Lindungi Petani & Bangun Industri Berbasis Pertanian, Tugas Pemerintahan Jokowi-JK

www.spi.or.id

[email protected] M I M B A R

INDEKS BERITA

4

Serentak di Tiga Kabupaten, Ribuan Petani SPI NTT Gelar Aksi Tolak Tambang

11

SPI Yogyakarta Minta Pemda Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian

13

K O M U N I K A S I

Resmi Terbentuk, SPI Kuansing Gelar Musyawarah Cabang

Edisi 129, November 2014 P E T A N I

"Mari tinggalkan kimiapestisida dan mulai bertani secara agroekologis agar hasilkan pangan sehat bagi masyarakat" Devina SPI Deli Serdang, Sumatera Utara

Lindungi Petani & Bangun Industri Berbasis Pertanian, Tugas Pemerintahan Jokowi-JK

(Foto) Aksi ratusan petani Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Sukabumi bersama mahasiswa, memperingati perayaan Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober 2014

2

PEMBARUAN TANI EDISI 129 NOVEMBER 2014

P EM B A R U A N A G R A R I A

Lindungi Petani & Bangun Industri Berbasis Pertanian, Tugas Pemerintahan Jokowi-JK

(Foto) Henry Saragih Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) (dua dari kiri) menjadi narasumber dalam dialog nasional untuk kedaulatan pangan, dengan tema khusus “Kebijakan Impor dan Subsidi yang Tepat” di Jakarta (08/10)

JAKARTA. Indonesia darurat impor pangan. Produsen dan konsumen terus meminta dukungan yang tepat agar produksi pangan dan pertanian kita bisa berkembang. Sementara, subsidi yang harusnya membantu menyejahterakan petani tak jatuh ke tangan yang membutuhkan. Pokok-pokok pikiran inilah yang mendasari diadakannya sebuah dialog nasional untuk kedaulatan pangan, dengan tema khusus “Kebijakan Impor dan Subsidi yang Tepat”. Dialog nasional ini adalah inisiatif Seknas Jokowi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Forum Alumni IPB dan Yayasan Akatiga. Dialog diadakan di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, pada Rabu (8/10). Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, didaulat memberikan masukan untuk tema penting ini. “(Kondisi) Petani Indonesia saat ini cukup optimis, terutama karena kita mau bekerja keras membangun kedaulatan pangan bangsa, juga karena banyak peraturan yang mendukung,” ujar Henry. Ia menyebut diantaranya pembatasan impor pangan dalam UU Pangan No. 18/2012, tentang aturan konversi lahan yang seharusnya menjadi lebih sulit di UU No. 41/2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan—serta tentunya UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang eksplisit mengakui hak asasi petani dan telah disahkan pada tahun 2013 lalu.

Penanggung Jawab: Henry Saragih Pemimpin Umum: Zaenal Arifin Fuad Redaktur Pelaksana : Hadiedi Prasaja Redaksi: Ali Fahmi, Agus Ruli Ardiansyah, Muhammad Ikhwan, Heri Purwanto Keuangan: Ratih Kesuma, Sulastri Sirkulasi: Supriyanto, Adi Wibowo Penerbit: Serikat Petani Indonesia (SPI) Alamat Redaksi: Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta Selatan 12790 Telp: +62 21 7993426 Email: [email protected] Website: www.spi.or.id

PEMBARUAN AGRARIA


3

(Foto) Henry Saragih Ketua Umum Serikat Petani Indonesia menyampaikan materinya saat menjadi narasumber dalam dialog nasional untuk kedaulatan pangan, dengan tema khusus “Kebijakan Impor dan Subsidi yang Tepat” di Jakarta (08/10)

dia.

“Masalahnya tinggal implementasi, karena 10 tahun terakhir petani kita menderita—rumah tangga petani menyusut hingga 5 juta KK,” tegas

Pihak pengusaha yang diwakili APINDO menyarankan mainstreaming pertanian. Franky Sibarani menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus kembali mengutamakan pertanian dalam kebijakan, sehingga menjadi dasar kerja bersama kementerian di pemerintahan selanjutnya. “Koordinasi antarkementerian adalah kunci,” ujar dia. Franky juga memberikan pandangan terhadap dukungan bagi pengusaha pertanian, misalnya pada industri gula. “Sementara kapasitas pabrik diperbaiki untuk mencapai swasembada, kita harus perhatikan juga harga gula untuk industri–agar produk pangan olahan Indonesia bisa bersaing,” imbuh Ketua APINDO ini. Sementara itu, Didin Damanhuri, pengamat pertanian, menyatakan Indonesia harus bermimpi kembali menjadi negara industri berbasis pertanian. “Lepas landas menjadi negara industri yang digaungkan dari jaman Soeharto itu ya harusnya kita ke industri pangan dan pertanian,” ujarnya. Untuk itu Henry menyatakan bahwa kebijakan pro petani di pemerintahan Jokowi-JK tak bisa ditawar lagi. “Mulai redistribusi tanah 9,6 juta hektar untuk 4 jutaan KK tani, infrastruktur, pembangunan pasar tradisional-modern pertanian, hingga pembiayaan bank khusus petani harus segera dilaksanakan,” ujar Henry. Dialog nasional ini juga memberi sinyal untuk pemerintahan Jokowi-JK agar mengevaluasi impor dan peraturan perdagangan bebas terkait pangan dan pertanian. Selain membatasi impor demi menggairahkan pasar dan harga domestik, kebijakan ini perlu untuk secara gradual menaikkan daya saing petani—baik kapasitas maupun peningkatan mutu produk. “Kita kan masih punya aturan safeguard untuk impor pangan, serta masih bisa meningkatkan subsidi petani di APBN,” pungkas Henry.#

4


PEMBARUAN AGRARIA

Serentak di Tiga Kabupaten, Ribuan Petani SPI NTT Gelar Aksi Tolak Tambang

(Foto) Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Nusa Tenggara Timur (NTT) Martinus Sinani.

