BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH UTARA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH UTARA, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1
6. Peraturan…..
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; 9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota; 10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219). MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH UTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. 2. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orangorang lain dalam kelompok organisasi itu. 3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. 4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok. 5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara. 6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara. 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara. 8. Kepala Dinas…….. 2
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara. 9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara. 10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara. 11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara. 12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara. 13. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara. 14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara. 15. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara. 16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara. 17. Pimpinan adalah Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara. 18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara. 19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Gampong; 3
d. Bidang…..
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; e. Bidang Pembinaan Keuangan, Usaha Ekonomi dan Aset Gampong; f. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; g. UPT;dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;dan c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. (3) Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : a. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat;dan b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Gampong. (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari : a. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna;dan b. Seksi Penanggulangan Kemiskinan. (5) Bidang Pembinaan Keuangan, Usaha Ekonomi dan Aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari : a. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Gampong;dan b. Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi dan Aset Gampong. (6) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari : a. Seksi Pengendalian penduduk; b. Seksi Keluarga Berencana;dan c. Seksi Keluarga Sejahtera. Pasal 3 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 4 (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkedudukan di bawah Bupati. (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda. (3) Sekretariat….. 4
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasal 5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan Dinas, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, kelembagaan, sarana dan prasarana gampong, pemberdayaan masyarakat, pembinaan keuangan, usaha ekonomi dan aset gampong, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi : a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. pelaksanaan tugas dibidang kelembagaan, sarana dan prasarana gampong, pemberdayaan masyarakat, pembinaan keuangan, usaha ekonomi dan aset gampong, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; d. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2….. 5
Paragraf 2 Sekretariat Pasal 7 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan hukum; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;dan d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 9 (1) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas : a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; d. melakukan….. 6
d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Penyusunan Program;dan e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas: a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan dan Perlengkapan;dan g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas: a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;dan e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3….. 7
Paragraf 3 Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Gampong Pasal 10 Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana Gampong.
Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Gampong mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana Gampong; b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana Gampong sesuai dengan lingkup tugasnya; c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana Gampong sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan kebijakan bidang penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana Gampong sesuai dengan lingkup tugasnya; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana Gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;dan f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 12 (1) Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penguatan kelembagaan masyarakat; b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penguatan kelembagaan masyarakat; c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang penguatan kelembagaan masyarakat; d. melaksanakan tugas dibidang penguatan kelembagaan masyarakat sesuai rencana kerja; e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penguatan kelembagaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyiapkan…… 8
f.
menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang penguatan kelembagaan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya; g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengembangan sarana dan prasarana Gampong; b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan sarana dan prasarana Gampong; c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengembangan sarana dan prasarana Gampong; d. melaksanakan tugas dibidang pengembangan sarana dan prasarana Gampong sesuai rencana kerja; e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan sarana dan prasarana Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang promosi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya; g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pasal 13 Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengembangan teknologi tepat guna dan penanggulangan kemiskinan. Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengembangan teknologi tepat guna dan penanggulangan kemiskinan;
b. penyiapan….. 9
b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengembangan teknologi tepat guna dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan teknologi tepat guna dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan teknologi tepat guna dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan lingkup tugasnya; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan teknologi tepat guna dan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan lingkup tugasnya;dan f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 15 (1) Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengembangan teknologi tepat guna; b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengembangan teknologi tepat guna; c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengembangan teknologi tepat guna; d. melaksanakan tugas dibidang pengembangan teknologi tepat guna sesuai rencana kerja; e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengembangan teknologi tepat guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan teknologi tepat guna sesuai dengan lingkup tugasnya; g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Seksi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penanggulangan kemiskinan; b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis penanggulangan kemiskinan; c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang penanggulangan kemiskinan; d. melaksanakan tugas dibidang penanggulangan kemiskinan sesuai rencana kerja; e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyiapkan….. 10
f.
menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan lingkup tugasnya; g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 5 Bidang Pembinaan Keuangan, Usaha Ekonomi dan Aset Gampong Pasal 16 Bidang Pembinaan Keuangan, Usaha Ekonomi dan Aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pembinaan administrasi keuangan Gampong, pembinaan usaha ekonomi dan aset Gampong.
Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pembinaan Keuangan, Usaha Ekonomi dan Aset Gampong mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan administrasi keuangan Gampong, pembinaan usaha ekonomi dan aset Gampong; b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan administrasi keuangan Gampong, pembinaan usaha ekonomi dan aset Gampong sesuai dengan lingkup tugasnya; c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan administrasi keuangan Gampong, pembinaan usaha ekonomi dan aset Gampong sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan administrasi keuangan Gampong, pembinaan usaha ekonomi dan aset Gampong sesuai dengan lingkup tugasnya; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan administrasi keuangan Gampong, pembinaan usaha ekonomi dan aset Gampong sesuai dengan lingkup tugasnya;dan f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 18…..
11
Pasal 18 (1) Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan administrasi keuangan Gampong; b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan administrasi keuangan Gampong; c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan administrasi keuangan Gampong; d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan administrasi keuangan Gampong sesuai rencana kerja; e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan administrasi keuangan Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan administrasi keuangan Gampong sesuai dengan lingkup tugasnya; g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi dan Aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan usaha ekonomi dan aset Gampong; b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan usaha ekonomi dan aset Gampong; c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan usaha ekonomi dan aset Gampong; d. melaksanakan tugas dibidang pelayanan Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana rujukan sesuai rencana kerja; e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan usaha ekonomi dan aset Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan usaha ekonomi dan aset Gampong sesuai dengan lingkup tugasnya; g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 6….. 12
Paragraf 6 Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pasal 19 Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan lingkup tugasnya; c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan lingkup tugasnya; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan lingkup tugasnya;dan f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 21 (1) Seksi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengendalian penduduk; b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengendalian penduduk; c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengendalian penduduk; d. melaksanakan tugas dibidang pengendalian penduduk sesuai rencana kerja; e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengendalian penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyiapkan…..
13
f.
menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk sesuai dengan lingkup tugasnya; g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Seksi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang keluarga berencana; b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang keluarga berencana; c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang keluarga berencana; d. melaksanakan tugas dibidang keluarga berencana sesuai rencana kerja; e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugasnya; g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Seksi Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf c mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang keluarga sejahtera; b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang keluarga sejahtera; c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang keluarga sejahtera; d. melaksanakan tugas dibidang keluarga sejahtera sesuai rencana kerja; e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang keluarga sejahtera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang keluarga sejahtera sesuai dengan lingkup tugasnya;dan g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
Pasal 22 Uraian Jabatan masing-masing pemangku Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB III….. 14
BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 23 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 24 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 25 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pasal 26 Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 27 Eselon Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut: a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator; c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator; d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;dan f. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana. 15
BAB V…..
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 28 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI TATA KERJA Pasal 29 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
Pasal 30 (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas. (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris. (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang. Pasal 31 Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB VII….. 16
BAB VII PENUTUP Pasal 32 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Bab IV Pasal 31 sampai dengan Pasal 58 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 33 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara. Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 9 J a n u a r i 2017 M 10 Rabiul Akhir 1438 H Plt. BUPATI ACEH UTARA, dto MUHAMMAD JAMIL
Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal 9 J a n u a r i 2017 M 10 Rabiul Akhir 1438 H Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA, dto ABDUL AZIZ
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 17
17
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH UTARA
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 17 TAHUN 2017 TANGGAL 9 J A N U A R I 2017 M 10 RABIUL AKHIR 1438 H
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
BIDANG KELEMBAGAAN, SARANA DAN PRASARANA GAMPONG
SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA GAMPONG
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG
BIDANG
PEMBINAAN KEUANGAN, USAHA EKONOMI DAN ASET GAMPONG
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
SEKSI
SEKSI
PEMBINAAN ADMINISTRASI KEUANGAN GAMPONG
PENGENDALIAN PENDUDUK
SEKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
SEKSI PEMBINAAN USAHA EKONOMI DAN ASET GAMPONG
SEKSI KELUARGA BERENCANA
SEKSI KELUARGA SEJAHTERA
UPT Keterangan : :
Garis Atasan Langsung
Plt. BUPATI ACEH UTARA, :
Garis Pembinaan
dto MUHAMMAD JAMIL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
