MEMBANGUN PERADABAN DEMOKRATIS MELALUI PENGUATAN CIVIL SOCIETY : DALAM KONTEKS PARTISIPASI DAN TOLERANSI SIPIL Maya Mustika K.S1.
Abstraksi Kegelisahan yang dirasa masyarakat Indonesia sejak krisis ekonomi pada akhir 90an semakin memuncak, seiring munculnya berbagai konflik sosial dan etnis, serta berbagai bencana yang membuat negeri ini terpuruk.Untuk bangkit dari keterpurukan itu, diperlukan energi yang besar dan komitmen yang kuat seluruh warga negara dalam membangun kembali eksistensi negara. Salah satu caranya adalah dengan kesadaran dan penguatan masyarakat sipil. Sehingga bagaimana membangun partisipasi demokratis dan toleransi sipil dalam pluralitas sosial dan budaya?. Tuliasan ini mencoba mengejawantahkan perubahan orientasi teori-teori politik yang semula didominasi oleh perdebatan tanpa konteks tentang prinsipprinsip filsafat, maka teori demokrasi sekarang lebih mengarah pada konteks sosiologis dan anthropologis. Masyarakat multikultur yang mendera hampir diseluruh unit-unit sosial kemasyarakatan seperti negara, telah melahirkan berbagai pemikiran dan perdebatan tentang negara yang ideal.
Pendahuluan Eforia pembangunan ekonomi Indonesia selama lebih dari tiga dekade telah menyita perhatian kita tentang bagaimana untuk memfasilitasi interaksi sipil, bebas dan demokratis diantara warganegara masyarakat plural. Pembangunan politik yang berkembang dalam kurun waktu tersebut cenderung bersifat doktrinasi yang mengikat warga negara baik secara fisik dan psikis tentang pengejawantahan konsep negara. Idealnya, negara lahir sebagai wujud kesadararan bersama untuk hidup dalam satu komunitas yang disebut bangsa-negara (nation-state), tetapi seperti halnya negara-negara di Asia lainnya, Indonesia lahir dalam konsep negara-bangsa (state-nation). Sehingga pengejawantahan konsep negara tidak cukup hanya sebatas penguatan institusi-institusi negara dan doktrinasi terhadap warga negara, namun mencakup pula penguatan-penguatan sipil (warga negara) yang beroriantasi pada kemandirian dan kematangan sipil.
1
Penulis adalah staf pengajar FIS UNESA.
91
Dalam
konsep state-nation, negara berkehendak dan dituntut untuk dapat
menciptakan penguatan sipil melalui berbagai rekayasa sosial yang dianggap tepat dalam konteks sosial dan budaya masyarakatnya. Oleh karena itu dalam kurun lebih dari lima dekade setelah proklamasi kemerdekaan, negara mempunyai peran sentral dalam membangun “ke-Indonesiaan” bagi warga negaranya. Hubungan antara negara dan warga negara menjadi tema sentral dari pembangunan politik, dalam hal ini tentang kemandirian dan kematangan sipil dalam kehidupan bernegara. Walaupun hasilnya belum cukup kuat dalam menghadapi krisis ekonomi pada akhir 90-an, bahkan kita semakin terhempas dalam krisis multi dimensi, sebagai akikat ketidaksuksesan pembangunan politik di masa lalu. Pembangunan secara umum memiliki implikasi yang luas terkait dengan masalahmasalah politik, ekonomi, maupun sosial. Lee dan Newby mengidentifikasi empat perubahan yang dapat terjadi (Haralambos dan Holborn, 2000) yaitu : 1. Industrialisme. Munculnya industrialisasi yang ditandai dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam semua aktivitas-aktivitas ekonomi, terutama industri. Orientasi ekonomi juga berubah dari berbasis pertanian mengarah pada manufaktur. 2. Kapitalisme. Hal ini terkait erat dengan industrialisasi, muncul kelas kapitalis berupa upaya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya oleh kaum pebisnis melalui kegiatan-kegiatan produksi. Ekspansi usaha adalah realitas yang tidak terelakkan dari kapitalisme. 3. Urbanisme. Pembangunan industri menciptakan keadaan yang masif berupa perpindahan penduduk dari desa ke perkotaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Penduduk bermigrasi ke daerah-daerah industri untuk mendapatkan pekerjaan ataupeluang-peluang kerja yang lain. 4. Demokrasi Liberal. Terkait perbagai perubahan tersebut diatas terjadi perubahan pula pada sikap warga negara yang lebih menekankan pada hak-hak individu. Pengakuan akan hak individu terintegrasi dalam pengakuan politik dan hukum, sehingga sistem negara berkembang menjadi lebih terbuka, bebas dan demokratis, meninggalkan sistem monarki yang sebelumnya di anut. Fancis Fukuyama menguatkan dengan mengatakan bahwa desakan ekonomi global satu per satu pemerintah otoriter di dunia ini akan tumbang dan diganti oleh demokrasi liberal. Sementara Samuel Huntington memprediksikan sebuah era kekacauan besar yang 92
dasar konfliknya bukan lagi pada ideologi atau ekonomi tapi “peradaban” (civilizational) (Hantington, 2000). Selintas tampak adanya kontradiktif
diantara keduanya, namun
sesungguhnya bisa dipahami bahwa dalam konteks pluralisme budaya, demokrasi bisa menjadi suatu benturan antar peradaban Komunitas negara bisa saja siap pada perbedaan kepentinggan dan kesenjangan sosial, tetapi akan menjadi masalah yang rumit ketika berasosiasi dengan karakteristik budaya. Kegelisahan budaya ini diperparah dengan sejumlah perubahan sosial riil yang besar. Migrasi dan transformasi negara menjadi masyarakat multikultur memunculkan perdebatan sengit mengenai tingkat kesesuaian pluralisme cultural dengan tradisi negara dan kewarganegaraan. Identitas etnis berkembang sebagai bagian dari masyarakat sipil. Masing-masing identitas mungkin saja memiliki karakteristik yang berbeda bahkan mungkin bertentangan satu dengan lainnya. Demokrasi bisa menimbulkan konflik etnis atau menurut Huntington disebut sebagai perang budaya. Berbagai konflik yang bernuansa etnis di Indononesia, antara etnis Dayak-Madura, Madura-Betawi, Betawi-Batak, dan lain sebagainya mewarnai hubungan antara negara, warga negara dan warga budaya. Hal ini mungkin terjadi karena sejak lahir, masing-masing individu telah lahir sebagai warga budaya etnis