RUTENG. Ribuan petani Serikat Petani Indonesia (SPI) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi serentak di tiga kabupaten untuk menolak eksplorasi perusahaan pertambangan (13/10). Aksi ini dilakukan dengan longmarch mendatangi kantor DPRD dan Bupati tiga kabupaten, yakni Kabupaten Manggarai di Ruteng, Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo, dan Kabupaten Manggarai Timur di Borong. Martinus Sinani, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI NTT menjelaskan, tiga aksi serentak ini memiliki tuntutan yang sama yakni menolak pertambangan dan mendesak para bupati untuk mencabut izin usaha pertambangan perusahaan. “SPI NTT bersama Keuskupan Ruteng, GMNI, PMKRI, JPIC, dan mahasiswa STIKP Ruteng dengan tegas menolak tambang. Tolak tambang adalah harga mati bagi kami,” tegas Martinus yang mengikuti aksi di Ruteng, Manggarai. Martinus memaparkan, kehadiran perusahaan tambang sama sekali tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, malah hanya membawa kesengsaraan. “Perusahaan tambang telah merampas lahan masyarakat adat tanpa ada ganti rugi dan pembangunan rumah ibadah seperti yang mereka janjikan. Akibatnya tanaman jati, cokelat, kopi, jambu mete, dan tanaman-tanaman lainnya milik petani dibabat habis semua. Jika tidak dihentikan perusahaan tambang juga akan menggusur kampung Serise di Manggarai Timur, karena di sekitar kampung itu sudah ada patok-patok milik perusahaan pertambangan mulai dari pinggiran kampungnya sampai pinggir laut,” papar Martinus. Martinus Sinani juga menjelaskan, kehadiran perusahaan pertambangan akan membuat masyarakat NTT tidak bisa berdaulat pangan akibat konversi lahan pertanian ke pertambangan. Selain itu menurut Martinus, kehadiran perusahaan pertambangan juga menyebabkan konfilk sosial karena banyak oknum pegawai perusahaan yang sengaja memperdaya dan menghamili perempuan, lalu ditinggalkan begitu saja. Sementara itu, massa aksi di Ruteng, Manggarai diterima oleh para anggota DPRD. Dalam dialognya, keseluruhan anggota DPRD Manggarai menyatakan setuju untuk menandatangani surat pernyataan penolakan tambang. “Sayangnya Bupati Manggarai tidak mau menandatnagi surat pernyataan penolakan tambang,” keluh Martinus. Martinus menambahkan, massa aksi di Manggarai Timur tidak berhasil menjumpai seorang pun anggota DPRD-nya karena gedungnya kosong. Sementara Bupati Manggarai Timur mengatakan akan mempertimbangkan dan melihat kembali izin-izin pertambangan disana. “Kalau aksi di Manggarai Barat justru untuk memperkuat dan mendukung kebijakan Bupati Manggarai Barat yang hingga saat ini belum ada mengeluarkan salah satu izin usaha pertambangan, meskipun sudah banyak perusahaan yang antre,” tambahnya.#

K E DAU LATAN PAN GAN


5

Aksi SPI Sukabumi Rayakan Hari Pangan Sedunia

(Foto) Petani perwakilan Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Sukabumi beorasi dalam aksi memperingati Hari Pangan Sedunia di Pelabuhan Ratu, Sukabumi (16/10).

PELABUHAN RATU. Ratusan massa aksi tergabung dalam Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan para mahasiswa IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesi), dan GMP3I (Gerakan Mahasiswa Pelajar Peduli Petani Indonesia) menggelar aksi memperingati perayaan Hari Pangan Sedunia 16 Oktober di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat (16/10). Dalam aksi kali ini massa melakukan long march menuju kantor Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan SEKDA Sukabumi. Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Barat Tantan Sutandi yang turut serta dalam aksi ini mengungkapkan, peringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini adalah momen yang tepat untuk menegaskan peran petani kecil sebagai produsen dan penyedia utama pangan, yang memberi makan masyarakat dunia, dan penjaga kedaulatan pangan. “Masalah pangan dan pertanian adalah hal yang cukup vital bagi sebuah bangsa, dan kami para petani kecil memiliki peran penting disini. Urusan pertanian harus diserahkan ke petani, jangan sampai diserahkan ke perusahaan pertanian karena mereka pasti hanya mengejar keuntungan semata,” kata Tantan. Wisnu, perwakilan pemuda tani SPI Sukabumi menyampaikan aksi kali ini juga untuk mendesak Pemerintahan Daerah Sukabumi untuk menerbitkan peraturan-peraturan daerah (Perda) yang mampu melindungi petani kecil dan lahan pertaniannya. “Perda bisa saja turunan dari Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan), UU Pangan, atau UU Lahan Pertanian Berkelanjutan,” kata Wisnu. Sementara itu, massa aksi diterima oleh Kepala Dinas Pertanian Sukabumi, Ketua Komisi III DPRD Sukabumi, Kepala Dinas Badan Ketahanan Pangan Sukabumi, dan Asisten Daerah II Sukabumi. Dalam dialognya dengan perwakilan massa aksi, mereka berjanji akan menindaklanjuti semua tuntutan massa aksi.#

6


PEMBARUAN AGRARIA

Hari Pangan Sedunia 2014: Menempatkan Kembali Pertanian Keluarga Sebagai Kekuatan Utama dalam Penegakan Kedaulatan Pangan JAKARTA. Di tengah satu dari sembilan orang di dunia atau 805 juta jiwa penduduk dunia mengalami kelaparan (berdasarkan laporan FAO per September 2014), ada harapan di peringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini. Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, harapan itu adalah ketika FAO sebagai organisasi pangan dunia sudah mengakui peran pertanian berbasiskan keluarga tani kecil sebagai penyedia pangan masyakarat dunia yang mampu mengentaskan kelaparan. “Tahun ini saja FAO mencanangkan sebagai tahun internasional petani keluarga, ini berarti mereka telah mengakui peran petani kecil sebagai soko guru penghapus kelaparan dunia. Selain itu, FAO mengakui prinsip-prinsip kedaulatan pangan untuk diterapkan sebagai dasar pengentasan kelaparan di dunia,” papar Henry di Medan (16/10). Henry menjelaskan, selama ini kelaparan terjadi akibat dari kekeliruan dari sistem pertanian yang dikembangkan (Foto) Keluarga petani SPI di Bogor mengemas sayuran hasil pertaniannya untuk segera dipasarkan. yang mengabaikan peran dan kedudukan pertanian keluarga dalam mengurusi pertanian dan pangan. Di tingkat nasional sendiri, satu dari sebelas orang di Indonesia masih mengalami kelaparan, atau sekitar 8,7%, sejajar dengan Nigeria, Kamerun, Pantai Gading, Mauritania, Cina, Thailand, dan Vietnam. Menanggapi hal tersebut, Henry menegaskan, pemerintahan SBY selama sepuluh tahun pemerintahannya tidak menghadirkan negara serta mengabaikan kedudukan dan peran pertanian keluarga dalam proses produksi pertanian dan pangan. Inilah alasan mengapa pemerintahan SBY gagal mengentaskan kelaparan dan kemiskinan. Hal ini terbukti dari berkurangnya jumlah keluarga petani selama 10 tahun terakhir, dari 31,17 juta pada 2003, menjadi 26,14 juta pada 2013, artinya lima juta KK hilang selama 10 tahunnya, 500 ribu KK setiap tahunnya, atau hampir setiap satu menit satu keluarga petani meninggalkan tanah pertaniannya. “Akibatnya kondisi kehidupan petani semakin menurun. Hal ini tercermin dari NTP (Nilai Tukar Petani) pangan yang masih di bawah 100 (NTP pangan Oktober 2014 hanya 98,13) dan indeks kebahagiaan masyarakat desa (64,32) yang lebih rendah dari masyarakat perkotaaan (65,92). Di sisi lain impor pangan melonjak empat kali lipat di 2003 sebanyak US$ 3,34 miliar menjadi US$ 14,9 miliar tahun lalu,” tuturnya. Oleh karena itu Henry menyambut dengan optimis rencana pemerintahan Jokowi-JK yang berkomitmen untuk menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia. “Jika kita berdaulat pangan, maka tidak akan ada yang kelaparan. Untuk itu kami siap mengawal Jokowi-JK melakukan transisi dari paradigma ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan seperti yang tercantum dalam nawacita Jokowi-JK. Inilah jalan yang terbuka yang menjadi harapan kami para petani di Hari Pangan Sedunia tahun ini,” tambah Henry.#


