MANAJEMEN TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PARADIGMA EKOLOGI POLITIK. Wasisto Raharjo Jati

MANAJEMEN TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PARADIGMA EKOLOGI POLITIK Wasisto Raharjo Jati Abstract Developmentalism is still the dominant perspective in managing natural resources. Nature is strategic economic assets that sparked the exploration and exploitation of natural wealth. The implication is massive environmental damage in many places. Political Ecology emerged as alternative perspective in managing natural resources to build synergy between nature and human relationships through local wisdom. This paper will review briefly the prospects and challenges of political ecology as alternative paradigm in the natural resource management. Key Words : natural resource management; developmentalism; political-ecology; local wisdom

A. PENDAHULUAN Studi ini menfokuskan pada pokok bahasan mengenai perspektif ekologi politik sebagai paradigma alternatif dalam tata kelola sumber daya alam. Selama ini paradigma yang dominan yang berkembang dalam tata kelola sumber daya alam adalah pembangunanisme dan neoliberalisme yang sangat ekonomi sentris. Dalam pandangan kedua paradigma tersebut, sumber daya alam diperlakukan sebagai objek konsumtif dalam mencapai rasio pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hal itulah yang kemudian memunculkan adanya perilaku eksplorasi dan eksploitatif yang berlebihan dalam mengeruk kekayaan bumi untuk dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kepentingan ekonomi. Implikasi yang timbul kemudian adalah rusaknya tatanan ekosistem lingkungan alam yang diikuti dengan hadirnya bencana alam sebagai bentuk kemarahan alam kepada manusia yang rakus. Maka pada lokus inilah kemudian sumber daya alam berubah menjadi kutukan ekonomi bagi mondernitas kehidupan manusia. Munculnya kesadaran akan rentannya bencana alam yang diakibatkan perilaku rakus dalam manajemen sumber daya alam menciptakan pergeseran paradigma dalam tata kelola sumber daya dari semula economic development menuju sustainable development pada pertengahan tahun 1990-an. Alam mulai mendapat pengakuan politis dalam studi politik maupun studi ekonomi bahwa sudah selayaknya alam dan manusia merupakan entitas organisme yang seharusnya hidup bersama di bumi ini (Kapoor, 2001:8). Adapun wujud nyata pengakuan politis tersebut bisa dilihat dalam revitalisasi kearifan lokal sebagai model manajemen alternatif dalam tata kelola sumber daya alam. Dalam perspektif ekologi politik, kearifan lokal dipandang sebagai praksis dalam menyeimbangkan harmoni manusia dengan alam kaitannya bagaimana manusia memperlakukan alam dan alam menyediakan kebutuhan material ekonomi bagi manusia. Tulisan dalam studi ini akan diawali dengan pemaparan refleksi singkat mengenai manajemen tata kelola sumber daya alam selama ini yang justru menghadirkan kutukan ekonomi bagi manusia. Uraian selanjutnya, akan dibahas mengenai perspektif ekologi politik sebagai studi alternatif dalam manajemen pengelolaan sumber daya alam dengan mencontohkan pada aktualisasi kearifan lokal sebagai model ideal pengelolaan sumber daya alam dalam berbagai kasus daerah di Indonesia. Tulisan ini kemudian diakhiri dengan prospek dan tantangan yang dihadapi perspektif ekologi politik dan kearifan lokal sebagai model maupun kebijakan alternatif dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

B. PEMBAHASAN B.1. Fenomena Kutukan Sumber Daya Alam Studi mengenai mengenai gagasan kutukan sumber daya alam diintrodusir oleh beberapa kalangan ilmuwan ekonomi-politik, diantaranya adalah Terry Karl Linch (1997) dan Palley (2003). Lokus kajian mereka sendiri berfokus pada fenomena paradoks yang terjadi dalam kasus negara kaya sumber daya alam, namun bukannya kaya malah justru menjadi miskin sehingga menimbulkan ketimpangan antara negara dan masyarakat. Dalam memahami fenomena paradoks tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai esensi kekayaan sumber daya alam sebagai komoditas ekonomi. Pertama, kekayaan sumber daya alam ini merupakan faktor dasar penghasil kapital sebagai basis aktivitas ekonomi suatu negara sehingga diperlukan penanganan khusus. Kedua, Adanya penanganan khusus tersebut membutuhkan adanya kekuatan monopoli untuk mengekstrasikan sumber daya alam tersebut dalam bentuk pendapatan sehingga dalam hal ini kepemilikan akan kekuatan modal dan teknologi yang tinggi menjadi prioritas tertinggi dalam pengelolaan sumber daya alam (Stiglitz, 2007). Dua hal tersebut setidaknya memberikan porsi terbesar bagi negara maupun korporasi dalam mengelola sumber daya alam sebagai penghasil kapital. Negara diberi peran sebagai regulator dan korporasi sebagai eksekutor di lapangan. Munculnya dua aktor hegemonik dalam manajemen pengelolaan sumber daya alam ini berimplikasi pada marjinalisasi masyarakat sebagai aktor in situ yang sah dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Masyarakat lokal tidak diberi peran dalam manajemen pengelolaan sumber daya alam yang secara jelas secara adatistiadat merupakan hak ulayat mereka. Negara dan korporasi tampil sebagai aktor predator ganda dalam merebut sumber daya alam masyarakat dengan mengatasnamakan pembangunan. Setelah praktik eksplorasi dan eksploitasi selesai dan kekayaaan alam sudah dijarah habis dan menyisakan puing-puing rusaknya alam dan lingkungan masyarakat yang porak-poranda. Adanya sumber daya alam yang hadir di masyarakat justru berubah menjadi kutukan dan musibah karena secara otomatis masyarakat lokal kehilangan basis sumber pendapatan mereka. Pembangunan yang dihasilkan dari sumber daya alam sendiri justru tidak masyarakat nikmati, karena kekayaan sumber dalam tersebut justru dialihkan ke kota sebagai pusat ekonomi. Walhasil, yang terjadi kemudian adalah terciptanya jurang ketimpangan kian melebar diiringi dengan banyaknya kasus kemiskinan, kelaparan, maupun menurunnya sanitasi keseharan masyarakat. B.2.

Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam Tradisional Istilah “pembangunan” kaitannya dengan manajemen pengelolaan sumber daya alam merupakan relasi yang sangat krusial dan ironis. Dikatakan demikian, karena sumber daya alam ini diperlakukan layaknya mesin ekonomi yang senantiasa dipaksa untuk menghasilkan kemanfaatan manusia. Vandana Shiva (1995) menilai dimensi pembangunanisme yang berlangsung di negara dunia ketiga sendiri merupakan kelanjutan praktik kolonialisme yang terjadi di masa lalu. Shiva mengajukan istilah “sindrom eksploitasi” (exploitation syndrome) untuk mengkritisi wacana pembangunanisme yang berkembang dalam negara dunia ketiga. Sindrom tersebut meliputi dua tahapan utama. Pertama, munculnya kepemilikan barang privat untuk menggantikan barang publik dalam manajemen pengelolaan sumber daya alam. Konsep kepemilikan publik sendiri dinilai tidak menguntungkan dari segi ekonomis dan tidak mendorong manusia untuk berekspresi secara bebas dalam beraktivitas ekonomi. Kepemilikan barang privat menciptakan perilaku konsumtif

yang besar untuk memuaskan kebutuhan ekonomi masing-masing sehingga menciptakan fenomena tragedy of the commons dalam masyarakat. Tragedy of the Commons merupakan istilah yang Garrett Hardin (1968) mengenai adanya ketidakseimbangan kebutuhan konsumtif populasi manusia dengan ketersediaan sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Adanya ketidakseimbangan tersebut menciptakan adanya perilaku rakus manusia untuk terus memenuhi kebutuhannya dengan terus-menerus mengeksploitasi kekayaan alam. Alam yang semula merupakan collective goods kemudian dikapling-kapling menjadi kepemilikan barang privat sebagai bentuk aksi rasionalitas ekonomi. Selagi sumber daya alam tersebut masih menyediakan kekayaan alam melimpah, manusia akan terpacu untuk mengeksploitasinya sampai habis. Hingga pada suatu ketika sumber daya alam itu habis, maka manusia akan berpindah mencari potensi sumber daya alam lainnya untuk dieksploitasi. Kedua, berdirinya aparatus birokrasi pemerintahan yang melegalkan dan mengizinkan adanya komersialisasi barang publik tersebut dikarenakan pendapatan negara amatlah tergantung dari ekstrasi yang dihasilkan dari sumber daya alam tersebut. Adanya peralihan sumber daya alam dari barang publik menjadi barang privat sangatlah erat berkaitan dengan global disorder maupun global instabilities yang menekankan pada denegaranisasi dalam aspek ekonomi (Endaryanta, 2007 : 15). Peran eksesif negara dalam mengatur aktivitas ekonomi dinilai tidak kompetitif dalam membangun dan menciptakan iklim perekonomian yang sehat dalam rangka menciptakan angka pertumbuhan ekonomi (Jati, 2011). Pasarlah harusnya didorong sebagai eksekutor dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Adapun langkah pertama dilakukan adalah melakukan komodifikasi atas sumber ekonomi non komersial yang dikuasai oleh basis kepemilikan komunal oleh masyarakat lokal. Komodifikasi tersebut menciptakan kondisi marketable goods yakni keadaan dimana barang publik yang sejatinya bernilai sosial berubah menjadi barang privat bernilai ekonomis. Konsepsi kepemilikan barang privat dalam manajemen pengelolaan sumber daya alam sendiri kemudian menempatkan pola hierarkis regulator negara atas kontrol sumber daya alam sebagai aset ekonomi strategis. Kontrol tersebut dapat dapat diaktualisasikan dalam serangkaian pembuatan regulasi dan maupun kebijakan yang mengikat. Adanya bentuk kontrol hierarkis negara terhadap sumber daya alam inilah yang kemudian disebut sebagai manajemen pengelolaan sumber daya alam tradisional (Tompkins, 2005:2). Adapun corak ideologis dalam manajemen pengelolaan model tradisional ini mengedepankan aspek pembangunanisme. Dalam model tradisional ini, regulasi negara berperan sebagai patron pasar yang bekerja sebagai resource users dalam melakukan praktik eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Selengkapnya bisa dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 1 : Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam Tradisional

Sumber : Brown (2002) cited in Tompkins (2005) Dalam model tradisional tersebut. terlihat mekanisme top-down yang dilakukan oleh negara dalam mengatur potensi kekayaan sumber daya alam. Pola manajemen tersebut sudah menjadi pola baku dalam pengelolaan sumber daya alam di berbagai negara dunia ketiga yang banyak diimplementasikan dalam berbagai produk kebijakan. Terbentuknya pola hegemonik yang menempatkan negara dan pasar dalam pengelolaan sumber daya tersebut menimbulkan resistensi masyarakat lokal. Resistensi tersebut timbul sebagai upaya survivalitas masyarakat untuk menjaga sumber daya alam di wilayahnya supaya tidak dieksploitasi secara masif. Umumnya pola resistensi yang dilakukan sendiri dilakukan oleh kalangan masyarakat pribumi yang menjunjung tinggi adat-istiadat maupun kearifan lokal dalam menjaga lingkungan alam tempat tinggalnya. Hal tersebut bisa dimaknai sebagai terbentuknya basis gerakan ideologis eko-populisme yakni untuk menyeimbangkan kehidupan manusia dengan alam sekitarnya. Eko-Populisme merupakan agenda politik masyarakat lokal yang berorientasi utama penyelamatan kesejahteraan dan kemakmuran bersama masyarakat tersebut dengan tetap mempertahankan kontrol kendali atas keberadaan sumber daya alam berada di pihak mereka. B.3.

