Marabona Munthe: Pembangunan Masyarakat Miskin Berbasis Ekonomi Syariah PEMBANGUNAN MASYARAKAT MISKIN BERBASIS EKONOMI SYARIAH MARABONA MUNTHE

Marabona Munthe: Pembangunan Masyarakat Miskin Berbasis Ekonomi Syariah

PEMBANGUNAN MASYARAKAT MISKIN BERBASIS EKONOMI SYARIAH MARABONA MUNTHE Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Iqra Annisa Pekanbaru Jl. Riau Ujung No. 73 Pekanbaru-Riau 28282 Website: www.stei-iqra-annisa.ac.id/Email: [email protected] HP. 085265766799 e-mail: [email protected]

ABSTRACT Economic development in Islamic economics is different from conventional economic development in the economy, which in conventional economics makes economic development and human development as the object does not consider the welfare of society at large. while economic development in Islam made man as the subject of development. development in Islam is berasaskan development principles of divinity, humanity, and morality so realistic in economic development in Islamic economics, development begins with the development of the human person as economic actors. so as to create a sound economic actors of Islam, it will affect humans' behavior in natural treats, and other people in their economic activities. As a logical consequence, the implications of economic development based on the concept of Islamic economics is a model and a solution-even alternative forms of thinking that can be a reference for Muslims in the present and future. Keyword: Development, People, Poor, Islamic Economics

ABSTRAK Pembangunan ekonomi dalam ekonomi Islam berbeda dengan pembangunan ekonomi dalam ekonomi konvensional, dimana dalam ekonomi konvensional pembangunan ekonomi menjadikan manusia sebagai objek pembangunan dan tidak mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara luas. sedangkan pembangunan ekonomi dalam Islam menjadikan manusia sebagai subjek pembangunan. pembangunan dalam Islam adalah pembangunan yang berasaskan azas ketuhanan, kemanusiaan, realistis dan akhlak sehingga dalam pembangunan ekonomi dalam ekonomi islam, pembangunan diawali dengan pembangunan pribadi manusia sebagai pelaku ekonomi. sehingga tercipta pelaku ekonomi yang berwawasan Islam, hal ini akan mempengaruhi tingah laku manusia dalam memperlakukan alam, dan manusia lainnya dalam kegiatan ekonominya.

213


Sebagai konsekuensi logis, implikasi dari konsep pembangunan ekonomi berbasis ekonomi syariah ini merupakan model dan bentuk pemikiran alternatif bahkan solutif yang dapat menjadi acuan bagi umat Islam di masa kini dan mendatang. Kata Kunci: Pembangunan, Masyarakat, Miskin, Ekonomi Syariah A. PENDAHULUAN Kajian bidang ekonomi pada prinsipnya membicarakan tingkah laku manusia sebagai konsumen, distributor dan produsen. Sementara obyek pembicaraan utama dalam bidang ekonomi ialah tingkah laku manusia, maka untuk memahami tingkah laku manusia langkah yang harus dilakukan adalah menelusuri melalui filsafat dan sikap hidup yang dianut oleh manusia.

Perjalanan

panjang

ekonomi

konvensional

ternyata

hanya

mengantarkan manusia pada keadaan yang sangat resah bukan pada keadaan yang dapat mengantarkan manusia mencapai keadilan dan kemakmuran di dunia maupun di akhirat. Keadaan itu diakibatkan oleh karena sistem ekonomi barat mengabdi kepada kepentingan peribadi, bukan mengabdi kepada Allah SWT. Keresahan akibat ketidakadilan tersebut mendorong manusia hidup dalam keadaan konflik dan cenderung bersaing untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Sementara, ekonomi yang di dasarkan oleh ajaran Islam menganjurkan manusia mengabdi kepada Allah SWT. Firman Allah QS. 18:29

                                          “Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada 214


(disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” Dengan memakai landasan iman dan takwa, sehingga menjadikan manusia tenang dan harmonis. Dari sini kemudian target pembangunan ekonomi Islam adalah an-nafs al-muthmainnah atau calmness terhadap akhlak, seperti yang terdapat dalam Firman Allah QS. 89:27-30.1

                 “Hai jiwa yang tenang, Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya, Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga-Ku.” B. KONSEP TEORITIS 1. Kondisi Riil Ekonomi Masyarakat Muslim Indonesia Ada Beberapa sektor yang harus dibenahi dari kondisi riil ekonomi masyarakat Indonesia saat ini baik oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia sendiri yang menjadi subjek ekonomi tersebut. Beberapa sektor ini apabila dapat diperbaiki tentunya dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Berikut adalah beberapa sektor yang harus ditangani oleh pemerintah. a. Pengangguran Masalah pengangguran adalah masalah yang paling sulit di atasi di Indonesia, hal ini disebabkan karena kurang meratanya pembangunan daerah dan tidak adanya lapangan kerja yang cukup. Sehingga dalam 1

Sesuai dengan yang tercantum di dalam al-qur’an surat dan ayat sebagaimana tersebut di

atas.

215


konteks

negatif

dengan

banyaknya

angka

pengangguran

dapat

menimbulkan efek kriminalitas demi terpenuhinya tuntutan hidup. Jumlah penduduk miskin di Indonesia begitu mengerikan. Bahkan jumlah pengangguran saat ini mencapai 50 juta orang.2 Dalam hal ini pemerintah seharusnya mampu membangun industri dalam negeri sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

b. Sumber Daya Manusia Seperti kita ketahui Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) yaitu kaya akan hasil laut, agraris dan pertambangan. Akan tetapi mayoritas dari sektor ini dikelola oleh pihak asing, hal ini terjadi karena kurang mumpuninya kualitas SDM Indonesia. Hal ini terjadi karena kurang bagusnya sektor pendidikan di Indonesia dalam menghasilkan kualitas SDM yang ada. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat, kira-kira terdapat 232,516.8 juta jiwa lebih penduduk di Indonesia, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia memliki potensi SDM yang sangat besar dari segi kuantitas, lalu bagaimana kualitas SDM indonesia di mata dunia. Menurut data dari Human Development Indeks, Indonesia berada pada peringkat 108 di dunia dari segi Kualitas SDM.

