MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA PERTEMUAN KE 8
OLEH : TRIYONO, SS. MM. STTNAS YOGYAKARTA
Pancasila
Material ;
Formal;
Filsafat hidup bangsa, Jiwa bangsa, Kepribadian bangsa, Sarana tujuan hidup bangsa, Pandangan hidup bangsa, Pedoman hidup bangsa
Dasar filsafat negara, Sebagai sumber dari segala Sumber hukum RI, Sebagai perjanjian luhur Bangsa Indonesia dlm bernegara
Pancasila sbg Ideologi Negara Ideologi : Kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individual maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan.
Penerapan Ideologi Dibidang kenegaraan
Politik
Aliran ideologi menentukan arah politik, selanjutnya ideologi bersifat asasi, sedangkan politik adalah suatu kebijaksanaan, yaitu pelaksanaan ideologi selaras dengan keadaan waktu dan tempat. Pada ideologi yang sama dapat bersumber pelbagai politik
Ideologi negara menyatakan cita-cita yang ingin dicapai sebagai titik tekanannya dan mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya.
Pancasila menyatakan pada sila ke lima, ingin mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dijiwai oleh sila-sila Yang lainnya sebagai kesatuan
1. Ketuhanan Yang Maha Esa Ide dasar ; Setiap warga negara wajib mengakui dan menetapkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar negara. Dan sbg dasar hidupnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan lahir batin.
Unsur-unsur : a. Atheisme tdk dapat diterima sbg dasar negara b. Politheisme tdk dapat diterima sbg dasar negara c. Monotheisme adalah unsur mutlak untuk Ketuhanan Yang Maha Esa d. Kemerdekaan memeluk agama adalah hak yang paling asasi
Konsekuensi a. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
b. c. d. e.
f.
memeluk agamanya dan beribadat menurut keyakinannya masing-masing Negara mengakui kebebasan agama-agama dan kemerdekaan beragama bagi tiap penduduk Agama mengatur syariatnya sendiri tidak diatur oleh negara Negara menghargai dan menghormati agama-agama dan diberi hak dan perlindungan yang sama Negara tidak mewajibkan atau memaksakan atau melarang siapa saja untuk memilih, memeluk atau pindah agama Negara menjunjung tinggi dan mewajibkan toleransi agama, dan melarang segala macam bentuk anti agama
Ketentuan Agama dalam suatu negara harus diatur oleh hukum dasar dan perundang-undangan negara dengan selalu mengingat dan dijiwai oleh firman-firman Tuhan, serta menyadari tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan negara yang dilaksanakan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat dengan memenuhi perintah Tuhan, yang harus dipertanggungjawabkan juga kepada Tuhan.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab Ide dasar; Manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama.
Unsur-unsur : a. Sebagai pribadi yg hidup bersama dgn sesama manusia, setiap manusia mempunyai Hak dan kewajiban yang pelaksanaannya adalah seimbang. b. Memperlakukan dan memberikan sesuatu yang telah menjadi haknya, dan hak manusia wajib dihormati dan diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masing-masing manusia. c. dalam usaha pemenuhan hak, setiap manusia harus memperhatikan hak-hak manusia lain dan dibatasi oleh adanya kewajiban terhadap sesama manusia, masyarakat maupun negara. d. Pemerintah atau setiap manusia harus menyelenggarakan pemenuhan hak-hak yang dimiliki setiap manusia sehingga mereka dapat hidup layak sbg manusia yg beradab.
Konsekuensi a. Manusia harus diakui sbg manusia yg mempunyai
pribadi, baik oleh manusia lain, kelompok masyarakat maupun pemerintah yang berarti pula keharusan adanya penghormatan. b. Hak yg dimiliki tdk boleh dirampas oleh pihak lain c. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk memenuhi hak setiap manusia d. Manusia sbg makhluk sosial wajib memenuhi kewajibanya baik terhadap lingkungan masyarakatnya maupun terhadap pemerintah dan negaranya.
Ketentuan Setiap manusia diakui sama derajadnya, manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sesuai dengan prinsip keadilan, apa yang telah menjadi hak setiap manusia harus dihormati oleh siapapun.
