Kode/Nama Rumpun Ilmu: 560/Ilmu Ekonomi
! ! ! LAPORAN!AKHIR! PENELITIAN!FUNDAMENTAL! ! !
!
! ! !
JUDUL!PENELITIAN!
PROFIL!KELAS!MENENGAH!DAN!PERANANNYA!TERHADAP! PEREKONOMIAN!INDONESIA! ! Tahun!ke21!dari!Rencana!1!Tahun! ! ! ! ! Ketua/Anggota!Tim:!
Indra!Maipita,!M.Si.,!Ph.D!(Ketua)!! Dr.!Wawan!Hermawan,!S.E,,!M.T!(Anggota)! Fitrawaty,!S.P.,!M.Si!(Anggota)! ! ! ! ! Dibiayai!Oleh:! Direktorat!Penelitian!dan!Pengabdian!kepada!Masyarakat,!! Direktorat!Jenderal!Pendidikan!Tinggi,!Kementerian!Riset,!Teknologi!!dan!Pendidikan! Tinggi,!!Sesuai!dengan!Surat!Perjanjian!Penelitian!No.!061A/UN33.8/KU/2015,!! Tanggal!10!Februari!2015! ! ! ! Sampul muka! warna kuning
UNIVERSITAS!NEGERI!MEDAN! Nopember!2015!
i
RINGKASAN
Perekonomian selama ini telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif dan ada di kisaran 5-6 persen, telah menunjukkan perannya dalam meningkatkan pendapatan per kapita sebagai indikator kesejahteraan sebuah perekonomian. Selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2012, telah terjadi dua krisis ekonomi global yang berawal di Amerika Serikat yang berdampak menurunkan perekonomian global. Indonesia sebagai sebuah negara dengan perekonomian terbuka, tentunya terkena dampak dari krisis global tersebut, tetapi tidak separah krisis yang dialami pada tahun 1998. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan hanya terkoreksi sedikit dan kembali tumbuh secara mengesankan. Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan profil masyarakat ekonomi kelas menengah di Indonesia, (2) meneliti bagaimana pengaruh kelas menengah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan (3) meneliti bagaimana pengaruh peningkatan pendapatan/pengeluaran kelas menengah terhadap pertumbuhan sektor keonomi/industri di Indonesia. Data utama yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah data susenas dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2012, tabel Input-Output (I-O), serta data PDB dan konsumsi Indonesia. Perilaku rumah tangga dalam mengkonsumsi akan dimodelkan melalui fungsi konsumsi. Hasil perilaku konsumsi ini menjadi patokan dalam melihat pengaruh dari perubahan Final Demand yang bersumber dari fungsi konsumsi rumah tangga kelas menengah, sehingga melalui tabel I-O akan dilihat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor ekonomi/industri. Kelas menengah dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan tiga kriteria (tiga jenis), yaitu: (1) Penetapan kelas menengah mengikut Karas (2010), mendefinisikan kelas menengah rumahtangga yang memiliki pengeluaran antara USD10-USD100 per individu per bulan; (2) Kriteria kedua untuk pengelompokkan kelas menengah dibuat dengan kriteria 60 persen pendapatan di tengah atau antara persentil 20 dan persentil 80 (Easterly, 2000; Birdsall et al, 2000; Kharas, 2010; Bhalla, 2009; Ncube et al, 2011); (3) Kriteria terakhir yang dihitung pada penelitian ini adalah kriteria dari World Bank yang membagi pendapatan rumahtangga kedalam kelompok 4-4-2, atau 40 persen kelas bawah, 40 persen kelas menengah dan 20 persen kelas dengan pendapatan tinggi. Kelompok 40 persen di tengah disebut dengan kelas menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dari hasil estimasi data PDB selama 20 tahun (1993-2012), diperoleh nilai Marginal Provensity to Consume (MPC) sebesar 0,779, dengan persamaan Konsumsi = -22939.6 + 0.779844 Pendapatan. Nilai MPC ini menunjukkan bahwa sekitar 78 persen dari pendapatan masyarakat, digunakan untuk konsumsi; (2) Selama tahun pengamatan, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara nasional lebih tinggi dibanding dengan tingkat ketimpangan pada kelompok kelas menengah. Di antara ketiga kriteria kelas menengah, tingkat ketimpangan pada kriteria World Bank lebih rendah dibanding dengan dua kriteria lainnya, diikuti dengan kriteria 60 persen di tengah, dan kriteria USD; (3) Selama kurun waktu pengamatan (2004-2012), trend ketimpangan nasional mengalami peningkatan, demikian juga dengan trend ketimpangan pada kelas menengah dengan kriteria 60 persen dan kriteria World Bank. Tetapi tidak demikian pada kelas menengah dengan kriteria USD, trend ketimpangannya justru menurun; (4) Kenaikan tingkat pendapatan kelas menengah di Indonesia memiliki kontribusi positif terhadap petumbuhan ekonomi. Namun, secara umum kontribusi kenaikan tingkat pendapatan hingga 20 persen, iii
terhadap pertumbuhan ekonomi ternyata kurang dari satu persen. Oleh karena itu, respon perubahan output terhadap perubahan pendapatan kelas menengah tidak elastis; (5) Kenaikan tingkat pendapatan kelas menengah juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi/industri. Sebanyak 15 dari 66 sektor ekonomi/industri dalam kajian ini memperoleh dampak kenaikan pertumbuhan lebih dari satu persen akibat kenaikan tingkat pendapatan kelas menengah sebesar 20 persen. Bahkan beberapa sektor memperoleh dampak yang relatif besar, seperti sektor Teh (33,45 persen), dan sektor Tanaman Bahan Makanan lainnya (25,63 persen); (6) Sektor makanan pokok bukanlah sektor yang memperoleh dampak terbesar akibat kenaikan pendapatan kelas menengah, seperti sektor Padi hanya memperoleh dampak sebesar 0,25 persen (urutan ke-37), sektor Perikanan sebesar 0,36 persen (urutan ke-30), dan sektor Peternakan sebesar 1,03 persen (urutan ke-15). Pengelompokkan kelas menengah dengan menggunakan persentil 20 dan persentil 80 dari pendapatan mempunyai pertumbuhan lebih tinggi daripada pengelompokkan menggunakan pendekatan pendapatan dalamUS$ atau pendekatan dengan porsi terhadap pendapatan ratarata; (2) Peran pertumbuhan pendapatan kelas menengah di Indonesia mempunyai kontribusi relatif kecil terhadap pertumbuhan ekonomi atau di bawah satu persen, sehingga respon perubahan pendapatan kelas menengah Indonesia tidak elastis terhadap perubahan output nasional.
iv
PRAKATA Puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala berkah, rahmat dan hidayahNya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Berbagai kajian dan bukti empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan kelas menengah dikaitkan dengan pemerintahan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Ncube et al, 2011). Kelas menengah semakin dianggap sebagai prasyarat terjadinya stabilitas pada struktur sosial ekonomi suatu negara (Nayab, 2011). Negara dengan pertumbuhan yang baik akan memiliki kelas menengah yang semakin banyak (Landes, 1998). Tiga alasan untuk mempertimbangkan bahwa kelas menengah penting bagi perekonomian, yaitu: (1) pengusaha baru, muncul dari kelas menengah yang menciptakan lapangan kerja dan kesempatan pertumbuhan untuk seluruh masyarakat, (2) kelas menengah dengan nilai-nilai yang kuat menekankan pada akumulasi modal manusia dan tabungan, (3) kelas menengah bersedia membayar sedikit tambahan untuk kualitas, dengan demikian akan mendorong investasi dalam produksi dengan kualitas yang lebih baik dan pemasaran yang kompetitif, yang memacu tingkat produksi yang lebih tinggi dan mengarah ke peningkatan pendapatan untuk semua orang (Bannerjee dan Duflo, 2007; Nayab, 2011). Dengan adanya penelitian ini, diharapkan peran kelas menengah di Indonesia dapat lebih diketahui dengan baik terutama perannya terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor ekonomi/industri. Peta kelas menengah yang dihasilkan dalam penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembangunan ekonomi. Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelenggaraan dan penyelesaian penelitian ini. Kepada Lembaga Penelitian Unimed, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah mempercayai pelaksanaan penelitian ini dengan memberikan pendanaan. Teman-teman di FE Unpad, dan lainnya yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan dan pengembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Medan, Nopember 2015 Ketua Penelitia,
Indra Maipita NIP. 197104032003121003
v
DAFTAR ISI
Ringkasan Prakata Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran
Halaman: iii v vi viii Ix X
Bab I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
1 1
Bab II
TINJAUAN PUSTAKA 2.1.Pengertian dan Ukuran Kelas Menengah 2.2.Kurva Lorenz dan Koefisien Gini 2.3.Teknik Peramalan (Forecasting) 2.4.Input-Output 2.5. Penelitian Sebelumnya
Bab III
TUJUAN DAN MANFAT PENELITIAN
4 4 5 5 6 7 9
1.1.Tujuan Khusus
9
1.2.Keutamaan dan Manfaat Penelitian
9
Bab IV
METODE PENELITIAN 4.1.Desain Penelitian 4.2.Jenis dan Sumber Data Penelitian 4.3.Model Analisis 4.3.1. Model Konsumsi 4.3.2.Distribusi Pendapatan 4.3.3. Simulasi Dengan I-O 4.3.4. Peramalan (Forecasting)
11 11 13 13 13 14 14 15
Bab V
HASIL DAN PEMBAHASAN
17
5.1.Profil Kelas Menengah di Indonesia
17
5.1.1.! Kelas Menengah Berdasarkan Pendapatan antara USD10 USD100
17
5.1.2.! Kelas Menengah Berdasarkan Kriteria 60 Persen di Tengah (antara Persentil 20 dan 80)
22
5.1.3.! Kelas Menengah Berdasarkan Kriteria World Bank
24
5.2. Ketimpangan Kelas Menengah
27
5.2.1.! Ketimpangan Kelas Menengah Menurut Kriteria Pendapatan USD10 - USD100
27
5.2.2.! Ketimpangan Kelas Menengah Menurut Kriteria 60 Persen (antara persentil 20 dengan 80)
30
5.2.3.! Ketimpangan Kelas Menengah Menurut Kriteria World Bank
32
5.3. Pengaruh Kelas Menengah Terhadap Perekonomian vi
36
Bab VI
5.3.1.! Fungsi Konsumsi
36
5.3.2.! Dampak Simulasi Kenaikan Pendapatan Kelas Menengah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Ekonomi/Industri
37
KESIMPULAN DAN SARAN
40
6.1. Kesimpulan
40
6.2. Saran
42
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
43 46
vii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1
Struktur Tabel Input Output
6
Tabel 5.1
Nilai Kurs Rupiah Terhadap USD
Tabel 5.2
Rata-rata dan Pertumbuhan Rata-rata Kelas Menengah Berdasarkan Kriteria 18 USD
Tabel 5.3
Persentase Kelas Menengah terhadap Total Populasi Menurut Provinsi (5 20 Terbesar dan Terkecil)
Tabel 5.4
Rata-rata Pengeluaran Kelas Menengah Secara Nasional Berdasarkan kriteria 20 USD
Tabel 5.5
Pengeluaran Minimum, Maksimum dan Rata-rata Kelas Menengah Kriteria 21 USD (USD/bulan)
Tabel 5.6
Pengeluaran Minimum, Maksimum dan Rata-rata Kelas Menengah Kriteria 23 60 persen (Rupiah/bulan)
Tabel 5.7
Pengeluaran Rata-rata Kelas Menengah Merut Provinsi (Kriteria 60 persen; 5 24 terbesar dan 5 terkecil)
Tabel 5.8
Pengeluaran Minimum, Maksimum dan Rata-rata Kelas Menengah Kriteria 25 World Bank (Rupiah/bulan)
Tabel 5.9
Pengeluaran Rata-rata Kelas Menengah Merut Provinsi (Kriteria WB; 5 25 terbesar dan 5 terkecil)
Tabel 5.10
Indeks Gini Kelas Menengah menurut Provinsi (5 terkecil dan terbesar 29 menurut tahun 2012; Kiteria USD)
Tabel 5.11
Indeks Gini Provinsi (5 terkecil dan terbesar menurut tahun 2012)
Tabel 5.12
Indeks Gini Kelas Menengah menurut Provinsi (5 terkecil dan terbesar 32 menurut tahun 2012; Kriteria 60 persen)
Tabel 5.13
Indeks Gini Kelas Menengah menurut Provinsi (5 terkecil dan terbesar 34 menurut tahun 2012; Kriteria WB)
Tabel 5.14
Indeks Gini Kelas Atas, Menengah dan Bawah Menurut Provinsi Tahun 2010; 35 Kriteria WB (diurut berdasarkan Gini total)
Tabel 5.15
Hasil Simulasi Kenaikan Pendapatan Kelas Menengah
Tabel 5.16
Hasil Simulasi Dampak Kenaikan Pendapatan Rumahtangga Kelas Menengah 39 Kriteria World Bank Sebesar 20% dari Baseline terhadap Pertumbuhan Sektor Ekonomi (10 terbesar dan terkecil)
viii
18
30
37
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Persen (y-o-y; Harga Konstan 2000.
1
Gambar 1.2
Kontribusi Komponen Pengeluaran terhadap PDB Indonesia Tahun 200020120
2
Gambar 2.1
Bentuk Kurva Lorenz
5
Gambar 3.1
Perkiraan Perkembangan Demografi Indonesia
10
Gambar 4.1
Desain Penelitian
12
Gambar 5.1
Ilustrasi Pergeseran Kelas Menengah Akibat Perubahan Nilai Tukar
19
Gambar 5.2
Ranking Rata-rata Terbesar Pengeluaran Kelas Menengah dan Persentase 22 `Jumlah Kelas Menengah Terhadap Total Populasi Menurut Provinsi Tahun 2010 (sort by 2010)
Gambar 5.3
Perbedaan Rata-rata Akibat Perbedaan Distribusi
26
Gambar 5.4
Indeks Gini Indonesia
27
Gambar 5.5
Indeks Gini Indonesia dan Kelas Menengah, Kriteria USD
28
Gambar 5.6
Indeks Gini Indonesia dan Kelas Menengah berdasarkan kriteria USD dan 31 60 persen
Gambar 5.7
Indeks Gini Indonesia dan Kelas Menengah berdasarkan kriteria USD, 60 33 persen, dan World Bank
Gambar 5.8
Indeks Gini kelas Atas, Menengah dan Bawah Menurut Provinsi Tahun 36 2010; Kriteria WB
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Persentase Kelas Menengah Terhadap Total Populasi Menurut Provinsi; Ktireria: Berdasarkan USD
45
Lampiran 2
Persentase Kelas Menengah Terhadap Total Populasi Menurut Provinsi Berdasarkan Ranking Terbanyak; Ktireria: Berdasarkan USD
46
Lampiran 3
Rata-rata Pengeluaran Individu Kelas Menengah per Bulan Menurut Provinsi (dalam USD); Ktireria: Berdasarkan USD
47
Lampiran 4
Rata-rata Pengeluaran Individu Kelas Menengah per Bulan Menurut Provinsi (dalam USD) Berdasarkan Ranking Tertinggi; Ktireria: Berdasarkan USD
48
Lampiran 5
Indeks Gini Menurut Provinsi
49
Lampiran 6
Ranking Indeks Gini Provinsi (diurutkan dari kecil ke besar; dasar tahun 2012)
50
Lampiran 7
Indeks Gini Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria: Berdasarkan USD
51
Lampiran 8
Ranking Indeks Gini Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan dari kecil ke besar dengan dasar tahun 2010); Ktireria: Berdasarkan USD
52
Lampiran 9
Pengeluaran Minimum Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria: 60 persen
53
Lampiran 10
Ranking Pengeluaran Minimum Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan menurut pengeluaran terbesar tahun 2012); Ktireria: 60 persen
54
Lampiran 11
Pengeluaran Maksimum Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria: 60 persen
55
Lampiran 12
Ranking Pengeluaran Maksimum Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan menurut pengeluaran terbesar tahun 2012); Ktireria: 60 persen
56
Lampiran 13
Pengeluaran rata-rata Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria: 60 persen
57
Lampiran 14
Ranking Pengeluaran Rata-rata Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan menurut pengeluaran terbesar tahun 2012); Ktireria: 60 persen
58
Lampiran 15
Indeks Gini Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria 60 persen
59
Lampiran 16
Ranking Indeks Gini Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria 60 persen (diurutkan menurut tahun 2012)
60
Lampiran17
Pengeluaran Minimum Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria WB
61
Lampiran 18
Ranking Pengeluaran Minimum Kelas Menengah Menurut Provinsi
62
x
(diurutkan menrut pengeluaran terbesar tahun 2012); Ktireria WB Lampiran 19
Pengeluaran Maksimum Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria WB
63
Lampiran 20
Ranking Pengeluaran Maksimum Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan menrut pengeluaran terbedar tahun 2012); Ktireria World Bank
64
Lampiran 21
Pengeluaran Rata-rata Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria World Bank
65
Lampiran 22
Ranking Pengeluaran rata-rata Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan menrut pengeluaran terbedar tahun 2012); Ktireria World Bank
66
Lampiran 23
Indeks Gini Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria World Bank
67
Lampiran 24
Ranking Indeks Gini Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria World Bank (diurutkan menurut tahun 2012)
68
Lampiran 25
Hasil Simulasi Dampak Kenaikan Pendapatan Rumahtangga Kelas Menengah Kriteria World Bank Sebesar 20 persen dari Baseline terhadap Pertumbuhan Sektor Ekonomi (Tahun Dasar 2012)
69
Lampiran 26
Jadual Penelitian
70
Lampiran 27
Justifikasi Anggaran Penelitian
71
Lampiran 28
Pembagian Job Description Tim
73
Lampiran 29
Biodata Peneliti
74
Lampiran 30
Kontrak Penelitian
86
xi
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur” merupakan visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250– USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4 – 7,5 persen pada periode 2011 –2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen pada periode 2015 – 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011 – 2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju (MP3EI, 2011).
6.22
6.49
6.23
2010
2011
2012
6.01
5.50 2006
4.63
5.69 2005
2008
5.03 2004
6.35
4.78 2003
2007
4.50
3.64 0.03
0.85
5.00
2002
7.82 1996
4.70
8.22
1993
1995
6.50
1992
7.54
6.90
6.45
1991
7.20
10.00
1990
Harapan ini sesuai dengan trend pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus positif pasca krisis seperti diperlihatkan pada Gambar 1.1.
2009
2001
2000
1999
1998
1997
1994
-
-5.00
Pert PDB(%)
-13.13
-10.00
-15.00
Gambar 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam Persen (y-o-y; Harga Konstan 2000; Sumber: BPS berbagai tahun) Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus terjaga di atas 5 persen sejak tahun 2004 tidak terlepas dari kontribusi komponen pengeluaran sektor rumah tangga yang tetap dominan atau di atas 50 persen dibandingkan dengan komponen pengeluaran dari pemerintah, sektor swasta dan permintaan luar negeri (Gambar 1.2). Krisis global yang melanda dunia pada tahun 2005 dan 2008 telah memberikan dampak terhadap perekonomian global di mana terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju yang menjadi tujuan ekspor komoditas Indonesia. Krisis tahun 2008 sebagai contoh telah mempengaruhi perekonomian Indonesia yang diperlihatkan oleh nilai tukar rupiah yang terkoreksi tajam hingga mencapai Rp 10.900/US$ pada penghujung tahun 2008 (Outlook Ekonomi Indonesia 2009 – 2014, Bank Indonesia). Krisis ini berlanjut dengan terjadinya defisit transaksi berjalan dan transaksi modal yang diakibatkan oleh turunnya ekspor Indonesia akibat turunnya harga berbagai komoditas utama dunia. Meski demikian, perekonomian Indonesia secara umum tidak banyak terpengaruh. Jumlah penduduk Indonesia yang relatif banyak (no 4 di dunia) menjadi penangkal yang baik 1
dalam meredam dampak krisis global tersebut. Jumlah penduduk besar menjadi pasar yang besar pula untuk penjualan produk. Tingginya penduduk Indonesia ini memberikan distribusi yang berbeda atas daya beli dari berbagai tingkat pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil pada kisaran 6% memberikan peningkatan kesejahteraan dengan ditunjukkan adanya kelas menengah pada sisi pendapatan yang semakin besar.! 70
61.7!
61.6!
61.2!
60.7!
60.6!
59.6!
58.3!
57.6!
57.2!
57.3!
56.5!
55.6!
22.9!
24.4!
23.4!
22.5!
23.8!
23.3!
23.9!
24.8!
8.3!
8.8!
9.4!
9.4!
9.6!
10.3!
10.5!
11.3!
7.6!
7.7!
8.0!
7.8!
8.1!
9.0!
8.5!
8.2!
60
55.1!
50 40 30 20
22.2!
23.3!
21.3!
22.5!
10.5!
9.2!
9.6!
10.8!
6.5!
6.8!
7.3!
7.7!
10 0
27.3!
9.2! 7.8!
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
C
G
I
NX
!
Gambar 1.2. Kontribusi Komponen Pengeluaran terhadap PDB Indonesia Tahun 2000-20120; Sumber: BPS Kelas menengah telah memainkan peran khusus dalam pemikiran ekonomi selama berabad-abad (Kharas, 2010). Kelas menengah mencerminkan kemampuan untuk menikmati kehidupan yang nyaman. Kelas menengah biasanya menikmati perumahan yangbaik, kesehatan dan kesempatan pendidikan untuk anak-anak mereka, pensiun yang wajar dan keamanan kerja , serta pendapatan tambahan yang dapat dialokasikan untuk liburan dan rekreasi. Kelas menengah dianggap sebagai sumber kewirausahaan dan inovasi usaha kecil yang membuat ekonomi modern berkembang. Nilai-nilai kelas menengah juga menekankan pendidikan , kerja keras dan hemat . Dengan demikian , kelas menengah adalah sumber dari semua masukan yang diperlukan untuk pertumbuhan, akumulasi modal fisik dan akumulasi modal manusia. Kelas menengah di Indonesia akan dilihat berdasarkan kriteria pendapatan. Berdasarkan kriteria ini, Indonesia mempumyai PDB perkapita tahun 2012 mencapai 3.850 dolar AS yang telah membawa Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan pendapatan menengah atas atau upper middle income countries. Pada sisi lain Bank Dunia juga memperkirakan telah terjadi lonjakan kelas menengah menjadi 56,5% pada tahun 2010 dibandingkan pada tahun 2000 hanya mencapai 20%. Peningkatan golongan kelas menengah ini tentunya menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat. Kelas ini merupakan penyerap barang dan jasa di pasar dalam negeri dan pasar impor, sehingga bisa menggerakkan perekonomian domestik menjadi lebih bergairah sekaligus memberikan tekanan impor yang lebih kuat. Gaya konsumsi yang cukup tinggi untuk kelas ini, diikuti dengan banyaknya pendatang baru pada kelas ini akan memberikan perilaku konsumtif yang tinggi.
2
Fonomena menarik untuk kelas menengah di Indonesia, bahwa pada krisis global tahun 2005 dan tahun 2008 telah memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia, seperti kenaikan harga BBM pada tahun 2005 dan tahun 2008. Kenaikan BBM membuat perekonomian Indonesia terkoreksi. Namun, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6 persen Indonesia dijuluki the most stable economic growth in the world oleh majalah The Economist. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari dukungan kelas menengah.
3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1.Pengertian dan Ukuran Kelas Menengah Istilah kelas menengah (middle class) dapat didefinisikan secara relatif atau absolut (Kharas, 2010). Secara relatif, kelas menengah dapat diartikan sebagai masyarakat dengan kelompok pendapatan berada pada persentil ke-20 dan ke-80 dari distribusi konsumsi dan antara 0,75 hingga 1,25 kali rata-rata pendapatan per kapita (Easterly, 2000; Birdsall et al, 2000; Kharas, 2010; Bhalla, 2009; Ncube et al, 2011). Peneliti lain seperti Bhalla (2009) dalam Kharas (2010) menggunakan pendekatan absolut untuk mendefinisikan kelas menengah sebagai masyarakat yang memiliki pendapatan lebih dari USD3.900 per tahun (purchasing power parity, PPP). Banerjee dan Duflo (2007) serta Brulliad (2010) menggunakan dua ukuran untuk menentukan masyarakat kelas menengah, yaitu mereka dengan pengeluaran per kapita sehari-hari antara USD2 hingga USD4 dan antara USD6 hingga USD10 (Ncube et al, 2011). Kharas (2010) dalam kajiannya menggunakan pendekatan absolut untuk mendefenisikan kelas menengah rumahtangga, yaitu rumahtangga dengan pengeluaran sehari-hari antara USD10 dan USD100 per orang dalam PPP. Batas bawah dipilih dengan mengacu pada garis kemiskinan rata-rata di Portugal dan Italia, dua negara Eropa maju dengan definisi ketat dari kemiskinan, sedangkan batas atas dipilih sebagai dua kali pendapatan rata-rata dari Luxemburg, negara maju terkaya. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan kelas menengah antara lain (Kharas, 2010): (a) pendekatan Pendapatan: Middle class should be a person with higher and stable income, (b) pendekatan Pekerjaan: Middle class should be a person holding professional or managerial occupation, (c) pendekatan Pendidikan: Middle class should be a person with high education, dan (d) pendekatan Konsumsi: the consumptive behaviors and life-style of richer people. Hisao (1999), mengelompokkan enam kelas untuk masyarakat yang bisa disebut kelas dengan pendapatan menengah, yaitu: (a) Capitalist Class (Pengusaha yang mempekerjakan lebih dari 20 orang karyawan), (b) New Middle Class (professionals dan managers), (c) Old Middle Class (small owners), (d) Marginal Middle Class (routine workers), (e) Working Class (blue-collar workers), dan (f) Farmers.
4
2.2.Kurva Lorenz dan Koefisien Gini Kurva Lorenz memberikan gambaran yang lebih
jelas dibanding kurva lainnya. Ini
disebabkan sumbu horizontal dan vertikalnya tidak menggunakan logaritma tetapi nilai hitung biasa (arithmetic scale) sehingga tidak terjadi pengerutan, baik pada tingkat pendapatan rendah maupun tingkat pendapatan tinggi (Maipita, 2014).
