Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang. 2

Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 2013

Tingkat Keberdayaan Sosial Ekonomi Kelompok Tani Desa Konservasi Sebagai Penyangga Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi I Putu Garjita¹, Indah Susilowati², Tri Retnaningsih Soeprobowati³ 1

2

Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Staff Pengajar Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang 3Staff Pengajar Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro, Semarang Email: [email protected]

ABSTRACT The community living around forest area is the party which directly has relation with forest. The dependence of the community around Mount Merapi National Park (TNGM) in utilizing natural resources is still high so that it requires alternative businesses to improve their economy through community empowerment program. Community power is the element that enables people to survive and can develop themselves in achieving progress and wealth. The aims of this research were to recognize the social and economic power level of the farmer group Ngudi Makmur residing in the buffer zone of TNGM and the roles of relevant stakeholders in empowering the community. To obtain primary data, a survey was conducted to 27 respondents which were the members of the farmer group. Then, descriptive analysis and crosstab were conducted. The power level of the farmer group members of Ngudi Makmur in Turgo sub-village was still categorized into powerless, both from economic and non economic aspects. It can be seen from low technology access, business decision, and lobbying skill. The stakeholders that assist the people’s business mostly came from government and Non Government Organizations with the score 7 (enough). Therefore, an empowerment strategy is required to increase the community’s power so that improved welfare can be realized. Keywords: empowerment, welfare, farmer group, national park

1. PENDAHULUAN Keberadaan masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM ) merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam kerangka perlindungan dan pemanfaatan hutan. Dalam membangun kesadaran masyarakat agar interakasi antara masyarakat dengan kawasan hutan tidak berdampak negatif maka diperlukan upaya peningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi kawasan. Masyarakat diberdayakan dalam perekonomian agar ketergantungan terhadap sumberdaya alam dapat dikelola dengan baik sehingga tidak merusak kawasan. Keterlibatan masyarakat di dalam maupun sekitar hutan sebagai pihak yang secara langsung berhubungan dengan hutan dalam pengelolaan hutan sehingga masyarakat lokal tersebut dapat menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan serta tetap memberikan kebutuhan ekonomi untuk kehidupannya (Barber et al. 1999). TNGM merupakan kawasan konservasi yang bernilai penting dan strategis karena berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Penunjukan Kawasan Hutan Gunung Merapi sebagai TNGM sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 134/Menhut-II/2004 tentang perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merapi seluas ± 6.410 ha, yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten Provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Disekitar kawasan TNGM terdapat 30 desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Masyarakat sekitar kawasan TNGM berinteraksi dengan keberadaan hutan di sekitarnya. Budaya memanfaatkan sumberdaya hutan oleh masyarakat setempat sudah berlangsung terus menerus sejak sebelum kawasan ini di tunjuk sebagai Taman Nasional. Adanya pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat sekitar di kawasan TNGM sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap keutuhan kawasan konservasi ini. Gangguan terhadap kerusakan hutan sebagai akibat kegiatan illegal masih terjadi. Hal ini ditenggarai karena ketergantungan masyarakat sekitar kawasan terhadap hutan masih tinggi, seperti kegiatan penambangan batu dan pasir, perumputan, penebangan pohon dan pencurian hasil hutan lainnya. Pada tahun 2012 terdapat tujuh kali tindak pelanggaran kehutanan berupa penebangan pohon, pengangambilan pasir dan pencurian kayu. Pada tahun yang sama juga terjadi kegiatan perladangan liar yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan TNGM seluas 2,25 hektar (TNGM, 2013). Daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan TNGM dimana tingkat perekonomiannya masih rendah perlu diperhatikan agar masyarakat dapat mandiri dan tidak tergantung terhadap kawasan hutan. Dengan meningkatkan ISBN 978-602-17001-1-2