7

Peranan Agroekologi dalam Perjuangan Menuju Kedaulatan Pangan Oleh: KS Nandini Jayaram*

Jika 500 juta keluarga petani kecil di dunia mengadopsi sistem agroekologi, akan dapat mengubah sistem pangan, membawa keuntungan bagi petani dan memberikan pangan bergizi kepada konsumen, dan mitigasi perubahan iklim. Di banyak negara berkembang agroekologi menyebar, dan pada saat yang sama di negara-negara maju petani beralih ke agroekologi. Pada bulan September 2014, saya menghadiri simposium dua hari di FAO sebagai bagian dari perayaan Tahun Internasional Keluarga Petani. Pertemuan ini berfokus pada peran agroekologi dalam memberi makan planet ini, dan saya pergi sebagai wakil dari La Via Campesina, Gerakan Petani Internasional '. Saya sendiri seorang petani alam berbasis di Mandya, Karnataka, India. Bagi saya cukup mengesankan untuk melihat sebuah organisasi yang telah mempromosikan industri pertanian dan konvensional (FAO, red) kini mulai beralih terhadap agroekologi. Jutaan petani kecil mendukung sistem pangan agroekologi, mengapa FAO tidak bisa? Sekaranglah waktu yang tepat untuk perubahan. Dalam 20 tahun terakhir, kehidupan telah menjadi semakin sulit bagi petani dan orang miskin (dan juga bagi anggota spesies lain.) Pada tahun 1950 dan 60-an, revolusi hijau melangkah ke banyak negara dengan misi menghapus kelaparan. Pupuk kimia, pestisida, teknologi canggih, dan benih hibrida pun memang terbukti membawa peningkatan sementara produksi tanaman. Tapi bagaimana dengan pengurangan jangka panjang dalam kelaparan? Bahkan setelah 50-60 tahun, sebagian besar dari populasi dunia menderita kelaparan, dan proporsi ini meningkat. Saat ini diperkirakan 870 juta orang menderita kelaparan parah. Karena populasi global diperkirakan mencapai 9,2 miliar (dari saat ini yang mencapai 7 miliar orang) pada tahun 2050, permintaan untuk makanan jelas akan meningkat. Pada tahun 2050 kita perlu menghasilkan 70% lebih banyak makanan bagi dunia tanpa meruntuhkan ekosistem. [1] Tantangannya adalah untuk meningkatkan produksi pangan untuk populasi yang ikut meningkat seiring dengan melestarikan sumber daya dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini terjadi seiring dengan keadilan sosial, dan metode ekonomis dan budaya mendukung produksi. Sayangnya, revolusi hijau tidak hanya meninggalkan kita dengan tingkat kelaparan yang tinggi, tetapi juga dalam keadaan genting ekologis. Metode pertanian yang diadopsi di bawah rezim revolusi hijau telah membuat tandus tanah. Tanah adalah sumber daya berharga: jika tanah sudah rusak, tidak akan ada yang sehat yang bisa diproduksi di atas bumi. Saat ini sebagian besar lahan pertanian yang terkena revolusi hijau berproduksi di bawah kemampuannya, karena proses deplesi karbon. [2] Selain itu, sekarang tanaman pangan seperti jagung, kedelai, dan gandum tidak hanya digunakan untuk makanan tetapi untuk agrofuel (bahan bakar alternatif dari hasil pertanian). Penggunaan gandum untuk menghasilkan etanol di Uni Eropa dikatakan meningkat 12 kali lipat udan diperkirakan mencapai 18 juta ton pada tahun 2016. Penggunaan jagung di AS untuk tujuan yang sama diperkirakan akan meningkat dari 55 juta ton pada tahun 2006 menjadi 110 juta ton pada tahun 2016. Pada tahun 2020, negara-negara industri dapat mengkonsumsi 150 kg jagung per kepala per tahun dalam bentuk etanol (jumlah yang sama dengan konsumsi makanan sereal 'di negara berkembang). [3] Produksi biofuel dari tanaman pangan pasti akan mempengaruhi akses si miskin terhadap pangan sehat dan terjangkau. Harga tanaman yang tinggi akan mendorong semakin banyak orang kekurangan gizi dan kelaparan, terutama di negara-negara berkembang. Seiring dengan ini, sereal juga akan digunakan untuk pakan ternak semakin untuk produksi daging. Sebuah pertanyaan muncul: Jika harga tanaman tinggi, apakah akan pendapatan pertanian juga akan ikut mengingkat ? Jelas tidak. Biaya produksi menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi setelah revolusi hijau. Sementara itu, revolusi hijau telah memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim di semua tahapan produksi, pengolahan, dan distribusi, yang kini berada di tangan beberapa perusahaan multinasional yang fokus pada keuntungan daripada kesetaraan. Di negara seperti India, di mana ada populasi besar, itu adalah ancaman serius bagi kedaulatan pangan jika sistem pangan hanya dikuasai oleh beberapa oleh individu atau kelompok. Jika itu terjadi, akan datang hari di mana pangan akan menjadi senjata untuk mengendalikan negara demokrasi ini! Revolusi hijau tidak pernah diperlukan. Apa yang kita selalu dibutuhkan adalah revolusi melalui agroekologi. Pada pertemuan FAO, banyak memperdebatkan agroekologi sebagai sebuah alternatif. Kata "agroekologi" didefinisikan, dianalisis, dan diperdebatkan dari berbagai aspek. Sebagai petani, saya merasa bahwa agroekologi adalah sistem yang sama yang diadopsi petani tradisional

8


CAMPESINOS

Siaran Pers La Via Campesina

PBB Pasang Badan untuk Pertanian “Cerdas” Iklim (Climate Smart Agriculture) Sejarah menganugrahkan dirinya sendiri berupa tragedi dan lelucon; Kami – Sebagai perempuan, laki-laki, petani, keluarga petani rakyat, migran, pekerja pedesaan, adat, dan pemuda La Via Campesina mengecam Climate Smart Agriculture yang diberikan PBB kepada kita sebagai solusi untuk perubahan iklim dan sebagai mekanisme untuk pembangunan berkelanjutan. Bagi kami, sudah jelas bahwa dibawah kepura-puraan dalam menangani kemiskinan yang tiada surut di pedesaan dan dampak perubahan iklim, proyek climate smart agriculture tidak ada yang baru. Sebaliknya, ini merupakan kelanjutan dari proyek pertama dimulai dengan revolusi hijau di tahun 1940-an dan terus berlanjut sampai 70-an dan 80-an oleh proyek-proyek penanggulangan kemiskinan bank dunia dan kepentingan perusahaan yang terlibat didalamnya. Proyek-proyek ini, seperti apa yang disebut revolusi hijau, menghancurkan banyak ekonomi petani, khususnya di belahan dunia bagian Selatan, sampai-sampai banyak negara, seperti Méksiko misalnya, yang mandiri dalam produksi pangan, menjadi tergantung pada belahan bagian utara untuk memberi makan populasi mereka dalam beberapa dekade singkat. Hasil proyek ini yang didikte oleh kebutuhan modal industri untuk ekspansi bisnis mereka adalah suatu pencaplokan produsen dan produksi pertanian tradisional, serta infiltrasi mereka untuk menerapkan pertanian industrial dan rezim pangan pada saat ini. Sebuah rezim yang didasarkan pada peningkatan penggunaan bahan kimia beracun, tergantung pada input bahan bakar fosil dan teknologi, peningkatan eksploitasi pekerja pertanian dan pedesaan, namun menyebebkan hilangnya keanekaragaman hayati; suatu sistem pangan yang kini di bawah kendali perusahaan dan petani industri besar yang sejatinya adalah penerima manfaat utama dari proyek ini. Hasilnya kemudian adalah hilangnya kedaulatan pangan, mengubah seluruh negara yang dulunya eksportir pangan netto menjadi importir pangan netto. Negera-negara tersebut tidak banyak memproduksi pangan, namun sebagai gantinya, mereka memproduksi tanaman komoditas sebagaai bahan baku industri pangan, bahan bakar, produk fabrikan untuk dijual, dan untuk spekulasi di pasar keuangan dunia. Hari ini, beberapa aktor yang sama dari proyek-proyek sebelumnya, seperti bank dunia, adalah kekuatan di balik pengenaan pertanian cerdas iklim sebagai solusi untuk perubahan iklim dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin pedesaan dengan tetap menggunakan tesis yang sama dan yang terbukti gagal bahwa untuk meningkatkan pendapatan seseorang harus meningkatkan produktivitas. Hal ini jelas bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan pasar untuk revolusi hijau sebagai solusi untuk perubahan iklim, kemiskinan dan sebagai proposal untuk pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan. Kami mengidentifikasi ini sebagai bagian dari proses dari projek penyesuaian struktural ‘ hijau; yang lebih besar yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi dan elit politik di dalam era krisis atau masa sulit, karena mereka telah kehabisan tempat-tempat lain untuk investasi keuangan spekulatif besar dan sekarang melihat pertanian dan lahan pertanian sebagai lahan baru . Pertanian cerdas iklim dimulai dengan penipuan dengan tidak membuat perbedaan antara efek negatif dari pertanian industri dan sebuah solusi nyata yang ditawarkan oleh pertanian petani berkelanjutan tradisional yang telah memberikan kontribusi untuk mengentaskan kemiskinan, kelaparan dan remediasi perubahan iklim. Sebaliknya, pertanian cerdas iklim menyamakan dan sama-sama menyalahkan segala bentuk model produksi pertanian terkait dengan dampak negatif yang sebenarnya hanya disebabkan oleh pertanian dan produksi pangan industrial, dan gagal untuk mengenali dan menerima perbedaan antara “agri-budaya” dan metode produksi pertanian. Kegiatan pertanian yang paling berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca adalah pertanian industrial, bukan pertanian berkelanjutan rakyat. Pertanian cerdas iklim akan menuntut adalanya konsolidasi tanah lebih lanjut, mendorong para petani dan keluarga menuju proyek bank dunia, organisasi pangan dan pertanian (FAO) dan lembaga-lembaga lainnya, menciptakan ketergantungan pada apa yang disebut teknologi baru melalui paket lengkap mereka yang mencakup resep dari ” varietas pintar iklim ” (climate smart variety), input pertanian dan kredit, dengan mengabaikan teknik pertanian adaptif yang dilakukan secara tradisional dan benar, dan pemuliaan varietas benih yang dipraktekkan oleh petani. Ketergantungan pada bank dunia melalui metode produksi dan varietas benih rekayasa genetika hanya akan meningkatkan kerentanan petani dan produsen skala kecil, karena paket tersebut tidak akan memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, tidak pula mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka, dan hanya akan menghasilkan mendorong mereka lebih jauh ke dalam utang dan meningkatkan ketergantungan. Sebagai revolusi hijau berarti pengenaan pupuk sintetis dan pestisida sebagai persyaratan untuk mengakses pinjaman dan bantuan teknis, sekarang adalah diberlakukannya transgenik dan bioteknologi untuk persyaratan yang sama, dan semua di bawah nama produktivitas. Ide peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, atau apa yang sekarang disebut “intensifikasi berkelanjutan”, adalah palsu. Bahkan lebih dari itu, bila kita menganggap bahwa meningkatkan hasil per hektar melalui intensifikasi produksi hanya meningkatkan pendapatan bagi perusahaan, spekulan pasar keuangan, dan petani pemilikan tanah besar. Jadi yang disebut “intensifikasi berkelanjutan” tidak benar-benar

