Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam

Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam Ahmad Munir Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang E-mail: [email protected]

Abstrak Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang sangat penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan. Pada umumnya, lembaga pendidikan Islam mengalami beberapa kendala terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan. Padahal, dalam Islam, sistem pendidikan formal yang diselenggarakan negara, sepenuhnya ditanggung oleh negara (Baitul Mal). Sejarah Islam setidaknya sudah menunjukkan hal itu. Maka lembaga pendidikan Islam seharusnya kembali kepada khittah pengelolaan pembiayaan pendidikan sebagaimana sudah dicontohkan oleh para khalifah di kekhilafahan Islam. Kata Kunci: Manajemen, pembiayaan, pembiayaan pendidikan, pendidikan Islam.

A. Pendahuluan Permasalahan klasik yang masih kerap menghinggapi lembaga-lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam di negeri ini, adalah problem pemerataan pendidikan serta pembiayaan pendidikan yang dikatakan belum maksimal dalam realisasinya. Hal tersebut berimbas pada hampir semua komponen pendidikan lainnya. Padahal biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat

Vol. 8, No. 2, Desember 2013

224 Ahmad Munir penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun madrasah. Dalam segala upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya dan pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan belum bisa berjalan secara maksimal. Pada tataran perencanaan, sosialisi program, pengadaan fasilitas, pelaksanaan, supervisi, evaluasi, serta instrumen pendukung pendidikan lainnya, hampir semuanya membutuhkan biaya, baik secara langsung maupun tidak. Lebih dari itu, dalam upaya suksesi berbagai agenda pendidikan, baik secara langsung maupun tidak, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, pembiayaan menjadi salah satu –meskipun bukan satu-satunya– faktor yang mempengaruhi hasilnya. Pasalnya biaya adalah pendorong lajunya berbagai program untuk mencapati tujuan yang telah ditetapkan. Secara aplikatif, penyelenggaraan pendidikan membutuhkan biaya. Hal ini disebabkan pengelolaan pendidikan di sekolah maupun madrasah dalam segala aktivitasnya, memerlukan sarana dan prasarana untuk proses pengajaran, layanan, pelaksanaan program, dan kesejahteraan para guru dan karyawan yang ada. Semua itu memerlukan anggaran dana. Yang menjadi masalah adalah, bagaimana masalah pembiayaan dikelola dengan baik oleh lembaga pendidikan Islam yang di Indonesia, jumlahnya sangat banyak. Lebih dari itu, problem yang sering muncul di permukaan adalah bahwa lembaga pendidikan tidak mampu mengelola dengan baik anggaran yang ada, sehingga mengalami kesenjangan dalam pelaksanaan. Keterbatasan dana menuntut pengelola lembaga pendidikan untuk kreatif, peka terhadap peluang, membangun relasi, serta mengelola dana yang ada dengan baik. Makalah ini akan mengupas model manajemen pembiayaan pendidikan yang ideal dalam perspektif Islam. Tidak hanya berbicara konsep, penulis juga memaparkan corak manajemen pembiayaan pendidikan Islam yang telah tercatat dalam ruang sejarah pendidikan Islam.

B. Konsep Pembiayaan Pendidikan Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitik beratkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai Jurnal At-Ta’dib

Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam

225

uang yang dibelanjakan untuk mendukung proses pendidikan atau jasa pelayanan yang diberikan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang sangat penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh dan kepada siapa uang harus dibelanjakan.1 Di sisi lain, pembiayaan pendidikan adalah merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesionalisme guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, buku pelajaran, alat tulis kantor, pendukung kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.2 Di dalam terminologi administrasi keuangan, khususnya adminsitrasi keuangan bidang pendidikan, dibedakan antara biaya (cost) dan pembelanjaan (expenditure). Biaya (cost) adalah nilai besar dana yang diperkirakan perlu disediakan untuk membiayai kegiatan tertentu, misalnya kegiatan akademik, kegiatan kesiswaan, dan sebagainya. Sedangkan pembelanjaan (expenditure) adalah besar dana riil yang dikeluarkan untuk membiayai unit kegiatan tertentu, misalnya kegiatan praktikum siswa. Oleh karena itu, seringkali muncul adanya perbedaan antara biaya yang dianggarkan dengan pembelanjaan riil.3 Biaya (cost) dapat diartikan pengeluaran yang dalam istilah ekonomi biaya/pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Biaya pendidikan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di sekolah. Berdasarkan sumbernya, biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi empat jenis: pertama, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua, biaya 1

