Lilik Mulyadi 1 Wakil Ketua PN Jakarta Utara ABSTRACT

83$<$+8.80<$1*',/$.8.$1.25%$1.(-$+$7$1 ',.$-,'$5,3(563(.7,)6,67(03(5$',/$13,'$1$ '$/$038786$10$+.$0$+$*81*5, Lilik Mulyadi1 Wakil Ketua PN Jakarta Utara ABSTRAK Ketentuan Hukum Positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan yang bersifat tidak langsung baik dalam KUHP, KUHAP, maupun di luar KUHP dan KUHAP. Kemudian dalam kebijakan formulatif yaitu KUHAP dan KUHP untuk pengertian korban dipergunakan terminologis berbeda-beda yaitu sebagai pelapor, pengadu, saksi korban, pihak ketiga yang berkepentingan, dan pihak yang dirugikan. Pada prakteknya permohonan PK dilakukan oleh pemohon dengan kualitas sebagai saksi korban, pihak ketiga yang berkepentingan, Penasihat Hukum maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dan ternyata hanya upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang berkepentingan (Putusan PK Nomor: 4 PK/PID/2000 tanggal 28 November 2001) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung sedangkan untuk permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan pemohon saksi korban (Putusan PK Nomor: 11 PK/PID/2003 tanggal 6 Agustus 2003), atau saksi pelapor oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak diterima oleh karena pemohon bukan berkualitas melakukan permohonan Peninjauan Kembali. Dari dimensi teoretis ternyata Mahkamah Agung melakukan penafsiran berbeda sebagaimana ditentukan Psl. 263 ayat (1) KUHAP yaitu dengan dikabulkannya pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang berkepentingan di satu sisi sedangkan di sisi lainnya permohonan dari pemohon Peninjauan Kembali yang berkualitas saksi korban atau saksi pelapor dinyatakan tidak dapat diterima. Kata kunci: Upaya hukum, Korban kejahatan, Peninjauan Kembali ABSTRACT Positive Legal Indonesia provides protection against crime victims who are not directly in the Penal Code, Criminal Procedure Code, as well as outside the Criminal Code and Criminal Procedure Code. Later in the Code of Criminal Procedure formulatif policies and bylaws to understanding the victim used different terminology, namely the complainant, the complainant, witnesses, interested third parties and the injured party. In practice, the request made by the applicant with the PK as the quality of the witnesses, interested third parties, the Legal Adviser or by the Public Prosecutor and apparently only remedy reconsideration made by the Public Prosecutor and Third Party concerned (Judicial Review Decision No. 4 PK / PID/2000 November 28 2001), which was granted by the Supreme Court while the petition for judicial review filed applicant witnesses (Judicial Review Decision No. 11 PK/PID/2003 August 6, 2003), or the reporting witness stated by the Supreme Court was not accepted by because the applicant is not qualified to appeal judicial review. From the theoretical dimension turns doing different 1

Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung dan Dosen Program Pascasarjana (S2/S3) Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (J akarta), Universitas 17 Agustus 1945 (Jakarta) dan Universitas Merdeka (Malang)

-XUQDO+XNXPGDQ3HUDGLODQ9ROXPH1RPRU0DUHW

,661

interpretations of the Supreme Court as provided Art. 263 paragraph (1) Criminal Procedure Code that the applicant is granted a judicial review conducted by the Public Prosecutor and the Third Party concerned on the one hand while on the other side of the applicant's application for judicial review of quality reporting victims or witnesses can not be accepted. Keywords: remedies, victims of crime, judicial review

I.

Pendahuluan Dikaji dari perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana pengertian ³korban

kejahatan´ adalah terminologi Ilmu Kriminologi dan Victimologi2 dan kemudian

dikembangkan dalam hukum pidana dan/atau Sistem Peradilan Pidana (SPP). Dari perspektif normatif pada kebijakan legislasi Indonesia terminologis korban kejahatan dapat diartikan sebagai pelapor (Psl. 108 KUHAP, Psl. 32-34 Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. UU 15 Tahun 2003), Psl. 83-87 UU No. 8 Tahun 2010), pengadu (Psl. 72 KUHAP), saksi korban (Psl. 160 KUHAP), pihak ketiga yang berkepentingan (Psl. 80, 81 KUHAP), pihak ketiga yang dirugikan (Psl. 98, 99

KUHAP), dan perseorangan, masyarakat dan negara (Psl. 18, 41, 42 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001). Dimensi perlindungan korban dalam Kongres PBB VII/1985 di Milan (tentang ³7KH 3UHYHQWLRQ RI &ULPH DQG WKH Treatment of Offenders´ dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogianya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana (³YLFWLPVULJKWVVKRXOGEHSHUFHLYHGDV DQ LQWHJUDO DVSHFW RI WKH WRWDO FULPLQDO MXVWLFH V\VWHP´ Kemudian pengertian ³NRUEDQ´ berdasarkan ketentuan angka 1 ³'HFODUDWLRQ RI EDVLF SULQFLSOHV RI MXVWLFHIRUYLFWLPVRIFULPHDQGDEXVHRISRZHU´ pada tanggal 6 September 1985 2

2

Istilah Kriminologi pertama kali dipergunakan antropolog Perancis, Paul Topinard dari kata crimen (kejahatan/penjahat) dan logos (ilmu pengetahuan). Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cassey PHQ\HEXWNDQNULPLQRORJLVHEDJDL³the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the EUHDNLQJ RI ODZV DQG UHDFWLQJ WR ZRUG WKH EUHDNLQJ RI ODZV´ (Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cassey, Principles of Criminology, New York: Lippincott Company, 1974, hlm. 3). Kemudian Victimologi berasal dari kata-kata latin: Victima yang berarti korban, logos yang berarti ilmu, pengetahuan ilmiah, studi. (Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan), PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 97 dan: Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijaka n Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 12)

8SD\D+XNXP
dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985 ditegaskan, bahwa: ³9LFWLPV´ PHDQV SHUVRQV ZKR LQGLYLGXDOO\ RU FROOHFWLYHO\ KDYH suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member

