MAKALAH AGAMA POLITIK dan ISLAM untuk memenuhi salah satu matakuliah PAI oleh Agus Fitriadin
Disusun Oleh: Nama
: Beny Susanto
NIM
: 2011081031
Prodi/Jenjang
: Teknik informatika B / S1
TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS KUNINGAN 2012
1
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Pengertian Tentang Islam dan Politik”. Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk menambah pengentahuan penyusun dan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Demi kesempurnaan makalah ini, penyusun mohon kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun. Demikianlah makalah ini saya buat semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca semua, apabila ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Yogyakarta, 14 Januai 2011 Hormat Kami, Penyusun
2
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i KATA PENGANTAR......................................................................................... ii iii
D AF T AR I SI .. ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ..
BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ............................................................................. 4 1.2 Batasan Masalah........................................................................... 4 1.3 Rumusan Masalah ........................................................................ 4 1.4 Tujuan .......................................................................................... 5 1.5 Sistematika Penulisan .................................................................. 5
BAB II
PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Politik ......................................................................... 6 2.2 Pengertian Politik Islam ............................................................... 6 2.3 Sistem Politik Islam di Masa Rasulullah ..................................... 11
BAB III
PENUTUP 3.1 Kesimpulan .................................................................................. 12 3.2 Saran............................................................................................. 12
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 13
3
1.1
LATAR BELAKANG Sistem politik adalah suatu bagian yang pasti ada di setiap Negara sistem politik sendiri berfungsi sebagai pengatur dan membuat peraturan untuk dipatuhi oleh seluruh warga negaranya. Ada beberapa sistem politik yaitu sistem politik komunis, liberal dan demokrasi dari beberapa sistem politik tersebut masih ada juga sistem politik Islam. Setiap Negara pasti memiliki sistem politiknya masing-masing. Seperti misalnya Negara Indonesia yang menggunakan sistem politik demokrasi yang berarti sistem tersebut didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis Disini kita akan membahas tentang peranan agama Islam dalam perkembangan politik di dunia saat ini, dengan mengkaji berbagai informasi berdasarkan Al-Qur‟an, Al Hadits dan sejarah sistem politik di masa Rasulullah SAW.
1.2
BATASAN MASALAH Untuk menghidari adanya kesimpangsiuran dalam penyusunan makalah ini, maka penulis membatasi masalah-masalah yang akan di bahas diantaranya: 1. Pengertian Politik 2. Pengertian Politik Islam 3. Sejarah Kepemimpinan Rasulullah
1.3
RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, masalahmasalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Apa itu Politik? 2. Apa itu Politik Islam? 3. Bagaimana sejarah kepemimpinan Rasulullah?
4
1.4
TUJUAN Dalam menyusun makalah ini penulis mempunyai beberapa tujuan,
yaitu: 1. Penulis ingin mengetahui arti dari Politik. 2. Penulis ingin mengetahui seperti apa Politik Islam. 3. Penulis ingin mengetahui seperti apa sejarah kepemimpinan Rasulullah. 1.5
SISTEMATIKA PENULISAN Dalam penyelesaian penyusunan makalah ini penulis menggunakan study kepustakaan, yaitu penulis mencari buku-buku dan browsing bacaan yang berhubungan dengan Agama Islam, Al-Qur‟an dan Al Hadits.
5
BAB II PEMBAHASAN 2.1 PENGERTIAN POLITIK Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Komponen-komponen yang diperlukan dalam politik yaitu : a. Masyarakat b. Kekuasaan c. Negara Fungsi Politik adalah Perumusan kepentingan Pemaduan kepentingan Pembuatan kebijakan umum Penerapan kebijakan Pengawasan pelaksanaan kebijakan 2.3 PENGERTIAN POLITIK ISLAM Politik dan agama adalah sesuatu yang terpisah. Dan, sesungguhnya pembentukan pemerintahan dan kenegaraan adalah atas dasar manfaatmanfaat amaliah, bukan atas dasar sesuatu yang lain. Jadi, pembentukan negara modern didasarkan pada kepentingan-kepentingan praktis, bukan atas dasar agama.