tertentu, sebagai orang Jawa, orang Sunda, orang Aceh, dan sebagainya dan juga bagian dari umat agama tertentu. Tidak mungkin menafikan unsurunsur budaya “lokal” tersebut dalam hubungan antara negara dan warga negara. Demikian pula demokrasi sejalan dengan kodrat manusia yang memiliki hak-hak dasar, yang mengatur hubungan manusia secara lebih universal, yang diatur dalam konsep negara modern. Dibawah pengaruh ini dan pengaruh lain, pandangan para pembuat keputusan mengenai masa depan demokrasi dengan cepat berubah dari keyakinan menjadi ketidakpastian. Tapi yang menarik, krisis keyakinan ini mempunyai efek positif terhadap studi-studi empiris demokrasi. Bila selama 1970-an dan 1980-an teori politik didominasi oleh perdebatan tanpa konteks tentang prinsip-prinsip filsafat, maka teori demokrasi sekarang lebih mengarah pada konteks sosiologis dan antropologis. Terdapat kesadaran yang semakin tinggi atas sifat multikultur dunia kontemporer dan kebutuhan untuk menyertakan pluralisme ini dalam memikirkan prospek demokrasi. Berangkat dari pengalaman masa lalu, tulisan ini mencoba merekonstruksi bagaimana demokrasi secara alamiah dapat tumbuh dan berkembang, sehingga dapat menjadi pijakan negara dalam
93
membangun partisipasi demokratis dan toleransi sipil dalam pluralitas sosial dan budaya masyarakat saat ini.
Pluralisme dalam Demokrasi Mungkin tidak ada frase yang lebih menonjol dalam literatur tentang persyaratan sosial untuk pluralisme dan demokrasi kecuali “masyarakat sipil” (civil society). Walaupun para penulis berbeda mengenai detilnya, tapi kebanyakan sepakat dalam mendeskripsikan masyarakat sipil sebagai arena persahabatan, klub, kelompok keagamaan, asosiasi bisnis, serikat dan asosiasi sukarela lain yang memediasi bidang yang luas dari kehidupan sosial antara rumah tangga dan negara (Varma, 1992). Lingkungan asosiasi ini dipandang sebagai tempat warganegara mempelajari kebiasaan pertemuan, dialog dan inisiatif sosial yang bebas. Jika dilakukan dengan benar, masyarakat sipil juga bisa membantu menghasilkan perimbangan antara kepentingan privat dan kepentingan publik yang penting untuk demokrasi yang bergairah. Sulit dimengerti mengapa konsep masyarakat sipil tampaknya masih baru bagi banyak orang. Jika dikupas defisininya secara singkat, ide ini menunjukkan lebih sedikit otot analitiknya dibandingkan refleksi yang sudah dikenal dari pengamat Prancis masyarakat Amerika abad ke-19, Alexis de Tocqueville. Mengemukakan ide yang pertama kali dikembangkan oleh Montesquieu, de Tocqueville terlalu menekankan asosiasi penengah (intermediary) sebagai unsur vital demokrasi yang sehat. Dalam karyanya Democracy in America, dia mengamati kalau warga Amerika telah “memiliki kesempurnaan tertinggi” kebiasaan demokrasi dalam mencapai tujuan dalam pemerintahan pusat bersama dan independen. De Tocqueville memberi penekanan khusus pada peran pemerintah kota kecil dan gereja dalam pencapaian ini. Dia mengatakan bahwa institusiinstitusi lokal itu menarik warga Amerika keluar dari masalah-masalah privat dan masuk ke dalam proyek-proyek publik tempat mereka mempelajari kebiasaan yang kondusif bagi kebaikan sipil (Tocqueville, 1920). Fakta bahwa pernyataan de Tocqueville mengenai masyarakat sipil bukan pernyataan baru tidak mencegah pendukung ide ini memberi kekuatan pendukung perbaikan. Kaum democrat liberalis mengatakan bahwa masyarakat sipil yang sehat dapat mengimbangi kekuatan negara dan mengurangi hasrat besar penguasa. John Stuart Mill, penganjur liberalisme terkemuka mengatakan bahwa masyarakat liberal didasarkan pada penghormatan kepada hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang. Tiap-tiap individu bebas 94
untuk menentukan pilihan dan jalan hidup masing-masing. Para filosof politik kaum Republikan memandang masyarakat sipil sebagai tempat warganegara mempelajari kebiasaan demokratis partisipasi dan toleransi. Bagi kaum libertarian pasar, asosiasi sipil tampaknya menawarkan mekanisme untuk memberikan jasa sosial tanpa menjebak warganegara dalam ketergantungan kesejahteraan. Bagi para penulis pasca Marxisme kiri, masyarakat sipil dianggap sebagai jalan menuju demokrasi yang lebih luas dan lebih dalam. Setelah mempertimbangkan dan melihat berbagai kelompok pemikiran yang terkait, masyarakat sipil telah diberi kekuasaan untuk menciptakan kekuatan tandingan, mengeliminasi
anomi,
membebaskan
perusahaan
bisnis,
memperkuat
keluarga,
meradikalisasikan demokrasi, mengurangi kehamilan remaja dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kaum republikan. Jarang sarana analisis diikat di belakang kendaraan konseptual. Penggunaan yang berbeda dari ide masyarakat sipil ini telah membuat penilaian terhadap fungsinya menjadi sulit. Meskipun tampaknya konsep itu hanya memiliki sedikit kepastian, penelitian barubaru ini memperlihatkan bahwa ide masyarakat sipil dapat diberi presisi (keseksamaan) sosiologis dan ini merupakan unsur penting dalam semua usaha untuk memahami kondisi posibilitas demokrasi modern. Tapi konsep tersebut harus diberi tambatan lintas kultur (cross-culture) dan sosiologis. Terlalu banyak tulisan teoritis tentang masyarakat sipil semakin memunculkan banyaknya perdebatan teknis diantara filosof profesional daripada memperlihatkan ide-ide tersebut dalam praktek politik riil. Banyak perdebatan mengenai masyarakat sipil juga dilakukan dalam kerangka kerja filsafat Eropa yang unik, tanpa perlu mempertanyakan seberapa besar kerangka kerja tersebut dapat ditransfer ke dalam masyarakat non Barat – atau apakah kerangka kerja semacam itu cukup adil terhadap berbagai politik Barat. Pendekatan sosiologis terhadap masyarakat sipil dapat bekerja dengan baik dengan pretensi filosofisnya yang tidak terlalu tinggi tapi lebih realistis secara sosial dalam pandangan-pandangannya.
