2
Memperhatikan
7.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
9.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
: 1.
2.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 139/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Prakiraan Jumlah Badan Pelaksana dan Pemilih Sementara dalam Pemilu 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 401/SK/KPU/Tahun 2008. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 26 Desember 2008.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau sebutan lain. 9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain. 10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri. 11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri. 13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri. 15. Formulir adalah lembaran kertas isian yang digunakan untuk mencatat hasil kegiatan dan hal-hal lain berkenaan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS/TPSLN, di PPK/PPLN, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
Pasal 2 Formulir adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 5, dan angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008. Pasal 3 Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi formulir yang digunakan di setiap tingkatan badan penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2009.
4
BAB II JENIS FORMULIR Bagian Kesatu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pasal 4 Formulir yang digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, meliputi : a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD (Model C DPR dan DPD); b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Pemilu Anggota DPR dan DPD (Model C1 DPR dan DPD); c. Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilu Anggota DPR (Lampiran Model C1-DPR); d. Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilu Anggota DPD (Lampiran Model C1-DPD); e. Catatan Penghitungan Suara setiap Partai Politik dan setiap calon dalam Pemilu Anggota DPR di TPS (Model C2 DPR) ukuran besar; f.
Catatan Penghitungan Suara setiap calon dalam Pemilu Anggota DPD di TPS (Model C2 DPD) ukuran besar;
g. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR (Model C3 DPR); h. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPD (Model C3 DPD); i.
Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model C DPRD Provinsi);
j.
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model C1 DPRD Provinsi);
k. Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Lampiran Model C1-DPRD Provinsi); l.
Catatan Penghitungan Suara setiap Partai Politik dan setiap calon dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi di TPS (Model C2 DPRD Provinsi) ukuran besar;
m. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model C3 DPRD Provinsi); n. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C DPRD Kabupaten/Kota); o. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota); p. Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota); q. Catatan Penghitungan Suara setiap Partai Politik dan setiap calon dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS (Model C2 DPRD Kabupaten/Kota) ukuran besar; r.
Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C3 DPRD Kabupaten/Kota);
s. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C4); t.
Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C5);
u. Surat Pengantar dari KPPS kepada PPS (Model C6); dan v. Tanda Terima Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPPS kepada Saksi peserta Pemilu dan Waslulap (Model C7).
5
Bagian Kedua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Pasal 5 Formulir yang digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, meliputi : a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Model C-LN); b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Model C1-LN); dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Lampiran Model C1-LN); c. Catatan Penghitungan Suara tiap Partai Politik dan tiap calon dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (Model C2-LN) Ukuran Besar; d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Model C3-LN); e. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (Model C4-LN); f.
Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C5-LN DPR);
g. Surat Pengantar (Model C6-LN DPR); dan h. Tanda Terima Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk anggota DPR, dari KPPSLN kepada Saksi peserta Pemilu dan Waslu LN (Model C7-LN DPR). Bagian Ketiga Panitia Pemungutan Suara Pasal 6 a. Formulir Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan) untuk memberikan suara di TPS lain (SP DPTB) (Model A5); b. Formulir Daftar Pemilih Tambahan di TPS (Model A4); dan c. Surat Pengantar dari Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (Model D). Bagian Keempat Panitia Pemilihan Kecamatan Pasal 7 Formulir yang digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, meliputi : a. Formulir penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPR terdiri dari : 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPR di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 (Model DA-DPR); 2. Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPR);
6
3. Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPR hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B-DPR); 4. Catatan perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPR) Ukuran Besar; 5. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-DPR ); 6. Rincian perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPR); dan 7. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPR (Model DA-3-DPR). b. Formulir penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPD terdiri dari : 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD (Model DA-DPD); 2. Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPD); 3. Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPD hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPD dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (model DA-B-DPD); 4. Catatan perolehan suara sah Calon Anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPD) Ukuran Besar; 5. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-DPD ); 6. Rincian perolehan suara sah Calon Anggota DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPD); dan 7. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPD (Model DA-3-DPD). c. Formulir penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi terdiri dari : 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPRD Provinsi); 2. Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPRD Provinsi); 3. Rekapitulasi Lampiran Model C1-DPRD Provinsi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (model DA-B-DPRD Provinsi); 4. Catatan perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPRD Provinsi) Ukuran Besar; 5. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1-DPRD Provinsi ); 6. Rincian perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi); dan 7. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DA-3-DPRD Provinsi).