Resistensi Masyarakat Pribumi Adapun tumbuh kembangnya gerakan eko-populisme ini sangatlah erat kaitannya dengan praktik pembangunanisme yang secara berangsur-angsur mulai menggerogoti kekayaan alam untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Berbagai kasus menarik gerakan eko-populisme dilakukan oleh masyarakat dunia ketiga baik itu di India, Brazil, Filipina, maupun Nigeria. Tercatat, munculnya gerakan ekopopulisme ini diinsiasi oleh gerakan Chipko di India. Chipko di India sendiri dilakukan komunitas masyarakat adat bernama bernama Tehri Garhwa. Komunitas garhwa menganggap bahwa hutan merupakan ibu karena hutan tempat menyediakan air, bercocok tanam, penyedia bahan bangunan, maupun penyedia sumber makanan bagi masyarakat sehingga harus dijaga kelestariannya supaya hutan terus bisa memberikan sumber penghidupan bagi komunitas masyarakat tersebut. Hutan di Pegunungan Himalaya memang dikenal penghasil kayu terbaik di pasaran

internasional sehingga memicu India untuk melakukan deforestasi hutan tersebut. Komunitas masyarakat ini menentang praktik deforestasi hutan dengan cara memeluk pohon (chipko) sebagai bentuk protes atas praktik pembalakan liar yang dilegalkan negara untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor kayu industri. Dalam perkembangan selanjutnya, gerakan resistensi chipko tidak lagi situasional dan lokal seperti yang dilakukan gerakan masyarakat garhwa di kaki Pegunungan Himalaya, Negara Bagian Uttar Pradesh. Chipko menyebar ke berbagai negara bagian India seperti halnya Himachal Pradesh di utara, Karnataka di selatan, Rajasthan di barat, Bihar di timur, dan Vindhyas di India Tengah. Banyak kasus penindasan yang dialami oleh gerakan chipko di India karena perilaku represif aparatus negara yang menganggap chipko merupakan antek komunis yang berseberangan dengan liberalisme. Kasus kekerasan aktivis chipko ini diberitakan di berbagai media global sehingga berhasil menekan pemerintah India untuk menghentikan praktik kekerasan kepada aktivis chipko. Pada akhirnya, resistensi chipko berhasil mendapatkan pengakuan pemerintah India dengan melakukan moratorium deforestasi hutan yang dikelola masyarakat adat. Selain halnya chipko, gerakan eko-populisme lain yang tumbuh dalam masyarakat India adalah Narmada Bachao Andolan (NBA) dalam upaya penghentian pembangunan dam Sardar Sarovar di Sungai Narmada yang disponsori Bank Dunia. Gerakan NBA ini dilakukan oleh kelompok petani gurem Adivasi untuk memperjuangkan hak untuk hidup di kawasan Narmada. Mereka menolak untuk direlokasi pemerintah dan lahannya disita untuk pembangunan dam. Bagi aktivis NBA, pembangunan dam akan berdampak pada sedimentasi sungai sehingga berdampak pada hasil pertanian yang jelek karena irigasi semakin menyempit. Protes pun dilakukan dengan cara menduduki bangunan dam sampai pada kampanye internasional yang menyeruakan bahwa pembangunan dam berdampak pada rusaknya tatanan kearifan lokal masyarakat setempat. Bagi masyarakat Narmada, Sungai merupakan sumber kehidupan karena menyediakan air irigasi bagi pertanian dan perikanan serta air minum bagi penduduk. Oleh karena itulah, masyarakat paham betul kalau sungai tersebut dibendung, akibatnya yang terjadi kualitas air akan semakin jelek karena tercampur lumpur sehingga mematikan ikan maupun hasil panen menjadi puso. Perlawanan sengit dalam mempertahankan hak ulayat dalam pengelolaan sumber daya alam diperlihatkan oleh masyarakat Indian Meksiko yang tergabung dalam Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) yakni laskar militansi perjuangan kemerdekaan Meksiko Selatan di bawah kepemimpinan Emiliano Zapata. Munculnya resistensi yang dilakukan EZLN ini berkaitan erat dengan ditandatanganinya perjanjian perdagangan bebas antara Meksiko dan NAFTA pada 1 Januari 1994. Adapun substansi poin perjanjian tersebut adalah deregulasi negara atas kontrol harga jagung nasional, pembukaan pasar konsumsi Meksiko yang mengizinkan komoditas pertanian Amerika Serikat masuk dan pengambilalihan hutan Lacandon sebagai kawasan biokonservasi yang dikelola negara. Perilaku sepihak negara yang melakukan akusisi hutan Lacandon inilah yang kemudian menimbulkan protes karena hutan tersebut adalah tempat tinggal masyarakat Indian selama beradab-abad. Gelombang protes kian tereskalasi manakala banyak masyarakat petani jatuh miskin di Chiapas dan Oaxaca pada era perdagangan bebas, sementara banyak tuan tanah yang justru makin kaya dengan membeli lahan petani dan mempekerjakan petani tersebut. EZLN bangkit melawan negara yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, namun kurang memperhatikan masyarakatnya. Oleh karena itulah, EZLN melakukan