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% Jumlah Pendapatan
Bentuk kurva Lorenz menunjukkan derajat ketidak merataan dalam distribusi pendapatan R
Q
(Perkins,
et.al,
2001).
kondisi
distribusi
Dalam
pendapatan
merata secara sempurna, maka X persen dari jumlah penduduk akan L
menerima X persen dari jumlah Kurva Lorentz
O 10
20
30
40
50
60
70
80
90
pendapatan. Dalam kurva Lorenz, 100
P
% Kumulatif Jumlah Penerima Pendapatan
Gambar 2.1. Bentuk Kurva Lorenz (Sumber: Maipita, 2014)
keadaan ini digambarkan sebagai garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas (OQ). Ini berarti, seluruh pendapatan keluarga akan sama dengan pendapatan rata-rata.
Jika X persen jumlah individu atau keluarga menerima kurang dari X persen pendapatan, maka kurva Lorenz akan menyimpang dari garis diagonal OQ memberat ke bawah menjadi OQ yang cekung (concave). Semakin tidak merata distribusi pendapatan maka kurva Lorenz akan semakin cekung (Todaro dan Smith, 2003). Formula dari rasio konsentrasi Gini (Gini concentration ratio) atau koefisien Gini (Gini coefficient) diperlihatkan pada persamaan (1). k
G = 2∑ ( Pi − Q )( Pi − Pi −1 )
(1)
i =1
dengan: Pi merupakan persentase kumulatif jumlah keluarga atau individu hingga kelas kei, Qi merupakan persentase kumulatif jumlah keluarga pendapatan hingga kelas ke-i dan k adalah jumlah kelas pendapatan. 2.3.Teknik Peramalan (Forecasting) Terdapat beragam teknik forecasting atas kemungkinan kejadian di masa depan. Teknik forecasting biasanya dipilih berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan ketersediaan data pendukung. Horizon waktu dalam forecasting juga merupakan dasar pemilihan metode. 5
Untuk jangka pendek dan menengah, beberapa jenis metode dapat diaplikasikan, namun sejalan dengan makin panjangnya horizon waktu, makin sedikit teknik metode yang bisa diaplikasikan (Hanke et.al, 2002). Kriteria lain sebagai dasar pemilihan teknik forecasting adalah jenis data yang dimiliki. Terdapat empat (4) kriteria jenis pola data yang terdefinisi, yaitu: (a) data Stationary, (b) data Trend, (c) data Seasonality, dan (d) data Cyclical. Dua faktor lain yang juga mendasari pemilihan teknik/metode forecasting adalah: (i) jenis model yang dipakai, dan (ii) jumlah data historis yang tersedia. 2.4.!Input-Output Tabel I-O menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa yang terjadi antar sektor produksi di dalam suatu ekonomi dengan bentuk penyajian berupa matriks (Tabel 2.1). Tabel I-O merupakan uraian statistik yang disajikan dalam bentuk matriks (BPS, 2009). Kemampuan alat analisis ini untuk melihat keterkaitan (linkages) antar-sektor demi sektor dalam perekonomian hingga tingkat yang lebih rinci, menjadikan alat analisis ini digunakan dalam proses perencanaan pembangunan. Tabel I-O akan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang: (a) struktur perekonomian, mencakup struktur output dan nilai tambah masing-masing sektor, (b) struktur input antara, yaitu penggunaan berbagai barang dan jasa oleh sektor-sektor produksi, (c) struktur penyediaan barang dan jasa baik produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor, dan (d) struktur permintaan barang dan jasa, baik permintaan antara maupun permintaan akhir untuk konsumsi, investasi dan ekspor. Tabel 2.1. Struktur Tabel Input Output Alokasi! Output! Struktur!! Input!
Permintaan!Antara! Sektor!
Permintaan! Akhir!
Jumlah! Output!
2!
."
."
."
n!
Input!Primer!
1! 2! ." ." n! !
x11! x21! ." ." xn1! V 1!
x12! x22! ." ." xn2! V 2!
." ." ." ." ." ."
." ." ." ." ." ."
." ." ." ." ." ."
x1n! x2n! ." ." xnn! V n!
F 1! F 2! ." ." F n! !
X 1! X 2! ." ." X n! !
Jumlah!Input!
!
X 1!
X 2!
."
."
."
X n!
!
!
Input!Antara!
1!
Sumber: Richardon (1972), Modifikasi
Tabel 1 dapat dituliskan dalam bentuk matriks: X = (I – A)-1 F.
(6)
6
dengan (I – A) merupakan Matriks Leontief, (I – A)-1 adalah Matriks kebalikan Leontief (multiplier outputt), F adalah permintaan akhir yang bersifat eksogen, dan X adalah total output yang ditentukan dengan memasukkan berbagai nilai permintaan akhir, F. 2.5.!Penelitian Sebelumnya Chunling (2009) dalam kajiannya menggambarkan profil umum dari kelas menengah di China melalui tiga aspek, yaitu: (1) munculnya kelas menengah: dilihat dari latar belakang kelas menengah, definisi dan banyaknya kelas menengah; (2) komposisi kelas menengah, diperlihatkan dengan menunjukkan banyaknya masyarakat dengan tingkat pendapatan tertentu, dan (3) sikap sosial-politik kelas menengah, hal ini untuk menunjukkan bagaimana arah politik dari kelas menengah. Perekonomian di China tidak lepas dari peran kelas menengah dimana mereka adalah sebuah kelompok sosial dengan pendapatan, pendidikan, prestise dan kerja yang lebih tinggi. Kondisi ini telah membawa China menjadi negara yang mencengangkan semua orang dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. GDP China pada tahun 2006 58 kali lebih besar daripada tahun 1978 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 13%.Pendapatan perkapita naik 34 kali pada tahun 2006 58 kali lebih besar daripada tahun 1978.Tingkat pendidikan tinggi naik dari tahun 1980-an ke 2000-an dari 1% ke 7% secara nasional dan dari 11% ke 17% di kota-kota. Hal ini terjadi karena pertumbuhan pekerja di sektor formal (white-collar occupation). Jing (2010) dalam studinya menemukan bahwa keluarga kelas menengah China, terutama rumahtangga pasangan muda, menghadapi kesulitan ketika harga perumahan meningkat. Dengan naiknya harga perumahan, kebanyakan pasangan muda memilih untuk mengurangi pengeluaran lain seperti bahan makanan, mobil, dan aktivitas rekreasi. Sebahagian di antaranya yang berada di kota kembali ke kampung halaman. Karena biaya hidup yang lebih murah, merekapun dapat menjaga gaya hidup di kelas menengah. Nayab (2011) mengelompokkan kelas menengah menggunakan ukuran tertimbang dari lima faktor, yaitu: (1) pendidikan, (2) pekerjaan, (3) pendapatan, (4) gaya hidup, dan (5) perumahan. Pakistan diperkirakan memiliki kelas menengah sekitar 35 persen dari total penduduk. Menggunakan defenisi tersebut, Pakistan memiliki kelas menengah yang lebih besar (dalam persentase) dibanding negara tetangganya seperti Sri Lanka, dan India. Kelas menengah di Pakistan sebenarnya telah berkembang dari waktu ke waktu dan relatif
7
kurang rentan terhadap fluktuasi perekoomian. Hasil penelitian juga menunjukkanbahwa jumlah kelas menengah di Paskistan cenderung bertambah dari waktu ke waktu. Ncube et.all (2011), mengkaji masyarakat di Afrika yang hidup dengan tingkat pengeluaran perkapita antara USD2-20 perhari. Kemudian dikelompokkan menjadi tiga sub kelas, yaitu kelas mengambang dengan tingkat konsumsi per kapita per hari antara USD 2-4, kelas menengah ke bawah dengan tingkat pengeluaran per kapita per hari USD 4-10 dan kelas menengah atas dengan tingkat pengeluaran perkapita perhari antara USD10-20. Kajian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam dua dekade terakhir telah membantu mengurangi kemiskinan di Afrika dan meningkatkan jumlah kelas menengah. Meskipun pertumbuhannya belum sangat kuat, namun tetap memberikan kontribusi yang besar pada peningkatan konsumsi domestik dan pertumbuhan sektor swasta di banyak negara Afrika. Penjualan barang-barang seperti lemari es, televisi, ponsel, motor dan mobil telah meningkat di hampir setiap negara Afrika dalam beberapa tahun terakhir. Sebahagian besar konsumsi ini dilakukan oleh masyarakat kelas menengah. Dengan demikian, mereka turut mendorong pertumbuhan sektor swasta di Afrika.
8
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 1.1. Tujuan Khusus Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan profil masyarakat ekonomi kelas menengah (middle class economic) di Indonesia, (2) meneliti bagaimana pengaruh kelas menengah terhadap perekonomian Indonesia. Output penelitian ini antara lain: (1) peta profil kelas menengah Indonesia menurut provinsi dan nasional, (2) prediksi peran kelas menengah terhadap perekonomian Indonesia, (3) artikel yang diterbitkan di jurnal terakreditasi nasional, (4) artikel yang dimuat di jurnal internasional. 1.2. Keutamaan dan Manfaat Penelitian Bukti empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan kelas menengah dikaitkan dengan pemerintahan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Ncube et al, 2011). Kelas menengah semakin dianggap sebagai prasyarat terjadinya stabilitas pada struktur sosial ekonomi suatu negara (Nayab, 2011). Negara dengan pertumbuhan yang baik akan memiliki kelas menengah yang semakin banyak (Landes, 1998). Satu dari beberapa jalur untuk mengurangi kesenjangan dalam masyarakat, serta untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi adalah memalui masyarakat ekonomi kelas menengah. Kelas menengah juga dianggap sebagai tulang punggung kedua ekonomi pasar dan demokrasi dalam menghadapi globalisasi (Birdsall, Graham dan Pettinato, 2000). Easterly (2001) dalam studinya menemukan bahwa negara dengan kelas menengah yang besar cenderung tumbuh lebih cepat, setidaknya dalam situasi homogenitas etnis. Kelas menengah di beberapa negara termasuk China dan Afrika merupakan sumber utama pertumbuhan sektor swasta (Ncube et al, 2011). Pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan merupakan satu dari sedikit tujuan utama suatu negara (Maipita et.al, 2010; Maipita, 2013; Maipita, 2014). Tiga alasan untuk mempertimbangkan bahwa kelas menengah penting bagi perekonomian, yaitu: (1) pengusaha baru, muncul dari kelas menengah yang menciptakan lapangan kerja dan kesempatan pertumbuhan untuk seluruh masyarakat, (2) kelas menengah dengan nilainilai yang kuat menekankan pada akumulasi modal manusia dan tabungan, (3) kelas menengah bersedia membayar sedikit tambahan untuk kualitas, dengan demikian akan mendorong investasi dalam produksi dengan kualitas yang lebih baik dan pemasaran yang
9
kompetitif, yang memacu tingkat produksi yang lebih tinggi dan mengarah ke peningkatan pendapatan untuk semua orang (Bannerjee dan Duflo, 2007; Nayab, 2011). Indonesia sedang berada pada kondisi yang disebut dengan “bonus demografi”. Rasio tingkat ketergantungan (dependency ratio) yang relatif kecil. Artinya pada saat ini hingga beberapa dasawarsa ke depan (Gambar 3.1), Indonesia memiliki penduduk usia kerja yang cukup besar dibanding dengan anak-anak dan usia tua. Meningkatnya penduduk usia kerja juga dapat menigkatkan jumlah rumahtangga kelas menengah yang akhirnya secara siklus juga menjadi input dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan (Maipita, 2014). Mengingat
Bonus Demografi
0,80
70
0,70 Rasio Ketergantungan) (sumbu kanan)
0,50
Anak-anak (0-14 th) (sumbu kiri)
40 30
0,40 0,30
Usia Tua (>65 th) (sumbu kiri)
20
0,20
Gambar 3.1. Perkiraan Perkembangan Demografi Indonesia (Sumber: MP3EI, 2011)
2040
2035
2030
2025
2020
2015
2010
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
0
0,10 1950
10
2050
50
0,60
Usia Kerja (15-64 th) (sumbu kiri)
2045
% Populasi
60
perekonomian Rasio ketergantungan
80
0,0
kondisi dan
masyarakat Indonesia yang
saat
diduga
ini kuat
memiliki
kelas
menengah
relatif
besar dan akan terus bertambah bonus yang
akibat demografi
akan
terjadi.
Selanjutnya, didasari pada Gambar 3.1 serta target pencapaian MP3EI yang telah dicanangkan pemerintah, maka dianggap sangat perlu untuk memetakan serta mengetahui dengan jelas peranannya terhadap kemajuan perekonomian Indonesia di masa datang. Dengan diketahuinya posisi dan peran tersebut, maka akan dapat menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah seperti penyusunan target pajak, pengentasan kemiskinan, perumahan, dan lainnya. Selain itu, juga dapat menjadi dasar untuk berbagai penelitian ekonomi lainnya, yang berkenaan dengan kesejahteraan, dan regional.
10
BAB IV. METODE PENELITIAN 4.1.Desain Penelitian Penelitian ini dilakukan selama satu tahun anggaran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini diperlihatkan pada desain operasional penelitian pada Gambar 4.1. Data tingkat pendapatan, dan pengeluaran diekstraksi dari data Susenas mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2012. Setiap variabel dideskripsikan dengan menunjukkan perubahan tiap tahun, mengacu pada berbagai tingkat pendapatan rumahtangga. Data tingkat pendapatan akan diurutkan menurut tingkat besarannya dan dikelompokkan dalam persentil. Selanjutnya akan dibangun kurva Lorenz dan menghitung indeks ketimpangan dari setiap kelompok. Kelas menengah dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan tiga kriteria (tiga jenis), yaitu: (1) penetapan kelas menengah mengikut Karas (2010), mendefinisikan kelas menengah rumahtangga yang memiliki pengeluaran antara USD10-USD100 per individu per bulan; (2) Kriteria kedua untuk pengelompokkan kelas menengah dibuat dengan kriteria 60 persen pendapatan di tengah atau antara persentil 20 dan persentil 80 (Easterly, 2000; Birdsall et al, 2000; Kharas, 2010; Bhalla, 2009; Ncube et al, 2011); (3) kriteria terakhir yang dihitung pada penelitian ini adalah kriteria dari World Bank yang membagi pendapatan rumahtangga kedalam kelompok 4-4-2, atau 40 persen kelas bawah, 40 persen kelas menengah dan 20 persen kelas dengan pendapatan tinggi. Kelompok 40 persen di tengah disebut dengan kelas menengah. Tingkat konsumsi untuk kelas menengah (yang diperoleh dari Susenas) akan diolah, diestimasi dan dianalisis lebih lanjut untuk melihat perilaku konsumsi mereka atas berbagai barang utama yang diklasifikasikan terhadap barang dan jasa. Menggunakan model komsumsi Keynes, dilakukan estimasi dengan regresi. Hasil regresi ini akan menjelaskan perilaku konsumsi bagi rumahtangga kelas menengah. Perilaku ini akan tergambarkan dari koefisien Marginal Propensity to Consume (MPC) untuk setiap tahun yang diteliti. Selanjutnya, koefisien atau data MPC yang diperoleh dari hasil regresi, ditambah dengan data indikator ekonomi makro, digunakan sebagai bahan simulasi dengan tabel InputOuput (I-O). Tentu saja tabel I-O yang dimaksud harus dibangun (disusun) sebelumnya berdasarkan perubahan koefisien teknologi untuk setiap tahun. Selain untuk mendapatkan 11
informasi dari perubahan konsumsi rumah tangga, simulasi ini juga berfungsi untuk mendapatkan informasi perubahan pengeluaran pemeritah, Investasi dan Net Ekspor dari hasil forecasting indikator makroekonomi. Hasil simulasi juga akan memberikan perubahan output yang menghasilkan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB). Perubahan PDB menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang akan dijelaskan berdasarkan tiap sektor, sehingga menununjukkan perubahan kinerja perekonomian. Berdasarkan definisi di atas, akan dibuat besaran kelas menengah di Indonesia berdasarkan provinsi dan membuat Kurva Lorenz untuk menghasilkan parameter distribusi pendapatan. Data!Susenas!
Pendapatan!
Klasifikasi! Pendapatan!
Kurva!Lorenz! (Ketimpangan)!
Konsumsi! Barang!X!dari! Kelas!Menengah!
Model!Konsumsi!
Regresi!Model!
MPC!
USD!10/hari!
Pendidikan!
Simulasi!Tabel!IRO!
Indikator!Makro!
Forecasting!
Kinerja! Perekonomian!
Gambar 4.1. Desain Penelitian! Rata-rata dari distribusi ini disesuaikan untuk mencerminkan konsumsi rumahtangga yang diberikan dalam perhitungan pendapatan nasional untuk masing-masing provinsi. Parameter ini digunakan untuk memperkirakan jumlah orang yang ada di kisaran 12
pendapatan kelas menengah. Selanjutnya membuat proyeksi untuk ukuran kelas menengah masing-masing provinsi. 4.2. Jenis dan Sumber Data Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, terdiri dari data Susenas tahun 2011 dan tahun 2012 untuk level individu dan rumah tangga. Tabel InputOutput yang digunakan adalah Tabel Publikasi BPS terakhir yaitu untuk tahun 2008. Sektor yang ada sebanyak 66 sektor yang nanti akan digunakan sebagai model keseimbangan umum pada saat melakukan simulasi. 4.3.Model Analisis 4.3.1.! Model Konsumsi Untuk memperoleh pola konsumsi (kecenderungan mengkonsumsi) dari rumahtangga kelas menengah, digunakan model regresi terhadap fungsi konsumsi Keynes. Melalui fungsi ini kita bisa melihat bagaimana keseimbangan pendapatan nasional terjadi dari sisi pengeluaran dan pendapatan. Fungsi konsumsi dan tabungan dapat digambarkan secara sederhana melalui fungsi linear, yaitu: C = a + MPC Y
(7)
S = - a + (1- MPC) Y atau S = -a + MPS Y
(8)
Dengan C adalah konsumsi dari masyarkat, Y adalah pendapatan, a merupakan kontanta yang selalu positif dan lebih besar dari nol, (MPC adalah Marginal Propensity to Consume). Misal, masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa (x1 dan x2) dengan tingkat pendapatan sebesar y dan harga dari masing-masing barang adalah p1 dan p2 yang ditunjukkan oleh tingkat indeks harga. Maka untuk mengetahui bagaimana permintaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kelas menengah adalah sebagai berikut. Cobb-Douglas Utility Function: maxU ( x1 , x2 ) = Ax1 x2
(9)
Dengan generic budget constraint: p1 x1 + p2 x2 = y
(10)
Menggunakan Langrangian, maka diperoleh Marshalian Demand Function sebagai berikut.
13
x2∗ =
(1 − α ) y atau ln x2∗ = ln(1 − α ) y − ln p2 p2
x1∗ =
αy p1
atau ln x1∗ = ln α y − ln p1 (11)
Model di atas digunakan untuk mengetahui permintaan dari tiap tingkat pendapatan atas barang dan jasa dalam perekonomian. 4.3.2.! Distribusi Pendapatan Distribusi pendapatan atau ketimpangan dalam penelitian ini diukur menggunakan kurva Lorenz dan Koefisien Gini menggunakan persamaan (12).
n KG = 1 − ∑ (X i +1 −X i )(Yi + Yi +1 ) 1
(12)
dengan: KG adalah angka Koefisien Gini, Xi adalah kumulatif dalam kelas i, dan Yi
adalah
proporsi
jumlah
rumahtangga
proporsi jumlah pendapatan rumahtangga
kumulatif dalam kelas i. 4.3.3.! Simulasi Dengan I-O Multiplier output diperoleh dari matrik kebalikan Leontief seperti pada persamaan (6). Sedangkan multiplier pendapatan diperoleh menggunakan persamaan (13).
M INC = Wˆ [I − A]
−1
(13)
Dengan MICN adalah multiplier pendapatan, Wˆ merupakan matriks diagonal koefisien NTB
Uj
yang diperoleh dari Wˆ =
Xj
, dan [I − A]−1 adalah matriks kebalikan Leontief. Sesuai
dengan asumsi dasar model IO, maka hubungan antara NTB dengan output bersifat linier seperti diperlihatkan pada persamaan (14).
M NTB = Vˆ [I − A]
−1
(14)
dengan MNTB adalah multiplier NTB, Vˆ merupakan matriks diagonal koefisien NTB yang diperoleh dari Vˆ =
Vj Xj
.
Selanjutnya, simulasi dapat dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada permintaan akhir. Dampak suatu perubahan permintaan akhir terhadap penciptaan output, 14
pendapatan, penciptaan nilai tambah bruto dan kebutuhan akan tenaga kerja diperlihatkan pada persamaan (15) hingga (13). dampak perubahan permintaan akhir terhadap penciptaan output:
Δ Output = M out ΔF
(15)
dampak perubahan permintaan akhir terhadap pendapatan:
Δ INC = M INC ΔF
(10)
dampak perubahan permintaan akhir terhadap penciptaan nilai tambah bruto:
Δ NTB = M NTB ΔF
(11)
dampak perubahan permintaan akhir terhadap kebutuhan tenaga kerja:
Δ TK = M TK ΔF
(12)
4.3.4.! Model Peramalan (Forecasting) Berdasarkan profil dari masyarakat kelas menengah dan perilaku konsumsi yang digambarkan oleh fungsi konsumsinya, maka dilakukan peramalan atas perekonomian dan peran dari kelas menengah terhadap perekonomian Indonesia. Untuk tujuan peramalan berbagai variabel makro Indonesia, maka digunakan metode atau teknik Double Exponential Smoothing. Pertimbangan-pertimbangan utama yang mendasari pemilihan ini adalah: (a) Data time series, kontribusi dan pertumbuhan sektoral/subsektoral di Indonesia, berdasarkan ciri-cirinya dapat digolongkan dalam kategori data stationer atau data trend, (b) Horizon waktu yang ingin dibuat peramalannya adalah jangka pendek dan menengah. Formula untuk melakukan metode Double Exponential Smoothing diuraikan berikut ini. Tahap awal dilakukan regresi dari variabel yang akan diramalkan terhadap waktu.
Yˆt +1 = at + bt (T )
(13)
Dengan Yˆt +1 adalah ramalan pada periode akan datang, at adalah
intercept, bt adalah
koefisien tren, dan T merupakan Periode waktu. Kemudian dilakukan penyesuaian untuk parameter a dan b.
at = 2St − St( 2)
bt =
(
α St − St( 2) 1−α
)
: intercept yang disesuikan
(14)
: koefisien tren yang disesuaikan
(15)
15
2 α merupakan bobot, St dan St( ) merupakan single dan double statistik yang dihaluskan
berdasarkan pada persamaan berikut:
St = αYt + (1 − α ) St −1
(16)
St( 2) = α St + (1 − α ) St(−21)
(17)
Tahap awal dalam melakukan metode Double Exponential Smoothing adalah menentukan peramalan pertama dengan menggunakan formula sebagai berikut:
#1 − α $ s0 = a − % &b ' α (
(18)
#1 − α $ s0( 2) = a − 2 % &b ' α (
(19)
dimana a dan b merupakan parameter dari regresi variabel yang akan diramalkan terhadap waktu. Hal yang penting dilakukan dalam metode ini adalah menentukan α untuk dijadikan bobot dalam penggunaan model forecasting. Penentuan α dilakukan dengan iterasi pada berbagai tingkat α dengan rentang pada 0 <α 1.
16
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1.! Profil Kelas Menengah di Indonesia Berikut ini akan diuraikan profil kelas menengah di Indonesia berdasarkan ketiga kriteria yang digunakan dalam penelitian ini. Kriteria tersebut adalah berdasarkan: (1) penetapan kelas menengah mengikut Karas (2010), mendefinisikan kelas menengah rumahtangga yang memiliki pengeluaran antara USD10-USD100 per kapita per hari; (2) Kriteria kedua untuk pengelompokkan kelas menengah dibuat dengan kriteria 60 persen pendapatan di tengah atau antara persentil 20 dan persentil 80 (Easterly, 2000; Birdsall et al, 2000; Kharas, 2010; Bhalla, 2009; Ncube et al, 2011); (3) kriteria terakhir yang dihitung pada penelitian ini adalah kriteria dari World Bank yang membagi pendapatan rumahtangga kedalam kelompok 4-4-2, atau 40 persen kelas bawah, 40 persen kelas menengah dan 20 persen kelas dengan pendapatan tinggi. Kelompok 40 persen di tengah disebut dengan kelas menengah. 5.1.1.! Kelas Menengah Berdasarkan Pendapatan antara USD10 - USD100 Kharas (2010) mendefinisikan kelas menengah sebagai rumahtangga yang memiliki pengeluaran antara USD10 sampai dengan USD 100. Cara pengelompokkan ini dirasakan kaku karena mematok pengeluaran setiap rumah tangga berdasarkan nilai USD. Implikasi dari penggunaan cara ini bahwa penyesuaian nilai rupiah terhadap USD harus dilakukan terlebih dahulu. Dampak yang dapat diduga bahwa adanya kecenderungan kenaikan nilai nominal rupiah terhadap satu dolar Amerika Serikat selama kurun waktu penelitian. Dengan kata lain adanya kecenderungan penurunan nilai rupiah terhadap USD, sehingga nominal rupiah terhadap USD semakin meningkat. Kecendrungan atas kenaikan nilai nominal rupiah terhadap USD ini juga diikuti dengan tingkat inflasi yang selalu positif sepanjang waktu penelitian. Tabel 5.1 menunjukkan bagaimana kecenderungan dari terus melemahnya nilai rupiah terhadap USD. Berdasarkan Tabel 5.1, dilakukan konversi terhadap pengeluaran rata-rata rumahtangga dari tahun 2004-2012. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran individu dari tahun 2004- 2012.
