Masyarakat Madani dan Pembangunan Ekonomi Rendy Wrihatnolo *)
I.
Pendahuluan
Wacana masyarakat madani yang sudah menjadi arus utama dewasa ini, baik di lingkungan masyarakat, pemerintah, dan akademisi, telah mendorong berbagai kalangan untuk memikirkan, bagaimana perkembangan sektor-sektor kehidupan di Indonesia yang sedang dilanda reformasi itu dapat diarahkan kepada konsep masyarakat madani sebagai acuan baru. Dalam perkembangan wacana tersebut bidang ekonomi agaknya belum mendapatkan perhatian. Di bidang ini, yang masih menjadi acuan utama adalah konsep demokrasi ekonomi, Ekonomi Pancasila, dan akhir-akhir ini, ekonomi rakyat. Pertanyaannya adalah, apa kaitan konsep ekonomi madani dengan konsep-konsep yang juga masih ramai diperbincangkan itu? Salah satu masalah yang timbul dalam wacana baru tersebut adalah bahwa konsep masyarakat madani itu sendiri dewasa ini masih berada dalam proses pencarian. Masih menjadi pertanyaaan, misalnya, apakah masyarakat madani itu identik dengan civil society yang bercirikan individualisme, ekonomi pasar dan pluralisme budaya itu?1 Konsep masyarakat madani memang telah menjadi wacana utama dan acuan, termasuk dalam memikirkan kembali sistem ekonomi Indonesia.2 Konsep ini mengandung unsur-unsur pemikiran dan kerangka baru yang telah berkembang secara global, tidak saja di negara-negara sedang berkembang, melainkan juga di negara-negara maju sendiri yang sudah lama mengenal dan mengembangkan konsep ini.3 Karena itu, maka Sistem Ekonomi Indonesia di era reformasi ini harus memperhatikan wacana masyarakat madani tersebut.4 Namun, sistem ekonomi, di samping *)
Rendy Wrihatnolo, S.Sos adalah Staf Perencana pada Direktorat Industri, Perdagangan, dan Pariwisata Bappenas – red 1 Bentuk dan sistem ekonomi di setiap negara berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing didasarkan faktor perbedaan pemilikan sumberdaya, kondisi geografis, sejarah, dan konstelasi politik. Secara garis besar dari berbagai sistem ekonomi itu bersumber pada dua corak, yaitu: individualistis dan kolektivitas. Indonesia dalam menata dan mengatur perekonomiannya menganut perpaduan kedua sistem ini. Lihat Mulia Nasution, Pendekatan pada Perekonomian Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1997. 2 Sementara pihak beragam pandangan dalam menerjemahkan sistem ekonomi yang terimplemntasi di Indoenesia dewasa ini. Ada yang menyebut sistem ekonomi pra-liberal, sistem ekonomi kapitalis semu (ersazt capitalism), dan ada uang menyebut sebagai sistem ekonomi campuran berasaskan Pancasila menjadi sistem ekonomi Pancasila. Wacana menarik tentang hal ini dapat dibaca dalam Tom Gunadi, Ekonomi dan Sistem Ekonomi: Menurut Pancasila dan UUD 1945, Penerbit Angkasa, Bandung,1995. Bahkan, terakhir karena konsep ekonomi rakyat mendominasi pelaksanaan kebijakan nasional orang di luar negeri menyebut bahwa Indonesia genah mewujudkan sistem ekonomi sosialis. Baca harian umum berbahasa Inggris Jakarta Post, Thursday, 15 March 1999, hlm 1 kolom 8-9. 3 Sistem ekonomi global saat ini sedang mencari bentuk yang tepat ke arah terwujudnya sistem ekonomi dunia baru. Proses menuju ke arah konsep sistem ekonomi global telah dimulai antara lain melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (kini Uni Eropa) hingga ke penyatuan mata uang Eropa mulai 1999. Putara Uruguai 1980 merupakan langkah awal menuju sistem ekonomi riil yang telah sedang dipersiapkn dalam bentuk World Trade Organization (1992) dan berbagai kerjasama ekonomi regional di berbagai belahan dunia. Referensi dapat dirujuk pada bagian II buku Mari Pengestu dan Ira Setiati (Penyunting), Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia, Penerbitan CSIS, Jakarta, 1997. 