130


kesejahteraan masyarakat daerah penyangga dan meningkatkan kepeduliannya terhadap upaya pelestarian kawasan, maka pada akhirnya dapat mengurangi gangguan keamanan kawasan. Menurut Ife (2006), program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan indikator-indikator keberdayaan bila ia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, seperti prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman,perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur yang merugikan. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Balai TNGM adalah pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) di desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. MDK Dusun Turgo yang terletak di Dusun Turgo Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu MDK yang dibina oleh Balai TNGM dalam rangka meningkatkan partisipatif dari berbagai pihak (stakeholders) yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah MDK Dusun Turgo. Dusun Turgo merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan TNGM. Berdasarkan data dari Profil Desa Purwobinangun tahun 2011, jumlah penduduk di Dusun Turgu adalah 801 jiwa dengan mata pencaharian sebagian besar sebagai petani dan buruh tani yaitu 58 %, sisanya berprofesi sebagai peternak, pegawai negeri, swasta dan lain-lain. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam MDK Dusun Turgo adalah pendampingan kelompok tani desa konservasi Ngudi Makmur dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Usaha peningkatan ekonomi yang telah dilakukan oleh kelompok tani Ngudi Makmur ini adalah usaha pembuatan bibit tanaman hutan, budidaya anggrek, pembuatan instalasi biogas. Usaha yang dilakukan oleh kelompok tani ini diharapkan menjadi tambahan pendapatan mereka sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Upaya pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan keberdayaan menuntut adanya partisipatif aktif dari semua pihak yang terkait, antara lain pemerintah, swasta, lembaga keuangan maupun paguyuban masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak sebatas ekonomi, namun juga secara politis sehingga pada akhirnya masyarakat akan mempunyai posisi tawar baik secara nasional maupun internasional (Friedmann, 1992). Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (survive) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Hendratmoko dan Marsudi, 2010). Pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, namun juga secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Pemberdayaan merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat (Susilowati 2005, dalam Sudantoko, 2010). Makalah ini bertujuan menganalisis tingkat keberdayaan dari aspek ekonomi dan non ekonomi anggota kelompok tani Ngudi Makmur di Dusun Turgo serta peran serta stakeholders terkait dalam program pemberdayaan masyarakat. 2. METODOLOGI 2.1 Tempat dan Waktu Penelitian Waktu penelitian pada bulan Juni sampai dengan Juli 2013. Adapun lokasi penelitian adalah di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan studi kasus di Model Desa Konservasi (MDK) Dusun Turgo Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman, Provinsi DI. Yogyakarta. 2.2 Pengambilan Data Adapun teknik pengambilan data dilakukan dengan sensus mengingat jumlah dari kelompok tani Ngudi Makmur di Dusun Turgo ini hanya beranggotakan sebanyak 27 orang. Semua anggota kelompok tani ini dijadikan responden untuk mengetahui tingkat keberdayaan sosial ekonomi dari anggota kelompok. Data primer dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumbernya melalui teknik survei dengan wawancara langsung menggunakan daftar pertanyaan terhadap responden yaitu anggota kelompok tani Ngudi Makmur Dusun Turgo. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi/lembaga/dinas yang terkait dengan masalah penelitian. 2.3 Metode Analisis Metode tabulasi silang (crosstab) Untuk mengetahui tingkat keberdayaan kelompok tani digunakan tabulasi silang antara indikator-indikator tingkat keberdayaan seperti akses usaha (kredit), akses pasar (informasi permintaan dan penawaran), dan akses teknologi dengan jenis usaha responden. Berdasarkan tabulasi silang tersebut diperoleh hasil yang diukur by rule of thumb. Apabila kurang dari 50 persen dari total responden kelompok tani untuk mendapatkan akses usaha (kredit), akses pasar (informasi permintaan dan penawaran), dan akses teknologi (teknik yang digunakan) berasal dari diri sendiri, maka dapat dikatakan tingkat keberdayaannya rendah. Sebaliknya, jika lebih dari 50 persen dari total responden ISBN 978-602-17001-1-2