17
Tabel 5.1. Nilai Kurs Rupiah Terhadap USD Nilai Rupiah Terhadap USD
Tahun
Akhir Tahun
Rata-rata
2004 9,290.00 8,938.85 2005 9,830.00 9,704.74 2006 9,020.00 9,159.32 2007 9,419.00 9,141.00 2008 10,950.00 9,698.96 2009 9,400.00 10,389.90 2010 8,991.00 9,090.43 2011 9,718.00 9,670.00 2012 9,113.00 9,068.00 Sumber: Asian Development Bank: Key Indicators for Asia and the Pacific 2011-2012
Tahun 2008 menunjukkan pertumbuhan yang relatif rendah seiring terjadinya krisis ekonomi dunia yang juga berimbas pada perekonomian Indonesia. Walaupun begitu, selama enam tahun terjadi kenaikan hampir dua kali lipat untuk pengeluaran rata-rata individu kelas menengah yang tergolong pada pengeluaran antara 10USD-100USD. Tabel 5.2. Rata-rata dan Pertumbuhan Rata-rata Kelas Menengah Berdasarkan Kriteria USD Tahun
Rata-rata
Pertumbuhan
Rasio Observasi
Rasio Rata-rata
(USD)
(%)
(%)
(%)
2004
24.65
91.42
98.41
2005
26.97
9.39
90.41
92.12
2006
31.22
15.79
95.53
89.68
2007
35.17
12.63
93.91
85.12
2008
35.27
0.29
93.87
85.34
2009
36.22
2.70
93.63
83.94
2010
44.18
21.96
87.82
75.35
2011
46.95
6.29
82.62
66.44
2012
47.02
0.14
82.44
65.32
Sumber : Hasil Perhitungan
Seperti disampaikan sebelumnya, kelemahan cara ini adalah adanya kekakuan untuk ukuran kelas menengah karena mematok pada nilai dalam USD. Semakin tinggi kurs Rp/USD atau semakin rendah nilai rupiah terhadap USD, maka dengan jumlah rupiah yang sama (tetap), nilai dalam USD akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, terjadinya fluktuasi nilai kusr seperti pada Tabel 5.1 menyebabkan terjadinya pergeseran terhadap kelompok yang masuk dalam kelas menengah. Artinya, diperlukan rupiah yang lebih banyak agar tetap setara dengan USD semula. Individu (rumahtangga) yang memiliki pengeluaran sedikit diatas batas bawah (USD10) pada tahun 2004 dikatakan masuk dalam 18
kelas menengah, namun dengan pendapatan yang sama (tetap) pada tahun 2005 dapat saja tidak lagi masuk dalam kelompok kelas menengah karena adanya penurunan nilai rupiah terhadap USD. Akibat dari penurunan nilai tukar ini maka cakupan terhadap observasi semakin lebar (bergeser ke atas). Sebagai ilustrasi, dapat dilihat pada Gambar 5.1. Rp/USD P
Kelas Menengah
K1 R K2
A
Q
KM1 (kondisi awal) S
Kelas Menengah
B
C
KM2 (kondisi setelah Rp/USD turun)
D
Tk. Pengeluaran (Rp)
Gambar 5.1. Ilustrasi Pergeseran Kelas Menengah Akibat Perubahan Nilai Tukar Pada tingkat nilai tukar rupiah terhadap USD sebesar K1, kelas menengah berada sepanjang PQ. Kelompok ini berada pada tingkat pengeluaran sebesar AB (misalkan A setara dengan USD10, dan B setara dengan USD100). Ketika nilai tukar tupiah terhadap USD menurun dari K1 menjadi K2, maka nilai A yang semula setara dengan USD10 akan menjadi kurang dari USD10. Dengan kata lain, diperlukan nominal rupiah yang lebih banyak dari A agar nilainya tetap setara dengan USD10. Misalkan rupiah yang diperlukan saat ini sebesar B. Dengan demikian terjadi pergeseran batas bawah dari kelas menengah dari semula di titik A menjadi titik B. Demikian juga halnya dengan batas atas. Diperlukan lebih banyak rupiah untuk setara dengan USD100, sehingga batas atas kelas menengah dalam rupiah bergeser dari C ke D. Konsekuensi dari penurunan nilai tukar ini bahwa kelompok kelas menengah menjadi bergeser dari semula PQ menjadi RS. Dilihat dari proporsi kelas menengah terhadap populasi (Tabel 5.2), relatif besar. Kurun Waktu penelitian, proporsi kelas menengah terhadap populasi mencapai rata-rata 92,37 persen. Bahkan bila dilihat dari rasio antara rata-rata kelas menengah dengan rata-rata seluruh sampel menunjukkan angka pada kisaran 87 persen. Oleh karena itu, cara ini tidak terlalu menunjukkan kejelasan atas peran dari kelas menengah karena kelas pendapatan rendah dan pendapatan atas menjadi sangat kecil porsinya. Bila kita lihat lebih lanjut menurut provinsi, sebaran dari kelas menengah menurut provinsi secara lengkap diperlihatkan pada Lampiran 1. Tabel pada lampiran ini menunjukkan bahwa kurun waktu 2004-2009, rata-rata jumlah kelas menengah menurut provinsi 19
mencapai di atas 90 persen, bahkan pada tahun 2006 mencapai 95.027 persen. Kemudian memurun pada tahun 2010 menjadi sebesar 86,231 persen (Tabel 5.3; ringkasan Lampiran 1). Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan pengelompokan kelas menengah berdasarkan kriteria USD, maka jumlah kelas menengah di Indonesia kurun waktu penelitian rata-rata mencapai lebih dari 90 persen untuk setiap provinsi. Lima provinsi dengan persentase kelas menengah tertinggi dan terendah diperlihatkan pada Tabel 5.3. Tabel 5.3. Persentase Kelas Menengah terhadap Total Populasi Menurut Provinsi (5 Terbesar dan Terkecil) Ranking
Provinsi
Persentase/Tahun 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
84.347
87.356
96.561
94.302
96.765
96.105
94.960
1
Lampung
2
SulBar
-
-
94.769
96.409
97.302
97.527
94.444
3
JaTeng
92.823
91.883
97.409
96.455
96.506
97.092
94.225
4
JaTim
91.526
90.064
96.447
95.487
96.108
96.589
93.967
5
NTT
72.379 ...
67.132 ...
88.232 ...
92.013 ...
92.331 ...
93.548 ...
93.563 ...
...
...
29
BaBel
97.737
95.750
96.386
93.445
91.117
89.811
79.697
30
PaBar
-
-
96.482
92.326
93.750
91.423
78.719
31
KalTim
94.703
93.390
91.351
89.296
87.230
82.792
71.889
32
Kep. Riau
-
92.248
91.440
84.807
85.039
84.190
68.326
33
DKI Jakarta
91.126
86.154
81.250
77.012
73.367
71.813
56.820
Rata-rata
91.554
90.268
95.027
93.589
93.570
93.158
86.231
Sumber: Lampiran 1
Besarnya rata rata-rata pengeluaran kelas menengah dalam USD menurut provinsi (peta kelas menengah menurut provinsi) diperlihatkan pada Lampiran 3. Secara nasional, ratarata pengeluaran kelas menengah berada pada rentang USD25,622 hingga USD 61,010 selama kurun waktu penelitian. Data ini juga memperlihatkan bahwa ada trend peningkatan pengeluaran rata-rata kelas menengah secara nasional dari tahun 2004 hingga 2010. Tabel 5.4. Rata-rata Pengeluaran Kelas Menengah Secara Nasional Berdasarkan kriteria USD Nasional
2004 25.662 Sumber: Lampiran 3
2005 29.521
2006 35.372
Tahun 2007 41.457
2008 43.388
2009 45.116
2010 61.010
Perkembangan pengeluaran individu kelas menengah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 diperlihatkan pada Tabel 5.5. Kurun waktu 2004-2012, tingkat pengeluaran rata-rata kelas menengah terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 8,65 persen per tahun. Selama sembilan tahun masa observasi, tingkat pengeluaran naik hampir dua 20
kali lipat hingga pada tahun 2012, sehingga daya beli kelas ini menunjukkan kinerja pendapatan yang tinggi. Tingkat pertumbuhan pengeluaran terendah terjadi pada tahun 2008 dan 2012. Hal ini merupakan imbas dari krisis ekonomi global. Tabel 5.5. Pengeluaran Minimum, Maksimum dan Rata-rata Kelas Menengah Kriteria USD (USD/bulan) Tahun
Minimum
Pert (%)
Maksimum
Pert (%)
99.98
Rata-rata
Pert (%)
2004
10.00
2005
10.00
0.00
99.99
0.01
26.97
9.39
2006
10.00
0.00
100.00
0.00
31.22
15.79
2007
10.00
0.01
99.98
0.02
35.17
12.63
2008
10.00
0.02
100.00
0.02
35.27
0.29
2009
10.00
0.01
100.00
0.00
36.22
2.70
2010
10.00
0.01
100.00
0.00
44.18
21.96
2011
10.01
0.05
100.00
0.00
46.95
6.29
2012
10.16
1.56
100.00
0.00
47.02
0.14
Rata-Rata
10.02
0.21
99.99
0.00
36.40
8.65
-
24.65
-
Sumber: Susenas, data diolah
Rata-rata pengeluaran kelas menengah mencerminkan daya beli dari kelas menengah itu sendiri. Besarnya rata-rata pengeluaran kelas menengah dalam USD untuk masing-masing provinsi diperlihatkan pada Lampiran 3. Untuk mengetahui provinsi mana yang memiliki kelas memengah dengan daya beli tertinggi maka data pada Lampiran 3 dapat di-ranking seperti pada Lampiran 4. Pada tahun 2009-2010, kelas menengah di provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata tingkat pengeluaran (daya beli) paling tinggi dibanding dengan kelas menengah pada provinsi lain, diikuti dengan provinsi Kalimantan Timur, Kepri dan Bangka Belitung. Namun bila dilihat dari banyaknya individu kelas menengah yang ada pada provinsi tersebut dibanding dengan total populasinya, maka berkebalikan. Lebih jelas situasi ini diperlihatkan pada Gambar 5.2. Pada tahun 2010, kelas menengah dengan tingkat daya beli tertinggi berada pada provinsi DKI Jakarta (peringkat 1). Namun di sisi lain, DKI Jakarta memiliki persentase kelas menengah terendah di banding dengan provinsi lain (peringkat 33). Sementara itu, provinsi Lampung memiliki persentase kelas menengah tertinggi, namun daya belinya rendah (peringkat 29). Hal ini mengindikasikan terjadi ketimpangan daya beli (pendapatan/pengeluaran) antara kelas menengah antar provinsi.
21
35
33 31 32
30
27 28
26
25 20
7
8
DIY
4
6
Bali
3
Banten
2
Kepri
1
Babel
5
5
Pabar
15 10
31 32 33 29 30 28 26 27 25 24 24 25 23 23 22 22 21 20 20 21 19 19 18 17 17 18 151516 16 14 14 13 13 12 11 12 11 10 9 10 9 8 6 7 5 4 3 2 1 Pengeluaran
30
29
%!Jlh!Thd!Total
Gambar 5.2. Ranking Rata-rata Terbesar Pengeluaran Kelas Menengah dan Persentase `Jumlah Kelas Menengah Terhadap Total Populasi Menurut Provinsi Tahun 2010 (sort by 2010) Gambar 5.2 memperlihatkan bahwa kelas menengah dengan dengan rata-rata daya beli yang rendah banyak terdapat di wilayah Indonesia Timur seperti, provinsi Nusa Tenggara Timur ,Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan lainnya. 5.1.2.! Kelas Menengah Berdasarkan Kriteria 60 Persen di Tengah (antara Persentil 20 dan 80) Kriteria kedua untuk pengelompokkan kelas menengah dibuat dengan kriteria 60 persen pendapatan di tengah atau antara persentil 20 dan persentil 80 (Easterly, 2000; Birdsall et al, 2000; Bhalla, 2009; Ncube et al, 2011). Sesuai dengan kriteria ini, maka besarnya kelas menengah adalah 60 persen dari total penduduk baik tingkat nasional, maupun tingkat provinsi. Oleh karena itu, dibanding dengan kriteria sebelumnya (USD), jumlah kelas menengah menurut kriteria jauh lebih sedikit (bandingkan dengan data pada Tabel 53, rata-rata jumlah kelas menengah mencapai di atas 90 persen dari total populasi). Perkembangan pengeluaran individu kelas menengah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 diperlihatkan pada Tabel 5.6. Kurun waktu 2004-2012, tingkat pengeluaran rata-rata kelas menengah terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 13,82 persen per tahun. Selama sembilan tahun masa observasi, tingkat pengeluaran naik lebih dari dua kali lipat hingga pada tahun 2010, sehingga daya beli kelas ini menunjukkan kinerja pendapatan yang tinggi, meskipun kemudian mengalami penurunan. Tingkat pertumbuhan
22
NTT
Sulbar
Jatim
Jateng
Lampung
NTB
Gorontalo
Sultra
Maluku
Sumsel
Sulteng
Jabar
Sulsel
Bengkulu
NAD
Jambi
Kalbar
Papua
Sulut
Sumut
Kalteng
Malut
Sumbar
Riau
Kalsel
Kaltim
Jakarta
0
pengeluaran terendah terjadi pada tahun 2008. Hal ini merupakan imbas dari krisis ekonomi global. Tabel 5.6. Pengeluaran Minimum, Maksimum dan Rata-rata Kelas Menengah Kriteria 60 persen (Rupiah/bulan) Tahun
Minimum
Pert (%)
Maksimum
Pert (%)
Rata-rata
2004
117,696.40
2005
131,350.00
11.60
359,863.30
26.97
215,568.60
18.22
2006
160,241.70
22.00
409,832.20
13.89
254,099.20
17.87
2007
176,696.00
10.27
498,036.10
21.52
297,310.60
17.01
2008
188,512.10
6.69
523,342.30
5.08
316,662.50
6.51
2009
214,934.10
14.02
578,638.10
10.57
351,977.50
11.15
2010
238,413.70
10.92
712,412.50
23.12
419,405.10
19.16
2011
266,079.10
11.60
837,414.30
17.55
477,915.20
13.95
2012
288,238.10
8.33
890,959.60
6.39
509,897.70
6.69
198,017.91
11.93
565,991.21
15.64
336,130.96
13.82
Rata-Rata
283,422.50
Pert (%)
182,342.20
Sumber : Susenas, data diolah
Pertumbuhan pendapatan atau pengeluaran dari 60 persen pendapatan di tengah ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama untuk pengeluaran tertinggi (maksimum). Seperti pada kriteria USD, tahun 2008 mengalami pukulan untuk pertumbuhan kelas menengah dan kembali naik higga tahun 2012. Pertumbuhan pengeluaran yang relatif tinggi ini mengindikasikan bahwa tingkat daya beli dari kelas menengah yang semakin tinggi. Perhitungan dengan mempertimbangkan pengeluaran tiap provinsi menunjukkan peningkatan yang juga tinggi. Tabel 5.7 memberikan gambaran perkembangan pengeluaran rata-rata individu per bulan dari tiap provinsi di Indonesia untuk masa observasi tahun 2004 sampai dengan tahun 2012. Sel-sel yang kosong menunjukkan data skunder Data Susenas belum belum tersedia. Secara lengkap, pengeluaran maksimum dan minimum individu menurut provinsi disajikan pada Lampiran 9 hingga Lampiran 14. Ranking untuk setiap provinsi berdasarkan urutan terbesar pengeluaran individu kelas menengah sama dengan kriteria pada USD. Provinsi DKI Jakarta tetap merupakan provinsi dengan jumlah pengeluaran individu terbesar untuk kelas menengahnya, diikuti oleh Bangka Belitung dan kepulauan Riau. Urutan terakhir atau provinsi dengan pengeluaran individu kelas menengah terkecil berada pada Nusa Tenggara Timur, diikuti oleh provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat. Dari Tabel 5.7, juga terlihat bahwa pengeluaran rata-rata
23
kelas menengah provinsi DKI Jakarta hampir tiga kali lipat dari pengeluaran rata-rata kelas menengah di provinsi Nusa Tenggara Timur. Tabel 5.7. Pengeluaran Rata-rata Kelas Menengah Merut Provinsi (Kriteria 60 persen; 5 terbesar dan 5 terkecil) No
Provinsi
Tahun 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
DKI
273,896
318,586
167,234
405,068
449,017
497,678
522,544
560,363
589,576
2
Babel
160,573
215,043
188,542
293,268
324,325
343,435
397,404
437,007
504,720
3
Kep. Riau
227,667
179,648
302,908
351,390
385,156
420,146
528,102
493,714
4
Kaltim
177,702
200,109
34,333
284,888
301,027
330,855
409,542
449,251
490,548
5
Riau
174,702 ..
137,885 ..
265,676 ..
276,699 ..
308,454 ..
330,179 ..
389,027 ..
406,615 ..
-
..
..
164,539 ..
29
Sulsel
102,595
111,568
44,765
147,040
156,919
176,992
190,212
222,082
237,550
30
Papua
113,903
119,800
70,913
155,977
160,232
191,701
205,639
233,540
237,286
31
Sulbar
54,738
142,896
156,777
182,757
198,380
215,291
236,884
32
Gorontalo
93,245
108,599
73,141
133,371
139,782
151,138
168,383
205,722
228,375
33
NTT
80,042
80,509
53,475
114,022
127,900
148,135
165,204
195,697
212,258
127,588
146,782
116,599
196,213
215,130
241,674
265,009
303,256
326,286
Rata-rata
-
-
Sumber: Lampiran 9
5.1.3.! Kelas Menengah Berdasarkan Kriteria World Bank Kriteria terakhir yang dihitung pada penelitian ini adalah kriteria dari World Bank. Kriteria ini membagi kelas menengah kedalam kelompok 4-4-2, atau 40 persen kelas bawah, 40 persen kelas menengah dan 20 persen kelas dengan pendapatan tinggi. Dari ketiga kriteria kelas menengah, kriteria World Bank (WB) memiliki jumlah kelas menengah yang paling sedikit, hanya 40 persen dari total populasi (kriteria USD lebih dari 90 persen, kriteria 60 persen sebanyak 60 persen). Perkembangan pengeluaran individu kelas menengah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 diperlihatkan pada Tabel 5.8. Kurun waktu 2004-2012, tingkat pengeluaran rata-rata kelas menengah terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 14,30 persen per tahun. Selama sembilan tahun masa observasi, tingkat pengeluaran cenderung berfluktuasi. Sama dengan dua kriteria lainnya, tingkat pertumbuhan pengeluaran terendah terjadi pada tahun 2008 dan tahun 2012.
24
Tabel 5.8. Pengeluaran Minimum, Maksimum dan Rata-rata Kelas Menengah Kriteria World Bank (Rupiah/bulan) Tahun
Minimum
Pert (%)
Maksimum
Pert (%)
283,422.50
Rata-rata
Pert (%)
2004
154,141.60
205,578.30
2005
176,378.70
14.43
359,863.30
26.97
246,641.30
19.97
2006
211,216.00
19.75
409,832.20
13.89
288,479.30
16.96
2007
240,541.80
13.88
498,036.10
21.52
341,963.80
18.54
2008
258,702.10
7.55
523,342.30
5.08
363,307.30
6.24
2009
289,575.90
11.93
578,638.10
10.57
402,222.30
10.71
2010
335,091.30
15.72
712,412.50
23.12
486,369.60
20.92
2011
377,176.90
12.56
837,414.30
17.55
557,308.90
14.59
2012
404,383.70
7.21
890,959.60
6.39
593,319.50
6.46
Rata-Rata
271,912.00
12.88
565,991.21
15.64
387,243.37
14.30
Sumber : Susenas, data diolah
Pengeluaran maksimum, minimum, dan rata-rata kelas menengah menurut provinsi secara lengkap diperlihatkan pada Lampiran 21 sampai 26. Pengeluaran rata-rata terbesar dan terkecil masing-masing untuk 5 provinsi diurutkan berdasarkan tahun 2012, diperlihatkan pada Tabel 5.9. Tabel 5.9. Pengeluaran Rata-rata Kelas Menengah Merut Provinsi (Kriteria WB; 5 terbesar dan 5 terkecil) No
Provinsi
Tahun 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
516,412
701,777
729,371
801,743
891,725
977,068
1,078,447
1,358,748
1,574,390
565,366
644,777
707,913
797,369
883,343
982,746
1,210,714
1,373,570
459,501
517,896
533,066
651,204
703,816
737,618
993,773
1,097,038
414,694
470,770
625,008
689,514
718,840
814,053
1,037,046
981,279
300,504 ..
333,845 ..
389,443 ..
488,726 ..
525,654 ..
593,131 ..
612,900 ..
823,460 ..
962,306 ..
Banten
163,188
218,716
248,876
320,786
331,491
355,280
423,635
513,627
541,851
Maluku
197,179
231,284
266,306
299,709
337,106
374,629
419,749
521,507
537,434
31
Jawa Timur
152,189
194,063
233,133
288,153
303,975
317,135
403,452
461,494
497,553
32
Sulteng
181,507
203,341
238,799
272,936
290,693
321,395
391,058
434,338
476,290
33
Sulbar
179,132
208,559
244,076
286,314
312,147
348,701
407,658
448,778
461,691
69,497
113,908
120,710
140,132
155,481
169,495
190,040
236,469
257,679
1
Kalsel
2
Kalteng
3
NTT
4
Kalbar
5 ..
Lampung ..
29 30
Rata-rata
464,288 -
Sumber: Lampiran 21
Seperti diperlihatkan pada Tabel 5.9, pengeluaran rata-rata terbesar dari kelas menengah menurut provinsi pada tahun 2012 berada pada provinsi Kalimantan Selatan, diikuti oleh Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, kalimantan Barat, dan Lampung. Sedangkan yang terendah berada pada provinsi Sulawesi Barat, diikuti oleh Sulawesi tengah, Jawa Timur, Maluku, dan Banten. 25
Hal yang menarik dari Tabel 5.9 bahwa 5 provinsi dengan pengeluaran rata-rata tertinggi didominasi oleh provinsi dari Kalimantan. Berbeda dengan dua kriteria lainnya, pengeluaran rata-rata tertinggi selalu berada pada provinsi DKI Jakarta. Namun pada kriteria ini, DKI Jakarta hanya berada pada urutan ke-28 dari 33 provinsi. Bahkan Papua Barat dan Papua masing masing berada pada urutan ke-9 dan ke-10. Artinya dengan cakupan persentase kelas menengah yang lebih kecil, tingkat pengeluaran rata-ratanya di kelima provinsi megalahkan pengeluaran rata-rata kelas menengah di DKI Jakarta. Kondisi ini tentu berasosiasi dengan tingkat ketimpangan total di provinsi tersebut yang diakibatkan perbedaan distribusi pendapatan. Kondisi ini dapat diilustrasikan seperti pada
Jumlah
Gambar 5.3.
Distribusi Q Distribusi P A
C
D
B
Tingkat Pendapatan
Gambar 5.3. Perbedaan Rata-rata Akibat Perbedaan Distribusi (Sumber: diadaptasi dari Maipita, 2014) Gambar 5.3 memperlihatkan dua jenis distribusi pendapatan yaitu P yang lebih curam, dan Q yang lebih landai, serta dua jenis batasan kelas menengah yaitu AB dan CD. Ketika batasan kelas menengahnya dalah AB, artinya yang dimaksud dengan kelas menengah adalah mereka yang memiliki tingkat pendapatan/pengeluaran pada rentang AB, maka rata-rata pendapatan yang berada di bawah kurva Q akan lebih besar dari pada rata-rata yang berada di bawah kurva P. Namun bila batasan kelas menengahnya dipersempit menjadi CD, maka rata-rata pendapatan yang berada di bawah kurva P akan lebih besar dari pada rata-rata pendapatan yang berada di bawah kurva Q.
26
5.2.! Ketimpangan Kelas Menengah Perhitungan ketimpangan kelas menengah dalam penelitian ini menggunakan Indeks Gini yang dibandingkan dengan indeks Gini total. Indeks ini menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan kelas menengah dari tiap provinsi juga dilakukan dengan cara yang sama, yaitu menghitung indeks Gini kelas menengah dan membandingkannya dengan indeks Gini total dalam setiap provinsi. Hasil perhitungan indeks Gini nasional untuk semua pendapatan di Indonesia ditunjukkan pada Gambar 5.4. Gambar ini memperlihatkan bahwa secara
keseluruhan, terdapat
kecenderungan kenaikan indeks Gini (tingkat ketimpangan distribusi pendapatan) di Indonesia, walaupun pendapatan per kapita, baik secara riil atau nominal mengalami kenaikan.
0.414 0.391 0.375
0.370
0.370
2008
2009
0.421
0.381
0.354 0.338
2004
2005
2006
2007 Indonesia
2010
2011
2012
Linear!!(Indonesia)
Gambar 5.4. Indeks Gini Indonesia ( Sumber: Pengolahan Data Susenas) 5.2.1.! Ketimpangan Kelas Menengah Menurut Kriteria Pendapatan USD10 USD100 Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada kelas menengah menurut kriteria US10USD100 diperlihatkan pada Gambar 5.5. Gambar ini memperlihatkan perbandingan antara ketimpangan nasional dengan kelompok kelas menengah berdasarkan kriteria USD10USD100. Ketimpangan pada kelompok ini relatif lebih rendah dibanding dengan tingkat ketimpangan nasional untuk semua tahun observasi. Artinya, distribusi pendapatan pada
27
kelompok ini relatif homogen. Pada kurun waktu pengamatan, tingkat distribusi pendapatan relatif konstan, meskipun ada perubahan, namun fluktuasinya relatif kecil. Berbeda dengan ketimpangan distribusi secara nasional, ketimpangan pada kelompok kelas menengah justru menunjukkan kecenderungan yang menurun. Dengan kata lain, secara total, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan cenderung meningkat, namun pada kelompok kelas menengah cenderung semakin merata. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan (total) antar provinsi dan kelas menengah relatif bervariasi (secara lengkap diperlihatkan pada Lampiran 5 hingga 8). Lima provinsi dengan tingkat ketimpangan terendah dan tertinggi diperlihatkan pada Tabel 5.10. 0.450 0.391
0.400 0.350
0.375
0.370
0.370
0.293
0.289
0.282
0.354
0.338
0.414
0.421
0.254
0.250
2011
2012
0.381
0.300 0.305 0.250
0.283
0.287
0.266
0.200 2004
2005
2006
2007
2008
Indonesia
2009
2010
K.Menengah
Gambar 5.5. Indeks Gini Indonesia dan Kelas Menengah, Kriteria USD (Sumber: Pengolahan Data Susenas) Dari 33 provinsi di Indonesia, tingkat ketimpangan terendah pada kelas menengah terdapat pada provinsi DKI Jakarta, diikuti oleh Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan pada kelas menengah di provinsi tersebut relatif lebih merata dibanding dengan provinsi lain. Merujuk kembali pada Gambar 5.2, bahwa provinsi DKI Jakarta memiliki persentase kelas menengah terendah dibanding dengan total populasinya, tetapi kelas menengah ini memiliki rata-rata pengeluaran tertinggi dibanding dengan provinsi lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa secara total terjadi ketimpangan yang relatif tinggi di antara penduduknya, atau terjadi perbedaan tingkat pendapatan yang cukup besar antara kelompok menengah dengan kelompok lainnya. 28
Lampiran 6 memperlihatkan bahwa provinsi DKI Jakarta menempati rangking 32 dari 33 provinsi pada tahun 2004, naik menjadi ranking 29 tahun 2011 dan ranking 26 pada tahun 2012. Tabel 5.10. Indeks Gini Kelas Menengah menurut Provinsi (5 terkecil dan terbesar menurut tahun 2012; Kiteria USD) No
Provinsi
Tahun 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
DKI Jakarta
0.225
0.227
0.195
0.186
0.183
0.178
0.156
0.156
0.156
2
Kep. Bangka Belitung
0.243
0.261
0.232
0.218
0.215
0.228
0.188
0.175
0.161
3
Kalimantan Timur
0.273
0.281
0.253
0.242
0.239
0.246
0.207
0.189
0.187
4
Kep. Riau
0.000
0.280
0.246
0.220
0.220
0.218
0.182
0.168
0.187
5
Riau
0.273
0.281
0.251
0.247
0.246
0.240
0.222
0.205
0.206
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
29
Nusa Tenggara Timur
..
