1
LEMBAGA SIMPAN PINJAM BERBASIS MASYARAKAT (Sebuah Studi Kasus di Tanah Laut Kalsel) Oleh I.H.Subandi dan Pardjimin Emil:
[email protected]
I.
LATAR BELAKANG Penciptaan lembaga keuangan yang adil bagi pertumbuhan akses keluarga miskin pedesaan dipandang penting dan strategis untuk disikapi oleh pengambil kebijakan di daerah maupun di tingkat pemerintah. Munculnya lembaga keuangan mikro di pedesaan dengan beragamnya sistem operasinal dan periode/pola pelayanan maupun bunga yang diberlakukan bagi masyarakat keluarga miskin sangat menjadi beban. Walaupun ditawarkan berbagai kemudahan dengan didorong atas inisiatif kuat untuk memberdayakan dirinya melalui instrument simpan pinjam tersebut, tidaklah percaya begitu saja. Program PISEW memiliki platform yang pro pore guna meningkatkan kinerja dan pendapatan keluarga miskin. Untuk menyempurnakan penyusunan pedoman umum dan pedoman teknis bagi pengembangan program mikro kredit di perdesaan maka dipandang perlu untuk melakukan kajian. Fokus kajian dimaksud adalah identifikasi potensi lembaga keuangan perdesaan yang berjalan di kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Fokus pengidentifikasian mikro kredit berdasarkan : 1) Lembaga yang layak menjadi pengelola kredit mikro pisew adalah memilki kemampuan memberdayakan ruimah tangga miskin pedesaan, dengan instrumen uang untuk mengembangkan produktifitas, pengelolaan dan peningkatan pendapatan keluarga. 2) Yang memilki standar operasional pengelolaan lembaga keuangan yang layak menurut kaidah-kaidah umum di lembaga keuangan 3) Memilki status kerangka hukum kelembagaan yang jelas Atas dasar itu maka perlu dilakukan kajian lebih detail untuk menjadi bahan pembelajaran dan pengambilan keputusan pengelolaan keuangan mikro kredit di lingkungan Pisew. Untuk memperkuat hasil kajian juga dilakukan kunjungan dan diskusi terbatas dengan pengambilan kebijakan pemerintah daerah seperti BPMD dan pimpinan keuangan swasta seperti BRI
II. Metodologi Kajian Melakukan observasi langsung di lapangan dan pengumpulan dokumen pendukung dengan melakukan analisis kualitatif maupun kuantitatif melalui instrmen kesehatan perbankan menjadi pilihan metodologi kajian yang dipilih. Mengidentifikasi potensi kelembagaan mikro kredit di daerah sebagai instrument pengembangan mikro kredit program Pisew selama tiga bulan dengan melakukan wawancara mendalam dan melihat langsung status masyarkat maupun keuangan kepada berbagai kelompok sasaran. Kelompok sasaran itu seperti 1) Lembaga simpan pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM) kecamatan Batu Ampar 2) Asosiasi LSPBM Kab. Tanah Laut 3) BPMD Kab.Tanah Laut 4) Kepala Cabang BRI Tanah Laut 5) Pelaku dan fasilitator PNPM
2
Perdesaan dan PNPM Perkotaan di Kabupaten Tanah Laut 6) Bappeda Kabupaten Tanah Laut dan 7) LSPBM di kabupaten Tanah Laut III. HASIL KAJIAN: 1. Komitment Pemda: a. Arah pengembangan kebijakan pengembangan kelembagaan kredit mikro di Kabupaten Tanah Laut telah dilakukan melalui fasilitasi alokasi APBD untuk kelembagaan keuangan FSPBM b. Melalui BPMD Kabupaten menjalankan fungsi asistensi teknis, manajemen, supervisi dan penyediaan alokasi dana bagi asosiasi LSPBM sebesar 1,2 M untuk tahun 2008 c. Strategi pemberdayaan dilakukan oleh BPMD-BKMD melalui pendekatan desa dalam menjalankan pendampingan keluarga miskin yang tergabung dalam keanggotaan lembaga FSPBM di seluruh desa d. Fasilitasi SDM yang memilki perhatian kuat di bidang lembaga mikro kredit di lingkungan 2. Status LSPBM : No
Komponen
Status
1
Pendirian
Didirikan rata-rata Akhir 2004 Tumbuh dari keswadayaan masyarakat pedesaan atas fasilitasi program CRD
2
Keanggotaan
Rata-rata basis desa, nersifat sukarela, berkelompok dengan beranggotakan rata-rata tiap FPBS 235-200
3
Ssitem organisasi
Rapat anggota sebagai kekuasaan rapat tertinggi, memilih pengruus dan pengawas, menetapkan AD dan rencana kerja tahunan
4
Legalitas
Status badan hukum adalah lembaga yang memilki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dikukuhkan oleh akte notari s dalam bentuk perikatan .