2

http://www.investor.co.id/home/jumlah-pengangguran-di-indonesia-capai-50-juta-orang/ 62451, Minggu, 9 Juni 2013 | 21:17. Hal ini tidak sama dengan ungkapan mentri Menakertrans RI Muhaimin Iskandar "Angka pengangguran terbuka tahun ini, sebesar 6,14 persen. Itu sekitar 7 jutaan dari seluruh jumlah masyarakat Indonesia. Meski turun, tapi ini tetap masih tinggi,", Kamis (18/4), saat menjadi pembicara dalam sebuah seminar bertajuk Partisipasi Pemuda dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia, di Universitas Indonesia, Depok. (http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/04/18/mlgk4g-meski-turunangka-pengangguran-indonesia-masih-tinggi)

216


Human Development Index (HDI)-2010 Rankings, Sumber: hdr.undp.org/en/statistics/ Harapan Hidup Manusia Di Indonesia adalah 71.5 tahun, pengeluaran untuk kesehatan di Indonesia adalah 1,2% dari dana anggaran Indonesia, sangat kecil, sehingga penanggulangan dan pencegahan penyakit di Indonesia sangat rendah hal ini dibuktikan dengan tingkat keselamatan ibu dari 100.000 kelahiran adalah 420 ibu meninggal saat melahirkan, Bandingkan dengan peringkat 1 yaitu Norwegia, yang harapan hidupnya mencapai 81 tahun lebih lama 10 tahun dari Indonesia, hal ini karena pemerintah Norwegia sangat mementingkan kesehatan warganya terbukti pengeluaran pemerintah untuk kesehatan adalah 7,5 % dari dana anggarannya,dengan tingkat

217


keselamatan ibu pada saat melahirkan per 100.000 kelahiran adalah 7 orang. Dari segi kualitas pendidikan, rata-rata lama orang Indonesia menempuh pendidikan adalah 12,7 tahun, jika di asumsikan dengan system pendidikan wajib belajar, rata-rata orang Indonesia menempuh pendidikan SD-SMA,setelah itu penduduk Indonesia memilih untuk bekerja, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan hanya 3,7 % dari dana anggaran Indonesia, bandiingkan dengan Norwegia, orang norwegia mampu menempuh pendidkan selama 17 tahun, hal ini tak lain dari peran pemerintah Norwegia yang mengalokasikan pengeluarannya untuk pendidikan sebanyak 6,7% dari dana anggarannya.3

c. Inflasi Menurut Ackley (1978) bahwa yang dimaksud dengan inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus-menerus dari barang-barang dan jasa-jasa secara umum –bukan satu macam barang saja dan sesaat.Sejarah menunjukkan bahwa salah satu negara yang ditandai dengan kenaikan harga secara cepat adalah Mesir di sekitar tahun 330 sebelum Masehi pada waktu pemerintah Alexander Agung menyerbu Persia dengan membawa emas (hasil rampasan tentunya) ke Mesir. Dan juga negara Jerman mengalam hyper inflation pada awal tahun 1920-an di mana laju inflasi mencapai beberapa ratus persen per tahunya. Negara Indonesia juga tidak luput dari penyakit hyper inflation di tahun 1960-an, di mana laju inflasi mencapai 650 persen. Sedangkan dalam sejarah ekonomi Islam, banyaknya peredaran mata uang, terutama fluktuasi harga perak menyebabkan nilai mata uang Dinar dan Dirham selalu naik dari waktu ke waktu dan nilainya pun berbeda dari suatu daerah dengan daerah lain. Perbandingan antara dua mata uang logam itu adalah 10 pada zaman Nabi Muhammad SAW dan 3

http://nassamothree.blogspot.com/2012/09/mengananisis-sumber-daya-manusia-sdmdi.html. Kamis, 20 September 2012.

218


tetap stabil pada level itu selam periode keempat khalifah pertama (11-41 H/632-661 M). Namun, stabilitas ini tidak dapat berlangsung terus. Dua logam mulia itu menghadapi berbagai kondisi permintaan dan penawaran sehingga menimbulkan ketidakstabilan harga relatifnya. Umpamanya pada paro kedua periode Umayyah (41-132 H/661-750 M), perbandingan harga relatif sekitar 12, sementara pada periode Abbasiyah (132-656 H/750-1258 M) mencapai 15 atau kurang. Rasio itu terus mengalami fluktuasi dan berkali-kali mengalami kemerosotan sampai pada tingkat 20, 30, bahkan 50. Menurut Al-Maqrizi dan Al-Asad (w. 854 H/1440 M), ketidakstabilan ini membuat mata uang dari logam buruk menendang dari sirkulasi mata uang logam baik. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah (1263-1328) dan Al-Maqrizi menghimbau agar negara menghindari dan tidak mencetak mata uang yang berlebihan dalam upayanya menutup defisit anggaran negara karena akan berakibat pada inflasi. Menurut Ibnu Khaldun, dalam keadaan nilai uang yang tidak berubah maka kenaikan maupun penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Setiap barang akan mempunyai harga keseimbangannya. Apabila lebih banyak makanan dari yang diperlukan di satu kota, harga makanan menjadi murah dan apabila lebih sedikit makanan dari yang diperlukan maka harga makanan menjadi mahal sehingga inflasi sebagai kenaikan hargaharga semua atau sebagian besar jenis barang, tidak akan terjadi karena passer akan mencari harga keseimbangan tiap-tiap jenis barang. Harga satu barang dapat saja naik, kemudian karena tidak terjangkau harganya maka harga akan turun kembali. Ini yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ketika terjadi paceklik. Umar saat itu mengimpor gandum dari Fustat (Kairo) ke Madinah dan selanjutnya harga gandum turun.4