7
d. Formulir penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari : 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-DPR DPRD Kabupaten/Kota); 2. Rekapitulasi sertifikat Model C1-DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/kota hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-A-DPRD Kabupaten/Kota); 3. Rekapitulasi Lampiran Model C1- DPRD Kabupaten/Kota hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (model DA-B- DPRD Kabupaten/Kota); 4. Catatan perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-2 DPRD Kabupaten/Kota) Ukuran Besar; 5. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA1- DPRD Kabupaten/Kota); 6. Rincian perolehan suara sah partai politik dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota); dan 7. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-3-DPRD Kabupaten/Kota). e. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPPS kepada PPK melalui PPS Pemilu 2009 (Model DA-4); f.
Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat PPK mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-5); dan
g. Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK dan perlengkapan lainnya kepada KPU Kabupaten/Kota (Model DA-6). Bagian Kelima Panitia Pemilihan Luar Negeri Pasal 8 Formulir yang digunakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri : a. Berita acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D LN-DPR); b. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D1 LN-DPR ), beserta lampirannya : 1. Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPSLN, dan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Lampiran 1 Model D1 LN-DPR); 2. Catatan Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Calon Anggota DPR daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri bagi Pemilih yang memberikan suara melalui Pos (Lampiran 2 Model D1 LN-DPR); dan 3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Lampiran 3 Model D1 LN-DPR);
8
c. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II (Model D2 LN-DPR); d. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D3 LN-DPR); e. Surat Pengantar dari PPLN ke KPU (Model D4 LN-DPR); f.
Berita Acara penerimaan kotak, berkas kelengkapan administrasi dari Tempat Pemungutan suara Luar Negeri (Model D5 LN-DPR);
g. Surat Keterangan untuk memberikan suara di tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Lain dalam Pemilihan Umum Anggota DPR daerah Pemilihan DKI Jakarta II Tahun 2009 (Model D6 LN-DPR); h. Formulir Salinan Daftar Pemilih Tambahan di TPS-LN (Model A4-LN); dan i.
Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara di TPS-LN Lain (Daftar Pemilih Tambahan/Model A5-LN). Bagian Keenam KPU Kabupaten/Kota Pasal 9
Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota. Pasal 10 Formulir yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi : a. Formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPR terdiri dari : 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR (Model DB-DPR); 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR (Model DB-1-DPR ); 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPR dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1-DPR); dan 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPR (Model DB2DPR). b. Formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPD terdiri dari : 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD (Model DB-DPD); 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD (Model DB1-DPD ); 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPD dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1-DPD); dan 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD (Model DB2DPD). c. Formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi terdiri dari : 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DB-DPRD Provinsi);
9
2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DB1-DPRD Provinsi); 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota(Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi); dan 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DB2-DPRD Provinsi). d.
Formulir rekapitulasi hasil Kabupatenn/Kota terdiri dari :
penghitungan
suara
dalam
Pemilu
Anggota
DPRD
1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-DPRD Kabupaten/Kota);
dalam
2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota ( Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota); dan 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota); dan 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB2-DPRD Kab/Kota). e. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PPK (Model DB-3); f.
Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota kepada Saksi Partai Politik, Calon DPD dan Panwaslu Kabupaten/Kota, mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model DB-4);
g. Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi (Model DB-5); dan h. Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, terdiri dari : 1. Berita Acara tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB DPRD Kab/Kota) beserta lampirannya; 2. Penghitungan Suara Dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB 1 DPRD Kab/Kota); 3. Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB 2 DPRD Kab/Kota); 4. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB 3 DPRD Kab/Kota); 5. Daftar terpilih Anggota DPRD Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB 3.1 DPRD Kab/Kota); dan 6. Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kab/Kota (Model EC 2 DPRD Kab/Kota). Bagian Ketujuh KPU Provinsi Pasal 11 Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan oleh KPU Provinsi untuk merekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi.
10
Pasal 12 Formulir yang digunakan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi : a. Formulir penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPR terdiri dari : 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR (Model DC-DPR); 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR (Model DC1-DPR ); 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPR dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPR); dan 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPR (Model DC2-DPR). b. Formulir penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPD terdiri dari : 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC-DPD); 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC1-DPD ); 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPD dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPD); dan 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPD (Model DC2-DPD). c. Formulir penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi terdiri dari : 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DC-DPRD Provinsi); 2. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DC1-DPRD Provinsi); 3. Rincian Perolehan Suara sah Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi); dan 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model DC2DPRD Provinsi). d. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dari KPU Kabupaten/Kota (Model DC-3); e. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan Rapat Pleno KPU Provinsi kepada Saksi Partai Politik, Calon DPD dan Panwaslu Provinsi mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi (Model DC-4); dan f.
