MELACAK PERAN KYAI-SANTRI DALAM POLITIK KEBANGSAAN DI INDONESIA

MELACAK PERAN KYAI-SANTRI DALAM POLITIK KEBANGSAAN DI INDONESIA Fifi Nofiaturrahmah Dosen Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: [email protected]

Abstract Political movement of Kyai in combating colonialism, defending the independence, and Ful Filling and maintening is significant. As noted in the history Kyai plays in many levels and historical moment. At least there are 5 phase for the political movement of Kyai, Movement in the revolution era, movement in the Rising and new order era and reformation era. This article aims to analyze the typology of Kyai’s movement in every phase of time done by Kyai. The result show us that in every historical phase Kyai has implemented nation state politic as spirit of his struggle. And in reformation era, Kyai movement focused on practiced politic and much more bring madharat than goodness. So that it’s bring the image of Kyai be negative in front of his community. So that to giving back the function of Kyai as social power in society Kyai should play in the nation state politic, not the politic of interest.

Keyword: political movement, kyai-santri, umat, social power. Abstrak Gerakan politik kyai dalam mengusir penjajah, mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dan menjaga Indonesia cukup menonjol. kyai dalam catatan sejarah mampu memainkan berbagai peran di masing-masing zaman. Setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi lima fase gerakan politik para Kyai, yaitu gerakan di zaman revolusi, zaman kemerdekaan, zaman pemberontakan, zaman orde baru dan zaman reformasi. Artikel ini bertujuan untuk melihat corak gerakan politik pada setiap zaman yang dilakukan oleh para Kyai. Hasilnya menunjukkan bahwa pada zaman revolusi, zaman kemerdekaan, zaman pemberontakan dan zaman orde baru kyai berhasil mengimplementasikan politik kebangsaan sebagai ruh perjuangannya. Sedangkan pada zaman reformasi, gerakan kyai tersita pada urusan politik praktis yang 1

JURNAL ISLAMIC REVIEW

lebih banyak membawa madharat daripada maslahat, dan bahkan membuat citra kyai menjadi negatif di mata umat. Oleh karena itu, untuk mengembalikan fungsi Kyai sebagai kekuatan sosial sudah sewajarnya politik kebangsaan menjadi gerakan utama para Kyai.

Kata kunci: gerakan politik, kyai-santri, umat, kekuatan sosial. A. Pendahuluan Status sosial secara luas dapat ditentukan oleh usia, pendidikan, kekayaan dan profesi. Karena itu, orang yang lebih tua di desa misalnya, akan mendapatkan penghormatan dari orang yang lebih muda.1 Hal ini disebabkan berjalannya norma-norma yang mengedepankan kehidupan simbol dan strata sosial. Di jawa misalnya, Sejak usia dini, telah dikenalkan norma-norma tersebut. Sistem norma itu bekerja secara efisien, khususnya di daerah-daerah pedesaan di mana kebanyakan kyai atau santri tinggal. Konsep budaya malu yang dijunjung tinggi masyarakat pedesaan telah mendorong kyai untuk mengikuti aturan tingkah laku ideal yang sudah turun-temurun. Seorang penduduk desa merasa malu jika tidak dapat memenuhi etika yang sudah ada.2 Status sosial tinggi yang menempel pada diri Kyai melahirkan perlakuan istimewa dari masyarakat, dan ini bersifat hierarkis. Hierarki ini tidak diciptakan secara formal, namun ada pengakuan umum dari masyarakat tentang keberadaannya lantaran berbagai faktor.3 Umumnya, tingkat pengaruh seorang Kyai dilihat dari tingkat kealiman, keilmuan, usia, kekayaan, pengaruh nasab (leluhur), nama besar pesantren, jumlah jama’ah atau santri, kemampuan supranatural4 1 Endang Turmudi, Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan, (Yogyakarta: LKiS, cet. i, 2004), hlm. 94. 2 Ibid, hlm. 94-95. 3 Ibid, hlm. 31.

4 Kyai seringkali dipercaya memiliki suatu kemampuan yang luar biasa yang jarang dimiliki oleh orang awam, kemampuan seperti ini memberi legitimasi bagi kepemimpinan Kyai, karena membuat Kyai sangat berbeda dari masyarakat.

2 │ JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Jumādī

al-Akhīrah 1435 H.

Fifi Nofiaturrahmah, MELACAK PERAN KYAI-SANTRI ...

dan bahkan pengaruh dari fisiknya5. Kehadiran pesantren dengan Kyai sebagai figur utama di pedesaan menjadikannya seperti raja-raja kecil yang masing-masing mempunyai independensi, otoritas dan kekuasaan tersendiri.6 Posisi Kyai semakin strategis karena ditunjang kemampuan menguasai dunia agama.7 Dalam posisi semacam ini, Kyai dan pesantren bukan saja menjadi tempat mencari “benar” dan “salah”, melainkan juga memegang kendali atas perilaku masyarakat. Dengan begitu, hirarki struktural terbentuk atas dasar nilai yang berkembang sebagai ciri khas hubungan antara Kyai-pesantren dengan masyarakat sekitar. Artinya, Kyai berada di atas puncak struktur hirarki itu, sementara masyarakat umum berada di struktur bawah.8 Secara umum, Kyai dapat dibedakan menjadi empat kategori, yaitu Kyai pesantren, Kyai tarekat, Kyai mimbar dan Kyai politik.9 Khusus Kyai politik, secara historis keterlibatan kyai dalam politik telah terlihat sejak bangsa ini masih “berjibaku” mengusir penjajah. Peran kyai lebih nampak pada saat beberapa pesantren ditempatkan sebagai pusat pengatur strategi melawan penjajah, banyak kyai yang memberikan dukungan tenaga, moral, ekonomi dan politik. Selain itu, baik ketika menjelang maupun setelah kemerdekaan diproklamirkan diplomasi kyai cukup menonjol.10 Bahkan, sejak 1952 kyai telah masuk wilayah politik praktis, dan keterlibatan kyai dan pesantren ke dunia politik semakin intens setelah kyai yang tergabung dalam NU berubah menjadi kekuatan partai politik. Posisi Kyai sebagai elit agama dengan segala kharisma yang dimilikinya mempunyai kemampuan cukup kuat untuk memobilisasi masa dan mempunyai 5 Endang Turmudi, 6 Ibid, hlm. 27. 7 Anshari Thayyib,

Perselingkuhan Kyai dan…, hlm. 97.

Siasat Kyai Pinggiran, (Surabaya: Risalah Gusti, cet. i, 1997), hlm. 8. 8 Ibid, hlm. 8. 9 Endang Turmudi, Perselingkuhan Kyai dan…, hlm. 32. 10 Nurul Azizah, Artikulasi Politik Santri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & STAIN Jember Press, cet. i, 2013), hlm. 60. JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Jumādī al-Akhīrah 1435 H.│ 3


pengaruh cukup kuat di kalangan santri ataupun masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Tampilnya kyai dalam dunia politik menimbulkan kritikan sekaligus harapan. kyai yang terlibat dalam politik dipandang sebagai blunder. Ini didasarkan pada Kyai yang tidak memiliki wawasan dunia politik, birokrasi dan pemerintahan, sehingga dianggap tidak layak berkecimpung dunia politik. Di sisi lain, timbul harapan dan pandangan positif terhadap tampilnya Kyai dalam dunia politik, dengan kelebihan moral, keilmuan dan pengetahuan agama figur Kyai diharapkan memberikan perubahan pada organisasi pemerintahan yang selama ini diisi oleh orang-orang yang bermental korup, tidak amanah dan bejat.11 Berdasarkan persoalan di atas, guna mendapatkan gambaran mengenai peran santri yang dimotori kyai dalam perpolitikan nasional, maka penting untuk memotret gerakan politik kyai-santri yang telah dimulai sejak zaman revolusi sampai zaman reformasi sekarang ini. B. Politik Kyai-Santri Era Revolusi Perilaku licik penjajah yang mengakibatkan kemadharatan kepada bangsa ini pada akhirnya memicu perlawanan dari rakyat, termasuk di dalamnya kelompok santri yang dimotori kyai atau para ulama seperti KH. Hasyim Asy’ari. KH. Hasyim merupakan salah satu ulama yang membentuk barisan anak-anak muda untuk mendapatkan latihan kemiliteran. Di awali dari latihan kemiliteran itu, maka terbentuklah laskar Hizb Allāh, Laskar Sabīl li-Allāh dan Laskar Mujāhidīn yang dikenal sebagai pasukan berani mati. Melalui pesantren yang dipimpinnya lahir para tokoh dan pemimpin yang menjadi pelopor perjuangan Indonesia.12 Sepanjang hidupnya, KH. Hasyim Asy’ari dikenal memiliki sikap keras terhadap penjajah Belanda. KH. Hasyim mengharamkan kaum 11 Ibid, hlm. 73. 12 Aziz Masyhuri, 99 Kyai Nusantara (Riwayat, Perjuangan dan Doa), (Yogyakarta: Kutub, cet. i, 2006), hlm. 287.