VWDWHVLQFOXGLQJWKRVHODZVSURVFULELQJFULPLQDODEXVHSRZHU´ Kemudian, lebih jauh pengertian korban ini oleh Arif Gosita diartikan sebagai, ³PHUHND\DQJPHQGHULWDMDVPDQLDKGDQURKDQLDKVHEDJDLDNLEDWWLQGDNDQ orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang EHUWHQWDQJDQ GHQJDQ NHSHQWLQJDQ GDQ KDN DVDVL \DQJ PHQGHULWD´3 Lebih lanjut maka dapat diklasifikasikan korban kejahatan ada yang sifatnya individual (individual victims) dan kolektif (collective victims), korban kejahatan bersifat

langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas dan selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya. Kedudukan korban dalam SPP maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (offender orientied). Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan dimana menurut Andrew Ashworth, ³SULPDU\ DQ RIIHQFH DJDLQVW WKH YLFWLPDQGRQO\VHFRQGDULO\DQRIIHQFHDJDLQVWWKHZLGHUFRPXQLW\RUVWDWH´4 Secara teoretis dan praktik pada SPP Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai bagian perlindungan

3 4

Ibid, hlm. 96 Andrew Ashworth, Victim Impact Statements and Sentencing , The Criminal Law Review, Agustus 1993, hlm. 503

3


,661

masyarakat sesuai teori kontrak sosial (social contract argument) dan teori solidaritas sosial (social solidary argument).5 Secara umum dalam teori dikenal ada dua model perlindungan, yaitu: Pertama, model hak-hak prosedural (the procedural rights model) atau di

Perancis disebut partie civile model (civil action system). Secara singkat model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu JPU, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya. Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum, dan juga mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak di atas kepentingan umum. Namun demikian secara historis, teori dimaksud merupakan latar belakang terhadap terbentuknya lembaga kejaksaan, sebagaimana dikatakan oleh Jan JM Van Dijk, The Hague, bahwa: ³+LVWRULFDOO\ WKLV KDV EHHQ WKH PDLQ MXVWLILFDWLRQ IRU WKH HVWDELOLVKPHQW RI WKH RIILFHRIWKHSXEOLFSURVHFXWRU´.6 Lebih jauh lagi, alasan lain dikemukakan kelompok yang menentang diberikannya hak prosedural kepada korban adalah dengan diberikannya peran individual kepada korban dalam proses persidangan atau penuntutan terhadap pelaku, berarti membuatnya ikut bertanggung jawab atas jalannya persidangan serta hasil dari proses itu sehingga beban tanggung jawab ini akan menjadi tekanan yang cukup berat bagi korban dalam berbagai segi. Tekanan bisa muncul dari orang dengan siapa korban melakukan kontak dan/atau disebabkan oleh polisi atau jaksa yang akan memanfaatkan hak-haknya untuk kepentingan umum. Pelaku

5

6

4

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana , PT. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 78 H. Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan , Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 63

8SD\D+XNXP
dan pengacaranya akan berusaha mempengaruhi tingkah laku korban selama proses dan kadang dengan menggunakan intimidasi. Kedua, model pelayanan (the services model) yang menekankan pada

pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Apabila diperbandingkan, ternyata baik model hak-hak prosedural maupun model pelayanan masing-masing mempunyai kelemahan. Model hak-hak prosedural ini dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan individual si korban, di samping suasana peradilan yang bebas dan dilandasi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang dijatuhkan karena didasarkan atas pemikiran yang emosional sebagai upaya untuk mengadakan pembalasan. Selain hal di atas, yang menetapkan JPU mewakili korban maka acapkali dalam prakteknya, aspirasi korban dalam proses peradilan pidana kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari dan atau keluarganya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim. Aspek ini salah satunya dipicu karena secara prosedural korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim.7 Berkorelatif dengan hal tersebut maka dalam kongres PBB tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 1985, di Milan, Italia merekomendasikan tentang Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power pada angka 6 b menentukan

bahwa: ³Allowing the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages where their personal interests are effected, without prejudice to the accused and consistent with the relevant national criminal

MXVWLFH´ Sebagai lembaga yang mewakili korban kejahatan seharusnya JPU dalam tuntutan pidananya lebih banyak menguraikan penderitaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga pengajuan tuntutan pidana

7

Ibid.

5


,661

hendaknya didasarkan kepada keadilan dari kaca mata korban sehingga cenderung menuntut hukuman yang relatif tinggi, sedangkan terdakwa dan atau penasihat hukumnya berhak memohon hukuman yang seringan-ringannya, atau kalau memungkinkan mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan JPU dan putusan hakim

yang berupa pemidanaan

(veroordeling)

haruslah pula

mengandung anasir yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan. Tegasnya, mengandung unsur moral justice, sosial justice dan legal justice. Dengan melihat apa yang telah penulis uraikan di atas maka tulisan singkat berikut yang berjudul, ³8SD\D hukum yang dilakukan korban kejahatan dikaji dari perpektif sistem peradilan pidana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ´ ini akan menguraikan lebih jauh bagaimana pandangan Mahkamah

Agung yang tercermin dalam beberapa putusannya mensikapi adanya upaya hukum yang dilakukan oleh korban kejahatan. II. Pengaturan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Korban Kejahatan Dalam Putusan Mahkamah Agung Apabila dicermati lebih terperinci ternyata perlindungan korban kejahatan bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam kebijakan formulatif yaitu perlindungan abstrak

dimana cenderung

mengarah pada perlindungan masyarakat dan individu. Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolir atau tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan nara pidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak mengherankan jika perhatian kepada korban semakin jauh dari peradilan pidana yang oleh Sthepen Schafer dikatakan sebagai cinderella dari hukum pidana. Tegasnya, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya oleh karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belumlah berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman kepada pelaku. Dengan titik tolak demikian maka sistem peradilan pidana hendaknya

