Manual IKU Perwakilan RI Harare No.
Sasaran Strategi
Indikator Kinerja Utama
1
Menguatnya dukungan negara akreditasi terhadap kedaulatan NKRI/ diplomasi maritime dan perbatasan/ pengembangan infrastruktur poros maritime/ kerja sama bilateral dan isu-isu global
Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif Perwakilan RI yang ditindaklanjuti Stakeholders Catatan: Untuk Perwakilan Multilateral/ASEAN rumusannya bisa menjadi “Persentase rekomendasi Perwakilan RI yang ditindaklanjuti stakeholder sebagai posisi Indonesia di forum multilateral/ASEAN” Penjelasan: - Rekomendasi: usulan atau saran strategis mengenai isu-isu tertentu yang menjadi kepentingan Nasional dan sejalan dengan sasaran strategis Kemlu - Kajian Komprehensif : Analisa mendalam mengenai isu-isu tertentu terkait kepentingan nasional dengan disertai dukungan data/informasi yang telah ditelaah dengan baik
Formulasi Pengukuran/Sumber Data
Formulasi Pengukuran:
(Jumlah Rata-rata Rekomendasi yang ditindaklanjuti stakeholders/ Jumlah Rekomendasi yang disampaikan selama satu tahun) X 100% Catatan: Rekomendasi yang ditindaklanjuti baik oleh Kemlu ataupun di luar Kemlu tetap dihitung sebagai satu rekomendasi yang ditindaklanjuti Sumber Data: - Brafaks/surat yang disampaikan Perwakilan - Brafaks/surat tindak lanjut dari stakeholders
Program/Kegiatan a. Melakukan Pendekatan (lobby) kepada stakeholders terkait di negara akreditasi dalam mendukung penyusunan-penyusunan b. Mengembangkan jejaring kerja (networking) dalam mendukung penyusunan rekomendasi. c. Menyusun rekomendasi di bidang maritime dan perbatasan d. Menyusun rekomendasi terkait pengembangan infrastruktur poros maritime Indonesia e. Menyusun laporan/kajian hasil kunjungan pejabat tinggi/menteri f. Menyusun laporan/kajian mengenai implementasi langkah aksi cetak biru 3 komunitas ASEAN (Polkam, Ekonomi, dan Sosial Budaya) g. Menyampaikan usulan/ prakarsa di bidang politik, hukum, dan keamanan untuk posisi Indonesia dalam negosiasi/ perundingan bilateral, regional dan multilateral
Penanggung Jawab
Fungsi Politik, Fungsi Ekonomi, Fungsi Pensosbud dan Fungsi Protkons
No.
Sasaran Strategi
Indikator Kinerja Utama - Catatan: penekanan current strategic issue
Formulasi Pengukuran/Sumber Data
Program/Kegiatan
Penanggung Jawab
a. Menyusun rencana aksi tindak lanjut komitmen hasil kunjungan Kepala Negara/ Kepala Pemerintah/Menteri dan pejabat tinggi negara b. Merealisasikan rencana aksi sebagai implementasi perjanjian/kesepakatan di bidang politik, hukum dan keamanan yang ditandatangani c. Mengupayakan dukungan stakeholders di negara akreditasi terhadap kedaulatan NKRI dan/atau pernyataan tidak mengakui gerakan-gerakan separatis
Fungsi Politik, Fungsi Ekonomi, Fungsi Pensosbud dan Fungsi Protkons
kepada
- Ditindaklanjuti: memproses lebih lanjut rekomendasi yang disampaikan agar memiliki nilai manfaat terhadap kepentingan Indonesia baik dalam bentuk surat, rencana aksi atau hasil/proyek konkrit - Stakeholders: Kemlu dan di luar Kemlu (KADIN, K/Lterkait)
2
Peningkatan peran Perwakilan RI dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di negara akreditasi
Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/kesempatan Catatan : Untuk Perwakilan Multilateral/ ASEAN rumusannya bias menjadi “Presentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari kesepakatan multilateral/ASEAN” Penjelasan: - Rencana aksi : kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dari perjanjian /kesepakatan
Formulasi Pengukuran: (Jumlah rencana aksi yang direalisasikan sebagai implementasi perjanjian/ kesepakatan/Jumlah rencana aksi yang disusun) X 100% Sumber Data : - Dokumen realisasi rencana aksi sebagai implementasi perjanjian/kesepakatan - Dokumen rencana aksi sebagai implementasi perjanjian/ kesepakatan
No.