Thomas H Jhones, Introduction to School Finance Technique An Social Policy, (New York: Macmillan Publishing Company, 1985), hlm. 12. 2 Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Rosdakrya, 2000), hlm. 12. 3 Saiful Mufid, Artikel Pembiayaan Pendidikan, Stit Attaqwa, 2012, hlm. 1.


226 Ahmad Munir pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat atau orang tua/wali siswa. Ketiga, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua siswa, misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan. Dan keempat, dari lembaga pendidikan itu sendiri.4 Masing-masing sumber tersebut adalah pos strategis dalam sirkulasi pembiayaan pendidikan untuk menopang program pendidikan yang diagendakan, baik oleh pihak lembaga pendidikan sendiri sebagai wadah pemberdayaan dan pengembangan, maupun pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kebijakan dalam penganggaran yang secara institusional memiliki tanggung jawab utama dan pendorong ke arah efektivitas dan efisensi aktivitas pendidikan. Oleh karena demikan, faktor biaya adalah sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan dengan maksimal. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang). Menelaah pemahaman di atas, sangat jelas bahwa pada hakekatnya biaya dalam penyelengaraan pendidikan adalah beraneka ragam jenisnya. Adapun terkait dengan manajemen pembiayaan sebagai upaya suksesi pelaksanaan program pendidikan, harus ditanggung oleh kepala sekolah, para pemilik yayasan, pemerintah, serta tenaga lain yang turut serta terlibat dalam pengaggaran dan pengolaan biaya pendidikan. Pasalnya, komponen tersebut adalah pelaku di dalamnya. Baik dan tidaknya pengaturan dan pengelolaan yang dilakukan tergantung pada komponen tersebut. Maka dari itu, bagaimana konsep pembiayaan pendidikan yang ideal, apa sajakah komponen-komponen pembiayaan, bagaimana pelaksanaannya dilembaga pendidikan? 4 Harsono, Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hlm. 10.

Jurnal At-Ta’dib


227

Dalam kajian pembiayaan pendidikan, ada beberapa istilah penting yang harus diperhatikan, di antaranya objek biaya, informasi manajemen biaya, pembiayaan (financing), keuangan (finance), anggaran (budget), biaya (cost), pemicu biaya (cost driver). Istilah-istilah tersebut merupakan greenlight dalam kajian ilmu ekonomi. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis jabarkan sebagai berikut:

Objek Biaya Setiap lembaga atau organisasi, ketika menjalankan programnya, selalu terkait dengan aktivitas-aktivitas sebagai ujung tombak sistem lembaga atau organisasi yang membutuhkan biaya. Oleh karena itu, biaya dari seluruh kegiatan yang ada itu merupakan objek biaya. Sebagaimana dikemukakan oleh Blocher,5 bahwa objek biaya adalah akumulasi dari berbagai aktivitas. Lebih lanjut Blocher membagi jenis objek biaya menjadi empat: a) produk atau kelompok produk yang saling berhubungan, b) jasa, c) departemen (departemen tekhnis, departemen sumber daya manusia), d) Proyek (penelitian, promosi pemasaran atau usaha jasa komunitas).6

Informasi Manajemen Biaya Manajemen biaya adalah suatu aktivitas pengelolaan biaya agar dapat berfungsi sebagai alat perencanaan, pengambilan keputusan, dan kontrol. Dengan demikan, kegiatan yang dimaksud dapat dilakukan secara maksimal, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan, baik dari pihak lembaga yang bersifat profit maupun non profit.7 Manajemen biaya merupakan konsep yang sangat luas yang mencakup segala informasi yang dibutuhkan untuk mengelola secara efektif biaya maupun informasi non keuangan yang ada kaitannnya dengan produktivitas, kualitas, dan faktor kunci sukses lainnya untuk suatu organisasi. Informasi keuangan saja dapat menimbulkan mis-leading karena informasi tersebut cenderung berfokus pada jangka pendek. Agar dapat mencapai titik keberhasilan yang sifatnya kompetitif, maka suatu organisasi atau lembaga perlu

5 Blocher, et. al, Manajemen Biaya Dengan Tekanan Strategic. Penerjemah. Susty ambarrini, (Jakarta: Salemba, 2001), hlm. 8. 6 Ibid, 84. 7 Mulyono, Op.Cit., hlm. 85.