6

8SD\D+XNXP
menyesuaikan, menselaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban.8 Dalam SPP Indonesia maka kesan keterasingan korban juga dapat dirasakan sebagaimana terlihat masih kurangnya pembahasan terhadap korban, peraturan hukum pidana juga belum sepenuhnya mengatur tentang korban beserta haknya sebagai pihak yang dirugikan dan lain sebagainya. Secara selintas maka pengaturan korban kejahatan dalam hukum positif menurut SPP Indonesia meliputi

ketentuan Psl. 14 c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut: ³3DGDSHULQWDK\DQJWHUVHEXWGDOam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang

GLWHQWXNDQSDGDLWXMXJD\DQJNXUDQJGDULPDVDSHUFREDDQLWX´ Ketentuan sebagaimana tersebut di atas mensiratkan bahwa ada perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan UU sebagai kebijakan formulatif kepada korban kejahatan. Perlindungan tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan penetapkan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukan terpidana mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Akan tetapi ternyata aspek ini sifatnya abstrak atau perlindungan tidak langsung karena sifat syarat khusus tersebut berupa penggantian kerugian adalah fakultatif, tergantung penilaian hakim. Oleh karena itu, dengan asas keseimbangan individu dan masyarakat (asas monodualistik) seharusnya perlindungan terhadap korban kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sifatnya imperatif. Kemudian dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah dimulai adanya perlindungan korban secara individu, dengan tetap melakukan pembinaan kepada pelaku kejahatan. 8

Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Penerbit PT Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 122-123

7


,661

Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana seperti korban memungkinkan untuk mengontrol suatu perkara yang menempatkan dirinya sebagai korban yaitu dapat melakukan upaya pra peradilan, jika suatu perkara dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan karena diberikannya hak kontrol ini dapat memberi jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih jauh lagi, selain itu KUHAP juga memberi peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Dimensi ini konkretnya merupakan awal diperhatikannya korban dalam proses pidana. Seorang korban dari suatu kejahatan dapat hadir dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan dua kualitas yang berbeda. Di satu sisi kehadiran korban dalam pemeriksaan perkara pidana berfungsi sebagai saksi guna memberikan kesaksian dalam mengungkapkan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan pengadilan. Di lain sisi fungsi korban dalam proses perkara pidana adalah mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan dan kerugian yang dialami sebagai akibat kejahatan. Pada dasarnya, perlindungan korban di luar KUHP dan KUHAP terdapat dalam beberapa peraturan hukum pidana, seperti dalam ketentuan Tindak Pidana Ekonomi (UU Nomor 7/drt/1955), Perlindungan Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999), Praktik Monopoli (UU Nomor 5 Tahun 1999), Pengadilan HAM (UU Nomor 26 Tahun 2000), Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004), Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 13 Tahun 2006), Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( UU Nomor 21 Tahun 2007), Perkeretaapian (UU Nomor 23 Tahun 2007), Pengelolaan Sampah (UU Nomor 18 Tahun 2008), Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Nomor 40 Tahun 2008), Pelayanan Publik (UU Nomor 25 Tahun 2009), 8

8SD\D+XNXP
Ketenagalistrikan (UU Nomor 30 Tahun 2009), Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009) dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU Nomor 41 Tahun 2009). Selain itu korban juga diatur di dalam PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Kejahatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, PP Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, PP Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 7/drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi maka indikasi pemberian perlindungan kepada korban berupa jenis SLGDQD ³WLQGDNDQ WDWD WHUWLE´ VHKLQJJD NHUXJLDQ QHJDUD DWDX PDV\DUDNDW EDLN secara langsung maupun tidak langsung dapat dikembalikan kepada negara. Logika pemikiran dari pembentuk Undang-undang sebagai kebijakan formulatif ketika itu berasumsi bahwa hukum pidana sebagai alat ampuh dan memadai dalam menanggulangi kesulitan ekonomi, akan tetapi kenyataannya perekonomian Indonesia waktu itu bukanlah menjadi baik, meskipun di satu sisi kebijakan formulatif memberi ancaman pidana yang sangat berat. Dengan tolok ukur di atas yaitu untuk mengantisipasi aspek kemerosotan ekonomi lebih lanjut pada ketentuan Tindak Pidana Ekonomi ditambahkan jenis sanksi baru dalam Psl 8 UU Nomor 7/drt/ 1955, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Tindakan tata tertib ialah :

penempatan perusahaan si terhukum dimana dilakukan suatu tindak pidana ekonomi di bawah pengampuan untuk waktu selama-lamanya tiga tahun, dalam hal tindak pidana ekonomi itu adalah kejahatan dan dalam hal tindak

9


,661

pidana ekonomi adalah pelanggaran untuk waktu selama-lamanya dua tahun.

Mewajibkan pembayaran uang jaminan sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah dan untuk selama-lamanya tiga tahun dalam hal tindak pidana ekonomi adalah kejahatan, dalam hal tindak pidana ekonomi adalah pelanggaran maka uang jaminan itu adalah sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah untuk selama-lamanya dua tahun.

Kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau dari tindak pidana semacam itu dalam hal cukup bukti-bukti dilakukan oleh si terhukum.

Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum, sekedar hakim menentukan lain.

Selain itu pula dalam Pasal 8 UU Nomor 7/Drt/1955 ditentukan tindakan tata tertib dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokoknya. Asumsi di atas, apabila diteliti dengan lebih intens, detail dan terperinci bahwa dengan adanya jenis pidana baru yang ditentukan dalam tindak pidana ekonomi maka orientasi hukum pidana yang semula berorientasi pada terdakwa atau pelaku menjadi bergeser (shifting) pada perlindungan kepada korban kejahatan. Pada dasarnya, tindakan

tata tertib selain untuk mengembalikan kerugian negara atau masyarakat juga bertujuan memberikan efek jera (detteren effect) kepada pelaku atau terpidana agar tidak melakukan perbuatan tersebut sebagaimana ditegaskan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 7/Drt/1955, sebagai berikut : ³Dalam putusan hakim menentukan, bahwa uang jaminan seluruhnya atau sebagian akan menjadi milik pemerintah, apabila tidak dipenuhi syarat umum bahwa si tersangka tidak akan melakukan suatu tindak pidana ekonomi atau apabila dipenuhi syarat khusus yang ditentukan oleh hakim´.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah sudah kiranya pembentuk UU ingin mengajukan polarisasi pemikiran dengan titik tolak tujuan hukum pidana sebagai 10