CAMPESINOS


9

tentang peningkatan hasil per hektar, itu lebih tentang green-washing skala besar produksi industri berikut pepatah lama “mendapatkan besar atau keluar”. Semakin, para petani dan rakyat keluarga harus memproduksi tanaman untuk pasar komoditas, bukan untuk sistem pangan lokal dan regional. Mereka memproduksi untuk perusahaan yang memproduksi makanan olahan yang tidak sehat, bahan bakar dan persediaan untuk membuat produk lain seperti bertani – daging dan obat-obatan. Petani dan keluarga petani skala kecil akan memiliki pilihan selain terus menerima tugas memberi makan tak terpuaskan kapitalis mesin produksi makanan dan kegiatan spekulatif di pasar keuangan. Intensifikasi produksi ini juga merupakan upaya untuk mengurangi biaya tenaga kerja, yang berarti kondisi kerja merendahkan lanjut, dan gaji rendah bagi para pekerja migran. Sebagian besar petani dan pengusaha kecil akan disingkirkan karena tidak ada tempat bagi mereka di industri pertanian kecuali petani tak bertanah dan sebagai salah satu dari jutaan migran yang berusaha mencoba peruntungan sebagai buruh berupah rendah di kota-kota dan pedesaan. Pada akhirnya, pertanian cerdas iklim mencoba untuk menutup-nutupi dan menyembunyikan kebutuhan untuk pertanian asli dan reformasi tanah. Hal ini juga menyembunyikan, dan terletak sekitar, masalah kelangkaan tanah dan sumber daya alam. Tanah dan sumber daya alam hanya langka untuk petani dan petani kecil memegang. Kemiskinan ada sebagai akibat dari kurangnya akses terhadap lahan, kepemilikan lahan dan penggunaan, perlakuan yang tidak adil dan upah pekerja dan eksploitasi tak henti-hentinya kerja mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan kapitalisme, yang semuanya membentuk kegilaan yang kita hadapi hari ini. Selain itu, pertanian cerdas iklim, seperti Pengurangan Emisi Deforestasi dan pada Degradasi Hutan (REDD), akan memperluas pasar karbon dan penggunaannya untuk spekulasi keuangan. Kemungkinan keuntungan besar dengan investasi dalam kredit karbon yang dihasilkan dari lahan pertanian yang terlibat dalam proyek-proyek pertanian cerdas iklim akan meningkatkan spekulasi di pasar karbon, yang mengarah ke lebih lanjut “perampasan tanah karbon” oleh investor dan produsen skala besar, dan pengungsian petani dan petani kecil, seperti REDD menggantikan masyarakat adat. Dalam kerangka pertanian cerdas iklim ini, memang ada sedikit harapan mengurangi dan menghilangkan gas rumah kaca, mencoba untuk memecahkan kerawanan pangan atau pembangunan ekonomi dan sosial pedesaan yang signifikan. Namun masalah kemiskinan, kerawanan pangan dan perubahan iklim bukanlah bentuk dari kegagalan pasar, tetapi lebih merupakan kelemahan struktural yang akan bertahan dan memburuk dengan pelaksanaannya. Kita perlu perubahan sistemik SEKARANG! Hari ini, sama seperti di masa lalu, kami siap untuk melawan solusi palsu kapitalis “ekonomi hijau” dan untuk solusi nyata untuk perubahan iklim dan kemiskinan, melalui tuntutan kami untuk iklim dan keadilan lingkungan. Kami terus mengusulkan dan mempraktekkan mana pun kita bisa produksi agroekologi dan pembangunan kedaulatan pangan rakyat. Kami sadar melakukan hal ini sebagai ruang lain untuk membawa perubahan struktural yang kita benar-benar perlu berurusan dengan isu-isu kemiskinan, perubahan iklim dan ketidakmampuan masyarakat ‘untuk makan sendiri. Kami menyerukan kepada semua gerakan sosial berkumpul di New York untuk mengecam pertanian cerdas iklim sebagai solusi palsu, menentang peluncuran Global Alliance for Climate-Smart Pertanian oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon di KTT Iklim PBB di New York City pada tanggal 23 September 2014 saat ini, dan Bergabunglah dengan kami dalam perjuangan untuk kedaulatan pangan, dan untuk model pertanian dan produksi pangan yang berbeda – yakni Agro ekologi berbasis keluarga petani – yang akan memberikan juga hanya ekonomi menjadi petani skala kecil dan masyarakat mereka sambil menghasilkan makanan sehat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan jaminan akses makanan untuk semua orang. Setiap metode produksi dan konsumsi, untuk benar-benar berkelanjutan, harus memperkaya dan melindungi Ibu Pertiwi Tidak untuk Climate Smart Agriculture. Ya untuk land reform, pembaruan agraria dan kedaulatan pangan. Globalkan harapan dan perjuangan.

10


CAMPESINOS

Foto: Beberapa petani India sedang berdiskusi mengenai pertanian agroekologi

selama berabad-abad. Bahkan saat ini sebagian besar petani skala kecil di negara-negara berkembang di mana pertanian adalah mata pencaharian utamanya, menggunakan metode agroekologi dalam bertani, yang berada di bawah ancaman dari apa yang disebut metode canggih pertanian. Agroekologi adalah gabungan pengetahuan dan keterampilan dari pengalaman yang ditransfer dari generasi ke generasi. Sekarang pengetahuan ini semakin digantikan oleh mesin (misalnya memanjat pohon kelapa semakin digantikan oleh mesin, membajak digantikan oleh traktor). Keanekaragaman memainkan peran mendasar dalam jasa ekosistem, yang kini terancam oleh monocropping (tanaman tunggal). Sistem agroekologi tradisional adalah keseluruhan keranjang pangan untuk keluarga sehingga menghilangkanketergantungan pembelian tanaman pangan dari pasar. Keragaman pada tanaman memberikan kecukupan pangan. Sekarang, penanaman tanaman berorientasi komersial membuat petani menanam sangat sedikit jenis tanaman dan membeli lebih banyak dari pasar. Pengelolaan tanah merupakan salah satu konsep utama agroekologi. Sebuah tinjauan proyek-proyek pembangunan di 57 negara-negara berpenghasilan rendah menemukan bahwa dengan penggunaan air yang lebih efisien, mengurangi penggunaan pestisida dan peningkatan kesehatan tanah telah menyebabkan rata-rata peningkatan hasil panen menjadi 79 persen. Dalam sistem agroforestri dengan modal kurang, agroekologi telah membuat petani keluar dari utang. Agroekologi mengurangi biaya produksi dan dampak negatif terhadap lingkungan. Secara keseluruhan, dengan pasar lokal dan swasembada, agroekologi adalah model pertanian yang tidak menempatkan masyarakat pedesaan ke jurang kelaparan dan kemiskinan. Petani (kecil) yang memimpin dan memiliki martabat tinggi dengan metode ini pertanian agroekologi. Apapun definisi dapat diberikan kepada agroekologi karena merupakan "ilmu" "berkelanjutan," "model", "kebutuhan harian" (yang semua dibahas dalam simposium FAO), kebenaran hakikinya adalah bahwa hanya agroekologi yang dapat menjaga manusia dan semua makhluk lain di bumi yang sehat bersama dengan kesehatan bumi pertiwi. Tetapi untuk mendukung hal ini, kebijakan pro-petani adalah kuncinya. Pertanian ekologis harus terus melanjutkan pengetahuan tradisional dan bersinergi dengan teknologi modern, sehingga para pembuat kebijakan harus memberikan preferensi seimbang untuk petani mengadopsi agroekologi. Selama abad yang lalu, hingga 75 persen keanekaragaman genetik tanaman telah hilang dan sepertiga keanekaragaman hari ini bisa hilang pada tahun 2050. Penguatan penggunaan keragaman dalam pemuliaan tanaman harus diberikan posisi yang penting dan menjadi preferensi kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diambil juga harus mendorong hubungan organisasi produsen agroekologi dengan pasar lokalnya untuk nilai tambah produk. Tindakan dan langkah-langkah pemerintah sangat dibutuhkan untuk membawa agroekologi ke arus utama dan menyebarkan pengetahuan tentang ilmu agroekologi dari petani ke petani melalui organisasi! Satu per satu jika kita mengubah pola pikir kita untuk agroekologi kita akan mengubah dunia, dan memberi makan (dunia) juga. Tinjauan Pustaka [1] Empowering Farmers to Reduce Pesticide Risks, FAO Regional IPM/Pesticide Risk Reduction Programme in Asia, FAO-RAP Bangkok, November 2013 [2] Van Ittersum et al, 2013; Abstracts for the International Food Symposium on Agroecology for Food Security and Nutrition, Scientific Knowledge Session, 18 September 2014 [3] Save and Grow *Penulis adalah petani dan aktivis La Via Campesina asal India