4 Diskursus tentang masyarakat madani tersebar luas di berbagai kalangan masyarakat dan akademisi, beberapa yang baik dapat diikuti dalam Nurchlis Madjid, Islam dan Peradaban, Penerbit Mizan, Bandung, 1990, dan “Menuju Masyarakat Madani”, dalam Jurnal Ulumul Qur’an Nomor 2/VII/96, hlm.51-55; Ernest Gellner, Condition of Liberty, Civil Society and Its Rivals, Penguin Group, London, 1994; Mansur Fakih, Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996; Anwar Ibrahim, Islam dan pembentukan Masyarakat Madani, dalam Aswab Mahasin et.al.eds., Ruh Islam dalam Budaya bangsa: Wacana Antaragama dan Bangsa, Yayasan Festival Istiqlal, Jakarta, 1996; dalam artikel ulasan “Masyarakat Madani, Wajah Indonesia Tahun 2020", harian Republika, 17 September 1998 dan Ahmad Hatta, “Paradigma C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 24 Th 2001\Rendy Wrihatnolo.doc
# 1
sistem politik dan sistem sosial-budaya adalah salah satu komponen dalam masyarakat madani. Oleh karena itu maka wacana tentang sistem ekonomi ini juga akan ikut mewarnai corak masyarakat madani yang dicita-citakan. Konsep ini mencakup komponen-komponen negara (state), pasar (market), sektor voluntir (voluntary sector) atau gerakan baru masyarakat (new social movement) serta individu dan keluarga (individuals and family).5 Semua komponen tesrebut dituntut mengembangkan etos kerja dan kualitas pelayanan lebih baik dan memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian yang utuh bagi masyarakat (public service oriented). Inilah harapan masyarakat madani (civil society)6 yaitu masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dalam suasana berkeadilan dilandasi oleh iman dan taqwa.
II.
Tentang Masyarakat Madani
Konsep masyarakat madani yang menjadi perbincangan dewasa ini pada dasarnya memang mengacu pada konsep civil society yang sudah berkembang di Barat, walaupun akhir-akhir ini sedang digali juga pemikiran yang mengacu kepada “masyarakat Madinah”. Konsep civil society yang telah mapan, sekalipun selalu mengalami pemikiran ulang (rethinking) itu, bukan merupakan konsep yang universal, melainkan historis-kontekstual. Secara historis, civil society dibentuk oleh tiga kejadian besar di Eropa Barat. Pertama, Reformasi Teologis yang menghasilkan sekularisme. Kedua, Revolusi lndustri yang menghasilkan model teknokratisme, baik yang bercorak kapitalisme pasar, sosialisme maupun negara kesejahteraan (welfare state). Ketiga Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika yang menghasilkan model negara dan masyarakat yang mengacu kepada trilogi liberte, egalite, fraternite dalam berbagai coraknya. Dalam kaitannya dengan civil society, dua revolusi itu menghasilkan terutama model demokrasi-liberal yang mendasarkan diri pada pengakuan hak-hak asasi manusia (human rights).7 Dengan demikian, civil society yang banyak dibicarakan di tingkat nasional maupun internasional itu sesungguhnya cenderung bersifat euorocentris.8 Indonesia menempuh sejarah yang berbeda, walaupun mengalami dampak perkembangan wacana civil society model Barat tersebut kira-kira sejak pertengahan abad ke-19 ketika pendidikan kolonial diperkenalkan, mula-mula kepada kalangan bangsawan tinggi kemudian merambah ke kalangan bangsawan bawahan juga. Jepang juga mengalami sejarah yang