Surat Pengantar penyampaian Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dari KPU Provinsi ke KPU (Model DC-5).
g. Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, terdiri dari : 1. Berita Acara tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA DPRD Provinsi) beserta lampirannya; 2. Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA 1 DPRD Provinsi); 3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sah Parpol Peserta Pemilu anggota DPR secara Nasional dalam Pemilu tahun 2009 (Model EA 1.1 DPR); 4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sah Parpol Peserta Pemilu anggota DPRD Provinsi secara Nasional dalam Pemilu tahun 2009 (Model EA 1.2 DPRD Provinsi);
11
5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara sah Parpol Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu tahun 2009 (Model EA 1.3 DPRD Kab/Kota); 6. Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA 2 DPRD Provinsi); 7. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA 3 DPRD Provinsi); 8. Daftar terpilih Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA 3.1 DPRD Provinsi); dan 9. Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Provinsi (Model EC 1 DPRD Provinsi). Bagian Kedelapan Komisi Pemilihan Umum Pasal 13 Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk merekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Nasional. Pasal 14 Formulir yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi : a. Formulir penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPR terdiri dari : 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPR tingkat nasional (Model DD-DPR); 2. Sertifikat hasil penghitungan perolehan Suara sah partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPR tingkat nasional (Model DD1-DPR ); 3. Rincian Perolehan Suara sah Partai Politik dan calon Anggota DPR serta suara tidak sah di tingkat nasional (Lampiran Model DD-1 DPR); dan 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional dalam Pemilu Anggota DPR di tingkat Nasional (Model DD2-DPR). b. Formulir penghitungan suara dalam Pemilu Anggota DPD terdiri dari : 1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPD tingkat Nasional (Model DD-DPD); 2. Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon Anggota DPD tingkat Nasional (Model DD1-DPD ); 3. Rincian Perolehan Suara Sah partai politik dan calon Anggota DPD serta suara tidak sah tingkat Nasional (Lampiran Model DD-1 DPD); dan 4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Nasional dalam Pemilu Anggota DPD tingkat Nasional (Model DD2-DPD). c. Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara partai politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi (Model DD-3); d. Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan rapat KPU mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model DD-4);
12
e. Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, terdiri dari : 1. Berita Acara tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E DPR) beserta lampirannya; 2. Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 1 DPR); 3. Penghitungan Sisa Suara dan penetapan perolehan sisa kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 1.1 DPR); 4. Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tiap Daerah Pemilihan Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 1.2 DPR); 5. Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 2 DPR); 6. Perhitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 3 DPR); 7. Daftar Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 3.1 DPR); dan 8. Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPR (Model EC DPR). f.
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD, terdiri dari : 1. Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E DPD) beserta lampirannya; 2. Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 1 DPD); 3. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan Perolehan Kursi Sah Calon Anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 2 DPD); 4. Daftar Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model E 3 DPD); dan 5. Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPD (Model EC DPD). BAB III PENGADAAN DAN DISTRIBUSI Pasal 15
(1) Pengadaan formulir untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan calon anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi; (2) Distribusi formulir dari KPU ke KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU; (3) Distribusi formulir dari KPU Provinsi/KIP NAD ke KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP NAD; (4) Distribusi formulir dari KPU Kabupaten/Kota/KIP kabupaten/Kota ke PPK sampai dengan KPPS dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota. Pasal 16 Jenis formulir, ukuran, bahan kertas, warna kertas, warna cetakan, jumlah lembar, tempat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
1 Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun Tanggal No I.