5
Sumber dana
Diperoleh dari tabungan para anggota (murni ) baik bersifat modal (SW,SP) maupun utang (S sukarela, simpanan khusus)
6
Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan pelayanan dilakukan setiap hari oleh pengurus secara bergiliran (dari status sukarela , sampai hari ini memperoleh honor tiap kehadiran
3
sebesar Rp 15.000 Belum ada pembagian tugas dan tanggungjawab 7
Sistem operasi
Ada peneriman tabungan, melayani pinjaman, mengerjakan akuntansi, pembuatan laporan keuangan bulan.ada pola kebijakan dan aturan pinjaman, pada awalnya pelayanan pinjaman tidak mensyaratkan pinjaman kecuali karakter, kemampuan pengembalian utang, kelayakan usahanya, rekomendasi. Setelah berjalan 2 tahun berjalan ditemukan masalah –masalah tunggakan maka lembaga cenderung memberlakukan jaminan yang berupa sertifikat tanah, BPKB dan rumah atas sepengatuhan ketua RT RW
Mekanisme pengawasan
Dilakukan satu bulan sekali oleh pengawas, pemeriksaan rutin kurang dilakukan
3. Profil Keuangan LSPBM No
Aspek
LSPBM Lestari 24 Desember 2005 266 377.528.936 294.855.000 1.042.605.000 1,41
LSPBM Budi Bakti 10 Desember 2003 233 387.733.144 282.733,500 1.320.130.000 1,36
LSPBM Budi Utomo 11 Desember 2004 258 38.1247.107 25.2250.000 1.438.100.000 1,9
1
Tanggal pendirian
2 3 4 5 6
Jumlah anggota Jumlah Aset per 31 maret 2009 Posisi Pinjaman Annggota Pinjaman kumulatif Perputaran uang rata-rata per tahun Kategori Kredit Macet Tingkat Pengembalian Jumlah tabungan anggota: Simpanan pokok
2.700.000 99,1 %
36.507.500 87,1 %
6.650.000 97,4 %
13.400.000
20.091.423
25645000
Simpanan wajib
22.425.000
24.600.042
37680.000
8
Simpanan sukarela
205.010.645
100.747.761
166908560
9
Simpanan khusus
21509902
17.527.780
35.803.655
7
4
10
Pendapatan perbulan
6.8 00.000
6.9 00.000
5.7 00.000
11
Biaya operasional
4.100.000
5.200.000
3.700.000
12
Surplus berjalan
2.700.000
1.700.000
2.000.000
13
Bunga pinjaman
2,5 % flat
2,5 % flat
2,5 % flat
14
Jenis Pelayanan kredit Produksi primer(pertanian, perikanan, peternakan)
51,6 %
41,9 %
65,8 %
Industri pengolahan
0,2%
0,9 %
0%
Perdagangan
22,5 %
39,7 %
29,8 %
Jasa
3,4 %
4,8 %
0,5 %
Kesejahteraan
22,3 %
4,5 %
2,1 %
4. Status LSPBM Asosiasi ini didirikan sebagai dari exit strategi program untuk meneruskan fungsi pembinaan, monitoring dan pengembangan. Asosiasi didirikan berdasarkan wakil-wakil dan mandat dari LSPBM sebagai organisasi sekunder LSPBM. Pembentukannnya di pusatkan di kabupaten. No
Komponen
Status
1
Pendirian
Didirikan 24 September 2005
2
Keanggotaan
Beranggotakan 49 LSPBM yang tersebar di 5 kecamatan (Batu ampar, Plaihari, Tambang ulang, Kurau, Kintab)
3
Ssitem organisasi
Rapat anggota sebagai kekuasaan rapat tertinggi, memilih pengruus dan pengawas, menetapkan AD dan rencana kerja tahunan
4
Legalitas
Status badan hukum adalah lembaga yang memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dikukuhkan oleh akte notaris dalam bentuk perikatan .