al-Akhīrah 1435 H.


muslimin bekerjasama dan menerima bantuan Belanda dalam bentuk apapun. Setiap bujukan dari Belanda supaya Kyai Hasyim tunduk dan mendukung pemerintah kolonial selalu kandas. Bahkan tawaran dari Belanda yang akan menganugerahkan bintang jasa kepada Sang Kyai di tahun 1937 ditolak mentah-mentah. Sikap Sang Kyai yang kokoh laksana baja tersebut membuat nama besarnya dikenal luas. Sederet tokoh-tokoh penting seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman, Bung Tomo dan para pejuang lainnya memiliki hubungan langsung dengan Sang Kyai. Para tokoh ini sering berdiskusi untuk mencari strategi-strategi, jalan keluar atau menghimpun kekuatan dari para santri untuk turun di medan tempur.13 Nama besar lain yang berperan cukup besar bagi kemerdekaan Indonesia adalah KH. Wahab Hasbullah. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan di zaman revolusi, Kyai Wahab melaksanakannya dengan semangat penuh dedikasi, baik melalui perjuangan fisik maupun perjuangan politik. KH. Wahab bahkan menyumbangkan hartanya untuk keperluan militer. Ketika agresi militer pemerintah kolonial pecah diberbagai daerah, Kyai Wahab Hasbullah bergabung dalam gerakan gerilya mengkoordinasi unit-unit dan membantu merekrut serta melatih para santri di berbagai pesantren di Jawa Timur. Sebagai pemimpin barisan Kyai di medan perang, KH. Wahab sering muncul di berbagai fron pertempuran mendampingi pemuda-pemuda Indonesia. KH. Wahab berkeliling Jawa untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, baik itu di fron Mojokerto, fron Malang, fron Magelang dan Ambarawa14. Ketakutan terhadap pesantren pada akhirnya membuat pemerintah kolonial Belanda berpikir keras guna meredam KH. Wahab. Ini dikarenakan, Belanda menyadari bahwa gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan umat Islam rata-rata berangkat dari pesantren. 13 Ibid, hlm. 328. 14 Muhammad Rifai, KH. Wahab Hasbullah, Biografi Singkat 1888-1971, (Yogyakarta; Garasi House Of Book, cet. i, 2010), hlm. 106.

JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Jumādī al-Akhīrah 1435 H.│ 5


Akhirnya, pemerintah kolonial membentuk lembaga khusus yang bertugas mengawasi perkembangan pesantren-pesantren yang diberi nama Presterraden. Pemerintah kolonial menaruh harapan besar agar lembaga ini mampu memainkan perannya terutama agar lembaga pesantren dapat dikendalikan gerakannya. Pemerintah kolonial menyadari berdasarkan pengalamannya dalam menghadapi perlawanan umat Islam yang digerakkan pesantren tidak bisa hanya dihadapi dengan militer saja. Terlebih selama pemerintah kolonial Belanda menggunakan militer untuk menghadapi para santri, setidaknya 17.000 tentara tewas dan belum terhitung dari besarnya biaya yang dikeluarkan, sedangkan pemberontakan dari kalangan pesantren terus saja berlangsung.15 Semangat hubb al-watn min al-imān” yang ditanamkan kyai kepada para santri mampu menjadi pembakar semangat sehingga rela mempertaruhkan jiwa raga untuk mengusir penjajah yang sudah berabad-abad lamanya menjajah bangsa ini. Lebih-lebih setelah KH. Hasyim Asy’ari mengeluarkan Fatwa yang dikenal dengan Resolusi Jihad yang dicetuskan pada bulan oktober 1945. Fatwa tersebut diyakini mengilhami para santri dalam meningkatkan perlawanan terhadap kaum kolonial. Aksi radikal dari KH. Hasyim Asy’ari beserta para santri menjadi pukulan telak bagi pemerintah kolonial, karena ternyata tidak sejalan dengan teori Hurgronje yang beranggapan bahwa para santri muslim tidak lebih dari kaum Sunni yang pasif. Aksi radikal KH. Hasyim juga terlihat ketika dia melarang masyarakat untuk Saekeirei, fatwa itu pun menjadikannya dipenjara selama selama 4 bulan yang membuat jari-jari tangannya cacat karena disiksa tentara Jepang.16 Setelah penjajah berhasil ditaklukkan, lagi-lagi sumbangsih para santri NU tidak bisa diabaikan begitu saja, di antaranya adalah sumbangsih KH. Wahid Hasyim. Kapasitas KH. Wahi sebagai intelektual muda NU yang progresif membuat Jepang 15 Aziz Masyhuri, 99 Kyai Nusantara…, hlm. 303-304. 16 Ibid, hlm. 299.


al-Akhīrah 1435 H.


memasukkannya ke dalam anggota Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (BPKI). Sewaktu BPKI yang dipimpin oleh Bung Karno membentuk tim 9, KH. Wahid Hasyim ditunjuk sebagai salah satu anggotanya.17 Dalam BPKI, pengaruh Wahid Hasyim terlihat menonjol lantaran luasnya wawasan yang dimilikinya, kemampuan di atas rata-rata itu membuat KH. Wahid Hasyim mampu menjadi penengah yang cerdas antara kaum agamawan dan kaum nasionalis. Melalui ide-ide brilian yang muncul dari KH. Wahid Hasyim membawanya menjadi seorang tokoh (wakil dari kalangan santri) yang aktif membidani lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persembahan fenomenalnya adalah menjadi aktor utama dalam penyusunan “Mukaddimah” atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45).18 Sampai sekarang, pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 45 RI) masih menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara dan belum pernah mengalami perubahan. Hal itu merupakan salah satu bukti kontribusi KH. Wahid Hasyim sebagai produk asli “made in pesantren” NU yang diberikan kepada Bangsa Indonesia.19 Pada akhirnya, melalui proses panjang bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, dan Soekarno dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia pertama. Selama kepemimpinan Soekarno yang berlangsung sekitar 20 tahun, kontribusi kyai dan santri cukup vital dalam upaya merintis pembangunan bangsa ini. Setidaknya beberapa posisi strategis di pemerintahan diisi oleh kyai dan santri. Sebagai contoh, KH. Wahab Hasbullah diangkat Soekarno sebagai DPA (Dewan Pertimbangan Agung), sebagian orang menyebut bahwa itu adalah posisi prestisius.20 Selain itu, Soekarno juga mengangkat KH. Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama pertama di Indonesia, KH. Zainul Arifin sebagai 17 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta Barat: LP3ES, cet. ix, 2011), hlm. 147. 18 Ibid, hlm. 147. 19 20

Ibid, hlm. 150. Muhammad Rifai, KH. Wahab …, hlm. 106.



Wakil Perdana Menteri, KH. Mohammad Hanafiah sebagai Menteri Agraria, Mr Sunarjo sebagai Menteri Dalam Negeri, KH. Fatah Yasin sebagai Menteri Sosial dan nama-nama yang lain.21 Sebagai bentuk dukungan terhadap proses demokrasi di Indonesia, kyai dan santri yang terhimpun dalam organisasi Nahdlatul Ulama juga membentuk partai politik di pemilu pertama tahun 1955. Hasilnya, pemilu pertama tahun 1955 di bawah kepemimpinan orde lama (Soekarno) menempatkan Partai NU masuk lima besar dengan jumlah suara hampir mencapai 7 juta suara atau sekitar 18,4%. Secara berurutan adalah PNI, Masyumi, Partai NU, PKI, dan Partai Syarikat Islam Indonesia22. Perolehan suara yang diraih Partai NU melegakan khususnya para pemimpin partai, seperti KH. Wahab Hasbullah, KH. Masykur dan KH. Zainul Arifin. Meskipun kekurangan dana dan bertahun-tahun menjadi bahan ejekan karena dianggap bodoh, kolot dan tradisional, NU telah berhasil menunjukkan kemampuannya dengan tampil sebagai kekuatan besar dalam peta politik nasional.23 Capaian yang diraih Partai NU sebagai tiga besar memberi bukti bahwa NU bisa lepas dari bayang-bayang nama besar Masyumi, karena sebelumnya NU memutuskan keluar dari Masyumi pada muktamar NU Palembang tahun 1952. Keputusan NU untuk keluar dari Masyumi karena peran kyai mulai dipangkas dan dikerdilkan oleh para elit Masyumi yang berasal dari kalangan Islam modernis. Pada saat muktamar NU di Palembang tahun 1952, sebagian Kyai awalnya menolak keluar dari Masyumi. KH. Wahab Hasbullah lantas berdiri di panggung dan menyatakan bahwa: "Jika para muktamirin meragukan hasil keputusan ini, silahkan terus bergabung dengan Masyumi. Biarkan saya 21 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967, (Yogyakarta; LKiS, cet. i, 2011), hlm. 359-360. 22 Hairus Salim, Uzair Fauzan dan Umar Ibnu Sholeh, Tujuh Mesin Pendulang Suara (perkenalan, prediski, harapan pemilu 1999), (Yogyakarta: LKiS dan CH-PPS, cet. i, 1999), hlm. 16. 23 Muhammad Rifai, KH. Wahab …, hlm. 118.


