MATERI KAPITA SELEKTA MANAJEMEN PENDIDIKAN

MATERI KAPITA SELEKTA MANAJEMEN PENDIDIKAN

1

2

Latar belakang 

Kuliah kapita seleksi ini ditujukan untuk memahami kompleksitas dan spesifikasi isu-isu manajemen pendidikan pada saat ini, baik dalam konteks makro maupun mikro manajemen pendidikan di Indonesia.  Mengungkap, menggali, dan memposisikan isu-isu strategik manajemen pendidikan dalam konteks legislasi, konsepsi maupun praktisi.  Fokus sesi ini adalah untuk mengantarkan kemampuan membedah isu mikro & makro MP, dengan cara memahami ciri, analisis, dan indikasi isu. 3

Ciri Manajemen Pendidikan      

Terapan Multi disiplin Pengerahan, pengelolaan, pendayagunaan Sumber daya Optimalisasi Didukung bangunan body of knowledge

4

Manajemen sebagai Disiplin Terapan  perkembangan

teori organisasi, teori

manajemen  perkembangan

teknologi

5

Pendidikan 

Pranata Sosial  Komoditi jasa  Proses Pembelajaran  ‘industri’ unik

6

Analisis Sistem Mikro MP Proses

Input

Organisasi Personal Kurikulum Sarana & Prasarana Ketatausahaan Peserta didik Humas Pembiayaan

Outputs

Outcomes

internal eksternal Lingkungan

7

KEDUDUKAN MANAJ KEUANGAN dlm MP MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN SEKOLAH PENINGKATAN MUTU PENDIDIDKAN

TUJUA N MBS/ MPMB S

RAW INPUT (manj siswa)

MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIDKAN

ENVIRON MENTAL INPUT (manj HUMAS)

INSTRUMENTAL INPUT

MANJ SDM MANJ (Supervisi & Kepemimpinan ) KURIKULU

MANJ MANJ FASILITA KEUANGA

Kedudukan MP dlm Sistem pembelajaran



Instrumental input: guru, material, kurikulum

  

Input  (peserta  didik)

Proses (PBM) = MP

Output (lulusan)

 

Environmental input

Analisis Sistem Mikro MP Satpen Group dynamic scientific

conflict Struktur

Proses

behavioristic human relation 10

Analisis mikro MP 

statis:

dinamis :

7/29/2015

struktur organisasi, lingkup kontrol, diferensiasi organisasi, peraturan dan standar prosedur operasional, Iklim organisasi,

kewenangan, perencanaan, pengaruh, kepemimpinan, motivasi, semangat kerja, pengambilan keputusan, komunikasi, dinamika kelompok dalam organisasi, konflik, nilai dan budaya, perubahan organisasi Peta Manajemen Pendidikan

11

Analisis Sistem MP Makro Lingkungan

Kompleks

 

12

Isu-isu manajemen pendidikan



Isu-isu yang berkaitan dengan MP mikro  Isu-isu yang berkaitan dengan MP makro

13

Isu-isu strategis MP mikro Kepemimpinan Kepala sekolah dan guru,  Etos kerja kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan  Aturan kedisiplinan kerja  Hubungan sekolah dengan masyarakat,  Pembagian tugas, Komunikasi dan Iklim kerja di sekolah  Motivasi berperstasi guru, tenaga kependidikan dan siswa  Budaya kerja kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan 

14

Kepemimpinan Kepala sekolah 

Apa yang dimaksud dengan Kepemimpinan Kepala sekolah dan guru?  Bagaimanakah implementasi Kepemimpinan Kepala sekolah dan guru  Bagaimanakah kaitannya dengan MBS?  Bagaimanakah hubungannya dengan mutu pendidikan? 15

Etos kerja kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan 

Apa yang dimaksud dengan etos kerja?  Bagaimanakah kinerja kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan?  Adakah sistem pembinaan etos kerja yang dibangun di sekolah

16

Aturan kedisiplinan kerja 

Apa yang dimaksud dengan disiplin kerja?  Adakah aturan dan tata tertib bagi guru, tenaga kependidikan dan siswa?  Mencakup aspek apa sajakah aturan disiplin yang dibuat?

