BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah (BAP-S/M) dan Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah di Provinsi Jambi M. Syahran Jailani dan Habib Muhammad Fakultas Tarbiyah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Abstrak Artikel ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa keberadaan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Jambi di satu sisi telah memberikan banyak konstribusi bagi upaya peningkatan mutu pendidikan Provinsi Jambi melalui kebijakan dan program yang utamanya pada peningkatan dengan berpedoman delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hasil dari program akreditasi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah pada semua jenjang pendidikan mulai dari Taman kanak-kanak/ Raudhatul Athfa (RA) hingga Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah. Di sisi lain, keberadaan madrasah-madrasah di Provinsi Jambi belum sepenuhnya dilaksanakan akreditasi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Data Kementerian Agama Provinsi Jambi, untuk tahun 2012 realisasi dari 538 madrasah yang diakreditasi, yaiyu: (a) 244 Raudhatul Athfal, 169 (7,63 %) sudah diakreditasi,75 (28,37 %) belum terakreditasi, (b) 263 Madrasah Ibtidaiyah, 171 (61 %) sudah terakreditasi, 92 (38,20) belum terakreditasi, (c) 345 Madrasah Tsanawiyah, 158 (44,99 %) sudah terakreditasi, 187 55,01 %) belum terakreditasi, dan 184 buah Madrasah Alyah, 88 (47,01) sudah terakreditasi, dan 96 (52,99) belum terakreditasi. Dari 1036 lembaga pendidikan, yang sudah diakreditasi 450 (43,44 %) madrasah, dan 586 (56,56 %) madrasah yang belum diakreditasi. Hasil temuan penelitian terungkap bahwa, problem utama masih banyaknya hasil akreditasi madrasah nilai C, bahkan tidak terakreditasi adalah, yaitu: Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
275
276
M. SYAHRAN JAILANI & HABIB MUHAMMAD (a) sosialisasi, (b) anggaran yang terbatas, (c) kondisi geografis, (d) lemahnya jaringan antar madrasah, dan (e) kebijakan belum sepenunhya disertai komitmen. Kata kunci: Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M), mutu pendidikan madrasah, Jambi.
Pendahuluan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (2) tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu dilakukan dalam tiga program terintegrasi yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat memperoleh layanan dan hasil pendidikan sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidikan. Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memberdayakan mereka yang dievaluasi sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai standar yang ditetapkan. Standarisasi pendidikan memiliki makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang mempunyai keleluasaan dan keluwesan dalam implementasinya. Standar Nasional Pendidikan (SNP) harus dijadikan acuan oleh pengelola pendidikan, dan di sisi lain menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas untuk mencapai standar minimal yang ditetapkan. Penegasan tentang pentingnya akreditasi dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60, tentang Akreditasi yang berbunyi sebagai berikut: (1) akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, (2) akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik, (3) akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
bersifat terbuka. (4) ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Proses-proses akreditasi dalam pelaksanaannya akan berlangsung manakala segala ketentuan tentang pelaksanaan terpenuhi dengan syarat-syarat, mulai dari pendataan sekolah/madrasah yang belum terakreditasi atau sekolah/ madrasah yang telah habis masa akreditasinya sampai ke hasil akhir berdasarkan pleno Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah provinsi yang dilakukan setiap tahun. Mengingat pentingnya akreditasi sebagai salah satu upaya untuk menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan, maka pemerintah melalui Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005 membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANS/M), sebagai pengganti institusi pelaksana akreditasi sekolah yang lama yaitu Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS). Pelaksanaan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah (BAN-S/M) didasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 60, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 86 dinyatakan halhal sebagai berikut: (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan, (2) pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi, (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Oleh karena itu, kehadiran Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah (BAN S/M) merupakan penyempurnaan dari Badan Akreditasi SekoMedia Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
277
278
M. SYAHRAN JAILANI & HABIB MUHAMMAD
lah Nasional yang juga melibatkan lembaga pendidikan Kementerian Agama RI. Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diterbitkan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005. Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Mendiknas tersebut dinyatakan bahwa, BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada SNP. Pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah (BAN-S/M) merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Mendiknas. Sebagai institusi yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Mendiknas, Badan Akreditasi Nasional sekolah/ madrasah (BAN-S/M) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Selanjutnya, pada pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa tugas Badan Akreditasi Nasional sekolah/madrasah (BAN-S/M) adalah merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah (BAN-S/M) dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah (BAPS/M), seperti tercantum pada pasal 7 ayat (5). Artikel ini membahas keberadaan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah (BAP-S/M) dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Provinsi Jambi.