Keadaban dan Perkembangan Negara Sejak awalnya yang menggemparkan di Yunani kuno dan Romawi, teori politik Barat telah berkembang seakan-akan komunitas tempat diterapkannya teori ini secara kultur merupakan entitas homogen dengan perbatasan yang disepakati. Walaupun Yunani kuno dan Romawi mengembangkannya dari republik yang sederhana menjadi kekaisaran 95
yang multikultur, teori politik mereka tetap didasari pandangan komunitas yang dekat yang sama dalam bahasa, budaya dan agama. Sangat mengherankan bila homogenisasi bias ini tetap bertahan dalam teori liberal yang muncul di Barat pada abad ke-18 dan ke-19. Seperti yang dikatakan Michael Walzer, para penulis liberal cukup siap untuk mengakui pluralitas kepentingan, tapi mereka sangat tidak siap terhadap pluralitas budaya (Weiner dan Huntington, 1987). Dalam merefleksikan prospek keadaban dan demokrasi, kita perlu mengingat bahwa pluralisme merupakan problem yang unik. Walaupun stereotipe Durkheimian masyarakat tradisional menunjukkan sebaliknya, masyarakat yang anggotanya berasal dari berbagai latar belakang agama, etnik, bahasa dan ras dan hidup dalam tatanan politik tunggal telah ada setidaknya sejak zaman peradaban kuno. Era lebih muda seperti Mughal India, Kekaisaran Ottoman, dan Majapahit Jawa semua mempunyai beragam orang dan budaya, dan terlibat dalam makrokosmos sosial dan ekonomi yang meluas di luar perbatasan mereka. Walaupun sering dibentuk melalui penaklukan dan dominasi, kebanyakan masyarakat plural terus mengembangkan pengaturan lebih mantap untuk mengakomodasi berbagai pengelompokan yang membentuk mereka secara keseluruhan. Walaupun pengaturan yang tepat berbeda-beda, kebanyakan interaksi lintas sosial terorganisir membagi kategorisasi dan hirarki yang membagi-bagi penduduk dalam blokblok sosial besar berdasarkan agama, etnis, suku, gender, kasta dan tanda-tanda kelahiran lain. Kategori ini kemudian menjadi basis dalam memberikan hak-hak partisipasi yang berbeda dalam tatanan politik. Dengan meminjam gambaran dari John Hall, integrasi politik pra-modern biasanya diorganisir di sekeliling keadaban “kurungan-kurungan sosial.” Anthropolog F.G. Bailey telah mengingatkan bahwa interaksi lintas pembedaan sosial juga diperkuat dengan “keadaban pengabaian”; pengelompokan sosial sama diacuhkannya seperti saat mereka dikurung (Bailey, 1996). Tapi dalam masing-masing kasus tersebut, masyarakat bernegara pra-modern biasanya didasarkan pada perimbangan strategis pemisahan dan ketidaksamaan. Eropa pra-modern sangat tidak pluralistik dibandingkan banyak kerajaan di Asia, Afrika Barat dan Timur Tengah. Homogenitas relatif ini bukan hanya konsekuensi dari kondisi natural, tapi mencerminkan sejarah yang kadang-kadang sangat menekan perbedaan agama, etnis dan kultural. Dengan kampanye anti-klenik, pembunuhan massal penyihir, dan perlakuan kejam terhadap Muslim dan Yahudi, Eropa pra-modern dapat disebut tidak pintar dalam menyelesaikan masalah pluralisme. Jika generalisasi ini benar 96
untuk era pra-modern, namun hal yang sama tidak bisa diterapkan untuk semua eksperimen Keadaban Eropa. Pada awal era modern beberapa kawasan di Eropa Barat berniat membangun bentuk-bentuk baru dan sangat berbeda kohesi politik. Setelah era Pencerahan Eropa, usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembangkan cita-cita kewarganegaraan didasarkan pada tri-nilai kebebasan, persamaan dan toleransi. Tapi sayangnya, sejarah menunjukkan eksperimen awal keadaban demokratis ini gagal meningkatkan hak-hak partisipasi untuk semua kategori rakyat, termasuk wanita, orang-orang tak berharta, dan minoritas rasial dan etnis. Kepentingan lain bersaing dengan cita-cita warganegara untuk membangun politik dengan cara yang kadang-kadang berlawanan. Tapi disamping kekurangan ini, faktanya masih tetap menunjukkan bahwa usaha untuk menggabungkan hak-hak partisipasi demokratis dengan toleransi dan persamaan menghasilkan