LEBIH MEMBERDAYAKAN ARBITRASE UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.2 Desember 2013, hlm. 197–208 e-mail: [email protected]

LEBIH MEMBERDAYAKAN ARBITRASE UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS Wika Yudha Shanty Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang

Abstract On normative perspective, court upheld law based on the regulation and justice. Judicature was carried out fast, simple and cheap. However, in practice, judicature process always spent much time because of the formal procedure. From entering the case to court until decision or finding of court which got the law confirmation, it always needed much time, complicated process, and much money. Especially for businessmen, case or long conflict would inflict financial loss. In business world, special skill was needed to decide special conflict in business world which was not always known by every judge, for example contract. To be able to investigate and decide those kinds of conflicts completely, it was not enough only having knowledge about regulation as the law principle. To make a business conflict completion reflected justice or it could be accepted by all parties, law system gave alternative of conflict completion out of court. By this way, the burden of court was decreased and more than that the completion which was the will meeting would not cause a new case. The character of completion above became an alternative which had to be passed by all parties in conflict, especially business conflict, to get the effective solution and to decrease or even to abolish conflict because of business. Key words: Arbitration, business conflict, justice and definite decision

Transaksi bisnis umumnya didasarkan pada hubungan saling menguntungkan, kepercayaan di antara para pihak. Namun demikian, ada kenyataannya tetap tidak akan dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya perselisihan yang ujungnya adalah timbulnya sengketa yang tentunya memerlukan penyelesaian hukum. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Bentuk penyelesaian sengketa yang amat dikenal dan sudah lama digunakan para pihak yang bersengketa orang adalah penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa bisnis melalui

pengedilan di mata pelaku bisnis seringkali menimbulkan permasalahan: 1) Lamanya proses beracara dan tahap penyelesaian sengketa dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung; 2) Lama dan panjangnya proses penyelesaian melalui Pengadilan membawa akibat pada tingginya biaya penyelesaian (legal cost)sengketa terebut; 3) Persidangan dilakukan secara terbuka, padahal di sisi lain kerahasiaan merupakan sesuatu yang diutamakan dalam kegiatan bisnis; 4) Hakim yang memeriksa seringkali kurang mengusai substansi permasalahan yang barkaitan dengan perkara yang

| 197 |

Jurnal Cakrawala Hukum Vol.18, No.2 Desember 2013: 197–208

bersangkutan; 5) Citra dunia peradilan di Indonesia yang tidak begitu baik. Melihat adanya kelemahan tersebut, masyarakat bisnis mulai berpaling ke bentuk penyelesaian alternatif lainnya seperti arbitrase. Keberadaan bentuk penyelesaian sengketa seperti itu telah diakui oleh Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berikut ini adalah contoh sengketa yang menggambarkan adanya penyimpangan dari cara penyelesaian perselisihan yang sebelumnya telah disepakati bersama, dapat digambarkan dari kasus berikut berikut: Pada tanggal 22 Juni 1993, sutu PT. PMA mengirimkan surat kepada distributornya yang intinya memutuskan perjanjian distribusi yang telah dibuat dan ditandatangani oleh mereka (perjanjian distribusi) efektif sejak distribusinya itu tidaklah didasarkan pada keadaan distributor telah melakukan cidera janji, akan tetapi lebih mendasar kepada hak yang diberikan kepadanya untuk memutus perjanjian secara sepihak dengan suatu pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu sebelumnya. Ketentuan yang dimaksud diatur dalam salah satu ketentuan perjanjian distribusi dengan perumusan sebagai berikut: “this aggrement remain in affect for period for 24 months effective od the date of signing of this agreement, when this agreement shall terminate or expire shall be renewed automatically for succeeding period of 1 year, subject to the right of either party to terminate, at the end of the initial period, by return notice from one party or the other at least 90 days in advance return notice”. Merasa akan dirugikan, pihak distributor menolak adanya pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PT. PMA dan mendasarkan penolakannya kepada hal-hal berikut: 1) Ketentuan perjanjian distribusi mengatakan bahwa jangka waktu perjanjian adalah untuk jangka waktu dua tahun sehingga dengan demikian para pihak hanya akan dapat mengajukan pemutusan secara sepihak pada