Akreditasi Sekolah/Madrasah di Provinsi Jambi Sejak perubahan Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Provinsi, menjadi Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAS S/M) Provinsi pada tahun 2007, Terjadi penyatuan lembaga pendidikan yang melakukan akreditasi sekolah/madrasah. Jika lembaga akreditasi yang di kelola Kementerian Agama Republik Indonesia yang sebelumnya bernama Dewan Akreditasi Madrasah (DAM), melakukan proses akreditasi madrasah Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
dengan menggunakan instrumen tersendiri, sementara di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia lembaga akreditasi bernama Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Provinsi melakasanakan proses akreditasi denga instrumen tersendiri pula. Maka sejak tahun 2007, melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) pada Pasal 16 ayat (1 dan 2), menyatakan bahwa BAP S/M adalah Badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakanm program dan/atau satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar, menengah pada jalur formal. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, lembaga yang secara khusus melakukan akrditasi sekolah/madrasah mulai dari Taman kanak-kanak (TK) /Raudhatul Athfal (RA), Sekolah dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA). Berdasakan ketentuan di atas, maka lembaga pendidikan yang dikelola di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, proses akreditasi madrasah mulai dari jenjang Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M). Untuk Provinsi Jambi, sejak tahun 2007 setelah terjadinya kesepakatan penggabungan lembaga akreditasi pendidikan, melalui lembagan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) telah/dapat direalisasikan proses akreditasi sekolah di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan madrasah-madrasah yang dikelola Kementerian Agama Republik Indonesia. Realiasasi dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M), maka masing-masing Badan Akrediasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) melakukan pendataan sekolah/madrasah di masing-masing provinsi berdasarkan usulan-usulan Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kabupaten/Kota dengan terlebih dahulu Badan akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) melakukan Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
279
280
M. SYAHRAN JAILANI & HABIB MUHAMMAD
sosialisasi ke kabupaten/kota tentang teknis sekolah/madrasah yang akan di visitasi melalui asesor yang ditunjuk sesuai dengan syaratsyarat dan ketentuan yang berlaku. Sebagai wujud dari pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah tahun 2007, dari data yang diperoleh (lihat tabel. 1) Tabel 1: Sekolah/Madrasah yang telah di akreditasi tahun 2007 berdasarkan jatah (Quota) Kabupaten/Kota N o
Kab/Kota
TK
RA
SD MI
SMP MTs
1
Batanghari
10
11
37
24
5
21
2
Bungo
4
7
21
31
6
3
Sarolangun
12
6
40
25
16
SMA MA SMK MAK 3
0
Total
0
4
115
13
0
3
1
0
86
27
5
8
0
0
139
4
TanjabBar
7
3
41
38
5
7
2
10
3
0
116
5
Kerinci
10
6
43
30
24
3
1
1
4
0
122
6
Tebo
40
13
45
21
8
5
1
3
0
0
136
7
Mro Jambi
18
7
52
24
8
16
4
3
0
0
132
8
TanjabTim
5
30
25
10
6
3
1
3
0
0
83
9
Merangin
12
8
44
36
15
25
1
3
0
0
144
10
Kota Jambi
21
13
23
11
8
11
0
4
12
0
103
131
15
42
23
0
1176
PROV. JAMBI
207
683
93
Berdasakan jumlah 1176 sekolah/madrasah yang dilakukan proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Jambi, madrasah-madrasah yang dikelola Kementerian Agama Provinsi Jambi, mendapat kesempatan untuk diakreditasi sebanyak 527 madrasah, dengan rincian, 104 buah Raudhatul Athfal, 250 Madrasah Ibtidaiyah, 131 Madrasah Tsanawiyah, dan 42 Madrasah Aliyah, (Data BAP S/M Jambi, 2013). Kemudian, dari 527 madrasah yang diakreditasi tersebut, quota per-Kabupaten/Kota dibagi berdasakan usulan masing-masing Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) kabupaten/kota. Setelah Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) kabupaten/kota se-provinsi Jambi melakukan pendataan tentang kesiapan masing-masing madrasah mulai dari Raudhatuul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah,dan Aliyah. Data Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
hasil akreditasi tahun 2007, dapat dilihat sebaran pembagian quota madrasah yang diakreditasi dan hasil akreditasi yang telah dilaksanakan per-kabuaten/kota.(lihat tabel. 2 Tabel 2: Sebaran Hasil Akreditasi Jenjang TK/Raudhatul Athfal (RA) No
Kab/Kota
TK
RA
Jlh
A
B
C
A
B
C
1
Kota Jambi
5
8
6
2
-
2
7
1
1
2
34
2
Batanghari
-
1
2
7
-
-
2
6
3
-
21
3
Ma. Jambi
-
10
10 5
4
-
-
-
-
-
29
4
Tjb. Barat
1
4
2
3
-
-
-
2
1
-
13
5
Tjb. Timur
-
7
10 6
3
-
1
-
6
5
38
6
Sarolangun
-
5
3
4
-
-
-
2
4
-
18
7
Merangin
-
2
7
3
-
-
3
4
1
-
20
8
Tebo
1
13
15 7
4
-
3
9
1
-
53
9
Bungo
-
3
1
-
-
1
1
1
-
-
7
10
Kerinci
-
6
2
2
-
-
1
2
3
-
14
TT BS
TT BS
Sebaran data di atas memperlihatkan bahwa,hasil akreditasi untuk Raudhatul Athfal (RA) tahun 2007, dari 104 Raudhatul Athfal yang diproyeksikan untuk diakreditasi, hanya 64 Raudhatul Athfal saja memenuhi syarat untuk diakreditasi. Dengan rincian, 1 Raudhatul Athfal yang mendapatkan hasil A, 18 Raudhatul Athfal memperoleh hasil B,27 Raudhatul Athfal dengan hasil C, 20 Raudhatul Athfal dengan nilai tidak terakreditasi (TT), 2 Raudhatul Athfal yang belum siap (BS).dan 40 buah Raudhatul Athfal tanpa keterangan utuk diakreditasi. Sebaran data dalam Tabel 3 memperlihatkan bahwa, hasil akreditasi untuk Madrasah Ibtidaiyah tahun 2007, dari 250 Madrasah Ibtidaiyah yang diproyeksikan untuk diakreditasi, hanya 236 Madrasah Ibtidaiyah saja memenuhi syarat untuk diakreditasi. Dengan rincian, tahun 2007 untuk jenjang madrasah ibtidaiyah belum ada yang mendapatkan hasil akreditasi ( A), 15 Madrasah Ibtidaiyah memperoleh hasil akreditasi (B),6 madrasah ibtidaiyah dengan hasil akreditasi (C), 182 buah madrasah ibtidaiyah dengan nilai tidak Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
281
282
M. SYAHRAN JAILANI & HABIB MUHAMMAD
Tabel 3: Sebaran Hasil Akreditasi Sekolah/ Madrasah Ibtidaiyah No
Kab/Kota
SD
MI
Jlh
A
B
C
TT BS
A
B
C
TT BS
1
Kota Jambi
2
14
13
1
3
-
2
4
3
2
44
2
Batanghari
-
6
25
6
-
-
-
1
19
4
61
3
Ma. Jambi
1
29
19
-
-
-
-
6
18
12
85
4
Tjb. Barat
2
24
45
4
-
-
2
9
25
1
112
5
Tjb. Timur
-
-
24
1
-
-
1
6
38
1
71
6
Sarolangun
-
21
17
2
-
-
6
10
9
-
65
7
Merangin
-
11
26
7
-
-
-
4
30
2
80
8
Tebo
-
21
25
5
-
-
-
7
5
3
66
9
Bungo
1
11
24
-
-
-
-
7
16
8
67
10
Kerinci
-
18
24
1
-
-
4
6
19
-
62
terakreditasi (TT), 33 Madrasah Ibtidaiyah belum siap (BS) diakreditasi, dan 33 tanpa keterangan untuk diakreditasi. Tabel 4: Sebaran Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah Tsanawiyah No
Kab/Kota
SMP
MTs
Jlh
A
B
C
TT BS
A
B
C
TT
1
Kota Jambi
-
5
3
-
-
-
2
6
1
BS 2
19
2
Batanghari
-
1
2
1
2
-
-
2
16
2
26
3
Ma. Jambi
1
3
1
4
4
-
3
2
3
8
29
4
Tjb. Barat
-
2
2
1
-
1
2
3
1
-
12
5
Tjb. Timur
-
-
5
1
1
-
-
1
2
1
11
6
Sarolangun
-
8
7
1
-
-
8
10
9
-
43
7
Merangin
-
2
9
4
-
-
3
10
9
3
40
8
Tebo
-
5
2
1
-
-
-
2
3
-
13
9
Bungo
-
-
-
-
-
-
1
1
4
2
8
10 Kerinci
-
18
9
2
-
-
2
1
-
-
32
Sebaran data dalam Tabel 4 memperlihatkan bahwa, hasil akreditasi untuk Madrasah Tsanawiyah tahun 2007, dari 131 Madrasah Tsanawiyah yang diproyeksikan untuk diakreditasi, hanya 126 Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
Madrasah Tsanawiyah memenuhi syarat untuk diakreditasi. Dengan rincian, tahun 2007 untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah hanya 1 Madrasah Tsanawiyah mendapatkan hasil akreditasi ( A), 21 Madrasah Tsanawiyah memperoleh hasil akreditasi (B), 38 Madrasah Tsanawiyah dengan hasil akreditasi (C), 48 buah Madrasah Tsanawiyah dengan nilai tidak terakreditasi (TT), 18 Madrasah Tsanawiyah belum siap (BS) untuk diakreditasi, dan 5 tanpa keterangan untuk diakreditasi. Tabel 5: Sebaran Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah Aliyah No
Kab/Kota
SMA
MA
Jlh
A
B
C
TT BS
A
B
C
1
Kota Jambi
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
4
2
Batanghari
-
-
-
-
-
-
-
2
3
-
5
3
Ma. Jambi
-
-
-
2
2
-
-
1
1
1
7
4
Tjb. Barat
-
-
-
1
1
-
-
3
5
1
11
5
Tjb. Timur
-
-
-
-
1
-
-
1
1
-
3
6
Sarolangun
-
-
2
1
2
-
-
3
3
2
11
7
Merangin
-
-
-
-
1
-
1
-
2
-
4
8
Tebo
-
-
-
-
1
-
-
1
-
1
3
9
Bungo
-
-
-
-
-
-
-
2
1
1
4
10
Kerinci
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
2
TT BS
Sebaran data di atas, memperlihatkan bahwa hasil akreditasi untuk Madrasah Aliyah tahun 2007, dari 42 Madrasah Aliyah yang diproyeksikan untuk diakreditasi, hanya 40 Madrasah Aliyah memenuhi syarat untuk diakreditasi. Dengan rincian, untuk jenjang Madrasah Aliyah belum ada mendapatkan hasil akreditasi ( A), hanya 2 Madrasah Aliyah memperoleh hasil akreditasi (B), 13 Madrasah Aliyah dengan hasil akreditasi (C), 17 buah Madrasah Aliyah dengan nilai tidak terakreditasi (TT), 8 Madrasah Aliyah belum siap (BS) untuk diakreditasi. Sebagai perbandingan hasil akreditasi tahun 2012 berdasarkan realisasi pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah tahun 2012, dapat dilihat (tabel. 6) Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