formula yang belum pernah ada dalam sejarah untuk integrasi politik, dan merupakan basis nilai-nilai yang kita kenal sebagai keadaban demokratis (democratic civility). Walaupun prinsipnya mungkin dilanggar atau diabaikan, keadaban demokratis bukan sebuah ilusi ideologis atau hanya instrumen kontrol hegemoni. Sebaliknya, keadaban demokratis adalah ide penting dalam sejarah modern. Para teoritisi politik postmodern dan Foucauldian telah melakukan sesuatu yang merugikan perjuangan demokratis ketika mereka menyatakan bahwa politik modern melibatkan lebih banyak daripada sekedar campur tangan negara dan “wacana” hegemonik ke dalam kehidupan publik dan privat kita. Barat modern telah mengalami perjuangan berulang-ulang dan berani untuk memperbesar hak partisipasi politik yang sebelumnya tidak mengikutsertakan pengelompokan sosial. Yang lebih mengagumkan, cita-cita demokrasi sipil abad ini telah menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan dan intensitas yang membuat mereka menjadi salah satu diantara “globalisasi” terpenting dalam sejarah. Bila cita-cita sipil seabad lalu tidak dikenal oleh sebagian besar budaya politik dunia, maka ide-ide sekarang ini yang setidaknya mirip dengan ide keadaban demokratis memiliki pendukung hampir di seluruh dunia. Ini merupakan perkembangan yang mengubah dunia seperti halnya munculnya kapitalisme dan nasionalisme modern, yang tidak kita pahami sepenuhnya. Dalam usaha menjelaskan penyebaran cita-cita demokrasi, sebagian pakar memberi penekanan khusus pada silsilah Barat mereka. Sebagian bahkan menyatakan bahwa citacita sipil dan demokrasi hanya bisa diwujudkan dalam setting budaya Barat. Tapi penilaian posibilitas lintas budaya demokrasi ini mungkin terlalu pesimistis terhadap dunia non97
Barat dan agak terlalu optimis terhadap Barat. Identifikasi cita-cita sipil sebagai cita-cita “Barat” berisiko pada terabaikannya fakta bahwa nilai-nilai demokratis dan egalitarian sekarang ini bukan satu-satunya yang menghidupkan budaya Barat, dan yang belum lama ini masih jauh dari aman. Selain itu, pendekatan kulturalis terhadap politik mengabaikan pelajaran dasar dari sosiologi pengetahuan, yakni meskipun ide-ide berasal dari pikiran individual, institusionalisasi mereka dalam kehidupan publik tergantung pada “ekonomi politik dari makna” yang lebih luas, dimana beberapa ide diperkuat dan yang lain ditekan. Jadi, untuk memahami kondisi posibilitas demokrasi membutuhkan interaksi struktur sosial dan budaya yang pertama-tama difasilitasi hanya sebagai institusionalisasi cita-cita demokrasi. Setelah melakukan ini, kita bisa menanyakan apakah dinamika struktur dan budaya yang serupa tidak terjadi di dunia non-Barat sekarang ini. Dalam esainya, John Hall telah melakukan banyak hal untuk pertanyaan terakhir itu. Dia menunjukkan bahwa di Eropa Barat, perkembangan budaya keadaban demokratis tergantung pada kemunculan berbagai struktur masyarakat sipil sebelumnya (Hall, 1985). Dengan dasar tulisan Max Webber dan Ernest Gellner, Hall menjelaskan dari kondisi awal yang mempengaruhi Eropa Barat terhadap pola “organisasi mandiri masyarakat” (societal self-organization) dimana banyak bagian masyarakat Eropa mengatur urusan mereka bebas dari campur tangan negara (Hall, 1985). Sejarah Eropa modern memberikan pelajaran pertama dan peringatan tentang demokrasi dan keadaban. Penyebaran kekuatan dan perimbangan kekuatan yang berhubungan dengan organisasi mandiri memberi dukungan penting bagi keadaban dan partisipasi. Kondisi struktural ini sering menciptakan kebebasan segmenter yang hanya dinikmati sebagian penduduk. Pencapaian lebih luas dari persamaan warganegara membutuhkan setidaknya dua hal: peningkatan nilai-nilai warganegara di negara tertentu dan dasar yang luas dari budaya warganegara. Dua pengaruh itu tidak berkurang pada organisasi mandiri masyarakat, tapi memiliki integritas politik dan sosiologis mereka sendiri.
Masyarakat Sipil dan Negara Ide masyarakat sipil pertama kali muncul di Eropa Timur beberapa tahun sebelum revolusi 1989. Penganjur awalnya antara lain penyair, penulis, pendeta, akademisi dan pemimpin buruh yang terlibat dalam perjuangan melawan, meminjam frase dari teoritisi politik John Keane, “negara komando” (command state) yang mendominasi kawasan ini. 98
Masyarakat sipil membangkitkan citra kebebasan berbicara dan berkumpul tanpa rasa takut. Ini menyulap citra kehidupan publik dimana kata dan tindakan warganegara biasa seharusnya diketahui oleh negara. Terdapat ironi suka duka diterapkannya cita-cita masyarakat sipil oleh rakyat Eropa Timur. Banyak penganjur konsep tersebut pertama-tama harus bertemu dengan frase kelas mandat negara dalam Marxisme. Marx memang mengatakan banyak hal mengenai masyarakat sipil. Dia mengkarakterisasinya sebagai lingkup kepuasan privat dan borjuis. Dalam preverensinya, masyarakat sipil mempunyai konotasi ambiguitas, memadukan makna warganegara dan borjuis, partisipasi politik dan aktor ekonomi dengan kepentingan diri sendiri. Dalam komentarnya mengenai masyarakat sipil, Marx menggeser bobot konseptual frase ini dari konotasinya tentang warganegara yang berpartisipasi ke arah konotasi ekonomisme dan kepentingan diri sendiri. Di mata Marx, kebebasan masyarakat sipil mempersempit kepentingan untuk diri sendiri; kebebasannya merupakan kebebasan untuk beberapa premis pengeluaran dari banyak hal. Dengan keinginan negara seperti itu, tidak mengherankan jika sebagian aktivis Eropa Timur mengartikulasi keinginan mereka akan masyarakat sipil dalam istilah antistatis dan bahkan anti-politik. Saat itu mereka berbicara seakan-akan apa yang dibutuhkan untuk kesusilaan sipil bukan hanya pembongkaran negara totalitarian, tapi juga penghapusan politik itu sendiri. Seruan cita-cita kaum privatis yang naif itu tentu saja bukan sesuatu yang unik di Eropa Timur. Seperti yang pertama kali dikatakan oleh de Tocqueville, itu merupakan salah satu ciri-ciri yang dibayangkan kaum populis, yang antara lain di Amerika Serikat. Tapi peristiwa-peristiwa di Eropa pasca komunis mengindikasikan mengapa pada akhirnya gerakan anti-politik ini sangat antitesis terhadap kesusilaan dan kebebasan yang dianjurkan oleh cita-cita sipil. Di seluruh Eropa Timur, persatuan yang pernah dinikmati oleh komunitas penentang pada era pasca komunis ini diberikan kepada suara-suara yang beragam. Perselisihan atas program negara mengadu kaum sekularis melawan kaum religius, kaum libertarian melawan demokrat kesejahteraan sosial, antikomunis yang berapi-api melawan kaum konstitusionalis yang berhati-hati, dan dimanapun juga, orang dalam pembuat kesepakatan melawan reformer demokratis. Di negara-negara seperti bekas Yugoslavia, para pemimpin mengubah slogan etnonasionalis melawan saingan mereka dan menghancurkan kesusilaan sosial yang sudah lama dirindukan warganegara. Keadaban pasca-komunis terbukti lebih sulit dipahami daripada yang dibayangkan. 99
Disini terdapat pelajaran penting kedua mengenai masyarakat sipil dan negara. Betapapun besarnya godaan untuk melarikan diri dari publik demi kesenangan privat, kebebasan sipil sangat tergantung pada negara sipil. Dalam hal ini, dan berlawanan dengan beberapa karakterisasi pembuatan slogan, tidak oposisi zero-sum antara masyarakat sipil dan negara. Sebaliknya, masyarakat sipil membutuhkan negara yang kuat dan membatasi diri. Negara harus membatasi diri dalam hal tidak memonopoli kekuatan masyarakat, memberikan semua personel, pelayanan dan perusahaan yang vital untuk masyarakat itu sendiri. Negara sipil juga harus kuat dalam hal mampu mengamankan kebebasan berkumpul dan berinisiatif dimana kehidupan publik menggantungkan diri. Itu merupakan kebenaran yang dangkal tapi penting, berbeda dengan bayangan kaum libertarian tertentu, kebebasan ini bukan “bebas” dalam hal kebebasan itu merupakan hasil spontan asosiasi manusia independen. Sejarah Afghanistan dan Rwanda menunjukkan betapa menyakitkan kalau negara yang lemah dan lumpuh malah mengundang jagal factionalis bukannya menjadi sumber kebebasan. Masyarakat sipil memerlukan negara sipil karena kehidupan publik dapat terancam oleh kekuatan masyarakat dan juga oleh kekuatan negara. Keadaban demokratis hanya bisa dibayangkan dalam horizon negara modern yang berfungsi secara efektif. Negara-negara pra-modern mungkin mampu menampung ledakan kekuatan, tapi mereka kekurangan infrastruktur yang seragam dan pemerintahan yang adil dalam bidang-bidang mereka. Dari tempat modern kita yang menguntungkan, itu seharusnya tidak mengherankan. Lagipula dalam demokrasi modern sekalipun, kemampuan negara untuk menjamin hak-hak sipil untuk semua warganegara seringkali hanya parsial.