6
Pemerintahan yang berlaku pada masa Rasulullah dan khalifah bukanlah diturunkan Allah dari langit. Wahyu Allah hanya mengarahkan Rasul dan kaum muslimin untuk menjamin kemaslahatan umum, tanpa merenggut kebebasan mereka untuk memikirkan usaha-usaha menegakkan kebenaran, kebajikan, dan keadilan. Alquran sendiri tidak mengatur urusan politik secara khusus, tetapi hanya memerintahkan untuk menegakkan keadilan, kebajikan, membantu kaum lemah, dan melarang perbuatan yang tidak senonoh, tercela, serta durhaka. Alquran hanya meletakkan garis besar pada kaum muslimin, kemudian memberikan kebebasan untuk memikirkan hal-hal yang diinginkan dengan ketentuan tidak sampai melanggar batas-batas yang telah ditetapkan. Islam pada dasarnya adalah Siyasatullah fil Ardh. Maksudnya, dengan Islam inilah Allah mengatur semesta alam, yang diperuntukan kepada manusia. Islam itu secara substantif bersifat politis. Konteks pemberian amanah kepada manusia yang dimaksud di atas adalah Istikhlaf sebagai konsep politik. Istikhlaf berarti "menjadikan khalifah untuk mewakili dan melaksanakan tugas yang diwakilkan kepadanya." Untuk lebih memahaminya, perlu kita ingat kembali bahwa Allah memberikan manusia dua amanah : 1. Ubudiyah, yaitu untuk beribadah, penghambaan kepada Allah. 2. Amanah Kekhalifahan, hal ini lebih dekat kepada otoritas untuk mengendalikan kehidupan (di atas bumi). Allah SWT berfirman, "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, ..." (QS. An Nur: 55) Dengan demikian, Islam secara substantif adalah siyasah, yaitu menghendaki agar ummat menjalankan kepemimpinan politik. Salah satu tujuan Islam adalah bagaimana agar bisa menerapkan kehidupan secara Islami dan agar sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi.
7
Untuk itu perlu dilakukan suatu tindakan untuk merubah situasi saat yang masih jauh dari harapan ini agar mencapai tujuan di atas. Ada dua pendekatan dalam agenda perubahan tersebut (secara berurut): 1. Pendekatan secara kultural. Tersirat dalam firman Allah SWT pada Surat Al Jumuah ayat 2, "Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata." 2. Pendekatan secara struktural. Pendekatan inilah yang lebih bersifat siyasi. Jadi, ketika telah terbentuk masyarakat yang Islami secara kultural, maka dibutuhkanlah pemerintahan yang Islami. Contohnya dalam peristiwa Piagam Madinah. Ketika itu masyarakat Madinah sudah terkondisikan sebagai masyarakat yang Islami secara kultural. Kedua pendekatan di atas tidak dapat dipilah-pilahkan satu sama lain. Kedua hal di atas hanyalah terkait pada tahapan perubahan saja. Jadi, sebenarnya tidak ada istilah Islam kultural, dan Islam Politik. Islam itu adalah menyeluruh. Kemudian Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah sasayasusu-siyasah . Yang berarti (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya) dan secara bahasa adalah cara pemerintahan Islam mengurus urusan rakyatnya, serta urusan negara, umat dan rakyatnya terkait dengan negara, umat dan bangsa lain. Urusan tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan: politik, sosial, ekonomi, pendidikan, keamanan, dll, yang mana pada masa Rasulullah SAW makna siyasah (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaannya. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia; dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (siyasiyun). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil amri mengurusi (yasûsu) rakyatnya saat mengurusi urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya. Begitu pula dalam perkataan orang Arab dikatakan : yang
8