Sasaran Strategi
Indikator Kinerja Utama
Formulasi Pengukuran/Sumber Data
- Implementasi: langkah nyata sebagai tindaklanjut dari rencana aksi yang telah ditetapkan - Perjanjian/kesepakatan: naskah tertulis yang memuat persetujuan diantara para pihak dari Indonesia dan negara mitra/akreditasi
3
Peningkatan peran Perwakilan RI dalam menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia
Persentase peningkatan trade, tourism, and investment (TTI) Penjelasan - Peningkatan nilai tambahan/ kenaikandibandingkan baseline - Baseline: tahun dasar yang dijadikan acuan perhitungan dalam satu periode Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), misal tahun 2014 untuk perencanaan 2015-2019 dengan asumsi kondisi tahun 2014 tidak terdapat fluktuasi data yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
Program/Kegiatan
Penanggung Jawab
d. Memfasilitasi pengiriman Misi perdamaian dalam rangka PBB e. Melakukan upaya penggalangan terhadap pencalonan Indonesia pada lembaga atau organisasi internasional
Formulasi Pengukuran: Persentase peningkatan perdagagan + Persentase peningkatan tourism + Persentase peningkatan investasi / 3 Catatan : 1. Persentase peningkatan perdagangan: Nilai perdagangan tahun berjalan/ baseline nilai perdagagan 2. Persentase peningkatan tourism: Jumlah wisatawan dari negara setempat yang berkunjung ke Indonesia/ baseline jumlah wisatawan
a. Memfasilitasi kunjungan Fungsi Ekonomi Menteri/pejabat tinggi yang terkait dengan isu ekonomi b. Mengupayakan peningkatan kunjungan misi dagang/pengusaha yang berhasil didatangkan Perwakilan RI c. Menindaklanjuti kesepakatan ekonomi yang dihasilkan (kesepakatan ekonomi dapat berupaya penandatanganan MoU/perjanjian, komitmen investasi danperdagangan) d. Menyelesaikan sengketa/ kasus bisnis yang terjadi e. Memfasilitasi business matchmaking f. Menyusun data economic intelegence untuk kepentingan stakeholders
No.
Sasaran Strategi
Indikator Kinerja Utama * Catatan: sekiranya pada tahun 2014 terdapat fluktuasi data yang signifikan maka dapat menggunakan pertumbuhan rata-rata 5 tahun terakhir 2009 – 2014 - Trade: transaksi ekspor impor produk komersial antara Indonesia dengannegara mitra - Tourism: jumlah wisatawan negara setempat yang berkunjung ke Indonesia - Investment: nilai investasi asing dalam bentuk penanaman modal langsung di Indonesia dan atau sebaliknya nilai investasi dari Indonesia ke Negara setempat
Formulasi Pengukuran/Sumber Data
Program/Kegiatan
3. Persentase peningkatan g. Menindaklanjuti inquiry Investasi: Nilai investasi tahun bisnis (perdagangan) berjalan/ baseline nilai investasi h. Menindaklanjuti minat 4. Perwakilan dapat memilih/ investasi pengusaha di menyesesuaikan komponen TTI negara akreditasi dan sesuai dengan kondisi di sebaliknya Negara akreditasi (dapat i. Mengupayakan kunjungan ketiganya/dua/satu) wisatawan dari negara akreditasi ke Indonesia Sumber data: j. Mengembangkan jejaring - Statistik Neraca Perdagangan kerja dalam mendukung Bilateral dan atau nilai peningkatan TTI kesepakatan transaksi bisnis. - Statistik kunjungan wisatawan dari negara akreditasi ke Indonesia dan atau jumlah visa yang dikeluarkan Perwakilan - Statistik PMA dan atau nilai investasi/jumlah perusahaan Indonesia atau difasilitasi Perwakilan RI untuk melakukan kegiatan investasi. Catatan : Perwakilan dapat menggunakan sumber data lain yang tersedia sebagai dasar perhitungan sepanjang penggunaannya konsisten
Penanggung Jawab
No.