akhir jangka waktu dua tahun, dengan adanya pemberitahuan sebelumnya sekurang-kurangnya sembilan puluh hari sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian; 2) Perjanjian distributor harus dilaksanakan dengan itikad baik sehingga dengan demikian apabila tidak ada cidera janji dari pihak distributor maka pemutusan perjanjian yang diajukan oleh pihak PT. PMA adalah suatu pemutusan perjanjian yang didasarkan pada itikad baik yang tidak baik; 3) Di samping itu, sesuai dengan ketentuan pasal 1339 KUH.Perdata maka para pihak tidak saja terikat untuk hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undangundang. Menyadari bahwa walaupun sebelumnya di dalam pembicaraan lisan antara menejemen PT.PMA dan menejemen dari pihak distributor lebih dibahas kemungkinan pemutusan perjanjian dengan jangka waktu pemberitahuan 30 hari sebelumnya, tapi mengingat bahwa perjanjian distribusi mensyaratkan adanya 90 hari pemberitahuan di muka, PT.PMA kemudian mengirimkan surat lagi dengan merujuk kepada surat edaran terdahulu akan tetapi menegaskan bahwa pemutusan perjanjian akan efektif sejak tanggal 29 Sepetember 1993, yaitu 90 hari sejak dikirimnya surat pemberitahuan pemutusan perjanjian yang pertama, tertanggal 22 Juni 1993. Sehubungan dengan surat jawaban dari pihak distributor, PT. PMA memberikan counter jawaban yang isinya sebagai berikut: 1) Memang benar bahwa untuk melakukan pemutusan perjanjian disyaratkan adanya persatuan dari pihak lain atau adanya keputusan pengadilan yang memberikan kewenangan untuk melakukan pemutusan perjanjian tersebut. Akan tetapi, apabila ketentuan perjanjian telah disetujui dan disepakati oleh para pihak bahwa para pihak dengan tegas mengesampingkan perlakuannya. Ketentuan pasal 1266 KUH.Perdata (hal ini ternyata secara tegas diatur dalam perjanjian

| 198 |

Lebih Memberdayakan Arbitrase untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Wika Yudha Shanty

distribusi), persetujuan dari pihak lainnya tidaklah diperlukan; 2) Mengenai argumentasi bahwa perjanjian hanya dapat diputuskan pada akhir masa perjanjian itu adalah tidak benar mengingat salah satu dari ketentuan perjanjian distribusi mengatakan “...at any time during any extended period by 90 days advance return notice”. Dengan demikian, pada setiap saat sesudah perjanjian distribusi pernah diperpanjang maka dengan pemberitahuan 90 hari sebelumnya pada pihak boleh dan dapat melakukan pemutusan perjanjian distribusi secara sepihak; 3) Mengenai alasan ketiga “itikad baik”, pihak PT. PMA justru berpendapat bahwa pihak distributor lah yang tidak beritikad baik. Apabila distributor sebelumnya telah menyetujui dan membenarkan, pada saat menandatangani perjanjian distribusi, adanya kemungkinan peputusan perjanjian secara sepihak asalkan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang disebut di dalam perjanjian distribusi, dan bagaimana kemurnian mereka bisa mengatakan bahwa pemutusan perjanjian yang dilakukan PT.PMA tidak didasarkan pada itikad baik? Fokus dari permasalahan ini adalah bahwa telah timbul suatu sengketa antara PT.PMA dan distributornya. Mengenai hal ini, ketentuan perjanjian distribusi di dalam salah klausula kesepakatannya adalah: “any and all dispute in connection with this distribution agreement shall so far as possible be settled amicable between the parties here to. Failing such an amicable settlement, any and all disputes arising out of or in connection with the distribution agreement or its performance, shall settled by a board of arbitration to be held in Jakarta in the English language under the rules of the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) rules.” “Each of the party shall have the right to appoint 1 arbitrator. The two arbitrators in turn will appoint the third arbitrator, shoul one party fail to appoint its arbitrator within 14 days from the appointment of the first arbitrator or should the two arbitrators then such arbitrator shall be

appointed by the president of BANI or a person nominated by him on the petition of either party. The decision of the board of arbitration shall be final, binding and incontestable and may be used as a basic of judgement thereon in Indonesia or else where it shall a determination as to which of the partied shall pay the cost of the arbitration”. Berdasarkan ketentuan tentang penyelesaian yang ada maka seharusnya atas setiap sengketa yang muncul akan diselesaikan dengan suatu ad hoc arbitration yang terdiri atas 3 (tiga) orang arbiter dengan menggunakan ketentuan dari BANI akan tetapi apa yang kemudian terjadi dan dilakukan para pihak adalah bahwa setelah melakukan pembicaraan yang sensitif dan memakan waktu cukup lama, para pihak akhirnya sepakat untuk memajukan perkara mereka kepada seorang arbiter tunggal yang akan ditunjuk dan disepakati sebelumnya yaitu badan arbitrase akan terdiri dari tiga orang arbiter, lebih jauh lagi pihak arbiter yang ditunjuk lebih cenderung kalau dirinya kalau dirinya disebut sebagai unofficial arbitrator. Berdasarkan pendahuluan yang diuraikan di atas, permasalahan mendasar yang kiranya memerlukan klarifikasi dan elaborasi lebih lanjut, yaitu 1) Bagaimana penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase? dan 2) Bagaimana kekuatan hukum putusan arbitrase terhadap penyelesaian sengketa bisnis? Kedua hal tersebut akan dikaji berdasarkan Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Metode Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Dasar pertimbangan pendekatan tersebut adalah karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritik tentang penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dan melakukan intepretasi sistermatis, yang bertitik tolak dari suatu sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

| 199 |


Penelitian ini juga menggunakan pendekatan statute aproach, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur dan pendapat para sarjana yang berkenaan dengan arbitrase. Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum lain di luar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat mendukung, seperti kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang bekenaan dengan masalah arbitrase. Teknik analisis yang dilakukan untuk menghasilkan deskripsi atau gambaran keadaan tentang arbitrase di Indonesia dengan mendasarkan pada bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder dan dan bahan hukum tersier. Selain itu digunakan pula content analisis terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pembahasan Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase Syarat-syarat Arbitrase Salah satu syarat pokok terjadinya arbitrase adalah adanya kehendak dari para pihak (yang bersengketa) untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat, perselisihan maupun sengketa yang terjadi diantara mereka melalui pranata arbitrase, di luar pranata peradilan yang dituangkan atau dibuat secara tertulis dalam suatu klausula

arbitrase dalam perjanjian dalam pokok sebelum perselisihan atau sengketa lahir, maupun dalam bentuk suatu perjanjian arbitrase tersendiri setelah perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa timbul. Meskipun secara tegas diatur dalam suatu klausula arbitrse dalam perjanjian pokok mengenai maksud dan kehendak para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa yang timbul melalui arbitrase, proses jalannya kegiatan penyelesaian perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa melalui arbitrse itu sendiri harus dibuat melalui suatu pemberitahuan oleh salah satu pihak dalam perjanjian (pokok) kepada pihak lainnya dalam perjanjian bahwa syarat-syarat penyelesaian melalui arbitrse telah berlaku. Di dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) UU. No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pemberitahuan mengenai berlakunya syarat dan ketentuan arbitrase tersebut harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan oleh salah satu pihak selaku pemohon arbitrase dengan salah satu cara antara lain: 1) Surat tercatat; 2) Telegram; 3) Teleks; 4) Fax; 5) Email; 6) Buku ekspedisi. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase tersebut harus memuat dengan jelas: 1) Nama dan alamat para pihak; 2) Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku; 3) Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa; 4) Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut apabila ada; 5) Cara penyelesaian yang dikehendaki; 6) Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil. Selanjutnya jika, pemilihan penyelesaian perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa tersebut dilakukan setelah perbedaan, perselisihan atau sengketa terjadi, yang diputuskan untuk diselesaikan melalui suatu perjanjian arbitrse yang ter-

| 200 |


tulis, maka perjanjian arbitrase tersebut harus memuat: 1) Masalah yang dipersengketakan; 2) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; 3) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter/majelis arbitrase; 4) Tempat arbiter/majelis arbitrase akan mengambil keputusan; 5) Nama lengkap sekretaris; 6) Jangka waktu penyelesaian sengketa; 7) Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan 8) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesain sengketa melalui arbitrase.

Arbiter

Perjanjian arbitrase tertulis yang tidak memuat ketentuan tersebut diatas adalah batal demi hukum. Ini merupakan syarat objektif dari perjanjian arbitrase, selain syarat objektif sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 5 No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Dinyatakan dalam Pasal 12 UU No. 30 Tahun 1999 bahwa yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Cakap melakukan tindakan hukum; 2) Berumur paling rendah 35 tahun; 3) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa; 4) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; 5) Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun; 6) Dengan ketentuan bahwa hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Setelah pemberitahuan mengenai berlakunya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase disepakati oleh para pihak, maka para pihak harus mulai mengangkat arbiter yang akan bertugas untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, perselisihan dan atau sengketa yang telah ada. Selanjutnya UU tersebut tidak mengatur mengenai syarat-syarat hapusnya perjanjian arbitrase, namun sebaliknya mengarut secara negatif hal-hal yang tidak menjadikan hapus atau batalnya perjanjian arbitrase, yaitu diatur dalam Pasal 10. Menurut Gunawan dan Ahmad (2001, 59), perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan dibawah ini: 1) Meninggalnya salah satu pihak; 2) Bangkrutnya salah satu pihak; 3) Novasi; 4) Insolvensi salah satu pihak; 5) Pewarisan; 6) Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; 7) Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau 8) Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai keahlian yang diharapkan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Seorang arbiter bisa seorang ahli hukum bisa juga seorang ahli dibidang tertentu. Dahulu seorang wanita berdasarkan pasal 617 ayat (2) Rv. dilarang untuk menjadi seorang arbiter atau wasit, tetapi kini wanita tidak dilarang menjadi seorang arbiter, asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (Rahmadi, 2003, 129).