Penghormatan atas hak manusia harus diimbangi dgn Pemenuhan Kewajiban Oleh manusia sendiri terhadap lingkungannya, Karena manusia tdk hanya sbg makhluk individu tetapi juga Sebagai makhluk sosial
Persatuan Indonesia Ide dasar: a. Istilah bangsa mengandung pengertian kesatuan. Bangsa Indonesia = satu kesatuan rakyat dlm satu negara Indonesia b. Negara kesatuan meliputi segenap bangsa Indonesia, negara mengatasi segala faham perorangan maupun golongan. c. Negara kepulauan, mencakup macam – macam suku bangsa dgn prinsip Bhineka Tunggal Ika. d. Bangsa Indonesia wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Unsur – unsur: 1. Adanya usaha mencegah perpecahan antara sesama warga negara kesatuan. 2. Bersama – sama mewujudkan cita – cita bersama, yaitu kesejahteraan bersama dlm bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Konsekuensi : 1. Pelanggaran terhadap persatuan indonesia dapat juga mengakibatkan pelanggaran sila – sila lainnya. 2. Pelanggaran terhadap norma – norma masyarakat bisa merusak tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa
Ketentuan : Kenyataan yang ada dalam masyarakat menunjukkan bahwa ada bermacam – macam golongan, keyakinan, suku, bahasa, dan sebagainya, maka persatuan merupakan syarat mutlak untuk menuju suatu masyarakat yang adil dan makmur, sehingga dalam kenegaraan sila persatuan Indonesia dalam kesatuan organis berfungsi sebaga dasar negara
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Ide dasar : 1. Sistem pemerintahan negara bukan berdasarkan demokrasi rakyat yg menitik beratkan kepentingan kolektif saja atau demokrasi liberal saja. 2. Sistem pemerintahannya adalah kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, yg mengikut sertakan semua golongan yg mempunyai kepentingan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan musyawarah mufakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
Unsur – unsur: 1. Berpangkal tolak dari faham kebersamaan dan kekeluargaan dlm bentuk gotong – royong. 2. Tidak mengenal kemutlakan golongan, kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, kekuasaan karena jumlah. 3. Pemungutan suara adalah jalan terakhir yg ditempuh, hanya dlm keadaan memaksa. 4. Tidak mengenal oposisi, karena mencari kesepakatan bersama, serta mencari apa yang sebaiknya dilaksanakan. Konsekuensi : 1. Dalam kebijakaksanaan menuntut supaya wakil rakyat cakap menunaikan tugasnya. 2. Sistem kepartaian diatur sehingga mementingkan rakyat dan bukan golongannya sendiri.
Ketentuan : Dalam sistem permusyawaratan perwakilan menuntut adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. MPR = penjelmaan seluruh rakyat (meliputi setiap golongan atau aliran) DPR = wakil – wakil rakyat (orang – orang yg karena sikap, pengetahuan, pengalaman dan kecakapan, pantas untuk mewakili rakyat)
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Ide dasar : Keadilan sosial adalah tuntutan, semua diperlakukan secara adil, tdk ada suatu golongan kuat menindas golongan lemah. Unsur – unsur : 1. Tanggung jawab 2. Kesamaan derajad 3. Keadilan 4. Sosial
Pancasila sebagai Moral Negara Pada hakekatnya Pancasila adalah suatu kesatuan bulat asas – asas budi pekerti atau moral. Penetapan Pancasila sbg dasar filsafat negara berarti juga moral bangsa Indonesia menjadi moral negara RI, dan mengikat negara, dan menjadi sumber tertib – negara dan sumber tertib – hukumnya, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupannya.
Lima asas moral Pancasila : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan keadilan merupakan satu kesatuan, adalah moral yg mengikat seluruh umat manusia (moral Universal) Moral Pancasila yg terdapat pada pembukaan UUD 1945 adalah (moral Kolektif)
Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Tri-Prakara, Semua unsur Pancasila sebelum proklamasi kemerdekaan, sudah diamalkan di dalam adat istiadat (kebudayaan) bangsa Indonesia. (ber-Pancasila dlm adat budaya, atau ber-Pancasila dlm kebudayaan). Di kehidupan keagamaanpun juga telah mengamalkan kelima unsur Pancasila tersebut. (ber-Pancasila dlm hal keagamaan, atau ber-Pancasila dlm bidang religius) Setelah bernegara, unsur Pancasila menjadi asas – asas kenegaraan. (ber-Pancasila dlm kenegaraan)
Fungsi dan Kedudukan Pancasila 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia 4. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia
