MAKALAH TEORI AKUNTANSI

MAKALAH TEORI AKUNTANSI

TOPIK PENTINGNYA STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK DAN PERBEDAANNYA DENGAN STANDAR AKUNTANSI YANG BERLAKU UMUM

Di susun oleh Nama

: Muh. Arifin

Nim

:120462201007

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI TAHUN AJARAN 2014-2015

Muh.Arifin

TW. @arifinADK

KATA PENGANTAR Puji dan syukur senantiasa mari kita aturkan dan tanamkan dalam diri kita sabagai manusia yang mempunyai banyak kelemahan dan kemampuan-kemampuan yang sangat terbatas. Sudah selayaknya dan sepantasnyalah penulis ucapkan puja dan puji sykur yang mendalam bahwa pada hari ini makalah dengan topik “Pentingnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Dan Perbedaannya Dengan Standar Akuntansi Yang Berlaku Umum” pembahasan ini sudah dapat terselesaikan walaupun menghadapi banyak kendala dan tentunya harapannya kepada seluruh pembaca dan dosen mata kuliah teori akuntansi, agar sekiranya dapat memberikan kritik dan saran agar makalah ini dapat lebih baik, karena saya yakin dan percaya bahwa makalah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Ucapan trimakasih juga kepada kawan-kawan yang sudah memberikan arahan atau masukan demi kesempurnaan makalah ini.

Tanjungpinang, Desember 2014 Penulis

Muh.Arifin

TW. @arifinADK

DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat BAB II PEMBAHASAN 2.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 2.1.1

Gambaran Umum

2.1.2

Pentingnya Standar Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik

2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Standar keuangan yang berlaku umum. 2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan 2.2.2 Perbedaan Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Standar keuangan yang berlaku umum BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan 3.2 Saran DAFTAR PUSTAKA

Muh.Arifin

TW. @arifinADK

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dapat dipastikan bahwa setiap perusahaan ketika ingin maju dan berkembang tentunya membutuhkan yang namanya keberhasilan yang sifatnya jangka panjang. Maju dan berkembangnya suatu usaha pasti ada upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan baik berupa inovesi-inovasi ataupun pada perbaikan sistem manajemen tata kelola perusahaan, termasuk juga bagaiamana perusahaan itu berhasil mengelola sistem keuangannya. Akuntansi menurut Kieso dan Weygant (1986) memberikan definisi bahwa akuntansi merupakan kegitan jasa, disiplin analisis, sekaligus sebagai sistem informasi (Amin Widaya Tunggal, 2002). Secara umum akuntasi lahir untuk digunakan menghitung sumberdaya ekonomi suatu perusahaan untuk dijadikan informasi terkait perusahaan tersebut. Perusahaan yang berhasil mengelola keuangannya dengan baik akan mendukung sumberdaya ekonomis perusahaan tersebut menjadi kuat dan semakin mandiri. Mandiri dalam artian perusahaan tersebut tidak lagi terlalu tergantung dengan hutang-hutang. Untuk melihat sumberdaya ekonomis suatu perusaahaan sendiri akan kita lihat pada laporan keungan yang sajikan oleh perusahaan tersebut. Laporan perusahaan sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas pengelolaan baik secara operasional dari perusahaan tersebut atapun pada sistem manajemen perushaan. Pada dasarnya dengan laporan keunganlah yang memberikan informasi sebagai cerminan secara perspektif ekonomi bagaimana keadaan asset, kewajiban dan ekuitas perusahaan itu. Apakah perusahaan itu secara ekonomis lebih di unggulkan atau justru sebaliknya perusahaan tersebut berada dalam ancaman dikarenakan hutang dari perusahaan tersebut semakin membengkak. Laporan keungan dibuat untuk memberikan infomasi kepada pihak pemakai intenal ataupun pihak eksternal perusahaan. Pihak ekternal bisa pemerintah, swasta atau pihak investor. Ketika pihak ekternal itu adalah pemerintah maka laporan keunagan itu digunakan untuk mempertanggunjawabkan kepada pemerintah, biasanya untuk perhitungan terkait pajak atau infomasi-informasi lain yang berkaitan tentang prekonomian.

Muh.Arifin

TW. @arifinADK

Laporan keungan yang baik harus dapat memberikan informasi dan dimengerti oleh pihak pengguna laporan keuangan. Hal ini penting karena ini merupakan bentuk pertanggung jawaban perusahaan dan dengan laporan yang demikian akan lebih menarik para investor untuk berinvestor kepada perusahaan. Laporan keuangan akan baik apabila ada standarnya atau sesuai dengan standar karena sebagaiamana dalam tulisan (Jevon Tanugraha, 2012) dikatakan, “Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akan

membantu

manajemen

perusahaan

untuk

memperoleh

berbagai

macam

kemudahan”. Untuk perusahaan yang tergolong kecil dan menegah dapat memilih standar laporan keuangan yang telah ditetapkan Ikatan Akuntasi Indonesia dengan kemudahannya yakni, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Indonesia saat ini masih di dominasi dengan Usaha mikro kecil menengah. Bahkan Usaha mikro kecil menengah saat ini di Indonesia masih menjadi wilayah dengan perkembangan yang cukup signifikan bahkan memberikan sumbangsi ekonomis yang cukup besar. Perusahan kecil dan menegah sendiri menjadi pusat perhatian pemerintah bahkan masyarakat karena perannya sampai saat ini masih menjadi perusahaan yang menyerap tenaga kerja yang banyak dan dianggap mampu menjadi penyelamat ekonomi Indonesia semenjak tahun 1997 sebagaimana dalam jurnal (Darwanto, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang). Ada hal yang menarik terkait Usaha mikro kecil menengah bahwa paska krisis moneter pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar banyak yang gulung tikar ternyata usaha mikro kecil menengah mampu bertahan dan menyelamatkan diri dari krisis moneter tersebut. Namun, ternyata tidak dapat dipungkiri juga bahwa usaha mikro kecil menengah masih banyak mengalami kekurangan apa lagi dengan kondisi saat ini perekonomian global persaingan sangat ketat membuat usaha mikro kecil menengah perlu diperhatikan secara kusus. Dengan dikeluarkannya standar akuntansi keuangan tanpa entitas akuntabilitas publik akan mempermudah perusahaan kecil dan menengah. SAK ETAP sendiri dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sebagaiamana dalam tulisan Jevon Tanugraha, (2012). Standar Akuntansi Keungan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) diterapkan untuk penyusunan laporan keungan yang dimulai atau setelah 1 januari 2011. Entitas tanpa akuntanbilitas public adalah entitas yang tidak memiliki akuntanbilitas public signifikan dan menerbitkan laporan keunagan untuk tujuan umum (general purpose Muh.Arifin

TW. @arifinADK

financial statemen) bagi pengguna ekstrenal seperti pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemerikat kredit. (Mulyani, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji). Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP dalam websait Ikatan Akuntansi Indonesia (2012) standar yang dimaksud untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas public signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna ekternal. Pengguna ekternal yang dimaksud sebagai contohnya adalah mereka pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur , dan lembaga pemeringkat kredit. 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana pentingnya

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ? 2. Apa perbedaan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum dengan standar akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ? 1.3 Tujuan dan Manfaat 1.3.1 Tujuan 1. Sebagai bentuk tanggung jawab untuk tugas makalah dari dosen mata kuliah teori akuntansi 2. Menjelaskan tentang standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publk. 3. Menjelaskan bagaimana perbedaan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum dengan standar akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 4. Sebagai referensi untuk penelitian ataupu, hal-hal lainnya yang mungkin memili kaitan dengan penulis sajikan. 1.3.2 Manfaat Memberikan sumbangsi pemikiran untuk materi terkait akuntansi secara umum, serta khususnya standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas public.

Muh.Arifin

TW. @arifinADK

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 2.1.1 Gambaran Umum Standar keuangan tanpa akuntabilitas publik merupakan sandar keuangan yang di keluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Standar keuangan tanpa akuntabilitas publik berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 (IAI, 2012). Standar keuangan tanpa akuntabilitas publik diterbitkan karena Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berbasis IFRS (International Financial Reporting Standards) dinilai terlalu rumit dan akan menyulitkan pengusaha berskala kecil dan menengah (Jurnal, Ni Luh Gede Ariantini1 dkk, 2014). Sedangkan di Indonesia saat ini usaha kecil mikro menengah terus menagalami kemajuan pesat. Bahkan, sumbangsinya terhadap prekonomian Indonesia sangatlah signifikan. Ditambahkan lagi dalam dalam jurnal (Darwanto, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang), bahwa perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) menarik perhatian yang lebih serius dari berbagai kalangan baik pemerintah ataupun masyarakat umum, hal ini tidak terlepas dari peran UKM itu sendiri dalam penyerapan tenaga kerja, sumbangan pendapatan nasional (GDP) dan ketahanan UKM terhadap berbagai gejolak. Untuk itu sebagaiaman tujuan SAK ETAP memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk membuat laporan keuangannya sendiri dan membantu dalam menyajikan laporan keuangan yang relevan dan andal (Jurnal, Ni Luh Gede Ariantini1 dkk, 2014). Menurut Martani (2011) yang dikutif dari Jurnal Ni Luh Gede Ariantini1 dkk, “dengan adanya SAK ETAP diharapkan perusahaan kecil dan menengah dapat menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga perusahaan dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya”. 2.1.2 Pentingnya Standar Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik Persaingan usaha saat ini memang semakin ketat, apalagi dengan arus globalisasi yang semakin dahsyat membuat usaha-usaha yang ingin tetap bertahan terutama perusahaan kecil dan menengah harus membenah diri, memperbaiki sistem manajemen Muh.Arifin

TW. @arifinADK

dan mempersiapkan sumberdaya ekonomi yang cukup. Bahkan tidak hanya dengan sumberdaya ekonomi yang cukup tetapi yang tidak kalah penting juga sumberdaya manusia harus di persiapkan dengan baik. Sumberdaya ekonomi perusahan terkait dengan modal ketika ingin memproleh danah dari pihak ekternal, investor atau lembaga simpan pinjam baik dari bank ataupun pihak swasta lainnya, perusahaan memang dituntut dapat mensajikan laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia saat ini harus dapat membenah diri agar tetap dapat bertahan dan memberikan sumbangsinya terhadapa prekonomian di Indonesia. Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik memberikan kelegahan tersendiri ketika dapat di gunakan oleh semua usaha kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangannya. Karena ini bertujuan baik agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan cepat dan mempermudah untuk mendapatkan tambahan modal dalam menjalankan usahanya. Berkaitan dengan tujuan laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik “Bab 2 paragraf 1 adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dan dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya” (Jurnal, Ni Luh Gede Ariantini1 dkk, 2014). Sedangakan menurut Menurut Belkoui (2006:126) dalam makalah Jevon Tanugraha (2012), “tujuan laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan”. Laporan keungan pada akhirnya berguna bagi pihak interen ataupun ektenal perusahaan untuk pengambilan keputusan. Pemakai internal, yaitu pengambil keputusan yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan internal perusahaan. Sedangkan pemakai ekternal, pengambil keputusan yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan perusahaan (Eart K. Stice dkk) dalam terjemahan Ali Akbar (2009). Pengguna keuangan eternal dapat dipastikan seperti para investor ataupun pemberi modal pinjaman tidak akan meluncurkan dana atau modalnya kepada perusahaan yang tidak dapat memberikan informasi keuangannya dengan baik. Usaha kecil dan menegah sebagai tujuan utama dari standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik seharusnya sudah Muh.Arifin

TW. @arifinADK

diterapkan agar pengguna keuangan dari pihak ekternal lebih mudah untuk memberikan modalnya. Saat ini UKM mempunyai beberapa masalah yang cukup komplek. Sebagaiamana dalam jurnal (Darwanto, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang), “Secara umum UKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan masalah nonfinansial (organisasi manajemen)”. Lebih lanjut bahkan dijelaskan bahwa peranan usaha kecil dan menegah di Indonesia yang strategis ternyata mempunyai masalah bakan permasalahan tersebut sudah sering ditemukan dan dikemukakan banyak peneliti sebelumnya. Untuk itu sebagai upaya yang harus dilakukan dalam penyelesaiannya terkait dengan masalah financial adalah bagaiamana standar keuangan yang ada diterapkan baik kepada usaha kecil ataupun usaha yang menengah. Seperti telah adanya satandar akuntansi keuagan entitas tanpa akuntabilitas public yang dikeluarkan oleh ikatan akuntansi Indonesia. 2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Standar keuangan yang berlaku umum. 2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007 :3) dalam jurnal Arum Puspita Sari (Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya) tujuan dari laporan keuangan adalah : a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna. Namun demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai kejasian dimasa yang lalu (historis), dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. c. Laporan keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melakukan penilaian terhadap apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen, melakukan hal ini agar mereka Muh.Arifin

TW. @arifinADK

dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin saja mencakup keputusan untuk menanamkan atau menjual investasi mereka dalam suatu perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau melakukan penggantian manajemen. 2.2.2 Perbedaan Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Standar keuangan yang berlaku umum “Perusahaan dapat menggunakan SAK ETAP dikarenakan, pertama PSAK - IFRS based sulit diterapkan bagi perusahaan kecil menengah mengingat penentuan fair value memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kedua, PSAK – IFRS rumit dalam implementasinya seperti kasus PSAK 50 dan PSAK 55 meskipun sudah disahkan tahun 2006 namun implementasinya tertunda bahkan 2010 sudah keluar PSAK 50 (revisi). Ketiga, PSAK – IFRS menggunakan principle based sehingga membutuhkan banyak professional judgement. Keempat, PSAK – IFRS perlu dokumentasi dan IT yang kuat.. Dwi Martini (2011) menyatakan bahwa penerapan SAK ETAP lebih sederhana dibanding penerapan PSAK umum yang mengacu pada IFRS karenan SAK ETAP mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan. Basir (2010) menyatakan bahwa penerapan SAK ETAP bebas diterapkanoleh entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP), jika ETAP belum memiliki rencana pengembangan ke depan, bisnisnya dijalankan secara sederhana, tidak terlalau membutuhkan pendanaan dari lembaga keuangannya, maka entitas ini tidak perlu menerapkan PSAK umum. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP (Syarif : 2010). SAK ETAP memiliki 30 bab sejumlah 182 lembar yang terdiri dari ruang lingkup, konsep dan prinsip prevasif, penyajian laporan keuangan, neraca, lapoean laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan lain-lain”, Arum Puspita Sari dalam jurnalnya (Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya) Secara umum perbedaan Standar keuangan dengan SAK ETAP sebagaiamana yang dikutif dalam websaite Ikatan Akuntansi di Indonesia menyatakan bahwa. “Standar keuangan SAK yang berbasis IFRS (SAK Umum) ditujukan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. SAK umum tersebut rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagain besar entitas usaha di Indonesia yang berskala kecil dan menengah. Dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas Muh.Arifin

TW. @arifinADK

dibandingkan dengan SAK Umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP, maka Standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelola usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit”. Berikut ini adalah table perbandingan PSAK dengan SAK-ETAP yang dapat diperoleh di kantor pusat Ikatan Akuntan Indonesia dan kantor-kantor cabang IAI. No

Elemen

PSAK (SAK UMUM)

1

Penyajian

Laporan 

Keuangan



SAK ETAP

Laporan posisi keuangan Informasi dalam

yang laporan

dengan

disajikan PSAK, kecuali

informasi

posisi yang disajikan

dalam

keuangan 

Sama

neraca, yang

Pembedaan asset lancar dan menghilangkan pos: tidak lancar dan laibilitas jangka pendek dan jangka panjang

Aset keuangan



Properti

investasi

yang diukur pada nilai



Aset lancar



Laibilitas jangka pendek



Informasi dalam



yang laporan

disajikan

wajar (ED PSAK 1) 

Aset diukur

posisi

biolojik

yang

pada

biaya

perolehan dan nilai

keuangan atau catatan atas

wajar (ED PSAK 1)

laporan keuangan 

Kewajiban

berbunga

(Perubahan istilah di ED PSAK

jangka panjang

1: Neraca menjadi Laporan Posisi 

Aset dan kewajiban

Keuangan, Kewajiban (liability)

pajak tangguhan

menjadi laibilitas)



Kepentingan nonpengendalian

2

Laporan Laba Rugi



Laporan laba rugi komprehensif

Muh.Arifin

Tidak sama dengan PSAK yang

menggunakan TW. @arifinADK

o

Informasi yang disajikan istilah laporan

laba

dalam laporan Laba Rugi rugi komprehensif, Komprehensif

ETAP

SAK

menggunakan

o

Laba rugi selama periode istilah laporan laba rugi.

o

Pendapatan komprehensif lain selama periode

o

Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan

3

Penyajian Perubahan

Sama

dengan

Ekuitas

PSAK, kecuali

untuk

beberapa hal yang terkait pendapatan komprehensif lain. 4

Catatan Atas



Laporan Keuangan

Catatan

atas

laporan Sama dengan

keuangan

PSAK, kecuali



Struktur

pengungkapan modal.



Pengungkapan

kebijakan

Akuntansi 

Sumber

estimasi

ketidakpastian

5

Laporan Arus Kas



Modal (ED PSAK 1)



Pengungkapan lain



Arus kas aktivitas operasi: Sama dengan metode langsung dan tidak PSAK kecuali: langsung



Arus kas aktivitas investasi



Arus

kas



operasi: metode

aktivitas

tidak langsung

pendanaan

Muh.Arifin



Arus kas mata uang asing



Arus kas bunga dan dividen,

Arus kas aktivitas



Arus kas mata uang

TW. @arifinADK

pajak penghasilan, transaksi

asing, tidak diatur.

non-kas 6

Laporan



keuangan konsolidasi dan terpisah

7

Kebijakan

Persyaratan penyajian

Tidak diatur (Lihat Bab

lapkeu konsolidasi

12).



Entitas bertujuan khusus



Prosedur konsolidasi



Lapkeu tersendiri



Lapkeu gabungan

PSAK 25 (Laba atau Rugi Bersih SAK ETAP sudah maju

akuntansi, estimasi, dan untuk periode Berjalan, Kesalahan satu langkah dibandingkan kesalahan

Mendasar,

dan

Perubahan PSAK

Kebijakan Akuntansi) Laba atau rugi bersih untuk

ada

“kesalahan mendasar” dan “laba



(tidak atau

rugi

luar

biasa”).

Periode berjalan 

Kesalahan Mendasar



Perubahan kebijakan Akuntansi



Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi



Konsistensi dan perubahan kebijakan akuntansi



Perubahan Estimasi akuntansi



Kesalahan.



Pos luar biasa



Laba atau rugi dari aktivitas normal



Operasi yang tidak dilanjutkan



Perubahan estimasi Akuntansi

Muh.Arifin

TW. @arifinADK



Penerapan suatu standar Akuntansi keuangan



Perubahan kebijakan Akuntansi yang lain

8

Instrumen Keuangan



Dasar

Ruang lingkup: aset dan

PSAK 50 (1998).

kewajiban keuangan 

Instrumen keuangan dasar:



Diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, pinjaman dan pinjaman yang diberikan



Impairment menggunakan incurred loss concept



Derecognition



Hedging dan derivatif



Ruang lingkup: investasi pada efek tertentu



Klasifikasi trading, held to maturity, dan available for sale. Hal tsb mengacu ke

9

Persediaan



Pengukuran persediaan



Biaya persediaan



Biaya pembelian



Biaya konversi



Biaya lain-lain



Biaya persediaan pemberian

Sama dengan PSAK

jasa

Muh.Arifin



Teknik pengukuran biaya



Rumus biaya



Nilai realisasi bersih TW. @arifinADK

10

Investasi



Pengakuan sebagai beban



Pengungkapan



pada perusahaan asosiasi dan entitas anak

Ruang lingkup: entitas

metode ekuitas

asosiasi 

Metode akuntansi



Metode biaya



Metode ekuitas



Model nilai wajar (ED PSAK 15)



Ruang lingkup: entitas asosiasi dan entitas anak



Metode akuntansi



Entitas asosiasi : metode biaya

11

Investasi



Entitas anak :



Jointly controlled operation, Sama

pada perusahaan asosiasi dan entitas anak

dengan

PSAK

asset, and entity

kecuali metode akuntansi



Metode akuntansi

hanya



Metode konsolidasi

metode biaya.

menggunakan

proporsional 

Metode ekuitas



Model nilai wajar (ED PSAK 12 : PBA/PBO/PBE)

12

Property Investasi

Metode akuntansi

Metode

akuntansi: model

biaya 

Model nilai wajar

Model biaya 13

Aset Tetap





Menggunakan pendekatan

Sama dengan

komponenisasi

PSAK kecuali:

Pengukuran menggunakan model biaya atau model

Muh.Arifin



Tidak

menggunakan TW. @arifinADK

revaluasi

pendekatan



Pengukuran biaya perolehan

komponenisasi.