Ditentukan dalam Pasal 13 UU dimaksud, bahwa dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, ketua pengadilan negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbiter. Untuk arbitrase Ad Hoc, ditentukan bahwa setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak (Gunawan, 2002, 111). Di dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan di-

| 201 |


putus oleh arbitrase tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal. Untuk itu pemohon arbitrase wajib secara tertulis dengan surat tercatat, telegram, teleks, fax, e-mail, atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon arbitrase nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal. Jika dalam waktu selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon, para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, ketua pengadilan dapat mengangkat arbiter tunggal. Selanjutnya ditentukan juga bahwa ketua pengadilan negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34, dengan memperhatikan baik-baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan. (Gunawan, 2002, 112).

Proses Pemeriksaan Sengketa dalam Arbitrase Mengenai acara yang berlaku di hadapan arbitrase, dinyatakan alam Pasal 27 UU. No. 30 Tahun 1999 bahwa: “semua pemeriksaan sengketa yang dilakukan oleh arbitrase atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup”. Klausula ini merupakan salah satu kelebihan dari lembaga arbitrase terhadap lembaga peradilan pada umumnya. Sifat kerahasiaan ini cenderung menjadi pilihan utama bagi kalangan usahawan yang tidak menginginkan masyarakat umum mengetahui adanya suatu perselisihan, sengketa atau bahkan perkara yang dialami oleh usahanya dengan pihak lain yang mungkin juga merupakan mitra usahanya. Sebagaimana halnya proses pemeriksaan peradilan umumnya, para pihak bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnya, serta untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Para pihak yang bersengketa tersebut dapat diwakilioleh kuasanya berdasarkan suatu surat kuasa khusus.

Jika para pihak sepakat bahwa penyelesaian akan dilakukan oleh suatu majelis arbitrase yang terdiri dari 3 orang, maka Undang Undang No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ke tiga yang akan berfungsi sebagai ketua majelis arbiter.

Ketentuan di atas adalah sesuai dengan asas yang dikenal sebagai Audi Alteram Partem (dengarlah juga pihak yang lain). Artinya bahwa kedua pihak ini sama kedudukannya baik pemohon maupun termohon dalam sengketa pemeriksaan tim arbitrase. Dan harus dipergunakan asas keadilan dan kepatutan dalam cara mendengarkan semua pihak yang berperkara.

Isyarat untuk itu dinyatakan dalam Pasal 16 yang mensyaratkan bahwa arbiter yang ditunjuk atau diangkat wajib menentukan apakah arbiter yang bersangkutan akan menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut, yang wajib disampaikan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (Empat Belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan.

UU. No. 30 Tahun 1999 memungkinkan masuknya pihak ke tuga di luar perjanjian untuk turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, jika terdapat unsur-unsur yang terkait. Walaupun demikian sedikit berbeda dengan proses peradilan pada umumnya, keikutsertaan pihak ke tiga ini perlu disepakati oleh pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang berangkutan.

| 202 |


Mengenai jangka waktu pemeriksaan arbitrase, rumusan pasal 48 UU. No. 30 tahun 1999 mewajibkan pemeriksaan atas sengketa untuk diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 180 hari terhitung sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.

Proses Jalannya Pemeriksaan Arbitrase Seperti halnya proses persidangan dalam pranata peradilan, jalannya proses pemeriksaan sengketa dalam pranata arbitrase ini juga diawali dengan pemasukan surat permohonan oleh pemohon dan selanjutnya diikuti dengan proses penjawaban surat permohonan tersebut oleh pihak termohon, sebagai bagian dari hak para pihak untuk didengar selama proses pemeriksaan berlangsung. Berikut ini adalalah proses pemeriksaan dalam pranata arbitrase mulai awal hingg dikeluarkan Berita Acara. 1) Pemasukan Surat Permohonan. Segera setelah majelis arbiter dibentuk, arbiter harus segera memberitahukan kepada para pihak akan kewajiban untuk memasukan surat permohonan yang berisikan tuntutannya kepada (majelis) arbiter tersebut (Gunawan, 2002, 133134). 2) Jawaban atas Surat Permohonan. Jika termohon setelah lewat jangka waktu 14 hari tersebut diatas tidak menyampaikan jawabannya maka menurut pasal 39 UU. No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, arbiter atau ketua majelis arbitrase wajib memanggil termohon atau kuasanya untuk hadir dalam sidang arbitrase dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak surat perintah menghadap dikeluarkan. 3) Kehadiran Para Pihak Dalam Sidang Arbitrase. Berdasarkan pasal 44 UU. No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, jika pada hari yang ditentukan oleh arbiter/majelis arbitrase, berdasarkan pada surat perintah menghadap yang telah dikeluarkan, ternyata pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak

datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, surat tuntutannya dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbiter dianggap selesai. Sedangkan jika pada hari yang telah ditentukan tersebut termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, maka arbiter atau majelis arbitrase harus segera melakukan pemanggilan sekali lagi. Selambat-lambatnya 10 hari sejak pemanggilan kedua diterima termohon, dan termohon tanpa alasan sah juga tidak datang maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon, dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya kecuali jika tuntutan tidak beralasan atu tidak berdasarkan hukum. 4) Perdamaian. Pasal 45 UU. No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menentukan bahwa jika para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan maka arbiter atau majelis arbitrase harus lebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Jika tercapai perdamaian antara keduanya maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. 5) Pemeriksaan Pokok Sengketa. Sengketa arbitrase hanya dapat diselesaikan bila disertai dengan bukti-bukti, artinya tuntutan hanya akan dikabulkan arbiter atau majelis arbitrase bila dirinya dalap membuktikan tuntutannya tersebut dengan cara mengajukan sejumlah alat bukti sebagai pendukungnya. Meskipun pasal-pasal dalam UU. No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak mengatur secara khusus alat-alat bukti yang sah yang dipergunakan dalam pemeriksaan arbitrase, akan tetapi dengan berpedoman pada sistem pemeriksaan arbitrase yang harus dilakukan secara tertulis, maka alat bukti yang paling menonjol adalah dokumentasi atau surat lainnya, disamping alat bukti lainnya yang diatur dalam hukum acara perdata kita.

| 203 |


Kekuatan Hukum Keputusan Arbitrase Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase Ad Hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula arbitrase) yang diajukan pada arbitrase ad hoc tersebut, maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya. Sebagai suatu pranata hukum, arbitrase dapat mengambil berbagai macam bentuk yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian. Menurut Gunawan (2002, 138), berdasarkan pada tempat di mana arbitrase tersebut diputuskan, secara umum putusan arbitrase dapat kita bedakan di dalam: 1) Putusan arbitrase nasional yang merupakan putusan arbitrase yang diambil atau dijatuhkan di Negara Republik Indonesia; 2) Arbitrase Internasional atau arbitrase asing, yang merupakan putusan arbitrase yang dijatuhkan di negara di luar Negara Republik Indonesia. Pembedaan tersebut penting artinya pada saat kita akan membicarakan pelaksanaan dari suatu putusan arbitrase. Menurut M. Yahya Harahap (1989, 670), putusan arbitrase hanya mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian apabila sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pasal 631 Rv. meletakkan suatu asas bahwa putusan arbitrase harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dalam bidang yang disengketakan. Pasal tersebut diterjemahkan para wasit menjatuhkan keputusan menurut aturan-aturan perundang-undangan kecuali jika menurut kompromi mereka diberi wewenang untuk memutus berdasarkan keadilan. Asas ex aequo et bono atau diterjemahkan sebagai asas kepatutan dan keadilan merupakan salah satu asas pokok yang harus dipakai bagi arbiter atau majelis arbitrase dalam melakukan penilaian untuk menjatuhkan putusan arbitrase atas perkara