8SD\D+XNXP
sarana untuk perlindungan masyarakat (social defence) dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) kepada si pelaku tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan

perorangan dalam masyarakat. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, upaya perlindungan korban nampak dari adanya pidana minimal khusus9 sehingga dapat dihindarkan penjatuhan pidana yang terlalu ringan, sedangkan sanksi berupa pembayaran ganti rugi digolongkan dalam sanksi adminstratif. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 7LQGDN 3LGDQD .RUXSVL \DQJ PHQHQWXNDQ ³SHPED\DUDQ XDQJ SHQJJDQWL \DQJ jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak SLGDQDNRUXSVL´PHUXSDNDQSLGDQDWDPEDKDQ\DQJMXJDEHUPDNVXGDWDXVHEDJDL upaya perlindungan terhadap korban kejahatan. Selanjutnya, upaya perlindungan korban yang bersifat abstrak dari kebijakan formulatif dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam Pasal 19 disebutkan bahwa : (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

9

Menurut Collin Howard dikenal adanya 4 (empat) sistem perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) yaitu sistem fixed/definite sentence berupa ancaman pidana yang sudah pasti, sistem indefinite sentence berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum, kemudian sistem determinate sentence berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana dan sistem indeterminate sentence berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana; badan pembuat Undang-Undang menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (diskresi) pidana kepada aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu. (Collin Howard, An Analysis of Sentencing Authority, dimuat dalam Reshaping The Criminal Law, Ed. By P.R. Glazebook, Op. Cit, hlm. 47, dalam : Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan....., Op. Cit, hlm. 131-132). Sedangkan menurut Sue Titus Reid dikenal juga 4 (empat) sistem perumusan yaitu tidak ditentukan (indeterminate), tertentu (determinate), terduga (presumptive), dan bersifat memerintahkan (mandatory). (Sue Titus Reid, Criminal Justice, Procedures and Issues..., Op. Cit.,, hlm 353). Periksa juga: Lilik Mulyadi, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Penangkap Penyu Hijau (Chelonia Mydas) (Kasus di Kabupaten Badung Propinsi Bali), Tesis, Pasca Sarjana Universitas Udayana Bidang Sistem Peradilan Pidana, Denpasar, 2002, hlm. 107.

11


,661

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pada hakikatnya, pemberian ganti rugi tanpa menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana sebagaimana dimaksud di atas mencerminkan adanya upaya perlindungan korban tanpa orientasi pada pelaku kejahatan sebagaimana pada umumnya dianut oleh hukum positif Indonesia. Akan tetapi, apabila dicermati tentang ketentuan Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 maka sistem perumusan sanksi pidana (strafsoort) masih nampak adanya orientasi kepada pelaku tindak pidana (offender oriented) dan tidak dapat diharapkan adanya perlindungan terhadap korban sebagai konsumen. Oleh karena itu, maka dengan dipidananya pelaku berdasarkan Pasal 62 saja (pidana penjara atau denda), korban dalam hal ini konsumen yang dirugikan tidak mendapat apa-apa. Dilihat dari sudut korban, harapan adanya bentuk perlindungan VHFDUDODQJVXQJKDQ\DSDGDEHQWXNVDQNVL³SLGDQDJDQWLUXJL´1DPXQVDQNVLLQL PHQXUXW3DVDOKDQ\DPHUXSDNDQ³SLGDQDWDPEDKDQ´10 'DUL GLPHQVL GL DWDV WHUQ\DWD NHGXGXNDQ VDQNVL ³SHPED\DUDQ JDQWL UXJL´ sebagai pidana tambahan dalam Pasal 63 merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan KUHP. Konsekuensi logisnya, eksistensi adanya pidana

10

12

Barda Nawawi Arief, Perlindungan Konsumen, Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Kajian dari Aspek Kebijakan Kriminal), Makalah pada Seminar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 7 Oktober 1999, hlm. 8.

8SD\D+XNXP
ganti rugi menunjukkan

kebijakan yang berorientasi pada korban (victim

oriented). Aspek ini selaras dengan Konsep RUU KUHP yang menempatkan

pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan, dimana Konsep RUU KUHP merupakan aturan umum sedangkan UU Nomor 8 Tahun 1999 merupakan aturan/delik khusus, sebenarnya bisa saja kebijakan perumusan sanksi pidana yang berorientasi pada korban (victim oriented) dilakukan dengan menjadikan sanksi ganti rugi sebagai pidana pokok atau pidana tambahan bersifat imperatif untuk tindak pidana tertentu saja. Oleh karena itu menempatkan ganti rugi sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif, dirasakan kurang mengakomodir ide yang tertuang dalam Pasal 4 huruf h UU perlindungan konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti kerugian atau penggantian. Konsekuensi logis dimensi ini maka kurangnya keseimbangan perhatian kepada korban (konsumen) terlihat dari perbandingan jumlah denda dalam Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 yang menentukan denda mencapai dua miliar rupiah sedangkan ganti rugi (sebagai sanksi administratif) dalam Pasal 60 hanya maksimal dua ratus juta rupiah, namun demikian perlu dicatat bahwa ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 63 sebagai pidana tambahan sama sekali tidak ditentukan jumlahnya. Berikutnya, dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) memberikan perlindungan terhadap korban (perseorangan, masyarakat dan negara) pembayaran uang pengganti dan peran serta masyarakat. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa, ³SHPED\DUDQ XDQJ pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pLGDQD NRUXSVL´ dan ayat (2) menyebutkan, ³-LND terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