berbeda dengan Barat. Jepang yang mengalami proses modernisasi, masih bisa memelihara keluarga sebagai institusi sosial dan nilai-nilai kekeluargaan sebagai semangat atau roh (spirit). Jepang modern, sebenarnya mendasarkan diri pada model konsensus dalam proses pengambilan keputusan yang pada dasarnya demokratis. Dan di dalam pranata sosial, Jepang mengikuti sistem keluarga besar (extended family) yang mampu pula menghasilkan local genius individualisme.9 Namun demikian, proses pembentukan civil society di Eropa Barat dan Amerika Utara Masyarakat Madani”, dalam Republika, 19 Mei 1998. 5 Baca dalam Alfred Stephan, The Sate and Society: Peru in Comparative Perspective, Princeton University Press, New Jersey, 1978; Arief Budiman ed., State and Civil Society, Monash Papers on Southeast Asia Nomor 22 tahun 1990; Frederick W. Righ, Interdimensi Perspektif Peran Masyarakat Negara, Rajawali Press, Jakarta, 1994. 6 Lihat John E. Hall (Editor), Civil Society: Theory, History, and Comparisson, kumpulan tulisan, Polity Press, Cambridge Oxford, UK, 1995. 7 Baca Juan Antonio Morales, Gary McMahon (eds.)., Economic Policy and the Transition to Democracy: The Latin America Experience, MacMillan Press Ltd., London, 1996. 8 Didin S. Damanhuri, Menuju Masyarakat Madani, makalah tidak diterbitkan dan lihat Reza Rezazadeh, Technodemocratic Economic Theory: From Capitalism and Socialism to Democracy, First Edition, Eternalist Foundation, Eastman Street, Wisconsin, 1991. 9 Lihat Stephen K. Sanderson, Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 1993. C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 24 Th 2001\Rendy Wrihatnolo.doc
# 2
memang telah menggerogoti peranan keluarga (civil society) perdefinisi, adalah justru mereka yang telah keluar dari sistem keluarga. Banyak peranan keluarga dalam masyarakat modern, sebagaimana dikatakan oleh Weber, telah diambil alih atau digantikan oleh sekolah, gereja, dan negara.10 Tapi berbeda dengan di Eropa Barat dan Amerika Utara, modernisasi di Jepang masih bisa mempertahankan institusi keluarga dan nilai-nilai kekeluargaan. Institusi tersebut di Jepang modern berperan dalam mempertahankan eksistensi dan peranan perusahaan keluarga (family enterprise), terutama dalam perusahaan kecil dan menengah (small and medium enterprises) sedangkan semangat kekeluargaan telah mampu membentuk model korporasi khas Jepang yang mirip dengan sebuah keluarga besar tetapi tetap mendasarkan dari pada meritokrasi.11 Jika Jepang juga dianggap telah mengembangkan civil society, maka dimana dalam pemikiran di Indonesia, apakah Jepang juga diposisikan dalam perspektif madani? Perlu dipikirkan agar proses berkembangnya masyarakat madani di Indonesia, jangan sampai mengikuti model Eropa Barat dan Anglo-Saxon yang tidak mengenai extended family dan model konsensus. Dalam kenyataannya, salah satu unsur yang meningkatkan daya tahan masyarakat kita dalam menghadapi krisis ekonomi dewasa ini adalah peran extended family dan jaringan kekeluargaan yang masih kuat, paling tidak dalam meringankan beban penderitaan, tetapi lebih dari itu, telah berpengaruh dalam pembentukan solidaritas sosial yang lebih luas. Perlu pula diperhatikan secara serius bahwa dalam proses pembentukan masyarakat madani di Indonesia jangan sampai melompat (jumping) secara ahistoris ke dalam civil society model Barat. Kesimpulannya bahwa sebagai theoritical construct, masyarakat madani berbeda dengan civil society sebagaimana yang berkembang di Barat.12
III.