Globalisasi VS Lokalisasi Konsep demokrasi Barat dibangun dalam kondisi sosial budaya yang jauh berbeda dengan negara-negara di Asia. Salah satu pendapat mengatakan bahwa jika demokrasi liberal berangkat dari konsep individualisme, Rihito Kimura mengatakan, bahwa masyarakat Asia diasuh dalam budaya yang mengedepankan kepentingan bersama dan dan membelakangkan kepentingan pribadi (Kompas). Pandangan semacam itu juga dianut oleh sebagian besar masyarakat tradisional di Indonesia. Untuk masyarakat Jepang yang cenderung homogen, mempertahankan budaya semacam itu mungkin relatif lebih mudah. Untuk masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, mobilitas horizontal telah membaurkan antar warga yang datang dari berbagai 100
tradisi. Agar mereka dapat hidup bersama warga lain, pada umumnya mereka terpaksa menekan budaya asli masing-masing dan mencoba mencari titik temu diantara budaya asal yang berbeda. Jika peristiwa-peristiwa di Eropa Timur mengungkap logika mereka sendiri, maka gerakan pro-demokrasi menarik perhatian para aktivis di bagian dunia lain. Dengan ide demokrasi mereka sendiri, difusi frase “masyarakat sipil” menjadi contoh dramatis proses globalisasi budaya. Tapi penggunaan konsep itu menunjukkan bahwa globalisasi budaya bukan hanya masalah difusi tak transformative, tapi merupakan proses dimana persoalan yang ditransfer dibentuk oleh konteks lokal dan dipakai seperti di tempat aslinya. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, ide masyarakat sipil dipahami banyak negara non-Barat meskipun ada masalah besar dalam penerjemahan budaya. Dalam kasus China, anthropolog Amerika Robert Weller telah mengamati bahwa Konfusianisme di China hanya meninggalkan sedikit ruang antara masyarakat dan negara, “kecuali ayah dapat dibedakan dari anak laki-lakinya.” Pada akhir abad ke-19, tetap tak ada cara yang masuk akal untuk menerjemahkan masyarakat sipil ke China. Bahkan di masa kini, istilah ini diterjemahkan dalam berbagai, seperti yang dikatakan Weller, “neologisme yang janggal.” Tapi tidak semua relatif secara budaya; popularitas frase ini juga tidak mempengaruhi hegemoni budaya Barat, seperti yang dikatakan kepemimpinan China. Untuk mengilustrasikan lagi bahwa globalisasi berlanjut dengan jalan kontekstualisasi hibridisasi, Weller dan pakar China lain menunjukkan bahwa beberapa konsep masyarakat sipil masuk dengan baik dari Barat karena elemen mereka sudah “ada” dalam praktek sosial China, walaupun belum dalam bentuk yang kuat. Disamping kurangnya preseden ideologi resmi, China sudah sejak dulu memiliki susunan ikatan horizontal diluar keluarga, yakni kerabat, teman dan kelompok dialek. Meskipun preseden sosial ini belum pernah diuraikan dalam ideologi eksplisit asosiasionalisme warganegara (pejabat atau populist), namun nilai-nilai dan hubungan mereka eksis di sela-sela kehidupan publik. Dalam frase Weller yang luar biasa, mereka adalah “posibilitas yang belum dikembangkan” (undeveloped possibility). Bukan kebetulan kalau China dan Taiwan terlibat dalam gerakan demokrasi baru yang meminta preseden yang sama untuk memberi resonansi budaya bagi permintaan mereka. Gerakan mereka adalah usaha untuk menemukan, menjelaskan dan mengarahkan kembali makna yang tenggelam dalam praktek yang amat banyak dalam kehidupan sehari-hari. 101
Jadi China memberikan pelajaran umum prospek lintas budaya bagi cita-cita sipil. Sekilas contoh itu tampak menguatkan pesimisme sebagian kaum partikularis budaya tentang kemustahilan penerjemahan yang tepat dalam lintas budaya yang jauh. Dalam menerjemahkan nilai-nilai masyarakat sipil, “neologisme yang janggal” tetap merupakan perkiraan yang terbaik dan merupakan tindakan kecil imperialisme budaya yang terburuk. Tapi dengan pengamatan lebih dekat, semuanya tidak tampak seburuk itu. Dipandang dari dasar praktek sehari-hari dan bukan dari peraturan resmi yang tertinggi, perbedaan normatif masyarakat tradisional jauh lebih besar daripada model sosiologis klasik. Dalam semua masyarakat, ada nilai dan praktek yang dekat dengan dasar sosial dan memberikan posibilitas yang tak bisa dijelaskan, beberapa diantaranya mungkin mempunyai dimensi egalitarian dan dimensi demokrasi. Preseden yang rendah mungkin tidak muncul dalam slogan yang tinggi atau pernyataan politik resmi. Namun demikian, dalam beberapa hal mereka ada untuk komitmen dan refleksi oleh mereka yang menginginkan cara alternatif. Sedangkan dalam gerakan pro-demokrasi China, dibawah kondisi makin berkembangnya komunikasi global, aktor lokal bisa menggunakan idiom dari luar untuk melegitimasi prinsip persamaan dan partisipasi yang sudah “ada” dalam praktek sosial, mungkin dengan cara yang belum berkembang, lebih rendah dan terbatas secara politis. Dalam mengomentari usaha-usaha demokratisasi semacam itu, sebagian orang mungkin ingin berbicara tentang kemenangan nilai-nilai Barat atau kemajuan yang tak terhindarkan dari “Baratisasi.” Konservatif setempat mungkin melihat hal serupa dan mencela polusi spiritual. Tapi apa yang sebenarnya sedang dimainkan dalam prose situ adalah interaksi yang jauh lebih kompleks antara lokal dan (relatif) global. Bagi aktor lokal, konsep “global” demokrasi atau masyarakat sipil sangat berarti karena muncul, menyampaikan dan melegitimasi beberapa potensi lokal. Hanya melalui dialog lokal dan transnasional konsep seperti masyarakat sipil, demokrasi partisipasi dan hak asasi manusia berkembang pada awal 1990-an dari Eropa Timur ke Amerika Latin, Asia Timur, Afrika dan Timur Tengah. Konsep tersebut digunakan tidak sesuai dengan yang diinginkan sebagian akademisi Barat. Seringkali konsep itu dipakai sebagai cara cepat menunjukkan ide persamaan, partisipasi dan keadilan publik. Namun disamping variasi ini, terdapat kemiripan diantara berbagai penggunaannya. Beberapa tahun belakangan ini telah dihasilkan tiga pelajaran penting mengenai keadaban dan demokrasi: bahwa berlawanan dengan klaim sebagian orang yang menentang, aspirasi
102
untuk kesusilaan sipil bukan sesuatu yang khas Barat. Meskipun dengan variasi genealoginya, harapan sederhana ini telah menjadi kekuatan besar politik di seluruh dunia.