0.255
0.286
0.281
0.311
0.307
0.297
0.297
0.280
0.269
30
Gorontalo
0.260
0.293
0.283
0.295
0.292
0.284
0.322
0.299
0.282
31
Sulawesi Selatan
0.268
0.289
0.283
0.309
0.306
0.302
0.304
0.279
0.282
32
Sulawesi Tenggara
0.250
0.280
0.273
0.314
0.298
0.289
0.311
0.287
0.292
33
Papua
0.298
0.336
0.315
0.332
0.339
0.323
0.315
0.292
0.297
Sumber: Lampiran 6
Provinsi dengan tingkat ketimpangan kelas menengah tertinggi berada pada provinsi Papua, diikuti dengan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Bila dibanding dengan tingkat ketimpangan provinsi DKI Jakarta, indeks Gini kelas menengah di provinsi Papua berbeda jauh bahkan hampir mencapai setengah dari indeks Gini provinsi DKI Jakarta. Bila tingkat ketimpangan total dibandingkan dengan tingkat ketimpangan kelas menengah (lihat Tabel 5.11 dan 5.10), maka terlihat bahwa 5 provinsi dengan ketimpangan (total populasi) terendah berbeda dengan 5 provinsi dengan ketimpangan terendah pada kelompok menengahnya. Secara total, provinsi Kep. Bangka Belitung merupakan provinsi dengan tingkat ketimpangan terendah (0,302), diikuti oleh Sulawesi Barat (0,332), dan Nangroo Aceh Darussalam (0,335). Namun tidak demikian pada kelompok kelas menengah. Provinsi dengan tingkat ketimpangan terendah pada kelas menengahnya justeru berada pada provinsi DKI Jakarta (0,156), diikuti oleh Kep. Bangka Belitung (0,161), dan Kalimantan Timur (0,187).
29
Tabel 5.11. Indeks Gini Provinsi (5 terkecil dan terbesar menurut tahun 2012) No
Provinsi
Tahun 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0.267
0.315
0.275
0.281
0.278
0.298
0.303
0.318
0.302
-
0.316
0.343
0.344
0.304
0.357
0.360
0.332
-
0.304
0.289
0.299
0.293
0.309
0.341
0.335
0.303
0.281
0.311
0.306
0.300
0.313
0.353
0.337
0.337
0.310
0.325
0.326
0.320
0.349
0.349
0.339
..
..
..
..
..
..
..
..
..
1
Kep. Bangka Belitung
2
Sulawesi Barat
3
Nanggroe Aceh Darussalam
0.281
4
Kalimantan Tengah
0.272
5
Sumatera Utara
0.279
..
..
-
29
Bali
0.292
0.352
0.324
0.344
0.325
0.321
0.363
0.416
0.434
30
Sulawesi Utara
0.272
0.343
0.306
0.335
0.298
0.320
0.379
0.382
0.437
31
Gorontalo
0.302
0.369
0.321
0.387
0.356
0.362
0.435
0.449
0.439
32
DI Yogyakarta
0.419
0.464
0.425
0.390
0.405
0.402
0.432
0.428
0.445
33
Papua
0.350
0.450
0.389
0.424
0.423
0.393
0.424
0.432
0.453
Sumber: Lampiran 5
5.2.2.! Ketimpangan Kelas Menengah Menurut Kriteria 60 Persen (antara persentil 20 dengan 80) Ketimpangan untuk kriteria pendapatan/pengeluaran antara persentil 20 dan persentil 80 Pada Gambar 5.6. Fenomena yang muncul sama dengan kriteria sebelumnya, dimana ketimpangan pada kelas menengah lebih rendah daripada ketimpangan secara total. Fenomena lain yang muncul adalah ketimpangan pada kriteria ini lebih rendah daripada ketimpangan menggunakan pendekatan USD. Hal ini mungkin terjadi karena cakupan pada pendekatan USD lebih luas daripada pendekatan 60 persen. Gambaran ini memberikan sebuh wacana, bahwa kelompok pendapatan pada 60 persen lebih merata dibandingkan dengan pendapatan lainnnya. Gambar 5.6 juga memberikan gambaran atas jauhnya gap dari ketimpangan secara total dan ketimpangan pada kelas menengah. Tingkat pendapatan yang lebih merata ini memberikan stabilitas sosial yang jauh lebih baik, sehingga memberikan atmosfir ekonomi yang jauh lebih kondusif. Tingkat indeks Gini yang kecil ini juga memberikan pertumbuhan ekonomi di kelas menengah diharapkan akan lebih tinggi, karena relatif mempunyai akses yang lebih baik dibandingkan dengan kelas pendapatan bawah.
30
0.450 0.400 0.350
0.391 0.338
0.354
0.375
0.370
0.370
0.293
0.289
0.282
0.414
0.421
0.266
0.254
0.250
0.174
0.182
0.180
2010
2011
2012
0.381
0.300 0.250 0.200
0.283
0.150 0.100
0.138
0.305
0.287
0.159
0.148
2005
2006
0.165
0.161
0.156
2007
2008
2009
0.050 0.000 2004
Indonesia
USD
60%
!
Gambar 5.6. Indeks Gini Indonesia dan Kelas Menengah berdasarkan kriteria USD dan 60 persen!(Sumber: Pengolahan Data Susenas)! Hal lain yang menarik dari Gambar 5.6 bahwa trend indek Gini nasional mengalami peningkatan, demikian juga dengan indek Gini kelas menengah dengan kriteria 60 persen meskipun tidak setajam nasional. Namun tidak demikian dengan indeks Gini pada kelas menengah dengan kriteria USD, justeru mengalami penurunan. Dengan kata lain, ketimpangan distribusi pendapatan nasional dan kelompok kelas menengah dengan kriteria 60 persen cenderung meningkat,namun sebaliknya terjadi pada kelompok kelas menengah dengan kriteria USD. Walaupun secara umum, indeks gini kelas menengah dengan kriteria 60 persen lebih rendah dibanding dengan indeks Gini kelas menengah dengan kriteria USD, namun arah dari trend keduanya relatif bertolak belakang. Ketimpangan distribusi pendapatan pada kelas menengah menurut provinsi secara lengkap diperlihatkan pada Lampiran 15 dan 16. Kedua tabel pada lampiran ini dapat menjelaskan bagaimana Indeks Gini per provinsi untuk semua tingkat pendapatan dan ranking dari Indeks Gininya. Dari kedua lampiran ini dapat dibandingkan bagaimana tingkat ketimpangan untuk tiap provinsi relatif terhadap total pendapatan di provinsi tersebut dan dari semua provinsi yang ada di Indonesial. Lima provinsi terendah dan tertinggi diperlihatkan pada Tabel 5.12.
31
Tabel 5.12. Indeks Gini Kelas Menengah menurut Provinsi (5 terkecil dan terbesar menurut tahun 2012; Kriteria 60 persen) No
Provinsi
Tahun 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
DKI Jakarta
0.0924
0.1126
0.1045
0.1131
0.1131
0.1092
0.1219
0.1384
0.1409
2
Kep. Babel
0.1287
0.1366
0.1293
0.1381
0.1347
0.1206
0.1449
0.1601
0.1466
3
Kaltim
0.1265
0.1466
0.1350
0.1461
0.1465
0.1514
0.1579
0.1632
0.1625
4
DIY
0.1492
0.1639
0.1638
0.1593
0.1748
0.1783
0.1653
Kep. Riau
0.1376 -
0.1592
5
0.1363 ..
0.1392 ..
0.1341 ..
0.1278 ..
0.1474 ..
0.1496 ..
0.1695 ..
..
0.1426 ..
29
Sumbar
0.1368
0.1575
0.1448
0.1601
0.1510
0.1516
0.1710
0.1749
0.1840
30
Maluku
0.1379
0.1596
0.1494
0.1674
0.1666
0.1451
0.1764
0.1898
0.1846
31
Sultra
0.1357
0.1563
0.1464
0.1661
0.1581
0.1641
0.1707
0.1769
0.1852
32
Sulut
0.1335
0.1575
0.1455
0.1631
0.1548
0.1533
0.1830
0.1869
0.1868
33
Papua
0.1428
0.1682
0.1539
0.1654
0.1679
0.1618
0.1968
0.1965
0.1938
..
..
Sumber: Lampiran 15
Bila kita bandingkan indeks Gini kelas menengah kriteria USD tahun 2012 (Tabel 5.10) dengan kriteria 60 persen (Tabel 5.12), terlihat bahwa provinsi dengan indeks Gini terendah masih berada pada DKI Jakarta. Untuk 5 provinsi dengan Gini tertinggi, 3 dari 5 provinsi yang termasuk pada kriteria USD (Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan), tidak terdapat lagi pada kriteria 60 persen (digantikan oleh provinsi Sumatera Barat, Maluku, dan Sulawesi Utara). Dua provinsi yang tetap masuk dalam kedua kriteria adalah Sulawesi Tenggara dan Papua, bahkan Papua memiliki indeks Gini tertinggi untuk kedua kriteria. Pada tahun 2012, Rentang antara Gini terkecil (DKI Jakarta) dengan dengan Gini terbesar (Papua) pada kriteria USD lebih kecl (0,0529) dibanding dengan rentang pada kriteria 60 persen (0,1414). Hal ini mengindikasikan disparitas distribusi pendapatan pada kelas menengah dengan kriteria USD lebih kecil dibanding dengan kriteria 60 persen. Namun secara umum hal ini memberikan signal bagi kita, bahwa pertumbuhan ekonomi masih timpang, bahkan untuk kelas dengan pendepatan menengah. 5.2.3.! Ketimpangan Kelas Menengah Menurut Kriteria World Bank Kriteria terakhir yang dibahas pada tingkat ketimpangan kelas menengah adalah kriteria World Bank yang membagi pendapatan pada 40 persen rendah, 40 persen sedang dan 20 persen tinggi. Pada penelitian ini dibuat pembagian berdasarkan populasi. Dari hasil perhitungan, ketimpangan untuk populasi 40 persen pendapatan kelas menengah
32
menunjukkan ketimpangan yang lebih rendah daripada dengan kriteria 60 persen (Gambar 5.7). Bahkan dari semua kriteria, indeks ketimpangan kriteria WB merupakan yang terkecil untuk setiap tahun. Hal ini dapat difahami kerana jumlah kelas menengah pada kriteria WB lebih sedikit dibanding dengan kriteria lainnya. 0.450 0.400 0.350
0.391 0.338 0.305
0.300 0.250 0.200 0.150
0.287
0.375 0.293
0.421
0.254
0.250
0.174
0.182
0.180
0.370
0.370
0.289
0.282
0.266
0.283 0.138
0.100 0.050
0.354
0.414
0.381
0.099!
0.165
0.161
0.108!
0.119!
0.114!
0.113!
0.122!
0.130!
0.129!
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0.159
0.148
0.116! 2005
0.156
0.000 2004
Indonesia
USD
60%
WB
Gambar 5.7. Indeks Gini Indonesia dan Kelas Menengah berdasarkan kriteria USD, 60 persen, dan World Bank (Sumber: Pengolahan Data Susenas) Ketimpangan distribusi pendapatan kelas menengah
menurut provinsi secara lengkap
diperlihatkan pada Lampiran 23 dan 24. Lima provinsi dengan indeks ketimpangan terendah dan tertinggi menurut tahun 2012, diperlihatkan pada Tabel 5.13. Pada dua kriteria sebelumnya (kriteria USD dan kriteria 60 persen), provinsi dengan indeks Gini terendah adalah DKI Jakarta, diikuti oleh Kep. Bangk Belitung. Namun dengan kriteria WB posisinya terbalik, provinsi dengan indeks Gini terendah adalah Kep. Bangka Belitung, diikuti oleh DKI Jakarta. Secara total, Kep. Bangka Belitung memang memiliki indeks Gini terendah dibanding dengan provinsi lainnya di Indonesia (lihat Lampiran 5). Namun tidak demikian dengan DKI Jakarta. Secara total provinsi ini menempati urutan ke-26 dari 33 provinsi pada tahun 2012 dan urutan ke-29 pada tahun 2011. Dengan kata lain, meski secara total ketimpangan pendapatan di provinsi DKI relatif tinggi, namun pada kelompok kelas menengahnya justru relatif kecil.
33
Tabel 5.13. Indeks Gini Kelas Menengah menurut Provinsi (5 terkecil dan terbesar menurut tahun 2012; Kriteria WB) No
Provinsi
Tahun 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
Babel
0.0953
0.1103
0.1029
0.1132
0.1104
0.0976
0.1158
0.1309
0.1222
2
DKI
0.0819
0.0965
0.0910
0.0999
0.0991
0.0941
0.1065
0.1161
0.1226
3
Sumsel
0.0972
0.1134
0.1060
0.1159
0.1172
0.1138
0.1229
0.1302
0.1229
4
Bengkulu
0.0993
0.1156
0.1075
0.1123
0.1144
0.1083
0.1195
0.1310
0.1240
5 ..
Gorontalo ..
0.0974 ..
0.1122 ..
0.1083 ..
0.1206 ..
0.1163 ..
0.1120 ..
0.1227 ..
0.1296 ..
0.1241 ..
29
Jabar
0.0980
0.1159
0.1077
0.1199
0.1121
0.1119
0.1211
0.1300
0.1307
30
Kep. Riau
0.1118
0.1029
0.1113
0.1104
0.1021
0.1129
0.1128
0.1310
31
Banten
0.1164
0.1063
0.1178
0.1158
0.1141
0.1241
0.1311
0.1311
32
Sulbar
0.1083
0.1271
0.1094
0.1127
0.1233
0.1294
0.1317
33
Riau
0.1041
0.1147
0.1116
0.1120
0.1214
0.1278
0.1331
0.0961 0.0978
0.1128
Sumber: Lampiran 23
Hal lain yang menarik dari Tabel 5.13, bahwa bila pada kedua kriteria sebelumnya, provinsi Papua merupakan provinsi dengan indeks Gini tertinggi (ketimpangan paling tinggi), namun tidak demikian dengan kelas menengah menurut kriteria WB. Posisi terendah dari 33 provinsi justeru berada pada Provinsi Riau, sedangkan Papua berada pada urutan ke-27 pada tahun 2012 (lihat Lampiran 24). Selin itu, pada dua kriteria sebelumnya (USD dan 60 persen), 5 provinsi dengan ketimpangan tertinggi didominasi oleh provinsi dari Indonesia bagian Timur, namun dengan kriteria WB didominasi oleh provinsi dari Indonesia bagian Barat. Pada kriteria ini dicoba menghitung indeks Gini untuk masing kelompok pendapatan, yaitu kelompok atas, menengah, dan bawah seperti diperlihatkan pada Tabel 5.14. Dari tabel ini terlihat bahwa kelompok dengan pendapatan tinggi lebih tidak merata dibandingkan dengan kelompok pendapatan sedang, dan rendah. Kelas menengah secara rata-rata memiliki tingkat ketimpangan yang paling rendah dibandingkan dengan ketimpangan pada kelas bawah dan atas. Hal ini terlihat jelas pada Gambar 5.8, dimana kelas atas jauh melampaui dua kelas lainnya.
34
Tabel 5.14. Indeks Gini Kelas Atas, Menengah dan Bawah Menurut Provinsi Tahun 2010; Kriteria WB (diurut berdasarkan Gini total) No
Provinsi
Indeks Gini Total (Prov)
Atas
Menengah
Bawah
1
Kep. Bangka Belitung
0.3026
0.2078
0.0946
0.1118
2
Kep. Riau
0.3059
0.1701
0.0993
0.1218
3
Nanggroe Aceh Darussalam
0.3090
0.1914
0.0881
0.1118
4
Jambi
0.3100
0.1875
0.1025
0.1029
5
Kalimantan Tengah
0.3135
0.1761
0.1066
0.1088
6
Riau
0.3341
0.1907
0.1069
0.1144
7
Maluku Utara
0.3343
0.1621
0.1112
0.1322
8
Sumatera Barat
0.3396
0.1971
0.1065
0.1184
9
Jawa Timur
0.3429
0.2207
0.1085
0.1026
10
Maluku
0.3465
0.1734
0.1268
0.0990
11
Sumatera Utara
0.3486
0.2488
0.1043
0.1186
12
Sumatera Selatan
0.3496
0.2232
0.1168
0.1076
13
Jawa Tengah
0.3524
0.2436
0.1081
0.0990
14
Sulawesi Barat
0.3565
0.1892
0.1272
0.0932
15
Jawa Barat
0.3567
0.2124
0.1171
0.1171
16
Kalimantan Selatan
0.3573
0.2271
0.1130
0.1094
17
DKI Jakarta
0.3573
0.2359
0.1093
0.1087
18
Bali
0.3630
0.1930
0.1270
0.1176
19
Kalimantan Timur
0.3667
0.2331
0.1109
0.1461
20
Lampung
0.3669
0.2839
0.1109
0.0975
21
Bengkulu
0.3716
0.2336
0.1227
0.0963
22
Sulawesi Tengah
0.3720
0.2046
0.1300
0.1052
23
Kalimantan Barat
0.3775
0.2597
0.1145
0.1051
24
Sulawesi Utara
0.3790
0.1918
0.1413
0.0980
25
Nusa Tenggara Timur
0.3850
0.2436
0.1216
0.1099
26
Papua Barat
0.3950
0.2020
0.1346
0.1524
27
Sulawesi Selatan
0.4057
0.2194
0.1396
0.1254
28
Nusa Tenggara Barat
0.4063
0.2811
0.1372
0.0900
29
Banten
0.4076
0.2666
0.1316
0.1241
30
Sulawesi Tenggara
0.4231
0.2412
0.1428
0.1047
31
Papua
0.4236
0.1914
0.1890
0.1152
32
DI Yogyakarta
0.4316
0.2249
0.1608
0.1164
33
Gorontalo
0.4348
0.2883
0.1613
0.0947
Sumber : Pengolahan Data Susenas
Dari tabel 5.15 terlihat bahwa kelompok dengan pendapatan tinggi lebih tidak merata dibandingkan dengan kelompok pendapatan sedang, dan rendah. Kelas menengah secara rata-rata memiliki tingkat ketimpangan yang paling rendah dibandingkan dengan ketimpangan pada kelas bawah dan atas. Hal ini terlihat jelas pada Gambar 5.8, dimana kelas atas jauh melampaui dua kelas lainnya. 35
0.5 0.4 0.3 0.2
0
NAD Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Babel Kepri DKI Jabar Jateng DIY Jatim Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sulteng Gorontalo Sulbar Maluku Malut Pabar Papua
0.1
Total!(Prov)
Atas
Menengah
Bawah
Gambar 5.8. Indeks Gini kelas Atas, Menengah dan Bawah Menurut Provinsi Tahun 2010; Kriteria WB (Sumber: Tabel 5.14)
5.3.!Pengaruh Kelas Menengah Terhadap Perekonomian 5.3.1.! Fungsi Konsumsi Model konsumsi dari Keynes menunjukkan bahwa tingkat konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan, melalui sisi permintaan. Berdasarkan data konsumsi rumahtangga dan pendapatan yang diproksi dari data Produk Domestik Bruto Indonesia selama kurun waktu 20 tahun (1993-2012), diperoleh fungsi konsumsi sebagai berikut: Konsumsi = -22939.6 + 0.779844 Pendapatan
(20)
Fungsi konsumsi pada persamaan (20) mempunyai tingkat signifikansi pada alpha sebesar 1 persen, sehingga cukup berarti untuk digunakan sebagai dasar menentukan tingkat MPC (Marginal Propensity to Consume). Dari persamaan (20) terlihat bahwa besarnya nilai MPC Indonesia dalam penelitian ini sebesar 0,78 dan inilah besarnya rasio dari tingkat konsumsi masyarakat atas pendapatannya. MPC sebesar 0,78 mengindikasikan jika terjadi kenaikan pendapatan masyarakat sebesar Rp 100, maka sebesar Rp 78 di antaranya digunakan untuk konsumsi. Karena keterbatasan data, MPC yang dihasilkan pada persamaan (20) bukanlah MPC untuk kelas menengah, tetapi merupakan MPC total. Namun demikian, MPC ini tetap dapat digunakan sebagai proksi yang baik untuk memperkirakan tingkat konsumsi dari semua kalangan pendapatan masyarkat Indonesia.
36
5.3.2. Dampak Simulasi Kenaikan Pendapatan Kelas Menengah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Ekonomi/Industri Untuk melihat dampak kenaikan pendapatan kelas menengah terhadap pertumbuhan ekonomi, dilakukan simulasi perubahan pendapatan yang diproksi dengan pengeluaran dari rumah tangga pada ketiga kelompok kelas menengah di Indonesia. Simulasi dilakukan dengan tiga skenario, yaitu meningkatkan pendapatan sebesar 10 persen, 15 persen dan 20 persen dari baseline. Model yang digunakan untuk membuat simulasi adalah Tabel Input Output Tahun 2008. Asumsi perekonomian pada tahun 2012 dianggap sama strukturnya dengan tahun 2008, sehingga kita bisa menggunakan perubahan dari konsumsi rumahtangga sebagai variabel eksogen mempengaruhi output total atau PDB. Hasil Simulasi untuk ketiga skenario diperlihatkan pada Tabel 5.15. Tabel 5.15. Hasil Simulasi Kenaikan Pendapatan Kelas Menengah Rata-rata Pengeluaran (Rp): Total Populasi Kelompok USD10-USD100 Kelompok 20%-80% (60%) Kelompok World Bank
2,449,919.00 1,867,434.00 1,639,903.92 2,174,802.19
! ! ! !!
SIMULASI I Kelompok 20%-80% Kelompok US$10-US$100 Kelompok WB
Kenaikan Pendapatan (%) 10 10 10
Pertumbuhan Ekonomi (%) 0.1187 0.1059 0.1382
SIMULASI II Kelompok 20%-80% Kelompok US$10-US$100 Kelompok WB
Kenaikan Pendapatan (%) 15 15 15
Pertumbuhan Ekonomi (%) 0.1836 0.1613 0.2138
SIMULASI III Kelompok 20%-80% Kelompok US$10-US$100 Kelompok WB
Kenaikan Pendapatan (%) 20 20 20
Pertumbuhan Ekonomi (%) 0.2372 0.2116 0.2759
Sumber: Perhitungan Simulasi dengan Tabel I-O
Hasil simulasi pada Tabel 5.15 menunjukkan tingkat perubahan pengeluaran yang merupakan porsi dari MPC (sebesar 0.78) terhadap perubahan pendapatannya. Secara umum, kenaikan tingkat pendapatan kelas menengah untuk ketiga kriteria, berdampak sangat kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Suatu alasan yang menyebabkan ini terjadi bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor. Jika PDB merupakan fungsi dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih (PDB=C+I+G+X-M), 37
maka relatif wajar bila dampak kenaikan C relatif kecil terhadap kenaikan PDB. Selain itu, konsumsi (C) yang dihitung dalam simulasi di atas hanyalah konsumsi rumahtangga kelas menengah dan bukan konsumsi total. Di sisi lain, karena dampak terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut, hanya diakibatkan oleh adanya pertambahan pendapatan pada rumah tangga, maka porsi konsumsi rumah tangga kelas menengah tersebut dapat dikatakan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Tabel 5.15 juga memperlihatkan bahwa Simulasi III memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibanding dengan Simulasi II dan I. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, maka akan semakin tinggi pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari simulasi ketiga kriteria kelas menengah, peningkatan pendapatan rumahtangga menurut kriteria World Bank memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan tingkat pendapatan rumahtangga kelas menengah menurut kriteria ini jauh lebih besar dibanding dengan dua kriteria lainnya. Demikian juga dengan tingkat pengeluaran individu. Pada tahun 2012, rata-rata pengeluaran kelas menengah untuk kriteria USD sebesar USD47,02 (Tabel 4.2), dengan rata-rata kurs tahun 2012 sebesar Rp9.068 per USD, maka rata-rata pendapatan tersebut setara dengan Rp426.377,17. Rata-rata pendapatan kelas menengah kriteria 60 persen tahun 2012 sebesar Rp509.897,70 (Tabel 5.6), sedangkan rata-rata pendapatan kelas menengah menurut kriteria World Bank sebesar Rp593.319,50 (Tabel 5.8). Selanjutnya dilakukan simulasi kenaikan pendapatan kelas menengah terhadap pertumbuhan 66 sektor ekonomi yang ada pada Tabel I-O. Simulasi dilakukan dengan menaikkan pendapatan kelas menengah kriteria World Bank sebesar 20 persen. Kriteria ini dipilih karena memiliki dampak terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi seperti diperlihatkan pada Tabel 5.15. Dampak simulasi kenaikan pendapatan tersebut terhadap sektor ekonomi secara laengkap diperlihatkan pada Lampiran 25, sedangkan 10 sektor yang memperoleh dampak terbesar dan terkecil diperlihatkan pada Tabel 5.16. Ketika pendapatan kelas menengah meningkat, maka konsumsi mereka juga akan meningkat. Peningkatan konsumsi ini akan berdampak terhadap sektor-sektor ekonomi. Ketika pendapatan tersebut meningkat sebesar 20 persen, ternyata sektor Teh merupakan sektor ekonomi yang memperoleh dampak terbesar, yaitu sebesar 33,45 persen. Sektor
38
berikutnya yang memperoleh dampak terbesar adalah sektor Tanaman Bahan Makanan Lainnya (25,63 persen), dan sektor Tembakau (13,82 persen). Hal menarik bahwa sektor makanan pokok bukanlah sektor yang memperoleh dampak terbesar akibat kenaikan pendapatan tersebut, seperti sektor Padi hanya memperoleh dampak sebesar 0,25 persen (urutan ke-37), sektor Perikanan sebesar 0,36 persen (urutan ke-30), sektor Peternakan sebesar 1,03 persen (urutan ke-15). Hal yang menarik lainnya adalah dampak pada kelompok sektor transportasi. Dari keempat kelompok sektor transportasi (Angkutan Darat, Angkutan Udara, Angkutan Air dan Angkutan Kereta Api,), sektor Angkutan Kereta Api memperoleh dampak pertumbuhan yang paling besar, yaitu sebesar 6,31 persen, diikuti oleh sektor Angkutan Udara (0,56 persen), sektor Angkutan Air (0,24 persen), dan terakhir sektor Angkutan Darat (0,22 persen). Tabel 5.16. Hasil Simulasi Dampak Kenaikan Pendapatan Rumahtangga Kelas Menengah Kriteria World Bank Sebesar 20% dari Baseline terhadap Pertumbuhan Sektor Ekonomi (10 terbesar dan terkecil) No
Sektor
Pertumbuhan (%)
1
The
33.4475
2
Tanaman bahan makanan lainnya
25.6313
3
Tembakau
13.8216
4
Kegiatan yang tak jelas batasannya
10.7908
5
Angkutan kereta api
6.3064
6
Tanaman kacang-kacangan
4.2512
7
Tebu
3.5977
8
Hasil hutan lainnya
3.5196
9
Industri minuman
2.5583
Kelapa
2.4412
10 ..