Model Formulir
Ukuran
Bahan Kertas
Warna Kertas
Warna Cetakan
Jumlah Tempat Lembar Pengadaan
1
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA Model C DPR dan DPD Folio HVS 70 gram
Putih
Hitam
4 lbr KPU
2
Model C1 DPR dan DPD
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU
3
Lampiran Model C1-DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
7 lbr KPU
4
Lampiran Model C1-DPD
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU
5
Model C2 DPR, ukuran besar
HVS 70 gram
Putih
Hitam
14 lbr KPU
6
Model C2 DPD, ukuran besar
Plano (54 x 84 cm) Plano (54 x 84 cm)
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU
7 8 9
Model C3 DPR Model C3 DPD Model C DPRD Provinsi
Folio Folio Folio
HVS 70 gram HVS 70 gram HVS 70 gram
Putih Putih Putih
Hitam Hitam Hitam
10 Model C1 DPRD Provinsi
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
11 Lampiran Model C1-DPRD Provinsi
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
12 Model C2 DPRD Provinsi, ukuran besar
Plano (54 x 84 cm)
HVS 70 gram
Putih
Hitam
13 Model C3 DPRD Provinsi 14 Model C DPRD Kab/Kota
Folio Folio
HVS 70 gram HVS 70 gram
Putih Putih
Hitam Hitam
15 Model C1 DPRD Kab/Kota
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
16 Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
Plano (54 x 84 cm)
HVS 70 gram
Putih
Hitam
18 Model C3 DPRD Kabupaten/Kota 19 Model C4
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
20 Model C5 21 Model C6
Folio Folio
HVS 70 gram HVS 70 gram
Putih Putih
Hitam Hitam
22 Model C7
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
17 Model C2 DPRD Kabupaten/Kota ukuran besar
Catatan Untuk setiap TPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing 1 set (4 lbr) Untuk setiap TPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing 1 lbr Untuk setiap PPS, TPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masingmasing 1 set (7 lbr) Untuk setiap TPS, PPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masingmasing 1 lbr Untuk setiap TPS.
Untuk setiap TPS. Jika jumlah calon >20 maka pengadaannya disesuaikan kebutuhan 1 lbr KPU Untuk setiap TPS = 3 lbr 1 lbr KPU Untuk setiap TPS 4 lbr KPU Provinsi Untuk setiap TPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing 1 set (4 lbr) 1 lbr KPU Provinsi Untuk setiap TPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing 1 lbr 7 lbr KPU Provinsi Untuk setiap TPS, PPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masingmasing 1 set (7 lbr), Sedangkan untuk Dapil yang calon anggota DPRD Prov > 12 calon, mengadakan formulir sesuai kebutuhan 14 lbr KPU Provinsi Untuk setiap TPS, Sedangkan untuk Dapil yang calon anggota DPRD Prov > 12 calon dapat mengadakan formulir sesuai kebutuhan 1 lbr KPU Provinsi Untuk setiap TPS = 3 lbr 4 lbr KPU Provinsi Untuk setiap TPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing 1 set (4 lbr) 1 lbr KPU Provinsi Untuk setiap TPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masing-masing 1 lbr 7 lbr KPU Provinsi Untuk setiap TPS, PPS, Saksi peserta Pemilu, Waslulap masingmasing 1 set (7 lbr), Sedangkan untuk Dapil yang calon anggota DPRD Kab/Kota > 12 calon dapat mengadakan formulir sesuai kebutuhan. 14 lbr KPU Provinsi Untuk setiap TPS, Sedangkan untuk Dapil yang calon anggota DPRD Kab/Kota > 12 calon dapat mengadakan formulir sesuai kebutuhan. 1 lbr KPU Provinsi Untuk setiap TPS = 3 lbr 1/2 lbr KPU Provinsi 1 lbr untuk 2 pemilih. Untuk sebanyak pemilih dalam DPT setiap TPS 1 lbr KPU Provinsi Untuk setiap TPS = 5 lbr 1 lbr KPU Provinsi Untuk setiap TPS = 2 lbr (untuk KPPS dan PPS masing-masing 1 lbr) 2 lbr KPU Provinsi Setiap TPS
2
No II.
Warna Warna Kertas Cetakan KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI Model Formulir
Ukuran
Bahan Kertas
Jumlah Tempat Lembar Pengadaan
1
Model C-LN DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
3 lbr KPU
2
Model C1-LN DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU
3
Lampiran Model C1-LN DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
7 lbr KPU
HVS 70 gram
Putih
Hitam
11 lbr KPU
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU
Catatan Untuk setiap TPSLN, Saksi peserta Pemilu, Waslu LN masingmasing 1 set (3 lbr) Untuk setiap TPSLN, Saksi peserta Pemilu, Waslu LN masingmasing 1 lbr Untuk setiap PPLN, TPSLN, Saksi peserta Pemilu, Waslu LN masing-masing 1 set (7 lbr) Untuk setiap TPSLN
5
Model C2-LN DPR Ukuran Besar Model C3-LN DPR
Plano (54 x 84 cm) Folio
6
Model C4-LN DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1/2 lbr KPU
7
Model C5-LN DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU
8
Model C6-LN DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU
9
Model C7-LN DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
2 lbr KPU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 1 Model A5 Folio 2 Model A4 Folio
HVS 70 gram HVS 70 gram
Putih Putih
Hitam Hitam
3 Model D
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU Provinsi sebanyak 2% dari DPT 2 lbr KPU Provinsi untuk setiap TPS sebanyak jumlah desa/kel. dalam 2 lbr KPU Provinsi wilayah Provinsi
4
III.