Demokrasi dan Ikatan Heterogen Demokrasi sipil yang tidak menentukan perimbangan diantara prinsip-prinsipnya merupakan sumber ketegangan kronis dalam demokrasi modern. Tapi kualitasnya yang mendasari pentingnya pelajaran keempat kita tentang keadaban demokratis. Karena tepat pada poin ini, pada apa yang tampak paling menjengkelkan dalam kebuntuan politik modern, nilai-nilai kebaikan keadaban demokratis menjadi jelas. Teori sipil mungkin tidak menawarkan definisi akhir atau resolusi yang pasti dari perimbangan yang tepat diantara prinsip-prinsip pertamanya. Tapi ketidakmampuan untuk mengabsolutkan yang membuat pembentukan lingkup asosiasi, kemampuan berbicara dan pertukaran tanpa paksaan dapat diperdebatkan dan diujicobakan dengan ide-ide yang berbeda-beda. Seperti yang dikatakan Michael Walzer, masyarakat sipil dapat berperan sebagai “setting dari setting” dimana orang bebas bereksperimen, berasosiasi dan berdebat (Weiner dan Huntington, 1987). Dari situ, hasil-hasil eksperimen dapat dikomunikasikan kepada warganegara yang lain, dan dalam beberapa kasus dapat dikomunikasikan menjadi kebijakan negara. Tidak ada yang memberikan jawaban pasti atas teka-teki aksiologis demokrasi sipil. Tapi sangat mustahil memaksakan usaha kita untuk menegakkan kebebasan melalui debat warganegara dan penyesuaian perimbangan diantara nilai-nilai mereka. Demokrasi membutuhkan budaya dan organisasi untuk direalisasikan dalam masyarakat adalah gagasan yang diajukan sebagian besar sosiolog dan anthropolog dengan amat jelas sehingga dipandang remeh. Bagi para ahli dalam disiplin ini, hal itu merupakan analisis umum bahwa semua masyarakat membutuhkan aturan dasar minimal untuk melancarkan interaksi sosial. Beberapa tahun belakangan ini, anthropolog dan sosiolog telah mengakui bahwa budaya jauh lebih heterogen dan lebih tak terikat daripada anggapan sebelumnya, dan merupakan subyek kekuatan dan persaingan. Meskipun pandangan ini mempersulit pandangan kita terhadap budaya tapi tak banyak yang bisa dilakukan untuk menghapuskan keyakinan analitis, karena semua politik termasuk demokrasi sipil membutuhkan sebuah budaya. Institusional yang mendukung keadaban demokratis bervariasi di berbagai ruang dan waktu, dan melibatkan perimbangan nilai yang berbeda-beda. Kaum idealis filosofis mungkin melihat ini sebagai kekurangan fatal dalam demokrasi riil dan eksis, dan 103
bertanya-tanya bagaimana politik dapat berjalan dengan baik jika kebebasan, persamaan dan toleransi tidak dimaksimalkan di seluruh bidang sosial. Kegagalan masyarakat Amerika untuk mengatasi masalah status warganegara Afrika-Amerikanya menunjukkan kalau ini bisa menjadi masalah serius dan bahkan tragis. Tapi ini tidak meniadakan poin dasar bahwa, seperti modernisasi itu sendiri, demokrasi sipil bukan satu tapi banyak struktur atau sistem normatif. Kita menyebut sebagian masyarakat “sipil” karena meskipun pengelolaannya bervariasi, tapi mereka menunjukkan kemiripan dalam komitmen terhadap kebebasan, persamaan dan toleransi. Contoh Belanda dapat digunakan untuk melakukan observasi final, yang pertama mengenai jenis organisasi sosial yang kondusif untuk keadaban demokratis. Argumen yang sering terdengar akhir-akhir ini mengatakan kalau horizon atau ikatan lateral sosial adalah kunci bagi pemerintah sipil yang sehat; ikatan vertikal yang tidak demokratis. Contoh Belanda memperlihatkan kepada kita kalau tidak semua vertikalisme antithesis terhadap kesusilaan sipil. Seperti di Belanda, beberapa struktur vertikal mungkin tidak hanya hidup berdampingan dengan organisasi warganegara tapi juga dengan mempertahankan perdamaian atau membangun jembatan menyeberangi tempat-tempat yang bermasalah, dan sebenarnya malah membantu memperkuat keadaban dan demokrasi. Kunci untuk menentukan kapan dan dimana vertikalisme itu baik adalah nilai yang menjadi orientasinya dan prosedur operasionalnya. Robert Putnam dan yang lain dengan tepat mengingatkan kita bahwa patron-klien merusak keadaban dan kepercayaan. Sebagian dapat memperkuat keadaban dan demokrasi jika mereka beroperasi dalam kebiasaan yang transparan dan procedural (Haralambos, 2000). Kualifikasi serupa harus dipakai untuk pemahaman kita mengenai organisasi horizontal. Walaupun sudah lama diidentifikasi sebagai esensi organisasi sipil, beberapa organisasi skala kecil – seperti militia ekstremis Amerika – bisa menjadi dasar penyebaran virus kebencian dan tidak toleransi. Lebih banyak yang diperlukan untuk asosiasi horizontal daripada struktural jika ingin menegakkan demokrasi. Organisasi mereka harus memelihara partisipasi, yakni partisipasi yang menegakkan komitmen terhadap persamaan, kebebasan dan toleransi. Nilai-nilai masyarakat sipil tidak pernah selesai. Bukan hanya karena cita-cita demokrasi sipil tidak memberi jaminan kesesuaian tritunggal tersebut. Itu bagian darinya. Ketidakpastian itu juga mencerminkan fakta perubahan masyarakat, sehingga perimbangan kekuatan yang mendasari kompromi sipil bergeser dan rakyat menerima pengaturan lama 104
sebagai cahaya baru. Jadi sistem pilar tidak lagi populer di kalangan pemuda Belanda karena dipandang sebagai authoritarian dan bukan perlindungan terhadap hak beragama mereka (yang juga sudah tidak menarik perhatian mereka). peran gender juga dipandang sebagian orang sebagai sentral keadaban Barat sekarang ini dipertanyakan oleh sebagian orang lain yang ingin memperbesar otonomi individual diatas kohesi keluarga.