..
..
57
Industri pemintalan
0.0922
58
Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik
0.0820
59
Industri minyak dan lemak
0.0781
60
Jasa sosial kemasyarakatan
0.0650
61
Penambangan batubara dan bijih logam
0.0586
62
Industri dasar besi dan baja
0.0527
63
Industri semen
0.0280
64
Bangunan
0.0220
65
Pemerintahan umum dan pertahanan
0.0184
66
Industri logam dasar bukan besi
0.0165
Sumber: Hasil Simulasi I-O; Lampiran 25
39
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan Beberapa point penting yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari pembahasan pada bahagian sebelum ini, antara lain: 1.! Kelas menengah dengan kriteria USD secara umum memiliki cakupan yang lebih luas di banding dengan kedua kriteria lainnya. Artinya, dengan kriteria USD, jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai lebih dari 90 persen, demikian juga dengan jumlah menurut provinsi. Sedangkan rata-rata jumlah individu kelas menengah menurut kriteria 60 persen di tengah dan 40 persen menurut World Bank masing-masing sesuai dengan kriteria tersebut, yaitu 60 persen dan 40 persen. 2.! Tingkat pengeluaran rata-rata kelas menengah terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 8,65 persen untuk kriteria USD, 13,82 persen untuk kriteria 60 persen ditengah, dan 14,30 persen per tahun untuk kriteria World Bank. Rata-rata tingkat pengeluaran kelas menengah dengan kriteria World Bank juga lebih tinggi dibanding dengan dua kriteria lainnya. 3.! Selama tahun pengamatan, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara nasional lebih tinggi dibanding dengan tingkat ketimpangan pada kelompok kelas menengah. Di antara ketiga kriteria kelas menengah, tingkat ketimpangan pada kriteria World Bank lebih rendah dibanding dengan dua kriteria lainnya, diikuti dengan kriteria 60 persen di tengah, dan kriteria USD. Hal ini dapat dimaklumi karena jumlah kelas menengah pada kelompok World Bank lebih sedikit (hanya 40 persen) dibanding dengan kriteria 60 persen ditengah (60 persen), dan kriteria USD (lebih dari 90 persen). 4.! Selama kurun waktu pengamatan (2004-2012), trend ketimpangan nasional mengalami peningkatan, demikian juga dengan trend ketimpangan pada kelas menengah dengan kriteria 60 persen dan kriteria World Bank. Tetapi tidak demikian pada kelas menengah dengan kriteria USD, trend ketimpangannya jurtru menurun. 5.! Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi menurut provinsi pada kriteria USD dan 60 persen di tengah berada pada provinsi Papua. Namun tidak demikian dengan kelas menengah menurut kriteria World Bank. Posisi terendah dari 33 provinsi justeru berada pada Provinsi Riau, sedangkan Papua berada pada urutan ke-27 pada 40
tahun 2012 (lihat Lampiran 24). Selain itu, pada dua kriteria (USD dan 60 persen), 5 provinsi dengan ketimpangan tertinggi didominasi oleh provinsi dari Indonesia bagian Timur, namun dengan kriteria WB didominasi oleh provinsi dari Indonesia bagian Barat. 6.! Untuk kriteria World Bank, kelompok dengan pendapatan tinggi lebih tidak merata dibandingkan dengan kelompok pendapatan sedang, dan rendah. Kelas menengah secara rata-rata memiliki tingkat ketimpangan yang paling rendah dibandingkan dengan ketimpangan pada kelas bawah dan atas. 7.! Dari hasil estimasi data PDB selama 20 tahun (1993-2012), diperoleh nilai Marginal Provensity to Consume (MPC) sebesar 0,779, dengan persamaan Konsumsi = -22939.6 + 0.779844 Pendapatan. Nilai MPC ini menunjukkan bahwa sekitar 78 persen dari pendapatan masyarakat, digunakan untuk konsumsi. 8.! Dampak kenaikan pendapatan kelas menengah terhadap pertumbuhan ekonomi untuk ketiga skenario (kenaikan pendapatan 10 , 15, dan 20 persen) kurang dari 1 persen. Hal ini mengindkasikan bahwa kenaikan pendapatan kelas menengah tidak elastis terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Suatu alasan yang menyebabkan ini terjadi bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor. Jika PDB merupakan fungsi dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih (PDB=C+I+G+XM), maka relatif wajar bila dampak kenaikan C relatif kecil terhadap kenaikan PDB. Selain itu, konsumsi (C) yang dihitung dalam simulasi di atas hanyalah konsumsi rumahtangga kelas menengah dan bukan konsumsi total. 9.! Semakin tinggi kenaikan pendapatan pada kelas memengah, akan berdampak semakin tinggi pula terhadap pertumbuhan ekonomi. 10.!Kenaikan tingkat pendapatan kelas menengah juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi/industri. Simulasi menggunakan kriteria World Bank, sebanyak 15 dari 66 sektor ekonomi/industri dalam kajian ini memperoleh dampak kenaikan pertumbuhan lebih dari satu persen akibat kenaikan tingkat pendapatan kelas menengah sebesar 20 persen. Bahkan beberapa sektor memperoleh dampak yang relatif besar, seperti sektor Teh (33,45 persen), dan sektor Tanaman Bahan Makanan lainnya (25,63 persen).
41
11.!Sektor makanan pokok bukanlah sektor yang memperoleh dampak terbesar akibat kenaikan pendapatan kelas menengah, seperti sektor Padi hanya memperoleh dampak sebesar 0,25 persen (urutan ke-37), sektor Perikanan sebesar 0,36 persen (urutan ke30), dan sektor Peternakan sebesar 1,03 persen (urutan ke-15). Saran 1.! Tingkat konsumsi atau tingkat pendapatan/pengeluaran hanyalah satu dimensi karakteristik kelas menengah. Variabel lain seperti pendidikan, profesi, tingkat kesehatan, tabungan, pembentukan modal, investasi, demokrasi, dan banyak lainnya juga merupakan fitur penting yang berhubungan dengan kelas menengah. Oleh karena itu, kajian ke depan perlu untuk menambahkan berbagai variabel tersebut sehingga hasil penelitiannya dapat lebih komprehensif. 2.! Mengingat kondisi Indonesia yang sedang mengalami bonus demografi, maka hasil kajian ini (terutama dampak kenaikan pendapatankelas menengah terhadap sektor ekonomi/industri) diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ekonomi.
42
DAFTAR PUSTAKA Banerjee, A. and E. Duflo (2007) What is Middle Class About the Middle Classes Around the World? Massachusetts: MIT. Bhalla, S .(2009). The Middle Class Kingdoms of India and China. Peterson Institute for International Economics, Washington, DC. Birdsall, N., C. Graham, and S. Pettinato. (2000). Stuck In The Tunnel: Is Global i s ation Muddling The Middle Class? Centre on Social and Economic Dynamics. Boushey, H., and Hersh A S. (2012). The American Middle Class, Income Inequality, and theStrenght of Our Economy. Center for American Progress. www. Americanprogress.org. Brulliad, N. (2010) South Africa’s “black diamonds” overtake whites, Global Post. Easterly, W. (2001). The Middle Class Consensus and Economic Development. Journal of Economic Growth 6, 317–335. Easterly, William. (2001). The Middle Class Consensus and Economic Development. World Bank. Hanke, Wichern, dan Reitsch. (2002). Business Forecasting, 7th Edition, Prentice-Hall, India. Jing, Yang. (2010). Stumbling on the Rocky Road: Understanding China’s Middle Class. International Journal of China Studies, Vol. 1, No. 2, October 2010, pp. 435-438. Kharas, Homi. (2010). The Emerging Middle Class in Developing Countries. Working Paper No. 285. OECD Development Centre. Landes, David. (1998). The Wealth and Poverty of Nations. Norton (New York NY). Li Chunling .(2009). Profile of Middle Class in Mainland China. Working Paper of CASS. Maipita, Indra. (2013). Memahami & Mengukur Kemiskinan. Yokyakarta: Absolut Media. Maipita, Indra. (2014). Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Maipita, Indra., Jantan, M.D., Razak, Noor Azam Abd. (2010). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi dan Angka Kemiskinan di Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Idonesia 12, 4 (421-456). MP3EI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2011). MasterPlan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). Kementerian koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Nayab, Durr E. (2011). Estimating the Middle Class in Pakistan. PIDE Working Paper 2011:77. Pakistan Institute of Development Economics, Islamabat. Ncube , Mthuli., Lufumpa, CL., Steve, KM. (2011). The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle Class in Africa. Market Brief April 20, 2011. African Development Bank. Perkins, D. H., Snodgrass, D. R., Gillis, M., & Roemer, M. (2001). Economics of Development. Third Edition. New York: W.W. Norton and Company.
43
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). Economic Development. London: Pearson Education Limited.
44
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Persentase Kelas Menengah Terhadap Total Populasi Menurut Provinsi; Ktireria: Berdasarkan USD No
Provinsi
Tahun 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
Nanggroe Aceh Darussalam
91.079
-
96.647
97.493
96.419
95.861
90.704
2
Sumatera Utara
94.918
93.100
97.112
95.994
94.911
94.336
89.399
3
Sumatera Barat
95.254
94.334
96.576
94.623
95.129
94.268
87.097
4
Riau
96.742
95.785
95.924
91.900
92.272
90.388
85.390
5
Jambi
96.546
95.515
97.780
96.119
96.820
97.292
91.545
6
Sumatera Selatan
88.424
92.171
97.801
96.566
95.961
96.256
92.211
7
Bengkulu
91.571
88.434
97.734
97.270
96.326
97.513
89.458
8
Lampung
84.347
87.356
96.561
94.302
96.765
96.105
94.960
9
Kep. Bangka Belitung
97.737
95.750
96.386
93.445
91.117
89.811
79.697
-
92.248
91.440
84.807
85.039
84.190
68.326
10
Kep. Riau
11
DKI Jakarta
91.126
86.154
81.250
77.012
73.367
71.813
56.820
12
Jawa Barat
95.163
93.809
95.914
95.190
95.121
95.311
90.133
13
Jawa Tengah
92.823
91.883
97.409
96.455
96.506
97.092
94.225
14
DI Yogyakarta
90.104
88.201
89.462
91.026
90.311
88.178
80.214
15
Jawa Timur
91.526
90.064
96.447
95.487
96.108
96.589
93.967
16
Banten
96.580
93.436
95.742
92.337
93.460
91.654
80.945
17
Bali
97.905
95.576
95.197
92.056
94.189
94.074
80.714
18
Nusa Tenggara Barat
81.705
87.289
96.448
96.189
96.222
95.544
92.694
19
Nusa Tenggara Timur
72.379
67.132
88.232
92.013
92.331
93.548
93.563
20
Kalimantan Barat
91.247
91.894
97.519
96.882
96.064
95.515
89.353
21
Kalimantan Tengah
95.292
96.474
98.104
95.372
94.651
96.092
89.201
22
Kalimantan Selatan
95.081
94.123
97.265
94.014
94.245
92.788
83.888
23
Kalimantan Timur
94.703
93.390
91.351
89.296
87.230
82.792
71.889
24
Sulawesi Utara
96.848
95.076
96.872
96.133
96.460
96.536
86.016
25
Sulawesi Tengah
89.696
88.358
95.070
95.543
95.148
95.804
89.801
26
Sulawesi Selatan
86.536
86.214
96.167
92.085
93.626
94.239
88.241
27
Sulawesi Tenggara
89.688
86.469
95.657
94.362
95.207
96.084
89.144
28
Gorontalo
82.937
84.261
94.190
93.915
93.478
93.076
92.426
29
Sulawesi Barat
-
-
94.769
96.409
97.302
97.527
94.444
30
Maluku
93.952
88.180
95.123
95.640
95.733
95.710
92.341
31
Maluku Utara
93.826
90.488
96.518
95.248
94.939
93.725
85.138
32
Papua Barat
-
-
96.482
92.326
93.750
91.423
78.719
33
Papua
90.894
84.886
90.756
90.937
91.617
93.075
82.946
Rata-rata
91.554
90.268
95.027
93.589
93.570
93.158
86.231
Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data
45
Lampiran 2. Persentase Kelas Menengah Terhadap Total Populasi Menurut Provinsi Berdasarkan Ranking Terbanyak; Ktireria: Berdasarkan USD No
Provinsi
1
Lampung
2
Sulawesi Barat
3
Tahun 2004
2005
2006
27
23
Jawa Tengah
15
16
4
Jawa Timur
17
5
Nusa Tenggara Timur
6 7
2007
2008
2009
2010
12
19
3
8
1
26
6
1
1
2
6
5
4
4
3
18
16
13
9
5
4
30
30
32
27
26
22
5
Nusa Tenggara Barat
29
24
15
7
8
14
6
Gorontalo
28
29
27
21
24
23
7
8
Maluku
13
22
24
11
12
13
8
9
Sumatera Selatan
25
14
2
4
11
7
9
10
Jambi
6
5
11
Nanggroe Aceh Darussalam
12
Jawa Barat
13 14 15
20
3
9
2
3
10
10
1
6
11
11
9
9
20
16
16
16
12
Sulawesi Tengah
23
20
25
12
14
12
13
Bengkulu
16
19
4
2
7
2
14
Sumatera Utara
11
12
8
10
18
17
15
16
Kalimantan Barat
18
15
5
3
10
15
16
17
Kalimantan Tengah
7
1
1
14
19
9
17
18
Sulawesi Tenggara
24
25
22
18
13
10
18
19
Sulawesi Selatan
26
26
18
25
23
19
19
20
Sumatera Barat
8
7
11
17
15
18
20
21
Sulawesi Utara
3
6
9
8
5
6
21
22
Riau
4
2
19
28
27
28
22
23
Maluku Utara
14
17
13
15
17
21
23
24
Kalimantan Selatan
10
8
7
20
20
25
24
25
Papua
21
28
30
30
28
24
25
26
Banten
5
10
21
23
25
26
26
27
Bali
1
4
23
26
21
20
27
28
DI Yogyakarta
22
21
31
29
30
30
28
29
Kep. Bangka Belitung
2
3
17
22
29
29
29
30
Papua Barat
14
24
22
27
30
31
Kalimantan Timur
12
11
29
31
31
32
31
32
Kep. Riau
13
28
32
32
31
32
33
DKI Jakarta
27
33
33
33
33
33
19
Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data
46
Lampiran 3. Rata-rata Pengeluaran Individu Kelas Menengah per Bulan Menurut Provinsi (dalam USD); Ktireria: Berdasarkan USD No
Provinsi
Tahun 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Rata
1
Nanggroe Aceh Darussalam
21.450
-
36.054
39.064
41.614
43.005
56.015
39.534
2
Sumatera Utara
23.490
26.597
32.069
40.806
43.377
44.731
59.074
38.592
3
Sumatera Barat
25.753
29.107
34.597
44.539
44.543
46.724
62.131
41.056
4
Riau
33.617
34.399
42.520
53.465
54.197
57.087
67.426
48.959
5
Jambi
22.512
27.025
33.143
40.818
41.486
40.039
55.800
37.260
6
Sumatera Selatan
19.063
21.895
29.548
37.463
39.611
40.201
52.922
34.386
7
Bengkulu
21.536
20.781
27.542
33.123
40.043
37.875
55.380
33.754
8
Lampung
18.256
22.536
27.173
35.093
34.178
34.194
46.605
31.148
9
Kep. Bangka Belitung
30.717
39.787
45.032
54.830
57.853
59.593
77.360
52.168
-
42.730
51.400
68.374
71.091
69.186
89.555
65.389
10
Kep. Riau
11
DKI Jakarta
57.771
72.311
79.634
87.708
91.940
94.039
118.641
86.006
12
Jawa Barat
26.123
30.343
37.106
40.743
41.070
43.800
54.912
39.157
13
Jawa Tengah
22.107
23.271
28.429
31.649
32.574
33.671
45.480
31.026
14
DI Yogyakarta
34.839
40.054
45.199
44.170
48.948
50.719
68.812
47.534
15
Jawa Timur
22.058
23.831
29.076
32.787
34.757
36.057
46.177
32.106
16
Banten
29.442
38.315
39.760
46.647
47.723
50.966
73.173
46.575
17
Bali
32.177
37.219
43.841
48.610
45.917
48.436
69.941
46.592
18
Nusa Tenggara Barat
17.689
21.687
27.749
29.042
32.395
33.496
48.216
30.039
19
Nusa Tenggara Timur
16.012
16.866
21.740
24.625
26.139
28.605
38.867
24.694
20
Kalimantan Barat
22.689
24.861
31.066
35.098
38.455
41.129
56.487
35.684
21
Kalimantan Tengah
24.579
26.223
34.644
40.490
44.867
45.350
60.177
39.476
22
Kalimantan Selatan
25.716
28.594
35.088
46.372
46.636
50.233
67.346
42.855
23
Kalimantan Timur
39.460
42.607
53.627
58.612
64.643
72.879
90.713
60.363
24
Sulawesi Utara
26.410
30.463
34.993
38.931
37.114
39.827
60.045
38.255
25
Sulawesi Tengah
20.760
21.752
27.486
32.117
35.783
38.040
53.756
32.813
26
Sulawesi Selatan
19.285
21.141
27.989
35.170
35.337
36.489
54.550
32.852
27
Sulawesi Tenggara
21.327
21.763
27.354
29.028
30.564
33.152
50.382
30.510
28
Gorontalo
19.746
22.542
26.036
28.484
29.537
30.345
47.993
29.240
29
Sulawesi Barat
-
-
27.504
29.779
32.118
31.622
44.541
33.113
30
Maluku
23.329
21.518
29.505
35.119
35.488
35.770
49.581
32.902
31
Maluku Utara
24.845
24.353
32.835
41.173
45.201
47.277
61.650
39.619
32
Papua Barat
-
-
32.889
41.714
43.673
51.657
70.690
48.125
33
Papua
27.097
31.050
34.663
42.447
42.917
42.620
58.944
39.962
Rata-rata
25.662
29.521
35.372
41.457
43.388
45.116
61.010
40.218
Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data
47
Lampiran 4. Rata-rata Pengeluaran Individu Kelas Menengah per Bulan Menurut Provinsi (dalam USD) Berdasarkan Ranking Tertinggi; Ktireria: Berdasarkan USD No
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
Provinsi DKI Jakarta
1
1
1
1
1
1
1
2
Kalimantan Timur
2
3
2
3
3
2
2
3
Kep. Riau
2
3
2
2
3
3
4
Kep. Bangka Belitung
6
5
5
4
4
4
4
5
Banten
7
6
8
7
7
7
5
6
Papua Barat
17
12
13
6
6
7
Bali
5
7
6
6
9
10
7
8
DI Yogyakarta
3
4
4
10
6
8
8
9
Riau
4
8
7
5
5
5
9
10
Kalimantan Selatan
12
13
11
8
8
9
10
11
Sumatera Barat
11
12
15
9
12
12
11
12
Maluku Utara
13
18
18
13
10
11
12
13
Kalimantan Tengah
14
16
14
17
11
13
13
14
Sulawesi Utara
9
10
12
19
22
21
14
15
Sumatera Utara
15
15
19
15
14
14
15
16
Papua
8
9
13
11
15
17
16
17
Kalimantan Barat
17
17
20
23
21
18
17
18
Nanggroe Aceh Darussalam
22
10
18
16
16
18
19
Jambi
18
14
16
14
17
20
19
20
Bengkulu
21
29
27
25
19
23
20
21
Jawa Barat
10
11
9
16
18
15
21
22
Sulawesi Selatan
26
28
25
21
25
24
22
23
Sulawesi Tengah
24
25
29
27
23
22
23
24
Sumatera Selatan
27
23
21
20
20
19
24
25
Sulawesi Tenggara
23
24
30
31
31
30
25
26
Maluku
16
27
22
22
24
26
26
27
Nusa Tenggara Barat
29
26
26
30
29
29
27
28
Gorontalo
25
21
32
32
32
32
28
29
Lampung
28
22
31
24
27
27
29
30
Jawa Timur
20
19
23
26
26
25
30
31
Jawa Tengah
19
20
24
28
28
28
31
32
Sulawesi Barat
28
29
30
31
32
33
Nusa Tenggara Timur
30
30
33
33
33
33
33
Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data
48
Lampiran 5. Indeks Gini Menurut Provinsi No
Provinsi
Tahun 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Nanggroe Aceh Darussalam
0.281
-
0.304
0.289
0.299
0.293
0.309
0.341
0.335
Sumatera Utara
0.279
0.337
0.310
0.325
0.326
0.320
0.349
0.349
0.339
Sumatera Barat
0.301
0.335
0.307
0.339
0.316
0.307
0.340
0.362
0.382
Riau
0.319
0.342
0.313
0.336
0.327
0.334
0.334
0.360
0.415
5
Jambi
0.248
0.326
0.302
0.315
0.307
0.274
0.310
0.348
0.343
6
Sumatera Selatan
0.278
0.312
0.309
0.329
0.324
0.319
0.350
0.351
0.397
7
Bengkulu
0.289
0.333
0.312
0.339
0.364
0.299
0.372
0.364
0.353
8
Lampung
0.285
0.348
0.297
0.391
0.344
0.349
0.367
0.367
0.374
9
Kep. Bangka Belitung
0.267
0.315
0.275
0.281
0.278
0.298
0.303
0.318
0.302
10
Kep. Riau
-
0.368
0.330
0.327
0.341
0.315
0.306
0.332
0.362
11
DKI Jakarta
0.366
0.425
0.364
0.361
0.356
0.349
0.357
0.427
0.429
12
Jawa Barat
0.301
0.353
0.334
0.354
0.356
0.366
0.357
0.405
0.419
13
Jawa Tengah
0.281
0.315
0.289
0.342
0.328
0.321
0.352
0.395
0.390
14
DI Yogyakarta
0.419
0.464
0.425
0.390
0.405
0.402
0.432
0.428
0.445
15
Jawa Timur
0.309
0.360
0.321
0.352
0.350
0.337
0.343
0.380
0.363
16
Banten
0.308
0.425
0.340
0.369
0.346
0.364
0.408
0.409
0.398
17
Bali
0.292
0.352
0.324
0.344
0.325
0.321
0.363
0.416
0.434
18
Nusa Tenggara Barat
0.284
0.321
0.302
0.340
0.347
0.354
0.406
0.369
0.351
19
Nusa Tenggara Timur
0.307
0.366
0.342
0.362
0.358
0.366
0.385
0.379
0.406
20
Kalimantan Barat
0.302
0.332
0.311
0.330
0.328
0.326
0.378
0.398
0.384
21
Kalimantan Tengah
0.272
0.303
0.281
0.311
0.306
0.300
0.313
0.353
0.337
22
Kalimantan Selatan
0.301
0.337
0.325
0.351
0.333
0.347
0.357
0.371
0.390
23
Kalimantan Timur
0.366
0.369
0.353
0.351
0.380
0.403
0.367
0.390
0.379
24
Sulawesi Utara
0.272
0.343
0.306
0.335
0.298
0.320
0.379
0.382
0.437
25
Sulawesi Tengah
0.313
0.329
0.336
0.345
0.348
0.333
0.372
0.391
0.407
26
Sulawesi Selatan
0.313
0.358
0.330
0.394
0.374
0.391
0.406
0.407
0.426
27
Sulawesi Tenggara
0.285
0.341
0.320
0.359
0.346
0.348
0.423
0.430
0.405
28
Gorontalo
0.302
0.369
0.321
0.387
0.356
0.362
0.435
0.449
0.439
29
Sulawesi Barat
-
-
0.316
0.343
0.344
0.304
0.357
0.360
0.332
30
Maluku
0.283
0.324
0.323
0.365
0.339
0.335
0.346
0.407
0.429
31
Maluku Utara
0.275
0.365
0.306
0.348
0.336
0.316
0.334
0.347
0.355
32
Papua Barat
-
-
0.334
0.348
0.332
0.351
0.395
0.413
0.432
33
Papua
0.350
0.450
0.389
0.424
0.423
0.393
0.424
0.432
0.453
1 2 3 4
49
Lampiran 6. Ranking Indeks Gini Provinsi (diurutkan dari kecil ke besar; dasar tahun 2012) No
Provinsi
1
Kep. Bangka Belitung
2
Sulawesi Barat
3
Nanggroe Aceh Darussalam
4
Kalimantan Tengah
5
Sumatera Utara
6
Jambi
7
Tahun 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
5
6
1
1
1
3
1
1
1
16
15
19
6
14
10
2
7
2
3
2
3
3
3
11 7
4
2
3
4
5
5
8
4
10
15
12
5
9
11
11
6
5
4
10
5
4
5
1
4
5
6
Nusa Tenggara Barat
14
8
6
13
22
25
28
14
7
8
Bengkulu
17
13
14
12
29
4
21
12
8
9
Maluku Utara
8
25
9
19
15
9
7
4
9
10
Kep. Riau
27
23
6
17
8
2
2
10
11
Jawa Timur
24
19
22
24
19
9
17
11
12
Lampung
16
20
4
31
18
23
20
13
12
13
Kalimantan Timur
31
29
30
20
31
33
19
19
13
14
Sumatera Barat
20
14
10
11
6
7
8
11
14
15
Kalimantan Barat
23
12
13
8
12
15
23
22
15
16
Kalimantan Selatan
19
16
22
21
14
20
16
15
16
17
Jawa Tengah
12
6
3
14
11
14
13
21
17
18
Sumatera Selatan
9
5
11
7
7
10
12
7
18
19
Banten
25
30
28
28
21
27
29
26
19
20
Sulawesi Tenggara
15
17
17
24
20
21
30
31
20
21
Nusa Tenggara Timur
24
26
29
26
28
28
25
16
21
22
Sulawesi Tengah
28
11
27
17
23
16
22
20
22
23
Riau
29
18
15
10
10
17
6
9
23
24
Jawa Barat
21
22
25
23
26
29
15
23
24
25
Sulawesi Selatan
27
23
24
32
30
30
27
24
25
26
DKI Jakarta
32
31
31
25
27
22
17
29
26
27
Maluku
13
9
20
27
16
18
10
25
27
28
Papua Barat
26
18
13
24
26
27
28