artinya „Bagaimana mungkin kondisi rakyat akan baik bila pemimpinnya rusak seperti ngengat/rayap yang menghancurkan kayu. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (ri‟ayah), perbaikan (ishlah), pelurusan (taqwim), pemberian arah petunjuk (irsyad), dan pendidikan (ta`dib). Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya : "Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah" (HR. Bukhari dan Muslim). Teranglah bahwa politik atau siyasah itu makna awalnya adalah mengurusi urusan masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurusi urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya,
menasihati pemimpin
yang
mendurhakai
rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran yang nyata (kufran bawahan) seperti ditegaskan dalam banyak hadits terkenal. Ini adalah perintah Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Berkaitan dengan persoalan ini Nabi Muhammad SAW bersabda : "Siapa saja yang bangun pagi dengan gapaiannya bukan Allah maka ia bukanlah (hamba) Allah, dan siapa saja yang bangun pagi namum tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka ia bukan dari golongan mereka." (HR. Al Hakim) a. Pilar-pilar dasar dalam pemerintahan Politik Islam antara lain
adalah : ₃
Kedaulatan di Tangan Syara‟(hukum Islam)
₃
Kekuasaan di Tangan Umat
₃
Hanya Khalifah yang Berhak Mengadopdi Hukum
₃
Wajib Membai‟at Satu Khalifah Struktur Pemerintahan dan Administrasi dalam sistem Khalifah
Politik Islam : 9
₃
Khalifah
₃
Mu‟awin Tafwidh/Mentri tapi tidak berhak membuat UU (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan)
₃
Mu‟awin Tanfidz (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi)
₃
Wali/Kepala Daerah
₃
Amir Jihad – Mabes Angkatan Bersenjata
₃
Departemen Keamanan Dalam Negeri
₃
Departemen Luar Negeri
₃
Departemen Perindustrian
₃
Departemen Kehakiman
₃
Departemen Penerangan
₃
Kemaslahatan Publik
₃
Baitul Mal (rumah penyimpan harta)
₃
Majelis Ummah/Dewan Perwakilan Rakyat
c. Sistem Politik dalam Negeri Khilafah ₃
Menerapkan syariat Islam kepada seluruh rakyat, Muslim maupun Non-Muslim;
₃
Memberikan kebebasan kepada rakyat Non-Muslim menjalankan ibadah, makan, minum, tatacara berpakaian, dan menikah menurut agama dan keyakinan mereka;
₃
Memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada setiap warga negara, Muslim dan Non-Muslim, kecuali yang menjadi kekhususan masing-masing;
₃
Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan umat Islam dalam satu negara, dengan akidah yang sama, yaitu akidah Islam;
d. Sistem Politik luar Negeri Khilafah ₃ Mengemban Islam kepada seluruh bangsa, negara dan umat lain; ₃
Menerapkan syariat Islam kepada bangsa, negara dan umat lain yang berhubungan dengan Khilafah;
₃
Berjihad dalam rangka membebaskan penghambaan manusia oleh manusia („ibadat al-‟ibad) untuk menyembah Rabb al- ‟Ibad; 10
d. Jaminan Penerapan Syariat Islam, di Dalam dan Luar Negeri: ₃ Ketakwaan individu, rakyat dan aparatur negara; ₃
Kontrol masyarakat (umat dan partai politik) yang mempunyai kesadaran ideologis;
₃
Penerapan Islam secara kaffah, adil dan konsekuen oleh negara kepada seluruh rakyat;
e. Fungsi Organisasi dan Partai Dalam Sistem Khilafah: ₃
Edukasi: Mendidik umat dan masyarakat agar memahami Islam dengan benar;
₃
Agregasi: Menghimpun umat dan masyarakat berdasarkan ikatan Islam;
₃
Artikulasi: Menyampaikan aspirasi umat dan masyarakat yang sesuai
dengan Islam,
dan
mengoreksi kebijakan yang
bertentangan
dengannya; Organisasi dan partai seperti ini hukumnya Fardu Kifayah: 2.3 SISTEM POLITIK ISLAM DI MASA RASULULLAH SAW a.
Sejarah Politik Masa Nabi SAW. dan Khulafa’ al-R āsyidîn Pemerintahan Islam sejak dari masa Nabi Muhammad SAW di Madinah pada 622 M hingga Khulafa al-Rāsyidîn yang berakhir pada sekitar 656 M merepresentasikan sebuah upaya penegakan kebajikan di muka bumi. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah kepemimpinan moral yang sangat peduli pada perwujudan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti dicatat dalam sejumlah riwayat, pemerintahan Nabi di Madinah adalah pemerintahan yang toleran. Dokumen tentang toleransi dapat dibaca dalam Piagam Madinah yang berintikan antara lain: penghormatan pada pemeluk agama yang berbeda, hidup bertetangga secara damai, kerja sama dalam keamanan, dan perlindungan bagi pihakpihak yang teraniaya. Isi Piagam Madinah tersebut dicatat sebagai dokumen politik pertama dalam sejarah yang mengadopsi prinsip-prinsip
11
toleransi. Selain itu, Piagam Madinah dilihat dari kacamata teori politik, dianggap memiliki gagasan-gagasan HAM modern meskipun lahir di masa pra-modern. Pemerintahan Nabi di Madinah berhasil menyatukan sukusuku yang bertikai menjadi satu bangsa. Tidaklah mudah menyatukan suku-suku yang berkonflik ratusan tahun di sana. Tetapi dengan kekuatan integritas moral yang kuat seperti Nabi SAW., masalah konflik dapat diatasi. Maka gampanglah jalan bagi Nabi untuk melakukan pembangunan berdasarkan al-Qur‟an sehingga terciptalah kesejahtraan rakyat. Menurut riwayat, tidak ada pemberontakan berarti selama Nabi memerintah di sana dari rakyatnya. Yang terjadi justru, ketaatan penuh rakyat pada kepemimpinan Nabi. Pernik-pernik konflik terjadi hanya dengan negara-negara tetangga
yang
takut
kehilangan pengaruh
kekuasaannya. Jadi, selama Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin Negara Madinah, ia menjadi pemimpin yang adil dan menerapkan keagungan moral bagi rakyatnya. Itulah sebabnya A‟isyah istri Nabi pernah mengatakan bahwa “akhlaq Rasulullah adalah al-Qur‟a n”. Al-Qur‟an dan Sunnahnya menjadi undang-undang negara yang mengikat kaum Muslimin di sana. Sekalipun begitu, umat-umat lain juga dilindungi. Dalam Q.s., alAmbiyā‟:107 disebutkan yang artinya, “ Tidaklah Kami utus engkau selain menjadi rahmat bagi seluruh alam”. Konsep rahmatan lil’ ālamîn adalah konsep 2 toleransi di dalam Islam yang hingga sekarang sering dikutip sebagai teologi toleransi yang amat penting dalam relasi Islam dan negara. Demikianlah, kepemimpinan Nabi adalah cermin moralitas dan teladan indah bagi umat Islam dan bahkan umat manusia. Nabi SAW adalah model ideal umat yang karir hidupnya dapat memunculkan kearifan-kearifan politik umat. Hingga wafatnya pada Juni 632 M, Nabi Muhammad SAW telah menjadi Nabi-Penguasa yang efektif atas sebagian besar semenanjung Arabia.