MDNVDGDQGLOHODOQJXQWXNPHQXWXSXDQJSHQJJDQWLWHUVHEXW´Kemudian, khusus terhadap peran serta masyarakat dengan mengingat bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara, kepada masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasannya. Peran serta 13


tersebut

,661

diwujudkan dengan bentuk hak-hak perlindungan hukum dan

penghargaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41, 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam UU Pengadilan HAM (UU Nomor 26 Tahun 2000) diatur secara khusus mengenai perlindungan korban dan saksi dalam Bab IV, Pasal 34, 35 yang dilanjutkan dengan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Sebagai tindak lanut dari UU ini maka dilengkapi dengan PP tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelenggaran HAM yang berat dan PP tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat (PP Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2002). Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perlindungan korban meliputi adanya perlindungan, hak-hak dan pemulihan korban kejahatan. Ketentuan Pasal 28 UU Nomor 23 Tahun 2004 PHQHQWXNDQEDKZD³.HWXDSHQJDGLODQGDODPWHQJJDQJZDNWXWXMXK KDULVHMDN diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan \DQJ SDWXW´ %HULNXWQ\D NHWHQWXDQ 3DVDO PHQHQWXNDQ EDKZD SHUPRKRQDQ untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani. Dalam ketentuan Pasal 30 maka permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Bila permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. Apabila permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban. Kemudian

atas

permohonan

korban

atau

kuasanya,

pengadilan

dapat

mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus, mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan dan pertimbangan tersebut dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga. 14

8SD\D+XNXP
Kemudian perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan serta permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya. Selanjutnya pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan

perintah

perlindungan,

dalam

pemberian

tambahan

perintah

perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Atas dasar pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan serta dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Kemudian dalam Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan korban berhak mendapatkan:

perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelayanan bimbingan rohani. Dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

khususnya Pasal 5 disebutkan bahwa seorang saksi dan korban berhak:

memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

memberikan keterangan tanpa tekanan;

mendapat penerjemah;

bebas dari pertanyaan yang menjerat; 15


,661

mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

mendapat identitas baru;

mendapatkan tempat kediaman baru;

memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

mendapat nasihat hukum; dan/atau

memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Pada asasnya, hak-hak korban sebagaimana konteks di atas diberikan kepada

Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Berikutnya korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana dan keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai. Kemudian ditingkat peradilan maka saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Kemudian saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian dan Saksi dan/atau Korban dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Kemudian seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang 16

8SD\D+XNXP
sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan dan ketentuan tidak berlaku terhadap Saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. Kemudian Pemberian Perlindungan dan Bantuan perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana diberikan dengan mempertimbangkan syarat sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban, tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban, hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban dan rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban. Kemudian tata cara memperoleh perlindungan adalah sebagai berikut:

Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;

LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud di atas. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Kemudian dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban

maka Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban memuat kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan, kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya, kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK, kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK danhal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK. Secara imperatif LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi

dan/atau

Korban,

termasuk

keluarganya,

sejak

ditandatanganinya 17


,661

pernyataan kesediaan. Kemudian perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri, atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan, Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian atau LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan buktibukti yang meyakinkan. Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis. Pada asasnya, bantuan diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK. Kemudian LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban. Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan. Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut. Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja lama dengan instansi terkait yang berwenang serta dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Kemudian dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditentukan adanya perlindungan terhadap Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang berhak memperoleh kerahasiaan identitas, hak mana diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban. Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat 18

8SD\D+XNXP
penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Selain itu untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Selain itu dalam ketentuan Pasal 48 UU Nomor 21 Tahun 2007 ditentukan bahwa: (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;

(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas : a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.

(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan. Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah 19


,661

Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara. Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia. Pemberian perlindungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional. Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan dan salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya. Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Dalam hal surat peringatan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melarang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Kemudian korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Hak-hak diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya 20

8SD\D+XNXP
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permohonan diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah. Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.

Untuk

penyelenggaraan

pelayanan

rehabilitasi

kesehatan,

rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. Untuk penyelenggaraan pelayanan masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian khususnya dalam ketentuan Pasal 125 ditentukan bahwa dalam hal terjadi kecelakaan kereta api, pihak Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian harus melakukan hal-hal mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas, menangani korban kecelakaan, memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran ke kereta api lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai stasiun tujuan, melaporkan kecelakaan kepada Menteri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat, segera menormalkan kembali lalu lintas kereta api setelah dilakukan penyidikan awal oleh pihak berwenang dan mengurus klaim asurasuransi korban kejahatan. Kemudian Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap Pengguna Jasa, Awak Sarana Perkeretaapian, dan pihak ketiga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 169 ayat (1) dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).nsi korban kecelakaan. Pada dasarnya ketentuan Pasal 167 menentukan bahwa: (1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dan Pasal 158.

21


,661

(2) Besarnya nilai pertanggungan paling sedikit harus sama dengan nilai ganti kerugian yang diberikan kepada pengguna jasa yang menderita kerugian sebagai akibat pengoperasian kereta api.

Kemudian ketentuan Pasal 169 menentukan pula, bahwa: (1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengasuransikan awak sarana perkeretaapian.

(2) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengasuransikan sarana perkeretaapian.

(3) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib mengasuransikan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian angkutan kereta api.