131


menjawab telah memanfaatkan sumber atau pihak lain untuk mendapatkan akses usaha, pasar, dan teknologi, maka dapat dikatakan tingkat keberdayaannya tinggi. Analisis crosstab ini juga digunakan untuk mengetahui tingkat keberdayaan kelompok tani dari indikator kemampuan lobi antara (1) punya tidaknya responden atas akses dengan kenalan (stakeholders), (2) pernah minta tolong atau tidak dengan stakeholders, dan (3) berhasil atau tidak dalam meminta pertolongan tersebut. Apabila responden pernah meminta pertolongan maka dianggap responden sudah pernah melakukan pendekatan atau lobi dan apabila permintaan pertolongan tersebut berhasil maka berarti kemampuan lobi responden tinggi. Hal ini merupakan bentuk dari representasi diri dari responden atau dapat dikatakan bahwa tingkat keberdayaan mereka sudah tinggi. Analisis Statistik Deskriptif Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui indikator sosial ekonomi seperti profil responden yang mencakup umur, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, dan lain-lain). Untuk mengetahui peran stakeholders dalam membantu dan mendukung usaha masyarakat sekitar hutan menurut penilaian responden juga digunakan analisis secara deskriptif dengan menggunakan skala konvensional (1-10), berdasarkan nilai rata-ratanya yang dikategorikan sebagai berikut (Susilowati, 2004 dalam Sudantoko, 2010): 1. Skala 1-4 menunjukkan nilai rendah 2. Skala 5-6 menunjukkan nilai sedang atau biasa-biasa saja 3. Skala 7-8 menunjukkan nilai cukup 4. Skala 9-10 menunjukkan nilai tinggi atau bagus 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Aspek Ekonomi Berdasarkan hasil pengumpulan data terhadap responden di daerah penelitian, secara umum tingkat keberdayaan masyarakat yang menjadi anggota kelompok tani Ngudi Makmur Dusun Turgo Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong rendah, baik untuk aspek ekonomi maupun aspek non ekonomi. Tingkat penghasilan anggota kelompok tani sebagian besar kurang dari Rp.500.000,- per bulan. Anggota kelompok tani sehari-hari bekerja sebagai petani, buruh tani dan peternak. Sedangkan untuk luas lahan garapan petani relatif kecil dimana sebagian besar luasannya berkisar hanya 0,25 hektar. Aspek ekonomi yang meliputi akses usaha (kredit), akses pasar (informasi permintaan dan penawaran produk), dan akses teknologi (penyuluhan dan pemanfaatan teknologi tepat guna), sebagian besar responden kelompok tani (lebih dari 50%) mengaku tidak/belum pernah memperoleh kredit, mendapatkan informasi pasar, dan menerima penyuluhan/ pemanfaatan teknologi tepat guna. Tingkat keberdayaan anggota kelompok tani dalam memperoleh akses usaha berupa kredit masih relatif rendah, terbukti hanya 5 orang atau sebesar 19 persen yang pernah memperoleh bantuan kredit, seperti tersaji pada gambar 1a . Tingkat keberdayaan yang rendah dari responden antara lain disebabkan oleh: (1) anggota kelompok masih mengandalkan bantuan pemerintah yang terbatas; (2) belum terbiasa melakukan pengajuan bantuan usaha; dan (3) belum memiliki ketrampilan selain bertani dan berternak. Dalam pengajuan kredit untuk peningkatan usaha, anggota kelompok sangat terganutng pada ketua kelompok tani, anggota kelompok belum berani mengeluarkan pemikiran atau ide yang cemerlang.

Sumber: data diolah (2013) Gambar 1.b. Akses UsahaKelompok Tani

Sumber: data diolah (2013) Gambar 1.b. Akses Pasar Kelompok Tani

Responden dalam memanfaatkan akses pasar berupa informasi penawaran (supply) atas hasil usaha kelompok tani yang berupa pembuatan bibit tanaman hutan dan budidaya anggrek lokal sebagian besar mereka harus mencari sendiri, hanya bibit tanaman hutan yang sudah memiliki akses informasi permintaan yang datang melalui pihak balai TNGM untuk ditanam kembali ke kawasan hutan. Sebanyak 19 dari 27 responden (70 persen) harus mencari sendiri informasi penawaran produknya, seperti tersaji dalam gambar 1.b. Selain itu, informasi penawaran juga diperoleh dari pihak LSM yang bekerjasama dengan kelompok tani yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kanopi Indonesia.

ISBN 978-602-17001-1-2

132


LSM Kanopi merupakan LSM yang aktif melakukan pemberdayaan masyarakat di Dusun Turgo melalui kerjasama dengan balai TNGM dalam pembuatan budidaya anggrek lokal. Sebagian besar responden menyatakan bahwa teknik pembibitan tanaman dan budidaya anggrek didapat secara turun-temurun disamping juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari pihak pemerintah maupun LSM. Sebanyak 15 dari 27 responden (56 persen) masih menerapkan teknik budidaya secara tradisional. Hanya sebagian kecil saja responden yang memperoleh informasi tentang teknik budidaya tanaman anggrek dari penyuluhan atau buku, yaitu sebanyak 12 responden, seperti tersaji pada gambar 2 berikut.

Sumber: data diolah (2013) Gambar 2. Akses Teknologi Kelompok Tani

3.2 Aspek Non Ekonomi Sedangkan untuk aspek non ekonomi, yaitu politik (merepresentasikan diri), sosial (kemampuan melakukan lobby), dan budaya (keputusan berusaha), kurang dari 50% responden kelompok tani mengaku bahwa mereka tidak terbiasa merepresentasikan diri, melakukan lobby, dan keputusan berusaha berasal diri sendiri/ keluarga, seperti tersaji pada gambar 3 berikut.

