BUPATI BULUNGAN SALINAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BULUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang :
Mengingat
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bulungan.
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ; 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
1
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 10); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 12); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BULUNGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 2. Bupati adalah Bupati Bulungan . 3. Dinas Perhubungan Bulungan.
adalah
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan.
2
5. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 6. Uji tipe adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap setiap tipe dari masing-masing merk kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebelum kendaraan tersebut dibuat dan dirakit dan atau diimport secara masal. 7. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus. 8. Sertifikat Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan atau kendaraan khusus yang telah diuji tipe. 9. Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh penanggungjawab pembuatan dan atau perakit atau import sebagai jaminan bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan atau kendaraan khusus yang dibuat dan atau dirakit dan atau di import memiliki spesifikasi teknis sama / sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. 10. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 11. Tanda Kualifikasi Teknis adalah Tanda Kualifikasi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor yang diberikan kepada setiap tenaga penguji yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum didalam sertifikasi teknis tenaga penguji berkala kendaran bermotor berdasarkan evaluasi yang dilkukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 12. Unit Penyelenggara Pelaksanaan Uji adalah tempat/lokasi dilakukan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Unit Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor. 13. Ubah Spesifikasi adalah Perubahan konstruksi, karoseri, sifat, ganti mesin. 14. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk melaksanakan serangkaian kegiatan pemeriksaan. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PERSYARATAN UMUM PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk : a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan; b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor di jalan; c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
3
Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor bertujuan untuk : a. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan; b. Mencegah atau memperbaiki kemungkinan terjadinya disebabkan oleh kekuarangan persyaratan teknis ;
kecelakaan
yang
c. Memelihara kondisi jalan dan jembatan dari akibat kelebihan muatan kendaraan; d. Mengurangi dampak negatif dari kemungkinan pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan bermotor dioperasikan di jalan. Bagian Ketiga Persyaratan Umum Pasal 4 (1) Syarat-syarat dalam melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor harus memiliki : a. b. c. d.
Fasiltas pengujian kendaraan bermotor; Peralatan pengujian kendaraan bermotor; Prosedur pengujian kendaraan bermotor; dan Tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu.
(2) Tenaga Penguji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah : a. Pelaksana pemula kendaraan bermotor adalah penguji dengan kualifikasi sebagai pembantu penguji; b. Pelaksana pengujian kendaraan bermotor adalah dengan kualifikasi sebagai penguji tidak dengan kewenangan penuh; c. Pelaksana lanjutan pengujian kendaraan bermotor adalah penguji dengan kualifikasi sebagai penguji dengan kewenangan dapat menandatangani buku uji setelah mendapat kewenangan dari pejabat yang berwenang. d. Penyelia penguji kendaraan bermotor adalah penguji dengan kualifikasi sebagai penguji dengan kewenagan menandatangani buku uji. BAB III KETENTUAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kesatu Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor Pasal 5 (1) Setiap kendaraan bermotor jenis Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Umum yang dioperasikan dijalan, wajib dilakukan Uji Berkala. (2) Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kendaraan milik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 6 (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa komponen / bagian-bagian kendaraan meliputi: a. b. c. d. e. f.
Sistem Rem; Sistem kemudi; Posisi roda depan; Badan dan rangka kendaraan; Pemuatan; Klakson;
4
g. h. i. j. k. l.
Lampu-lampu; Penghapus kaca; Kaca spion; Ban; Emisi gas buang; dan Perlengkapan dan peralatan lainnya
(2) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji kendaraan diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji serta dilengkapi tanda samping. Pasal 7 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tenaga penguji yang telah memiliki kualifikasi / kompetensi sebagai penguji. Pasal 8 (1) Pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan pengujian berkala, mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan petugas penguji dengan melampirkan: a. b. c. d.
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); Buku uji bagi kendaraan angkutan umum / tidak umum; Bukti pelunasan biaya uji; Surat persetujuan penghapusan bagi kendaran milik dinas, instansi, badan dan lembaga Pemerintah.