17

Hubungan sekolah dengan masyarakat 

Apa yang dimaksud dengan sekolah dengan masyarakat?  Hubungan yang dibangun di bidang apa saja  Adakah kendala dalam me3mbangun hubungan antara sekolah dengan masyarakat? 18

Pembagian tugas, Komunikasi dan Iklim kerja di sekolah 

Bagaimanakah sistem pembagian tugas yang selama ini dilakukan kepala sekolah?  Bagaimana iklim kerja, dan komunikasi antara semua unsur yang ada di sekolah?  Bagaimana pemberdayaan tenaga tatausaha sekolah oleh kepala sekolah? 19

Motivasi berperstasi guru, tenaga kependidikan dan siswa 

Apa yang dimaksud dengan?

20

Budaya kerja kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan 

Apa yang dimaksud dengan?

21

Isu-isu strategis MP makro 



desentralisasi dan otonomi pendidikan legislasi, pengelolaan tenaga kependidikan, manajemen berbasis sekolah, pendanaan pendidikan, dinas versus dewan pendidikan, pengelolaan aset, kebijakan kurikulum, efisiensi pendidikan,



akuntabilitas manajemen pendidikan, dll.

     



22

Desentralisasi dan otonomi pendidikan 

Apa yang dimaksud dengan desentralisasi dan otonomi pendidikan?  Apanya yang didesentralisasikan  Bagaimanakah peran pemerintah Pusat, Daerah, dan satuan pendidikan?  Bagaimanakah kaitannya dengan MBS?  Bagaimanakah hubungannya dengan mutu pendidikan? 23

Sumber bacaan 

  

  

Nurhadi, Muljani A. (2004). Telaah Akademik Implementasi Desentralisasi Pendidikan di Indonesia (Makalah disampaikan pada Seminar Evaluasi Kritis Implementasi Desentralisasi Pendidikan di Indonesia: Tinjauan Manajemen Pendidikan. Diselenggarkan oleh ISMaPI Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Juni 2004 di Makassar). Fiske, Edward B. (1996). Decentralization of Education: Poltitic and Consensus. Washington DC: 1996. Hall, Richard (1982). Organizations: Structure and Process. Englewood Cliftts: Prentice-Hall, Inc. Nurhadi, Muljani A. (2000). “Paradigma Baru Pengelolaan Pendidikan di Daerah Dalam Rangka Desetralisasi Pendidikan. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Strategi Manajer Pendidikan di Daerah Dalam Menghadapi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan., diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung tanggal 17-18 Juli 2000. Podger, Owen (2003). Recommendations on Aligning Legislation with Decentralization Policy. Rogers and Mc. Intire (1983). Organization and Management Theory. New York: John Wiley & Sons. The World Bank (2003). Decentralizing Indonesia. Washington D.C.: The World Bank. 24

Legislasi pendidikan     

Bagaimanakah hirarkhi peraturan perundangan di Indonesia? Bagaimanakah peraturan perundangan pendidikan disusun dan diputuskan? Konsistensi dan kontroversi peraturan perundangan pendidikan? Kelemahan-kelemahan dalam menyusun peraturan perundangan? Implementasi peraturan perundangan

25

Sumber bacaan  Pedoman

tentang hirarkhi peraturan perundangan  Peraturan perundangan di bidang pendidikan  Artikel-artikel yang menganalisis peraturan perundangan di bidang pendidikan

26

PengeIolaan tenaga kependidikan   





.

Buku-buku manajemen personalia Konsistensi pengertian pendidikan dan tenaga kependidikan Pengelolaan tenaga kependidikan dalam sistem desentralisasi pemerintahan dan desentralisasi pengelolaan pendidikan Pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban antara Pemerintah Pusat, Daerah, dan satuan pendidikan Bagaimanakah hubungannya dengan kewenangan mengelola anggaran? 27

Sumber bacaan 

Buku-buku dan teori tentang pengelolaan SDM/personalia  UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan PP yang menjabarkannya  PP No. 38/2008 tentang Pendanaan Pendidikan  Permen No 12, 13, 14, 15, 16, 18, dan 19 tentang kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 28

Manajemen Berbasis Sekolah 

Apa yang dimaksud dengan MBS?