Masa Depan Keadaban Demokratis Kontroversi yang menyertai pengembalian equilibrium dapat memecah belah masyarakat. Tapi dengan dosis keadaban demokratis yang tepat, ketidakstabilan juga bisa menjadi
sumber
kekuatan
dan
menunjukkan
kemampuan
masyarakat
untuk
mengakomodasi kepentingan baru, personel baru dan ide-ide baru untuk kebaikan. Keadaban demokratis tersebut secara bersama-sama memperlihatkan bahwa asosiasi kuno yang memukul genderang yang lebih mampu menentukan ritme demokrasi daripada lingkarang kontemporer organisasi dan nilai. Jika ini benar, artinya keadaban dan partisipasi dapat ditingkatkan melalui intervensi strategis pada semua titik lingkaran demokratis – dengan membangun asosiasi sipil, mendukung institusi berpengaruh, memeratakan kesejahteraan dan inisiatif ekonomi desentralisasi, memperkuat kehakiman, mempertahankan kebebasan pers, dan selalu memelihara komitmen kepemimpinan dan warganegara pada tujuan-tujuan tersebut. Bahkan dalam sistem politik yang terbaik dalam pengelolaannya, demokrasi bukan semua atau tidak sama sekali tapi merupakan proses peningkatan yang tak pernah selesai. Pelajaran sejarah modern menyatakan kalau aspirasi keadaban demokratis lebih tergantung pada kondisi sosial dan budaya yang tersebar di masa kita dibandingkan pada budaya Barat yang unik. Dalam bentuknya yang paling umum, respon keadaban demokratis adalah keinginan akan partisipasi dan penentuan nasib sendiri. Keinginan ini bukan sesuatu yang unik di masa kita dan juga tidak universal. Perubahan sosial di masa kita telah merembes kemana-mana sehingga sebagian orang di semua bangsa melihat citacita sipil sebagai kompas etnik di tengah-tengah perubahan terus menerus. Tak ada satupun determinan terakhir dapat menjelaskannya. Sebaliknya, semua bukti mengindikasikan kalau kehausan akan martabat dan partisipasi muncul melalui berbagai kondisi: misalnya desa-desa yang sudah mantap memberi kesempatan pada urbanisasi yang penuh mobilitas; seperti kolektivitas kekerabatan yang menjadi pertalian keluarga yang diinginkan; seperti
105
para ibu yang menjadi ibu “bekerja”; seperti ekonomi terpimpin menjadi ekonomi kompetitif; seperti suara publik yang menjadi berlipat-lipat. Plural dalam organisasi dan maknanya, tidak ada modernisasi tunggal; juga tidak ada formula tunggal untuk keadaban-dalam-demokrasi. Restrukturisasi kehidupan dunia yang mengkarakterisasi masa kita menjadi sangat besar sehingga, lebih dari masa sebelumnya, dapat menjamin banyak orang tertarik pada gagasan sipil dan demokratis. Dalam penggunaan aktual, ekspresi yang tepat dari cita-cita itu sangat bervariasi. Demikian juga dengan keseimbangan antara kebaikan publik dan privat, dan antara hakhak individu dan kolektif dalam masyarakat. Hal ini hanya menunjukkan kalau proses kontekstual dan hibridisasi, bukan imitasi atau difusi, yang merupakan kunci nyata “globalisasi” kontemporer demokrasi.
Kesimpulan Keadaban dan demokrasi harus menunjukkan keyakinan yang lebih besar dalam relevansi cita-cita ini di masa kita. Keyakinan ini tidak berhubungan dengan asal cita-cita demokratis, sebuah mitos perjanjian, yang hanya akan mengaburkan isu ini dengan mengatakan kepada non-Barat bahwa pengalaman mereka sendiri tidak relevan dengan posibilitas demokrasi. keyakinan demokratis kita sebaiknya tidak didasarkan pada genealogi yang tidak berkelanjutan tapi lebih didasarkan pada keyakinan kalau seruan kebebasan, persamaan dan toleransi pluralitas tidak hanya dibatasi dengan batas-batas yang sempit, seperti yang dikatakan oleh sebagian pakar-pakar relativisme peradaban baru. Citacita sipil menarik karena mereka merespon kondisi dan kebutuhan yang lebih luas. Tidak bisa ditegaskan kalau hasil-hasil perjuangan di masa kini sudah terjamin. Masa kita ini tetap merupakan masa percobaan demokratis, dan dalam suka maupun duka, putusan sejarah akan bervariasi. Tapi dari sini kita seharusnya merasa yakin: bahwa aspirasi untuk martabat dan keadaban tidak dibatasi dari segi peradaban, tapi tetap menjadi kekuatan besar dalam politik dan budaya dunia selama bertahun-tahun mendatang.
106
Daftar Bacaan
Haralambos dan Holborn, Sociology : Themes and Perspectives, Collins Educational, London, 2000. F.G. Bailey, The Civility of Indifference, Cornell, 1996 Alexis de Tocqueville, Democracy in Americ, 1920 John Hall, Power and Liberties: The Causes and Consequences of the Rise of the West, California, 1985 Jakop Oetama (Pengantar), Masyarakat Versus Negara : Paradigma Baru Membatasi Peran Negara, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 1999. Huntington, Samuel P, Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2000 . S.P. Varma, Teori Politik Modern, CV Rajawali, Jakarta, 1992. Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001. Weiner, Myron dan Huntington, Samuel P, Understanding Political Development, Little, Brown and Company, Toronto, 1987.
107