283
284
M. SYAHRAN JAILANI & HABIB MUHAMMAD
Tabel 6: Sebaran akreditasi berdasarkan jenjang Sekolah/Madrasah NO
JENJANG
RENCANA
REALISASI
PERSENTASE
1
TK
27
27
5.02%
2
RA
3
3
0.56%
3
SD
293
293
54.46%
4
MI
17
17
3.16%
5
SMP
63
63
11.71%
6
MTs
28
25
4.65%
7
SMA
18
17
3.16%
8
MA
36
28
5.20%
9
SMK*)
51
45
8.36%
10 SLB/SDLB**)
2
2
0.37%
538
520
96.65%
Jumlah
Berdasakan rencana pelaksanaan akreditasi tahun 2012, dari 538 sekolah dan madrasah yang akan diakreditasi berdasarkan data/ usulan Unit Pelaksan Akreditasi (UPA) Sekolah/Madrsah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, yang terealisasi sekolah/madrsah seprovinsi Jambi berjumlah 520 sekolah/madrasah, yang tersebar di 11 Tabel 7: Sebaran akreditasi Sekolah/Madrasah berdasarkan jenjang & peringkat NO
TK
KABUPATEN/ KOTA
1 KotaJambi
RA
A
B
C
TT
JLH
A
B
C
TT
JLH
2
1
0
0
3
0
0
0
0
0
2 Batanghari
0
1
1
0
2
0
0
0
1
1
3 MuaroJambi
1
1
1
0
3
0
0
0
0
0
4 TanjabTimur
0
1
1
1
3
0
0
0
0
0
5 TanjabBarat
0
1
2
0
3
0
0
0
0
0
6 Tebo
0
1
2
0
3
0
0
0
0
0
7 Bungo
1
0
1
0
2
1
0
0
0
1
8 Sarolangun
0
1
2
0
3
0
0
0
0
0
9 Merangin
0
1
1
0
2
0
0
0
1
1
10 Kerinci
0
1
2
0
3
0
0
0
0
0
11 SungaiPenuh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jumlah
4
9
13
1
27
1
0
0
2
3
Persentase
14,81
33,33
48,15
3,70
100
33,33
0,00
0,00
66,67
100
Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
(sebelas) Kabupaten/Kota (lihat tabel, 6). Dari realisasi 520 seolah/madrasah yang yang melakukan proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Provinsi (BAP- S/M) Jambi, lembaga pendidikan berupa madrasah-madrasah di bawah pengelolaan Kementerian Agama Republik Indonesia, memperoleh quota untuk diakreditasi sebanyak 73 madrasah. Dengan rincian, 3 buah Raudhatul Athfal, 17 Madrasah Ibtidaiyah, 25 Madrasah Tsanawiyah, dan 28 Madrasah Aliyah, (Data BAP S/M Jambi, 2013). Data dalam Tabel 7 menunjukan bahwa dari 3 Raudhatul Athfal yang diakreditasi, hanya 1 Raudhatul Athfal memperoleh akreditasi (A), sedang akretiasi (B) untuk Raudhatul Athfal belum terpenuhi, dan 2 Raudhatul Athfal tidak terakreditasi (TT). Sementara itu untuk madrasah Ibtidaiyah, dari 17 madrasah Ibtidaiyah yang dilakukan proses akreditasi, hanya 1 madrasah Ibtidaiyah memperoleh akreditasi (A), 5 madrasah Ibtidaiyah terakreditasi (B), 7 madrasah Ibtidaiyah terakreditasi (C), dan 4 madrasah Ibtidaiyah tidak terakreditasi (TT). (lihat tabel. 8 di bawah ini). Tabel 8: Sebaran akreditasi Sekolah/Madrasah berdasarkan jenjang & peringkat NO
SD
KABUPATEN/ KOTA
MI
A
B
C
TT
JML
A
B
C
TT
JML
5
0
28
1
1
0
0
2
1
KotaJambi
9
14
2
Batanghari
1
18
18
0
37
0
0
0
0
0
3
MuaroJambi
1
10
24
0
35
0
0
4
1
5
4
TanjabBarat
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
5
TanjabTimur
0
14
19
0
33
0
1
2
1
4
6
Tebo
1
12
19
2
34
0
0
1
0
1
7
Bungo
3
26
6
0
35
0
3
0
2
5
8
Sarolangun
0
10
10
0
20
0
0
0
0
0
9
Merangin
0
0
7
2
9
0
0
0
0
0
10
Kerinci
3
16
13
0
32
0
0
0
0
0
11
SungaiPenuh
1
22
5
0
28
0
0
0
0
0
Jumlah
19
142
128
4
293
1
5
7
4
17
Persentase
6,48
48,46
43,69
1,37
100
5,88
29,41
41,18
23,53
100
Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
285
286
M. SYAHRAN JAILANI & HABIB MUHAMMAD
Untuk madrasah Tsanawiyah, dari proses akreditasi sebanyak 25 madrasah se-Provinsi Jambi yang tersebar di 11 kabupaten/Kota, hasil peringkat akreditasi (A) sebanyak 2 madrasah Tsanawiyah, 11 madrasah Tsanawiyah akreditasi (B), 9 madrasah Tsanawiyah akreditasi (C), dan 3 madrasah Tsanawiyah tidak terakreditasi TT). Sebaran nilai akreditasi berdasarkan madrasah per-Kabupaten/Kota dan peringkat akreditasi dapat di lihat tabel. 9 berikut ini: Tabel 9: Sebaran akreditasi Sekolah/Madrasah berdasarkan jenjang & peringkat NO
KAB/KOTA
SMP
MTs
A
B
C
TT
JML
A
B
C
TT
JML
1
5
1
0
7
1
2
0
0
3
1
KotaJambi
2
Batanghari
0
5
0
0
5
0
1
1
0
2
3
MuaroJambi
6
3
0
0
9
0
2
2
1
5
4
TanjabTimur
0
4
2
0
6
0
3
0
0
3
5
TanjabBarat
0
2
5
0
7
0
0
2
2
4
6
Tebo
0
5
3
0
8
0
0
2
0
2
7
Bungo
3
3
0
0
6
1
1
0
0
2
8
Sarolangun
0
2
1
0
3
0
1
1
0
2
9
Merangin
0
1
1
3