228 Ahmad Munir memfokuskan perhatiannya pada informasi sumber biaya yang memiliki waktu lebih panjang dan sifatnya sustainable.8 Setiap lembaga harus mengetahui berapa biaya yang dihabiskan untuk melakukan suatu upaya pelayanan jasa atau pencetakan produk tertentu atau biaya untuk mengembangkan suatu jasa baru. Dengan demikian, akan diketahui sirkulasi besaran anggaran yang dikeluarkan dan tidak sembarangan menggunakannya. Oleh karena itu, diperlukan informasi manajemen biaya yang dibutuhkan, di antaranya adalah: 1. Manajemen strategik: untuk membuat keputusan-keputusan strategis yang tepat untuk pemulihan produk, metode proses, tekhnik, dan saluran pemasaran serta hal-hal yang bersifat jangka panjang. 2. Perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mendukung keputusan yang sifatnya berkelanjutan kaitannya dengan pemindahan peralatan, pengelolaan aliran kas, pembelian bahan, dan penjadwalan. 3. Pengendalian manajemen dan operasional. 4. Penyusunan laporan keuangan.9 Informasi Pembiayaan apabila dikontekskan pada penyelenggaraan pendidikan, maka informasi manajemen biaya ini dapat dikaitkan dengan informasi tentang sumber biaya, baik dari pemerintah, orang tua murid, masyarakat, serta potensi lain yang menopang biaya penyelangaraan pendidikan. Di sisi lain juga dapat memberi informasi tentang sistem layanan proses belajar mengajar yang dikaitkan dengan biaya yang layak untuk suatu layanan yang sifatnya lebih baik serta upaya mendukung keputusan dengan program yang harus dilakukan secara baik dan benar sebagai manifestasi dari pertanggungjawaban. Dengan pengetahuan tentang informasi manajemen pembiayaan tersebut, diharapkan akan meningkatkan kualitas jasa atau produk serta dapat meningkatkan profitabilitas untuk meng-upgrade fasilitas layanan pada saat yang tepat dengan berbagai metode layanan terbaru.

8 9

Blocher, Op.Cit., hlm. 2. Ibid, hlm. 4.

Jurnal At-Ta’dib


229

Pembiayaan (finacing) Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan terkait dengan masalah bagaimana mencari dana (sumber dana), bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja dan merencanakannya untuk kebutuhan masa yang akan datang. Sementara biaya pendidikan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat baik berupa uang maupun non moneter. Biaya tersebut memerlukan pengelolaan yang jelas.10

Keuangan(finance). Persoalan keuangan di setiap lembaga pendidikan, tidak hanya mencakup uang pembiayaan yang sah semata, namun juga kredit bank. Definisi secara sederhana tentang keuangan (finance) adalah seni nuntuk mendapatkan alat pembayaran. Sementara dalam dunia usaha, keuangan meliputi pemeliharaan kas, yang memadai dalam bentuk uang atau kredit disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Alat yang dugunakan dalam keuangan meliputi seluruh metode peminjaman uang dan pertukaran satu jenis hak yang berkenaan dengan yang lainnya. Dalam perusahaan dagang, penggolongan keuangan yang utama adalah: perbankan, pasar uang, pasar investasi yang terdiri dari pasar sekuritas dan penerbitan model baru atau kenaikan dana dari penanaman modal untuk perluasan modal baru, pasar uang luar negeri, dan asuransi.11

Anggaran (budget) Anggaran merupakan suatu instrumen yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan. Anggaran juga memberikan sebuah konteks proses perencanaan dalam pemilihan langkah-langkah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Anggaran menjadi dokumen yang meringkaskan keputusan yang direncanakan dan dapat bertindak sebagai alat untuk memastikan penggunaan dana masyarakat secara jujur dan hati-hati. Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai 10 Yahya “System Manajemen Pembiayaan pendidikan: suatu studi tentang pembiayaan pendidikan sekolah dasar diprovinsi Sumatra Barat, Disertasi, Bandung Sekolah Pasca Sarjana Unversitas Pendidikan Indonesia, 2003, hlm. 43-44. 11 Ibid, hlm. 44.