29
Bali
18
21
21
16
8
13
18
28
29
30
Sulawesi Utara
6
19
8
9
2
12
24
18
30
31
Gorontalo
22
28
18
29
25
26
33
33
31
32
DI Yogyakarta
33
33
33
30
32
32
32
30
32
33
Papua
30
32
32
33
33
31
31
32
33
26
50
Lampiran 7. Indeks Gini Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria: Berdasarkan USD No
Provinsi
Tahun 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
Nanggroe Aceh Darussalam
0.252
-
0.262
0.254
0.252
0.242
0.221
0.214
0.220
2
Sumatera Utara
0.250
0.276
0.257
0.261
0.252
0.254
0.236
0.230
0.223
3
Sumatera Barat
0.270
0.288
0.264
0.266
0.253
0.249
0.237
0.216
0.223
4
Riau
0.273
0.281
0.251
0.247
0.246
0.240
0.222
0.205
0.206
5
Jambi
0.227
0.278
0.252
0.260
0.258
0.241
0.238
0.223
0.218
6
Sumatera Selatan
0.246
0.269
0.262
0.276
0.265
0.259
0.261
0.251
0.245
7
Bengkulu
0.260
0.280
0.279
0.285
0.272
0.264
0.258
0.252
0.234
8
Lampung
0.243
0.290
0.267
0.292
0.285
0.270
0.268
0.249
0.244
9
Kep. Bangka Belitung
0.243
0.261
0.232
0.218
0.215
0.228
0.188
0.175
0.161
10
Kep. Riau
-
0.280
0.246
0.220
0.220
0.218
0.182
0.168
0.187
11
DKI Jakarta
0.225
0.227
0.195
0.186
0.183
0.178
0.156
0.156
0.156
12
Jawa Barat
0.265
0.292
0.276
0.283
0.280
0.268
0.259
0.249
0.249
13
Jawa Tengah
0.251
0.271
0.259
0.279
0.275
0.268
0.265
0.258
0.258
14
DI Yogyakarta
0.347
0.343
0.324
0.293
0.307
0.296
0.268
0.243
0.243
15
Jawa Timur
0.266
0.288
0.278
0.285
0.286
0.281
0.263
0.250
0.237
16
Banten
0.267
0.306
0.275
0.274
0.271
0.262
0.240
0.228
0.233
17
Bali
0.263
0.281
0.255
0.256
0.257
0.248
0.240
0.222
0.223
18
Nusa Tenggara Barat
0.244
0.274
0.261
0.294
0.290
0.281
0.288
0.271
0.250
19
Nusa Tenggara Timur
0.255
0.286
0.281
0.311
0.307
0.297
0.297
0.280
0.269
20
Kalimantan Barat
0.258
0.284
0.274
0.284
0.278
0.270
0.256
0.262
0.240
21
Kalimantan Tengah
0.250
0.267
0.249
0.263
0.255
0.250
0.235
0.224
0.207
22
Kalimantan Selatan
0.269
0.283
0.270
0.270
0.258
0.250
0.233
0.218
0.212
23
Kalimantan Timur
0.273
0.281
0.253
0.242
0.239
0.246
0.207
0.189
0.187
24
Sulawesi Utara
0.254
0.289
0.266
0.269
0.253
0.260
0.271
0.250
0.257
25
Sulawesi Tengah
0.268
0.282
0.282
0.294
0.292
0.281
0.281
0.252
0.251
26
Sulawesi Selatan
0.268
0.289
0.283
0.309
0.306
0.302
0.304
0.279
0.282
27
Sulawesi Tenggara
0.250
0.280
0.273
0.314
0.298
0.289
0.311
0.287
0.292
28
Gorontalo
0.260
0.293
0.283
0.295
0.292
0.284
0.322
0.299
0.282
29
Sulawesi Barat
-
-
0.272
0.289
0.287
0.271
0.285
0.273
0.259
30
Maluku
0.242
0.274
0.281
0.295
0.283
0.273
0.283
0.274
0.260
31
Maluku Utara
0.250
0.286
0.274
0.276
0.275
0.257
0.237
0.236
0.229
32
Papua Barat
-
-
0.279
0.289
0.274
0.269
0.284
0.250
0.252
33
Papua
0.298
0.336
0.315
0.332
0.339
0.323
0.315
0.292
0.297
Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data
51
Lampiran 8. Ranking Indeks Gini Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan dari kecil ke besar dengan dasar tahun 2010); Ktireria: Berdasarkan USD No
Provinsi
1
DKI Jakarta
2
Kep. Bangka Belitung
3
Kalimantan Timur
4
Kep. Riau
5
Tahun 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4
4
1
1
1
1
1
1
1
8
5
2
2
2
3
3
3
2
30
17
7
4
4
7
4
4
3
-
13
3
3
3
2
2
2
4
Riau
31
16
5
5
5
4
6
5
5
6
Kalimantan Tengah
13
6
4
10
10
11
8
11
6
7
Kalimantan Selatan
28
20
17
13
12
10
7
8
7
8
Jambi
5
12
6
8
13
5
12
10
8
9
Nanggroe Aceh Darussalam
16
-
13
6
6
6
5
6
9
10
Sumatera Utara
14
11
9
9
7
12
9
13
10
11
Sumatera Barat
29
24
14
11
9
9
11
7
11
12
Bali
22
18
8
7
11
8
14
9
12
13
Maluku Utara
11
23
20
15
19
13
10
14
13
14
Banten
25
31
22
14
15
16
13
12
14
15
Bengkulu
21
14
26
21
16
17
16
23
15
16
Jawa Timur
24
25
24
20
24
26
19
18
16
17
Kalimantan Barat
19
21
21
19
20
21
15
25
17
18
DI Yogyakarta
33
33
33
25
31
30
22
15
18
19
Lampung
7
28
16
24
23
21
21
16
19
20
Sumatera Selatan
10
7
12
16
14
14
18
21
20
21
Jawa Barat
23
29
23
18
21
19
17
17
21
22
Nusa Tenggara Barat
23
Sulawesi Tengah
24
Papua Barat
25
9
9
11
26
26
25
28
26
22
27
19
29
27
28
27
24
22
23
-
-
25
23
17
20
26
19
24
Sulawesi Utara
17
26
15
12
8
15
23
20
25
26
Jawa Tengah
15
8
10
17
18
18
20
24
26
27
Sulawesi Barat
-
-
18
22
25
23
27
27
27
28
Maluku
6
10
28
28
22
24
25
28
28
29
Nusa Tenggara Timur
18
22
27
31
32
31
29
30
29
30
Gorontalo
20
30
31
29
27
28
33
33
30
31
Sulawesi Selatan
26
27
30
30
30
32
30
29
31
32
Sulawesi Tenggara
12
15
19
32
29
29
31
31
32
33
Papua
32
32
32
33
33
33
32
32
33
Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data
52
Lampiran 9. Pengeluaran Minimum Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria: 60 persen No
Provinsi
Tahun 2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
104,147
207,827
235,675
262,575
289,455
321,286
338,051
147,923
126,789
204,218
225,769
253,934
278,503
302,157
337,626
147,072
141,417
214,776
235,943
265,164
292,828
341,292
342,913
164,539
174,702
137,885
265,676
276,699
308,454
330,179
389,027
406,615
Jambi
129,628
145,670
144,048
205,996
221,566
248,599
266,187
307,804
339,358
Sumsel
105,623
123,462
144,285
183,250
205,143
226,378
242,954
270,764
286,405
Bengkulu
107,005
120,917
159,949
171,920
190,189
218,133
241,500
265,901
312,733
8
Lampung
94,389
112,790
179,442
156,504
171,219
187,082
211,629
248,343
272,058
9
Babel
160,573
215,043
188,542
293,268
324,325
343,435
397,404
437,007
504,720
10
Kep. Riau
227,667
179,648
302,908
351,390
385,156
420,146
528,102
493,714
11
DKI Jakarta
273,896
318,586
167,234
405,068
449,017
497,678
522,544
560,363
589,576
12
Jawa Barat
129,993
145,107
184,535
192,496
194,697
226,113
248,792
272,885
293,899
13
Jawa Tengah
112,692
122,698
136,905
158,148
169,721
192,918
211,263
231,220
246,731
14
DI Yogyakarta
131,907
146,244
217,863
191,245
193,110
213,124
243,354
292,270
312,132
15
Jawa Timur
109,024
119,331
225,599
158,866
170,862
198,441
218,836
242,560
263,583
16
Banten
143,999
163,044
175,045
216,424
230,537
254,923
295,393
325,389
343,466
17
Bali
164,879
186,964
372,706
234,172
234,999
271,608
302,969
352,702
380,628
18
NTB
95,794
113,852
66,376
143,119
163,358
175,635
196,219
219,133
263,606
19
NTT
80,042
80,509
53,475
114,022
127,900
148,135
165,204
195,697
212,258
20
Kalbar
113,564
129,085
52,136
168,340
195,555
225,803
237,849
262,665
301,794
21
Kalteng
135,204
146,955
60,367
210,804
233,151
255,981
292,262
335,191
385,543
22
Kalsel
131,763
148,353
60,481
218,844
234,994
268,510
297,114
348,897
372,676
23
Kaltim
177,702
200,109
34,333
284,888
301,027
330,855
409,542
449,251
490,548
24
Sulut
142,140
156,280
61,323
192,056
204,645
226,374
241,881
287,941
289,635
25
Sulteng
106,180
116,778
42,099
151,227
173,676
201,967
216,553
265,613
287,862
26
Sulsel
102,595
111,568
44,765
147,040
156,919
176,992
190,212
222,082
237,550
27
Sultra
106,130
109,298
50,833
133,801
145,969
170,974
176,911
206,657
243,024
28
Gorontalo
93,245
108,599
73,141
133,371
139,782
151,138
168,383
205,722
228,375
29
Sulbar
54,738
142,896
156,777
182,757
198,380
215,291
236,884
30
Maluku
121,021
118,429
52,593
157,826
175,633
194,442
215,400
256,249
287,909
31
Malut
108,114
126,643
37,742
196,720
216,694
249,669
286,627
292,789
315,607
32
Pabar
46,410
161,343
232,130
270,594
233,183
321,667
312,679
33
Papua
113,903
119,800
70,913
155,977
160,232
191,701
205,639
233,540
237,286
Rata-rata
127,588
146,782
116,599
196,213
215,130
241,674
265,009
303,256
326,286
1
NAD
115,738
2
Sumut
127,647
3
Sumbar
128,720
4
Riau
5 6 7
-
-
-
2005 -
-
-
Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data
53
Lampiran 10. Ranking Pengeluaran Minimum Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan menurut pengeluaran terbesar tahun 2012); Ktireria: 60 persen Tahun
No
Provinsi
1
DKI Jakarta
1
1
9
1
1
1
1
1
1
2
Babel
5
3
4
3
3
3
4
4
2
3
Kep. Riau
6
2
2
2
2
2
3
4
Kaltim
2
4
33
4
4
4
3
3
4
5
Riau
4
6
14
5
5
5
5
5
5
6
Kalteng
8
12
23
10
10
11
10
9
6
7
Bali
3
5
1
6
8
6
6
6
7
8
Kalsel
10
9
22
7
9
8
7
7
8
9
Banten
6
7
8
8
12
12
8
10
9
10
Sumbar
13
11
13
9
6
9
9
8
10
11
Jambi
12
14
12
12
14
15
14
13
11
12
NAD
16
17
11
7
10
11
12
12
13
Sumut
14
10
16
13
13
13
13
14
13
14
Malut
21
17
32
14
15
14
12
15
14
15
Bengkulu
22
20
10
19
21
20
19
20
15
16
Pabar
29
21
11
7
21
11
16
17
DIY
9
13
3
17
20
21
16
16
17
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
18
Kalbar
18
16
27
20
18
19
20
22
18
19
Jabar
11
15
5
15
19
18
15
18
19
20
Sulut
7
8
21
16
17
17
18
17
20
21
Maluku
15
23
26
24
22
24
24
23
21
22
Sulteng
23
24
31
27
23
22
23
21
22
23
Sumsel
25
18
11
18
16
16
17
19
23
24
Lampung
28
26
7
25
24
27
25
24
24
25
NTB
27
25
20
29
27
30
29
29
25
26
Jatim
20
22
2
22
25
23
22
25
26
27
Jateng
19
19
15
23
26
25
26
27
27
28
Sultra
24
28
28
31
31
31
31
31
28
29
Sulsel
26
27
30
28
29
29
30
28
29
30
Papua
17
21
19
26
28
26
27
26
30
31
Sulbar
24
30
30
28
28
30
31
32
Gorontalo
29
29
18
32
32
32
32
32
32
33
NTT
30
30
25
33
33
33
33
33
33
Sumber: Lampiran 9; Ket: - tidak ada data
54
Lampiran 11. Pengeluaran Maksimum Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria: 60 persen No
Provinsi
Tahun 2004
2005
1
NAD
247,983
2
Sumut
270,234
3
Sumbar
287,240
4
Riau
5 6 7
2007
2008
2009
2010
2011
2012 853,548
240,230
474,798
529,916
582,457
673,948
778,714
355,212
306,219
490,003
533,795
594,426
696,283
820,490
863,785
374,525
312,791
563,035
562,177
640,981
795,382
912,110
1,009,839
400,684
438,790
315,082
700,550
698,917
782,008
885,768
1,107,833
1,187,670
Jambi
255,526
338,746
331,279
489,208
525,932
535,729
681,777
814,671
821,930
Sumsel
231,178
278,741
348,152
447,452
490,981
537,866
668,670
762,337
785,259
Bengkulu
228,480
279,122
370,568
422,704
467,890
487,561
678,522
777,375
797,318
8
Lampung
197,930
269,662
388,615
429,017
422,253
425,751
558,763
656,634
686,583
9
Babel
339,841
518,396
394,352
644,713
721,468
816,705
930,942
1,111,017
1,166,867
10
Kep. Riau
673,122
405,208
722,753
877,489
957,679
999,905
1,384,033
1,649,558
11
DKI
637,514
816,340
413,619
971,828
1,105,181
1,270,153
1,389,721
1,834,710
2,111,127
12
Jabar
287,893
372,633
434,357
519,156
522,489
565,958
710,149
850,238
966,154
13
Jateng
235,535
273,387
449,941
377,495
401,656
433,176
548,904
624,401
692,270
14
DIY
469,746
599,820
506,619
603,836
641,899
686,582
930,305
1,128,037
1,172,289
15
Jatim
237,967
292,123
555,089
404,505
438,210
492,454
580,436
641,838
631,651
16
Banten
332,381
468,551
702,464
624,618
606,549
667,640
919,806
1,034,070
1,073,607
17
Bali
370,819
488,951
899,597
608,316
594,841
664,282
936,182
1,201,906
1,158,289
18
NTB
206,063
257,527
2,189,167
360,440
396,295
437,984
591,771
612,057
676,199
19
NTT
177,306
200,754
2,897,708
290,772
325,228
372,241
477,399
543,743
556,390
20
Kalbar
251,744
306,887
3,354,501
422,125
487,429
560,019
662,679
859,311
857,477
21
Kalteng
283,706
328,869
3,714,266
515,879
564,246
597,733
753,241
968,052
1,021,738
22
Kalsel
293,512
366,845
3,763,453
588,202
571,070
656,867
836,667
994,428
1,059,583
23
Kaltim
449,103
532,824
4,050,306
725,927
780,166
961,941
1,114,095
1,320,381
1,386,367
24
Sulut
311,198
399,794
4,668,699
486,497
450,297
512,330
801,107
935,276
1,129,000
25
Sulteng
240,681
287,639
4,759,983
395,014
451,745
533,210
689,071
817,083
822,209
26
Sulsel
233,604
269,898
5,017,799
427,676
465,249
490,407
716,082
761,992
814,623
27
Sultra
235,131
270,045
5,770,834
368,396
376,176
433,947
628,055
708,776
845,571
28
Gorontalo
217,189
272,005
6,223,413
342,777
365,015
392,856
612,316
752,209
771,583
29
Sulbar
6,594,321
373,252
388,840
426,939
607,361
571,616
598,207
30
Maluku
266,065
291,191
7,316,138
421,500
459,189
445,158
619,270
932,195
952,000
31
Malut
253,175
326,650
11,100,000
538,594
589,209
622,921
776,918
797,905
767,039
32
Pabar
12,600,000
457,152
607,739
775,879
806,802
1,225,857
1,031,901
33
Papua
306,726
442,143
30,200,000
565,412
645,812
700,368
846,595
918,457
994,730
Rata
291,872
379,706
365,149
50,371
54,250
60,247
75,450
90,570
95,833
-
-
-
-
2006
-
-
Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data
55
Lampiran 12. Ranking Pengeluaran Maksimum Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan menurut pengeluaran terbesar tahun 2012); Ktireria: 60 persen No
Provinsi
Tahun 2004
1
NAD
19
2
Sumut
14
3
Sumbar
12
4
Riau
5
Jambi
6
Sumsel
7 8 9
Babel
10
Kep. Riau
11
DKI
12 13 14
DIY
15
Jatim
16 17
2005 -
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
33
18
16
16
22
22
19
14
32
15
15
15
18
18
17
11
31
11
14
12
13
15
13
4
9
30
4
5
5
8
8
4
16
15
29
16
17
20
20
20
22
25
23
28
20
19
19
23
24
25
Bengkulu
26
22
27
23
21
25
21
23
24
Lampung
29
28
26
21
27
31
31
28
29
6
5
25
5
4
4
5
7
6
24
3
2
3
3
2
2
-
1
1
23
1
1
1
1
1
1
Jabar
11
12
22
13
18
17
17
17
15
Jateng
22
24
21
28
28
29
32
30
28
2
3
20
8
7
8
6
6
5
21
19
19
26
26
23
30
29
31
Banten
7
7
18
6
9
9
7
9
9
Bali
5
6
17
7
10
10
4
5
7
18
NTB
28
29
16
31
29
27
29
31
30
19
NTT
30
30
15
33
33
33
33
33
33
20
Kalbar
18
18
14
24
20
18
24
16
18
21
Kalteng
13
16
13
14
13
14
15
11
12
22
Kalsel
10
13
12
9
12
11
10
10
10
23
Kaltim
3
4
11
2
3
2
2
3
3
24
Sulut
8
10
10
17
25
22
12
12
8
25
Sulteng
20
21
9
27
24
21
19
19
21
26
Sulsel
24
27
8
22
22
24
16
25
23
27
Sultra
23
26
7
30
31
28
25
27
20
28
Gorontalo
25
6
32
32
32
27
26
26
29
Sulbar
5
29
30
30
28
32
32
30
Maluku
20
4
25
23
26
26
13
16
31
Malut
17
3
12
11
13
14
21
27
2
19
8
6
11
4
11
1
10
6
7
9
14
14
32
Pabar
33
Papua
27 -
15 17
-
9
8
Sumber: Lampiran 11; Ket: - tidak ada data
56
Lampiran 13. Pengeluaran rata-rata Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria: 60 persen No
Provinsi
Tahun 2004
2006
2007
2008
2009
2010
156,133
316,409
353,599
396,570
230,950
195,625
316,905
347,038
236,374
208,501
351,449
362,789
259,741
275,521
206,792
439,880
Jambi
183,832
222,183
217,109
Sumsel
156,902
185,170
Bengkulu
154,731
181,555
8
Lampung
137,348
9
Babel
237,150
1
NAD
171,079
2
Sumut
186,050
3
Sumbar
191,616
4
Riau
5 6 7
2005
2011
2012
447,696
502,573
534,943
383,310
444,303
505,096
552,313
414,895
488,980
566,713
603,454
439,599
492,177
555,931
666,123
697,369
319,591
344,569
364,639
446,689
512,929
537,741
220,000
288,091
319,998
350,527
401,762
465,210
492,105
239,839
267,397
300,436
326,873
404,527
461,165
513,418
172,212
261,954
253,628
268,582
283,223
351,322
404,261
436,347
334,973
270,689
443,501
491,866
529,486
615,815
691,552
762,032
-
10
Kep. Riau
407,321
267,362
466,783
573,128
623,497
643,558
884,444
940,075
11
DKI
413,826
500,852
266,243
627,480
706,754
780,011
860,641
1,030,860
1,170,182
12
Jabar
193,914
231,286
281,600
317,728
323,192
359,480
425,194
490,327
529,194
13
Jateng
163,153
181,995
254,193
243,445
258,469
287,404
342,754
377,186
409,454
14
DIY
235,751
291,315
331,813
333,304
340,328
381,658
468,996
555,168
605,941
15
Jawa Timur
159,944
184,214
353,537
253,971
275,583
309,204
358,668
393,293
408,092
16
Banten
222,919
275,075
334,342
370,352
373,655
413,679
516,421
584,317
614,607
17
Bali
247,719
305,672
572,668
381,726
373,570
422,234
542,412
664,714
704,117
18
NTB
140,609
169,240
322,397
221,462
248,394
275,524
335,137
371,523
424,014
19
NTT
118,221
124,874
288,528
180,219
199,211
229,955
276,247
327,937
340,638
20
Kalbar
168,253
197,982
261,998
266,200
312,329
360,236
403,769
493,951
522,005
21
Kalteng
197,437
219,427
286,927
330,823
369,634
401,753
481,846
592,633
639,405
22
Kalsel
196,704
234,395
330,607
359,430
368,467
413,367
507,532
591,912
637,535
23
Kaltim
284,142
332,126
318,623
450,037
490,062
581,061
695,504
783,283
849,391
-
24
Sulut
211,589
250,488
317,422
310,943
302,727
336,156
448,283
543,530
579,094
25
Sulteng
159,460
183,461
235,069
242,111
281,644
333,610
399,297
461,826
485,939
26
Sulsel
154,711
172,784
252,570
247,315
275,084
288,881
397,769
427,249
471,691
27
Sultra
161,013
171,791
539,610
222,459
233,364
266,847
350,141
408,596
474,714
143,109
170,372
425,253
208,191
223,931
246,021
329,962
407,671
427,249
263,350
222,695
249,741
280,532
351,718
339,360
378,208
28
Gorontalo
29
Sulbar
30
Maluku
181,032
187,462
375,787
250,221
279,307
297,814
368,629
519,600
556,154
31
Malut
169,011
204,040
244,554
325,736
357,949
407,332
488,278
487,221
502,957
32
Pabar
241,874
278,108
382,342
500,210
463,303
671,243
589,483
33
Papua
188,439
232,062
494,772
288,522
336,034
371,065
424,107
474,547
500,034
Rata-rata
175,437
214,157
298,113
315,034
344,345
385,128
455,672
535,091
572,421
-
-
-
-
Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data
57
Lampiran 14. Ranking Pengeluaran Rata-rata Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan menurut pengeluaran terbesar tahun 2012); Ktireria: 60 persen No
Provinsi
Tahun 2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
33
16
13
13
15
17
17
14
32
15
14
14
17
16
15
10
30
9
11
8
9
11
11
3
7
31
5
5
6
5
6
6
Jambi
15
15
29
13
15
17
16
15
16
Sumsel
24
20
28
19
19
20
22
22
23
Bengkulu
25
24
26
21
22
23
20
24
20
8
Lampung
29
26
21
24
27
28
28
28
27
9
Babel
16
4
3
4
4
4
4
1
NAD
17
2
Sumut
14
3
Sumbar
12
4
Riau
5 6 7
10
Kep. Riau
11
DKI
12 13 14
DIY
15
Jawa Timur
2005 -
5
3 -
-
17
2
2
2
3
2
2
1
1
18
1
1
1
1
1
1
Jabar
11
13
15
14
18
19
18
19
18
Jateng
20
23
22
27
28
27
30
30
30
6
6
8
10
16
15
12
12
10
22
21
6
23
25
24
26
29
31
16
Banten
7
8
7
7
7
9
7
10
9
17
Bali
4
5
1
6
8
7
6
7
5
18
NTB
28
29
10
31
30
30
31
31
29
19
NTT
30
30
13
33
33
33
33
33
33
20
Kalbar
19
18
20
22
20
18
21
18
19
21
Kalteng
9
16
14
11
9
12
11
8
7
22
Kalsel
10
11
9
8
10
10
8
9
8
23
Kaltim
2
4
11
3
4
3
2
3
3
8
9
12
17
21
21
14
13
13
24
Sulut
25
Sulteng
23
22
27
28
23
22
23
23
24
26
Sulsel
26
25
23
26
26
26
24
25
26
27
Sultra
21
27
2
30
31
31
29
26
25
28
Gorontalo
27
4
32
32
32
32
27
28
19
29
29
29
27
32
32
28
29
-
-
Sulbar
30
Maluku
16
19
5
25
24
25
25
14
14
31
Malut
18
17
24
12
12
11
10
20
21
32
Pabar
-
-
25
20
6
5
13
5
12
33
Papua
13
12
3
18
Sumber: Lampiran 13; Ket: - tidak ada data
58
17
16
19
21
22
Lampiran 15. Indeks Gini Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria 60 persen No
Provinsi
Tahun 2004
1 NAD
0.1351
2 Sumut
0.1350
3 Sumbar 4 Riau 5 Jambi 6 Sumsel 7 Bengkulu 8 Lampung 9 Kep. Babel
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
- 0.1450
0.1579
0.1545
0.1517
0.1618
0.1747
0.1741
0.1545
0.1437
0.1582
0.1540
0.1491
0.1690
0.1806
0.1762
0.1368
0.1575
0.1448
0.1601
0.1510
0.1516
0.1710
0.1749
0.1840
0.1313
0.1495
0.1384
0.1501
0.1469
0.1474
0.1671
0.1726
0.1719
0.1325
0.1543
0.1420
0.1580
0.1538
0.1472
0.1746
0.1820
0.1758
0.1376
0.1560
0.1445
0.1602
0.1573
0.1537
0.1759
0.1833
0.1768
0.1349
0.1565
0.1489
0.1601
0.1589
0.1466
0.1799
0.1923
0.1739
0.1325
0.1573
0.1451
0.1658
0.1571
0.1416
0.1705
0.1815
0.1808
0.1287
0.1366 - 0.1426
0.1293
0.1381
0.1347
0.1206
0.1449
0.1601
0.1466
0.1363
0.1392
0.1341
0.1278
0.1474
0.1496
0.1695
10 Kep. Riau 11 DKI Jakarta
0.0924
0.1126
0.1045
0.1131
0.1131
0.1092
0.1219
0.1384
0.1409
12 Jabar
0.1350
0.1572
0.1480
0.1650
0.1588
0.1539
0.1731
0.1829
0.1834
13 Jateng
0.1358
0.1527
0.1429
0.1595
0.1587
0.1515
0.1712
0.1806
0.1786
14 DIY
0.1376
0.1592
0.1492
0.1639
0.1638
0.1593
0.1748
0.1783
0.1653
15 Jatim
0.1362
0.1573
0.1453
0.1623
0.1596
0.1544
0.1711
0.1775
0.1713
16 Banten
0.1319
0.1539
0.1470
0.1601
0.1575
0.1551
0.1688
0.1774
0.1767
17 Bali
0.1272
0.1498
0.1406
0.1541
0.1546
0.1464
0.1754
0.1808
0.1791
18 NTB
0.1377
0.1539
0.1469
0.1658
0.1559
0.1536
0.1794
0.1776
0.1754
19 NTT
0.1362
0.1564
0.1445
0.1617
0.1629
0.1577
0.1698
0.1773
0.1742
20 Kalbar
0.1352
0.1545
0.1463
0.1644
0.1568
0.1563
0.1708
0.1845
0.1780
21 Kalteng
0.1353
0.1515
0.1411
0.1607
0.1561
0.1596
0.1722
0.1844
0.1736
22 Kalsel
0.1355
0.1552
0.1466
0.1626
0.1560
0.1520
0.1724
0.1758
0.1747
23 Kaltim
0.1265
0.1466
0.1350
0.1461
0.1465
0.1514
0.1579
0.1632
0.1625
24 Sulut
0.1335
0.1575
0.1455
0.1631
0.1548
0.1533
0.1830
0.1869
0.1868
25 Sulteng
0.1366
0.1585
0.1459
0.1687
0.1615
0.1614
0.1781
0.1825
0.1829
26 Sulsel
0.1372
0.1566
0.1491
0.1666
0.1628
0.1565
0.1743
0.1795
0.1810
27 Sultra
0.1357
0.1563
0.1464
0.1661
0.1581
0.1641
0.1707
0.1769
0.1852
28 Gorontalo
0.1366
0.1556
0.1468
0.1665
0.1588
0.1548
0.1856
0.1857
0.1759
- 0.1515
0.1693
0.1539
0.1589
0.1750
0.1876
0.1778
0.1596
0.1494
0.1674
0.1666
0.1451
0.1764
0.1898
0.1846
0.1608
0.1468 - 0.1498
0.1602
0.1610
0.1511
0.1689
0.1756
0.1750
0.1678
0.1596
0.1570
0.1783
0.1815
0.1808
0.1539
0.1654
0.1679
0.1618
0.1968
0.1965
0.1938
29 Sulbar
-
30 Maluku
0.1379
31 Malut
0.1393
32 Pabar 33 Papua
0.1428
0.1682
Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada data
59