5
0
1
1
0
2
10 Kerinci
1
0
6
0
7
0
0
0
0
0
11 SungaiPenuh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
30
19
3
63
2
11
9
3
25
17,46
47,62
30,16
4,76
100
8,00
JUMLAH PERSENTASE
44,00 36,00 12,00
Sementara itu, untuk tahun 2012 madrasah Aliyah se-Provinsi Jambi mendapat quota sebanyak 28 madrasah Aliyah untuk dilakukan proses akreditasi, yang tersebar di 11 Kabupaten /Kota. Dari 28 madrasah Aliyah tersebut, tidak ada yang terakreditasi (A), hanya 5 madrasah Aliyah terakreditasi (B), 15 madrasah Aliyah terakreditasi (C), dan 8 madrasah Aliyah tidak terakreditasi (TT). Sebaran peringkat madrasah Aliyah per-Kabupaten/Kota tergambar pada tabel. 10 berikut di bawah ini:
Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
100
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
Tabel 10: Sebaran akreditasi Sekolah/Madrasah berdasarkan & peringkat SATUANPENDIDIKAN NO
KAB/KOTA
SMA
MA
A
B
C
TT
JML
A
B
C
TT
JML
0
1
0
0
1
0
0
4
0
4
1
KotaJambi
2
Batanghari
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
3
MuaroJambi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
TanjabTimur
0
1
0
0
1
0
1
3
2
6
5
TanjabBarat
0
0
2
0
2
0
0
1
0
1
6
Tebo
0
2
1
0
3
0
2
1
1
4
7
Bungo
1
1
0
1
3
0
1
2
1
4
8
Sarolangun
1
2
0
1
4
0
0
1
3
4
9
Merangin
0
2
0
0
2
0
0
2
1
3
10 Kerinci
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
11 SungaiPenuh
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jumlah
2
9
4
2
17
0
5
15
8
28
Persentase
11,76
52,94
23,53
11,76
100
0,00
17,86
53,57
28,57
100 33
Data di atas menunjukan bahwa, hasil pemeringkatan akreditasi madrasah Aliyah Provinsi Jambi, sebagian besar hanya akreditasi Tabel 11: Sebaran akreditasi Sekolah/Madrasah berdasarkan & peringkat
Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
287
288
M. SYAHRAN JAILANI & HABIB MUHAMMAD
(C) dan tidak terakreditasi (TT) yang tersebar di 11 kabupaten/Kota. Dari data juga, mengindikatorkan umumnya madrasah Aliyah yang terakreditasi (C) dan tidak terakreditasi (TT) adalah madrasah-madrasah Swasta yang tersebar di pelosok pedesaan. (Data, BAP- S/M Jambi, 2013). Data Tabel 11 menggambarkan bahwa, lembaga pendidikan di bawah Kementerrian Agama Republik Indonesia khususnya di Kementerian Agama Provinsi Jambi, masih banyak madrasah-madrasah yang belum terakreditasi, bahkan ada madrasah yang belum siap untuk diakreditasi.
Akreditasi Madrasah di Provinsi Jambi Tabel 12: Realisasi Akreditasi Madrasah Raudhatul Athfal (RA) Kementerian Agama Provinsi Jambi berdasar prosentase AKREDITASIRA No
KAB/KOTA
RA
SUDAH
BELUM
BAP
%
BLM
%
1.
Kota Jambi
39
16
41,03
23
58,97
2.
Muaro Jambi
16
4
25,00
12
75,00
3.
Batang Hari
13
4
30,77
9
69,23
4.
Tebo
38
19
50,00
19
50,00
5.
Bungo
43
13
30,23
30
69,77
6.
Sarolangun
14
5
35,71
9
64,29
7.
Merangin
36
9
25,00
27
75,00
8.
Kerinci
30
2
6,67
28
93,33
9.
Tanjab Barat
7
1
14,29
6
85,71
10.
Tanjab Timur
8
2
25,00
6
75,00
244
75
28,37
169
71,63
JUMLAH
Data di atas mengindikasikan bahwa,samapai tahun 2012, dari 244 Raudhatul Athfal yang diakreditasi hanya 75 (RA) atau 28,37% yang sudah terakreditasi, 169 atau 71,63 % belum terakrditasi. Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
Tabel 13: Realisasi Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah berdasarkan % AKREDITASIMI No
KAB/KOTA
MI
SUDAH
BELUM
BAP
%
BLM
%
1.
Kota Jambi
34
4
11,76
30
88,24
2.
Muaro Jambi
24
18
75,00
6
25,00
3.
Batang Hari
10
3
30,00
7
70,00
4.
Tebo
31
17
54,84
14
45,16
5.
Bungo
24
7
29,17
17
70,83
6.
Sarolangun
16
9
56,25
7
43,75
7.
Merangin
21
5
23,81
16
76,19
8.
Kerinci
50
8
16,00
42
84,00
9.
Tanjab Barat
30
6
20,00
24
80,00
10.
Tanjab Timur
23
15
65,22
8
34,78
263
92
38,20
171
61,80
JUMLAH
Tabel 14: Realisasi Akreditasi Madrasah Tsanawiyah berdasar % AKREDITASIMTs No
KAB/KOTA
MTs
SUDAH
BELUM
BAP
%
BLM
%
1.
Kota Jambi
32
16
50,00
16
50,00
2.
Muaro Jambi
38
22
57,89
16
42,11
3.
Batang Hari
30
14
46,67
16
53,33
4.
Tebo
38
30
78,95
8
21,05
5.
Bungo
29
18
62,07
11
37,93
6.
Sarolangun
40
29
72,50
11
27,50
7.
Merangin
35
21
60,00
14
40,00
8.
Kerinci
23
14
60,87
9
39,13
9.
Tanjab Barat
49
11
22,45
38
77,55
10.
Tanjab Timur
31
12
38,71
19
61,29
345
187
55,01
158
44,99
JUMLAH
Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
289
290
M. SYAHRAN JAILANI & HABIB MUHAMMAD
Tabel 15: Realisasi Akreditasi Madrasah Aliyah berdasarkan % AKREDITASIMA No
KAB/KOTA
MA
SUDAH
BELUM
BAP
%
BLM
%
1.