IV.
Folio
Untuk setiap TPSLN = 3 lbr 1 lbr untuk 2 pemilih. Untuk sebanyak pemilih dalam DPT setiap TPSLN Untuk setiap TPSLN = 5 lbr Untuk setiap TPSLN = 2 lbr (untuk KPPSLN dan PPLN masing-masing 1 lbr) sebanyak TPSLN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 1 DA-DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
3 lbr KPU
Setiap PPK
2 DA-DPD
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
3 lbr KPU
Setiap PPK
3 DA-DPRD Prov
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
3 lbr KPU Provinsi Setiap PPK
4 DA-DPRD Kab/Kota
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
3 lbr KPU Provinsi Setiap PPK
5 DA-A-DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
3 lbr KPU
6 DA-A-DPD
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
7 DA-A-DPRD Provinsi
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
8 DA-A-DPRD Kab/Kota
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
9 DA-B-DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
10 DA-B-DPD
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
11 DA-B-DPRD Prov
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
12 DA-B-DPRD Kab/Kota
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
13 DA1-DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
3 lbr menampung 18 TPS dalam 1 wilayah desa/kel. Jika dlm desa terdpt >18 TPS, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan 3 lbr menampung 18 TPS dalam 1 wilayah desa/kel. Jika dlm 3 lbr KPU desa/kel terdpt >18 TPS, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan 3 lbr menampung 18 TPS dalam 1 wilayah desa/kel. Jika dlm 3 lbr KPU Provinsi desa/kel terdpt >18 TPS, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan 3 lbr menampung 18 TPS dalam 1 wilayah desa/kel. Jika dlm desa/kel terdpt >18 TPS , maka 3 lbr KPU Provinsi pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
19 lbr KPU
19 lbr menampung 18 TPS dalam 1 wilayah desa/kel. Jika dlm desa/kel terdpt >18 TPS , maka pengadaan formulir digandakan sesuai kebutuhan
Jika jumlah calon & desa/kel dalam kec > 20 calon/ >18 1 lbr KPU desa/kel, maka disesuaikan kebutuhan Jika dlm kec terdpt >18 desa/kel atau jumlah calon >12 calon, 19 lbr KPU Provinsi maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan 19 lbr KPU Provinsi Jika dlm kec terdpt >18 desa/kel atau jumlah calon >12 calon, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan 3 lbr KPU Jika dlm kec terdpt >18 desa/kel, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
3 Jumlah Tempat Catatan Lembar Pengadaan 14 Lampiran Model DA-1 DPR Folio HVS 70 gram 19 lbr KPU Jika dlm kec terdpt >18 desa/kel, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan 15 DA1-DPD Folio HVS 70 gram Putih Hitam 3 lbr KPU Jika dlm kec terdpt >18 desa/kel, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan 16 Lampiran Model DA-1 DPD Folio HVS 70 gram Putih Hitam 1 lbr KPU Jika jumlah calon & desa/kel dalam kec > 20 calon/ >18 desa/kel, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan 17 DA1-DPRD Provinsi Folio HVS 70 gram Putih Hitam 3 lbr KPU Provinsi 3 lbr untuk 18 desa/kel. Jika dlm kec terdpt >18 