Lampiran 16. Ranking Indeks Gini Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria 60 persen (diurutkan menurut tahun 2012) No
Provinsi
Tahun 2004
2005
2006
2007
2008
2009
1
DKI Jakarta
1
1
1
1
1
2
Kep. Bangka Belitung
4
2
2
2
3
Kalimantan Timur
2
4
3
4
4
DI Yogyakarta
27
29
5
Kep. Riau
25 -
3
6
Jawa Timur
20
7
Riau
8
Kalimantan Tengah
2010
2011
2012
1
1
1
1
3
2
2
3
2
4
12
4
4
3
21
31
29
22
15
4
4
3
2
3
3
2
5
22
16
18
25
21
15
13
6
5
5
5
5
5
9
6
5
7
15
7
7
16
15
30
17
26
8
9 Bengkulu 10 Nanggroe Aceh Darussalam 11 Nusa Tenggara Timur
10
27
12
24
7
30
32
9
13
19 -
14
7
10
15
5
6
10
19
18
11
17
30
27
10
11
11
12 Kalimantan Selatan 13 Maluku Utara
16
14
21
19
14
16
18
9
12
29
29
22
14
27
11
8
8
13
14 Nusa Tenggara Barat 15 Jambi
27
10
24
25
13
18
29
14
14
7
11
8
8
7
8
21
22
15
16 Gorontalo 17 Sumatera Utara
22
15
23
28
23
22
32
28
16
11
12
10
9
9
10
9
17
17
6
9
25
11
19
23
7
12
18
26 -
16 -
12
15
18
19
25
25
19
32
33
8
28
23
30
20
14
13
19
22
16
24
13
27
21
22 Jawa Tengah 23 Bali
18
8
9
10
21
13
16
18
22
3
6
6
6
11
6
24
19
23
24 Lampung 25 Papua Barat
8 -
22 -
15
26
17
4
11
20
24
31
31
26
26
28
21
25
26 Sulawesi Selatan 27 Sulawesi Tengah
24
20
28
29
29
25
20
16
26
21
26
18
32
28
31
27
23
27
28 Jawa Barat 29 Sumatera Barat
11
21
26
23
22
20
19
24
28
23
24
13
13
6
14
14
7
29
30 Maluku 31 Sulawesi Tenggara
28
28
30
30
32
5
26
31
30
17
17
20
27
20
33
12
10
31
9
25
17
20
12
17
31
29
32
30
30
33
24
33
32
33
33
33
18 Banten 19 Sumatera Selatan 20 Sulawesi Barat 21 Kalimantan Barat
32 Sulawesi Utara 33 Papua
Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada
60
Lampiran 17. Pengeluaran Minimum Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria WB No
Provinsi
Tahun 2004
1
NAD
2 3 4
Riau
5 6 7 8 9
Babel
10
Kep. Riau
11
DKI
12
Jabar
13
Jateng
14
DIY
15
Jawa Timur
16
Banten
17 18 19 20
Kalbar
-
21
Kalteng
22 23 24 25 26 27 28
Gorontalo
29 30 31 32 33
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
149,091
-
229,230
272,484
297,657
339,695
386,950
423,460
444,810
Sumut
27,365
-
61,323
67,561
83,349
60,090
52,060
129,058
110,230
Sumbar
161,631
195,929
226,610
269,329
296,516
326,826
369,710
413,047
459,226
32,603
11,968
35,345
65,293
69,540
90,599
86,716
79,675
119,094
Jambi
164,411
196,463
230,518
289,755
306,050
351,199
402,592
468,119
480,908
Sumsel
28,964
24,786
44,065
84,830
76,223
89,445
98,605
102,837
70,986
Bengkulu
217,517
230,818
284,595
371,172
368,324
408,311
456,051
544,177
555,925
Lampung
18,714
34,412
67,214
83,266
105,017
139,036
83,226
135,514
128,968
163,333
189,197
227,994
273,128
294,992
319,903
369,140
425,727
449,557
50,913
31,952
57,460
77,373
85,793
84,129
131,030
149,185
133,645
134,925
157,788
199,964
242,533
270,878
298,132
325,795
377,613
396,976
26,786
35,824
44,524
70,475
90,851
88,734
77,842
98,265
120,582
135,106
154,969
197,441
219,472
251,782
283,058
321,071
361,061
432,619
36,179
25,073
65,878
70,396
76,917
103,371
98,483
140,321
90,683
120,260
145,000
179,748
210,447
227,431
243,649
289,607
326,758
355,336
20,945
32,446
46,825
73,706
75,918
74,196
92,643
90,145
121,161
Bali
206,888
282,630
310,238
389,453
429,995
433,030
522,870
581,819
648,188
NTB
48,573
62,414
86,287
109,071
138,151
137,126
134,299
183,733
237,634
NTT
353,356
328,417
386,935
401,140
485,727
528,727
549,874
734,683
733,219
2,139
50,833
134,522
94,895
81,178
165,133
144,361
150,536
-
423,708
487,685
533,022
597,366
652,834
708,808
797,327
880,492
Kalsel
90,772
78,085
116,991
158,623
146,436
177,493
153,718
202,766
195,691
Kaltim
167,161
191,636
230,897
258,982
267,203
301,773
342,526
385,731
410,394
Sulut
23,681
33,268
56,548
73,287
47,791
67,439
77,019
86,117
98,289
Sulteng
142,542
156,911
187,224
206,876
219,422
246,408
283,681
305,707
326,402
Sulsel
25,522
19,745
44,765
45,241
67,734
63,461
66,445
91,027
105,762
Sultra
179,680
209,840
242,893
260,312
265,463
301,123
346,848
409,816
474,453
25,778
41,960
62,333
69,882
86,391
67,248
86,647
120,730
103,231
Sulbar
137,994
155,127
185,887
212,537
229,740
259,137
296,502
323,363
343,728
Maluku
22,167
12,500
54,738
48,707
41,350
75,249
76,002
86,335
108,660
Malut
192,568
221,005
256,730
299,409
305,913
339,388
406,399
456,287
488,152
Pabar
31,947
42,961
52,593
75,633
64,321
98,205
104,499
107,940
142,811
Papua
211,200
253,724
299,000
318,225
316,082
360,588
429,345
508,619
574,749
!! Rata-rata 108,018 128,474 160,949 192,004 205,491 Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada
226,993
254,307
296,707
317,973
61
Lampiran 18. Ranking Pengeluaran Minimum Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan menrut pengeluaran terbesar tahun 2012); Ktireria WB No
Provinsi
1
Kalteng
2 3
Tahun 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
32
1
1
1
1
1
1
1
1
NTT
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Bali
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
Papua
3
4
4
5
5
5
5
5
4
5
Bengkulu
2
5
5
4
4
4
4
4
5
6
Malut
5
6
6
6
7
8
6
7
6
7
Jambi
8
8
9
7
6
6
7
6
7
8
Sultra
6
7
7
11
13
12
11
11
8
10
9
12
10
9
9
9
10
9
11
11
8
10
10
10
8
10
10
9
8
7
8
9
11
9
Sumbar
10
Babel
9
11
NAD
11
12
Jateng
14
15
14
14
14
14
14
14
12
13
Kaltim
7
10
8
12
12
11
12
12
13
14
DKI
15
12
13
13
11
13
13
13
14
15
Jawa Timur
16
17
16
16
17
16
15
15
16
Sulbar
16
15
15
15
15
16
16
17
Sulteng
12
13
15
17
17
16
17
17
17
18
NTB
19
18
19
20
19
20
20
19
18
19
Kalsel
17
17
18
18
18
18
19
18
19
20
Kalbar
32
31
28
19
21
27
18
21
20
21
Pabar
-
-
27
24
31
22
22
26
21
22
Kep. Riau
-
-
24
23
24
26
21
20
22
23
Lampung
31
22
20
22
20
19
28
23
23
24
Banten
30
24
29
25
28
29
25
30
24
25
Jabar
25
21
31
27
22
25
29
28
25
26
Riau
21
30
33
31
29
23
26
33
26
27
Sumut
24
32
23
30
25
33
33
24
27
28
Maluku
29
29
26
32
33
28
31
31
28
29
Sulsel
27
28
30
33
30
32
32
29
29
30
Gorontalo
26
20
22
29
23
31
27
25
30
31
Sulut
28
23
25
26
32
30
30
32
31
32
DIY
20
26
21
28
26
21
24
22
32
33
Sumsel
23
27
32
21
27
24
23
27
33
-
16 -
-
Sumber: Lampiran 17
62
Lampiran 19. Pengeluaran Maksimum Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria WB No
Provinsi
1
NAD
2
Sumut
3
Sumbar
4
Riau
5
Jambi
6
Sumsel
7
Tahun 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
673,948
778,714
853,548
3,513,767 32,400,000
7,044,144
247,983
-
405,208
474,798
529,916
582,457
4,102,047
-
4,668,699
3,903,532
3,901,565
2,627,996 594,426
270,234
355,212
394,092
490,003
533,795
5,572,301
5,497,053
4,247,899
5,173,725
6,661,924
287,240
374,525
409,369
563,035
562,177
640,981
2,645,718
4,038,652
4,739,183
5,551,068
7,212,467
4,758,005
Bengkulu
400,684
438,790
506,619
700,550
698,917
782,008
885,768
8
Lampung
5,750,000
7,889,343
5,013,540
4,873,986
5,120,398
7,874,398
6,341,978
9
Babel
255,526
338,746
388,615
489,208
525,932
535,729
681,777
814,671
821,930
10
Kep. Riau
2,642,103
5,639,921
3,545,214
3,598,723
4,006,466
1,997,439
6,921,593
7,460,221
9,903,486
11
DKI
231,178
278,741
345,476
447,452
490,981
537,866
668,670
762,337
785,259
12
Jabar
3,328,308 22,200,000
4,013,527
4,313,673
3,900,951
13
Jateng
422,704
467,890
487,561
14
DIY
3,698,668 22,000,000
2,768,255
15
Jawa Timur
16
Banten
17
Bali
339,841
518,396
527,470
644,713
721,468
816,705
930,942
1,111,017
1,166,867
18
NTB
1,966,246
3,437,798
3,757,815
4,561,492
2,502,431
3,201,854
8,703,298
3,772,225
6,886,508
19
NTT
637,514
673,122
732,024
722,753
877,489
957,679
999,905
1,384,033
1,649,558
20
Kalbar
-
4,940,238
5,770,834
4,464,563 10,200,000
5,124,257
4,878,478 17,700,000 11,600,000
21
Kalteng
-
816,340
899,597
1,270,153
1,389,721
22
Kalsel
23
Kaltim
24
Sulut
25
Sulteng
26 27 28
Gorontalo
29
Sulbar
30
Maluku
31
Malut
32
Pabar
33
Papua
1,496,127 228,480
279,122
362,286
2,225,819
6,133,265
3,786,667
197,930
269,662
312,791
429,017
422,253
2,539,168
4,206,468
2,678,325
3,248,718
5,897,340
971,828
1,105,181
32,500,000 21,600,000 79,000,000 20,900,000 20,600,000
425,751
795,382
863,785
912,110
1,009,839
4,984,061 20,200,000 16,800,000 1,107,833
1,187,670
7,128,161 40,600,000
5,809,063 18,000,000 15,800,000 678,522
777,375
797,318
6,940,054 11,900,000 15,200,000 558,763
656,634
686,583
7,240,846 17,600,000 16,500,000 12,400,000
1,834,710
2,111,127
7,621,447 18,400,000 17,900,000 20,300,000
372,633
432,147
5,476,076
9,125,321
6,038,381
235,535
273,387
312,996
377,495
401,656
Sulsel
3,167,071
5,479,167
5,017,799
5,133,193
4,144,445
Sultra
469,746
599,820
702,464
603,836
641,899
686,582
930,305
3,218,308 26,700,000
7,034,286
4,083,539
4,189,509
7,019,819
7,443,686
292,123
331,279
404,505
438,210
492,454
580,436
18,900,000 11,200,000
6,594,321
7,581,341
5,442,242
9,048,244
332,381
522,489
820,490
3,738,266 25,400,000 14,900,000 11,100,000
287,893
237,967
519,156
696,283
565,958
6,177,914 30,800,000 153,000,000 433,176
710,149
850,238
966,154
8,678,425 35,700,000 14,700,000 548,904
624,401
692,270
5,026,765 10,800,000 26,200,000 27,300,000 1,172,289
6,957,111 27,100,000 641,838
631,651
9,991,074 29,000,000 28,800,000
468,551
492,566
624,618
606,549
6,885,500 99,000,000
7,316,138
5,583,354
6,537,053
555,089
608,316
594,841
664,282
936,182
1,201,906
1,158,289
!! Rata-rata 3,358,627 7,259,795 5,439,975 3,092,162 Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada
4,656,702
7,325,995
5,681,544
9,732,065
8,854,346
370,819
488,951
63
667,640
1,128,037
1,034,070
1,073,607
5,667,897 27,500,000 39,000,000
919,806
9,031,543
Lampiran 20. Ranking Pengeluaran Maksimum Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan menrut pengeluaran terbedar tahun 2012); Ktireria WB No
Provinsi
Tahun 2004
2005
2006
1
NAD
2
Sumut
7
3
Sumbar
24
4
Riau
5
Jambi
6
Sumsel
7
Bengkulu
8
Lampung
9
Babel
10
Kep. Riau
11
DKI
29
29
12
Jabar
15
13
Jateng
30
14
DIY
15 16 17
26
-
2007
2008
2009
2010
2011
2012
26
28
26
26
29
28
27
32
11
13
15
15
16
3
15
25
27
26
25
25
26
26
26
5
9
12
6
6
12
2
11
12
23
23
25
24
24
24
24
24
24
10
13
10
5
5
10
14
6
6
18
22
22
19
20
20
23
22
19
4
6
9
8
10
3
12
14
1
25
26
28
27
27
29
27
27
28
15
15
14
16
11
13
13
30
29
29
28
30
30
30
15
2
12
11
11
13
7
7
28
29
31
30
31
28
29
29
13
7
13
14
2
14
10
12
8
Jawa Timur
31
31
33
30
32
33
32
31
32
Banten
12
12
16
16
8
5
4
10
10
Bali
20
19
21
20
19
19
20
21
21
18
NTB
14
14
14
9
16
13
7
16
16
19
NTT
16
17
18
18
18
18
18
18
18
20
Kalbar
32
11
7
10
4
8
15
9
11
21
Kalteng
32
16
17
17
17
17
17
17
17
22
Kalsel
1
3
1
1
3
4
3
8
5
23
Kaltim
22
24
24
25
28
27
25
25
25
24
Sulut
6
5
6
3
1
1
8
2
9
25
Sulteng
28
30
32
33
33
32
33
33
31
26
Sulsel
9
10
8
7
13
9
5
5
3
27
Sultra
17
18
19
23
21
21
21
20
20
28
Gorontalo
29
Sulbar
30
Maluku
31
Malut
32
Pabar
33
Papua
-
-
8 -
2
4
11
12
6
9
15
4
31
32
31
30
31
32
33
4
5
2
9
2
6
4
2
21
23
21
22
22
22
23
23
3
4
7
7
1
1
14
20
20
22
23
23
19
19
22
2 21
-
19
Sumber: Lampiran 19
64
Lampiran 21. Pengeluaran Rata-rata Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria WB No
Provinsi
Tahun 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
NAD
189,182
-
300,370
354,425
395,337
442,377
502,481
569,251
608,029
2
Sumut
191,739
-
330,216
357,086
403,617
446,823
509,180
633,892
688,514
3
Sumbar
206,804
259,844
293,465
356,876
391,069
430,630
503,870
578,710
630,314
4
Riau
209,979
258,123
293,718
373,005
420,712
464,755
536,982
604,028
658,547
5
Jambi
215,317
268,900
302,547
399,185
407,477
467,240
558,920
653,483
700,794
6
Sumsel
230,211
282,485
316,872
407,134
432,023
485,462
564,774
746,332
780,632
7
Bengkulu
293,744
311,509
372,257
495,981
497,110
560,085
632,043
768,228
813,781
8
Lampung
300,504
333,845
389,443
488,726
525,654
593,131
612,900
823,460
962,306
9
Babel
201,960
248,307
290,586
358,472
387,699
404,778
510,046
591,494
609,422
10
Kep. Riau
201,234
262,281
303,557
373,116
402,374
416,002
507,219
620,797
663,541
11
DKI
174,386
207,062
257,354
324,824
360,316
394,204
460,293
538,975
565,129
12
Jabar
170,407
212,486
270,630
342,449
384,183
417,694
481,060
569,326
598,461
13
Jateng
172,300
201,049
258,888
301,064
340,831
364,652
467,640
539,222
586,001
14
DIY
192,514
201,681
252,256
302,777
388,373
393,525
503,401
576,066
653,305
15
Jawa Timur
152,189
194,063
233,133
288,153
303,975
317,135
403,452
461,494
497,553
16
Banten
163,188
218,716
248,876
320,786
331,491
355,280
423,635
513,627
541,851
17
Bali
263,081
377,625
400,885
493,084
551,518
598,306
692,049
789,349
857,770
18
NTB
274,577
386,133
412,447
501,202
561,117
619,175
703,205
832,916
928,218
19
NTT
464,288
459,501
517,896
533,066
651,204
703,816
737,618
993,773
1,097,038
20
Kalbar
-
414,694
470,770
625,008
689,514
718,840
814,053
1,037,046
981,279
21
Kalteng
-
565,366
644,777
707,913
797,369
883,343
982,746
1,210,714
1,373,570
22
Kalsel
516,412
701,777
729,371
801,743
891,725
977,068
1,078,447
1,358,748
1,574,390
23
Kaltim
217,279
263,848
313,477
361,902
369,015
406,994
488,311
570,910
624,576
24
Sulut
233,515
294,478
339,854
372,433
398,342
455,084
499,147
652,552
734,529
25
Sulteng
181,507
203,341
238,799
272,936
290,693
321,395
391,058
434,338
476,290
26
Sulsel
197,615
225,843
260,377
289,303
315,936
349,845
413,409
513,622
580,285
27
Sultra
276,711
345,994
389,705
384,993
400,277
447,441
554,727
649,717
709,654
28
Gorontalo
311,424
388,721
413,976
403,756
474,747
526,971
625,503
745,485
838,156
29
Sulbar
179,132
208,559
244,076
286,314
312,147
348,701
407,658
448,778
461,691
30
Maluku
197,179
231,284
266,306
299,709
337,106
374,629
419,749
521,507
537,434
31
Malut
249,266
314,521
354,354
422,713
428,434
474,114
598,288
685,385
719,860
32
Pabar
263,181
371,851
364,164
426,397
462,867
529,541
665,145
775,429
836,969
33
Papua
277,692
347,220
396,755
432,668
422,535
474,571
632,744
772,319
820,882
Rata-rata
237,694
308,423
347,641
407,854
446,266
489,806
572,174
690,332
748,811
Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada
65
Lampiran 22. Ranking Pengeluaran rata-rata Kelas Menengah Menurut Provinsi (diurutkan menrut pengeluaran terbedar tahun 2012); Ktireria WB No
Provinsi
Tahun 2004
2005
1
NAD
24
2
Sumut
23
3
Sumbar
4 5
2006
-
2007
2008
2009
2010
2011
2012
20
23
20
19
22
25
24
32
15
21
16
18
18
17
17
17
19
22
22
21
20
20
21
21
Riau
16
20
21
17
14
15
16
19
19
Jambi
15
16
19
14
15
14
14
14
16
6
Sumsel
13
15
16
12
11
11
13
11
12
7
Bengkulu
5
13
11
6
8
8
9
10
11
8
Lampung
4
11
10
8
7
7
11
6
5
9
Babel
18
21
23
20
23
24
17
20
23
10
Kep. Riau
18
16
17
22
19
18
18
11
DKI
27
27
28
25
26
25
27
27
28
12
Jabar
29
25
24
24
24
21
25
24
25
13
Jateng
28
30
27
28
27
28
26
26
26
14
DIY
22
29
29
27
22
26
21
22
20
15
Jawa Timur
31
31
33
31
32
33
32
31
31
16
Banten
30
24
30
26
29
29
28
29
29
17
Bali
10
7
7
7
6
6
6
7
7
18
NTB
8
6
6
5
5
5
5
5
6
19
NTT
2
3
3
4
4
4
4
4
3
20
Kalbar
32
4
4
3
3
3
3
3
4
21
Kalteng
32
2
2
2
2
2
2
2
2
22
Kalsel
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
Kaltim
14
17
17
19
25
23
24
23
22
24
Sulut
12
14
14
18
19
16
23
15
13
25
Sulteng
25
28
32
33
33
32
33
33
32
26
Sulsel
20
23
26
30
30
30
30
30
27
27
Sultra
7
10
9
15
18
17
15
16
15
28
Gorontalo
29
Sulbar
30
Maluku
31
Malut
32
Pabar
33
Papua
-
-
3 -
5
5
13
9
10
10
12
8
31
32
31
31
31
32
33
22
25
29
28
27
29
28
30
12
13
11
12
13
12
13
14
12
10
10
9
7
8
9
8
9
13
12
8
9
10
21 11
-
6
9
Sumber: Lampiran 21
66
Lampiran 23. Indeks Gini Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria World Bank No
Provinsi
Tahun 2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0.1066
0.1163
0.1174
0.1120
0.1137
0.1300
0.1283
0.1146
0.1067
0.1165
0.1102
0.1092
0.1230
0.1294
0.1301
0.0981
0.1160
0.1071
0.1170
0.1096
0.1131
0.1208
0.1264
0.1287
0.0978
0.1128
0.1041
0.1147
0.1116
0.1120
0.1214
0.1278
0.1331
Jambi
0.0975
0.1145
0.1050
0.1140
0.1100
0.1083
0.1235
0.1285
0.1299
Sumsel
0.0972
0.1134
0.1060
0.1159
0.1172
0.1138
0.1229
0.1302
0.1229
Bengkulu
0.0993
0.1156
0.1075
0.1123
0.1144
0.1083
0.1195
0.1310
0.1240
Lampung
0.0957
0.1138
0.1056
0.1225
0.1133
0.0989
0.1190
0.1270
0.1253
9
Babel
0.0953
0.1103
0.1029
0.1132
0.1104
0.0976
0.1158
0.1309
0.1222
10
Kep. Riau
0.1118
0.1029
0.1113
0.1104
0.1021
0.1129
0.1128
0.1310
11
DKI
0.0819
0.0965
0.0910
0.0999
0.0991
0.0941
0.1065
0.1161
0.1226
12
Jabar
0.0980
0.1159
0.1077
0.1199
0.1121
0.1119
0.1211
0.1300
0.1307
13
Jateng
0.0973
0.1126
0.1046
0.1163
0.1145
0.1094
0.1204
0.1280
0.1265
14
DIY
0.0980
0.1168
0.1112
0.1211
0.1146
0.1146
0.1237
0.1312
0.1249
15
Jawa Timur
0.0973
0.1149
0.1065
0.1178
0.1132
0.1113
0.1212
0.1267
0.1242
16
Banten
0.0961
0.1164
0.1063
0.1178
0.1158
0.1141
0.1241
0.1311
0.1311
17
Bali
0.0969
0.1158
0.1057
0.1162
0.1124
0.1081
0.1254
0.1314
0.1306
18
NTB
0.0981
0.1144
0.1056
0.1181
0.1129
0.1101
0.1251
0.1256
0.1262
19
NTT
0.0981
0.1121
0.1063
0.1185
0.1158
0.1115
0.1196
0.1303
0.1264
20
Kalbar
0.0977
0.1123
0.1066
0.1194
0.1132
0.1121
0.1205
0.1295
0.1304
21
Kalteng
0.0994
0.1134
0.1047
0.1197
0.1136
0.1129
0.1258
0.1305
0.1273
22
Kalsel
0.0997
0.1145
0.1078
0.1184
0.1127
0.1126
0.1224
0.1318
0.1274
23
Kaltim
0.0967
0.1120
0.1037
0.1074
0.1074
0.1127
0.1114
0.1233
0.1262
24
Sulut
0.0979
0.1173
0.1077
0.1165
0.1120
0.1106
0.1249
0.1306
0.1287
25
Sulteng
0.0992
0.1163
0.1060
0.1181
0.1121
0.1151
0.1247
0.1305
0.1284
26
Sulsel
0.0980
0.1142
0.1084
0.1174
0.1146
0.1120
0.1204
0.1249
0.1267
27
Sultra
0.0942
0.1148
0.1071
0.1125
0.1125
0.1151
0.1190
0.1218
0.1266
28
Gorontalo
0.0974
0.1122
0.1083
0.1206
0.1163
0.1120
0.1227
0.1296
0.1241
29
Sulbar
0.1083
0.1271
0.1094
0.1127
0.1233
0.1294
0.1317
30
Maluku
0.1011
0.1152
0.1074
0.1190
0.1131
0.0990
0.1217
0.1330
0.1303
31
Malut
0.0974
0.1177
0.1094
0.1131
0.1127
0.1055
0.1240
0.1253
0.1252
32
Pabar
0.1051
0.1269
0.1125
0.1116
0.1207
0.1232
0.1296
33
Papua
0.1095
0.1172
0.1173
0.1131
0.1292
0.1291
0.1305
0.1126
0.1096
0.1209
0.1278
0.1276
1
NAD
0.0975
2
Sumut
0.0964
3
Sumbar
4
Riau
5 6 7 8
-
-
0.1031
2005 -
-
0.1203
!! Rata-rata 0.0973 0.1139 0.1060 0.1168 Sumber: Hasil Perhitungan Penelitian; Ket: - tidak ada
67
Lampiran 24. Ranking Indeks Gini Kelas Menengah Menurut Provinsi; Ktireria World Bank (diurutkan menurut tahun 2012) No
Provinsi
Tahun 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
Babel
6
5
2
7
7
2
5
27
1
2
DKI
4
4
1
1
1
1
1
2
2
3
Sumsel
12
13
14
10
31
29
21
22
3
4
Bengkulu
29
24
24
4
24
8
8
28
4
5
Gorontalo
15
9
29
29
30
18
20
19
5
6
Jawa Timur
13
22
17
20
20
14
16
10
6
7
DIY
24
30
33
30
26
31
25
30
7
8
Malut
16
32
31
6
16
6
26
7
8
9
Lampung
7
15
11
31
22
3
6
11
9
10
NTB
26
17
10
21
18
12
30
8
10
11
Kaltim
10
7
4
2
2
25
2
5
10
12
NTT
25
8
15
24
28
15
9
23
12
13
Jateng
14
11
6
12
25
11
10
13
13
14
Sultra
5
21
21
5
15
32
7
3
14
15
Sulsel
22
16
30
18
27
21
11
6
15
16
Kalteng
30
13
7
27
23
26
32
24
16
17
Kalsel
31
18
27
23
17
23
19
32
17
18
NAD
17
18
13
33
18
4
20
18
19
Sulteng
28
28
13
22
12
33
28
24
19
20
Sumbar
26
27
22
16
4
27
14
9
20
21
Sulut
21
31
25
14
10
13
29
26
20
22
Pabar
9
32
14
16
13
4
22
23
Jambi
5
9
24
14
23
24 25
17
19
8
8
Sumut
9
20
20
15
6
10
22
16
24
Maluku
32
23
23
25
19
4
18
33
25
26
Kalbar
19
10
18
26
21
22
12
18
26
27
Papua
33
33
32
17
32
28
33
15
27
28
Bali
11
25
12
11
13
7
31
31
28
29
Jabar
23
26
26
28
11
17
15
21
29
30
Kep. Riau
6
3
3
8
5
3
1
30
31
Banten
8
29
15
19
29
30
27
29
31
32
Sulbar
28
33
3
24
23
16
32
33
Riau
20
12
5
9
9
20
17
12
33
Sumber: Lampiran 23
68
Lampiran 25. Hasil Simulasi Dampak Kenaikan Pendapatan Rumahtangga Kelas Menengah Kriteria World Bank Sebesar 20 persen dari Baseline terhadap Pertumbuhan Sektor Ekonomi (Tahun Dasar 2012) No
Sektor
Pertumbuhan (%)
1
Teh
33.4475
2
Tanaman bahan makanan lainnya
25.6313
3
Tembakau
13.8216
4
Kegiatan yang tak jelas batasannya
10.7908
5
Angkutan kereta api
6.3064
6
Tanaman kacang-kacangan
4.2512
7
Tebu
3.5977
8
Hasil hutan lainnya
3.5196
9
Industri minuman
2.5583
10
Kelapa
2.4412
11
Tanaman lainnya
2.2743
12
Industri gula
2.1717
13
Tanaman umbi-umbian
1.7910
14
Industri pupuk dan pestisida
1.1500
15
Peternakan
1.0314
16
Jagung
0.8780
17
Industri barang lain yang belum digolongkan dimanapun
0.7050
18
Tanaman perkebunan lainnya
0.6633
19
Industri tepung, segala jenis
0.5691
20
Unggas dan hasil-hasilnya
0.5677
21
Angkutan udara
0.5552
22
Kopi
0.5550
23
Pemotongan hewan
0.5531
24
Kayu
0.5425
25
Jasa penunjang angkutan
0.5321
26
Listrik, gas dan air bersih
0.5194
27
Industri makanan lainnya
0.4855
28
Cengkeh
0.4703
29
Industri rokok
0.3703
30
Perikanan
0.3600
31
Industri pengolahan dan pengawetan makanan
0.3449
32
Industri barang-barang dari mineral bukan logam
0.3403
33
Lembaga keuangan
0.3318
!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!