4

http://akuntansi.uad.ac.id/forum/index.php?topic=15.0

219


Di Indonesia, Inflasi diwarnai dengan kenaikan harga-harga komoditi secara umum. Seperti saat ini harga BBM dipastikan naik. Untuk asumsi inflasi, jika pemerintah melakukan pembatasan BBM, semula BI memperkirakan angka inflasi ada di level 4,4%. Tapi, dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan TTL, maka inflasi diperkirakan sekitar 6,8% – 7,1%. Hal ini sangat memprihatinkan, dan pastinya akan memberatkan masyarakat. Dalam konteks ini pemerintah harus cermat dalam mengambil keputusan.

d. Korupsi Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah korupsi tertinggi, ini sudah dimulai sejak kepemimpinan Presiden Soeharto pada masa orde baru, akan tetapi saat itu kasus korupsi tidak banyak diketahui karena kekuasaan mampu menutupinya. Dan sampai sekarang ini, masalah korupsi tidak bisa hilang. Hal ini

disebabkan

karena

kurangnya

pengawasan

terhadap

sistem

pemerintahan dan keberpihakan hukum kepada orang-orang yang memiliki kuasa. Penanganan perkara korupsi di Indonesia per tahun mencapai 1.600 hingga 1.700 perkara atau menduduki peringkat kedua di dunia. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Feri Wibisono mengatakan

perkara

korupsi

tersebut

yang

masuk

ke

Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.5

e. Kesejahteraan Penduduk Saat ini mayoritas penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum bisa mengatasi angka kemiskinan. Hal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dimana berusaha dan berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Meskipun secara nyata 5

http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2013/05/korupsi-kasus-korupsi-di-indomesiaperingkat-kedua-dunia/ Saturday, 11 May 2013.

220


harus diakui bahwa pemerintah telah berupaya untuk menanganinya dan mendapatkan beberapa kondisi yang cukup positif. Yaitu dengan peningkatan PDB sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia mengalami pertumbuhan cukup pesat. Pada tahun 2012, PDB per kapita Indonesia sebesar 3.850 atau sekitar Rp 37 juta.6

f. Tingkat Kesehatan di Indonesia Tingkat kesehatan rakyat sebuah negara dapat dilihat dari angka umur harapan hidup (UHH). Tahun 2010 UHH rakyat Indonesia 65,6 tahun sementara itu tahun berikutnya 2011 naik menjadi 65,8, ini mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat mengalami perbaikan. Namun secara internasional UHH rakyat Indonesia masih rendah. Pada tahun yang sama UHH rakyat Thailand 69,9 tahun, Malaysia 72,2 tahun, Singapura 77,4 tahun dan Jepang 80,8 tahun. Mengapa UHH indonesia rendah yang berarti tingkat kesehatannya belum baik, hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain rendahnya akses pelayanan kesehatan, rendahnya akses air bersih, rendahnya gizi balita, mewabahnya penyakit menular dan lambannya penanganan kematian ibu melahirkan.

2. Pembangunan Ekonomi Perspektif Ekonomi Syariah a. Pengertian pembangunan ekonomi Pengertian pembangunan ekonomi dalam Islam, berdasarkan pemahaman terhadap syari’ah, bersumber dari al-qur’ân dan al-hadîs, dengan penekanan bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai pengetahuan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan.

6

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/02/18/146013/PendapatanPer-Kapita-RI-Rp-37-Juta. 18 Februari 2013 | 23:03 wib.

221


Pembangunan dalam pemikiran Islam bermula dari kata ‘imârah (ِ‫ )عِ َما َرة‬atau ta’mîr (ِ‫)ِتَعْميْر‬, sebagaimana isyarat dalam Q.S. Hud: 61.‘…Dia (Allah) telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan meminta kamu untuk memakmurkannya…’ dihubungkan dengan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi, Q.S. al-Baqarah: 30. ‘Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku menjadikan khalifah di muka bumi...’ yakni manusia yang ditugaskan untuk melakukan pembangunan, sehingga tercipta kemakmuran.7 Kalimat ista’mara (ِ‫ )ا ْستَ ْع َم َر‬yang berasal dari kata ‘amara’ (ِ‫) َع َم َر‬ bermakna: permintaan atau perintah dari Allah yang bersifat mutlak agar bangsa manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui usaha pembangunan.8 Sebagaimana dijelaskan Al-Qurţubî dalam kitab tafsirnya, bahwa ayat tersebut mengandung arti ‘perintah’ bersifat mutlak dan hukumnya adalah wajib ‘agar manusia memakmurkan kehidupan dengan melakukan pembangunan. Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup

seluruh

system

sosial,

seperti

politik,

ekonomi,

infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya

(Alexander

1994).

Portes

(1976)

mendefenisiskan

pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut

Nurcholis

Madjid9

(pembangunan

merupakan

pemenuhan fungsi kekhalifahan manusia di muka bumi yang akan dipertanggungjawabkannya

nanti

di

hadapan

Allah.