al-Akhīrah 1435 H.


memimpin sendiri NU sebagai partai politik yang terpisah dari Masyumi. Saya hanya butuh seorang pemuda untuk menemani, cukup satu, sebagai sekretaris saya. Selanjutnya, kalian akan lihat apa yang akan terjadi". 24 Peristiwa tersebut membuktikan kejelasan sikap NU yang tidak hanya "pengekor", dan ketegasan yang dicontohkan oleh KH. Wahab Hasbullah memperlihatkan kesiapan menerima resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Berangkat dari kejadian itu, para muktamirīn akhirnya menyetujui rumusan untuk keluar dari Masyumi. Seiring waktu berjalan, pada akhirnya keputusan tersebut dianggap tepat karena NU semakin solid dalam menghadapi pemilu 1955. Dukungan yang begitu besar dari rakyat Indonesia membuat Partai NU banyak mengirim kyai dan santri untuk duduk menjadi anggota legislator dan anggota konstituante. Pencapaian ini membuat peran NU di pemerintahan dalam upaya mengawal pembangunan serta kemaslahatan bangsa kian menjadi lebih besar. Sementara itu, di penghujung pemerintahan Soekarno saat terjadi pemberontakan G-30/S/PKI, kyai dan santri begitu menonjol dalam menumpas gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Salah satu langkah konkrit yang dilakukan PBNU dalam merespon pemberontakan PKI adalah membentuk Badan Koordinasi Keamanan Jam’iyah Nahdlatul Ulama (BKKJNU). Tujuan utama didirikannya BKKJNU adalah untuk merencanakan dan mengkoordinasikan kampanye anti-PKI yang akan dilaksanakan NU di seluruh wilayah Indonesia.25 Secara politik, NU adalah kelompok pertama yang meminta secara terbuka menuntut PKI dibubarkan. Bahkan PBNU membuat sebuah resolusi yang disiarkan oleh RRI ke seluruh Indonesia yang berisi agar Presiden membubarkan sesegera mungkin PKI dan organisasi pendukung lainnya seperti Pemuda Rakyat, Gerwani serta Sobsi. 24 Ibid, hlm. 105. 25 SK PBNU No 3302/Tanf/B/x-65, 3 Oktober 1965 dalam Greg Fealy, Ijtihad Politik…, hlm. 317.



Setelah resolusi disiarkan, BKKJNU mengirimkan utusannya ke cabang-cabang NU untuk bersiap-siap mengerahkan anggotanya dalam rangka membubarkan PKI. Berkat kerjasama antara militer dan NU membuat PKI dengan cepat ditumpas.26 Keberanian kyai di masa revolusi sampai masa pemberontakan PKI menunjukkan andil dalam melawan penjajah dan pemberontak PKI tidak terbantahkan. Pengorbanan itu merupakan wujud gerakan politik kebangsaan yang bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari pemerintah kolonial dan bahaya komunis. Ribuan santri dan Kyai yang tersebar di seluruh Indonesia rela mempertaruhkan nyawa untuk menebusnya. Langkah berani yang diambil kyai merupakan bukti nyata atas kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Politik Kyai-Santri di Era Orde Baru Akibat peristiwa G-30/S/PKI, posisi Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia tidak berlangsung lama, karena melalui proses yang dramatis dia akhirnya digantikan oleh Soeharto. Pergantian kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto ikut menandai perubahan rezim, yaitu dari rezim orde lama menuju rezim orde baru. Tidak lama setelah Soeharto dilantik sebagai presiden, salah satu langkah awal yang dilakukannya adalah mengadakan pemilihan umum. Langkah itu diambil sebagai upaya melegitimasi kepemimpinan. Pemilu digelar tahun 1971 yang diikuti 10 partai politik (parpol). Menariknya, meskipun berganti rezim, Partai NU tetap mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan suara Partai NU yang mencapai kurang lebih 17%. Berkat suara yang signifikan itu, Partai NU mampu menembus posisi runner up pemilu 1971. 27

26 Greg Fealy, Ijtihad Politik…, hlm. 319. 27 Secara berurutan adalah sebagai berikut ; Golkar, Partai NU, Parmusi, PNI dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Hairus Salim, Uzair Fauzan dan Umar Ibnu Sholeh, Tujuh…, hlm. 71.


al-Akhīrah 1435 H.


Pasca pemilu 1971, Soeharto membuat kebijakan kontroversial dengan memaksa diadakan fusi (penggabungan) partai-partai politik. Partai NU yang diidentifikasi sebagai partai Islam terpaksa melebur menjadi bagian dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama Parmusi, Partai Serikat Islam Indonesia dan Perti. Sebagai langkah fundamental dari pemerintah yang harus dilaksanakan, fusi itu tetap berjalan dengan peserta pemilu hanya berjumlah tiga partai. PPP sebagai penggabungan partai-partai berbasis Islam, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai penggabungan partai-partai nasionalis dan Golongan Karya (Golkar) sebagai representasi pemerintah.28 Pertarungan Golkar, PDI dan PPP dimulai pada pemilu 1977, dan berlanjut di pemilu 1982, 1987, 1992 sampai 1997. Berkat dukungan penuh dari militer, pemerintah dan intervensi dari penguasa, Partai Golkar menang. NU sebagai partai politik Islam terbesar pada waktu itu yang menempati urutan kedua dalam perolehan suara pemilu 1971 di bawah Golkar sangat dirugikan dengan kebijakan fusi. NU dalam fakta sejarah terbukti sangat nasionalistik dalam pandangan dan sikap politiknya tidak digubris sama sekali.29 Sampai akhirnya, kebersamaan NU dengan unsur-unsur lain dalam PPP sering terjadi perbedaan pandangan yang berujung pada sikap saling curiga dan konflik berkepanjangan. NU yang sebenarnya menjadi penyumbang suara terbesar dalam PPP tidak jarang mendapatkan perlakuan yang tidak layak dan diskriminatif, sehigga kyai memutuskan untuk keluar dari PPP. Peristiwa penting ini dikenal dengan istilah ‘kembali ke khittah NU 1926’, terdapat dua alasan utama mengapa NU mengambil keputusan tersebut. Pertama, NU ingin kembali mengurus garapan sosial-keagamaan yang terlantar ketika NU terlibat politik praktis sejak tahun 1952. Kedua, keberadaan NU sebagai salah satu unsur dalam PPP telah membuat dakwah NU hanya terbatas pada golongan 28 Muh Hanif Dhakiri, NU Jimat NKRI dan Jimat Islam Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, cet. i, 2013), hlm. 55. 29 Ibid, hlm. 58.



tertentu, dan tidak bisa menembus ke lingkungan yang lebih luas.30 Efek dari ‘penggembosan’ PPP membuat suara PPP di pemilu 1987 terjun bebas. Setidaknya itu bisa dilihat dari perbandingan perolehan suara PPP di pemilu 1977 dengan 29,29% (99 kursi), pemilu 1982 dengan 27,78% (94 kursi), sementara di pemilu 1987 suara PPP tinggal 15,97% (61 kursi).31 Pengalaman tersebut memberikan pelajaran dua kali NU, setelah sebelumnya di awal kemerdekaan keluar dari Partai Masyumi dengan permasalahan hampir sama, yaitu diberlakukan tidak adil, dipandang sebelah mata dan disingkirkan oleh para kelompok-kelompok tertentu di dalam Masyumi itu sendiri.32 Padahal jika ditinjau dari kerja keras yang dilakukan, NU-lah yang paling berkeringat dan yang paling banyak menyumbangkan massanya terhadap partai politik yang diikutinya. Terdapat perbedaan yang tajam antara rezim Soekarno (rezim orde lama) dengan Soeharto (rezim orde baru), terutama dalam komunikasi antara pemerintah dengan kyai dan santri (NU). Jika pada zaman Soekarno NU menjadi mitra strategis pemerintah, sedangkan pada masa Soeharto pemerintah terkesan ‘menjauhi’ NU. Tidak mengherankan bila konflik antara pemerintah atau aparat dengan kyai dan santri sering terjadi di berbagai daerah. Sebenarnya, hubungan NU dengan pemerintah orde baru mengalami keretakan parah setelah tahun 1967, Partai NU menjadi sumber utama oposisi terhadap rezim orde baru.33 Pilihan oposisi diambil NU karena dipicu oleh serangkaian tindakan pemerintah yang dipandang sering merugikan kepentingan Islam pada umumnya dan NU pada khususnya.34 Kemudian, saat NU melebur dalam PPP, unsur NU di bawah bendera PPP sering 30 Ulil Absar Abdallah, Nahdlatul Ulama, Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan, (Jakarta: Kompas, cet. i, 2010), hlm. 56. 31 Hairus Salim, Uzair Fauzan dan Umar Ibnu Sholeh, Tujuh Mesin…, hlm. 71. 32

Muhammad Rifa’i, KH. Wahab…,hlm. 105. Fealy, Ijtihad Politik…, hlm. 344.