yang dipercayakan untuk ditangani, diperiksa dan diputus olehnya. Walaupun dikatakan berdasarkan kepatutan dan keadilan, arbiter atau majelis arbitrse tetap tidak diperkenankan untuk mengenyampingkan aturan hukum (materiil) memaksa (dwingende regels) yang berlaku (Gunawan, 2002, 138). Binded Advies, pada pasal 52 UU. No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu para pihak berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrse atas hubungan hukum tertentu suatu perjanjian. Oleh karena itu lembaga arbitrase dalat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dan memberikan suatu pendapat yang mengikat (binding opinion) mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, misalnya penafsiran ketentuan yang kurang jelas dan penembahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan munculnya keadaan baru. Pada intinya putusan maupun pendapat arbitrase berisikan pernyataan yang diucapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang berbentuk tertulis. Pernyataan arbiter atau majelis arbitrase tersebut akan berbentuk putusan arbitrse bila di dalamnya terdapat unsur sengketa, sedangkan kalau pernyataan arbiter atau majelis arbitrase tersebut dituangkan dalam bentuk pendapat arbitrase bila isinya tidak terdapat sengketa. Suatu putusan arbitrase dikatakan sah dan mempunyai kekuatan berlaku jika memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam pasal 54 UU. No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu: 1) Kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; 2) Nama lengkap dan alamat para pihak; 3) Uraian singkat sengketa; 4) Pendirian para pihak; 5) Nama lengkap dan alamat arbiter; 6) Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa; 7) Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal ter-

| 204 |


dapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase; 8) Amar putusan; 9) Tempat dan tanggal putusan; 10) Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

suatu putusan arbitrase dibatalkan baik terhadap sebagian isi putusan ataupun terhadap seluruh isi putusan tersebut.

Menurut Munir (2003, 102-103), dalam pengambilan putusan oleh suatu majelis arbitrse, dikenal dua sistem pengambilan putusan yaitu sebagai berikut: 1) Sistem musyawarah; 2) Sistem mayoritas; 3) Sistem perwasitan; 4) Sistem kombinasi antara mayoritas dengan perwasitan.

Menurut ketentuan Undang Undang, bahwa permohonan pembatalan terhadap suatu putusan diajukan kepada ketua pengadilan negeri. Dalam hubungan ini, yang menjadi permasalahan adalah pengadilan negeri mana yang berkompeten untuk itu. Karena UU tidak mengindikasikan pengadilan negeri yang berkompeten tersebut, maka kiranya Mahkamah Agung sebaiknya memberikan ketegasan tentang hal ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam praktek.

Suatu putusan arbitrase haruslah memuat data, analisis, kesimpulan, dan amar putusan yang sejelas mungkin, dan putusan tidak boleh kabur. Selain itu bahasa yang digunakan pun harus bahasa yang jelas, sebagaimana suatu putusan dalam pengadilan. Disamping itu menurut Munir (2002, 104) terdapat juga beberapa ketentuan sehubungan dengan persyaratan dari putusan arbitrase, yaitu: 1) Apakah putusan dapat melebihi yang diminta oleh para pihak? 2) Apakah putusan dapat berlandaskan kepada keadilan dan kepatutan semata (ex aequo et bono)? 3) Apakah dapat diambil putusan secara voting jika tidak semua arbiter menyetujui isi putusan tersebut? Pada prinsipnya menurut pasal 60 UU. No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, putusan arbitrse bersifat final dan mengikat. Tidak ada banding dan kasasi. Memang ada upaya perlawanan ke Pengadilan Negeri. Upaya perlawanan tersebut hanya dapat dilakukan kepada ketua pengadilan negeri itu pun sangat terbatas, yaitu sebagai berikut: 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu; 2) Setelah putusan diambil ditemukan semacam novum yakni ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; 3) Putusan arbitrse diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Pembatalan merupakan suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada pengadilan negeri agar

Pada dasarnya putusan arbitrase nasional harus dilaksanakan oleh para pihak secara suka rela. Jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase itu secara suka rela maka putusan itu dilaksanakan secara paksa, yaitu diperlukan adanya campur tangan dari pihak Ketua Pengadilan Negeri dan aparatnya untuk memaksakan pelaksanaan eksekusi yang bersangkutan. Agar dapat dieksekusinya suatu putusan arbitrase, sebelumnya harus dilakukan suatu prosedur hukum yang disebut “akta pendaftaran”. Yang dimaksud dengan akta pendaftaran adalan pencatatan dan penandatanganan baian akhir atau di pinggir dari putusan arbitrase asli atau salinan otentik yang ditandatangani bersama-sama oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan putusan arbitrase tersebut. Penandatanganan tersebut dilakukan pada saat pencatatan dan pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak putusan diucapkan. Ada satu prinsip hukum dalam eksekusi putusan arbitrase, yaitu putusan arbitrase bersifat independen sehingga tidak dapat dicampuri oleh ketua pengadilan negeri ketika dilaksanakan eksekusi. Pasal 62 ayat (1) UU. No. 30 tahun 1999 melarang ketua pengadilan negeri untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

| 205 |


Dengan demikian, ketua pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk meninjau suatu putusan arbitrase secara materiil. Akan tetapi, ketua pengadilan negeri tersebut memiliki kewenangan untuk meninjau secara formal. Kewenangan peninjauan putusan arbitrase secara formal tersebut diberikan kepada ketua pengadilan negeri berdasarkan pasal 26 ayat (2) UU. No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penolakan eksekusi oleh ketua pengadilan negeri tersebut dilakukan jika ada alasan-alasan sebagai berikut: 1) Putusan dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa arbitrase yang bersangkutan; 2) Putusan dijatuhkan melebihi batas kewenangan arbiter atau majelis arbitrase yang diberikan oleh para pihak yang besengketa; 3) Putusan yang dijatuhkan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat penyelesaian sengketa melalui arbitrse, yaitu: a) Sengketa yang diputus bukan sengketa di bidang perdagangan atau tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan yang menjadi wewenang lembaga arbitrse untuk menyelesaiaknnya; b) Sengketa yang diputus bukan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai pepenuhnya oleh pihak yang bersengketa; c) Sengketa yang diputus ternyata termasuk sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. 4) Putusan yang dijatuhkan ternyata bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Secara singkat, prinsip-prinsip hukum dalam tata cara pelaksanaan putusan arbitrase menurut UU. No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu: 1) Arbiter atau kuasanya wajib mendaftarkan asli atau salinan otentik putusan arbitrase di kantor pengadilan negeri, dilengkapi asli atau salinan otentik pengangkatan sebagai arbiter (pasal 59); 2) Pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan perintah ketua

pengadilan negeri (pasal 61); 3) Sebelum pemberian pelaksanaan perintah ketua pengadilan negeri memeriksa terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan: a) Ada atau tidaknya perjanjian arbitrase bagi pihak-pihak; b) Apakah perjanjian arbitrase berada dalam lingkup hukum perdagangan dan mengenai hak yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan. (pasal 62 jo. Pasal 4 jo. Pasal 5); 4) Ketua pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa pertimbangan dari putusan arbitrase (pasal 62 ayat 4); 5) Penolakan ketua pengadilan negeri atas permohonan pelaksanaan eksekusi, bersifat final dan tidak ada upaya banding (pasal 62 ayat (3), akan tetapi terhadap putusan penolakan itu, pihak pemohon berhak mengajukan permohonan kasasi (pasal 29 UU MA).

Penutup Arbitase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang secara normatif harus ditempu sebelum persidangan mengenai perkara persengektaan itu diproses melalui jalur hukum formal. Para pihak memilih arbitrase antara lain karena mereka menganggap penyelesaian sengketa akan dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak terbuka untuk umum, sehubungan dengan adanya rahasia b9isnis yang tidak boleh diketahui umum, dan yang selalu dijaga kerahasiaannya oleh kalangan bisnis. Pada perspektif ini, putusan arbitrase bersifat mandiri, final, mengikat dan absolut. Manakala sudah ada kesepakatan maka secara administratif lembaga pengadilan tidak diperkenankan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Pengadilan Negeri sebagai pihak yang secara kelembagaan menaungi lembaga arbitrase tersebut berkwenangan memberikan legitimasi. Maknanya bahwa Pengadilan Negeri tidak lagi berkewenangan memeriksa persengekataan itu. Arbiter, atau majelis arbitrase merupakan pihak yang berhasil mempertemukan para pihak

| 206 |


dalam persengektaan. Oleh karena itu putusannya mengikat, dan menjadi cermin pertemuan antar para pihak yang berkehendak menyelesaikan perselisihan bisnis mereka. Namun demikian perjanjian arbitrase tidak otomatis batal, meskipun perjanjian pokok batal atau karena syarat-syarat hapusnya perikatan berlaku. Perspektif yang kiranya perlu dikembangkan adalah bahwa arbitrase sebaiknya menjadi metode penyelesaian sengketa yang dipilih apabila pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa mereka secara damai, atau antarmereka sendiri. Para pihak yang bersengketa dapat memilih para arbiternya sendiri dan untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercaya memiliki integritas, kejujuran, keahlian, dan profesionalisme di bidang masing-masing.