Masyarakat Ekonomi Yang Madani
Berkaitan dengan ciri masyarakat ekonomi yang madani di Indonesia, maka pelaku ekonomi dalam sistem Demokrasi Ekonomi di Indonesia seyogianya bersifat pluralistis. Paling tidak ada tiga pelaku ekonomi utama yang harus diberi kesempatan untuk berkembang secara bersama-sama, yaitu perusahaan-perusahaan swasta (private enterprise), termasuk di dalamnya, perusahaan keluarga (family enterprises), koperasi dan perusahaan negara (state enterprise). Dalam hal ini negara dan pasar mengemban misi bersama-sama memodernisasi ketiga entitas ekonomi di atas. Peran negara selama ini yang picking on the winners harus dikurangi atau bahkan harus dihilangkan. Pasarlah yang akan menguji eksistensi dan peranan ketiga entitas di atas. Proses modernisasi pelaku-pelaku ekonomi sejalan dengan azas pluralisme yang berlaku di bidang-bidang politik, sosial, dan budaya.13 Dalam masa transisi yang krusial dewasa ini, ada dua hal ekonomi yang mesti dipikirkan. Dua hal tersebut adalah, pertama, apakah kita masih percaya kepada kekuatan pasar; dan kedua, apakah kita akan mengikuti proses globalisasi itu. Karena, terlepas dari kelemahan-kelemahannya, mekanisme pasar masih merupakan cara terbaik untuk menciptakan kekayaan (creating of wealth). Hanya saja, pasar yang harus kita kembangkan bukanlah pasar yang dikendalikan oleh pemerintah melalui BUMN dan kelompok konglomerat. Ekonomi pasar (market economy) yang cocok untuk 10 Lihat Ray P. Cuzzort, Edith W. King (eds.), 20th Century Social Thought, Third Edition, Holt Rinehart and Winston, New York, 1980. 11 Lebih jauh baca E.S. Savas, Privatization: The Key to Better Government, Chatham House Publishers, Inc., Chatham, New Jersey,1987. 12 Didin S. Damanhuri, Menuju Masyarakat Madani, dalam Dawam Rahadjo, “Masyarakat Madani”, makalah tidak diterbitkan, Jakarta, 1999. 13 Wacana yang bagus tentang hal ini dapat diikuti lebih jauh dalam Ravi Ramamurti, Raymond Vernon, Privatization and Control of State-Owned Enterprises, The World Bank, Washington D.C., 1989. C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 24 Th 2001\Rendy Wrihatnolo.doc
# 3
dikembangkan adalah pasar yang luas dan dalam (broad based and deep market). Board, artinya mencakup makin banyak pelaku ekonomi, termasuk ekonomi rakyat. Deep, artinya didukung oleh instrumen-instrumen yang makin beragam, sejalan dengan perkembangan pasar, sehingga secondary market dapat berjalan dengan baik.14 Peran pemerintah itu ada tiga, yaitu peran yang bersifat regulatory (termasuk melakukan deregulasi atau relegulasi), promotional atau economic development, dan supervisory. Hanya saja peran regulational perlu dikurangi dan dua peran lainnya perlu lebih ditonjolkan, sehingga makin cenderung bersitat supervisory. Dalam peranan developmental-nya, pemerintah harus berpegang pada prinsip prudentiality sebagaimana telah diterapkan oleh Bank Indonesia terhadap dunia perbankan.15 Berkaitan dengan pandangan tersebut etika bisnis penting dipromosikan oleh pemerintah agar menjadi pegangan dunia bisnis dalam pertimbangan moral (moral reasoning). Sebab kalau tidak, maka pemerintah akan cenderung bersifat regulatory. Lagi pula prinsip prudentiality perlu diimbangi dengan ethical business practises.16 Ekonomi rakyat adalah bagian penting dari market economy.17 Ini sejalan dengan pernyataan bahwa mekanisme pasar akan menguji pelaku-pelaku ekonomi. Sepakat dengan hal itu, maka pandangan tentang perlunya affirmative action untuk melindungi yang kecil dan pemberdayaan yang lemah, tentu saja tanpa menggangu mekanisme pasar sehingga tercipta sebuah ekonomi pasar yang manusiawi (market economy with human face).18 Dalam kecenderungan liberalisasi di seluruh dunia dewasa ini peranan BUMN memang terus