33 Greg 34

Ibid, hlm. 344.


al-Akhīrah 1435 H.


melakukan kritik radikal terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Anggota DPR PPP dari unsur NU tidak jarang melakukan walk out terhadap putusan pemerintah. Perilaku politik seperti ini ternyata tidak disukai pemerintah, tidak mengherankan bila banyak anggota DPR/MPR dari NU disingkirkan oleh internal PPP atas tekanan pihak pemerintah.35 Tindakan pemerintah yang sering merugikan Islam dan NU di antaranya adalah penolakan pemerintah untuk mencantumkan kembali Piagam Jakarta, menolak memperluas kewenangan pengadilan agama, diskriminasi sistematis terhadap kaum santri di lingkungan militer dan pegawai negeri. Paling serius adalah de-NU-isasi Departemen Agama oleh orde baru. Sejak tahun 1960, pejabat-pejabat senior dari kalangan NU secara bertahap digantikan oleh orang-orang dari kalangan modernis. NU kehilangan pos Menteri Agama sehingga tidak terwakili sama sekali dalam kabinet.36 Kerenggangan NU dengan pemerintah orde baru terus berlanjut hingga 1984. Paling menyita perhatian adalah ketidakharmonisan hubungan antara Soeharto dengan KH. Abdurrahman Wahid yang waktu itu menjadi Ketua Tanfidziah PBNU di rentang waktu 19841997. Ketidakharmonisan KH. Abdurrahman Wahid dengan Soeharto dipicu sikap pemerintah yang sering bersikap semena-mena, otoriter dan anti-kritik.37 Di samping itu, pemerintah juga sering memberlakukan NU layaknya musuh, ditekan dan selalu dicurigai, sehingga membuat jarak keduanya semakin jauh. Perlakuan ini sangat berbeda manakala Soeharto (pemerintah) menghadapi sesama organisasi kemasyarakatan lain seperti Muhammadiyah yang diperlakukan dengan baik.

35 Soebekti Achmad dan Nirwanto Hendrowinoto, DI Saat Ekonomi Terpuruk,

Partai Politik Rame-Rame Pecah Kongsi, (Jakarta: PT Gria Media Prima, cet. i, 2000), hlm. 69. 36 Greg Fealy, Ijtihad Politik…, hlm. 345. 37 Muhammad Rifa’i, Gusdur Biografi Singkat 1940-2009, (Yogyakarta: Garasi House Of Book: cet. i, 2010), hlm. 63. JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Jumādī al-Akhīrah 1435 H.│ 13

JURNAL ISLAMIC REVIE

Tidak berhenti sampai di situ, banyak fasilitas dari pemerintah yang diputus, sehingga bantuan-bantuan dari pemerintah terhadap lembaga-lembaga NU menjadi sangat minim, kecuali bagi yang merapat kepada pemerintah. Akibatnya, banyak lembaga-lembaga sosial dan lembaga-lembaga pendidikan NU seperti madrasah dan pondok pesantren berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Soeharto (pemerintah) bahkan beberapa kali mencoba memecahbelah NU, di antaranya adalah mendorong terjadinya perpecahan di tubuh NU dengan mendukung muktamar tandingan yang dipimpin oleh kelompok Abu Hasan.38 Akan tetapi, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah selalu kandas di tengah jalan. Menjelang periode ke tujuh menjabat sebagai Presiden, "belang" pemerintahan Soeharto satu-persatu mulai terkuak. Seperti penangkapan para aktivis, pembredelan media yang kritis terhadap pemerintah, kebohongan publik mengenai tambang tembaga Freeport di Papua yang ternyata tambang emas (merugikan Indonesia triliunan rupiah tiap tahunnya), pelanggaran HAM berat di Aceh, Papua dan daerah-daerah yang lain. Belum lagi gurita KKN di lingkup keluarga Cendana dan kroni-kroninya. Bahkan Nordholt dalam buku berjudul Politik Lokal di Indonesia, menyebutkan selama 30 tahun pemerintahan Orde Baru 30% bantuan asing yang mencapai 30 miliar dolar AS lenyap masuk ke kantong-kantong pribadi.39 Perjalanan NU di masa orde baru memang cukup berat, tetapi keberadaan NU di masa itu cukup memberikan dampak yang positif bagi perjalanan bangsa ini. NU tampil menjadi organisasi kemasyarakatan yang mampu menjadi kontrol terhadap pemerintah di saat yang lain tidur, NU juga berani bersuara lantang di saat yang lain diam membisu. Gusdur dan NU selalu hadir untuk membela kepentingan rakyat, lebih-lebih bagi yang tertindas. Hampir semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama menjadi fokus 38 Ibid, hlm 66. 39 Henk Schulte Nordholt & Gerry Van Klinken, Politik Lokal di Indonesia, (Jakarta: KITLV-Jakarta, cet. i, 2007), hlm. 9.


al-Akhīrah 1435 H.


NU. Setiap ada penindasan, Gusdur dan NU selalu hadir memberi dukungan dan bahkan memberikan perlawanan meskipun yang dihadapi adalah kekuatan yang sangat kuat di waktu itu40. Dapat disimpulkan, bahwa di bawah rezim Soeharto yang otoritarian NU merupakan elemen utama sekalipun berada pada posisi serba terbatas, tetapi mampu mengontrol penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. D. Politik Kyai-Santri di Era Reformasi Sekitar periode 1997-1998 saat kebobrokan orde baru terbongkar, Presiden Soeharto yang dulunya disegani, dihormati, dan dicintai mendadak berubah menjadi orang yang paling dibenci. Kebusukan yang mulai tercium ini memicu para mahasiswa dan para aktivis untuk melakukan demo besar-besaran, sehingga meletuslah peristiwa reformasi tahun 1997/1998 yang menjadi titik balik bagi kehidupan Soeharto. Terlebih, para pendemo mendapatkan momentum yang tepat karena di saat bersamaan juga terjadi krisis moneter 1997-1998 yang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia yang lemah membuat bangsa ini mengalami kesulitan keluar dari krisis, keterpurukan ekonomi Indonesia di waktu itu menjadi yang terburuk sepanjang sejarah hingga efeknya juga kian meluas dan kompleks. Orang-orang yang dulunya selalu dekat dengan Soeharto satu-persatu mulai menjauh dan mengundurkan diri untuk bergabung dengan kelompok reformis, semuanya dilakukan demi menyelamatkan karir polititknya masing-masing. Di kala situasi Negara genting, KH. Abdurrahman Wahid sebagai pucuk pimpinan NU terus melakukan konsolidasi dengan para tokoh nasional. Mengingat, tantangan terbesar menurut Gusdur bukan saat menurunkan Soeharto, melainkan justru terjadi saat melanjutan kepemimpinan pasca orde baru lengser. Salah satu pertemuan penting yang dilakukan Gusdur di detik-detik akhir menjelang reformasi

40

Muhammad Rifai, Gusdur Bografi Singkat..., hlm. 43. JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Jumādī al-Akhīrah 1435 H.│ 15


adalah pertemuan Ciganjur. Gusdur ikut memprakarsai konsolidasi itu dengan menghadirkan beberapa tokoh nasional seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X, Megawati, Akbar Tanjung dan Amien Rais. Pertemuan tersebut melahirkan solusi untuk meminimalisir biaya sosial, biaya ekonomi atas proses perubahan, transisi dan pergantian rezim yang dituntut oleh rakyat.41 Sementara di Jawa Timur, kyai NU merasa terpanggil untuk ikut mencari solusi terhadap nasib bangsa, sehingga diadakanlah pertemuan di Pondok Pesantren Langitan di bawah pimpinan KH. Abdullah Faqih pada tanggal 11 Mei 1998 guna membahas situasi terakhir bangsa ini agar segera dilakukan penyelamatan dari kehancuran. Kyai sepakat untuk mendorong Soeharto supaya “legowo” menanggalkan jabatannya sebagai presiden. Sebagai penguat keputusan kyai di Langitan, dibuat surat resmi yang ditandatangani seluruh Kyai yang hadir agar Presiden Soeharto berkenan turun dari jabatannya.42 Tidak lama setelah pertemuan itu, disertai tekanan yang bertubi-tubi dari seluruh elemen masyarakat yang berlangsung hampir di seluruh wilayah di Indonesia, memaksa Soeharto harus merelakan kekuasaannya yang telah digenggamnya selama 32 tahun. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya rezim orde baru yang identik dengan pendekatan politiknya yang otoriter berganti menuju era reformasi. Artinya, melalui gerakan yang smooth, tidak gaduh, dan jauh dari kesan anarkis, kyai termasuk menjadi aktor penting (di belakang layar) dalam proses reformasi tahun 1998. Begitulah ciri khas gerakan kyai yang tidak tertarik pada pencitraan dan ekspos media, bahkan lebih tertarik jika perjuangan tidak diketahui banyak orang. 1. Transformasi Kyai-Santri Menjadi Politisi Setelah rezim orde baru tumbang, BJ. Habibie sebagai wakil presiden mendapatkan amanah untuk melanjutkan suksesi kepemimpinan pendahulunya sampai digelar pemilu 1999. BJ Habibi 41 Ibid, hlm. 46. 42

Ibid, hlm. 70.


al-Akhīrah 1435 H.


menyadari bahwa sentimen negatif masyarakat di waktu itu terhadap pendahulunya begitu besar, untuk itu Habibi mencoba membuka sistem pemerintahan yang lebih transparan. Salah satu hal posistif yang dilakukan Presiden BJ Habibi adalah dibukanya kemerdekaan media, kebebasan berpendapat dan pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis. Para tokoh dan para aktivis yang dulu dibungkam oleh Soeharto (rezim orde baru) memanfaatkan kesempatan itu untuk ramai-ramai mendirikan partai politik sebagai wadah perjuangan. Tidak tanggungtanggung, sebanyak 169 partai politik mendaftarkan diri di Departemen Kehakiman, tetapi hanya 48 partai politik yang mendapatkan rekomendasi untuk menjadi kontestan di pemilu 1999. Jumlah itu melebihi peserta pemilu di era demokrasi liberal tahun 1955 yang diikuti 36 partai politik.43 Oleh karena itu, pesta demokrasi tahun 1999 tidak hanya menyita perhatian media di tanah air saja tetapi juga menjadi pusat perhatian media internasional. Para pengamat politik di seluruh dunia ikut mengomentari pemilu yang dilangsungkan di Indonesia. Untuk itu, hal ini dianggap sebagai kemenangan demokrasi kita di masa reformasi. Di waktu bersamaan, kyai turut menyuarakan agar didirikannya partai politik untuk menampung aspirasi warga NU. Dalam menyikapi usulan yang masuk, PBNU tidak mau gegabah. Persoalan ini didasarkan bahwa hasil Muktamar NU ke 27 di Situbondo telah menetapkan bahwa organisasi NU tidak terikat dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Akhirnya, melalui perdebatan yang alot, lahir partai kebangkitan bangsa (PKB). Matori Abdul Jalil beserta KH. Abdurrahman Wahid dipercaya untuk menahkodai kepimimpinan partai, masing-masing menjabat sebagai Ketua Tanfidziah dan Ketua Dewan Syuro. Selama proses sosialisasi, PKB mengklaim dirinya sebagai satusatunya partai yang menjadi wadah aspirasi kaum santri, walaupun sebenarnya kekuatan politik NU di pemilu pertama di era reformasi 43

Soebekti Achmad dan Nirwanto Hendrowinoto, Di Saat Ekonomi…, hlm. 4. JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Jumādī al-Akhīrah 1435 H.│ 17


tersebar hampir merata ke semua partai politik. Bahkan, beberapa tokoh dan Kyai NU lain juga memproklamirkan partai-partai baru yang mengklaim juga sebagai partainya warga NU, seperti Partai Bintang Sembilan, Partai Kebangkitan Umat, Partai Nahdlatul Ummat dan lain sebagainya. Setelah melewati hiruk-pikuk politik yang melelahkan, pemilu pertama di era reformasi berhasil dilaksanakan. Hasilnya menempatkan PDI-P berada di posisi teratas dengan 33% suara. Besarnya suara yang didapatkan PDI-P membuat para pengamat memprediksi Megawati Soekarno Putri akan menduduki kursi kepresidenan. Akan tetapi siapa sangka, PKB yang hanya mendapatkan 12% suara mampu menjungkalkan semua prediksi yang beredar sebelumnya, dengan tambahan kekuatan dari poros tengah secara mengejutkan Gusdur justru yang terpilih menjadi presiden ke-4 Republik Indonesia. Alhasil, 20 oktober 1999 menjadi hari yang bersejarah bagi NU, lantaran untuk pertama kalinya seorang Kyai mampu menjadi presiden Republik Indonesia.44 Warga NU di seluruh Indonesia pun gembira menyambut pencapaian Gusdur yang sukses menjadi pemimpin bangsa ini. Setelah dilantik sebagai presiden, wewenang yang dimiliki Gusdur betul-betul dimanfaatkan untuk mengimplementasikan pemikiran dia selama ini, yaitu dengan memperjuangkan kerukunan antar umat beragama dan juga memperjuangkan hak-hak kaum minoritas. Salah satu kebijakan fenomenal yang dilakukan Gusdur adalah mengakui keberadaan agama Konghucu, memperbolehkan orang-orang Tiong Hoa sembahyang dengan tenang, tarian Barong Sai boleh dilakukan ditempat umum, dan menjadikan hari Imlek sebagai hari libur nasional. Peristiwa seperti itu tentu menjadi pemandangan yang mustahil bisa ditemukan di masa pemerintahan Soeharto (orde baru). Atas jasa-jasa Gusdur dalam memperjuangkan masyarakat Tiang Hoa agar dapat sejajar dengan warga negara lain, Gusdur akhirnya diangkat sebagai Bapak Tiang Hoa Indonesia. 44

Muhammad Rifa’i, Gusdur Bografi Singkat..., hlm. 77.


al-Akhīrah 1435 H.


Hanya saja, komunikasi politik Gusdur yang cenderung tidak konsisten membuat pemerintah dan parlemen sulit bekerjasama. Ketidakharmonisan antara eksekutif dengan legislatif mengakibatkan pemerintahan Gusdur banyak menghadapi tekanan-tekanan dari partai-partai politik. Terlebih, di waktu itu partai-partai politik cenderung mengedepankan kepentingan-kepentingan kelompok.45 Ini sebagian disebabkan sistem pemerintahan Gusdur yang banyak melakukan kebijakan kontroversial seperti beberapa kali mencopot menteri tanpa memperhatikan kondisi psikis partai-partai koalisi. Gusdur juga dikritik akibat seringnya bepergian ke luar negeri. Serangan dari lawan politik Gusdur gencar dilakukan untuk menggoyang pemerintahannya, dan yang paling menghebohkan adalah tuduhan korupsi yang dilakukan Gusdur pada skandal Buloggate dan Brunaigate.46 Berbagai tuduhan miring yang dibangun oleh lawan politik, membuat persepsi masyarakat tentang Gusdur semakin negatif, sehingga berujung kemarahan rakyat untuk melengserkan Gusdur sebagai Presiden. Puncaknya, pada 23 juli 2001 Sidang Istimewa secara resmi melakukan pemakzulan terhadap Gusdur sebagai Presiden dan menggantinya dengan Megawati Soekarno Putri. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan menurunkan tank-tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Setidaknya ada dua alasan yang melatarbelakangi Sidang Istimewa MPR, pertama, Gusdur tidak hadir dalam Sidang Istimewa MPR untuk menyampaikan pertanggungjawaban. Kedua, karena kebijakan Gusdur yang mengeluarkan dekrit Presiden yang berisi pembubaran DPR/MPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan pembekuan Partai Golkar.47 Akibatnya, banyak kalangan menilai bahwa manuver-manuver politik yang dilakukan Gusdur justru 45 Arif Budiman, Civil Society…, hlm. 1. 46 Muh Hanif Dhakiri, NU Jimat…, hlm. 61. 47 Muhammad Rifai, Gusdur Bografi Singkat..., hlm. 83.