Berikutnya dalam Pasal 25 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ditentukan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah secara sendirisendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi sebagaimana dimaksud berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan dan/atau kompensasi dalam bentuk lain. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negatif dan kompensasi diatur dalam peraturan pemerintah serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah. Dalam ketentukan Pasal 13 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis ditentukanbahwa setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya. Kemudian pula setiap orang secara sendirisendiri atau secara bersamasama berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas tindakan diskriminasi ras dan etnis yang merugikan dirinya. Berikutnya ketentuan Pasal 47 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditentukan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya. 22

8SD\D+XNXP
Adapun proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku bagi penyelenggara. Kemudian dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. Penyelenggara wajib menerima dan merespons pengaduan. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, dengar pendapat dapat dilakukan secara terpisah. Apabila pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan. Kewajiban menjaga kerahasian tidak gugur setelah pimpinan penyelenggara berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kemudian penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. Keputusan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan. Apabila pengadu menuntut ganti rugi, keputusan memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu pembayarannya. Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi. Dalam hal penyelesaian ganti rugi, ombudsman dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus. Ajudikasi khusus dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Dalam melaksanakan ajudikasi khusus, mekanisme dan tata caranya diatur lebih lanjut oleh peraturan ombudsman, Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden. Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan. Dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan khususnya ketentuan Pasal 30 ditentukan bahwa penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ganti rugi hak atas tanah 23


,661

diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah. Kompensasi diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat. Kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi. Kemudian penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Kemudian dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka sekelompok masyarakat atau masyarakat luas diberi hak untuk mengajukan gugatan atas dasar perwakilan yang dalam hukum lingkungan disebut class action sebagaimana bunyi Pasal 91 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan linkungan hidup.

24

8SD\D+XNXP
Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terhadap gugatan class action ini juga dikenal di dalam ketentuan Pasal 36 UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah yang menentukan bahwa, ³PDV\DUDNDW\DQJGLUXJLNDQDNLEDWSHUEXDWDQPHODwan hukum di bidang SHQJHORODDQVDPSDKEHUKDNPHQJDMXNDQJXJDWDQPHODOXLSHUZDNLODQNHORPSRN´ Selain hak gugat masyarakat tersebut maka dikenal juga adanya hak gugat organisasi lingkungan hidup (legal standing) yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum, menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. Legal standing ini diatur dalam ketentuan Pasal 92 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

(3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum atau yayasan ; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

25


,661

Selanjutnya terhadap perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 diatur sebagai berikut : Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa : a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan ; c. perbaikan akibat tindak pidana ; d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak ; dan/atau e. penempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun.

Kemudian dalam UU Nomor 32

Tahun 2009 diatur juga adanya

perlindungan terhadap korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Secara normatif ketentuan Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 menentukan bahwa, ³VHWLDS orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun GLJXJDW VHFDUDSHUGDWD´ merupakan

dimensi Anti-Strategic Law Suit Against Public Participation (Anti-SLAPP Suit). Dalam Rules 1 of Procedures for Environmental Cases disebutkan bahwa, ³DFWLRQ whether civil, criminal or administrative, brought against any person, institution or any government agency or local government unit or its officials and employees, with the intent to harass, vex, exert undue pressure or stifle any legal recources that such person, institution or government agency has taken or may take in the enforcement of environmental laws, protection of the environment or assertion of

HQYLURQPHQWDOULJKWV´(tindakan perdata, pidana atau administrasi yang dilakukan untuk melawan seseorang, institusi atau lembaga pemerintah atau unit pemerintah daerah atau pejabat atau pegawainya dengan tujuan untuk mengganggu, menyakiti, melakukan tekanan atau membuat tidak berdaya secara hukum kepada seseorang atau institusi atau badan pemerintah yang telah atau akan melakukan penegakan hukum lingkungan, perlindungan lingkungan atau tuntutan atas hakhak lingkungan).

Pada dasarnya, di pelbagai negara yang telah menerapkan

konsep SLAPP Suit ini seperti Filipina maka SLAPP Suit dalam praktiknya lebih 26

8SD\D+XNXP
banyak digunakan sebagai strategi pembelaan terhadap suatu gugatan hukum lingkungan. Apabila diperbandingkan, ketentuan sesuai konteks di atas identik tentang tindak pidana ekonomi dan upaya perlindungan kepada korban dalam dimensi masyarakat sudah semakin konkrit dinyatakan dalam peraturan dimaksud. Aspek baru yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dimungkinkan korban kejahatan melakukan suatu tuntutan oleh sekelompok masyarakat atas nama masyarakat secara keseluruhan melalui gugatan perwakilan kelompok (class action), Hak gugat organisasi Lingkungan Hidup ((legal standing), Tanggungjawab mutlak (Strict Liability), Hak gugat pemerintah/pemerintah daerah, Hak gugat warga

negara ( citizen law suit) dan Anti-Strategic Law Suit Against Public Participation (Anti-SLAPP Suit). Dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani,koperasi petani dan asosiasi petani sehingga Perlindungan petani berupa pemberian jaminan ganti rugi akibat gagal panen serta perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial (Pasal 61, 62 ayat (1) huruf e, ayat (2)). Perlindungan korban kejahatan dalam melakukan upaya hukum eksistensinya sangat penting mengingat berdasarkan kajian empirik ternyata reaksi korban terhadap putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan sedangkan dari dimensi lain ternyata korban sendiri tidak dapat berbuat sesuatu untuk menguji putusan karena hukum yang ada tidak memberikan peluang untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Bertolak dari dimensi di atas maka kiranya ada kendala diwujudkan perlindungan korban melalui hak-hak prosedural. Namun demikian pengaturan hak-hak prosedural dapat ditempuh dengan pengaturan yang tegas tentang hakikat kewenangan JPU yang pada dasarnya merupakan pihak yang mewakili kepentingan korban baik masyarakat secara kolektif maupun secara individual. Dalam kaitan dengan hak-hak prosedural korban kejahatan dapat mengacu pada hak korban untuk mengajukan 27