desa/kel, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan 18 Lampiran Model DA-1 DPRD Folio HVS 70 gram Putih Hitam 19 lbr KPU Provinsi Jika dlm kec terdpt > 12 calon/ Provinsi >18 desa/kel, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan 19 DA1-DPRD Kab/Kota Folio HVS 70 gram Putih Hitam 3 lbr KPU Provinsi Jika dlm kec terdpt >18 desa/kel, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan Jika dlm kec terdpt > 12 calon/ Lampiran Model DA-1 DPRD 20 Folio HVS 70 gram Putih Hitam 19 lbr KPU Provinsi >18 desa/kel, maka pengadaan Kab/Kota formulir disesuaikan kebutuhan Jika dlm kec terdpt >18 desa/kel, Plano 21 DA-2 DPR HVS 70 gram Putih Hitam 19 lbr KPU maka pengadaan formulir (54 x 84 cm) disesuaikan kebutuhan Jika jumlah calon & desa/kel Plano 22 DA-2 DPD HVS 70 gram Putih Hitam 1 lbr KPU dalam kec > 20 calon/ >18 (54 x 84 cm) desa/kel, disesuaikan kebutuhan 23 DA-2 DPRD Provinsi Plano HVS 70 gram Putih Hitam 19 lbr KPU Provinsi Jika dlm kec terdpt >18 desa/kel (54 x 84 cm) atau jumlah calon >20 calon, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan 24 DA-2 DPRD Kab/Kota Plano HVS 70 gram Putih Hitam 19 lbr KPU Provinsi Jika dlm kec terdpt >18 desa/ kel (54 x 84 cm) atau jumlah calon >20 calon, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan 25 DA3-DPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 1 lbr KPU Setiap PPS = 3 lbr 26 DA3-DPD Folio HVS 70 gram Putih Hitam 1 lbr KPU Setiap PPS = 3 lbr 27 DA3-DPRD Provinsi Folio HVS 70 gram Putih Hitam 1 lbr KPU Provinsi Setiap PPS = 3 lbr 28 DA3-DPRD Kab/Kota Folio HVS 70 gram Putih Hitam 1 lbr KPU Provinsi Setiap PPS = 3 lbr 29 DA4-DPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 1 lbr KPU Provinsi 1 lbr x jumlah PPS 30 DA5-DPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 1 lbr KPU Provinsi 1 lbr x jumlah peserta Pemilu 31 DA6-DPR Folio HVS 70 gram Putih Hitam 2 lbr KPU Provinsi untuk PPK dan KPU Kab/ Kota masing-masing 1 lbr Catatan: Berita Acara dan Sertifikat model DA dan DA1 beserta lampiran disampaikan kepada para saksi (sejumlah Peserta Pemilu), Panwaslu
No
V.
Model Formulir
Ukuran
PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI 1 Model D LN-DPR Folio 2 Model D1 LN-DPR Folio 3 Lampiran 1 Model D1 LN-DPR Folio 4 Lampiran 2 Model D1 LN-DPR Folio Folio 5 Model A5-LN Folio 6 Model A4-LN 5 Lampiran 3 Model D1 LN-DPR Folio 6 Model D2 LN-DPR Folio 7 Model D3 LN-DPR 8 Model D4 LN-DPR 9 Model D5 LN-DPR 10 Model D6 LN-DPR
Folio Folio Folio Folio
Warna Kertas Putih
Warna Cetakan Hitam
HVS 70 gram HVS 70 gram HVS 70 gram HVS 70 gram HVS 70 gram HVS 70 gram HVS 70 gram HVS 70 gram
Putih Putih Putih Putih Putih Putih Putih Putih
Hitam Hitam Hitam Hitam Hitam Hitam Hitam Hitam
3 lbr 1 lbr 1 lbr 11 lbr 1 lbr 2 lbr 22 lbr 1 lbr
KPU KPU KPU KPU KPU KPU KPU KPU
HVS 70 gram HVS 70 gram HVS 70 gram HVS 70 gram
Putih Putih Putih Putih
Hitam Hitam Hitam Hitam
1 lbr 1 lbr 1 lbr 1 lbr
KPU KPU KPU KPU
Bahan Kertas
sebanyak 2% dari DPT untuk setiap TPSLN
Catatan: Berita Acara dan Sertifikat model D LN-DPR dan D1-LN-DPR beserta lampiran disampaikan kepada para saksi (sejumlah Peserta Pemilu), IV.