pemberontakan di Negara Bagian Chiapas, Meksiko Selatan dengan membebaskan tahanan penjara, menembaki apparatus militer negara, dan menduduki kantor pemerintah. EZLN kemudian berhasil dipukul mundur militer Meksiko menuju kawasan hutan Lacandon. Dalam kawasan hutan ini, EZLN mengalami transformasi dari gerakan militansi senjata menuju gerakan intelektualitas. EZLN juga mendirikan negara imajiner yang didalamnya terdapat sistem ekonomi, politik, kenegaraan, maupun sosial budaya yang berbeda dengan Meksiko. EZLN menyediakan sebuah alternatif dalam menata dunia yang nyaman ditinggali semua manusia melalui pengedepanan jiwa sosial, emansipasi, dan toleransi Menurut Subcomandante Marcos selaku pemimpin gerakan, negara imajiner yang dibangun oleh EZLN sendiri merupakan gambaran dunia yang diimpikan oleh masyarakat dimana keadilan sosial dan kesejahteraan terdapat di semua lini kehidupan tanpa ada ketimpangan kaya dan miskin. Marcos menilai kehidupan masyarakat Meksiko hari ini sangatlah kontradiktif dimana kapitalisme global telah menciptakan jurang ketimpangan melebar antara kaya dan miskin. Berkembangnya gerakan eko-populisme dalam analisa Ranjit Dwivedi (2001: 235) juga diikuti dengan tumbuhnya ideologi kiri seperti halnya Marxist maupun Sosialisme karena gerakan ini juga mengkritik manajemen sumber daya alam ini hanya memenuhi kepentingan ekonomi borjuasi-kapitalis saja sedangkan masyarakat mengalami ketimpangan ekonomi. Dalam tabel berikut ini, Dvivedi merangkum gerakan eko-populisme yang terjadi di berbagai negara dunia ketiga berikut isu pembentuk gerakannya Tabel 1 : Gerakan Eko-populisme Populer di Negara Dunia Ketiga Gerakan Isu Gerakan Aksi Gerakan Aktor Ideologi Chipko Deforestasi memeluk pohon Masyarakat Gandhian, (chipko),reforestasi adat, aktivis Marxist hutan wanita, NGO Chico Pengusiran untuk Militansi senjata Gereja, Marxist, proyek dam dan protes damai milisi sungai senjata Ogoni Protes tambang Transformasi Masyarakat Marxist minyak Shell protes separatisme Adat Ogoni Zapatista Akuisisi Hutan Militansi dan Masyarakat Sosialisoleh Negara kampanye global Indian Marxist MTB Perkebunan Protes dan boikot Buruh Sosialis Sumber : Ranjit Dwivedi (2001) Dalam tabel tersebut, kita bisa melihat ada berbagai macam varian aksi gerakan eko -populisme yang berbeda mulai dari aksi damai dengan melakukan aksi protes dan boikot hingga pada cara ekstrim dengan militansi senjata. Beragamnya aksi tersebut sangatlah tergantung pada kondisi situasional tempat resistensi tersebut muncul maupun eskalasi konflik yang terjadi. Dalam masyarakat Ogoni di Nigeria, isu pengelolaan sumber daya alam sendiri sudah terkait dengan ranah geopolitik dimana Nigeria Utara yang selama ini menjadi daerah penghasil minyak bumi terbesar di Nigeria justru masyarakatnya mengalami kemiskinan parah dibandingkan dengan daerah Selatan yang makmur berkat rezeki minyak dari Utara tersebut. Maka implikasi yang timbul kemudian memunculkan adanya aksi separatisme dengan membentuk negara baru terlepas dari Nigeria. Arturo Escobar

(1995) menilai munculnya gerakan eko-populisme sendiri sangat erat kaitannya dengan dimensi pertumbuhan yang dijanjikan dalam proses pembangunan sendiri telah mengubah esensi manusia dari entitas sosial menuju entitas ekonomi. Akibatnya yang terjadi kemudian manusia saling berkompetisi sengit satu sama lainnya tanpa melihat efek destruktif yang telah mereka perbuat. Pemberitaan media internasional mengenai resistensi yang dilakukan oleh masyarakat pribumi yang mengangkat tema kerusakan lingkungan alam yang diakibatkan oleh perilaku kerakusan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam telah membuka pandangan dan kesadaran negara-negara dunia untuk merawat dan melestarikan kembali lingkungan alam dunia yang rusak. Tumbuhnya keasadaran tersebut juga diikuti dengan temuan berbagai NGO yang bergerak dalam isu lingkungan seperti Green Peace dan Oxfam serta temuan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Changes) bahwa bumi semakin rapuh karena menipisnya lapisan ozon di atmosfer bumi yang kian meluas setiap tahunnya serta melelehnya lapisan es di kutub utara dan selatan akibat pola industrialisasi yang menghasilkan gas buang beracun yang melubangi lapisan ozon sementara lingkungan hutan sebagai penyerap gas buang justru telah dirusak hingga menjadi kawasan hutan gundul. Kondisi demikian mendorong manusia untuk kembali kepada alam dan merevisi manajemen pengelolaan sumber daya alam model tradisional yang dinilai bukannya mengelola alam dengan baik, namun malah merusak alam itu sendiri. Kondisi demikian memicu berbagai aksi politik pro lingkungan dengan mengatasnamakan politik hijau (green politics) di berbagai negara. Sinergi antara lingkungan dan politik itulah yang kemudian melahirkan paradigma baru dalam kajian politik yang bernama Ekologi Politik. B.4.