Penjabaran

pemenuhan fungsi kekhalifahan ini sangat penting artinya, agar manusia

7

Lihat al-Qur’an surat Huud ayat 61 dan surat al-Baqarah ayat 30. Ibnu Manzur, Abu Fadhal Muhammad bin Mukrim, Lisan al Arab, (Beirut: Dar Shadir, cet. 1, 1416 H/1996 H). 9 Seorang Cendikiawan Muslim Indonesia yang telah meninggal dunia dan merupakan Guru besar UIN Syarif Hidayatullah. 8

222


mengerti

benar

caranya

berperan.

Penjabaran

ini

memerlukan

reinterpretasi terhadap berbagai konsep pembangunan. Dawam Rahardjo (1983) pembangunan merupakan pemenuhan fungsi kekhalifahan, dengan merealisasikan sibghah Allah dalam mewujudkan ummatan wasathan. Sedangkan

istilah

pembangunan

ekonomi

(economic

development) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai berikut, ”economic development is growth plus change” (Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi). Dengan kata lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, ekonom bukan saja tertarik kepada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga

kepada modernisasi kegiatan

ekonomi, misalnya kepada usaha perombakan sektor pertanian yang tradisional, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dalam kajian ekonomi, kedua istilah di atas terkadang digunakan dalam konteks yang hampir sama. Banyak orang mencampuradukkan penggunaan kedua istilah tersebut. Pencampur adukan istilah ini walaupun tidak dapat dibenarkan, pada dasarnya tidak terlalu mempengaruhi kajian ekonomi, karena inti pembahasan pada akhirnya akan berhubungan erat dengan perkembangan perekonomian suatu negara. Dalam berbagai literatur tentang ekonomi Islam, kedua istilah ini juga ditemukan. Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefenisikan dengan a suistained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare. (Pertumbuhan terus-menerus

dari faktor produksi secara benar yang

mampu memberikan konstribusi bagi kesejahteraan manusia). 223


Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah the process of allaviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life (Proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan). Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral.

b. Tujuan Pembangunan Ekonomi Islam Kursyid Ahmad10 merumuskan tujuan kebijakan pembangunan dan target yang lebih spesifik untuk tujuan pembangunan yaitu: 1) Pembangunan sumberdaya insani. Merupakan tujuan pertama dari kebijakan pembangunan. Dengan demikian, harus diupayakan membangkitkan sikap dan apresiasi yang benar, pengembangan watak dan kepribadian, pendidikan

dan

latihan

yang

menghasilkan

keterampilan,

pengembangann ilmu dan riset serta peningkatan partisipasi. 2) Perluasan produksi yang bermanfaat. 10

Khurshīd Ahmad lahir 23 Maret 1932; populer sebagai profesor Khurshid, PhD, adalah ekonom produktif Pakistan dan Islami aktivis yang mendapatkan ketenaran di perintis pengembangan ekonomi Syariah sebagai prinsip akademis. Sosok ultraconservative senior dan dikenal, anggota Jamaat-e-Islami (JeI), dan berhasil diperebutkan dalam pemilihan umum 2002 untuk kursi teknokrat pada platform dari Muttahida Majlis-e-Amal (MMA) — sebuah aliansi partai kanan. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi perencanaan dalam pemerintahan militer dari Presiden Jenderal Zia-ul-Haq dimana ia memainkan peran berpengaruh dalam Islamisasi ekonomi nasional negaranya pada 1970-an. Ahmad secara luas dikutip sebagai Bapak ekonomi Islam modern dan kapitalisme Islam, dan dianggap sebagai salah satu pemikir berpengaruh di bidang ekonomi Islam.

224


Tujuan utama adalah meningkatkan jumlah produksi nasional di satu sisi dan tercapainya pola produksi yang tepat. Produksi yang dimaksud bukan hanya sesuatu yang dapat dibeli orang kaya saja, namun juga bermanfaat bagi kepentingan ummat manusia secara keseluruhan.11 Produksi barang barang yang dilarang oleh Islam tidak akan diperkenankan, sedangkan yang bermanfaat untuk ummat akan ditingkatkan. Dalam kebijakan demikian, pola investasi dan produksi disesuaikan dengan prioritas Islam dan kebutuhan ummat. Dalam hal ini ada tiga hal yang diprioritaskan: a) Produksi dan tersedianya bahan makanan dan kebutuhan pokok dalam jumlah yang melimpah, termasuk bahan-bahan konstruksi untuk perumahan, jalan dan kebutuhan dasar lainnya dengan harga yang cukup murah. b) Perlunya pertahanan dunia Islam di negara-negara Islam, maka dibutuhkan peralatan persenjataan yang memadai. c) Swasembada di bidang produksi kebutuhan primer.

3) Perbaikan kualitas hidup dengan memberikan prioritas pada tiga hal, Pertama, terciptanya lapangan kerja dengan segala penataan struktural, teknologi, investasi, dan pendidikan. Kedua, sistem keamanan nasional yang luas dan efektif yang menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Dalam hal ini zakat harus dijadikan sebagi instrumen utama. Ketiga, Pembagian kekayaan dan pendapatan dan merata. Harus ada kebijakan pendapatan yang mampu mengontrol tingkat pendapatan yang terendah (UMR), mengurangi konsentrasi ketimpangan dalam masyarakat.12 Salah satu indikator tampilan pembangunan adalah berkurangnya tingkat perbedaan pendapatan masyarakat. Karena itu sistem perpajakan harus diatur sebaik-baiknya. 11

Marabona Munthe, “Konsep Produksi Menurut Umar Bin Khathab ra (Relevansinya dengan Konsep Produksi Modern), Thesis S2 Ekonomi Islam UIN Suska Riau tahun 2010. 12 MarabonaMunthe, Konsep Penetapan Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Avicenna Universitas Abdurrab Pekanbaru, 2011.