5
Sumber dana
Diperoleh dari pemerintah daerah kabupaten baik untuk fasilitasi permodalan LSPBM maupun operasional kantor dan gaji pengurus asosiasi.
5
Departermen perumahan untuk program perumahan sebesar Rp 7,5 M 6
Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan pelayanan dilakukan setiap hari oleh pengurus secara bergiliran Belum ada pembagian tugas dan tanggungjawab secara teknis dan keahlian.
7
Sistem operasi
Melayani pinjaman, mengerjakan akuntansi, pembuatan laporan keuangan bulan.standart operasional procedure terkait pola kebijakan dan aturan pinjaman, pelayanan pinjaman Setelah berjalan 2 tahun berjalan ditemukan masalah –masalah tunggakan maka lembaga cenderung memberlakukan jaminan yang berupa sertifikat tanah, BPKB dan rumah atas sepengatuhan ketua RT RW
Mekanisme pengawasan
Dilakukan satu bulan sekali oleh pengawas, pemeriksaan rutin kurang dilakukan
5. Profil Keuangan Asosiasi LSPBM Data keuangan Asosiasi LSPBM Per Desermber 2008 Kegiatan
Bulan lalu (Rp)
Bulan ini (Rp)
Perkembvangan
Simpanan Pokok
24.500.000
24.500.000
0%
Simpanan wajib
11.910.000
11.870.000
0,7 %
Simpanan Sukarela
111.670.013
11.870.000
1,8 %
Simpanan Khusus
89.576.071
90.471.832
1,0 %
Penyertaan
55.200.000
50.400.000
0%
Hibah Operasional
771.458
771458
0%
Hibah Pemda Tanah laut
1.200.000.000
1.200.000.000
0%
Saldo Pinjaman Anggota
1.435.322.000
1.202.710.000
3,4 %
Pinjaman Komulatif
3.470.500.000
3.626.200.000
7,9 %
6
Pendapatan
151.850.445
168.768.551
10,3 %
Biaya
120.093.836
135.804.492
5,2 %
Rugi/laba
31.756.609
32.964.059
29,3 %
Total kekayaan asosiasi sampai sekarang
1.653.823.788
Indikator Kinerja 49 LASPBM bulan Desember 2008: Uraian
Bulan lalu
Bulan ini
Perkembangan
Laki-laki
2.156
2.201
2,0 %
Perempuan
4.265
4.465
4,7 %
Rp.2.893.071.778
Rp..2.867.485.584
-0,8 %
Laki-laki
Rp.6.193.904.900
Rp.6.337.631.850
2,3 %
Perempuan
Rp.12.656.196.450
12.669.783.700
0,1 %
Total Pendapatan
Rp. 824.205.025
Rp.827.105.075
0,3 %
Laba/Rugi
Rp. 381.422.122
360.515.421
-5,5 %
Total kekayaan 49 LSPBM
Rp.6.581.595.889
Anggota
Total tabungan Akumulasi pinjaman
IV. ANALISIS KAJIAN 4.1. Komitmen Pemda Kemauan pemerintrah daerah dalam pendampingan teknis dan non teknis di kabupaten Tanah Laut telah dijalankan dengan memberikan fasilitas dana oleh Bupati melalui Badan Pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 1,2 milyard kepada Asosiasi LSPBM bisa dipandang strategis dalam memberjalankan kegiatan kredit mikro pedesaan yang telah terorganisir selama lima tahun setelah berjalan. Peran dan tugas pendampingan, monitoring, dan asistensi dilakukan oleh BPMD dengan menyediakan pendamping lapangan lima orang yang secara keseluruhan mantan fasilitator LSPBM di tingkat desa yang menjadi pegawai negeri/direkrut oleh Pemda. Mekanisme ini perlu dikembangkan mengingat cukup efektif dalam pengendalian dan monitoring program kredit mikro pedesaan Keterkaitannya kehadiran banyaknya pembentukan program lembaga keusangan yang berjal;lan dalam konteks proyek tetap dipandang sebagai proses pembelajaran keluarga