230 Ahmad Munir pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di suatu lembaga.12

Biaya (Cost) Biaya adalah jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan untuk melaksanakan berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran dalam rangka proses manajemen. Di sisi lain, biaya adalah harga pokok yang merupakan gambaran pengorbanan dalam pengertian kuantitatif pada saat barang atau jasa dipertukarkan.13

Pemicu Biaya (Cost Driver) Pemicu biaya (cost driver) menurut Brocher dkk.14 adalah faktor yang memberi dampak pada biaya perubahan. Artinya, jumlah total biaya sangat dipengaruhi oleh cost driver sebagai faktor yang mempunyai efek terhadap perubahan level biaya total dari suatu objek biaya. Identifikasi dan analisis terhadap cost dirver merupakan langkah penting dalam analisis strategis dan manajemen biaya pada suatu organisasi. Sebagai contoh, biaya bahan bakar (objek biaya) di dalam suatu pabrik yang digunakan untuk pembangkit listrik, yang dipengaruhi oleh rentan waktu yang dibutuhkan merupakan cost driver untuk biaya bahan bakar. Cost driver umum lainnya adalah jumlah produk yang dihasilkan, jumlah mesin yang di-setup, jumlah perubahan desain yang dilakukan untuk membuat suatu produk serta jumlah promosi, pemasaran, dan distribusi.15 Apabila dikontekskan dalam pendidikan, lembaga pendidikan sebagai lembaga non profit yang bergerak di bidang jasa, maka faktor-faktor yang menjadi pemicu biaya di antaranya jumlah jam mengajar guru, media pengajaran, buku teks yang digunakan, fasilitas pendukung yang sifatnya temporer. Program-program pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah yang secara akumulatif dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan lulusan serta dapat juga dijadikan sebagai pemicu biaya di dalam pendidikan. 12

Nanang Fattah, Op.Cit., hlm. 47. Mulyono, Op.Cit., hlm. 90. 14 Blocher, Op.Cit., hlm. 71. 15 Ibid, hlm. 47-48. 13

Jurnal At-Ta’dib


231

C. Sejarah Pembiayaan Pendidikan dalam Islam Dalam Islam, pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru/dosen, maupun menyangkut infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan, sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Ringkasnya, dalam Islam, pendidikan disediakan secara gratis oleh negara.16 Mengapa demikian? Sebab negara berkewajiban menjamin tiga kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Berbeda dengan kebutuhan pokok individu, yaitu sandang, pangan, dan papan, di mana negara memberi jaminan tak langsung. Sementara itu, dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keamanan, jaminan negara bersifat langsung. Maksudnya, tiga kebutuhan ini diperoleh secara cuma-cuma sebagai hak rakyat atas negara.17 Nabi SAW bersabda: “Imam adalah bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya itu.”18 Lebih dari itu, setelah perang Badar, sebagian tawanan yang tidak sanggup menebus pembebasannya, diharuskan mengajari baca tulis kepada sepuluh anak-anak Madinah sebagai ganti tebusannya. 19 Ini menunjukkan perhatian pemimpin Islam pada masalah pendidikan umat Islam. Ijma’ sahabat juga telah menunjukkan kewajiban negara menjamin pembiayaan pendidikan. Khalifah Umar dan Utsman memberikan gaji kepada para guru, muadzin, dan imam sholat jama’ah. Khalifah Umar memberikan gaji tersebut dari pendapatan negara (Baitul Mal) yang berasal dari jizyah, kharaj (pajak tanah), dan usyur (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara).20 Sejarah Islam pun telah mencatat kebijakan para khalifah yang menyediakan pendidikan gratis bagi rakyatnya. Sejak abad IV H 16

Shiddiq Al-Jawi, Pembiayaan Pendidikan Dalam Islam, Jurnal House of Khilafah, 2007, hlm. 1. 17 Al-Maliki, Abdurrahman, As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla, (Hizbut Tahrir : t.t.), 1963. 18 HR Muslim. 19 Al-Mubarakfuri, Adiwarman (Ed.), Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: IIIT). 20 Quthb Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab (As-Siayasah Al-Maliyah Li ‘Umar bin Khaththab), Penerjemah Ahmad Syarifuddin Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).