,661

pra peradilan terhadap penghentian penyidikan maupun penuntutan sebagaimana dikenal dalam hukum positif Indonesia. Bertitik tolak pada aspek tersebut maka idealnya dalam menentukan penuntutan kepada pelaku kejahatan perlu disertakan korban untuk memberikan pendapatnya. Demikian pula halnya dalam menilai putusan pengadilan apakah telah sesuai rasa keadilan ataukah belum, dimintakan pendapat korban dengan syarat pendapat tersebut harus telah diterima oleh JPU dalam waktu yang lebih pendek dari batas akhir mengajukan permohonan banding. Selain itu pula, upaya perlindungan terhadap korban dapat juga dilakukan melalui penyerderhanaan dalam proses peradilan pidana yang menurut hukum positif di Indonesia ada tiga tingkat yakni peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), pengadilan tingkat kedua atau peradilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dan peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung RI), bahkan ditambah lagi dengan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dikaji dari perspektif perlindungan kepada pelaku, proses dimaksud memang sangat menguntungkan guna memperoleh pengujian terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah, tetapi dipandang dari sudut perlindungan korban, proses peradilan demikian merupakan waktu tunggu yang sangat melelahkan, terkait dengan beban psikologis yang dialami sebagai akibat tindak pidana dimaksud. Kemudian dalam ketentuan normatif KUHAP dan KUHP maka untuk pengertian korban dipergunakan terminologis yang berbeda-beda yaitu sebagai pelapor (Pasal 108 KUHAP), pengadu (Pasal 72 KUHP), saksi korban (Pasal 160 KUHAP), pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80, 81 KUHAP), dan pihak yang dirugikan (Pasal 98, 99 KUHAP). Kemudian kenyataan prakteknya hanya

upaya hukum berupa permohonan PK dapat dilakukan oleh ³NRUEDQNHMDKDWDQ´ dengan kualitas sebagai saksi korban, pihak ketiga yang berkepentingan, Penasihat Hukum maupun oleh JPU yang termaktub dan diputus oleh Mahkamah

Agung RI. Pada kasus PK yang dilakukan oleh Dr. Muchtar Pakpahan, SH, MA maka ³-38´ diperkenankan melakukan Upaya Hukum PK 28

terhadap Putusan

8SD\D+XNXP
Mahkamah Agung RI Nomor: 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) begitu pula JPU melakukan PK dalam kasus The Gandhi Memorial School terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 K/Pid/1995 tanggal 8 Juni 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada dasarnya, putusan PK dikaji dari perspektif teoretis dan praktek menimbulkan pelbagai penafsiran dan komentar. Ada komentar yang bersifat pro akan tetapi tidak sedikit menimbulkan komentar yang kontra dan bahkan dianggap putusan yang bersifat kontroversial karena dianggap bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi PK yang dilakukan oleh ³korban kejahatan´ (saksi korban Prof. DR. Dr. Ida Bagus Gede Manuaba, SP.OG) terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1991 K/Pid/2001 tanggal 02 Juli 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor: 11 PK/PID/2003 tanggal 6 Agustus 2003, menyatakan permohonan PK tersebut tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan sebagai berikut: 1.

Bahwa keberatan-keberatan PK yang diajukan oleh pemohon PK Prof. Dr. Dr. Ida Bagus Gede Manuaba, Sp.OG tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pemohon PK adalah sebagai pihak korban yang tidak diberikan wewenang mengajukan permohonan peninjauan kembali, oleh Pasal 263 ayat (1) KUHAP, dimana permohonan PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau wakilnya ;

2.

Bahwa pemohon PK dalam perkara ini adalah saksi pelapor yang tidak diberikan wewenang untuk mengajukanPK, bukan terpidana atau ahli warisnya, maka alasan-alasan PK lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

3.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan PK dari pemohon PK tidak cukup beralasan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian korban kejahatan dalam kapasitasnya sebagai ³SLKDNNHWLJD\DQJ

EHUNHSHQWLQJDQ´ kasus H. Iskandar Hutualy selaku Ketua DPD I IKBLA Arif Rahman Hakim Exponen 66 Samarinda melakukan upaya hukum PK dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 4 PK/PID/2000 tanggal 28 29


,661

November 2001 GLPDQD IRUPDOLWDV NRUEDQ VHEDJDL ³SLKDN NHWLJD \DQJ EHUNHSHQWLQJDQ´GLSHUWLPEDQJNDQVHEDJDLEHULNXW 1.

Formalitas permintaan PK a quo diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang intinya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa putusan pemidanaan hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan PK. Sebelum ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP berlaku maka sudah ada ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1980 tentang PK atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung atau oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan termasuk ahli warisnya.

2.

3HUPRKRQDQ SUD SHUDGLODQ \DQJ GLDMXNDQ ROHK SHPRKRQ VHEDJDL ³3LKDN NHWLJD \DQJ EHUNHSHQWLQJDQ´ H[ 3DVDO .8+$3 WHUKDGDS DSDNDK GDSDW diterima maka pembentuk undang-undang tidak memberi tafsiran otentik WHQWDQJ SHQJHUWLDQ ³3LKDN NHWLJD \DQJ EHUNHSHQWLQJDQ´ GDODP 3DVDO KUHAP, sebagai penafsiran otentik tentang penyidik (Pasal 1 angka 3 KUHAP) dan Penuntut Umum (Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP) maka secara a contrario interminis istilah penyidik dan Penuntut Umum dan atau orang yang memperoleh hak darinya termasuk pemohon pra peradilan selaku baik seorang warga negara maupun Ketua Lembaga Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas/umum.

3.

Berdasarkan ketentuan asas legalitas dan asas pengawasan harizontal serta ketentuan Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 (sekarang UU 3/2009) maka mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap tentang cara menyelesaikan suatu soal yang tidak atau belum diatur oleh UU. Untuk mengisi kekosongan, kekurangan hukum maka Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengenai pemohon PK oleh hanya terpidana atau ahli warisnya dalam perkara pidana ini mesti dilenturkan berdasarkan kekurangan dan kekosongan hukum sekaligus suatu kebutuhan dalam acara, sehingga mencakup juga pemohon PK oleh ³3LKDN .HWLJD \DQJ EHUNHSHQWLQJDQ´ sebagaimana yang

30

8SD\D+XNXP
ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP atau ³3LKDNNHWLJD\DQJEHUNHSHQWLQJDQ´ dalam Pasal 26 UU Nomor 14 Tahun 1970 atau Jaksa Agung atau pihak yang berkepentingan lainnya dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980. 4.