7
miskin pedesaaan. Sehingga pada akhir waktu program selesai sebagai tugas dan peran yang diambil oleh pemda adalah menyediakan system operasional lembaga keuangan yang telah berjalan dijadikan contoh ba bagi lkelompok swadaya keuangan yang ada di tiap desa. Keberhasilan dis etiap lembaga keuangan desa yang telah teruji menjadi media pembelajaran desa lain . Oleh BPMD ini menjadi instrument pemberdayaan keluarga miskin yang sinergis mdengan SKPD lain walaupun melalui instrument keuangan. 4.2. LSPBM LSPBM yang berkembang di tingkat desa menjadi strategis untuk menggerakkan ekonomi keluarga, karena seluruh keluarga terdorong untuk mengoptimalkan ladangnya, keahliannya, perdagangannya, konsumsinya untuk lebih baik. Perubahan perilaku yang ada adalah mulai tumbuhnya usaha mikro setiap anggota, meningkatnya penghasilan pertaniannya, tidak tergantungnya rentenir, terfasilitasinya kebutuhan sehari-hari dan penciptaan saling produktif, percaya, dan surplus dalam berorganisasi di tingkat desa. Sistem operasional perkreditan telah berjalan dengan rendahnya tingkat kemacetan di setiap jebnis pinjaman akn berdampak pada meningkatnya pendapatan lembaga. Sistem manual yang telah ada menunjukkan kemauan yang kuat untuk memberjalankan kegiatan lembaga keuangan ini oleh [pengurus dan anggotanya. Kelemahan masih banyaknya instrument pengendalian kesehatan keuangan lembaga LSPBM menjadi penting untuk ditindaklanjuti. Hal ini mengingat telah ada anggota yang cenderung kurang bagus pengembaliannya, yang selanjutnya ada kecenderungan pengurus untuk memberlakukan jaminan. Hal ini perlu dicermati kembali atas keputusan ini agar proo pore, pro job, dan pro pertumbuhan bisa tercipta di desa melalui lembaga ini. Legalitas yang bersifat perikatan masih dipandang lemah karena tidak memiliki kekuatan hokum dipandang dari aspek legal lembaga keuangan secara umum. Didasarkan atruran dan pola pelayanan yang ada sebenarnya secara substansi mendekati bentuk Koperasi. Untuk itu perlu dilegalkan agar kepemiliukan asest dari tahun ke tahun semakin besar perlu disikapi segera. 4.3. Asosiasi LSPBM Peran dan fungsi asosiasi berjalan pada pelayanan yang bersifat menunggu. Untuk itu sesungguhnya ketidakjelasan struktur organisasi dan legalitas asosiasi ini lemah maka kurang bisa memiliki kewenangan perintah langsung kepada LSPBM. Walaupun secara substansi mendekati koperasi sekunder yang anggotanya LSPBM di tibngkat desa. Potensi pengembangan yang besar dan asset yang besar sudah waktunya untuk menggunakan system keuangan mikro secara professional. Mengingat keterbatasan SDM dalam pengendalian dan pengawasan Langgotanya akan berdampak pada menurunnya kualitas pinjaman dan pendistribusian sumber dana yang semakin meningkat. Oleh karenanya diperlukan kesiapan komputerisasi system pengelolaan keuangan, legalitas yang mendekati seperti koperasi sekunder, permagangan untuk meningkatkan kinerja staf, serta evaluasi dalam pendistribusian modal bagi LSPBM yang memiliki waiting list setiap bulannya.
