3 Tujuan analisis beban kerja adalah : a. untuk mendapatkan hasil analisis beban kerja yang efektif dan efisien; b. mendapatkan data formasi kebutuhan pegawai pada SKPD/UKPD
BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN Pasal 4 (1) Analisis beban kerja dilakukan terhadap pejabat struktural dan pejabat fungsional pada SKPD/UKPD. (2) Khusus untuk jabatan fungsional yang berangka kredit, untuk formasi jabatannya ditetapkan formasi tersendiri d en g a n peraturan Gubernur sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang ditetapkan oleh kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
BAB IV METODE PENGHITUNGAN BEBAN KERJA Bagian Kesatu Metode Pendekatan Hasil Kerja Pasal 5 (1)
Metode pendekatan hasil kerja digunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis dan bersifat fisik atau kebendaan, atau hasil kerja non fisik tetapi dapat dihitung.
(2)
Metode pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikari beban kerja dari hasil kerja jabatan.
(3)
Informasi yang diperlukan dalam menggunakan metode pendekatan adalah : a. wujud hasil kerja dan satuannya; b. jumlah beban kerja yang terCermin dari target hasil kerja yang harus dicapai; c. standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja.
(4)
Rumus penghitungan beban kerja dengan metode pendekatan hasil kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan Gubernur ini.
hasil
kerja
Bagian Kedua Metode Pendekatan Obyek Kerja Pasal 6 (1) Metode pendekatan obyek kerja dipergunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah obyek yang harus dilayani
(2) Obyek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah obyek yang dilayani dalam pelaksanaan pekerjaan. (3) Informasi yang diperlukan dalam menggunakan metode pendekatan obyek kerja adalah : a. wujud obyek kerja dan satuannya; b. jumlah beban kerja yang terCermin dari banyaknya obyek yang dilayani; c. standar kemampuan rata-rata untuk melayani obyek kerja. (4)
Rumus penghitungan beban kerja dengan metode sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan Gubernur ini.
pendekatan
obyek
harus
kerja
Bagian Ketiga Metode Pendekatan Peralatan Kerja Pasal 7 (1) Metode pendekatan peralatan kerja digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya tergantung pada peralatan kerjanya. (2) Peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan yang digunakan dalam bekerja. (3) Dalam menggunakan metode pendekatan peralatan kerja, (informasi yang diperlukan) adalah : a. satuan alat kerja; b. jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja; c. jumah aiat kerja yang dioperasikan; d. rasio jumlah pegawai per jabatan per aiat kerja (RPK), (4)
Rumus penghitungan beban kerja dengan metode pendekatan peralatan k er j a sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan Gubernur ini.
Bagian Keempat Metode Pendekatan Tugas per Tugas Jabatan Pasal 8 (1) Metode pendekatan tugas per tugas jabatan dipergunakan untuk menghitung beban kerja pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam/banyak jenisnya. (2) Informasi yang diperlukan dalam menggunakan metoce pendekatan tugas per tugas jabatan adalah : a. uraian tugas beserta jumlah beban kerja untuk setiap tugas; b. waktu penyelesaian tugas; c. jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata. (3) Rumus penghitungan beban kerja dengan metode perdekatan tugas per tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan Gubernur ini. (4) Formulir isian beban kerja yang dipergunakan dengan metode pendekatan tugas per tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan Gubernur ini.
BAB V HASIL ANALISIS BEBAN KERJA
Pasal 9 Hasil analisis beban kerja berupa formasi pegawai, sebagai dasar usulan formasi kebutuhan pegawai pada SKPD/UKPD. Pasal 10 Toleransi pelaksanaan hasil analisis beban kerja mempunyai tingkat fleksibilitas kurang lebih 10 persen, artinya diberikan penambahan atau pengurangan 10 persen dari jumlah formasi pegawai berdasarkan analisis beban kerja.
BAB VI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANALISIS BEBAN KERJA Pasal 11 (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga analisis beban kerja dilakukan pendidikan dan pelatihan analisis beban kerja. (2) Program pendidikan dan pelatihan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan dan pelatihan berkoordinasi dengan Biro yang membidangi Organisasi dan Ketatalaksanaan. (3) Pendayagunaan tenaga analisis beban kerja d il ak uk an o l e h B ir o yang membidangi Organisasi dan Ketatalaksanaan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah.
BAB VII KEWENANGAN Pasal 12 (1) Analisis beban kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro yang membidangi Organisasi dan Ketatalaksanaan. (2) Dalam pelaksanaan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD yang terkait dan/atau pihak lain.
BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 13 (1) Monitoring penerapan hasil analisis beban kerja pada SKPD/UKPD dilakukan oleh Biro yang membidangi Organisasi dan Ketatalaksanaan. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui dan mencari alternatif pemecahan : a. penerapan hasil analisis beban kerja; b. kendala penggunaan hasil analisis beban kerja; c. adanya perubahan beban kerja. Pasal 14
(1) Untuk mengetahui penerapan/perkembangan hasil analisis beban kerja pada SKPD/UKPD, Biro yang membidangi Organisasi dan Ketatalaksanaan melakukan evaluasi hasil analisis beban kerja. (2) Evaluasi analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. peninjauan langsung ke SKPD/UKPD; b. meminta informasi/laporan tertulis tentang kelayakan analisis beban kerja yang sudah ada dari SKPD/UKPD; c. mengundang SKPD/UKPD. (3)
Dalam melakukan evaluasi analisis beban kerja, Biro yang membidangi Organisasi dan Ketatalaksanaan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.
(4)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak analisis beban kerja dilaksanakan.
(5)
Hasil evaluasi analisis beban kerja sebagaimana d im ak s ud p a da a ya t (4) dipergunakan sebagai bahan pembinaan analisis beban kerja pada SKPD/UKPD yang bersangkutan.
BAB IX PENUTUP Pasal 15 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2008
Di u nd a ngk a n d i J ak ar t a pa d a ta n gg a l 1 2 Fe br u ar i 20 0 8
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 12.