(2) Setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, petugas penguji melakukan pemeriksaan teknis yang hasilnya dituangkan kedalam blangko hasil pemeriksaan pada formulir yang sudah ditentukan. Bagian Kedua Pengujian Kendaran Untuk Penghapusan/Pelelangan Pasal 9 Untuk keperluan penghapusan/pelelangan kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah, dapat dilakukan pengujian teknis guna menentukan nilai ekonomis atau harga jual kendaraan bermotor. Bagian Ketiga Pemindahan, Perpanjangan, Perubahan, dan Penggantian Tanda Bukti Lulus Uji Pasal 10 (1) Pemilik kendaraan bermotor wajib uji, dapat memindahkan pengujian kendaraannya ketempat lain, dimana kendaraan itu dioperasikan atau berada. (2) Perpindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 Perpanjangan berikut:
masa berlaku uji diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai
a. Menunjukan tanda bukti lulus uji yang lama; b. Melampirkan surat laporan bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan uji berkala pada saat masa berlaku uji berakhir; c. Kartu tanda jati diri pemilik kendaraan; d. Melampirkan kartu control izin usaha; e. Melampirkan Kartu Pengawasan (KP) bagi mobil Angkutan Penumpang; f. Lulus uji berkala.
5
Pasal 12 Perubahan tanda lulus uji yang disebabkan perubahan fisik kendaraan dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki tanda bukti lulus uji yang lama; b. Kartu tanda jati diri pemilik kendaraan; c. Menyampaikan keterangan mengenai perubahan spesifikasi teknis/data pemilik/ wilayah operasi kendaraan; d. Melampirkan foto copy STNK. Pasal 13 Penggantian tanda lulus uji yang hilang dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. b. c. d.
Membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat; Melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada; Melampirkan foto copy tanda jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya; Membawa kendaraan untuk di uji apabila telah habis masa berlakunya. Bagian Keempat Pengawasan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Pasal 14
(1) Untuk menjamin bahwa kendaraan bermotor wajib uji tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan pengawasan dan pemeriksaan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan teknis dan laik jalan yang terdiri dari: a. Pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji b. Pemeriksaan fisik kendaraan yang meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Sistem rem; Sistem kemudi; Posisi roda depan; Badan dan rangka kendaraan; Pemuatan; Klakson; Lampu-lampu; Penghapus kaca; Kaca spion; Ban; Emisi gas buang; Sabuk keselamatan; dan Perlengkapan dan peralatan lainnya. Pasal 15
(1) Pemeriksaan dan pengawasan kendaraan bermotor di jalan dan terminal dilakukan oleh petugas penguji atau petugas lain yang memenuhi persyaratan dan dilengkapi dengan surat tugas dan bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan istansi lain yang terkait. (2) Petugas penguji dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan terminal apabila menemukan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan masa berlaku izin atau tidak laik jalan maka penguji dapat mencabut tanda bukti lulus uji berkala.
6
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Standarisasi dan pengesahan spesifikasi teknis peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor; b. Standarisasi dan pengesahan peralatan dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor ; c. Standarisasi dan pengesahan buku dan tanda uji berkala kendaraan bermotor; d. Sertifikasi dan kualifikasi tenaga penguji; e. Akreditasi unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor; f. Kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor. Pasal 17 Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat memberikan penilaian dan sanksi terhadap unit pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor yang belum memenuhi persyaratan dan atau melakukan penyimpangan dalam melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor. Pasal 18 (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat berupa : a. Teguran / peringatan; b. Penghentian pelaksanaan pengujian; (2) Dalam hal Kepala Dinas menjatuhkan sansi berupa penghentian operasi terhadap unit pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan dapat melakukan pengalihan pelayanan pengujian ke unit pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor yang lain. Pasal 19 Apabila unit pelayanan teknis pengujian kendaraan bermotor yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, tetap melaksanakan pelayanan uji maka hasil pengujiannya dinyatakan tidak sah. Pasal 20 (1) Penguji yang dalam pelaksanaan proses pengujian menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penurunan kualifikasi atau pencabutan kualifikasi. Pasal 21 (1) Selama dalam proses pengajuan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 penguji yang bersangkutan tidak dibenarkan melakukan kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan kendaraan bermotor. (2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tetap melakukan pengujian dan/atau pemeriksaan kendaraan bermotor, maka hasil pengujianya dinyatakan tidak sah.
7
Pasal 22 Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib menyelengarakan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor dan dilaporkan ke Dinas Perhubungan atau pejabat yang berwenang secara berkala setiap bulan. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka buku uji dan nomor uji yang telah diberikan pada kendaraan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 (1) Setiap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilengkapi papan informasi yang berisikan biaya uji dan prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor. (2) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pemohon. Pasal 25 Unit Pelayanan Teknis pengujian kendaraan bermotor wajib mengoptimalkan penggunaan, pemanfaatan fasilitas dan peralatan pengujian serta tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis. Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkanya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Februari 2012 BUPATI BULUNGAN, ttd. BUDIMAN ARIFIN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Februari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd. SUDJATI BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2012 NOMOR 5. Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
Hj. INDRIYATI, SH, M.Si PEMBINA / IV a Nip.19640328 199503 2001
8