Ideologi Ekologi-Politik dan Revitalisasi Kearifan Lokal Kajian Ekologi-Politik sendiri diintrodusir dalam gagasan Ulrich Beck (1992) tentang Masyarakat Resiko (Risk Society). Dalam pandangan modernisme, masyarakat resiko sendiri hadir dalam bentuk lahirnya kesadaran manusia mengenai bencana yang akan terjadi di masa depan. Manusia modern berpikir bahwa hadirnya bencana di masa depan sendiri dapat harus diminimalisir dan direduksi resiko destruktifnya terhadap kehidupan modern manusia. Hadirnya bencana adalah sesuatu yang fatalis dalam pola linearitas perkembangan kehidupan manusia sebagaimana paradigma modernisme karena bencana akan menghancurkan capaian pembangunan manusia selama ini dalam sekejap. Konsepsi masyarakat resiko ini menganjurkan manusia untuk bersahabat dengan lingkungan alam supaya bencana yang diakibatkan kerusakan alam lebih terkelola dampak resikonya. Oleh karena itulah, manusia modern masa kini sebisa mungkin harus mengontrol diri untuk tidak secara terus-menerus tergantung pada eksploitasi sumber daya alam dengan mengembangan model alternatif lainnya. Maka dalam tataran ini, lingkungan mulai mendapatkan tempat sebagai subjek partisipan dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Modernitas juga mulai merangkul bentuk norma, nilai, dan pengetahuan dalam kearifan lokal masyarakat untuk merumuskan kembali manajemen sumber daya alam. Perspektif ekologi-politik hadir sebagai paradigma alternatif dalam merumuskan manajemen pengelolaan sumber daya yang afirmatif dengan kondisi lingkungan alam. Kajian keilmuan ekologi-politik ini merupakan bentuk perkembangan dari kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh sistem ekologi planet bumi, dimana terjadi relasi rumit antara manusia dengan alam yang saling menegasikan. Secara definitif, perspektif ekologi-politik sendiri dapat diartikan kajian

politik yang memahami relasi manusia dengan perubahan lingkungan sebagai hasil dari proses-proses politik (Dharmawan, 2007). Oleh karena itulah, kajian ekologipolitik ini selalu mengkritisi dan mempertanyakan konsep ekonomi-politik dalam developmentalisme yang berandil besar dalam perubahan lingkungan. Baik alam dan manusia selama ini berada relasi oposisi biner dimana manusia yang dianggap sebagai pengatur sumber daya alam di planet ini selalu bertindak semena-mena terhadap lingkungan sehingga kemudian menjadi rusak. Adanya praktik penundukan alam oleh manusia tersebut dalam aliran etika lingkungan (eco-ethics) disebut antroposentrisme. Secara desain ontologis, aliran antroposentrisme ini mengandaikan bahwa manusia adalah pusat dari seluruh kehidupan dan alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berperan besar untuk memberi nilai untuk menentukan layak tidaknya alam sebagai suatu benda. Oleh karena itulah, manajemen pengelolaan sumber daya model tradisional bisa dikatakan sebagai tata kelola beraliran antroposentrisme. Perspektif ekologi-politik menolak aliran antroposentrisme yang berkembang dalam wacana pembangunanisme. Alam hanya diibaratkan sebagai entitas nonliving yang hanya menjadi objek kuasa bagi manusia. Dalam hal ini, perspektif ekologi politik sendiri mendorong adanya ekosentrisme. Paradigma ekosentrisme merupakan aliran dalam etika lingkungan yang memposisikan antara manusia dengan alam dalam relasi yang timbal balik dan saling membutuhkan sebagai bagian dari komunitas biosfer. Manusia dan alam merupakan entitas yang melengkapi dan menghidupi dalam relasi kausalistik dengan melakukan mekanisme pertukaran (exchanges). Adapun pertukaran yang dilakukan oleh manusia dan alam sendiri meliputi energi, materi, dan informasi sepertei yang tertera dalam tabel berikut ini. Gambar 1 : Mekanisme Pertukaran Antara Alam dan Manusia

Sumber : Dharmawan (2007 : 16) Mekanisme yang tertera dalam gambar tersebut menggambarkan adanya konsep kebutuhan dasar (basic needs) antara manusia dengan alam yang saling berkaitan. Manusia memiliki kebutuhan atas hasil alam untuk mencukupi sandang, pangan, dan papan dari hasil sistem ekologis alam. Sebaliknya pula, alam membutuhkan manusia melalui pendekataran teknokratisnya untuk senantiasa menjaga ketahanan (nature sustainability) alam agar berproduksi menghasilkan kemanfaatan bagi manusia.

Aspek ketahanan (nature sustainability) menjadi perhatian utama bagi perspektif ekologi-politik dalam menawarkan gagasan alternatif dalam menata manajemen pengelolaan sumber daya alam. Vandana Shiva (1988) dalam bukunya Staying Alive menuturkan dimensi ketahanan (sustainability) dalam perspektif ekologi politik sendiri meliputi du hal utama yakni pengelolaan sumber daya berbasiskan masyarakat (the commons) dan adanya keadilan bagi lingkungan (environmental justice). Pemikiran Shiva mengenai adanya keadilan lingkungan banyak dipengaruhi oleh aliran Gandhinian yang mengangkat tentang keadilan bagi bumi. Dalam pandangan Gandhi, baik bumi maupun manusia sebenarnya adalah satu kesatuan dan tidak ada dikotomis antara pengatur dan yang diatur. Bumi menyediakan alam yang melimpah ruah bagi manusia dan manusia yang kemudian memanfaatkannya untuk kelestarian bumi. Bagi Gandhi, bumi tidak disediakan bagi manusia yang rakus dan tamak, melainkan disediakan bagi manusia yang memiliki kepedulian dan kepekaaan terhadap lingkungan yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Lebih lanjut selengkapnya lihat John S. Moolakkattu (2010 : 152-154). Dalam penerapan manajemen pengelolaan sumber daya alam tradisional yang menjadi wacana dominan di berbagai negara telah menghancurkan sendisendi ekologis alam tersebut. Adanya penetrasi produk rasionalitas dari Barat seperti halnya teori pengetahuan tentang peningkatan pertanian sejatinya telah merusak tatanan pengetahuan pertanian masyarakat lokal. Oleh karena itulah, Shiva mendorong masyarakat (the commons) juga diberi peran dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurut Shiva, pengelolaan sumber daya alam berbasiskan pada masyarakat lebih adil dan merata baik manusia maupun alam karena masyarakat yang tahu persis kondisi situasional mengenai sumber daya yang terdapat di tempatnya. Lebih lanjut Shiva menjelaskan konsep the commons dalam aspek ekologi-politik tata kelola sumber daya alam sebagai berikut. “The notion of commons in natural resources management implies resources is owned, managed, and used by the community. A commons embodies social relations based on interdependence and cooperations. There are clear rules and principles : there are systems of decision making … A democratic form of governance is what made and makes, a commons a commons (Shiva, 1988 : 21). Dalam kutipan tersebut, diperlukan adanya aturan dan pengambilan kebijakan yang jelas dalam mekanisme pengelolaan sumber daya alam. Shiva mengkritik selama ini aturan tata kelola sumber daya tidaklah jelas dan hanya berlangsung secara top-down sehingga masyarakat hanya menerima pelaksanaannya saja, tanpa tidak bisa memprotes aturan tersebut yang pada akhirnya merugikan masyarakat juga. Oleh karena itulah, manajemen pengelolaan sumber daya alam juga harus memberi tindakan afirmatif bagi masyarakat untuk tampil sebagai aktor penting selain halnya negara dan masyarkat. Ide Shiva mengenai model pengelolaan sumber daya alam berbasiskan pada mekanisme masyarakat sendiri memiliki similaritas dengan konsep common pool resources yang diusung oleh Ostrom (1990) dalam Governing The Commons. Ostrom menilai setidaknya terdapat tiga model utama dalam manajemen pengelolaan sumber daya alam yakni states way, market way, dan common pool resources. Model pertama, Pola negara sentris memiliki keuntungan untuk membagi secara merata hasil kekayaan sumber daya alam kepada masyarakat, namun aktor lain tidak diberi peran dalam tata kelola sumber daya alam karena dimonopoli negara. Model kedua, pola pasar memberi banyak pilihan konsumtif, namun pasar juga cenderung ekspansif untuk melakukan komodifikasi barang publik menjadi barang privat. Dan yang terakhir Model ketiga, common pool resources diposisikan sebagai model alternatif dalam pengelolaan