dipertanyakan. Mungkinkah peranan BUMN dipertahankan? Di masa lalu hingga kini, dari operasi BUMN, pemerintah berharap untuk memperoleh penerimaan (revenue) baik pajak maupun non-pajak, yakni dari laba perusahaan. Untuk itu pemerintah, baik pusat maupun daerah telah menanamkan dananya yang cukup besar dalam investasi di BUMN. Pemerintah juga memberikan proteksi dan subsidi yang berkepanjangan. Jumlah BUMN pernah mencapai 240-an, tetapi kemudian susut menjadi sekitar 160-an. Penyusutan tersebut diakibatkan oleh kerugian yang diderita, sehingga sebagian harus dilikuidasi. Sekarang ini, makin banyak BUMN yang dinyatakan tidak atau kurang sehat. Pemerintah harus selalu menyuntikkan darah segar atau mendapatkan kredit dari bank-bank pemerintah. Namun tidak semuanya berhasil menjadi sehat, bahkan akhirnya menjadi beban, baik pemerintah melalui anggaran atau menjadi kredit macet di bank-bank pemerintah.19
Di lain pihak, penerimaan pajak terus menerus meningkat, terutama pajak perusahaan-perusahaan swasta. Karena itu dewasa ini dipertanyakan, apakah masih ada urgensinya BUMN dipertahankan, karena mengharapkan keuntungan dan pajak, sementara pemerintah bisa 14 Baca Colin Crouch, Wolfgang Streeck, (eds.)., Political Economy of Modern Capitalism: Mapping Convergence and Diversity, Sage Publications, London, 1997. 15 Lihat Marc Holzer, Kathe Callahan, Government at Work: Best Practice and Model Programs, Sage Publications, London, 1997. 16 Ibid. 17 Lebih jauh baca D.C. Korten dan Sjahrir (editor), Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988. 18 Penjelasan lebih lanjut dapat diikuti dalam Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Cetakan Pertama, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1996; juga dalam Gunawan Sumodiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat, Cetakan Pertama, IDEA-Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998. 19 Lebih jauh baca artikel “Masyarakat Madani dan Pemulihan Ekonomi”, dalam majalah PILAR, No. 25/TH.I/16-29 Desember 1998. C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 24 Th 2001\Rendy Wrihatnolo.doc
# 4
lebih banyak menerima pemasukan dari pajak sektor swasta? Privatisasi dan pengurangan jumlah BUMN secara drastis mempunyai alasan kuat, yaitu mengurangi beban proteksi, subsidi, dan penyuntikan darah segar. Lagi pula pemerintah tidak harus menyediakan dana untuk investasi, karena dana investasi bisa berasal dari masyarakat sendiri. Sungguh pun begitu pada dasarnya keputusan langkah investasi dalam dunia usaha dilakukan oleh swasta melalui mekanisme pasar. Namun, seringkali terjadi market failure. Dalam kondisi kegagalan pasar, negara bisa melakukan intervensi melalui penanaman modal. Hanya saja selama ini BUMN tidak hanya mengisi kekosongan pasar, tetapi sudah kebablasan memasuki semua bidang usaha sehingga mendesak dan menyaingi peran swasta secara tidak fair, karena penanaman modal oleh pemerintah didukung oleh subsidi, proteksi dan pemberian monopoli. Oleh sebab itu, di masa mendatang, BUMN baru bisa diturunkan jika terjadi kegagalan pasar. Dengan demikian BUMN berperan sebagai pemicu stabilisator suatu sistem ekonomi yang sedang bangkrut.20 Sependapat dengan pandangan tersebut bahwa peranan sektor negara masih diperlukan di bidang-bidang yang swasta tidak mau memasukinya. BUMN juga diperlukan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tidak komersial. Dengan perkataan lain, peranan negara justru diperlukan untuk memproduksi barang-barang sosial guna menyediakan kebutuhan masyarakat khususnya yang kurang mampu. Peran negara tentu saja tidak sebagai rule, melainkan exception. Negara juga bisa berperan merintis, misalnya di bidang penerbangan di daerah-daerah terpencil dan menangani industri-industri