MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN PENGURUS HARIAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBUKAAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PROGRAM PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia; 2. Badan Wakaf adalah Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia sebagai penyelenggara Universitas Islam Indonesia; 3. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Indonesia; 4. Pengurus Harian adalah Pengurus Harian Badan Wakaf sebagai organ Badan Wakaf yang melaksanakan kepengurusan sehari-hari Badan Wakaf; 5. Dewan Pengurus adalah Dewan Pengurus Badan Wakaf sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di lingkungan Badan Wakaf; 6. Satuan program pendidikan adalah Fakultas, Jurusan, Program Studi, Program Pascasarjana, Program Profesi, dan Program Diploma di lingkungan Universitas Islam Indonesia; 7. Senat Universitas adalah Senat Universitas Islam Indonesia sebagai badan normatif tertinggi di tingkat Universitas; 8. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan; 9. Senat Fakultas adalah badan normatif tertinggi di tingkat Fakultas; 10. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan Program Strata Dua (Magister) dan/atau Program Strata Tiga (Doktor) di tingkat Fakultas; 11. Program Diploma adalah unsur pelaksana pendidikan vokasi dalam cabang ilmu tertentu; 12. Pendidikan Profesi adalah jenjang pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus; 13. Jurusan atau bentuk lain yang setara adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan program pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, spesialis, magister, dan doctor; 14. Program Studi adalah kesatuan rencana pembelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi;
2
15. Lembaga Terkait adalah lembaga di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan/ atau Departemen Agama. BAB II PEMBUKAAN Pasal 2 Pembukaan satuan program pendidikan di lingkungan Universitas harus memperhatikan ketentuan pokok sebagai berikut: a. Adanya prospek pekerjaan yang jelas yang didukung dengan data survei bagi lulusan satuan program pendidikan yang bersangkutan sehingga tidak menimbulkan pengangguran baru; b. Adanya kepastian bahwa satuan program pendidikan yang hendak dibuka sejalan dengan visi dan misi Universitas serta tidak mengakibatkan beban tambahan finansial bagi Badan Wakaf; c. Untuk menjamin tidak terjadinya kekurangan lulusan yang diperlukan pasar, maka satuan program pendidikan yang hendak dibuka harus sesuai dengan kebutuhan; d. Pembukaan satuan program pendidikan perlu memperhatikan keadaan lingkungan, seperti penyelenggaraan program pendidikan sejenis pada perguruan tinggi lain. Pasal 3 (1) Rancangan pembukaan satuan program pendidikan sekurang-kurangnya memuat: a. b. c. d. e. f. g. h.
Rencana Induk Pengembangan (RIP); Kurikulum; Tenaga kependidikan; Analisis potensi calon mahasiswa; Analisis pendayagunaan output/pemakai jasa lulusan; Sumber pembiayaan; Sarana dan prasarana; Organisasi penyelenggaraan.
(2) RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan hasil studi kelayakan. (3) RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat materi pokok: a. Bidang Akademik: 1. 2. 3. 4. 5.
Program kegiatan; Organisasi penyelenggaraan; Sumber daya manusia; Sarana akademik; Kerjasama;
3
6. Program pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah Islamiyah. b. Administrasi kepegawaian; c. Prasarana perkuliahan; d. Pembiayaan; e. Tahapan penetapan sasaran dan kuantitatif dalam bidang akademik, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pengembangan tempat pembelajaran. Pasal 4 (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: a. Latar belakang dan tujuan; b. Jenis dan nama; c. Unsur penunjang kegiatan catur dharma, administrasi, dan perangkat teknis lainnya seperti laboratorium dan perpustakaan; d. Dosen dan tenaga kependidikan lain serta pengembangannya; e. Tenaga Administrasi dan rencana pengembangannnya; f. Sumber dana kegiatan akademik; g. Tanah yang dimiliki untuk pengembangan kampus; h. Bidang ilmu yang akan diselenggarakan; i. Daya tampung mahasiswa dalam lima tahun mendatang; j. Kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang akan dihasilkan; k. Prospek minat mahasiswa; l. Fasilitas fisik untuk keperluan kuliah, dosen, laboratorium, studio, unit pelaksana teknis, ruang instalasi, dan kantor serta rencana pengembangannya; m. Pembiayaan selama lima tahun yang meliputi biaya investasi, penyelenggaraan, dan proyeksi aliran dana; n. Kesimpulan yang meliputi analisis akademik dan administratif, analisis keuangan dan analisis pemenuhan kepentingan masyarakat dan pembangunan. Pasal 5 Rancangan Pembukaan satuan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebelum dibahas dalam Rapat Senat Universitas, terlebih dahulu dibahas secara mendalam oleh Komisi I (Bidang Akademik) Senat Universitas. Pasal 6 (1) Kurikulum satuan program pendidikan disusun sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari program kegiatan akademik. (3) Program kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurangkurangnya keterangan mengenai tujuan pembukaan, kurikulum, silabi, peraturan akademik, administratif, dan