12
Pasca wafatnya Nabi, pemerintahan Islam diteruskan oleh empat khalifah yang utama (Khulafa’ al-R āsyidîn), yakni Abu Bakar ra, Umar bin Khattab, Usman bin „Aff ān, dan Ali bin Abin Thalib. Keempat khalifah tersebut menyelenggarakan pemerintahan Islam mendekati pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Keadilan, penegakan hukum, musyawarah, dan egalitarianisme amat ditegakkan sehingga empat khalifah itu diberi gelar empat khalifah yang mendapat petunjuk. Meski ada riak-riak politik di dalam era keempat khalifah itu, tapi secara keseluruhan menampakkan gerak moral yang amat kosnsisten dan perluasan wilayah yang amat efektif ke luar Jazirah Arabia. Selama tiga puluh tahun (30 tahun), keempat khalifah menampakkan sebuah pemerintahan politik Islam yang amat agung dan menjadi sejarah politik yang demokratis di dunia saat itu. Pasca keempat khalifah, pemerintahan Islam mengalami pasang-surut. Demikian pula sejarah Islam mengalami kebangkitan dan keruntuhan. Dari sejarah itu, menunjukkan garis konstan bahwa pemerintahan yang mengedepankan moralitas akan memperoleh kejayaan dan sebaliknya. Karena itu, sejarah politik Islam adalah sejarah pasangsurut antara yang ma’ruf dan yang mungkar. Umat Islam harus mengambil nilai-nilai dan prinsip-prinsip politik yang baik dan menjauhkan noda-noda hitamnya jika ingin sebuah pemerintahan itu tegak di muka bumi. b. Nilai-Nilai Politik Dalam al-Qur’an Namun perlu dicatat, al-Qur‟an bukanlah kitab politik. Ia hanya memberikan prinsip-prinsipnya saja dan bukan mengajari cara-cara berpolitik praktis. Dengan 3 demikian, perhatian utama al-Qur'an adalah memberikan petunjuk yang benar kepada manusia, yaitu petunjuk yang akan membawanya kepada kebenaran dan suasana kehidupan yang baik. Sebagai kitab petunjuk, al-Qur'an mengarahkan manusia kepada hal-hal praktis. Ia memberi tekanan lebih atas amal perbuatan daripada gagasan. Bertolak dari sisi pandangan ini, maka iman barulah punya arti jika diikuti secara terpadu oleh perbuatan baik yang positif dan konstruktif.
13
Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai perorangan dan sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan yang berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat. Al-Qur'an sendiri mengajarkan bahwa kehidupan di dunia merupakan prasyarat bagi kebahagiaan hidup yang akan datang seperti dinyatakan dalam al-Qur'an, ”Barang siapa buta di dunia ini, maka akan buta di akhirat, dan bahkan lebih sesat lagi perjalanannya” (terj. Q.s., alAhzāb 72) Bagi seorang mukmin, al-Qur'an merupakan manifestasi terakhir bagi rahmat Allah swt. kepada manusia, di samping sebagai prinsip kebijaksanaan yang terakhir pula. Jadi, jangan menjadikan al-Qur‟an dan pemerintahan Nabi untuk instrument politik. Tapi ambillah prinsip-prinsip etiknya dan sesuaikan dengan kondisi-kondisi sosial politik sehingga melahirkan suatu kombinasi moralitas Islam dan relevansi sosial politik. Wallāhu A’lamu bil-Shawāb.
14
BAB III PENUTUP 1.1 KESIMPULAN Dengan demikian penyusun dapat menyimpulkan bahwa hubungan Islam dan Politik itu sangat berkaitan karena telah dijelaskan tentang aturan dan caracara dalam berpolitik yang sesuai tuntunan Al Quran dan Hadits. Oleh karena itu sistem politik Islam yang melihat dokumen-dokumen dari Al-Qur‟an ini memuat prinsip-prinsip politik berupa keadilan, musyawarah, toleransi, hak-hak dan kewajiban, amar ma’ruf dan nahi mungkar, kejujuran, dan penegakan hukum. Jadi dengan sistem dan peraturan-peraturan hukum yang sesuai dengan Al-Qur‟an sudah pasti sistem politik Islam lebih baik dibandingkan dengan sistem Politik yang lain. 1.2 SARAN Dengan uraian di atas kita dapat menyadari bahwa apapun sistem politik yang di gunakan disetiap Negara akan percuma kalau tidak didasari dengan kesadaran Iman dan Taqwa kepada Allah oleh setiap pemimpin dan rakyatnya.
15
DAFTAR PUSTAKA
http://luluvikar.wordpress.com/?Islam%20dan%20Politik http://www.eramuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/politik-islam-danpolitik-jahiliyyah.htm http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Islam http://id.wikipedia.org/wiki/Khalifah http://www.hudzaifah.org/Article64.phtml http://www.scribd.com/doc/17236048/Sejarah-PolitikIslam http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
PDF to Word