Sumber: data diolah (2013) Gambar 3. Kemampuan Lobi Kelompok Tani

. Secara keseluruhan kemampuan dan keberanian untuk melakukan lobby bagi para responden kelompok tani di daerah penelitian masih relatif kecil. Kelompok hanya mengandalakan ketua untuk melakukan lobby-lobby untuk mendapatkan pasar dari usaha mereka. Hanya 6 dari 27 responden (22 persen) yang berhasil melakukan lobi yang dilakukan kepada pihak terkait untuk meningkatkan usaha pemberdayaannya. Dalam merepresentasikan diri mereka untuk memajukan kelompok tani dirasa semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran saat pertemuan kelompok masih kurang aktif. 3.3 Peran Stakeholders Dalam Meningkatkan Usaha Kelompok Tani Berdasarkan penilaian responden, nampak bahwa peran yang paling menonjol dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh kelompok tani adalah peran dari LSM dan Pemerintah. Peran keduanya ini sama-sama mendapat penilaian 7 atau cukup, keduanya aktif dalam melakukan upaya pendampingan kepada masyarakat. Sedangkan peran dari stakeholders yang lain dinilai kurang memadai. Aktivitas pendampingan yang didominasi olah peran pemerintah dan LSM adalah mulai dari pembentukan kelompok tani, pelatihan hingga membantu pemasaran produk. Sebagian besar responden juga menilai bahwa pemerintah dan LSM juga memiliki peranan yang besar dalam pengadaan sarana dan prasarana serta dalam inovasi teknologi jika dibandingkan dengan stakeholders lainnya. Hingga tahun ini, pemerintah dalam hal ini Balai TNGM dan LSM Kanopi bekerjasama dengan menambah pembangunan green house untuk meningkatkan usaha budidaya anggrek lokal. Sedangkan pihak Balai TNGM memberikan bantuan dana untuk memperluas areal persemaian tanaman hutan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah dan LSM mempunyai peran yang relatif besar dalam meningkatkan usaha kelompok tani di daerah penelitian. Sementara, peran dari stakeholders lain dianggap kurang memadai. Berikut skala peran masing-masing stakeholders dalam pengembangan usaha pemberdayaan masyarakat Kelompok Tani Ngudi Makmur di Dusun Turga seperti terlihat pada gambar 4 berikut.

ISBN 978-602-17001-1-2

133


Sumber: data diolah (2013) Gambar 4. Peran stakeholders terhadap Kelompok Tani dalam membantu upaya pemberdayaan masyarakat.

4. KESIMPULAN 4.1 Kesimpulan Tingkat keberdayaan anggota kelompok tani Ngudi Makmur di Dusun Turgo masih rendah (powerless), baik dari aspek ekonomi maupun aspek non ekonomi. Hal ini terlihat dari masih rendahnya (kurang dari 50 persen) responden yang memiliki kemampuan memperoleh akses usaha, akses informasi pasar, akses teknologi, keputusan usaha dan kemampuan lobi. Peran stakeholders dalam membantu meningkatkan usaha dinilai oleh responden cukup (skor nilai 7). Peran yang paling besar adalah berasal dari pemerintah dan LSM. Peran LSM berupa pelatihan, akses pasar dan networking kepada responden. Sedangkan peran pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana usaha dinilai sudah cukup baik. 4.2 Saran Diperlukan strategi pemberdayaan yang lebih baik untuk dapat meningkatkan keberdayaan anggota kelompok tani Ngudi Makmur di Dusun Turgo yang masih rendah (powerless) menjadi berdaya/ mampu (power), dari kondisi tidak terampil menjadi terampil, dari kondisi dibantu menjadi “mandiri” bahkan berubah menjadi membantu.

Ucapan Terimakasih Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan (Pusbindiklatren) Bappenas yang telah memberikan beasiswa pendidikan, dan juga pihak Kementerian Kehutanan sebagai institusi asal penulis bekerja yang telah memberikan tugas belajar kepada penulis.

5. REFERENSI Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). 2013. Laporan Statistik Taman Nasional Gunung Merapi Tahun 2012. Sleman-Yogyakarta (tidak diterbitkan). Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. 2012. Kecamatan Pakem Dalam Angka 2011. Sleman - Yogyakarta Barber CV, Johnson NC, Hafid E. 1999. Menyelamatkan Sisa Hutan di Indonesia dan Amerika Serikat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Friedmann, Jhon. 1992. Empowerment: The Politics of Alternative Development, Blackwell, Cambridge.

ISBN 978-602-17001-1-2

134


Hendratmoko, Christiawan dan Marsudi, Hidup. 2010, Analisis Tingkat Keberdayaan Sosial Ekonomi Nelayan Tangkap Di Kabupaten Cilacap. Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi Vol. 6 No. 1 Edisi Mei 2010. Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2006. Community Development; Community-based Alternative in an Age of Globalisation. Terjemahan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Sudantoko, Djoko. 2010. Pemberdayaan Industri Batik Skala Kecil di Jawa Tengah (Studi Kasus di Kabupaten dan Kota Pekalongan) Disertasi tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro Semarang.

ISBN 978-602-17001-1-2

135

Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang. 2

Recommend Documents