prospek lulusan. (4) Program kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun berdasarkan semester. Pasal 7 (1) Dosen tetap pada setiap satuan program pendidikan yang akan dibuka sekurangkurangnya 6 (enam) orang dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan satuan program pendidikan yang akan dibuka dan peraturan perundangan yang berlaku. (2) Satuan program pendidikan yang akan dibuka yang di dalam penyelenggarannya memerlukan dukungan lebih dari satu satuan program pendidikan, maka selain ketentuan ayat (1) disyaratkan pula harus mempunyai dosen tetap dari masing-masing satuan program pendidikan pendukung. (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada satuan program pendidikan yang akan dibuka secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan pihak luar, dapat digantikan dengan dosen kontrak untuk masa sekurang-sekurangnya 5 (lima) tahun sebagai dosen tetap atau dosen pihak luar mitra kerjasama yang ditugaskan sebagai dosen tetap pada satuan program pendidikan yang bersangkutan. Pasal 8 Nisbah dosen tetap dengan mahasiswa setingi-tingginya, untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial 1: 30 (satu berbanding tiga puluh), dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam 1: 20 (satu berbanding dua puluh), atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 9 Sarana dan prasarana satuan program pendidikan, yang meliputi fasilitas fisik pendidikan, yang dimiliki sendiri atau disewa atau dikontrak untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan tanda bukti pemilikan atau perjanjian dengan ketentuan sekurangkurangnya: a. Ruang kuliah: 0,5 m2 per mahasiswa; b. Ruang dosen tetap: 4 m2 per dosen tetap; c. Ruang administrasi dan kantor 4 m2 per orang; d. Ruang perpustakaan dengan buku pustaka: 1. Satuan Program Pendidikan setingkat Program Diploma dan Program Sarjana (S1): a) buku Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 1 (satu) judul per mata kuliah; b) buku Matakuliah Ketrampilan dan Keahlian (MKK) 2 (dua) judul per mata kuliah;
5
c) jumlah buku sekurang-kurangnya 10% dari jumlah mahasiswa dengan memperhatikan komposisi jenis judul; d) berlangganan jurnal ilmiah sekurang-kurangnya 1 (satu) judul untuk setiap satuan program pendidikan. 2. Satuan program pendidikan setingkat Pascasarjana untuk setiap program adalah 500 judul buku dan berlangganan minimal 2 (dua) jurnal ilmiah yang terakreditasi pada bidang ilmu yang relevan. e. Ruang laboratorium dan unit komputer serta sarana untuk praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 10 Usul pembukaan satuan program pendidikan diajukan oleh Rektor selaku Ketua Senat Universitas kepada Pengurus Harian Badan Wakaf berdasarkan hasil studi kelayakan dan rancangan pembukaan satuan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Pasal 11 Pembukaan satuan program pendidikan di lingkungan Universitas dilakukan dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut: a. Penyusunan studi kelayakan dan rancangan pembukaan satuan program pendidikan yang dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Rektor; b. Pembahasan dan pengesahan hasil studi kelayakan dan rancangan pembukaan satuan program pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a oleh Senat Fakultas dan Senat Universitas; c. Pengajuan usulan oleh Rektor kepada Pengurus Harian Badan Wakaf dengan dilampiri studi kelayakan dan rancangan pembukaan satuan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b serta berkas-berkas yang diperlukan yang berkaitan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; d. Pengajuan izin ke lembaga terkait oleh Rektor dan Pengurus Harian Badan Wakaf dengan dilampiri lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan : 1. Referensi Bank dan bukti lain berkenaan dengan dana penyelenggaran; 2. Akte Notaris Pendirian Badan Wakaf; 3. Statuta Universitas Islam Indonesia; 4. Surat Keterangan tidak terlibat pelanggaran hukum bagi Pengurus Harian Badan Wakaf; 5. Tanda bukti kepemilikan dan/atau perjanjian sewa atau kontrak atas tanah dan sarana serta prasarana fisik lainnya. Pasal 12 (1) Pengurus Harian Badan Wakaf memberi pertimbangan kepada Rektor selaku Ketua Senat Universitas atas usul pembukaan satuan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: 6
a. Pemenuhan persyaratan; b. Pengembangan dan keseimbangan kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dengan mempercepat pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan penerapannya; c. Pengembangan peta pendidikan di suatu wilayah yang menggambarkan jumlah dan jenis satuan program pendidikan yang sudah ada, sebaran lembaga dan daya dukung wilayah yang bersangkutan; d. Pengembangan bidang ilmu yang strategis, dengan membatasi bidang ilmu yang telah dianggap mencukupi kebutuhan pembangunan. Pasal 13 Satuan Program Pendidikan yang baru dibuka dapat menyelenggarakan kegiatannya setelah mendapat Surat Ijin Penyelenggaraan Satuan Program Pendidikan dari lembaga terkait. BAB III PENGGABUNGAN Pasal 14 (1) Penggabungan satuan program pendidikan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih satuan program pendidikan dengan satuan program pendidikan yang lain. (2) Penggabungan satuan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: a. Ketentuan pemerintah; b. Kaidah Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Wakaf; c. Statuta Universitas Islam Indonesia; d. Kecuali Program Pascasarjana dan Program Profesi, jumlah total mahasiswa kurang dari 30 orang untuk Program Diploma selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan kurang dari 40 orang untuk Program S1 selama 4 (empat) tahun berturut-turut; e. Ketidakmampuan melanjutkan penyelenggaraan pendidikan; f. Kedekatan rumpun keilmuan; g. Lulusan tidak dapat terserap oleh pasar; h. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan. (3) Usul penggabungan satuan program pendidikan diajukan oleh Rektor selaku Ketua Senat Universitas kepada Pengurus Harian Badan Wakaf berdasarkan hasil evaluasi terhadap satuan program pendidikan yang bersangkutan. (4) Usul penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan rancangan penggabungan satuan program pendidikan yang bersangkutan yang sekurangkurangnya memuat: a. Pemberdayaan tenaga kependidikan; b. Mahasiswa;
7
c. Organisasi penyelenggaraan; d. Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan; e. Pendayagunaan keuangan; f. Manajemen administrasi. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum dibahas dalam Rapat Senat Universitas, terlebih dahulu dibahas secara mendalam oleh Komisi I (Bidang Akademik) Senat Universitas. Pasal 15 Penggabungan satuan program pendidikan di lingkungan Universitas dilakukan dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut: a. Evaluasi dan penyusunan rancangan penggabungan satuan program pendidikan yang bersangkutan dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Rektor; b. Pembahasan dan pengesahan hasil evaluasi dan rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud huruf a oleh Senat Fakultas dan Senat Universitas; c. Pengajuan usulan penggabungan satuan program pendidikan oleh Rektor kepada Pengurus Harian Badan Wakaf dengan dilampiri hasil evaluasi dan rancangan penggabungan sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. Pengajuan izin ke lembaga terkait dilakukan oleh Rektor dan Pengurus Harian Badan Wakaf dengan dilampiri lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf c. Pasal 16 (1) Pengurus Harian Badan Wakaf memberi pertimbangan kepada Rektor selaku Ketua Senat Universitas atas usul penggabungan satuan program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4). (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a. Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); b. Pengembangan dan keseimbangan kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dengan mempercepat pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan penerapannya; c. Pengembangan peta pendidikan di suatu wilayah yang menggambarkan jumlah dan jenis satuan program pendidikan yang sudah ada, sebaran lembaga, dan daya dukung wilayah yang bersangkutan; d. Pengembangan bidang ilmu yang strategis dengan membatasi bidang ilmu yang telah dianggap mencukupi kebutuhan pembangunan. Pasal 17 Satuan Program Pendidikan yang baru digabung dapat menyelenggarakan kegiatannya setelah mendapat Surat Ijin Penyelenggaraan Satuan Program Pendidikan dari lembaga terkait. 8
BAB IV PENUTUPAN Pasal 18 (1) Satuan program pendidikan di lingkungan Universitas dapat ditutup karena: a. Ketentuan pemerintah; b. Kaidah Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Wakaf; c. Statuta Universitas Islam Indonesia; d. Tidak dapat digabung dengan satuan program pendidikan lain; e. Selama masa penggabungan tidak menunjukkan perkembangan yang lebih baik dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk Program Diploma serta 4 (empat) tahun untuk Program S1. (2) Usul penutupan diajukan oleh Rektor selaku Ketua Senat Universitas kepada Pengurus Harian Badan Wakaf berdasarkan hasil evaluasi terhadap satuan program pendidikan yang bersangkutan. (3) Usul penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri hasil evaluasi dan rancangan penutupan satuan program pendidikan yang bersangkutan yang memuat sekurang-kurangnya : a. Pemberdayaan tenaga kependidikan; b. Mahasiswa; c. Organisasi penyelenggaraan; d. Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan; e. Pendayagunaan keuangan; f. Manajemen administrasi. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rancangan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum dibahas dalam Rapat Senat Universitas, terlebih dahulu dibahas secara mendalam oleh Komisi I (Bidang Akademik) Senat Universitas. Pasal 19 Penutupan satuan program pendidikan di lingkungan Universitas dilakukan dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut: a. Evaluasi dan penyusunan rancangan penutupan terhadap satuan program pendidikan yang bersangkutan dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Rektor; b. Pembahasan dan pengesahan hasil evaluasi dan rancangan penutupan terhadap satuan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh Senat Fakultas dan Senat Universitas; c. Pengajuan usulan penutupan satuan program pendidikan oleh Rektor kepada Pengurus Harian Badan Wakaf dengan dilampiri hasil evaluasi dan rancangan penutupan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
9