Pengakuan pengeluaran



Revaluasi

diijinkan

selanjutnya

jika



Penyusutan

berdasarkan Peraturan



Tidak perlu review nilai

Pemerintah. Hal ini

residu, metode penyusutan,

mengacu ke PSAK 16

dan umur manfaat setiap

(1994)

akhir periode pelaporan, tetapi jika ada indikasi



dilakukan

Tidak perlu review nilai residu.

perubahan saja 14

Asset Tidak Berwujud







Prinsip umum untuk

Sama dengan

pengakuan

PSAK, kecuali aset tidak

Pengakuan awal,

berwujud yang diperoleh

pengukuran selanjutnya

dari penggabungan usaha.

Amortisasi selama umur manfaat atau 10 tahun

Penurunan nilai



Menggunakan metode

Tidak diatur

pembelian 

Goodwill dimaortisasi 5 tahun atau 20 tahun dengan justifikasi manajemen

15

Sewa



Mengatur perjanjian yang mengandung sewa



Klasifikasi bersifat principle based



Laporan keuangan lessee dan



Tidak mengatur perjanjian yang mengandung sewa

Muh.Arifin

TW. @arifinADK

(ISAK 8) Lessor



Klasifikasi

sewa:

kombinasi IFRS for SMEs dan SFAS 13 

Laporan lessee

keuangan dan

lessor

menggunakan PSAK 30 (1990): Akuntansi Sewa Guna Usaha

16

Ekuitas



Kewajiban diestimasi



Kewajiban kontinjensi



Aset kontinjensi



Penjelasan

Sama dengan



Akuntasi ekuitas untuk

PSAK, kecuali :

Sama dengan PSAK

badan usaha bukan PT 

Akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT

17

Pendapatan



Reorganisasi



Selisih penilaian kembali



Penjualan barang



Penjualan jasa



Kontrak konstruksi



Bunga, dividen dan royalti



Lampiran kasus



Reorganisasi



Selisih penilaian kembali

Sama dengan PSAK.

pengakuan pendapatan (ED PSAK 23) 18

Biaya Pinjaman



Komponen biaya pinjaman Biaya pinjaman langsung



Pengakuan dan kapitalisasi dibebankan biaya pinjaman

Muh.Arifin

TW. @arifinADK

19

Penurunan Nilai Aset



Penurunan nilai persediaan Sama dengan



Penurunan

nilai

non- PSAK, kecuali:

persediaan 

Penurunan nilai goodwill



Ruang lingkup yang meliputi semua jenis aset.



Tidak mengatur penurunan nilai goodwill



Ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang menggunakan PSAK 31: Akuntansi Perbankan paragraf 16 dan 17.

20

Imbalan Kerja







Imbalan kerja jangka

Sama dengan

pendek

PSAK, kecuali untuk

Imbalan pasca kerja, untuk manfaat pasti manfaat pasti

menggunakan PUC dan

menggunakan PUC

jika tidak bisa,

Imbalan jangka panjang

menggunakan metode

lainnya

yang disederhanakan

Pesangon pemutusan kerja 21

Pajak Penghasilan



Menggunakan deferred taxconcept



Pengakuan dan pengukuran pajakkini



Muh.Arifin

Pengakuan dan

TW. @arifinADK

pengukuran pajaktangguhan 

Menggunakan taxpayable concept



Tidak adapengakuan danpengukuran pajaktangguhan

22

Mata Uang Pelaporan



Mata uang pencatatan dan Sama dengan PSAK Mata pelaporan



Mata uang fungsional



Penentuan saldo awal



Penyajian komparatif



Perubahan mata uang

Uang Pelaporan 

Mata uang fungsional



Pelaporan transaksi mata uang asing

pencatatan dan pelaporan

dalam mata uang fungsional 

Perubahan mata uang fungsional (Pada prinsipnya sama)