strategis dan menyediakan barang umum (public goods) seperti air, listrik atau pengelolaan lingkungan hidup. Di samping investasi swasta, diperlukan pula investasi yang nirlaba (non-profitable) guna mendorong pertumbuhan. lnvestasi (baca: investasi nirlaba) ini dilakukan melalui pembelanjaan negara (public financing).21 Terhadap proses liberalisasi yang memperluas peranan pasar, maka perlu diperhatikan adanya dua ciri pasar. Pertama, mengandung externalities yang sifatnya negatif. Dan kedua, tidak mengakomodsi moral dan etika. Karena itu, sebagai landasan bekerjanya pasar, guna mencegah dampak negatif eksternalitas, diperlukan institutions before market, yakni infrastruktur sosial sebagai prasyarat pasar. Pranata yang merupakan infrastruktur sosial itu adalah hak-hak dasar ekonomi (basic economic rights) pembaharuan agraria (land reform) dan lembaga yang membuka akses terhadap sumber daya tanah untuk pertanian, industri dan pemukiman, upah minimum (minimal wages), pendidikan dasar bebas biaya (free basic education) berbagai jenis asuransi seperti pengangguran (unemployment) kesehatan (health care) dan perumahan (housing). Pranata dan infrastruktur sosial itu diperlukan karena pasar tidak selalu mampu menyerap tenaga kerja, menentukan nilai tanah, menyediakan upah yang wajar, mengangkat kesejahteraan rakyat kecil dan memberikan pendidikan dasar kepada lapisan yang miskin.22 IV.
Krisis Ekonomi
Krisis ekonomi yang dipicu oleh dan diawali dengan krisis moneter itu telah melahirkan kekacauan sosial yang mengancam, bahkan merusak bangunan masyarakat madani yang telah berkembang di masa lalu hingga akhir-akhir ini. Karena itu langkah urgen untuk mengembangkan masyarakat madani di masa mendatang ini adalah menanggulangi krisis itu sendiri. Namun, muncul pandangan yang berbeda dalam prioritas tentang langkah kunci yang akan diambil. 20 M. Dawam Rahardjo, Mewujudkan Sistem Ekonomi Nasional Yang tangguh Menghadapi Tantangan Globalisasi, makalah seminar, Surabaya, 21 Agustus 1996. 21 Baca Winarno Zain, Pembiayaan Perusahaan Negara, Rajawali Press, Jakarta, 1994. 22 Lihat Didiek J. Rahbini, transkrip dalam Umar Juoro, Demokrasi dan Sistem Ekonomi, dalam Prisma, No.7 tahun XIX, 1990. C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 24 Th 2001\Rendy Wrihatnolo.doc
# 5
Saat ini sektor riil dan sektor perbankan praktis telah lumpuh, dan satu-satunya yang bisa dan diharapkan bertindak adalah pemerintah. Sekali pun akan mendatangkan dampak negatif; seperti defisit anggaran, tekanan inflator dan meningkatnya utang luar negeri, namun pemerintah harus turun dengan anggaran ekspansif dan mewujudkan jaring pengaman sosial (social safety net) guna meningkatkan konsumsi masyarakat, memperbesar permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja, khususnya untuk membantu yang paling menderita akibat krisis sekarang. Itu semua dimaksudkan sebagai langkah darurat supaya perekonomian tidak macet total dan masyarakat menderita. Peran negara adalah mengoreksi kegagalan pasar.23 Guna menggerakkan kembali roda perekonomian, maka disarankan agar suku bunga dapat diturunkan. Tapi langkah ini tergantung pada dua faktor, yakni tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. Suku bunga harus dapat diisolasi dari pengaruh luar, khususnya nilai tuliar rupiah dan perkembangan internasional seperti turunnya nilai yen terhadap dolar AS.24 Sekarang pemerintah belum bisa mengontrol perkembangan internasional (uncontrorable variables). Karena disarankan agar volatilitas nilai rupiah bisa dikontrol pada tingkat yang masuk akal (reasonable), kalau perlu dengan mengendalikan pasok rupiah maupun mata uang lainnya dengan cara-cara teknis non-pasar seperti telah dilakukan oleh Malaysia. Secara spesifik