MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN LUTHERAN WORLD RELIEF TENTANG PENGEMBANGAN PROGRAM·BANTUAN KEMANUSIAAN
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Kemenko Kesra") dan Lutheran World Relief (selanjutnya disebut sebagai "LWR"), keduanya untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak". MENGAKUI bahwa LWR adalah organisasi nirlaba di bidang pembangunan komunitas, yang berkantor pusat di 700 Light Street, Baltimore, Marylands, USA; BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara Para Pihak dalam kerangka pembangunan komunitas yang mendukung program nasional kesejahteraan rakyat; SESUAI dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta prosedur dan kebijakan dari Pemerintah Indonesia tentang kerjasama teknik internasional; TELAH MENCAPAI pengertian sebagai berikut:
Pasat I Tujuan Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk mengadakan sebuah kerjasama antara Para Pihak untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan kebijakan pemerintah kesejahteraan masyarakat Indonesia dan strategi serta implementasinya di tingkat nasional, provinsi, kabupaten I kota.
Pasalll Lingkup Kerjasama Para Pihak setuju untuk bekerja sama dalam bidang-bidang berikut: 1. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat miskin, termasuk namun tidak terbatas pada masyarakat yang terkena akibat bencana alam di Indonesia melalui pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan;
2. Mengintegrasikan pendekatan berkelanjutan dalam mengembangkan mata pencaharian dan pengelolaan sumber daya pada masyarakat terpencil; 3. Untuk meningkatkan akses bagi berpenghasilan rendah dan masyarakat terpencil terhadap air bersih melalui asistensi perencanaan dan pembangunan infrastruktur desa secara terpadu; 4. Bantuan darurat kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana di Indonesia.
Pasal Ill Mitra Kerja 1. Para Pihak setuju untuk berkoordinasi dengan lembaga pemerintah daerah dan organisasi sosial kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat lokal untuk melaksanakan program yang telah disepakati. 2. Setiap organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat lokal atau nasional, yang melaksanakan program yang disetujui Para Pihak, harus terdaftar sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan Republik Indonesia dan harus diakui oleh pemerintah daerah masingmasing.
Pasal IV Wilayah Geografis 1. Para Pihak setuju untuk bekerja sama di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kebijakan dan prioritas Kemenko Kesra. 2. Setiap perubahan wilayah geografis akan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
Pasal V Mekanisme Kerjasama 1. Mekanisme Kerjasama yang lebih rinci dijelaskan dalam Arahan Program sebagai Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Penjabaran program dan aktifitas yang akan dilaksanakan oleh Para Pihak dijelaskan dalam Rencana Kegiatan. Rencana Kegiatan harus mencakup spesifikasi rinci dari masing-masing kegiatan atau program termasuk tujuan, prosedur, lokasi dan pengaturan keuangan. 3. Mekanisme laporan, konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program di bawah Memorandum Saling Pengertian wajib terdapat dalam lampiran 1. 4. Arahan Program dan Rencana Kegiatan akan disusun dan disepakati oleh Para Pihak dan disampaikan kepada instansi pemerintah terkait.
Pasal VI Kewajiban A. Kemenko Kesra berkewajiban: 1. Membantu pengurusan perizinan untuk masuk dan meninggalkan negara, serta izin untuk bekerja dan tinggal bagi tenaga stat dan ahli LWR yang telah disetujui dan ditugaskan oleh LWR; 2. Membantu pengurusan tasilitas perpajakan dan dukungan izin kepabeanan dari Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan Indonesia; 3. lkut secara aktit dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi program-program yang telah disetujui.
B. LWR berkewajiban: 1. Mengatur operasional LWR di Indonesia untuk memastikan kemantapan dan kelancaran program-program yang telah disetujui; 2. Menyediakan komoditas, dana, peralatan, bahan material lain untuk pelaksanaan program dan proyek yang telah disetujui. Sumber pendanaan harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, dan tidak berasal dari aktivitas kriminal; 3. Menyediakan stat dan tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi dalam rangka alih keterampilan, pengetahuan dan teknologi. Stat dan Tenaga Ahli tersebut harus disetujui oleh Kemenko Kesra; 4. Menyediakan bantuan teknis melalui pelatihan bagi mitra kerja organisasi sosial kemasyarakatan atau lembaga swadya masyarakat mitra pelaksana pelatihan untuk membangun kapasitas pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan rakyat; 5. Mendirikan kantor perwakilan LWR yang berkedudukan di Jakarta; 6. Mengadakan monitoring dan evaluasi serta menyediakan dana bagi monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan bersama dengan Kementerian dan lembaga terkait paling tidak satu tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan; 7. Mencantumkan logo pemerintah dan Kemenko Kesra dalam setiap papan proyek program, buku tahunan, brosur, pamflet, dan media informasi sejenis untuk pelaksanaan program dan proyek di bawah Memorandum Saling Pengertian ini; 8. Berkoordinasi dengan Kemenko Kesra untuk mendapatkan persetujuan dalam setiap proses penilaian dan penunjukan organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga keuangan mikro atau lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra dalam melaksanakan program yang telah disepakati; 9. Menyediakan laporan triwulanan dan tahunan serta laporan penyelesaian di akhir masa kerja, dan laporan keuangannya kepada Kemenko Kesra dan mengirimkan tembusan kepada kementerian dan lembaga terkait.
Pasal VII Batasan untuk LWR dan Stafnya
1. LWR menjamin stat dan tenaga ahlinya wajib: a. Menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; b. Menghormati kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis manapun; c. Tidak terlibat dalam semua bentuk kegiatan intelijen I klandestin; d. Tidak melakukan aktivitas politik dan komersial apapun; e. Tidak melakukan kegiatan apapun di Indonesia selain yang bersama-sama disepakati oleh Para Pihak; f. Menghormati adat, kebiasaan, tradisi, budaya dan agama masyarakat setempat; g. Tidak mengadakan propaganda keagamaan apapun; h. Tidak menghimpun dana di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya. 2. Pelanggaran terhadap butir di atas dapat mengakibatkan pencabutan ijin dan tindakan lain sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal VIII Pengaturan Pasca Kerjasama
Pada saat berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini, pengalihan perlengkapan, barang dan kendaraan yang diadakan oleh LWR dan digunakan untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini wajib diputuskan bersama oleh Para Pihak.
Pasal IX Dom isiii
1. Kemenko Kesra berdomisili di JI. Medan Merdeka Barat No 3, Jakarta Pusat 10110, Indonesia 2. LWR berdomisili di Wisma 811lantai4 JI. Diponegoro No. 18, Medan, Indonesia. Setiap perubahan domisili wajib diinformasikan dan atas persetujuan Kemenko Kesra.
PasalX Amandemen
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah setiap waktu melalui persetujuan bersama tertulis secara oleh Para Pihak. Perubahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling pengertian ini dan berlaku pada tanggal yang dapat disepakati bersama oleh para pihak.
Pasal XI Penyelesaian Perbedaan Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.
Pasal XII Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran 1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. 2. Salah satu pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya. 3. Pengakhiran Memorandum saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan berlakunya program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan di bawah Memorandum Saling Pengertian sampai selesainya program dan proyek tersebut kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, para penandatangan, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. DIBUAT dalam rangkap 2 (dua) di Jakarta pada tanggal l3 Desember 2011 dalam bahasa Indonesia dan lnggris, keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LUTHERAN WORLD RELIEF
Prof. Dr. Ir. lndroy~ no Soesilo, M.Sc Sekretaris Kementerian ~
PaulDroussou Country Representatives
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE COORDINATING MINISTRY FOR PEOPLE'S WELFARE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND LUTHERAN WORLD RELIEF (LWR) CONCERNING DEVELOPMENT OF HUMANITARIAN ASSISTANCE PROGRAMS
The Coordinating Ministry for People's Welfare of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "Kemenko Kesra") and Lutheran World Relief (hereinafter referred to as "LWR"), both hereinafter referred to as "the Parties". RECOGNIZING THAT LWR is not-for-profit organization community development, office based at 700 Light Street, Baltimore, Marylands, USA ; DESIRING TO promote cooperation and collaboration between the parties in community development in supporting lndon~sia's people welfare programs; PURSUANT TO the prevailing laws and regulation of Republic of Indonesia, as well as the procedures and policies of the Government of Indonesia; HAVE REACHED the following understanding:
Article I Objective
The objective of this Memorandum of Understanding is to establish a cooperation between the Parties to overcome poverty and increase social welfare in Indonesia in line with the Government policy and strategy as well as its implementation at nationat provincial, regency/city levels.
Article II Scope of Cooperation
The Parties agree to cooperate in the following fields: 1. Improvement of the resilience of low-income communities, including but not limited to natural disasters in Indonesia through sustainable livelihood and community development;
Article VI Obligations
A. Kemenko Kesra shall: 1. Assist in arranging permits to enter and leave the country, working and stay permits for the approved LWR expatriate staffs and expert; 2. Assist in arranging the tax facilities and customs clearance by the Government of Indonesian in accordance with Indonesian tax laws and regulations; 3. Actively participate in monitoring, and evaluating of agreed programs and projects. 8. LWRshall: 1. Maintain the presence of LWR operations in Indonesia to ensure programs establishment and the implementation of its programs; 2. Provide commodities, funds, equipment, supplies, and other materials for the implementation of the agreed programs and projects. The source of fund shall be from legal source and is not derived from criminal activities; 3. Provide qualified staffs and experts to transfer skills, knowledge and technology. Those staffs and experts all whom shall be approved by Kemenko Kesra; 4. Provide technical assistance and training-for partner from social local organization, to enhance their capacity on program management and implementation of people welfare development programs; 5. Establish Indonesia representative office in Jakarta; 6. Conduct and provide fund for monitoring and evaluation. Such monitoring and evaluation shall be jointly carried out with the related ministries and agencies at least one time per year; 7. Put Government and Kemenko Kesra Logo's in every project on program board, annual book, brochure, pamphlet and any kind of related media advisory for the implementation program and project under this Memorandum of Understanding; and 8. Get the approval from Kemenko Kesra in every assessment process on the appointment national and local social organization, micro finance organization, or non-governmental organization, as implementing partner for agreed program; 9. Provide quarterly, annual, and final implementation report on programs implementation and related financial information to Kemenko Kesra and relevant government agencies.
Article VII Limitation for LWR and Its Personnel
1. LWR ensure that its staffs and experts shall: a. Respect and comply with the laws, regulations, and policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. Respect the Integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; c. Refrain from any intelligence/clandestine activities;
2. Integration of sustainable approaches to foster livelihoods and resource management in remote communities; 3. Improvement of the access for low-income and remote communities to water through planning and infrastructure construction; 4. Emergency humanitarian assistance to communities affected by disasters in Indonesia.
Article Ill Counterpart 1. The Parties agree to coordinate with other Indonesian government agencies, local governments and local social organizations and/or the local community to implement the agreed programs. 2. Any local or national social organizations, which implementing the programs agreed by the Parties, shall be legally registered with the respective local government and in accordance with the prevailing laws and regulations of government of Republic of Indonesia.
Article IV Geographical Area of Cooperation 1. The Parties agree to cooperate in the Provinee of Aceh, North Sumatra and Nusa Tenggara Timur in accordance with the policies and priorities of Kemenko Kesra. 2. Any change of the geographical areas shall be agreed upon in writing by The Parties.
Article V Mechanism of Cooperation 1. Detailed Mechanism of the Cooperation is defined in the Program Direction set out in the Annex 1 and constitutes an integral part of this Memorandum of Understanding. 2. A detailed description of individual projects or programs for three years shall be defined in the Plan of Operation. The Plan of Operation shall cover detailed specification of the respective activities or programs including objectives, procedures, locations and financial arrangements. 3. The mechanisms for reporting, consultation and coordination of the implementation of programs under the Memorandum of Understanding shall be defined in Annex 1. 4. Program Direction and the Plan Operation shall be set up and agreed upon by the Parties and Submit to relevant government agencies.
d. Refrain from any political and commercial activities; e. Refrain from conducting any activities in Indonesia other than those jointly decided by the Parties; f. Respect the customs, traditions, and re~igions of the local community; g. Refrain from conducting any religious propagation; h. Refrain from funds raising in Indonesia to support its programs and activities; 2. Any violations of the above points may result in revocation of the permit and other necessary measures pursuant to the prevailing laws and regulations as well as the policies of the Republic of Indonesia.
Article VIII Post Cooperation Arrangements Upon the completion of this Memorandum of Understanding, transfer of any equipment, materials and vehicles provided by LWR and to be used for the implementation of this Memorandum of Understanding shall be decided by written mutual consent of the Parties.
Article IX Domicile 1. Kemenko Kesra domiciles at JI. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat 101 10, Indonesia 2. LWR domiciles at Wisma Bii 41h floor JI. Oiponegoro No. 18, Medan, Indonesia. Any change of domicile shall be informed to and agreed by Kemenko Kesra.
Article X Amendments This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such amendment and shall constitute an integral of this Memorandum of Understanding and shall enter into force on date as may be determined by the Parties.
Article XI Settlement of Differences Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties.
Article XII Entry In to Force, Duration and Termination 1. This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its signing and shall be remain in force for three years period. 2. Either Party may terminate this Memorandum of Understanding by giving written notification to the other Party at least 6 (six) months in advance. 3. The termination of this Memorandum of Urnderstanding shall not affect the validity and duration of any ongoing programs or projects until the completion of such programs and projects unless determined otherwise by the Parties.
IN WITNESS WHERE OF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding. DONE IN duplicate at Jakarta on the :z.J December 2011, in Indonesian and English languages, all texts being equally authentic.
THE COORDINATING MINISTRY FOR PEOPLE'S WELFARE OF REPUBLIC OF INDONESIA
Prof. Dr. Ir. lndroyono Soesilo, M.Sc Secretary of Ministry ~
LUTHERAN WORLD RELIEF
Paul Droussou Country Representatives
