2
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Memperhatikan :
Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 12 Juni 2008;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENETAPAN ALOKASI KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3
2. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten./Kota adalah penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 6. Bilangan Pembagi Penduduk adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan atau DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 2 Data jumlah penduduk adalah data jumlah penduduk yang tercantum dalam Daftar Agregat Kependudukan di tiap Kecamatan (DAK2) untuk Keperluan Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang; BAB II ALOKASI KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 Bagian Kesatu Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Pasal 3 (1) Jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).
4
(2) Jumlah kursi DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan : a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi; d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi; e. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi; f. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; g. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.
Pasal 4 (1) Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota. (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya. (3) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi pada Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 641 Tahun 2003 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tahun 2003 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 sebagimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2005. Pasal 5 (1) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) digunakan sebagai bahan penetapan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu 2009.
5
(2) Untuk menetapkan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhitungkan perubahan jumlah penduduk di setiap provinsi, dengan berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Pasal 6 Perhitungan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditentukan: a. jumlah kursi Pemilu Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikurangi dengan jumlah kursi Pemilu Tahun 2004; b. untuk mengalokasikan kursi pada setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan jumlah penduduk setiap daerah pemilihan Pemilu Tahun 2009 dikurangi dengan jumlah penduduk Pemilu Tahun 2004; c. selisih jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf b, dijumlahkan dari setiap daerah pemilihan dalam Provinsi yang bersangkutan; d. untuk mengalokasikan jumlah kursi setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan Bilangan Pembagi Penduduk; e. Bilangan Pembagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh dengan cara membagi selisih jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan selisih jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan di bawah 0.50 (lima puluh per seratus) dihilangkan; f. untuk mengalokasikan tambahan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, dilakukan dengan cara: 1) tahap pertama, jumlah selisih penduduk setiap daerah pemilihan dibagi Bilangan Pembagi Penduduk, sehingga mendapatkan atau tidak mendapatkan perolehan sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa jumlah penduduk; 2) tahap kedua, apabila terdapat sisa sejumlah kursi, sisa sejumlah kursi tersebut diberikan kepada daerah pemilihan yang mempunyai sisa jumlah penduduk dimulai dari yang terbesar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa jumlah kursi terbagi habis; Pasal 7 (1) Dalam hal terdapat daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi yang sama dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi pada Pemilu 2004, daerah pemilihan DPR Provinsi tersebut disesuaikan dengan perubahan daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang, dengan Keputusan KPU. (2) Untuk Pemilu Tahun 2009 KPU melakukan penataan ulang daerah pemilihan bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota Induk serta Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2004.
6
Pasal 8 (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi, daerah pemilihan tersebut dihapuskan. (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan kembali sesuai dengan jumlah penduduk. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU dengan memperhatikan data jumlah penduduk dari pemerintah.
Bagian Kedua Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Pasal 9 (1) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh). (2) Jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi; b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi; c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi; d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; e. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi; f. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; g. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.
7
Pasal 10
(1) Daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan atau gabungan Kecamatan. (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya. (3) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2004 seluruh Indonesia sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 641 Tahun 2003 sampai dengan Nomor 672 Tahun 2003 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 sebagimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2005 serta perubahan terhadap Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut yang memuat tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Induk dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2004.
Pasal 11 (1) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) digunakan sebagai bahan penetapan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2009. (2) Untuk menetapkan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhitungkan perubahan jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota, dengan berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
Pasal 12 Perhitungan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditentukan: a. jumlah kursi Pemilu Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikurangi dengan jumlah kursi Pemilu Tahun 2004; b. untuk mengalokasikan kursi pada setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan berdasarkan jumlah penduduk setiap daerah pemilihan Pemilu Tahun 2009 dikurangi dengan jumlah penduduk Pemilu Tahun 2004; c. selisih jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf b, dijumlahkan dari setiap daerah pemilihan dalam Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
8
d. untuk mengalokasikan jumlah kursi setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan Bilangan Pembagi Penduduk; e. Bilangan Pembagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf d diperoleh dengan cara membagi selisih jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan selisih jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan apabila terdapat angka pecahan di bawah 0.50 (lima puluh per seratus) dihilangkan; f. untuk mengalokasikan tambahan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, dilakukan dengan cara: 1) tahap pertama, jumlah selisih penduduk setiap daerah pemilihan dibagi Bilangan Pembagi Penduduk, sehingga mendapatkan atau tidak mendapatkan perolehan sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa jumlah penduduk; 2) tahap kedua, apabila terdapat sisa sejumlah kursi, sisa sejumlah kursi tersebut diberikan kepada daerah pemilihan yang mempunyai sisa jumlah penduduk dimulai dari yang terbesar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa jumlah kursi terbagi habis;
Pasal 13 (1) Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa berlaku ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf g. (2) Penambahan jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak secara berurutan. (3) Penambahan jumlah kursi kepada tiap-tiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara: a. apabila jumlah daerah pemilihan pada satu Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) daerah pemilihan atau lebih, pengisian terhadap 5 (lima) kursi dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk terbanyak tiap-tiap daerah pemilihan dalam Pemilu Tahun 2009 secara berurutan; b. apabila jumlah daerah pemilihan tiap Kabupaten/Kota paling banyak 4 (empat), maka jumlah tambahan 5 (lima) kursi dibagikan kepada jumlah penduduk pada daerah pemilihan terbanyak secara berurutan dan sisa 1 (satu) kursi diberikan kepada daerah pemilihan yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak pertama dan seterusnya;
9
Pasal 14 (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, daerah pemilihan tersebut dihapuskan. (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan kembali sesuai dengan jumlah penduduk. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU dengan memperhatikan data jumlah penduduk dari pemerintah.
BAB III ALOKASI KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
Bagian Kesatu Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi
Pasal 15 (1) Jumlah kursi Anggota DPRD Provinsi yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. (3) Provinsi yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2009, dilakukan penataan daerah pemilihan di Provinsi induk dan Provinsi yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2009 sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Penataan daerah pemilihan di Provinsi Induk dan pembentukan daerah pemilihan di Provinsi yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2009, berkenaan dengan tata cara pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2009 diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU.
10
Bagian Kedua Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasal 16
(1) Jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. (3) Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2009, dilakukan penataan daerah pemilihan di Kabupaten Induk dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2009 sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Penataan daerah pemilihan di Kabupaten Induk dan pembentukan daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2009, berkenaan dengan tata cara pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2009 diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU.
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dibentuk setelah berlakunya Peraturan ini, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Induk. Pasal 18 Ketentuan mengenai jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPR Pemilu Tahun 2009, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 19 Alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu tahun 2009 seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