PEMBARUAN AGRARIA


11

SPI Yogyakarta Minta Pemda Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian

(Foto) Pengurus DPP SPI bersama petani SPI Yogyakarta menanam tanaman di atas lahan pertanian eks erupsi gunung Merapi.

SLEMAN. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Yogyakarta meminta pemerintah daerah mencegah alih fungsi lahan yang semakin marak terjadi. Menurut Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Yogyakarta Tri Hariyono, alih fungsi lahan pertanian produktif paling tinggi terjadi di Kabupaten Sleman, yang jumlahnya mencapai 40 persen per tahun. “Kami khawatir lahan pertanian akan tergerus oleh proyek properti. Jika ini dibiarkan Yogyakarta akan sulit berdaulat pangan,” kata Tri Haryono di Sleman. (09/10). Padahal menurut Tri, Pemerintahan Daerah (Pemda) telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (PLP2B). Perda tersebut menetapkan lahan pertanian yang dilindungi seluas 35.911 hektare, yang terdiri atas 12.377,59 hektae di Kabupaten Sleman, 5.029 hektare di Kulon Progo, 13.000 hektare di Bantul, dan 5.500 hektare di Gunung Kidul. “Sayangnya sosialisasi atas perda ini masih kurang, jadi masih banyak kami petani yang tidak mengetahuinya,” tutur Tri. Tri Haryono menambahkan, SPI Yogyakarta bersama para petani anggotanya akan terus berusaha menjaga kedaulatan pangan daerahnya dengan tidak mengalihfungsikan lahannya, dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diolah (wedi kengser). “Jika lahan terbatas, kami juga masih bisa memanfaatkan ‘wedi kengser’ yang ada di bantara-bantaran sungai untuk diolah dan ditanami tanaman produktif. Di Dusun Sidorejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, SPI juga berhasil mengolah dan memanfaatkan lahan bekas erupsi Merapi menjadi produktif,” tambahnya.#

12


PEMBARUAN AGRARIA

NTP Oktober 2014: Tanaman Pangan & Hortikultura Naik, Tanaman Perkebunan (Tetap) Turun JAKARTA. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan awal Oktober ini, Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman pangan untuk Oktober 2014 kembali naik dari 97,78 menjadi 98,13. Meski demikian, kenaikan ini masih pada wilayah nilai kesejahteraan yang rendah atau lebih rendah dari 100. Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, kenaikan NTP pangan ini tidak berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan petani. Ia menilai, terjadi inflasi atau kenaikan pengeluaran baik untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi akibat kelangkaan pupuk hingga biaya pompa air berikut dan kelangkaan BBM. Sementara terkait dengan faktor kebutuhan rumah tangga, presentase pengeluaran untuk belanja bahan makanan dan makanan jadi masih mendominasi inflasi pedesaan, di samping untuk kebutuhan perumahan. “Hal ini juga yang menyebabkan tingkat kesejahteraan petani tidak beranjak naik. Ketika petani sebagai produsen dan sekaligus konsumen, maka hasil penjualan tanaman pangan mereka sendiri akan tergerus dengan pembelian pangan yang rentan juga mengalami kenaikan. Realitas ini adalah tantangan untuk pemerintahan Jokowi-JK yang harus kita selesaikan bersama,” kata Henry di Jakarta (02/10). Sementara itu, NTP hortikultura juga mengalami kenaikan dari 102,62 ke 103,22. Terkhusus untuk tanaman cabe Ini merupakan kenaikan kedua (bulan Agustus), setelah sebelumnya pada bulan puasa Ramadhan dan Idul Fitri, NTP justru mengalami penurunan. Namun laju kenaikan NTP ini terhambat oleh inflasi pedesaan dengan kenaikan kenaikan rumah tangga dan biaya produksi hampir mencapai 0,7. Biaya produksi tersebut salah satunya adalah pembelian pupuk yang harganya meningkat karena kelangkaan saat musim tanam. “Ke depannya, kapasitas dan keterampilan petani dalam memproduksi pupuk organik harus ditingkatkan, begitu juga sarana-sarananya, karena pupuk organik terbukti mampu meningkatkan hasil produksi, ramah lingkungan, dan tidak merusak tanah. Pemerintah juga harus memperbanyak pupuk organik di tengah masyarakat, dan pengelolaannya yang berupa Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) diatur oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) atau koperasi-koperasi petani,” sambung Henry. Henry mengemukakan, hambatan yang lain adalah produk-produk hortikultura impor – mulai dari hasil pertanian, hingga benih – yang masih saja membanjiri pasar-pasar mulai di tingkat kabupaten hingga ke pelosok desa.