Kota Jambi
18
16
88,89
2
11,11
2.
Muaro Jambi
17
10
58,82
7
41,18
3.
Batang Hari
18
7
38,89
11
61,11
4.
Tebo
19
10
52,63
9
47,37
5.
Bungo
16
11
68,75
5
31,25
6.
Sarolangun
21
6
28,57
15
71,43
7.
Merangin
22
12
54,55
10
45,45
8.
Kerinci
13
7
53,85
6
46,15
9.
Tanjab Barat
20
9
45,00
11
55,00
10.
Tanjab Timur
20
8
40,00
12
60,00
184
96
52,99
88
47,01
JUMLAH
Faktor-faktor yang Menyebabkan Madrasah di Provinsi Jambi Belum Terakreditasi Ada beberapa alasan dan faktor yang menyebabkan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, khususnya di Provinsi Jambi terutama madrasah-madrasah belum teralisasi untuk terakrditasi, jika pun terakreiitasi oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Jambi, akreditasinya kebanyakan pada level peringkat (C), bahkan tidak terakreditasi. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mapenda Kementerian Agama Provinsi Jambi, Kepala Seksi Mapenda Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Asesor dan sebagian Kepala Madrasah, umumnya disebabkan beberapa faktor di bawah ini.
Sosialisasi Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya akrediMedia Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
tasi dan manfaat akreditasi madrasah dikalangan Kepala Madrasah, menjadi penyebab lemahnya kesadaran untuk melakukan persiapan diakreditasi madrasah-madrasah. Bahkan ada keengganan untuk dilakukan visitasi dengan berbagai alasan diantarnya, misalnya: takut jika dilakukan visitasi akan mengangkat keburukan kepemimpinan Kepala Madrasah, munculnya penggunaan kesalahan dalam keuangan, manajemen pengelolaan madrasah, kurangnya prasarana pendunkung dan lain-lain. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah, menjadi bagian penting untuk diikuti oleh kepala Madrasah yang biasanya didahului dengan pengiriman surat kepada kepala madrasah untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Di dalam kegiatan sosialisasi dipaparkan tentang mekanisme syarat pengajuan untuk dilakukan akreditasi dan tata cara pelaksanaan akreditasi. Problem utama yang terjadi dalam kegiatan sosialisasi diantaranya: (1) seharusnya kepala madrasah yang semestinya hadir, kenyataannya diwakilkan dengan Tata usaha (TU) madrasah, atau terkadang diwakilkan dengan salah salah seorang guru, (2) terlambat datangnya surat undangan sosialisasi, berakibat tidak adanya perwakilan pengelola madrasah yang hadir pada saat sosialisasi, (3) ada madrasah yang memang tidak mau diakreditasi, semata-mata ketidaktahuan/mengerti tentang akreditasi, (4) kondisi madrasah tidak layak untuk diakreditasi.
Anggaran yang Terbatas Sejak Dewan Akreditasi Madrasah (DAM) Kementerian Agama RI bergabung ke dalam Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M), menjadi satu-satunya lembaga independen yang melakkukan proses akreditasi baik sekolah dilingkungan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dan madrasah di lingkungan Kementerian Agama RI. Konsekwensi bergabungnya Dewan Akreditasi Madrasah (DAM) ke Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/madrasah (BAP S/M), maka anggaran biaya pelaksanaan akreditasi berasal dari dana Anggaran Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
291
292
M. SYAHRAN JAILANI & HABIB MUHAMMAD
Pelaksanan Biaya Negara (APBN). Besar-kecilnya quota berapa jumlah madrasah yang akan diakreditasi, sangat tergantung pendataan yang dilakukan Kepala Seksi Mapenda Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Hasil pendataan inilah kemudian menjadi pertimbangan untuk selanjutnya, madrasah tersebut diusulkan untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah melalui Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kabupaten/Kota yang anggotanya terdiri dari unsur dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Untuk itu, agar quota madrasah bisa diakreditasi dalam jumlah banyak, dan porsi anggaran cukup untuk menempatkan madrasah dapat diakreditasi, maka perlunya pengetahuan pemahaman Kepala Madrasah dan guru-guru tentang pentingnya akreditasi madrasah.
Kondisi Geografis Kondisi geografis dan letak wilayah dimana posisi madrasah berada, umumnya madrasah berada lingkungan yang jauh dari lokasi pemukiman penduduk. Akan mempengaruhi akses informasi yang diperlukan oleh madrasah untuk melakukan persiapan-persiapan akreditasi. Di samping problem di atas,tak kalah menjadi persoalan akreditasi madrasah adalah kondisi alam dan jarak antar madrasah, misalnya: (1) letak madrasah yang terlalu jauh dan sulitnya akses jalan mengakibatkan terhambatnya proses akreditasi, dan umumnya madrasah-madrasah berada agak jauh dari pemukiman penduduk, (2) sulitnya akses jalan berimplikasi pada terbatasnya informasi dan komunikasi, (3) kondisi cuaca dan alam sekitar yang tidak memungkinkan proses akreditasi dilakukan.
Jaringan Antar-Madrasah Salah satu diantara kendala utama madrasah belum dapat melakukan akreditasi, adalah lemahnya kerjasama antar madrasah. Penting dilakukan membangun kerjasama antar madrasah untuk saling memberi informasi, misalnya: (1) pengalaman Kepala Madrasah Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
yang telah berhasil membina madrasah dan melaksanakan akreditasi dengan hasil peringkat (A), (2) melakukan pertemuan secara terjadwal membahas tentang meningkatkan kualitas madrasah, (3) menerbitkan/mengelola majalah/jurnal pendidikan sebagai media informasi.