sumber daya alam dimana redistribusi terhadap masyarakat akan lebih adil dan berkesinambungan. Alam diperlakukan bak sapi perah yang dipaksa untuk terus berkesinambungan memenuhi kebutuhan manusia tanpa ada timbal balik manusia untuk memperbaharui kondisi alam tersebut. Dalam hal ini, Shiva menyerukan adanya keadilan bagi lingkungan (environmental justice). Alam perlu mendapat keadilan dalam bentuk legalitas hukum maupun produk politik yang perlu diperjuangkan. Adapun dimensi keadilan bagi lingkungan (environmental justice) ini meliputi berbagai aspek yakni pelibatan pengetahuan lokal, advokasi terhadap aksi perusakan lingkungan, maupun mendorong terciptanya panel internasional pelestarian lingkungan. Adapun langkah pertama yang perlu diwujudkan dalam menyusun ulang manajemen pengelolaaan sumber daya alam agar lebih ramah lingkungan adalah dengan menanamkan spirit green tought. Spirit ini mengajak semua elemen masyarakat untuk kembali memikirkan makna alam sebagai bentuk makhluk hidup. Selama ini, yang berkembang dalam pemahaman common sense dalam struktur ontologis pengetahuan publik adalah lingkungan hijau merupakan entitas yang tak hidup (non-living) karena tidak bisa menggerakkan kekuatan indrawi seperti halnya manusia dan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adanya pemahaman tersebut muncul karena adanya aliran antroposentrisme yang hinnga kini masih menjadi pengetahuan dominan ditambah lagi dengan doktrin ekonomipolitik yang menilai manusia sebagai pengatur alam. Dalam hal ini, green tought berusaha untuk mendekonstruksi ulang mengenai dikotomi berharga (valuable) dan tidak berharga (non valuable) dalam menilai dan memperlakukan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dianggap bernilai seperti halnya tambang dan mineral akan diperlakukan secara istimewa karena mampu menghasilkan kemakmuran bagi manusia sementara bagi yang tidak berharga hanya akan dibiarkan oleh manusia. Sumber daya alam tidaklah sepantasnya diperlakukan seperti itu karena semua sumber daya alam pastilah bernilai semua bagi kemanfaatan manusia dan tidak sepantasnya pula manusia melakukan pembiaran atas kondisi lingkungan sekitar karena persepsi kurang berharga. Langkah kedua yakni meletakkan esensi environmentalism dalam perumusan kebijakan publik terutama yang menyangkut dengan pembangunan. Environmentalism dimaknai sebagai sikap politik yang mengedepankan isu lingkungan sebagai bentuk agenda yang diperjuangkan dalam meraih kekuasaan. Dalam hal ini, sikap Environmentalism bisa dilihat dari pembentukan partai hijau (green party) yang terdapat di kawasan negara Eropa dimana partai tersebut memprioritaskan atas permasalahan lingkungan yang rusak akibat pola industrialisasi yang menghasilkan zat-zat yang berbahaya bagi ekosistem alam. Selama ini paradigma utama yang berkembang dalam perumusan kebijakan publik pembangunan selalu menekankan pada aspek orientasi ekonomi (economic oriented). Pola pikir ekonomi ini selalu bertindak efisien dalam perencanaan kebijakan dan efektif dalam pelaksanaan kebijakan yang sering kali hirau terhadap implikasi yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itulah, paradigma orientasi ekonomi sebisa mungkin direduksi secara bertahap karena kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kebijakan yang berorientasi ekonomi sudah mengancam di masa depan. Max Koch (2012) menilai penerapan ideologi environmentalism sangatlah urgen dan signifikan diterapkan bagi semua negara di dunia mengingat perubahan lingkungan yang teruslah terjadi akibat laju mesin kapitalisme yang tidak terkontrol dalam menghasilkan profit. Koch menyarankan