23

Peristiwa setelah



akhir periode pelaporan

Peristiwa yang

Sama dengan PSAK

memerlukan penyesuaian 

Peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian

24

25

Pengungkapan pihak-



Pengertian pihak-pihak

pihak yang

yang mempunyai

mempunyai hubungan

hubungan istimewa

istimewa



Pengungkapan

Aktivitas Khusus



Akuntansi perkoperasian



Akuntansi minyak dan gas

Sama dengan PSAK 7

Tidak diatur

bumi Muh.Arifin

TW. @arifinADK



Akuntansi pertambangan umum



Akuntansi perusahaan efek



Akuntansi reksa dana



Akuntansi perbankan dan asuransi

26

Ketentuan Transisi



Retrospektif atau prospektif (jika tidak praktis) yang diterapkan secara prospective catchup (dampak ke saldo laba)



Perpindahan dari dan ke SAK ETAP

27

Tanggal Efektif

Berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011, penerapan dini 1 Januari 2010

- Sumber http://keuanganlsm.com/perbedaan-sak-etap-dengan-psak/#sthash.qxEUUMiR.dpuf

Muh.Arifin

TW. @arifinADK

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik perlu diterapkan di perusahaan sekala kecil ataupun sekala menengah, mengingat pentingnya usaha kecil dan menengah di Indonesia dan permasalahan serta tantangan pada masa yang akan datang. Secara umum perbedaan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik dengan standar akuntasi keuangan umum terletak pada penggunaan laporan keuagan.diamana SAK umum dianggap rumit dan penggunanya antarlintas negara sedangkan untuk SAK ETAP lebih berfokus membantu kepada usaha kecil dan menengah. 3.2 Saran Sebagai saran penulis; Perusahaan kecil ataupun menengah sekiranya segrea menerapkan atau menggunakan standar akuntasni keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik agar perusahaan usaha-usaha tersebut dapat berkembang lebih baik dan maju.

Muh.Arifin

TW. @arifinADK

DAFTAR PUSTAKA Akbar Ali (2009) Terjemahan “Akuntansi Keuangan Intermediate Accounting, Jakarta, Salemba Empat Ariantini, Ni Luh Gede. 2014 Penerapan SAK ETAP Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembing Sejahtera Mandiri Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia (online). Tersedia pada http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/3348/2745, diakses 29 Desember 2014 Pukul 9:39 WIB Darwanto, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang Membangun Daya Saing UKM dalam Perekonomian Nasional. (online) Tersedia pada : http://download.portalgaruda.org/article.php?article=118684&val=5446, diakses pada 28 Desember 2014 Pukul 11:20 WIB. Sari, Arum Puspita. 2014. Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Studi Kasus pada Perusahaan Rokok Trubus Alami) (online). Tersedia pada: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&u act=8&ved=0CE8QFjAH&url=http%3A%2F%2Fjimfeb.ub.ac.id%2Findex.php%2Fji mfeb%2Farticle%2Fdownload%2F1021%2F937&ei=HdmgVOjBMZSXuAS7woDIC g&usg=AFQjCNErRA036IxiNoMlRRK8ZZ8zR76KA&sig2=dR5nAPhq7HgNK8OpkzKX4g&bvm=bv.82001339,d.c2E, diakses 29 Desember 2014 Pukul 11:32 WIB http://keuanganlsm.com/perbedaan-sak-etap-dengan-psak/, di akses pada 29 Desember 2014 Pukul 13:15 WIB Mulyani. 2012. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Koperasi Mandiri Jaya Tanjungpinang dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel Tanjungpinang. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas

Maritim

Raja

Ali

Haji

(onlie).

Tesedia

pada:

http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d09 47c6478e525e/2014/04/E-JURNAL.pdf, diakses pada 28/12/2014 11:20 WIB.

Muh.Arifin

TW. @arifinADK

Widaya T, Amin Drs. 2002. Akuntansi Perusahaan kecil dan Menengah, Jakarta; PT RINEKA CIPTA www.iaiglobal.or.id/v02/prinsip_akuntansi/standar.php?cat=SAK%20ETAP, diakses pada 29 Desember 2014 Pukul 12:01 WIB

Muh.Arifin

TW. @arifinADK