Kebijakan Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah mengalokasikan anggaran dana untuk akreditasi madrasah tahun 2013 sebesar Rp. 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) khususnya di Kementerian Agama Provinsi Jambi patut diapresiasi. untuk pelaksanaan akreditasi madrasah tahun 2013 melalui anggaran Kementerian Agama Provinsi Jambi baru dimulai bulan SeptemberOktober 2013. (ketika data ini ditulis hasil akreditasi madrasah 2013 belum dapat dilaporkan). (Data, Kasi Mapenda Kamenag Provinsi Jambi, Agustus 2013)). Selama ini, sebelum 2013 Kementerian Agama Provinsi Jambi masih mengandalkan dana APBN melalui Kementerian Pendidikan Nasional untuk akreditasi madrasah. Artinya, selama ini posisi madrasah sangat tergantung Kebijakan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah dalam mendistribusikan sebaran berapa jumlah madrasah yang akan diakreditasi. Hasil wawancara penulis dengan beberapa orang asesor dari Kementerian Agama, menyatakan bahwa: ada kecendrungan porsi (quota) sekolah/madrsah yang akan diakreditasi melalui alokasi APBN, lebih banyak lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia ketimbang lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola Kementerian Agama Republik Indonesia.
Kesimpulan Hasil penelitian berdasarkan kajian temuan dan pembahasan tentang “Keberadaan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Madarash Alyah di Provinsi Jambi), dapat Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
293
294
M. SYAHRAN JAILANI & HABIB MUHAMMAD
ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Akreditasi Madrasah di Kementerian Agama Provinsi Jambi berjalan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan Badan Akreditasi Provinsi (BAP S/M). Berdasakan tahapan akreditasi, mulai dengan sosialisasi peserta madrasah yang akan diakreditasi pada bulan Juni, penyampaian blanko isian instrumen diri madrasah bulan Juli, pelatihan asesor bulan Agustus, pelaksanaan visitasi ke madrasah pertengahan bulan Agustus, penyampaian hasil visitasi ke BAP S/M Jambi bulan September, Pleno penetapan hasil peringkat madrasah bulan Oktober, dan penyampaian hasil pemeringkatan madrasah ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) Jakarta sebagai pelaporan. 2. Problem utama pelaksanaan akreditasi madrasah, antara lain yaitu: (a) sosialisasi yang belum maksimal diterima oleh sebagian besar Kepala madrasah. Mengakibatkan penafsiran dan pehamanan yang beragam akan manfaat dan nilai pentingnya akreditasi madrasah, sehingga masih ditemui/dijumpai akreditasi terkesan hanya untuk membuka kelemahan/keburukan madrasah, (b) anggaran yang terbatas. Karena madrasah memperoleh quata (jatah) akreditasi dari BAP S/M Jambi melalui APBN, dan harus terbagi dengan sekolah-sekolah yang dikelola Kementerian Pendidikan Nasional, maka jatah madrasah yang mendapat kesempatan untuk diakreditasi juga hanya sedikit sekali, (c) kondisi geografis. Faktor alam dan lokasi madrasah yang umumnya berada jauh dari pemukiman penduduk menjadi pertimbangan sulitnya untuk melaksanakan akreditasi, (d) jaringan antar madrasah. Belum maksimalnya bangunan dan jalinan komunikasi dan interaksi antar kepala madrasah menjadi penyebab lemahnya nilai tawar dan partisipasi madrasah. Jalinan komunikasi hanya bersifat insidental, dan tidak terprogram/terjadwal secara kontinue, (f) kebijakan. Kebijakan mestinya dibarengi komitmen yang kuat untuk melaksanakan akreditasi, sehingga yang menopang kesuksesan pelaksanaan akreditasi. Khusus Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
3.
4.
tahun 2013 ini Kementerian Agama Provinsi Jambi, baru menganggarkan dana untuk pelasanaan akreditasi khusus lembaga pendidikan di Kementerian Agama Provinsi Jambi sebesar Rp. 370.000.000,- (sampai laporan ini dibuat bulan Oktober 2013, pelaksanaan akreditasi madrasah melalui dana Kemenag belum dilaksanakan). Hasil pemeringkatan akreditasi madrasah .sebagai perbandingan hasil akreditasi tahun 2007 disaat awal bergabungnya lembaga pendidikan dikelola Kementerian Agama, khusus madrasah-madrasah di Provinsi Jambi yang di akreditasi oleh Badan Akreditasi Provinsi Jambi (BAP S/M), dari data memperlihatkan hasil, yaitu: 527 madrasah memperolehquota (jatah) diakreditasi dengan perincian: (a) Raudhatul Athfal (RA) 104 buah, dengan peringkat, 1 madrasah akreditasi A, 18 akreditasi B, 27 akreditasi C, 2 belum siap diakreditasi, dan 40 RA tanpa keterangan, (b) 251 buah Madrasah Ibtidaiyah (MI), dengan perimgkat, 0 akreditasi A, 15 akreditasi B, 6 akreditasi c, 33 belulm siap diakreditasi dan 33 tanpa keterangan, (c) 131 Madrasah Tsanawiyah, dengan peringkat: 1 akreditasi A, 21 akreditasi B, 38 akreditasi C, 48 tidak terakreditasi, 18 belum siap diakreditasi, dan 5 tabpa keterangan, (d) 42 Madrasah Alyah,dengan peringkat: 0 akreditasi A, 2 akreditasi B, 13 akreditasi C, 17 tidak terakreditasi, dan 8 tanpa keterangan. Sementara untuk 2012, Kementerian Agama Provinsi Jambi menadapt jatah 73 madrasah untuk diakreditasi melalui dana APBN dengan rincian: 3 buah Raudhatul Athfal, 17 buah Madrasah Ibtidaiyah, 25 madrasah Tsanawiyah, dan 28 buah Madrasah Aliyah.dengan pemeringkatan sebagai berikut: (a) RA, 1 akreditasi A, 0 akreditasi B, dan 2 akreditasi C, (b) 17 buah MI, 1 akrditasi A, 5 akreditasi B, 7 akreditasi C, dan 44 tidak terakreditasi, (c) 25 MTs, dengan peringkat: 2 akrditasi A, 11 akreditasi B, 9 akreitasi C, dan 4 tidak terakreditasi, (d) 28 MA, dengan peringkat akreditasi: 0 akreditasi A, 5 akreditasi B, 15 akreditasi C, dan 8 tidak terakreditasi. Hasil akreditasi madrasah berdasakan prosentasi realisasi samMedia Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