adanya ekonomi lingkungan yakni aktivitas ekonomi ramah terhadap lingkungan dimana terdapat prosedur regulasi yang ketat mengenai pengolahan limbah industri, penggunaan bahan organik, maupun adanya filterisasi pada gas buang supaya tidak menimbulkan adanya gas buang. Munculnya konsepsi ekonomi lingkungan juga tidak terlepas dari dua hal penting yakni perubahan lklim (climate change) maupun pemansan global (global warming) memang menjadi isu menghangat dalam dunia internasional. Akumulasi dari gagasan commons dan environmental justice tersebut menampilkan gagasan alternatif menstrukturisasi manajemen pengelolaan sumber daya alam sudah menjadi menjadi keharusan yang tak bisa terhindarkan. Hal tersebut mengingat dimensi survivalitas manusia untuk hidup di dunia manakala alam tempat tinggalnya hancur karena bencana alam otomatis musnahlah pula peradaban manusia yang dibangun selama beradab-abad silam. Paradigma ekologi-politik menawarkan adanya manajemen pengelolaan sumber daya alam yang berbasiskan adanya sinergisitas antar berbagai aktor baik negara, masyarakat sipil, maupun institusi media dan universitas. Adanya pelibatan kalangan media maupun universitas sebagai institusi yang memberikan input pengetahuan ekologis bagi perumusan kebijakan pro lingkungan (McPherson, 2003:15). Harus diakui bahwa selama ini, pelibatan kebijakan mengenai tata kelola sumber daya alam maupun lingkungan berlangsung secara negara sentris semata, padahal seharusnya aktor lain harus diikutsertakan baik secara lintas sektoral maupun lintas kultural (Tompkins,2005:6). Sebagaimana dalam gambar berikut ini Gambar 2 : Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam Ekologi Politik

Sumber : Tompkins (2006 : 6) Dalam tabel tersebut, manajemen pengelolaan sumber daya alam berlangsung secara terdesentralisasi dari negara, masyarakat, maupun kalangan media dan universitas dalam kapasitasnya sebagai resource users. Pola manajemen alternatif ini mereduksi peran pasar sebagai resource users yang sebelumnya dominan dalam pola manajemen yang tersentralisasi. Adanya penguatan masyarakat sebagai aktor dalam tata kelola sumber daya alam melalui kearifan lokalnya memang perlu mendapat ruang konfirmasi tersendiri. Masyarakat dinilai memiliki nilai adatif dengan alam yang lebih inheren dibandinkan kedua aktor lainnya sehingga lebih mampu memperhatikan aspirasi alam berkat pengetahuan kearifan lokal yang dimilikinya (Suhartini,2009). Dalam berbagai kasus di daerah, kearifan lokal menjadi panduan dalam mengelola sumber daya alam. Masyarakat Bali mengenal sistem subak sebagai kearifan lokal dalam tata kelola air pertanian. Selain subak, dikenal pula konsep tirta yang memaknai air sebagai sumber kehidupan sehingga masyarakat Bali pun enggan mengotori air. Di Papua pun, ada pelarangan

penebangan hutan sembarangan karena hutan dianggap sebagai “mama” yang memberi sumber pangan bagi masyarakat. Dalam masyarakat bahari di Maluku Utara, berlaku hukum sasi yakni pelarangan berburu ikan pada saat bulan-bulan tertentu karena perburuan terus-menerus akan menghilangkan ikan. Besarnya kemanfaatan kearifan lokal sebagai paradigma kebijakan publik tentang tata kelola sumber daya alam perlu diafirmasi sebagai langkah partisipatoris masyarakat menyeruakan aspirasinya tentang pelestarian lingkungan (Stefanus, 2005), seperti dalam tabel berikut ini. Gambar 3 : Desain Kebijakan Publik Pengelolaan SDA Berbasis Kearifan Lokal

Sumber : Stefanus Stanis (2005:12)

B.5.

Tantangan Manajamen Tata Kelola Berbasis Ekologi-Politik Upaya merealisasikan manajemen pengelolaan sumber daya alam berbasis ekologi-politik sendiri menemui berbagai tantangan tersendiri baik dari unsur administrasi pemerintahan, legal formal, maupun politik. Pertama pemerintahan, dalam proses penyusunan kebijakan selama ini yang terdapat dalam agenda seting, lingkungan selalu dinomor-duakan dan lebih memprioritaskan mengenai aspek kemanfaatan lingkungan. Adapun dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) hanya dianggap sebagai portofolio arsip kebijakan saja tanpa ada tindak lanjut dari pemerintah. Selain itu pula dalam aspek legalitas hukum dalam perlindungan lingkungan maupun sumber daya alam di Indonesia dalam bentuk hukum lingkungan bisa dikatakan amatlah minim Kedua legal formal, minimnya penerapan hukum lingkungan sebagai dasar hukum kebijakan lingkungan. Hukum Lingkungan sendiri merupakan pendekatan hukum yang berorientasi pada perlindungan terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri dalam perspektif hukum kemudian diterjemahkan sebagai kompleksitas korelasi ketergantungan manusia dan alam secara timbal balik. Maka hukum