232 Ahmad Munir para khalifah membangun berbagai perguruan tinggi dan berusaha melengkapinya dengan berbagai sarana dan prasarananya seperti perpustakaan. Setiap perguruan tinggi itu dilengkapi dengan “Diwan” (auditorium), asrama mahasiswa, juga perumahan dosen dan ulama. Selain itu, perguruan tinggi tersebut juga dilengkapi taman rekreasi, kamar mandi, dapur, dan ruang makan.21 Di antara perguruan tinggi terpenting adalah Madrasah Nizhamiyah dan Madrasah Al-Mustanshiriyah di Baghdad, Madrasah Al-Nuriyah di Damaskus, serta Madrasah An-Nashiriyah di Kairo. Madrasah Mustanshiriyah didirikan oleh Khalifah Al-Mustanshir pada abad VI H dengan fasilitas yang lengkap. Selain memiliki auditorium dan perpustakaan, lembaga ini juga dilengkapi pemandian dan rumah sakit yang dokternya selalu siap di tempat.22 Pada era Khilafah Utsmaniyah, Sultan (Khalifah) Muhammad AlFatih (w. 1481 M) juga menyediakan pendidikan secara gratis. Di Konstantinopel (Istanbul) Sultan membangun delapan sekolah. Di sekolah-sekolah ini dibangun asrama siswa, lengkap dengan ruang tidur dan ruang makan. Sultan memberikan beasiswa bulanan untuk para siswa. Dibangun pula sebuah perpustakaan khusus yang dikelola oleh pustakawan yang cakap dan berilmu.23 Namun perlu dicatat, meski pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab negara, Islam tidak melarang inisiatif rakyatnya, khususnya mereka yang kaya, untuk berperan serta dalam pendidikan. Melalui wakaf yang disyariatkan, sejarah mencatat banyak orang kaya yang membangun sekolah dan universitas. Hampir di setiap kota besar, seperti Damaskus, Baghdad, Kairo, Asfahan, dan lainlain, terdapat lembaga pendidikan dan perpustakaan yang berasal dari wakaf.24 Di antara wakaf ini ada yang bersifat khusus, yakni untuk kegiatan tertentu atau orang tertentu. Seperti wakaf untuk ilmuwan hadits, wakaf khusus untuk dokter, wakaf khusus untuk riset obat-obatan, wakaf khusus guru anak-anak, wakaf khusus untuk pendalaman fikih dan ilmu-ilmu Al-Qur‘an. Bahkan sejarah 21 Khalid, Abdurrahman Muhammad, Soal Jawab Seputar Gerakan Islam, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1994) 22 Ibid 23 Ash-Shalabi, Ali Muhammad, Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah (AdDawlah Al-Utsmaniyah Awamil al- Nuhudh wa Asbab as-Suquth), Penerjemah Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004) 24 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Al-Waqf Al-Islami Tathawwuruhu Idaratuhu Tanmiyatuhu), Penerjemah Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2005)