Sasaran Strategi
Indikator Kinerja Utama
Formulasi Pengukuran/Sumber Data
4
Menguatnya peran soft power diplomasi yang dilakukan oleh Perwakilan RI di Negara akreditasi
Persentase public di negara akreditasi yang berpandangan positif terhadap Indonesia
Formulasi Pengukuran : (Jumlah pandangan positif/jumlah kuesioner yang diterima) X 100%
Penjelasan: - Publik: masyarakat (WNI dan WNA) di negara akreditasi baik yang bersifat perorangan maupun organisasi - Pandangan Positif: Pandangan masyarakat yang memberikan nilai baik/mendukung terhadap Indonesia
Program/Kegiatan
Penanggung Jawab
a. Membina dan Fungsi Pensosbud memberdayakan masyarakat Indonesia di negara akreditasi Sumber Data: b. Meningkatkan kualitas Komponen yang akan disurvei pengelola website atau adalah yang terkait dengan portal perwakilan untuk penguatan soft power diplomacy menarik minat pengunjung pada saat dilangsungkannya mengakses informasi tentang kegiatan oleh Perwakilan RI Indonesia c. Memberdayakan keberadaan para peserta program beasiswa/pelatihan di negara akreditasi dalam mendukung kegiatan Perwakilan RI d. Mengupayakan/memfasilitasi kunjungan jurnalis/famtrip untuk meningkatkan citra Indonesia di negara akreditasi e. Membangun networking untuk mendukung penguatan soft power diplomacy di negara akreditasi f. Mengupayakan kunjungan Menteri/pejabat tinggi yang terkait dengan isu Pensosbud g. Mengupayakan tindak lanjut kesepakatan/kerjasama di bidang penerangan, sosial dan budaya h. Menyelenggarakan Misi Kesenian/Kebudayaan i. Memfasilitasi aktivitas/ prakarsa /program diaspora Indonesia
No.
Sasaran Strategi
Indikator Kinerja Utama
5
Meningkatkan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan diaspora di negara akreditasi
Persentase Permasalahan WNI dan BHI di Luar Negeri yang diselesaikan Penjelasan: Permasalahan: kasus-kasus WNI/BHI yang terjadi di Perwakilan yang mencakup kasus pidana, kasus perdata, kasus ketenagakerjaan, kasus keimigrasian, dan kasus-kasus khusus (high profile cases) Diselesaikan: menindaklanjuti kasus yang terjadi hingga hak hukumnya terpenuhi atau ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
6
Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanankekonsuleran
Formulasi Pengukuran/Sumber Data Formulasi Pengukuran: (Jumlah permasalahan/kasus bantuan hukum WNI dan BHI yang diselesaikan / Jumlah permasalahan / kasus / bantuan hukum WNI dan BHI yang terjadi selama satu tahun) X 100% Sumber Data: - Brafaks/surat yang disampaikan Perwakilan - Brafaks/surat tindak lanjut dari steakholders
Formulasi Pengukuran: (Jumlah pernyataan puas (jumlah kuesioner yang diterima) X 100% Sumber Data: Tabulasi data survey kepuasan secara elektronik
Program/Kegiatan
Penanggung Jawab
a. Menyelesaikan Fungsi Protkons Permasalahan WNI dan BHI di Luar Negeri b. Mengupayakan ketersediaan pengacara penyelesaian kasus hukum WNI/BHI c. Mengoptimalkan penggunaan fasilitas penampungan bagi WNI bermasalah d. Memfasilitasi/kesepakatan/ MoU di bidang perlindungan WNI/BHI dengan negara akreditasi e. Memfasilitasi implementasi Perjanjian/Kesepakatan/MoU di bidang perlindungan WNI/BHI dengan negara akreditasi f. Memberdayakan masyarakat Indonesia di Luar Negeri bagi penanganan WNI bermasalah, termasuk pembentukan satgas a. Melakukan survey kepuasan pelayanan kekonsuleran
Fungsi Protkons
No.
Sasaran Strategi
Indikator Kinerja Utama
Formulasi Pengukuran/Sumber Data
Program/Kegiatan
Penanggung Jawab
Administratif 7
8
Meningkatkan penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel
Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perwakilan yang dilakukan itjen dan BPO
Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perwakilan dari Itjen danBPO
Mengimplementasikan AKIP sesuai pedoman
sistem
Semua Fungsi + BPKRT
Persentase Realisasi Anggaran (SP2D) terhadap Alokasi DIPA Perwakilan
Formulasi Pengukuran: (Realisasi Anggaran (SP2D) / Alokasi DIPA Perwakilan) X 100%
Merealisasikan kegiatan sesuai perencanaan kinerja dan anggaran
Semua Fungsi + BPKRT
Sumber Data: SP2D dari KPPN DIPA Perwakilan