lingkungan sendiri kemudian mengalami berbagai kompleksitas hukum mulai dari pidana, perdata, maupun administrsi yang intinya membela lingkungan hidup sebagai mitra hidup manusia (Abigail Clatchy, 2006). Dalam konteks peraturan daerah di Indonesia sendiri sangatlah jarang menggunakan kerangka legal formal hukum lingkungan ini dalam kaitannya dengan pengaturan sumber daya alam dikarenakan jeratan hukumnya yang begitu kompleks sehingga dikhawatirkan tidak memenuhi unsur HAM manusia. Pandangan itu sebenarnya salah, karena selama ini sumber daya alam sendiri hanya menjadi objek manusia sehingga belum mempunyai payung hukumnya, sehingga keadilan dalam konteks hukum di Indonesia hanya berlaku bagi manusia bukan alam. Selain itu pula, alasan lain kenapa hukum lingkungan ini ditiadakan karena masih banyaknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi dari hasil eksploitasi sumber daya alam sehingga keberadaan hukum lingkungan belum begitu penting sebagai aksi advokasi hukum. Ketiga konteks politik, di Indonesia sendiri belum ada partai yang secara utuh memperjuangkan kelestarian lingkungan sebagai agenda politiknya dalam wujud terbentuknya partai hijau (green party). Minimnya perhatian politis terhadap kelestarian lingkungan tentu akan sedikit menghambat terealisasinya pola manajemen pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkeadilan bagi alam. Selama ini, partai politik di Indonesia lebih banyak dikuasai agenda pragmatis dibandingkan idealis sebagai tolok ukur kejuangan partai politik. Hal itulah yang kemudian menyebabkan partai politik hanya memikirkan dimensi kekuasaannya saja tanpa ada kepentingan politis yang dibawa. Oleh karena itulah, konteks ideologi dalam wajah partai politik di Indonesia boleh dibilang tidak ada sama sekali. Adanya realita politis tersebut menyebabkan ekologi-politik kurang diterima sebagai basis ideologi partai politik di Indonesia. C. PENUTUP Paradigma politik pembangunanisme yang menjadi dasar ideologis pola manajemen pengelolaan sumber daya alam tradisional telah menimbulkan dampak destruktif bagi kelestarian alam. Alam dipaksa secara terus-menerus untuk terus menghasilkan kekayaan alam bagi manusia tanpa ada timbal balik upaya manusia untuk mengembalikan kelestarian alam tersebut. Rusaknya alam yang kemudian diikuti dengan bencana alam menimbulkan kesadaran bagi manusia untuk merevisi ulang manajemen pengelolaan sumber daya alam. Hadirnya perspektif ekologipolitik merupakan paradigma alternatif dalam merumuskan pola manajemen pengelolaan sumber daya alam dengan kembali mensinergiskan relasi alam dan manusia dalam derajat yang sama. Masyarakat juga hendaknya diberi peran sebagai aktor dalam pengelolaan sumber daya alam karena selama ini sering termarjinalkan oleh mesin ekonomi yang tak afirmatif. Masyarakat melalui kearifan lokalnya perlu untuk mendapatkan ruang politis tersendiri dalam perumusan agenda kebijakan publik tentang kelestarian lingkungan maupun pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lebih paham dan adaptif mengenai persoalan yang terdapat di lingkungan alam berikut dengan cara mengatasinya. Meskipun, terdapat berbagai tantangan yang menghambat prospek perspektif ekologi politik sebagai basis fundamental bagi manajemen pengelolaan sumber daya alam alternatif dan pemberian ruang afirmasi politik bagi kearifan lokal dalam kebijakan pelestarian lingkungan. Optimisme harus tetap dijaga dengan seraya konsisten memperjuangkan keadilan politik bagi alam supaya bumi sebagai tempat tinggal manusia tetap lestari sepanjang masa.

DAFTAR RUJUKAN Beck, Ulrich. Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage Publication, 1993. Dharmawan, Arya. “Dinamika Sosio‐Ekologi Pedesaan: Perspektif dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik”. Sodality. Vol.1.No.1 (2007).hlm. 2-37. Dwivedi, Ranjit. “Environmental Movements in the Global South: Outline of a Critique of the „Livelihood‟ Approach“. Pieterse. (ed.). Globalization and Social Movements. London: Palgrave, 2001. Endaryanta, Erwin. Politik Air di Indonesia : Penjarahan Si Gedhang oleh Korporasi Aqua-Danone. Yogyakarta: JPP UGM, 2007. Escobar, Arthuro. Encountering Development. New Jersey: Princeton University Press, 1995.

Hardin, Garret. “The Tragedy of the Commons”. Science. Vol. 162. No. 3859 (1968). hlm 1243-1248. Jati, W.R. 20 April 2011. Pembangunan Gerus Kearifan Lokal. Kompas, hlm.6. Kapoor, lllian. “Towards Participatory Environmental”. Environmental Studies.(2001). hlm. 1-11. Koch, Max. Capitalism and Climate Change. London : Palgrave Macmillan, 2012. Linch, Terry. Karl. The Paradox of Plenty: Oil Boom and Petro-States. Berkeley : University of California Press, 1997. McPherson. Applied Ecology and Natural Resource Management. New York: Cambridge University Press, 2003. Moolakkattu. “Gandhi as a Human Ecologist”. Journal of Human Ecology. Vol. 29 No.3.hlm. 151-158. Ostrom, Ellinoi. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. London : Cambridge University Press, 1990. Palley. “Combating the Natural Resource Curse with Citizen Revenue Distribution”. Foreign Policy. (2003). hlm. 1-12. Shiva, Vandhana. “Globalism, Biodiversity, and The Third World”.Helena Norberg-Hodge (ed.).The Future of Progress : Reflections on Environment and Development. Devon: Green Books, 1995. Shiva, Vandhana. Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India. London: Zed Books, 1985.

Stanis. “Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur”, Thesis, Universitas Diponegoro, 2002. Stiglitz.Berkelit dari Kutukan Sumber Daya Alam, terjemahan Surya Kusuma. Bogor : The Samdhana Institute, 2007. Suhartini. (2009, 16 Mei). Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Paper presented at Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta. Tompkins.”The Political Economy of Cross-Scale Networks in Resource Co-Management”. Ecology and Society. Vol.10. No.2 (2005). hlm. 1-14. 1

Peneliti Bidang Politik dan Kebijakan Publik Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, Jl. Sosio

Yustisia No.2 Bulaksumur, Yogyakarta. Lahir di Yogyakarta, 15 Maret 1990. Alamat e-mail: [email protected]