Mengapa MBS?  Bagaimanakah mendudukan MBS dalam sistem desentralisasi pemerintahan?  Bagaimanakah hubungan MBS dan mutu pendidikan?  Bagaimanakah pelaksanaan MBS di lapangan? 29

Sumber bacaan  

 





Buku-buku tentang MBS Artikel jurnal tentang MBS Fiske, Edward B. (1996). Decentralization of Education: Poltitic and Consensus. Washington DC: 1996. Hall, Richard (1982). Organizations: Structure and Process. Englewood Cliftts: Prentice-Hall, Inc. Nurhadi, Muljani A. (2000). “Paradigma Baru Pengelolaan Pendidikan di Daerah Dalam Rangka Desetralisasi Pendidikan. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Strategi Manajer Pendidikan di Daerah Dalam Menghadapi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan., diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, di Bandung tanggal 17-18 Juli 2000. Podger, Owen (2003). Recommendations on Aligning Legislation with Decentralization Policy.

30

Pendanaan pendidikan    



Dari manasajakah sumber dana pendidikan yang dapat dimanfaatkan? Bagaimana dana pendidikan menunjang peningkatan mutu pendidikan? Siapa yang mempunyai tanggungjawab mendanai pendidikan? Mengapa perintah, masyarakat, dunia usaha, dan peserta didik ikut bertanggungjawab mendanai pendidikan? Adilkah distribusi dana pendidikan? 31

Sumber bacaan PP No. 6/2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negera/Daerah  PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan  Benson, C (1987). "Educational Financing". Psacharopoulos,  George (Editor). Economics of Education: Research and Studies. Oxford: Pergamon Press, pp. 423-425.  Bowles, Samuel (1977). "Unequal Education and The Reproduction of The Social Division of Labor". in Karabel, Jerome and Halsey, A.S. Power and Ideology in Education. New York: Oxford University Press, pp. 137-152.  Clark, David et. al. (1998). Financing of Education in Indonesia. Manila and Hong Kong: Asian Development Bank and Compartive Education Research Centre The University of Hong Kong.  Departemen Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan

32

Sumber bacaan Pendidikan (2000). Pengkajian Pembiayaan Pendidikan Dari  Masa Ke Masa. Jakarta: Balitbang Depdiknas.  Departement of Employment, Education, Training and Youth Affairs  (1997). School Funding: Consultation Report. Canberra:  Departement of Employment, Education, Training and Youth  Affairs  Komisi Nasional Pendidikan (2001). Mutu, Relevvansi, dan  Politik-Ekonomi Pendidikan Dalam Konteks Desentralisasi  Pendidikan. Jakarta: Komisi Nasional Pendidikan.  Nurhadi, Muljani A. (2000). Permasalahan Yang Dihadapi Dalam  Pelaksanaan Oronomi di Bidang Pendidikan (Studi Komparasi).  Makalah Disampaikan Pada Seminar Pendidikan Dasar Dalam  Hubungan Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah Diselenggarakan  oleh The Habibie Center Di Hotel Kartika Chandra, Jakarta: 33  Rabu, tanggal 11 Oktober 2000.

Dinas versus dewan pendidikan 

Apa deskripsi tugas dan wewenang masingmasing?  Tumpangtindih wewenang?  Konflik antara keduanya?  Masalah rivalitas antar keduanya?  Persoalan kepentingan politik?

34

Sumber referensi 

UU Sikdisnas  Kemendiknas yang sesuai  Interview dengan dewan pendidikan dan dinas  Laporan-laporan penelitian  Bacaan tendang dewan pendidikan di luar negeri (board of education, education council) 35

36