semakin memperkeruh keadaan bangsa yang masih ‘linglung’ dalam menyongsong masa reformasi. Pemakzulan terhadap Gusdur berbuntut panjang, di Jawa Tengah, di Jawa Timur dan beberapa daerah lain terjadi gelombang protes besar-besaran oleh warga NU dengan sasaran kantor-kantor Partai Golkar dan kantor-kantor pemerintah. Masyarakat NU mengumumkan siap untuk berangkat ke Jakarta untuk mempertahankan Gusdur sebagai presiden sampai titik darah penghabisan. Situasi Indonesia yang berada di ujung perang saudara membuat Gusdur keluar untuk meredam pendukungnya. Gusdur tidak ingin terjadi pertumpahan darah karena mempertahankan dirinya, sehingga melarang warga NU agar tidak berbuat anarkis dan untuk segera pulang. Padahal seandainya Gusdur meng‘iya’kan permintaan massa itu, maka pertumpahan darah tak terelakkan. Berangkat dari peristiwa itu, sisi menarik dari personality Gusdur yang jarang ditemukan pada para politisi atau para pemimpin lain adalah sikap kedewasaannya untuk ‘legowo’ atas perlakuan terhadap dirinya yang dilengserkan sebagai presiden melalui jalan yang nonkonstitusional. Gusdur sama sekali tidak ‘mutung’ karena ditelikung teman-temannya yang dulu sama-sama memperjuangkan reformasi. Bahkan, Gusdur tetap menjalin tali silaturrahim dengan Megawati, Amien Rais, Wiranto, Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono48. Lebih dari itu, Gusdur terus mengabdikan hidupnya untuk kepentingan bangsa sekalipun sudah tidak menjabat sebagai presiden, Gusdur tetap konsisten memperjuangkan pluralisme, demokrasi, humanisme dan memperjuangkan kaum minoritas serta kelompok tertindas. 2. Kyai-Santri dan Pusaran Konflik Pasca lengsernya Gusdur sebagai presiden, representasi dari politik santri yang terwadahi dalam tubuh PKB justru lebih banyak 48

Ibid, hlm. 47.


al-Akhīrah 1435 H.


mengalami konflik internal. PKB yang dideklarasikan di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta tanggal 23 Juli 1998 terbelah menjadi dua kubu. Perpecahan itu diawali dengan keputusan politik Ketua PKB Matori Abdul Djalil yang menghadiri Sidang Istimewa MPR 2001. Sikap Matori tersebut dianggap bertentangan dengan instruksi partai, Dewan Syuro segera bertindak dan memutuskan mencopot Matori Abdul Djalil sebagai Ketua Umum PKB serta memecatnya dari keanggotaan partai. Sebagai gantinya, Dewan Syuro mengangkat Alwi Shihab menjadi ketua sementara PKB. Namun dengan pengalaman yang dimiliki Matori yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia politik, membuatnya tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan.49 Masing-masing pihak bahkan menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB), kubu Matori menggelar MLB di Jakarta (14-16 Januari 2002), sementara kubu Alwi menggelar MLB di Yogyakarta (17-19 Januari 2002). Adanya dua Muktamar Luar Biasa yang dilaksanakan kedua belah pihak semakin mengukuhkan perpecahan dalam tubuh PKB.50 Pasca pemilu 2004 yang mengantarkan PKB meraih suara 10,6%, Gusdur mencoba untuk mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Hanya saja, Gusdur gagal melewati pemeriksaan medis sehingga membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak memasukkannya dalam kandidat calon presiden.51 Tidak lama kemudian, perpecahan kembali melanda PKB, kali ini Gusdur sebagai Ketua Dewan Syuro mencopot Ketua Umum PKB Alwi Shihab beserta Sekjen Saifullah Yusuf. Merasa dizalimi, akhirnya para politisi ini bersatu melawan Gusdur dengan membuat kepengurusan tandingan melalui Muktamar Luar Biasa (MLB) yang diselenggarakan di Yogyakarta tahun 200552. Alasan Gusdur memecat Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf karena dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang 49 Soebekti Achmad dan Nirwanto Hendrowinoto, Di Saat Ekonomi…, hlm. 90. 50 Muhammad Rifai, Gusdur Bografi Singkat..., hlm. 93. 51 Ibid, hlm. 84. 52 Muh Hanif Dhakiri, NU Jimat…, hlm. 62.



Yudhoyono (SBY). Alwi Shihab waktu itu menjadi Menko Kesra dan Syaifullah Yusuf menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). Keduanya dianggap Gusdur telah melanggar AD/ART Partai, yaitu rangkap jabatan dengan menjadi pimpinan partai sekaligus menjadi menteri. Kader-kader yang dianggap mendukung Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf juga mendapatkan sanksi. Di Jawa Timur, kepengurusan DPW PKB Choirul Anam dibekukan oleh DPP kubu Gus Dur, hal yang sama juga menimpa pengurus DPW Jawa Tengah. Bahkan, aksi pembekuan pengurus sampai merembet ke pengurus DPC di berbagai daerah. Tidak mengherankan bila di beberapa DPC PKB kabupaten/kota terdapat kepengurusan ganda.53 Begitu Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf lengser, pimpinan Tanfidziah beralih pada Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum dan Lukman Eddy sebagai Sekretaris Jenderal. Kepengurusan baru diharapkan mampu mengangkat performa PKB di pemilu 2009. Namun sayangnya, tidak lama setelah kepengurusan berjalan, drama pemecatan Ketua Tanfidziah dan Sekjen kembali terjadi, Gusdur sebagai Dewan Syuro memberhentikan Muhaimin Iskandar dengan Lukman Eddy. Alasan pemecatan terhadap pucuk pimpinan partai didasarkan atas pelanggaran keduanya terhadap AD/ART partai, dan tidak jelas pelanggaran apa yang dilakukan keduanya.54 Meskipun riak-riak yang beredar menyebutkan bahwa alasan pemecatan Muhaimin karena hubungan dirinya dengan istana dianggap terlalu mesra.

Merasa dikhianati, Muhaimin mencoba mempertahankan posisinya dengan mengadakan Muktamar Luar Biasa (MLB), dan di tempat lain kubu Gusdur juga melaksanakan Muktamar Luar Biasa (MLB). Klaim bahwa MLB-nya yang sah menjadi cerita selanjutnya, sampai akhirnya pertikaian itu berlanjut ke meja hijau. Pada dua konflik sebelumnya, pihak Gusdur selalu menjadi pemenang, akan tetapi saat terjadi konflik dengan Muhaimin Iskandar secara mengejutkan PKB versi

53 Muhammad Rifai, Gusdur Bografi Singkat..., hlm. 85. 54 Muh Hanif Dhakiri, NU Jimat…, hlm. 63.


al-Akhīrah 1435 H.


Muhaimin yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah, sehingga berhak mendaftar sebagai peserta pemilu di tahun 1999. Di tengah-tengah perpecahan PKB, para mantan kader PKB yang dibekukan kepengurusan Gusdur bersatu dengan kyai berpengaruh yang dulunya menjadi tulang-punggung PKB untuk mendirikan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Sekalipun pendiriannya dinilai terlalu tergesa-gesa, partai yang dideklarasikan oleh 17 Kyai Khos NU menjelang pemilu 2009 diperkirakan menjadi kekuatan baru di dunia perpolitikan nasional. Hanya saja, di luar dugaan PKNU yang didukung barisan Kyai-Kyai sepuh hanya mampu meraih 1,47% suara di pemilu 2009. Sedangkan PKB yang akrab dengan konflik hanya meraih 4,9%, perolehan suara itu dianggap terburuk sepanjang sejarah PKB.55 Hasil itu menjadi pukulan telak bagi politik santri, dan menjadi pertanda partai-partai berbasis santri mulai tidak diminati oleh masyarakat, bahkan para santri itu sendiri. Ditambah lagi, partai berbasis santri harus belajar dari peristiwa sebelumnya bahwa sebagai lembaga kolektif sudah selayaknya dalam proses pengambilan keputusan bukan hanya berada di tangan satu orang. Mengingat partai politik berbeda dengan perusahaan atau kerajaan yang hanya satu orang yang berkuasa. Perpecahan yang berlarut-larutnya tanpa ada titik temu memunculkan stigma bahwa partai politik berbasis santri tidak memiliki kemampuan dalam mengelola partai. Padahal, seharusnya gerakan politik santri bisa menjadi contoh dalam kehidupan berpolitik, yaitu lebih menekankan persatuan dan kesatuan seperti yang diajarkan oleh para pendahulu NU. Konflik hanya merusak modal sosial yang telah dimiliki NU. Mengingat pertikaian di tataran elite selalu menjalar menjadi konflik di akar rumput yang dapat merusak ukhuwah di antara sesama kader NU. Melihat berbagai rentetan perjalanan politik santri selama ini (di masa reformasi), sudah saatnya cara politik elegan diterapkan. Bermain cantik dalam politik