Jurnal At-Ta’dib


233

mencatat ada wakaf khusus untuk Syaikh Al-Azhar atau fasilitas kendaraannya. Selain itu, wakaf juga diberikan dalam bentuk asrama pelajar dan mahasiswa, alat-alat tulis, buku pegangan, termasuk beasiswa dan biaya pendidikan.25 Walhasil, dalam Islam, rakyat harus memperoleh pendidikan formal yang gratis dari negara. Sedangkan melalui inisiatif wakaf dari anggota masyarakat yang kaya, rakyat akan memperoleh pendidikan non formal yang juga gratis atau paling tidak murah bagi rakyat. Bertolak dari pemahaman di atas, pada dasarnya konsep pembiayaan pendidikan dalam Islam, secara historis telah dilaksanakan dengan baik pada masa Rasul, kemudian dikembangkan pada waktu masa khalifah. Sistem pendidikan formal yang diselenggarakan negara khilafah memperoleh sumber pembiayaan sepenuhnya dari negara (Baitul Mal). Dalam sejarah, pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, sumber pembiayaan untuk kemaslahatan umum (termasuk pendidikan), berasal dari jizyah, kharaj (pajak tanah), dan usyur (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara).26 Setidaknya terdapat dua sumber pendapatan Baitul Mal yang dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, yaitu: 1. Pos fai’ dan kharaj yang merupakan kepemilikan negara, seperti ghanimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah, dan dharibah (pajak); 2. Pos kepemilikan umum, seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Sedangkan pendapatan dari pos zakat, tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, karena zakat mempunyai peruntukannya sendiri, yaitu delapan golongan mustahik zakat.27 Jika dua sumber pendapatan itu ternyata tidak mencukupi, dan dikhawatirkan akan timbul efek negatif (dharar) jika terjadi penundaan pembiayaannya, maka negara wajib mencukupinya dengan segera dengan cara berhutang (qardh). Hutang ini kemudian 25

Ibid Quthb Ibrahim Muhammad, Op.Cit. 27 Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah, (Beirut: Darul ‘Ilmi lil Malayin, 1983) dan Taqiyuddin An Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, (Beirut: Darul Ummah, 1990). 26


234 Ahmad Munir dilunasi oleh negara dengan dana dari dharibah (pajak) yang dipungut dari kaum muslimin. Biaya pendidikan dari Baitul Mal itu secara garis besar dibelanjakan untuk 2 (dua) kepentingan. Pertama, untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan, seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Kedua, untuk membiayai segala macam sarana dan prasana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya.28

D. Problem Pembiayaan Pendidikan Islam di Indonesia Pada umumnya, masalah yang dihadapi madrasah, dalam hal ini sekolah yang berbasiskan agama, adalah persoalan pembiayaan pendidikan. Apabila dilihat dari aspek penyebabnya, hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan tahun 2006 tentang pembiayaan pendidikan di madrasah menyebutkan bahwa kesulitan yang dihadapi madrasah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan ternyata berawal dari persoalan penggalian dana itu sendiri. Kendala utamanya adalah karena terbatasnya sumber dana yang dapat digali. Selama ini sumber dana utama operasional masdarasah, rata-rata diperoleh dari iuran SPP siswa. Sumber dana ini merupakan sumber dana tetap, meskipun secara nominal sebenarnya jumlah dana yang dapat dikumpurkan tidak seberapa, mengingat kebanyakan madrasah berada di pinggiran kota/pedesaan dan melayani pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga tingkat ekonomi kurang mampu; seperti petani, buruh, dan pegawai rendah lainnya.29 Pendeknya, madrasah memperoleh pemasukan dari komponen SPP dalam jumlah yang tidak besar karena madrasah sendiri harus menetapkan besaran biaya SPP yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di mana ia berada. Namun hal ini sudah mengalami perubahan seiring dengan kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada seluruh Sekolah Dasar dan Menengah. Namun hal ini tetap saja tidak bisa menutup pembiayaan pendidikan yang diperlukan. Sumber dana lainnya adalah bantuan yang diberikan masyarakat berupa zakat, infak, dan shadaqah (ZIS). Sumber dana ini terbilang tidak tetap. Selain itu, jumlah dan keberadaannya tidak 28 29

Ibid. Hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan tahun 2006.