295
296
M. SYAHRAN JAILANI & HABIB MUHAMMAD
pai tahun 2012, yaitu sebagai berikut: (a) 244 Raudhatul Atfhal: yang sudah diakreditasi 169 (71,63%), yang belum 75 (28,37 %), (b) 263 Madrasah Ibtidaiyah: yang sudah terakreditasi 171(61%), yang belum terakreditasi 92 (38,20%), (c) 345 Madrasah Tsanawiyah: sudah terakreditasi 158 (44,99%), belum terakreditasi 187 (55,01%), dan (d) 184 Madrasah Aliyah: sudah terakreditasi 80 (47,01%), dan belum terakreditasi 96 (52,99%). Data Kementerian Agama Provinsi Jambi per-Agustus 2013, total keseluruhan madrasah yang diakreditasi Badan Akreditasi Provinsi (BAP S/M) Jambi, 450 (43,44%) madrasah, sedang yang belum diakreditasi 586 (56,56%) madrasah.[]
Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
DAFTAR PUSTAKA Abdul Rachhaman Shaleh. (2005). Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa Visi, Misi dan Aksi . Jakarta: Raja Grafindo Persada Bogdan, Robert E. dan Taylor J. Steven. (1993). Kualitatif Dasar Dasar Penelitian. (terjemahan A. Khosim Afandi) .Surabaya: Usaha Nasional. Bogdan, Robert E. dan Bikland, Knopp.S. (1982). Qualitative Research For Education. Bostor : Allyn an Bacon Inc. Berns, Robert. M. (2007). Child, Family, School, Community Socialization and Support. New York: Thomson Learning, Icn. Denzin, Norman. K & Lincoln, Yvonna.S. (1994). Handbook of Qualitatif Research. New York: Sage Publication, Inc. Feinberg, Walter. (1986). School and Society. New York: Teacher College Press. Hasan Langgulung. (1986). Manusia dan Pendidikan suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan. Jakarta: Al- Husna. Husaini Usman. (2006). Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan. Jakarta; Bumi Aksara Lexy, J. Moleong. (1991). Metodelogy Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Leach, Jenny and Moon, Bob. (2008) The Power of Pedagogy. London: Sage Publications Ltd. Lincoln, Y. Vonna and Guba, Edger. G. (1985). Naturalistic Inguiry. Beverly Hill Sage Publications. Mochtar Bochari. (2001). Pendidikan Antisipatoris. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Muhaimin. (2009). Rekonstruksi Pendidikan Islam. Jakarta: Raja Grafindo Muhaimin dan Abdul Mujib. (1993) Pemikiran pendidikan Islam Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya. Bandung: Trigenda Karya. Novak, Joseph D. (1986). A Theory of Education. London: Cornell University Press. Nurcholish Madjid. (1992). Islam Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
297
298
M. SYAHRAN JAILANI & HABIB MUHAMMAD
Yayasan Wakaf Paramadina. Prayitno. (2009). Pendidikan Dasar Teori dan Praksis (jilid I dan II) Padang: Universitas Negeri Padang Press. Sallis, Edward. (2011). Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan.(Alih Bahasa Ahmad Ali Riyadi). Yogyakarta: IRCiSoD Samsul Nizar. (2009). Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah samai Indonesia.Jakarta: Kencana Predana Media. Sudarwan Danim. (2010). Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru. Alfabeta: Bandung. Syaiful Sagala. (2009). Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Alfabeta: Bandung. Syamsul Ma’arif. (2009). Selamatkan Pendidikan Dasar Kita. Semarang. Need’s Press Spradley, James. P. (1980) Participan Observation.United state of America: Rinehart and winston. ___________ (1997). Metode Etnografi (terjemahan Misbah Elizabeth). Yogyakarta: Tiara Wacana. Tilaar. H.A.R. (2002). Perubahan Sosial dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia.Jakarta: Gremedia . ___________. (2008). Kebijakan Pendidikan Pengantar untuk Memahami Kebijakan pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Undang-undang Sistem Penddikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Jakarta: Penerbit Harvarindo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Keputusan Mendiknas Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal. . Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Sekolah/Madrasah. Permendiknas Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan PerangMedia Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
kat Akreditasi SMA/MA. Permendiknas Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SD/MI. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMP/MTs. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor SE. DJ.l/ PP.00/05/2008 tentang Akreditasi Madrasah. Van Scotter, D. Richard, Kraft, J. Richard, Haas, D. John. (1979). Foundations of Education Social Perspectives. United States of America: Englewood Cliffs. Winarno Surakhmad, (2009). Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi. Jakarta: Kompas. Zamroni. (2003). Paradigma Pendidikan Masa Depan. Proyek Peningkatan Mutu Diknas: Jakarta Zakiah Daradjat. (1978). Kepribadian Guru. Metro Pos: Jakarta
Media Akademika, Vol. 28, No. 2, April 2013
299