Bahwa berdasarkan asas legalitas dan asas pengawasan harizontal dalam Pasal 80 KUHAP serta ketentuan Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 (sekarang UU 3/2009) berikut penjelasan asasnya maka dalam acara pemeriksaan PK untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan permohonan praperadilan ini Mahkamah Agung berlandaskan kebutuhan dan kekosongan hukum sehingga berakibatkan ketidakpastian hukum sekaligus merupakan suatu kebutuhan dalam acara pemeriksaan permintaan PK atas permohonan pra peradilan maka ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengenai istilah putusan pengadilan mesti dilenturkan kembali hingga mencakup keputusan Pengadilan (dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP, Pasal 81 KUHP) serta putusan praperadian (Pasal 77 s/83 KUHAP) dan bukan sekedar putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap dan oleh karen itu permohonan Peninjauan Kembali H. Iskandar Hutualy sebagai pribadi maupun selaku Ketua DPD I IKBLA Arief Rahman Hakim Eksponen 66 Samarinda secara formal mesti diterima.

5.

Bahwa kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP) juga terletak dalam pertimbangan hukum dari putusan pra peradilan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang antara lain menyatakan pihak ketiga yang berkepentingan sbagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP adalah saksi korban dalam peristiwa pidana yang dirugikan langsung, sebab sesuai dengan asas pengawasan horizontal dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP yang implikasinya untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dapat dilaksanakan secara efektif dengan berperan sertanya (partisipasi)

masyarakat

luas

maka

³LVWLODK SLKDN NHWLJD \DQJ

EHUNHSHQWLQJDQ´ tidak mesti dibatasi hanya kepada saksi korban dalam peristiwa pidana dan yang dirugikan langsung, melainkan setiap orang baik manusia pribadi (natuurlijke persoon, natural person) maupun badan hukum 31


,661

(rechterlijke persoon, legal person), kecuali Penyidik dan Penuntut Umum (yang dalam teks Pasal 80 KUHAP Penyidik dan Penuntut Umum ditempatkan sebelum istilah pihak ketiga yang berkepentingan) sehingga termasuk pemohon praperadilan. Dari kasus di atas ternyata ³NRUEDQ NHMDKDWDQ´ dalam kapasitasnya sebagai ³SLKDN NHWLJD \DQJ EHUNHSHQWLQJDQ´ dan yang dilakukan oleh ³MDNVD SHQXQWXW XPXP´diperkenankan dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung melakukan upaya hukum peninjauan kembali, sedangkan terhadap ³NRUEDQ NHMDKDWDQ´ berupa ³VDNVLNRUEDQ´ atau ³VDNVLSHODSRU´oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena secara kualitas dan normatif pemohon peninjauan kembali mempunyai kapasitas yuridis. III. Penutup Pada dasarnya ketentuan Hukum Positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan yang bersifat tidak langsung baik dalam ketentuan KUHP, KUHAP, maupun di luar KUHP dan KUHAP seperti dalam Tindak Pidana Ekonomi (UU Nomor 7/drt/1955), Perlindungan Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999), Praktik Monopoli (UU Nomor 5 Tahun 1999), Pengadilan HAM (UU Nomor 26 Tahun 2000), Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004), Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 13 Tahun 2006), Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( UU Nomor 21 Tahun 2007), Perkeretaapian (UU Nomor 23 Tahun 2007), Pengelolaan Sampah (UU Nomor 18 Tahun 2008), Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Nomor 40 Tahun 2008), Pelayanan Publik (UU Nomor 25 Tahun 2009), Ketenagalistrikan (UU Nomor 30 Tahun 2009), Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009) dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU Nomor 41 Tahun 2009). Selain itu korban juga diatur di dalam PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Kejahatan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, PP Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, 32

8SD\D+XNXP
PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, PP Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Kemudian dalam kebijakan formulatif yaitu KUHAP dan KUHP untuk pengertian korban dipergunakan terminologis berbeda-beda yaitu sebagai pelapor (Pasal 108 KUHAP), pengadu (Pasal 72 KUHP), saksi korban (Pasal 160 KUHAP), pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80, 81 KUHAP), dan pihak yang dirugikan (Pasal 98, 99 KUHAP). Sedangkan dikaji dari perspektif

prakteknya permohonan PK dilakukan oleh pemohon dengan kualitas sebagai saksi korban, pihak ketiga yang berkepentingan, Penasihat Hukum maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dan ternyata hanya upaya hukum peninjauan kembali yang

dilakukan oleh Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung sedangkan untuk permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan pemohon saksi korban atau saksi pelapor oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak diterima oleh karena pemohon bukan berkualitas melakukan permohonan Peninjauan Kembali. Dari dimensi teoritis ternyata Mahkamah Agung melakukan penafsiran berbeda sebagaimana ditentukan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu dengan dikabulkannya pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang berkepentingan di satu sisi sedangkan di sisi lainnya permohonan dari pemohon Peninjauan Kembali yang berkualitas saksi korban atau saksi pelapor dinyatakan tidak dapat diterima dengan perbagai pertimbangan yang telah diuraikan di atas yang bersifat sumir, sederhana dan singkat.****

33


,661

DAFTAR PUSTAKA Ali Boediarto, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana , Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2000 Andrew Ashworth, Victim Impact Statements and Sentencing, Review, Agustus 1993

The Criminal Law

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan ), PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004 Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cassey, Principles of Criminology, New York: Lippincott Company, 1974 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2007 ------------------, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Penerbit PT Djambatan, Jakarta, 2007 -----------------, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Penangkap Penyu Hijau (Chelonia Mydas) (Kasus di Kabupaten Badung Propinsi Bali), Tesis, Pasca Sarjana Universitas Udayana Bidang Sistem Peradilan Pidana, Denpasar, 2002 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana , PT. Alumni, Bandung, 1992 Barda Nawawi Arief, Perlindungan Konsumen, Pencegahan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Kajian dari Aspek Kebijakan Kriminal), Makalah pada Seminar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 7 Oktober 1999 J.E. Sahetapy, Victimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987 H. Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2007 Sue Titus Reid, Criminal Justice, Procedures and Issues, West Publishing Company, New York, 1987

34

Lilik Mulyadi 1 Wakil Ketua PN Jakarta Utara ABSTRACT

Recommend Documents