8
V. Rekomendasi 1. Terkait LSPBM: a. Untuk asosiasi dipetrlukan segera memberjalankan instrument pengendalian kesehatan keuangan lembaga, permagangan staf ke lembaga keuangan, membuat system pengelolaaan keuangan /IT dan legalitas Asosiasi b. Untuk LSPBM diperlukan memberjalankan instrument kesehatan pengelolaan keuangan yang telah ada, legalitas LSPBM bila diperlukan, pengaturan kembali periodisasi dan pola pinjaman perdagangan, pertanian dann jenis pinjaman lainnya, ratio operasionalisasi lembaga khususnya gaji pengurus, peningkatan volume tabungan ke luar desa terdekat. c. Komitemn yang dijalankan oleh pemda yang sekarang berjalan bisa dikembangkan lebih focus untuk fasilitasi system operasional melalui IT, permagangan, penyediaan modal untuk operasional, pendampingan, SDM, dan legalitas masih strategis diwujudkan d. Pemberdayaan melalui instrument uang bagi keluarga miskin akan memilki dampak bagi pengentasan kemiskinan secara menyeluruh jika konsisten berbasis pada kinerja kelurga miskin pedesaan. Hal ini mengingat pelayanan bank konvensional tidak melayaninya secara menyeluruh akibat persyaratan collateral/jaminan. e. Embrio lembaga keuangan yang diciptakan melalui proyek ( seperti UPK, KSM, KSPP, BKD, BUMDES dll) selama proyek berjalan harus dipandang sebagai proses pembelajaran masyarakat agar lebih berperilaku produktif, surplus, dan saling menolong. Namun setelah proyek selesai harus dijadikan starting penataan kembali oleh pemda tentang system pengelolaan keuangan yang standart dan professional dengan bisa dipertanggungfjawabkan ke seluruh kelompok kepentingan. 2. Terkait program Pisew a. Ketidak adilan pelayanan perbankan umum atas pelayanan kepada keluarga miskin di pedesaan perlu ada lembaga keuangan yang cocok bagi peningkatan pendapatan keluarga miskin di pedesaan secara menyeluruh b. Komitmen pemda yang diwujudkan dalam kebijakan pendampingan melalui BPMD ( sarana dan prasarana seperti kantor, filing cabinet, staf pengelola, modal hibah) menjadi pola yang bisa dikembangkan di kabupaten lain. c. Pendekatan hibah modal ke setiap pemda untuk mikro kredit diperlukan kebijakan yang berpihak pada keluarga miskin, mengingat terbatasnya akses keluarga miskin kepada Kredit usaha rakyat melalui BRI yang berjalan sekarang ini. Kebijakan pemberlakuan tidak lebih dengan bunga yang berkembang sebesar 1,5 % flat setiap bulannya bagi keluarga miskin.
9
d. Persyaratan yang bisa dijadikan acuan bagi penerima program adalah yang memiliki system operasional standart yang fungsional, ada status badan hukum (koperasi) di tingkat kecamatan, peduli kepada keluarga miskin. e. Khusus kepada lander, untuk bisa memberlakukan pinjaman ke keluarga miskin dengan bunga 0-6 % per tahun kepada kelompok simpan pinjam yang fungsional di tingkat kecamatan. f.
PMD selaku pengelola program segera mengundang BPMD kabupaten di 32 lokasi PNPM Pisew untuk meminta kesanggupan komitmen memberjalankan program mikro kredit segera, yang selanjutnya bisa dituangkan dalam MOU.
Jakarta, 22 April 2009