225


4) Pembangunan yang berimbang, yakni harmonisasi antar daerah yang berbeda dalam satu negara dan antar sektor ekonomi. Desentralisasi ekonomi dan pembangunan semesta yang tepat, bukan saja merupakan tuntutan keadilan tetapi juga diperlukan untuk kemajuan yang maksimum.

Salah

satu

tujuan

pembangunan

adalah

melalui

desentralisasi, maka pemerintah daerah perlu diberikan keleluasaan untuk mengembangkan daerahnya sendiri dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Dengan terus melakukan check and balances serta bimbingan dan pengawasan yang kuat, akan membentuk daerah itu menjadi agen pembangunan yang serba guna. Tujuan perencanaan pembangunan yang komprehensif akan sulit dicapai bilamana tidak mampu mengembangkan desentralisasi kekuasaan dan pengawasan yang lebih efisien serta mengurangi birokratisasi masyarakat. Dalam konteks ini, maka perusahaanperusahaan swasta kecil dan menengah harus digalakkan dan dikembangkan. Para penguasa daerah harus menciptakan iklim lingkungan yang tepat dan kondusif yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan juga harus didorong agar dapat meningkatkan investasi yang lebih besar lagi. Mereka juga diarahkan agar menjadi organisasi bisnis yang maju. Mereka itulah yang menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang sarat nilai serta membagi rata tingkat pendapatan kepada seluruh masayarakat. 5) Teknologi baru, yaitu berkembangnya teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, aspirasi negara-negara, khususnya negara-negara muslim. Proses pembangunan yang mandiri hanya dapat terwujud jika negara tersebut sudah bebas dari ”bantuan” asing serta

mampu

menguasai

teknologi

yang

berkembang

dalam

lingkungan sosial dan alam yang bebeda, teknologi itu selanjutnya akan diadaptasikan dengan kreatifitas sendiri. Karena itu, perlu ada riset yang intensif dan luas. 226


6) Berkurangnya ketergantungan pada dunia luar dan dengan semakin menyatunya kerjasama yang solid sesama negara-negara Muslim. Adalah tugas ummat sebagai khalifah, bahwa ketergantungan pada dunia non-Islam dalam semua segi harus diubah menjadi kemandirian ekonomi. Harga diri negara-negara muslim harus dibangun kembali dan pembangunan kekuatan serta kekuasaan harus diwujudkan secara bertahap. Karena itu perlu ada perubahan mendasar dalam isi dan pola perencanaan pembangunan.

3. Aspek Pembangunan Ekonomi Masyarakat Miskin Perspektif Ekonomi Syariah. Beberapa aspek penting terkait dengan pembangunan ekonomi masyarakat miskin yang juga selaras dengan konsep Ekonomi Syariah dan Islam adalah sebagai berikut: a. Aspek Politik Ekonomi Seperti yang terjadi pada pemerintahan Umar bin Khathab ra yang berlangsung hanya selama 10 tahun. Beliau banyak melakukan ekspansi. Administrasi diatur menjadi 8 propinsi, beliau juga membentuk jawatan kepolisian dan jawatan tenaga kerja. Baitul maal pada masa ini tertata baik dan rapi lengkap dengan sistem administrasinya karena pendapatan negara meningkat drastis. Harta

baitul

maal

tidak

dihabiskan

sekaligus,

sebagian

diantaranya untuk cadangan baik untuk kepentingan darurat, pembayaran gaji tentara dan kepentingan umat yang lain. Baitul maal merupakan pelaksana kebijakan fiskal negara Islam. Khalifah mendapat tunjangan sebesar 16.000 dirham per tahun, satu stel pakaian musim panas, satu stel pakaian musim dingin, serta seekor binatang tunggangan untuk naik haji. Harta baitul maal adalah milik kaum muslimin sedang khalifah dan amil hanya pemegang amanah. Untuk mendistribusikan harta baitul maal umar juga mendirikan: departemen pelayanan militer, departemen kehakiman dan eksekutif, departemen pelayanan dan pengembangan Islam, dan 227


departemen jaminan sosial. Umar juga mendirikan diwan islam yang bertugas

memberikan

tunjangan-tunjangan

angkatan

perang

dan

pensiun.13 Menurut catatan Ibnu Khaldun14, khalifah Umar bin Khathab ra membentuk dewan pada waktu itu (20 H), dengan tugas diantaranya sebagai berikut: 1) Mendirikan baitul maal (perbendaharaan negara), menempa uang, membentuk tentara untuk menjaga dan melindungi tapal batas, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, mengatur perjalanan pos dan lain-lain. 2) Mengadakan dan menjalankan hisbah (pengawasan terhadap pasar, pengontrolan terhadap timbangan dan takaran, penjagaan terhadap tata tertib dan susila, pengawasan terhadap kebersihan jalan dan sebagainya). 3) Memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap peraturan yang telah ada, misalnya; hak penguasaan tanah yang didapat dari perang yang semula diberikan kepada kaum muslimin dirubah menjadi tetap menjadi hak pemilik semula tetapi dikenakan pajak tanah (kharaj), dan peninjauan kembali persyaratan untuk pembagian zakat bagi orang-orang yang dijinakkan hatinya (al muallafah qulubuhum) dan lain-lain.

Selain itu Umar bin Khathab ra juga telah mulai membuat dokumen negara secara rapi atas usulan sahabat lain seperti Abu Hurairah, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid.15 13

Karnaen A. Perwataatmadja & Anis Byarwati, Op cit, h. 72, lihat juga Quthb Ibrahim Muhammad, Op cit, h. 128. 14 Nama lengkapnya Abu Zayd 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami (‫ )عبدِالرحمنِبنِمحمدِبنِخلدونِالحضرمي‬lahir 27 Mei 1332/732H, wafat 19 Maret 1406/808H) adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah (Pendahuluan). 15 Sebagaimana yang penulis kutib dari Karnaen A Perwataatmadja, Jejak Rekam Ekonomi Islam (Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhilafahan), (Jakarta: Cicero Publishing, 2008), h. 73.