ia mengusulkan untuk mengendalikan “vostro account” pada bank-bank asing yang diawasi secara ketat.25 Sementara itu perlu ditekankan pentingnya langkah restrukturisasi perbankan lewat rekapitalisasi, sebab perekonomian tidak mungkin bisa berjalan tanpa sistem perbankan yang sehat. Dalam rangka penyehatan perbankan, langkah private debt settlement sangat penting, karena itu langkah-langkah yang sudah dimulai dengan skema lNDRA dan Jakarta Inisiative harus terus ditindak-lanjuti. Rekapitalisasi ini perlu dilakukan, tidak saja terhadap bank-bank pemerintah, tetapi juga bank-bank swasta secara transparan berdasarkan kriteria yang jelas.26 Tindakan pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) merupakan langkah mendasar, karena KKN merupakan sumber distorsi pasar, menciptakan kesenjangan ekonomi dan menyebabkan kebijakan tidak dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pemberantasan KKN adalah juga kunci terhadap kepercayaan luar negeri, baik pada lembaga-lembaga internasional maupun investor asing. Langkah-langkah tegas menindak kasus-kasus KKN dapat meningkatkan kewibawaan pemerintah. Akhirnya kunci ke arah pemulihan ekonomi adalah dilaksanakannya proses pembangunan yang demokratis. Pembangunan yang demokratis mengandung maksud pembangunan yang berasal dari rakyat (pemanfataan segenap sumber daya pembangunan berdasarkan kemampuan lokal/ domestik) yang diselenggarakan oleh rakyat (pembangunan untuk rakyat), dan hasilnya dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh seluruh lapisan rakyat serta dipelihara kelangsungannya oleh rakyat itu sendiri. Peranan pemerintah yang kuat sangat diperlukan untuk dapat menjalankan kebijakan yang berwibawa dalam rangka mendampingi upaya pembangunan yang dilakukan oleh rakyat itu. Setiap kebijakan --termasuk pembangunan ekonomi-- adalah pilihan di antara alternatif kebijakan. Tapi pilihan kebijakan itu perlu didukung oleh kekuatan yang bersumber dari dukungan terhadap pemerintah, baik dari dalam maupun luar parlemen.
23 24 25 26
Winarno Zain, Op.cit. Theo F. Toemion, Restrukturisasi Perbankan, artikel harian Suara Pembaruan, Kamis, 11 Maret 1999. James T. Riyadi, Pengendalian Valuta Asing, artikel harian Suara Pembaruan, Selasa, 2 Maret 1999. Ibid.
C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 24 Th 2001\Rendy Wrihatnolo.doc
# 6
V.
Penutup
Sebagai penutup perlu dinyatakan bahwa sampai tingkat tertentu sebenarnya proses pembentukan masyarakat madani telah terjadi di lndonesia. Hanya saja dalam perjalanannya telah timbul gangguan-gangguan yang menjauh dari jalur masyarakat madani. Dalam era reformasi itu kita perlu melakukan kaji ulang dan wacana baru dengan mempertimbangan faktor-faktor yang menjadi kecenderungan nasional, regional, dan global, seperti meningkatnya peranan pasar, perampingan peranan negara dan perlunya pemberdayaan lembaga-lembaga civil society dan gerakan sosial baru (new social movement). Berbeda dengan kecendengan perkembangan dan wacana civil society di Eropa Barat, di Indonesia, pengambilan keputusan melalui konsensus, revitalisasi peranan keluarga dan aktualisasi nilai-nilai agama dalam masyarakat modern merupakan salah satu ciri yang perlu diperhatikan dalam wacana masyarakat madani. Wacana masyarakat madani agaknya berbeda dengan wacana civil society yang berkembang di Barat, walaupun konsep civil society itu menjadi rujukan penting. Namun harus diingat, bahwa wacana civil society itu sendiri, baik di negara-negara industri maju maupun di Dunia Ketiga, masih terus berlangsung dalam konteks baru. Oleh karena itu, masyarakat madani yang sedang dipikirkan di Indonesia ini merupakan wacana yang tebuka.
C:\WINDOWS\Desktop\Majalah Perencaan Pembangunan\Edisi 24 Th 2001\Rendy Wrihatnolo.doc
# 7