Jurnal At-Ta’dib


235

dapat dipastikan. Ini dapat dimengerti, mengingat masalah pengelolaan zakat dan peruntukannya sendiri. Bantuan lain yang bersifat insidental adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagaimana halnya dengan ZIS, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Imbal Swadaya, BOMM, BOP, BKG, dan BKS, selain lebih bersifat insidental dan tidak menyeluruh, juga tidak seluruh madrasah memperolehnya. Biasanya, berbagai bantuan tersebut diperoleh setelah madrasah mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, dalam berbagai kasus yang terjadi di berbagai daerah, hanya beberapa madrasah tertentu yang mendapatkannya. 30 Dalam hal ini, faktor kedekatan unsur penyelenggara madarasah dengan pihak pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap kelancaran bantuan tersebut. Adapun madrasah yang tidak memiliki akses kepada pihak-pihak tertentu sangat sulit mendapatkannya. Di sisi lain, persoalan SDM yang bisa dikatakan belum memadai, selain keterbatasan pengetahuan mengenai sirkulasi dan pengaturan mengenai anggaran dalam pembiayaan, merupakan suatu kekurangan yang menyebabkan tidak adanya analisis yang panjang mengenai, bagaimana, mengapa, dan seperti apa pembiayaan itu dilakukan. Hal ini diperparah dengan ketertutupan akses yang menyebabkan tidak adanya usaha untuk mencari dan mengembangkan peluang. Alhasil, lembaga bersifat eksklusif, hanya mengandalkan dana dari pemerintah. Masalah lain yang biasanya muncul ialah daya dukung masyarakat sekitar yang rendah. Padahal, hal ini sangat penting mengingat masyarakat sebagai partisipan dan pendorong ke arah suksesi program lembaga pendidikan. Keberadaannya sangat penting guna menunjang pembiayaan pendidikan. Kenapa hal ini terjadi? Karena masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam proses penganggaran, sehingga tingkat perhatian mereka terhadap lembaga berhenti pada wilayah memasrahkan anak didiknya saja.

30 Ahmad Nunu, Pembiayaan Pendidikan di Madrasah dan Peranan Pemerintah Daerah di Era Otonomi, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Bandung, Volume 5 Nomer 2 April-Juni 2007.


236 Ahmad Munir E.

Solusi Perbaikan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Islam

Menelaah problem yang cukup dilematis di atas, maka diperlukan langkah-langkah satrategis dalam pemecahannya. Menurut hemat penulis perlu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, persolan pembiayaan adalah hal yang sangat sensitif keberadaannya. Hal ini karena bisa membawa kemajuan lembaga jika dikelola dengan baik, sebaliknya akan membawa lembaga menjadi terpuruk, apabila komponen/pihak di lembaga tidak mengelola secara professional, tidak berprinsip pada keterbukaan, tidak berorientasi pada perbaikan, kepentingan yang sifatnya personal untuk membangun lembaga sehingga mencari peluang hanya untuk personal dirinya. Oleh karena itu, seluruh komponen yang ada dalam lembaga pendidikan, kaitannya dengan proses penyusunan pembiayaan pendidikan, harus dilibatkan. Hal ini dilakukan sebagai wujud asas keterbukaan, kebersamaan, serta bertanggung jawab atas amanah kelembagaan yang harus dipikul bersama. Baik dan buruknya lembaga menjadi akuntabilitas bersama. Kedua, terkait dengan penempatan alokasi dana, pihak di dalamnya diupayakan mampu menyusun dan mengelola dengan baik, berapa anggaran yang ada, bagaimana anggaran itu dibelanjakan atau dialokasikan, serta bagaimana sistem pelaporannya. Apabila komponen di dalamnya ada yang kurang mengerti, perlu dilakukan Diklat tentang bagaimana menyusun anggaran yang baik. Bisa dengan pelatihan penyusunan anggaran atau hal lain yang sejenis. Ketiga, kepala sekolah sebagai motor penggerak, diharapkan mempunyai keterampilan entrepreneurship (keterampilan kewirausahaan) dan kemampuan manajerial serta kesupervisian. Keempat, madrasah hendaknya melibatkan masyarakat dalam pengangaran pembiayaan pendidikan, melalui rapat rutin ataupun bisa diselipkan pada rapat musyawarah kenaikan sekolah/kelulusan. Hal demikan dilakukan sebagai wujud asas keterbukaan. Kelima, lembaga pendidikan Islam, dalam hal ini madrasah, sebagai lembaga yang berbasiskan agama yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur, diharapkan memegang teguh prinsip keadilan, prinsip amanah, kejujuran, musyawarah, keterbukaan, kedisiplinan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh seluruh elemen lembaga. Dengan demikan, diharapkan ada solusi manajemen

Jurnal At-Ta’dib


237

pembiayaan pendidikan Islam, sehingga akan terbentuk suatu lembaga pendidikan Islam yang baik, khususnya dalam persoalan pembiayaan pendidikannya.