228


Umar membagi pendapatan negara menjadi empat yaitu: zakat dan ushr didistribusikan di tingkat lokal, khums dan sedekah, didistribusikan untuk fakir miskin baik muslim maupun non muslim, kharaj, fai, jizyah, pajak perdagangan, dan sewa tanah untuk dana pensiun, dana operasional administrasi dan militer, dan pendapatan lainlain untuk membayar para pekerja, dan dana sosial.

b. Aspek Sosial Ekonomi Islam adalah sistem hidup yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Islam memiliki cara yang khas dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Syariat Islam memiliki banyak hukum yang berkaitan dengan pemecahan masalah kemiskinan; baik kemiskinan alamiyah, kultural, maupun sruktural. Hanya saja, hukum-hukum itu tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan sinergis dengan hukum-hukum lainnya. Jadi, dalam menyelesaikan setiap masalah, termasuk kemiskinan, Islam menggunakan pendekatan yang bersifat terpadu sebagaimana yang pernah diberlakukan di zaman keemasan Islam terdahulu dalam mengatasi kemiskinan, dapat dijelaskan sebagai berikut:16 1) Adanya Jaminan Pemenuhan Kebutuhan Primer Islam telah menetapkan kebutuhan primer manusia terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Terpenuhi-tidaknya ketiga kebutuhan tersebut selanjutnya menjadi penentu miskin-tidaknya seseorang. Sebagai kebutuhan primer, tentu pemenuhannya atas setiap individu, tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, Islam memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan ini. Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan primer bagi setiap individu, tidak berarti negara akan membagi-bagikan makanan, pakaian, dan perumahan kepada siapa saja, setiap saat. Sehingga terbayang, rakyat bisa bermalas-malasan karena kebutuhannya sudah 16

Jaribah bin Ahmad al Haritsi, Op cit, h. 283-324

229


dipenuhi. Ini anggapan yang keliru. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer dalam Islam diwujudkan dalam bentuk pengaturan mekanismemekanisme

yang

dapat

menyelesaikan

masalah

kemiskinan.

Mekanisme tersebut adalah: 1) Mewajibkan Laki-laki Memberi Nafkah Kepada Diri dan Keluarganya. 2) Mewajibkan Kerabat Dekat untuk Membantu Saudaranya 3) Mewajibkan Negara untuk Membantu Rakyat Miskin 4) Mewajibkan Kaum Muslim untuk Membantu Rakyat Miskin

2) Pengaturan Kepemilikan Pengaturan kepemikikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah kemiskinan dan upaya untuk mengatasinya. Syariat Islam telah mengatur masalah kepemilikan ini, sedemikian rupa sehingga dapat mencegah munculnya masalah kemiskinan. Bahkan, pengaturan kepemilikan dalam Islam, memungkinkan masalah kemiskinan dapat diatasi dengan sangat mudah. Pengaturan kepemilikan yang dimaksud mencakup tiga aspek, yaitu

jenis-jenis

kepemilikan,

pengelolaan

kepemilikan,

dan

pendistribusian kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana pengaturan kepemilikan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan, dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut dari segi Jenis-jenis Kepemilikan dalam Islam. Syariat Islam mendefinisikan kepemilikan sebagai izin dari asSyari’ (Pembuat Hukum) untuk memanfaatkan suatu zat atau benda. Terdapat tiga macam kepemilikan dalam Islam, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. 1) Kepemilikan individu adalah izin dari Allah SWT kepada individu untuk memanfaatkan sesuatu Allah SWT telah memberi hak kepada individu untuk memiliki harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tentu 230


sepanjang harta tersebut diperoleh melalui sebab-sebab yang dibolehkan, misalnya: hasil kerja, warisan, pemberian negara, hadiah, dan lain-lain. Adanya kepemilikan individu ini, menjadikan seseorang termotivasi untuk berusaha mencari harta, guna mencukupi kebutuhannya. Sebab, secara naluriah, manusia memang memiliki keinginan untuk memiliki harta. Dengan demikian, seseorang akan berusaha agar kebutuhannya tercukupi. Dengan kata lain, dia akan berusaha untuk tidak hidup miskin. 2) Kepemilikan Umum adalah izin dari Allah SWT kepada jamaah (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu. Aset yang tergolong kepemilikan umum ini, tidak boleh sama sekali dimiliki secara individu, atau dimonopoli oleh sekelompok orang. Aset yang termasuk jenis ini adalah: pertama, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital masyarakat, dan akan menyebabkan persengkataan jika ia lenyap) misalnya: padang rumput, air, pembangkit listrik, dan lain-lain; kedua, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu) misalnya: sungai, danau, laut, jalan umum, dan lain-lain; ketiga, barang tambang yang depositnya sangat besar, misalnya: emas, perak, minyak, batu bara, dan lain-lain. Dalam prakteknya, kepemilikan umum ini dikelola oleh negara, dan hasilnya (keuntungannya) dikembalikan kepada masyarakat. Bisa dalam bentuk harga yang murah, atau bahkan gratis, dan lain-lain. Adanya pengaturan kepemilikan umum semacam ini, jelas menjadikan aset-aset startegis masyakat dapat dinikmati bersama-sama. Tidak dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga yang lain tidak memperoleh apa-apa; sebagaimana yang tejadi dalam sistem kapitalis. Dengan demikian masalah kemiskinan dapat dikurangi, bahkan diatasi dengan adanya pengaturan kepemilikan umum semacam ini. 231


3) Kepemilikan Negara adalah setiap harta yang menjadi hak kaum Muslim, tetapi hak pengelolaannya diwakilkan pada Khalifah (sesuai ijtihadnya) sebagai kepala negara.