55

Muh Hanif Dhakiri, NU Jimat…, hlm. 63. JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Jumādī al-Akhīrah 1435 H.│ 23


sangat dibutuhkan jika masih ingin tetap bertahan dalam kompetisi perpolitikan nasional. Resiko akan terjadi “eksodus” politik harus disadari para politisi santri, bahwa konflik hanya menghasilkan kerugian, baik yang kalah atau pun yang menang sama-sama menaruh rasa benci. Bila selama ini kyai menjadi referensi utama masyarakat dalam pengambilan keputusan, bukan tidak mungkin akibat konflik yang sering melibatkan antar-Kyai akan membuat masyarakat kehilangan respeknya. Politik santri (selama masa reformasi) yang sering disibukkan oleh perpecahan menyebabkan energi di dalamnya habis hanya untuk menyelesaikan konflik internal. Tidak mengherankan bila politik santri belum bisa memberikan kontribusi yang real bagi kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa ini. Untuk itu, peran partai politik yang begitu vital sudah sepatutnya diisi oleh kader-kader partai yang mengerti persoalan politik, sehingga agenda reformasi yang bertujuan untuk memberikan perubahan secara radikal dalam berbagai aspek, baik politik, hukum, ekonomi dan sosial ke arah yang lebih baik dapat terlaksana. 3. Plikada dan Tarik-Menarik Dukungan Sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai masa reformasi, bangsa ini telah menggelar 11 kali pemilu, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Dinamika politik yang terus berkembang dari waktu ke waktu memaksa regulasi pemilihan umum terus mengalami penyesuaian sesuai dengan zamannya. Ini bisa dilihat setelah bangsa ini memasuki gerbang reformasi, hampir seluruh sendi kehidupan terjangkiti semangat keterbukaan. Semangat tersebut mampu mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil, salah satunya adalah pemilihan Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota serta Gubernur) yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Regulasi ini memberi bukti bahwa proses demokrasi di Indonesia semakin dewasa. Alhasil, rakyat diberi kebebasan dan dijamin oleh


al-Akhīrah 1435 H.


konstitusi untuk memilih dan dipilih selama telah memenuhi persyaratan dari undang-undang. Kebijakan baru tersebut memungkinkan lahirnya pemimpin dambaan rakyat dan memungkinkan terjadinya regenerasi kepemimpinan. Harus diakui, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu produk terbaik reformasi, karena menjadikan rakyat berdaulat dalam memilih wakil/pemimpinnya. Regulasi ini pun membuat setiap ajang pilkada selalu meriah, lantaran masing-masing calon kepala daerah rela melakukan apapun demi meraih simpati masyarakat. Hal demikian menjadikan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh menjadi rebutan para calon kepala daerah, termasuk di dalamnya adalah kyai yang dianggap memiliki daya tarik politik yang tinggi. Motif aktor-aktor politik menyeret kyai terlibat dalam politik praktis adalah karena hitungan pragmatis untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat santri yang jumlahnya sangat menggiurkan. Terlebih, masyarakat santri memiliki tradisi kuat untuk mematuhi segala perintah Sang Kyai, sehingga hal itu memudahkan para aktoraktor politik untuk mendulang suara. Ada semacam hukum tidak tertulis bagi santri bahwa mentaati perintah Sang Kyai adalah ‘wajib’, bagi yang menolak ada ketakutan ilmunya tidak manfaat dan tidak barokah dunia-akhirat. Bahkan, ketika para santri sudah menyelesaikan studinya dan pulang untuk menyebarluaskan ilmu yang didapat dari pesantren, kedekatan emosional antara santri dengan Kyai masih sangat kuat. Pola relasi yang penuh ‘ketawadhu’an’ ini tidak jarang membuat seorang santri kehilangan sikap kritisisme, rasionalisme, obyektivisme dan skeptisme sebagaimana yang ada dalam pola relasi modern.56 Namun, munculnya kyai dalam panggung politik menimbulkan sebuah kritikan, dan bahkan dianggap sebagai blunder. Ini didasarkan pada realitas di mana pengetahuan kyai pada dunia politik dan pemerintahan dinilai sangat minim. Konsekuensinya, aktor-aktor 56

Jamal Ma’mur Asmani, Nahdlatul Ulama, Dinamika Ideologi Dan Politik Kenegaraan, (Jakarta; Kompas, cet. i, 2010), hlm. 218. JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Jumādī al-Akhīrah 1435 H.│ 25


politik memanfaatkan kyai hanya untuk dieksploitasi dan dimanipulasi nama besarnya sebagai simbol semata. Kehadiran para aktor politik dalam even-even keagamaan yang diadakan kyai atau Ulama hanya dilakukan menjelang hajatan politik saja. Karena praktis setelah hajatan politik selesai, kyai tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan strategis, kalaupun ‘sowan’ atau datang kepada kyai untuk meminta saran atau masukan itu sekedar basa-basi politik. Keterlibatan kyai dalam partai politik juga memungkinan terjadi persaingan politik antar-Kyai yang secara kebetulan berada pada kelompok politik berbeda.57 Tarik-menarik dukungan sudah barang tentu dilakukan semua partai politik untuk memenangkan calonnya. Dengan berbagai ‘iming-iming’ politik yang menyilaukan, langkah ini berpotensi akan membingungkan masyarakat yang tidak jarang sampai menimbulkan perseturuan antar-pendukung masing-masing Kyai. Meskipun demikian, sebagian Kyai tetap tidak ‘kapok’ untuk terjun dalam dunia politik dan tidak mempedulikan fakta-fakta tersebut disebabkan politik menawarkan hasil yang terukur dan bisa segera dinikmati.58 Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam beberapa kasus afiliasi politik Kyai, seringkali fasilitas tertentu lebih banyak dinikmati kyai dan keluarganya, sementara manfaat yang sama tidak dinikmati pengikutnya.59 Melihat kejadian seperti itu, wajar bila kyai tidak lagi dijadikan sumber ijtihad politik. Hal itu dapat berbaca pada beberapa pilkada di berbagai daerah, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah lainnya bahwa fatwa-fatwa politik Kyai sudah ‘tidak laku’ lagi. Hal itu menandakan masyarakat sudah jenuh dengan perilaku politik Kyai, tidak mengherankan dibanyak kasus calon-calon yang didukung kyai justru mengalami kekalahan. Kejadian seperti ini harus segera disadari karena kyai hanya diperalat para aktor-aktor politik sebagai simbol semata, dan bukan tidak mungkin masyarakat yang selama ini 57 Nurul Azizah, Artikulasi Politik Santri…, hlm. 160. 58 Abdul Munir Mulkhan, Nahdlatul Ulama....., hlm. 119. 59 Nurul Azizah, Artikulasi Politik Santri…, hlm. 156.


al-Akhīrah 1435 H.


menjadi kekuatan kyai akan menjaga jarak dan semakin apatis terhadap politikus an sich. E. Pemilu 2014 dan Suksesi Kepemimpinan RI Pada pemilu 2014, partai-partai berbasis santri seperti PKB dan PPP mengalami peningkatan suara dibandingkan hasil di pemilu 2009. Bahkan untuk PKB, suaranya masuk lima besar dengan 9,4% atau naik sekitar 50% dibandingkan suara di pemilu 2009 yang hanya 4,9% suara. Hasil itu membawa partai berbasis santri memiliki daya tawar dan pengaruh yang tinggi dalam pertarungan pemilihan presiden 2014. Hasil itu juga menunjukkan bahwa selama kohesivitas dalam internal partai dapat terjaga dengan baik, maka peluang partai berbasis santri menjadi partai besar sangat terbuka. Selain itu, peran kyai di luar struktur partai juga memiliki daya tawar dan pengaruh yang tinggi dalam suksesi capres-cawapres. Apabila berkaca dari pemilu 2004 dan 2009, kyai selalu menjadi rebutan para capres dan cawapres. Hanya saja, dukungan kyai yang bersifat individual atau jalan sendiri-sendiri membuat peluang terjadinya persaingan antar-Kyai terbuka lebar. Setidaknya pengalaman itu pernah terjadi pada pemilihan presiden 2004, saat KH. Hasyim Muzadi sebagai Ketua Tanfidziah PBNU maju menjadi calon wakil presiden dari Megawati Soekarno Putri, dan disaat bersamaan KH. Shalahuddin Wahid sebagai pengurus PBNU juga maju sebagai calon wakil presiden dari Wiranto. Pada akhirnya, perang dukungan antar-Kyai tidak terelakkan lagi, terutama di daerah basis-basis NU seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masalah pun tidak berhenti di situ, banyak kalangan yang menilai jika jabatan-jabatan dalam NU hanya diburu sebagai batu loncatan untuk meraih ‘jabatan politik’, dan jelas hal ini merugikan NU. Parahnya, kedua calon dari NU samasama gagal, justru SBY-JK yang berangkat dari partai kecil (PD) berhasil mengalahkan partai-partai papan atas.60 60