PEMBARUAN AGRARIA


13

Resmi Terbentuk, SPI Kuansing Gelar Musyawarah Cabang

(Foto) Peserta musyawarah cabang (Muscab) SPI Kabupaten Kuansing, Riau

KUANSING. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Kuansing resmi terbentuk melalui Musyawarah Cabang (Muscab) yang diselenggarakan di Simpang Kampar, Kabupaten Kuansing, Riau (27/10). Muscab kali inidihadiri oleh para pimpinan dan pengurus dari tiga Dewan Pengurus Ranting (DPR) SPI dari yakni Kecamatan Logas Tanah Darat, Sentajo, dan Lanham. Muscab kali ini diawali dengan evaluasi perkembangan keberadan dan perjuangan agraria petani-petani anggota SPI di Kuansing, dan Riau pada umumnya. Muscab juga membicarakan solusi penyelesaian sengketa agraria yang menimpa para petani SPI Riau. Ketua Panitia Persiapan Wilayah (PPW) SPI Riau Misngadi yang hadir dalam acara muscab ini menyampaikan muscab kali ini menghasilkan keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi untuk membangun ranting-ranting dan basis-basis se-Kabupaten Kuansing. “Kita akan memfokuskan pada perjuangan agraria dan penyelesaian konflik lahan yang menimpa anggota kita, semua ini dalam upaya untuk menegakkan kedaulatan pangan di Riau,” ungkap Misngadi. Sementara itu, muscab ini akhirnya menetapkan Effendi Silalahi sebagai Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kabupaten Kuansing. Terpilih juga Darwis dan Yanti sebagai Majelis Cabang Petani (MCP). “Terimakasih atas amanah yang diberikan kepada saya. Mari kita bersama berjuang menyelesaikan kasus-kasus agraria dan mempertahankan tanah yang menjadi hak kita dan tegakkan kedaulatan pangan di Kuansing,” ungkap Effendi Silalahi dalam kata sambutannya. Sementara itu, pembukaan Muscab kali ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat, tokoh pemuda Riau, dan beberapa perwakilan LSM.

“Seharusnya BUMN bersama pusat-pusat penelitian universitaslah yang memproduksi benih untuk skala nasional. Jika ingin berdaulat pangan, kita haruslah berdaulat benih. Oleh karena itu ke depannya SPI siap mengawal pemerintahan Jokowi-JK dalam mendorong petani untuk memproduksi benih INSITU agar murah dan terjangkau,” tegas Henry. Berbanding terbalik dengan NTP Pangan dan Hortikultura, NTP Perkebunan bulan ini adalah 101,23, lebih kecil dari bulan-bulan sebelumnya atau sejak bulan Maret 2014. Penurunan itu dipicu lagi-lagi oleh inflasi pedesaan untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi yang mencapai 0,6 %. Perkebunan yang berpengaruh dalam hal ini adalah kelapa sawit, salah satu produk ekspor dalam bentuk CPO terbesar di dunia. Menanggapi hal ini, pada akhir bulan September, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bahkan membebaskan bea keluar produk kelapa sawit ekspor dengan harapan ada kenaikan harga tandan buah segar dan juga peningkatan kesejahteraan petani. Henry menambahkan, pembebasan bea keluar tidak cukup untuk melewati salah satu titik kritis memperbaiki kesejahteraan petani. “Rantai pasok dari petani sawit hingga pabrik kelapa sawit yang menjadi titik kritisnya. Bisa saja kenaikan harga internasional tidak berpengaruh terhadap harga di tingkat petani, namun tidak sebaliknya bila terjadi penurunan harga CPO internasional,” tambahnya. Zubaidah, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara menambahkan, harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit akhir September lalu di Kabupaten Asahan hanya Rp 1.050 dari yang biasanya Rp 1.500 ke atas. “Bahkan awal September lalu, harganya jatuh sampai Rp 900-an,” keluhnya.#

14


PEMBARUAN AGRARIA

Henry Saragih: Jika Prasyaratnya Terpenuhi, Kedaulatan Pangan Akan Terwujud

(Foto) Henry Saragih Ketua Umum SPI memberi materi dalam diskusi publik bertajuk kedaulatan pangan di kantor pusat Partai Nasdem di Jakarta (25/09).

JAKARTA. Apabila prasyarat-prasyarat dari kedaulatan pangan terpenuhi, Indonesia akan menjadi negara yang berdaulat pangan. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih (SPI) dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Kedaulatan Pangan di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK, Mungkinkah ?” yang diadakan oleh Petani Nasdem, di kantor pusat DPP Nasdem, di Jakarta (25/09). Henry memaparkan, ketujuh prasyarat kedaulatan pangan adalah dilaksanakannya pembaruan agraria sejati, adanya hak akses rakyat terhadap pangan, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan, pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi, pelarangan penggunaan pangan sebagai senjata, dan pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian. “Selain ketujuh syarat tersebut, praktek untuk membangun kedaulatan pangan harus dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar seperti pelaksanaan land reform sehingga alat produksi (tanah dan air) dikelola oleh rakyat, memaksimalkan penggunaan benih lokal dan membangun bank benih rakyat, secara berangsur meninggalkan model produksi yang masih menggunakan pola pikir revolusi hijau dan beralih ke pertanian agroekologi, tidak monokultur, target distribusi hasil pertaniannya di pasar lokal dan nasional, tidak menggunakan transportasi yang terlalu jauh untuk meminimalkan emisi karbon, orientasi pasarnya untuk kebutuhan sendiri atau domestik, melakukan proteksi terhadap petani, hingga membangun koperasi, UKM, dan industri kecil pengolahan bahan mentah di pedesaan,” papar Henry. Oleh karena itu Henry menambahkan kuncinya ada di “political will” presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK untuk membuat Indonesia berdaulat pangan melalui program-program pemerintahannya. “Kami SPI siap mengawal dan mendukung Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan,” katanya. Hal senada diungkapkan oleh wakil presiden terpilih H. Muh. Jusuf Kalla saat membuka acara diskusi ini. Ia menyampaikan masalah pangan

Bersambung ke halaman 15

RAGAM TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 047


15

Sambungan dari hal. 14

MENDATAR

2. Binatang pengerat 6. Tulang punggung kedaulatan pangan sebuah negara 7. Peralatan beribadah untuk wanita muslim 9. Terhuyung-huyung 14. Bara 15. Kata tanya 16. Sepasang 18. Sejenis pertunjukan panggung 20. Lengan bawah, satuan panjang 22. Wajib dimiliki petani jika ingin sejahtera 25. Majelis Permusyawaratan Rakyat 28. Satuan mata uang 29. Salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu 33. Pulang paling barat Indonesia 34. Perputaran pada porosnya 35. Bukti kehadiran