Aset yang termasuk jenis kepemilikan ini di antaranya adalah: fa’i, kharaj, jizyah, atau pabrik-pabrik yang dibuat negara, misalnya, pabrik mobil, mesin-mesin, dan lain-lain. Adanya kepemilikan negara dalam Islam, jelas menjadikan negara memiliki sumber-sumber pemasukan, dan aset-aset yang cukup banyak. Dengan demikian negara akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengatur urusan rakyat. Termasuk di dalamnya adalah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan rakyat miskin.

3) Penyediaan Lapangan Kerja Menyediakan lapangan pekerjaan merupakan kewajiban negara. Hal ini menyandar pada keumuman hadits Rasululah Saw: “Seorang iman (pemimpin) adalah bagaikan penggembala, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas gembalaannya (rakyatnya).” [HR. Bukhari dan Muslim]. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah Saw pernah memberikan dua dirham kepada seseorang. Kemudian Beliau Saw bersabda: “Makanlah dengan satu dirham, sisanya belikan kapak, lalu gunakan ia untuk bekerja.” Demikianlah, ketika syariat Islam mewajibkan seseorang untuk memberi nafkah kepada diri dan keluarganya, maka syariat Islam pun mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan

232


pekerjaan. Dengan cara ini, setiap orang akan produktif, sehingga kemiskinan dapat teratasi.17

4) Penyediaan Layanan Pendidikan Masalah kemiskinan sering muncul akibat rendahnya kualitas sumberdaya manusia, baik dari sisi kepribadian maupun ketrampilan. Inilah yang disebut dengan kemiskinan kultural. Masalah ini dapat diatasi melalui penyediaan layana pendidikan oleh negara. Hal ini dimungkinkan, karena pendidikan dalam Islam mengarah pada dua kualifikasi penting, yaitu terbentuknya berkepribadian Islam yang kuat, sekaligus memiliki ketrampilan untuk berkarya. Syariat Islam telah mewajibkan negara untuk menyediakan layanan pendidikan secara cuma-cuma kepada rakyat. Sebab, pendidikan memang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu rakyat.

Layanan pendidikan ini

akan meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia, dan selanjutnya akan mewujudkan individuindividu yang kreatif, onovatif, dan produktif. Dengan demkian kemiskinan kultural akan dapat teratasi.

c. Aspek teori ekonomi Terminologi produksi di dalam fikih Umar adalah islahul maal (memperbaiki harta), kasab (berusaha), itnarwh (memakmurkan), dan ihtiraf (bekerja). Makna semua aktivitas produksi barang dan jasa adalah memperbaiki apa yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh pemilik dan masyarakat seperti tanah, keahlian, berdagang, dan bekerja sebagai pegawai pemerintah. Nilai akhir dari makna produksi merupakan salah satu bentuk kesungguhan bekerja (jihad fi sabillillah).18 Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau faktor produksi, yaitu segala hal 17

Karnaen A. Perwataatmadja,Op cit, hlm. 76. Jaribah bin Ahmad al Haritsi, Op cit

18

233


yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Pada dasarnya, faktor produksi atau input ini sacara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu input manusia (human input) dan input nonmanusia (non human input).19 Yang termasuk dalam input manusia adalah tenaga kerja/buruh dan wirausahawan, sementara yang termasuk dalam input nonmanusia adalah sumber daya alam (natural resources), kapital (financial capital), mesin, alat-alat, gedung, dan input-input fisik lainnya (physical capital). Itu semua dilandasi oleh dua alasan yaitu: 1) Manusia adalah faktor produksi yang memiliki peran paling penting dalam keseluruhan faktor produksi. Manusia menjadi faktor utama, sedangkan nonmamusia menjadi input pendukung. 2) Manusia adalah makhluk hidup yang tentu saja memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dengan faktor produksi lainnya.

Sebagaimana diketahui, berkah merupakan komponen penting dalam mashlahah. Oleh karena itu, bagaimanapun dan seperti apapun pengklasifikasiannya, berkah harus dimasukkan dalam input produksi, sebab berkah mempunyai andil (share) nyata dalam membentuk output.

d. Aspek Filsafat Ekonomi Perbedaan mendasar antara ekonomi islam dengan ekonomi konvesional

terletak

pada filosofi

ekonomi,

bukan pada ilmu

ekonominya. Filosopfi ekonomi memberikan pemikiran dengan nilainilai islam dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan mengukur suatu aktivitas ekonomi melalui estimasi dan hal ini lazim dilakukan oleh semua sistem ekonomi yang ada.

19

Ari Sudarman, Teori Ekonomi Mikro Jilid 2, (Yogyakarta: BPFE, 1990), hlm. 225

234


Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur [24] : 42.

         “Dan kepunyaan allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada allahlah kembali (semua makhluk).” Juga dalam Al-Hadid [57] : 2.

              “Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata.20 Kemudian, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Sebagaimana dalam Al-Hadid [57]: 7.

                 “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu: Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah 20

Yasin Ghadiy, Al-Amwal wa Al-Amlak al-'Ammah fil Islam, hlm. 19.