F.

Kesimpulan

Setelah menelaah pembahasan dalam makalah ini, dapat disampaikan beberapa kesimpulan. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang sangat penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan. Berdasarkan sumbernya, biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi empat jenis, pertama, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua, biaya pendidikan dikeluarkan oleh masyarakat atau orang tua/wali siswa. Ketiga, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua siswa, misalnya sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan. Dan keempat, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam kajian pembiayaan pendidikan, ada beberapa istilah penting yang harus diperhatikan, di antaranya objek biaya, informasi manajemen biaya, pembiayaan (financing), keuangan (finance), anggaran (budget), biaya (cost), pemicu biaya (cost driver). Istilah-istilah tersebut merupakan greenlight dalam kajian ilmu ekonomi. Sistem pendidikan formal yang diselenggarakan negara Khilafah memperoleh sumber pembiayaan sepenuhnya dari negara (Baitul Mal). Dalam sejarah, pada masa Khalifah Umar bin Khatthab, sumber pembiayaan untuk kemaslahatan umum (termasuk pendidikan), berasal dari jizyah, kharaj (pajak tanah), dan usyur (pungutan atas harta non muslim yang melintasi tapal batas negara). Sementara itu, beberapa kajian menyebutkan bahwa kesulitan yang sering dihadapi madrasah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan berawal dari persoalan penggalian dana itu sendiri.


238 Ahmad Munir Kendala utamanya adalah karena terbatasnya sumber dana yang dapat digali, SDM yang bisa dikatakan masih rendah, serta daya dukung masyarakat yang rendah pula. Oleh karena itu, pihak di dalam madrasah harus mampu menyusun dan mengelola pembiayaan pendidikan dengan baik; berapa anggaran yang ada, bagaimana anggaran itu dibelanjakan atau dialokasikan, serta bagaimana sistem pelaporannya.

DAFTAR PUSTAKA Al-Jawi, Shiddiq. 2007. Pembiayaan Pendidikan Dalam Islam, Jurnal House of Khilafah. Al-Maliki, Abdurrahman. 1963. As-Siyasah Al-Iqtishadiyah AlMutsla, Hizbut Tahrir. Al-Mubarakfuri. 2005. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: IIIT. An-Nabhani, Taqiyuddin. 1990. An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam. Beirut: Darul Ummah. Ash-Shalabi, Ali Muhammad, Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah (Ad-Dawlah Al-Utsmaniyah Awamil al- Nuhudh wa Asbab as-Suquth). Penerjemah Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Blocher, et. al. 2001. Manajemen Biaya Dengan Tekanan Strategic. Penerjemah. Susty Ambarrini. Jakarta: Salemba. Fatah, Nanang. 2000. Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Rosdakrya. Harsono. 2007. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. Jhones, Thomas H. 1985. Introduction To School Finance Technique An Social Policy. New York: Macmillan Publishing Company. Khalid, Abdurrahman Muhammad. 1994. Soal Jawab Seputar Gerakan Islam. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. Mufid, Saiful. 2012. Artikel Pembiayaan Pendidikan, STIT Attaqwa. Muhammad, Quthb Ibrahim. 2002. Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab (As-Siayasah Al-Maliyah Li ‘Umar bin Khaththab), Penerjemah Ahmad Syarifuddin Shaleh. Jakarta: Pustaka Azzam.

Jurnal At-Ta’dib


239

Mulyono. 2010. Konsep Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: Arruz Media. Qahaf, Mundzir, Manajemen Wakaf Produktif (Al-Waqf Al-Islami Tathawwuruhu Idaratuhu Tanmiyatuhu), Penerjemah Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa. Yahya. 2003. Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Suatu Studi tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar di provinsi Sumatra Barat, Disertasi, Bandung Sekolah Pasca Sarjana Unversitas Pendidikan Indonesia. Zallum, Abdul Qadim. 1983. Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah. Beirut: Darul ‘Ilmi lil Malayin.


Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam

Recommend Documents