Ulil Absar Abdallah, Nahdlatul Ulama, Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan, (Jakarta; Kompas, 2010), hlm. 58. JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Jumādī al-Akhīrah 1435 H.│ 27


Pengalaman selanjutnya adalah pemilihan presiden 2009, saat KH. Hasyim Muzadi sebagai Ketua Tanfidziah PBNU beserta kyai struktural NU secara terbuka mendukung pasangan JK-Wiranto. Meskipun tidak menampik bahwa sebagian Kyai yang lain juga mendukung pasangan SBY-Budiyono dan pasangan MegawatiPrabowo. Namun, suara dukungan dari kelompok KH. Hasyim Muzadi yang mengajak dukungan struktural NU kepada JK-Wiranto tampak lebih terlihat dibandingkan dukungan kepada capres-cawapres yang lain. Apalagi tokoh-tokoh NU dilibatkan dalam iklan-iklan politiknya. Sayangnya, barisan KH. Hasyim Muzadi beserta struktural NU kembali harus kecewa, karena yang memenangkan pilpres 2009 adalah pasangan SBY-Budiyono.61 Di pemilihan presiden 2014 kali ini, “magnet” kyai dan tokoh NU di mata para kandidat tetap masih ‘seksi’. Itu dapat terlihat dari safari politik yang dilakukan oleh para kandidat calon presiden ke sejumlah Kyai-Kyai NU di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tidak berhenti di situ saja, kyai dan tokoh NU juga dilibatkan atau dimasukkan dalam tim inti pemenangan masing-masing kandidat. Seperti Mahfud MD yang menjadi Ketua Tim Nasional pemenangan pasangan Prabowo-Hatta atau Khofifah dengan As’ad Ali yang menjadi tim utama pemenangan Jokowi-JK. Keterlibatan kyai dan tokoh-tokoh NU di struktur tim pemenangan di masing-masing para kandidat capres-cawapres memunculkan beberapa kekhawatiran. Kekhawatiran ini wajar terjadi lantaran berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, masingmasing kelompok Kyai saling menjatuhkan satu sama lainnya demi ‘jago’ capres-cawapresnya supaya dapat memenangkan pertarungan di pilpres. Kekhawatiran berikutnya adalah perpecahan di akar rumput, saat kyai dan tokoh-tokoh NU masuk menjadi tim pemenangan dari masing-masing kandidat yang mencoba menarik dukungan sebanyakbanyaknya dari para santri atau warga NU. Tarik-menarik dukungan ini akan berimbas pada jangka panjang jam’iyah sekaligus jama’ah NU,

61

Ulil Absar Abdallah, Nahdlatul Ulama…, hlm. 58.


al-Akhīrah 1435 H.


artinya NU, warga NU dan santri terkesan hanya sebatas menjadi komoditi suara untuk memenangkan salah satu capres-cawapres. Kondisi di atas memungkinkan terjadinya distrust dari kalangan bawah terhadap kyai dan elit-elit NU, sehingga jangan salahkan jika nantinya para santri atau warga NU menjadi kurang simpati kepada kyai dan tokoh-tokoh NU, atau bahkan jangan salahkan jika nantinya terjadi eksodus para jama’ah NU ke komunitas atau kelompokkelompok yang lain. Padahal seharusnya, jama’ah NU yang jumlahnya puluhan juta jiwa dapat diberdayakan bukan sebaliknya (diperdaya), sehingga potensi yang besar itu dapat menjadi kekuatan bagi NU untuk mandiri guna membangun agama dan bangsa Indonesia. Bukan dengan cara meminta-meminta kepada para politisi atau tergiur dengan ‘iming-iming’ jatah menteri atau jabatan-jabatan yang lain. F. Penutup Peran kyai sepanjang sejarah bangsa ini dari mulai sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan telah memberikan warna atau corak tersendiri di masing-masing zaman. Secara umum, bila diklasifikasikan terdapat lima fase gerakan politik para Kyai. Pertama, di zaman revolusi, gerakan politik yang dimainkan kyai adalah gerakan fisik dan diplomasi yang bertujuan mengusir penjajah. Kedua, di zaman kemerdekaan, sejak Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara merdeka, gerakan politik kyai di awal pembentukan negara adalah gerakan pemikiran untuk merumuskan konsep negara dan gerakan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, di zaman pemberontakan PKI, gerakan politik kyai memfokuskan pada pemberantasan bughat sebagai bentuk kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, di zaman orde baru, gerakan politik kyai di masa itu adalah gerakan kontrol terhadap pemerintahan orde baru yang otoriter dan anti-kritik. Namun demikian, kyai dalam wadah NU berhasil memainkan perannya sebagai civil society. Kelima, di zaman reformasi, gerakan politik kyai menjelang reformasi cukup memberikan andil pada upaya pelengseran pemerintah orde baru. JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Jumādī al-Akhīrah 1435 H.│ 29


Terdapat pelajaran berharga dalam kajian ini, yaitu pada saat kyai memainkan gerakan politik kebangsaan yang bertujuan untuk memperjuangkan, mengisi dan mempertahankan bangsa, peran kyai betul-betul dapat dirasakan oleh umat. Sementara itu, saat kyai terlibat pada politik praktis, peran Kyai menjadi sangat kerdil, karena pergaulannya menjadi terbatas, konflik antar-kyai sering terjadi, umat menjadi terabaikan dan bahkan umat juga sering dilibatkan dalam konflik antar-kyai. Dengan demikian, keterlibatan kyai dalam politik kebangsaan sudah sepantasnya harus ditingkatkan lagi porsinya, supaya fungsi utama kyai sebagai pengayom umat dapat kembali dirasakan.


al-Akhīrah 1435 H.


Daftar Pustaka Abdallah, Ulil Absar. 2010. Nahdlatul Ulama, Dinamika Ideologi Dan Politik Kenegaraan,. Jakarta; Kompas. Achmad, Soebekti & Hendrowinoto, Nirwanto. 2000. Di Saat Ekonomi Terpuruk, Partai Politik Rame-Rame Pecah Kongsi, Jakarta: PT Gria Media Prima. Asmani, Jamal Makmur. 2010. Nahdlatul Ulama, Dinamika Ideologi Dan Politik Kenegaraan,. Jakarta; Kompas. Azizah, Nurul. 2013. Artikulasi Politik Santri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & STAIN Jember Press. Budiman, Arif. 2001. Civil Society and Democratic Governance: The Case Of Indonesia. Jakarta: JKAP. Dhakiri, Muh Hanif. 2013. NU Jimat NKRI dan Jimat Islam Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. Dhofier, Zamakhsyari. 2011. Tradisi Pesantren. Jakarta Barat: LP3ES. Fealy, Greg. 2011. Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967. Yogyakarta: LKiS. Masyhuri, Aziz. 2006. 99 Kyai Nusantara (Riwayat, Perjuangan dan Doa). Yogyakarta: Kutub. Mulkhan, Abdul Munir. 2010. Nahdlatul Ulama, Dinamika Ideologi Dan Politik Kenegaraan. Jakarta; Kompas. Nordholt, Henk Schulte & Gerry Van Klinken. 2007. Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: KITLV-Jakarta. Rifai, Muhammad. 2010. KH. Wahab Hasbullah, Biografi Singkat 18881971. Yogyakarta: Garasi House Of Book. ______________. 2010. Gusdur Biografi Yogyakarta: Garasi House Of Book.

Singkat

1940-2009.

Salim, Hairus dkk.. 1999. Tujuh Mesin Pendulang Suara (perkenalan, prediski, harapan pemilu 1999). Yogyakarta: LKiS dan CH-PPS. Thayyib, Anshari. 1997. Siasat Kyai Pinggiran, Surabaya: Risalah Gusti. JIE Volume III No. 1 April 2014 M. / Jumādī al-Akhīrah 1435 H.│ 31


Turmudi, Endang. 2004. Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan. Yogyakarta: LKiS


al-Akhīrah 1435 H.

MELACAK PERAN KYAI-SANTRI DALAM POLITIK KEBANGSAAN DI INDONESIA

Recommend Documents