235


SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah. Maka dari itu, filosofi ini mengandung implikasi bahwa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah (Syari’at Islam).21 Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagai pemilik yang hakiki. Firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi: 26 sebagai berikut. ِِِِِِِِِِِِِِ "Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum." (QS Al-Kahfi [18] : 26). Selain dari aspek filosofi Islam juga berbeda secara prinsip yang banyak mengedepankan prinsip Akhlak, kualitas dan Aspek perioritas dalam produksi. Prinsip-prinsip tersebut, jika dijalankan akan berdampak positif dan mendapat keuntungan-keuntungan yang sesuai dengan kaidah syariah.22

C. PENUTUP Kajian tentang pertumbuhan (growth) dan pembangunan (development) ekonomi dapat ditemukan dalam konsep ekonomi Islam. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Alquran, sunnah maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam terdahulu, namun kemunculan kembali konsep ini, khususnya beberapa dasawarsa belakangan ini terutama berkaitan kondisi negara-negara muslim yang terkebelakang yang membutuhkan

formula

khusus

dalam

stratregi

dan

perencanaan

pembangunannya.

21

Lihat Abduh & Yahya, Al-Milkiyah fi Al-Islam, hlm. 138 Jaribah bin Ahmad al Haritsi, Op cit, hlm. 69-85

22

236


Kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumberdaya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong perubahasan sistem ekonomi dunia. Sebagai konsekuensi logis, implikasi dari konsep pembangunan ekonomi berbasis ekonomi syariah ini merupakan model dan bentuk pemikiran alternatif bahkan solutif yang dapat menjadi acuan bagi umat Islam di masa kini dan mendatang.

D. DAFTAR PUSTAKA Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995. Affandi, Nik Mohamed bin Nik Yusoff, Islam and Business, (Malaysia: Pelanduk Publication, 2002. Ahmad, Zainal Arifin, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1979. Al ‘Assal, Ahmad Muhammad, Abdul Karim, Fathi Ahmad, An Nizhamul Iqtishad fil islam, Mabadi’uhu wa Ahdafuhu, terj. Bandung: Pustaka Setia, 1999. Al Haritsi, Jaribah bin Ahmad, al Fiqhu al Iqtishadu Li Amiril Mukminin Umar bin Khattab, Jeddah: Dar al Andalus al Khadra’, 1424 H/ 2003 M, cet. I, terj. Asmuni Solihan Zamakhsari, Lc, Jakarta: Khalifah, 2006. At Tariqi, Abdullah Abdul Husein, Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar dan Tujuan), terj. M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insan;Lia Press, 2004. Balda, Syamsul, “Menuju Sistem Ekonomi Qur’ani”, Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2001. Chapra, M. Umer “The Future of Economics An Islamic Perspective”,terj. Jakarta: SEBI, 2001. Effendi Abddurrahman R., Dr. Ing., Membangun Ekonomi Islam, Jakarta: Giliran Timur, 2004. 237


Hafiduddin, Didin, “Islam Aplikatif”, Jakarta : Gema Insani Press, 2003. Hasan, Ahmad, Nazhariyat al-Ujûr fi al-Fiqh al-Islâmiy, Suria, Dâr Iqrâ’, 2002., cet. ke-1 Hasan, Surtahman Kastin, Ekonomi Islam, Dasar dan Amalan), (Selangor Darul Ehsan: Dawama Sdn Bhd, 2005. Ibnu Manzur, Abu Fadhal Muhammad bin Mukrim, Lisan al Arab, Beirut: Dar Shadir, cet. 1, 1416 H/1996 H. Karim, Adiwarman, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,edisi ke tiga, Jakarta: PT. Rajawali Press, 2008. Kusuma, Hendra, Manajemen Produksi Perencanaan & Pengendalian Produksi, Yogyakarta: Andi Offset, 2004. Mannan, M.A., Islamic Economic, Theory and Practice, Lahpre: SH.Muhamad Ashraf, 1987. Marabona Munthe, “Konsep Produksi Menurut Umar Bin Khathab ra (Relevansinya dengan Konsep Produksi Modern), Thesis S2 Ekonomi Islam UIN Suska Riau tahun 2010. Marabona Munthe, Konsep Penetapan Upah Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Avicenna Universitas Abdurrab Pekanbaru, 2011 Marthon, Said Sa’ad, Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global, Penerjemah: Ahmad Ikhrom, Dimyauddin, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007. Muhammad Abdul Mu’in afar, al Iqtishad al Islami, Jeddah: Dar al Majma’ al Ilmi, 1399 H/1979M Muhammad, Quthb Ibrahim, Siyasah al maliyah li Umar bin Khathab ra (Kebijkan Ekonomi Umar bin Khattab ra), terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002. Nahbani-al, Taqyuddin, al-Nidlâm al-Iqtishâd fî al-Islâm, terj. Moh. Maghfur Wachid, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 2002, cet. ke-7 atau yang diterbitkan oleh Hizbut tahrir Indonesia. Nuruddin, Amiur, Ijtihad Umar bin Khattab ra (Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam), Jakarta: Rajawali Press, 1991.

238


Perwataatmadja, Karnaen A., Jejak Rekam Ekonomi Islam (Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhilafahan), Jakarta: Cicero Publishing, 2008. Qal’ah ji, Muhammad Rawwas, Mausu’ah Fiqh Umar ibn Khattab, Ashruhu wa Hayatuhu, Beirut: Dar an Nafais, cet.4, 1409 H/1989 M. Rudolf

H, Strahm, Kemiskinan Dunia Ketiga, Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1999.

Tasmara, Toto, “Membudayakan Etos Kerja Islami”, Jakarta: Gema insani Press, 2002.

239

Marabona Munthe: Pembangunan Masyarakat Miskin Berbasis Ekonomi Syariah PEMBANGUNAN MASYARAKAT MISKIN BERBASIS EKONOMI SYARIAH MARABONA MUNTHE

Recommend Documents