Fuady, Munir, 2003, Arbitrae NasionalAlternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung. Gautama, Sudargo, 1976. “Kontrak Dagang Internasional”, Alumni, Bandung. Goodpaster, Garry, 1995, “Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa”, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Arbitrase Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hadikusumah, Hilman, 1989, Antropologi Hukum Indonesia, Bandung, Alumni. Harahap, Krisna, 2005, “Hukum Acara Perdata (Class Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi”, Grafitri Budi Utami, Bandung. Harahap, M. Yahya, 1991, “Arbitrase”, Pustaka Kartini, Bandung. Kussunarjatim, 1996, “Hukum Acara Perdata Pemeriksaan Perkara Perdata”, Alumni, Bandung. Mahkamah Agung R.I., 2004, Mediasi dan Perdamaian, MA-RI, Jakarta.

Mengingat kekurangjelasan aturan pelaksana, harusnya Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi mengeluarkan peraturan supaya sengketa dalam dunia usaha dan bisnis dapat diselesaikan melalui arbitrase dalam tingkat pertama dan dengan syarat-syarat tertentu boleh berpaling pada peradilan umum dalam hal para pihak yang besengketa tidak puas dengan keputusan arbiter.

Margono, Suyud, 2000, “ADR dan Arbitrase Proses Kelembagaan dan Aspek Hukum”. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Daftar Pustaka

Margono, Suyud, 2000, “Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase”, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Adolf, Huala, 1991, “Arbitrase Komersial Internasional”, Rajawali Press, Jakarta. Ali, Achmad, 1996, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta. Djohansyah, J., 2000, “Bahan Perbandingan Mengenai Legal Justice, Social Justice, dan Moral Justice Dalam Praktek”, Puslibang Mahkamah Agung RI, Jakarta. Emirzon, Joni, 2002, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, SUN, Jakarta. Faisal, Said, 2004, “Pengantar Mediasi”, Puslibang Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Makarin, Abdullah, 2004, Pemahaman Arbitrase – ADR (Alternative Dispute Resolution), Majalah disajikan dalam Diklat Calon Hakim, yang diselenggarakan oleh Pudiklat Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, “Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan Di Indonesia Sejak Tahun 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Bangsa Kita Bangsa Indonesia”, Liberty, Jogyakarta. Muhammad, Abdul Kadir, 1996, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. III, Alumni, Bandung. Mulyadi, 1977, “Demokralisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia”, The Habibie Center, Jakarta. Priyatna, Abdurrasyid, 1978, Cooperation Of The Indonesian National Board Of Arbitralion With Foreign Arbiliation Tribunals, Kertas Kerja diajukan dalam Seminar Arbitrase BANI-ICC, Bani, Jakarta.

| 207 |


Annexed Mediation” di Pengadilan di Indonesia, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Purnomo, Setiadi Akbar, dan Husaini Usman, 1995, “Metode Penelitian Sosial”, Bumi Aksara, Bandung. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Reksodiputro, Marjono, 1977, “Catatan Mengenai Masalah Arbitrase di Indonesiaí”. Pusat studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum UI.

Soekanto, Soerjono dan R. Otje, 1999, Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial (Bahan Bacaan Awal), Cet. ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung. Subekti, R., 1980, “Kumpulan Karangan Hukum Perikata, Arbitrase dan Peradilan”, Alumni, Bandung.

Salim, HS., 2003, Hukum Kontra Teori dan Teknik Penyusunan Kontra”, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutantio, Retnowulan, 1996, “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”. Alumni, Bandung.

Santoso, Mas Achmad, 1995, “Makanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Secara Kooperatif (Alternatif Dispute Resolution)”, Indonesian Center For Environmental Law, Jakarta.

Syahrani, Riduan, 1988, Hukum Acara Perdata Dalam Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta.

Setiawan, R., 1990, Eksekusi Putusan Arbitrase Asing”: Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990" Dalam Varia Peradilan, No. 59, Agustus 1990, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta. Sidik, Suraputra, 1977, “Beberapa Masalah Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional di Indonesia”, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum UI. Soeharjo, H., 2004, “Pengarahan dalam rangka Pelatihan Mediator dalam menyambut Penerapan Perma Court

Tresna, R., 1994, “Komentar HIR”, Pradnya Paramita, Jakarta. Usman, Rahmadi, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Widjaja, Gunawan, 2002, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Raja Grafindo Persada, Jakarta. ——————, 2001, Hukum Arbitrase, Raja Grafindo Persada, Jakarta. -—————, 2001, “Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

| 208 |

LEBIH MEMBERDAYAKAN ARBITRASE UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Recommend Documents