MENURUN

1. Halte, terminal 2. Menghembuskan udara 3. Bermain (Inggris) 4. Kepercayaan 5. Ibukota Provinsi Maluku Utara 6. Aksi fisik dan non fisik antara dua kelompok atau lebih untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan 8. Cinta 10. Kerajaan terbesar di Indonesia 11. Sapi jantan (Inggris) 12. Office Boy 13. Provinsi di Indonesia 17. Harapan 19. Senang, gembira 20. Tiup 21. Beranda atau selasar yang agak panjang, bersambung dengan induk rumah 23. Petuah, wejangan, biasanya dari yang lebih tua 24. ... tolan, teman-teman, para sahabat 26. Nada pertama 27. Menang tanpa bertanding (istilah olahraga) 30. Tubuh, badan 31. Istilah yang sering digunakan pada cerita rakyat, dongeng, fiksi untuk menggambarkan mahluk yang memiliki kekuatan gaib 32. Melangkah dengan cepat, sampai terdapat gerakan dimana kedua kaki melayang sebentar di udara

akan menjadi salah satu prioritas pemerintahannya bersama presiden terpilih Joko Widodo. Kalla menargetkan, Indonesia bisa mewujudkan kedaulatan pangan dalam satu tahun setelah pemerintahan berjalan. “Ini akan kita lakukan, dalam setahun kita mampu swasembada pangan,” tutur pria 72 tahun ini. Dalam kesempatan itu JK juga menyampaikan, mulai 20 Oktober, setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, insinyur-insinyur yang berada di Kementerian Pertanian itu akan lebih banyak ditugaskan untuk keluar ke lapangan untuk riset, langsung mengurus sawah dan kebun. “Kantor Kementerian Pertanian Indonesia merupakan terbesar di dunia, bahkan mengalahkan Amerika Serikat, tapi selama ini kita cuma bertani dalam bentuk birokrasi saja, impor jalan terus,” celetuknya. Sementara itu, Syaiful Bahri dari Ketua DPP Petani Nasdem menyampaikan, diskui kedaulatan pangan ini juga dilaksanakan untuk memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September setiap tahunnya. “Hasil dan rekomendasi dari diskusi ini akan kami sampaikan kepada Pak Jokowi dan Pak JK sebagai salah sumbangsih untuk menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia,” ungkapnya. Selain Henry Saragih, diskusi ini juga menghadirkan beberapa narasumber lainnya yakni Hermanu Triwidodo, Noer Fauzi Rachman, dan Dianto Bachriadi.#

Tolak Perampasan Lahan www.spi.or.id

16


K E DAU LATAN PAN GAN

Dilantik, Rakyat Tani se-Indonesia Berharap pada Jokowi-JK

(Foto) Jokowi berdialog dengan petani SPI asal Banten pada pembukaan Munas Bamustani, awal September 2014

JAKARTA. Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dan H. M. Jusuf Kalla (JK) resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2014 – 2019 tadi pagi di Gedung MPR-DPR, Jakarta (20/10). Dalam pidato kenegaraannya yang pertama, Jokowi mengajak segenap lapisan masyarakat Indonesia untuk bekerjasama, bekerja keras, dan bergotong royong membangun Indonesia. “Kepada para nelayan, buruh petani, para pedagang, pasar para pedagang asongan, sopir, akademisi, TNI, Polri, pengusaha, dan kalangan profesional, saya menyerukan untuk bekerja keras, bahu-membahu, bergotong-royong,” kata presiden RI ke-7 ini. Jokowi juga mengungkapkan, pekerjaan rumah negara tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan presiden, wakil presiden, beserta jajaran pemerintahannya. Oleh karena itu, kata Jokowi, sinergi kerja keras dan gotong-royong oleh pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengucapkan selamat atas dilantiknya Jokowi-JK. Henry menyampaikan, para petani melihat secercah harapan di sosok Jokowi-JK, di tengah peliknya permasalahan pertanian yang ditinggalkan oleh rezim SBY-Boediono; mulai dari tingginya impor pangan, hilangnya lima juta keluarga petani selama lima tahun, rendahnya indeks kebahagiaan masyarakat pedesaan, dan lain sebagainya. “Selamat untuk Pak Jokowi dan Pak JK yang sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI 2014-2019. Semoga selama lima tahun ke depan, Jokowi-JK mampu menghadirkan negara dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan yang menimpa kami, petani kecil. SPI siap mengawal pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia,” kata Henry di Jakarta (20/10). Dihubungi di tempat terpisah, para petani anggota SPI yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia juga menyampaikan hal senada dengan Ketua Umum SPI Henry Saragih. Dari Medan, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Utara Zubaidah dengan antusias berharap agar dalam pemerintahannya Jokowi-JK tidak melupakan petani. “Sesuai dengan pidato pertamanya yang mengajak kami para petani, buruh, nelayan, dan elemen lainnya untuk bersama-sama membangun Indonesia. Oleh karen itu kami tidak akan segan untuk mengingatkan beliau berdua jika dalam pemerintahannya ke depan mulai keluar dari jalur yang pro rakyat, pro petani kecil, demi Indonesia yang berkedaulatan pangan,” paparnya. Dari Padang, Irwan Hamid Piliang, Ketua BPW SPI Sumatera Barat menyampaikan, semoga Jokowi-JK merealisasikan redistribusi lahan dan merumuskan strategi untuk menyelesaikan konflik agraria di Sumatera Barat, khususnya. “Di Sumatera Barat saja setidaknya ada 4.000 hektare lahan yang hingga saat ini masih berkonflik,” kata Irwan. Dari Sukabumi, Tantan Sutandi, Ketua BPW SPI Jawa Barat menuturkan harapannnya agar Jokowi-JK menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas di pemerintahannya, pertanian yang berbasiskan keluarga petani kecil, bukan berbasiskan perusahaan besar. “Kami juga berharap agar infrastruktur pertanian segera dibenahi sesuai dengan janji-janji kampanye beliau,” imbuh Tantan. Dari Manggarai, Martinus Sinani, Ketua BPW SPI Nusa Tenggara Timur berharap agar Jokowi-JK tidak mengikuti jejak SBY-Boediono yang hanya bisa berjanji menjalankan pembaruan agraria di Indonesia. “Selamat buat Pak Jokowi dan Pak JK, saya optimis bapak berdua akan merealisasikan pembaruan agraria demi tegaknya kedaulatan pangan di Indonesia. Jangan tiru SBY yang cuma bisa berjanji,” tutur Martinus.#

Lindungi Petani & Bangun Industri Berbasis Pertanian, Tugas Pemerintahan Jokowi-JK

Recommend Documents