KPU KABUPATEN/KOTA 1 Model DB-DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
3 lbr KPU
3 lbr tiap kab/kota
2 Model DB-DPD
3 lbr tiap kab/kota
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
3 lbr KPU
3 Model DB-DPRD Provinsi
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
3 lbr KPU Provinsi 3 lbr tiap kab/kota
4 Model DB-DPRD Kab/Kota
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
3 lbr KPU Provinsi 3 lbr tiap kab/kota
Putih
Hitam
3 lbr KPU
Putih
Hitam
3 lbr KPU
5 Model DB1-DPR
HVS 70 gram Folio
6 Model DB1-DPD
HVS 70 gram Folio
Jika dlm kab/kota terdpt >15 kec, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan Jika dlm kab/kota terdpt >15 kec, maka pengadaan formulir digandakan sesuai kebutuhan
4
HVS 70 gram
Warna Kertas Putih
Warna Cetakan Hitam
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
9 Lampiran Model DB-1 DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
10 Lampiran Model DB-1 DPD
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
12 Lampiran Model DB-1 DPRD kab/Kota
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
13 Model DB2-DPR
No
Model Formulir
Ukuran
Bahan Kertas
7 Model DB1-DPRD Provinsi
Folio
8 Model DB1-DPRD Kab/Kota
11
Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi
Jika dlm kab/kota terdpt >15 kec, 3 lbr KPU Provinsi maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan Jika dlm kab/kota terdpt >15 kec, 19 lbr KPU maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan Jika jumlah calon & kec dalam kabupaten > 20 calon/15 kec, maka pengadaan formulir 1 lbr KPU disesuaikan kebutuhan Jika dlm kab/kota terdpt > 12 19 lbr KPU Provinsi calon / >15 kec, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan 19 lbr Jika dlm kab/kota terdpt > 12 calon / >15 kec, maka pengadaan KPU Provinsi formulir disesuaikan kebutuhan
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU
Setiap PPK = 3 lbr
14 Model DB2-DPD
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU
Setiap PPK = 3 lbr
15 Model DB-2 DPRD Provinsi 16 Model DB-2 DPRD Kab/Kota
Folio
HVS 70 gram HVS 70 gram
Putih
Hitam
Putih
Hitam
1 lbr KPU Provinsi Setiap PPK = 3 lbr Setiap PPK = 3 lbr 1 lbr KPU Provinsi
Putih
Hitam
1 lbr KPU Provinsi
setiap PPK dalam wilayah kab/kota Untuk setiap peserta dalam wilayah Kab/Kota
Folio
17 Model DB-3
HVS 70 gram Folio
VII
Jumlah Tempat Catatan Lembar Pengadaan 3 lbr KPU Provinsi Jika dlm kab/kota terdpt > 15 kec, maka pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
Pemilu
18 Model DB-4
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU Provinsi
19 Model DB-5
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
Untuk KPU Kab/Kota dan KPU 2 lbr KPU Provinsi Provinsi masing-masing satu lembar Untuk Saksi Parpol,KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota dan Panwaslu Kab. masing-masing 1 set (4 lbr) Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota dan Panwaslu Kab/Kota. masingmasing 1 set (3 lbr), untuk setiap Dapil DPRD Kab/Kota Untuk saksi Parpol, KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota dan Panwaslu Kab/Kota, masingmasing 1 lbr Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota dan Panwaslu Kab/Kota, masingmasing 1 set (10 lbr), untuk setiap Dapil DPRD Kab/Kota Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota dan Panwaslu Kab/Kota, masingmasing 1 lbr untuk setiap Dapil DPRD Kab/Kota Untuk Pimpinan DPRD Kab/Kota, Parpol, KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota, Panwaslu Kab/Kota, Calon Terpilih masingmasing 1 lbr
20 Model EB DPRD Kab/Kota
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
4 lbr KPU Provinsi
21 Model EB 1 DPRD Kab/Kota
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
3 lbr KPU Provinsi
22 Model EB 2 DPRD Kab/Kota
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU Provinsi
23 Model EB 3 DPRD Kab/Kota
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
10 lbr KPU Provinsi
24 Model EB 3.1 DPRD Kab/Kota
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU Provinsi
25 Model EC 2 DPRD Kab/Kota
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU Provinsi
Folio Folio Folio
HVS 70 gram HVS 70 gram HVS 70 gram HVS 70 gram
Putih Putih Putih
Hitam Hitam Hitam
Putih
Hitam
Putih
Hitam
3 lbr KPU 3 lbr tiap Provinsi 3 lbr KPU 3 lbr tiap Provinsi 3 lbr KPU Provinsi 3 lbr tiap Provinsi Jika dlm Prov terdpt >12 3 lbr KPU Kab/kota, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan Jika dlm Prov terdpt >12 3 lbr KPU Kab/kota, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan
KPU Provinsi 1 Model DC-DPR 2 Model DC-DPD 3 Model DC-DPRD Prov 4 Model DC-1 DPR
Folio 5 Model DC-1 DPD
HVS 70 gram Folio
5 No
Bahan Kertas
Warna Kertas
Warna Cetakan
6 Model DC-1 DPRD Prov
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
7 Lampiran Model DC-1 DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
8 Lampiran Model DC-1 DPD
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
9 Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
10 Model DC2-DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
11 Model DC2-DPD
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU Provinsi Setiap kab/kota = 3 lbr
Putih
Hitam
1 lbr KPU Provinsi
setiap Kab/kota dalam wilayah provinsi
Putih
Hitam
1 lbr KPU Provinsi
Untuk setiap peserta dalam wilayah Provinsi
12 Model DC-2 DPRD Prov 13 Model DC-3
14 Model DC-4
HVS 70 gram Folio
Catatan
Jika dlm Prov terdpt >12 3 lbr KPU Provinsi Kab/kota, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan 19 lbr Jika dlm Prov terdpt >12 KPU Kab/kota, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan 1 lbr Jika dlm Prov terdpt >20 calon/ KPU >12 Kab/kota, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan 19 lbr Jika dlm Prov terdpt >12 calon/ KPU Provinsi >12 Kab/kota, pengadaan formulir disesuaikan kebutuhan Setiap kab/kota = 3 lbr 1 lbr KPU
HVS 70 gram Folio
VIII
Jumlah Tempat Lembar Pengadaan
Ukuran
Model Formulir
15 Model DC-5
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
2 lbr KPU Provinsi
16 Model EA DPRD Prov
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
4 lbr KPU Provinsi
17 Model EA 1 DPRD Prov
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
3 lbr KPU Provinsi
18 Model EA 1.1 DPR 19 Model EA 1.2 DPRD Provinsi 20 Model EA 1.3 DPRD Kab/Kota
Folio Folio Folio
HVS 70 gram HVS 70 gram HVS 70 gram
Putih Putih Putih
Hitam Hitam Hitam
3 lbr KPU Provinsi 3 lbr KPU Provinsi 3 lbr KPU Provinsi
21 Model EA 2 DPRD Prov
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU Provinsi
22 Model EA 3 DPRD Prov
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
10 lbr KPU Provinsi
23 Model EA 3.1 DPRD Prov
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU Provinsi
24 Model EC 1 DPRD Provinsi
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU Provinsi
Setiap kab/kota = 3 lbr
Pemilu
untuk KPU dan KPU Provinsi masing-masing 1 lbr Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov dan Panwaslu Prov. masingmasing 1 set (4 lbr) Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov dan Panwaslu Prov. masingmasing 1 set (3 lbr) untuk setiap Dapil DPRD Prov Untuk KPU Untuk KPU Untuk KPU Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov dan Panwaslu Prov. masingmasing 1 lbr Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov dan Panwaslu Prov. masingmasing 1 set (10 lbr), untuk setiap Dapil DPRD Prov Untuk Saksi Parpol, KPU, KPU Prov dan Panwaslu Prov. masingmasing 1 lbr untuk setiap Dapil DPRD Prov Untuk Pimpinan DPRD Prov, Pimpinan Parpol, Calon Terpilih DPRD Prov, KPU, KPU Prov dan Panwaslu Prov. masing-masing 1 lbr
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) 1 Model DD-DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
3 lbr KPU
2 Model DD1-DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
3 lbr KPU
3 Lampiran Model DD-1 DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
19 lbr KPU
4 Model DD2-DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU
5 Model DD-DPD
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
3 lbr KPU
6 Model DD1-DPD
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
3 lbr KPU
Putih
Hitam
1 lbr KPU
7 Lampiran Model DD-1 DPD 8 Model DD2-DPD 9 Model DD-3
Folio
HVS 70 gram
Folio Folio
HVS 70 gram HVS 70 gram
Putih Putih
Hitam Hitam
1 lbr KPU 1 lbr KPU
10 Model DD-4
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
1 lbr KPU
11 Model E DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
4 lbr KPU
12 Model E 1 DPR
Folio
HVS 70 gram
Putih
Hitam
2 lbr KPU
Untuk Bawaslu dan saksi Parpol Peserta Pemilu masing-masing 1 set (3 lbr) Untuk Bawaslu dan saksi Parpol Peserta Pemilu masing-masing 1 set (3 lbr) Untuk Bawaslu dan saksi Parpol Peserta Pemilu masing-masing 1 set (19 lbr) Setiap Provinsi = 3 lbr Untuk Bawaslu dan saksi Peserta Pemilu masing-masing 1 set (3 lbr) Untuk Bawaslu dan saksi Peserta Pemilu masing-masing 1 set (3 lbr) Untuk Bawaslu dan saksi Peserta Pemilu masing-masing 1 lbr Setiap Provinsi = 3 lbr setiap provinsi Untuk setiap saksi peserta Pemilu dan bawaslu 4 lbr (1 set), untuk KPU, Bawaslu dan Saksi Parpol peserta Pemilu masing-masing 1 set Untuk Saksi Parpol, KPU dan Bawaslu masing-masing 1 set (2 lbr) untuk Dapil (77 Dapil)