Sumber: Hasil Simulasi I-O
69
No 34
Sektor Sayur-sayuran dan buah-buahan
Pertumbuhan (%) 0.3299
36
Penambangan dan penggalian lainnya Komunikasi
0.2662
37
Padi
0.2454
38
Industri penggilingan padi
0.2418
39
Jasa lainnya
0.2390
40
Angkutan air
0.2367
41
Angkutan darat
0.2222
42
Industri kimia Usaha bangunan dan jasa perusahaan Industri barang karet dan plastik Industri alat pengangkutan dan perbaikannya Industri kertas, barang dari kertas dan karton Karet
0.2186
Pengilangan minyak bumi Penambangan minyak, gas dan panas bumi
0.1636
50
Industri bambu, kayu dan rotan
0.1571
51
Hasil tanaman serat
0.1358
52
Restoran dan hotel
0.1345
53
Perdagangan
0.1226
54
Industri tekstil, pakaian dan kulit
0.1154
55
Kelapa sawit
0.0997
56
Industri barang dari logam
0.0933
57
Industri pemintalan Industri mesin, alat-alat dan perlengkapan listrik Industri minyak dan lemak
0.0922
0.0650
62
Jasa sosial kemasyarakatan Penambangan batubara dan bijih logam Industri dasar besi dan baja
63
Industri semen
0.0280
64
Bangunan
0.0220
65
Pemerintahan umum dan pertahanan
0.0184
66
Industri logam dasar bukan besi
0.0165
35
43 44 45 46 47 48 49
58 59 60 61
0.3283
0.2160 0.1873 0.1866 0.1787 0.1762 0.1613
0.0820 0.0781 0.0586 0.0527
Lampiran26 . Jadual Penelitian Penelitian ini didesain akan selesai dalam waktu satu tahun anggaran. Secara efektif, penelitian ini dapat diselesaikand alam waktu 8 bulan, dengan asumsi bahwa semua berjalan lancar (ceteris paribus). Lebih rinci, rencana pelaksanaan penelitian ini diperlihatkan pada Tabel L1. Tabel Lampiran 26. Jadual Penelitian Jadual Pelaksanaan April
Kegiatan 1
2
3
Mei 4
1
2
Juni 3
4
1
2
3
Juli 4
1
2
Penyusunan Proposal Pengumpulan Data Ekstraksi dan Pengolahan Data Susenas Klasifikasi Data Estimasi Parameter Konsumsi Pemngolahan dan Penyusunan Tabel I-O Pengukuran Ketimpangan (Kurva Lorenz) Simulasi Model Pengolahan dan Interpretasi Hasil Penyusunan Laporan Diseminasi dan Persiapan Publikasi
70
Agustus 3
4
1
2
3
September 4
1
2
3
Oktober 4
1
2
3
Nopember 4
1
2
3
4
Lampiran 27. Justifikasi Anggaran Penelitian 1."Honor"
!! Honor!
!! Honor/Jam!(Rp)!
!!
Waktu! (Jam/mg )!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 28,000!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 27,500!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 27,500!!
Ketua! Anggota!1! Anggota!2!
!!
!! Honor!per!Tahun!(Rp)!
Minggu!
ThR1!
ThR2!
!!!!!!! 33! 8,316,000!! !!!!!!! 32! 6,160,000!! !!!!!!! 32! 6,160,000!!
9! 7! 7!
SUB"TOTAL"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!!
2."Peralatan"Penunjang" Material!
!! !
Justifikasi! Pemakaian!
! Kuantita s!
Pembelian!Paket!Data!Susenas! 2002R2012! Pembelian!data!Input!Output!tahun! 1990,!1995,!2000,!2003,!2005,! 2008!
Data!wajib!untuk! penelitian!ini!
! Harga!Satuan! (Rp)!
!
Harga!Peralatan!(Rp)! ThR1!
ThR2!
11!
!!!!!!! 2,500,000!!
!!!!27,500,000!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!!
6!
!!!!!!!!!!! 250,000!!
!!!!!!! 1,500,000!!
!!
SUB"TOTAL"
""""29,000,000""
3."Bahan"Habis"Pakai" Material!
Justifikasi! Pemakaian!
! Kuantita s!
! Harga!Satuan! (Rp)!
!!
!!
Penyusunan! proposal!&! penggandaan!
Kertas A4 70 gsm
1! 1!
Tinta Printer HP Laser Jet Pelaksanaan! penelitian!
Kertas A4 70 gsm
5! 1!
Tinta Printer HP Laser Jet Penyusunan! Laporan! Penelitian!
Kertas A4 70 gsm
3! 0!
Tinta Printer HP Laser Jet
Biaya!per!Tahun!(Rp)! ThR1!
ThR2!
!!
!!
!!
!!
!!
!Penginapan![3!hari]! Uang!Harian![1!org!x!!3hr]!
!! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!!
!!
!!
!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!120,000!! 40,000!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!R!!!! 600,000!! """"""" SUB"TOTAL" 1,560,000""
4."Perjalanan"
!Airport!tax!BdgRMdn,!pp![1!x!1!org]!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!!
!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!200,000!! 40,000!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!600,000!! 600,000!!
!!
Penyusunan Laporan:
!
!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! 40,000!! 40,000!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!600,000!! 600,000!!
!!
Pelaksanaan Penelitian:
Transportasi!BdgRMdn,!pp![1!x!1! org]!
40.85%! !!
!
Penyusunan Proposal:
Material!
29.06%!
""""20,636,000""
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!! 2.20%! !!
!
Justifikasi! Pemakaian!
! Kuantita s!
Anggota!dari! Unpad!akan! datang!ke! Unimed!dan! sebaliknya!untuk! berdiskusi!saat! Pelaksanaan!dan! finalisasi!
1! 1! 3! 3!
71
! Harga!Satuan! (Rp)!
!
!!!!!!! 3,000,000!! !!!!!!!!!!!!! 65,000!! !!!!!!!!!!! 600,000!! !!!!!!!!!!! 370,000!!
!!!!!!! 2,500,000!! !!!!!!!!!!!!! 65,000!! !!!!!!! 1,800,000!! !!!!!!! 1,110,000!!
Biaya!per!Tahun!(Rp)! ThR1!
ThR2! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!!
penelitian!
1!
Taksi!(Bandara!ke!tujuan,pp)!
3!
Transport!Dalam!Kota![1!org!x!3!hr]!
!!
!! Transportasi!MdnRBdg,!pp![1!x!1! org]!
1! 1!
!Airport!tax!MdnRBdg,!pp![1!x!1!org]!
3!
!Penginapan![3!hari]!
3!
Uang!Harian![1!org!x!!3hr]!
1!
Taksi!(Bandara!ke!tujuan,pp)!
3!
Transport!Dalam!Kota![1!org!x!3!hr]!
!!!!!!!!!!! 400,000!! !!!!!!!!!!! 110,000!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!400,000!! R!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!330,000!! R!!!!
!! !!!!!!! 3,000,000!! !!!!!!!!!!!!! 65,000!! !!!!!!!!!!! 750,000!! !!!!!!!!!!! 370,000!! !!!!!!!!!!! 400,000!! !!!!!!!!!!! 110,000!!
!! !!!!!!! 2,500,000!! !!!!!!!!!!!!! 65,000!! !!!!!!! 2,250,000!! !!!!!!! 1,110,000!!
!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!400,000!! R!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!330,000!! R!!!!
SUB"TOTAL"
18.11%!
""""12,860,000""
5."LainElain"
!! !
Justifikasi! Pemakaian!
! Kuantita s!
Biaya!Diseminasi!Internal!(2.5%)!
Biaya!diseminasi! hasil!
1!
!!!!!!! 1,875,000!!
!!!!!!! 1,875,000!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!!
Biaya!Publikasi!
untuk!Publikasi! hasil!
1!
!!!!!!! 2,500,000!!
!!!!!!! 2,500,000!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!!
!!
8!
!!
8!
!!
15!
!!
30!
Kegiatan!
Penggandaan Proposal Penggandaan Laporan Kemajuan Penggandaan Laporan Akhir Penggandaan Materi Diseminasi !!
!
!!!!!!!!!!!!! 23,000!! !!!!!!!!!!!!! 45,000!! !!!!!!!!!!!!! 65,000!! !!!!!!!!!!!!! 35,000!!
!!
!!
! Harga!Satuan! (Rp)!
!!
!!
!!
TOTAL"ANGGARAN"YANG"DIPERLUKAN"
72
ThR1!
ThR2!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! R!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!360,000!! R!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!975,000!! R!!!! !!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1,050,000!! R!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!R!!!! R!!!! """"""" 9.78%! 6,944,000"" !!!!!!!!!!184,000!!
SUB"TOTAL" !!
Biaya!per!Tahun!(Rp)!
!! !!
!! """"""""""""""""""""""""""""""""""""" 71,000,000""
Lampiran 28. Pembagian Job Description Tim NO
KEGIATAN
PENANGGUNGJAWAB Tahun 1
1
Pembuatan Proposal
Indra Maipita & Wawan Hermawan
2
Pengumpulan Data
Indra Maipita & Wawan Hermawan
3
Ekstraksi data Susenas dan pengolahan data
Indra, Wawan & Fitrawaty
4
Klasifikasi Data
Fitrawaty
5
Estimasi Parameter Konsumsi
Indra, Wawan & Fitrawaty
6
Pengolahan dan Penyusunan Tabel I-O Penelitian
Indra Maipita & Wawan Hermawan
7
Pengukuran Ketimpangan (Kurva Lorenz)
Fitrawaty
8
Simulasi Model
Indra Maipita & Wawan Hermawan
9
Pengolahan dan Interpretasi Hasil
Indra, Wawan, & Fitrawaty
11
Penyusunan Laporan
Indra, Wawan & Fitrawaty
73
Lampiran 29. Biodata Peneliti
BIO DATA PENELITI (Ketua) A.! Identitas Diri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nama Lengkap dan Gelar Jenis Kelamin Jabatan Fungsional NIP NIDN Tempat dan Tanggal Lahir Email No. Telp/HP Alamat Kantor No. Telp/Fax Lulusan Yang Telah Dihasilkan Matakuliah yang Diampu
Prof. Indra Maipita, M.Si,. Ph.D Laki-Laki Guru Besar 197104032003121003 0003047107 Padang Sidempuan, 3 April 1971
[email protected] 08192 111 777 Jl. Williem Iskandar Ps.V Medan estate Medan 061-6614002; 061-6613319 S1= 100an org; S2= 20an org, S3= org 1.! Ekonomi Regional 2.! Matematika Ekonomi 3.! Teori Ekonomi Mikro 4.! Ekonomi Manajerial 5.! Seminar Ekonomi
B.! Riwayat Pendidikan Nama Perguruan Tinggi Bidang Ilmu Tahun Masuk-Lulus Judul Skripsi/Tesis/Disertasi
Nama Pembimbing/Promotor
S1 IKIP Negeri Medan P. Matematika 1990-1995 Korelasi Antara Matapelajaran Matematika dengan Matapelajaran Akuntansi Keuangan Lanjutan Ditinjau Dari Hasil Belajarn Siswa Jurusan Akuntansi Kelas II SMEA Negeri 1 Medan TA. 1993-1994 Drs. K. Samosir
S2 Universitas Syiah Kuala banda Aceh Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2001-2003 Analisis Penentuan Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Medan (Zona I) Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc dan Prof. Dr. Zainuddin
S3 Universiti Utara Malaysia Ilmu Ekonomi 2007-20011 The Analysis of Fiscal Adjusment Impact on Income Distribution and Poverty in Indonesia: Computable General Equilibrium Approach Assc Prof. Dr. Moh. Dan Jantan, M.Sc dan Dr. Nor Azam Abd Razak, M.Sc
C.! Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun terakhir Pendanaan No
Tahun
Judul Penelitian
1
2006
2
2006
Dampak Desentralisasi Terhadap Pertumbuhan Kota Medan (Ketua) Penentuan Tarif Air Menggunakan Model Minimisasi Biaya dan Input di PDAM Tirtanadi Medan (Ketua)
74
Sumber DPP/SPP Penelitian Dosen Muda-Dikti
Jumlah (juta Rp) 3 6
3
2007
4
2009
5
2009
6
2010
7
2011
8
2012
9
2013
10
2015
11
2015
Peningkatan Hasil Belajar Ekonomi Manajerial Menggunakan Pendekatan Kontekstual, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan (Ketua) Model Kebijakan Fiskal dan dampaknya Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Indonesia (Dibiayai oleh Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi, Departement Pendidikan Nasional /Dipa Unimed T.A.2009, No.33795/H.33.17/SPMK/2009 tgl. 14 Juli 2009) – (Ketua) Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Akuntan Publik Untuk Mendeteksi Kemungkinan Salah Saji Material Dalam Penugasan Audit Sebagai Akibat Kecurangan Manajemen (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Medan) – (Anggota) Model Simulasi Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif yang Berpihak Pada Pengurangan Kemiskinan (dibiayai oleh Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional T.A. 2010 No.: 542/SP2H/PP/DP2M/VII/2010 tgl. 24 Juli 2010 dan SP2D No.: 166/H.33.8/KEP/PL/2010) – (Ketua) Pengembangan Model Kebijakan Pembangunan Ekonomi Sektoral Untuk Mengatasi Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan dan Pengangguran di Sumatera Utara (dibiayai oleh Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Tahun Anggaran 2011, No.036/SP2H/PL/Dit.Litabmas/IV/2011, tanggal 4 April 2011) – (Anggota) Pengembangan Model Kebijakan Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Rumahtangga (dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan TInggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Tahun Anggaran 2012, No.038/SP2H/PL/Dit.Binlitabmas/III/2012, tanggal 7 Maret 2012) – SP2D Unimed No: 144/UN33.8/KEP/KU/2012. (Ketua) Pengembangan Model Kebijakan Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Rumahtangga (dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan TInggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Tahun Anggaran 2013, Surat Perjanjian Penugasan No. 126/SP2H/PL/Dit.Binlitabmas/V/2003; Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Strategis Nasional No. 155/UN.33.8/KEP/KU/2013) (Lanjutan tahun 2012) – (Ketua) Profil Kelas Menengah dan Peranannya Terhadap Perekonomian Indonesia (Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan TInggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Tahun Anggaran 2015) – (ketua) Pengembangan Model Kebijakan Pembangunan Ekonomi Sektor IMMT dalam Mengatasi Ketimbangan Pendapatan Rumahtangga di Sumatera Utara (Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan TInggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Tahun Anggaran 2015) – (Anggota)
75
Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara Rusnas-Dikti
17
I-MHERE B1 Batch IV
20
Riset Strategis Nasional - Dikti
25
Hibah Bersaing Dikti
75
Stranas - Dikti
75
Stranas - Dikti
100
Fundamental Dikti
71
Hibah Bersaing Dikti
50
100
D.! Pengalaman Pengabdian Kepada masyarakat 5 Tahun Terakhir No
Tahun
1
2013
2
2015
Judul Penelitian Pelatihan Peningkatan Penggunaan Multi Media (Windows Movie Maker) Pembelajaran pada Guru SMA dengan Mengaktifkan MGMP di Labuhan Batu Selatan (Anggota) Pembinaan Dayasaing Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Desa Binaan Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang (Instruktur)
Pendanaan Jumlah Sumber (juta Rp) BOPTN (DIPA 30 Unimed) BOPTNUnimed
E.! Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal Beberapa Tahun Terakhir No 1
Judul Artikel The Impact of Fiscal Policy Toward Economic Performance and Poverty Rate in Indonesia
Nama Jurnal Bulletin Monetary Economics and Banking Bank Indonesia
Vol/No/Tahun Volume 12, Number 4, April 2010 p. 391-424. ISSN 1410-8046. Acredited (SK DIKTI No. 26/DIKTI/Kep/2005)
2
The Effect of Direct Cash Aid (BLT) Distribution Toward Income and Poverty Level in Indonesia
Journal of Economic and Business, Research Institute Gunadarma University
3
Desentralisasi dan Stabilitas Variabel Ekonomi Makro Kota Medan Model Estimasi Nilai Tambah Bruto Sektor Pertanian Terhadap Akumulasi Investasi dan Tenaga Kerja di Sumatera Utara Reducing Poverty Through Subsidies: Simulation of Fuel Subsidy Divertion to Non-Food Crops
Jurnal Visi Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan Jurnal Visi Ekonomi, Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan
Volume 16 Number 1, April 2011. Pp 23-36. ISSN 0853862X. Acredited (SK DIKTI No.110/DIKTI/Kep/2009/Dece mber 2009) Vol 10 No. 1, Juli 2011, hal. 10-18
Simulasi Pengeluaran Pemerintah dan Dampaknya Terhadap Kinerja Ekonomi Makro: Suatu Model Computable General Equilibrium The Impact of Diverting Fuel Subsidy to Acricultural Sector on Poverty The Impact of Diverting a Fuel Subsidy to the Agricultural Sector on Income Distribution and Poverty
Quantitative Economic Journal
4
5
6
7 8
9
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia
Journal of Economics Chiang Mai University.
The International journal of Interdiciplinary Environmental Studies. The Social Sciences Collection. Commond Ground Publishing. Simulasi Dampak Kenaikan Upah EKUITAS, Jurnal Ekonomi dan Minimum Terhadap Tingkat Keuangan, Terakreditasi Dikti Pendapatan dan Kemiskinan (No.80/DIKTI/Kep/2012)
76
Vol 10 No. 2, Des 2011, hal. 819 . Vol. 14 No. 4, April 2012. p.369-387, ISSN: 1410-8046. Terakreditasi Dikti (SK DIKTI: No. 66b/DIKTI/Kep/2011) Vol.1 No.2 Juni 2012. P.01-15. ISSN(online): 2089-7995, ISSN (Print): 2089-7847 Vol. 16 No. 1, Jan-Jun 2012. Pp. 84-100 . ISSN: 0859-8479. Vol.7 Issue 2. 2013. ISSN: 2329-1621.pp.1-13.
Vol 17 No.3 September 2013, p.391-410. ISSN: 1411-00393.
10
Analisis Produksi dan Efisiensi Quantitative Economic Journal, Beras Post Graduate Program, State University of Medan.
Vol.3 No.4 December 2014. hal.230-245 ISSN(online): 2089-7995, ISSN (Print): 2089-7847
F.! Pemakalah Seminar Ilmiah (oral presentation) dalam 5 tahun terakhir No 1
Nama Pertemual Ilmiah/Seminar Seminar Nasional “Strategi membangun Perekonomian Rakyat”
2
Workshop Peningkatan Kualitas Dosen Muda Dalam Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Angkatan I dan II Indonesian Regional Science Assosiation (IRSA) international Conference.
3
4
2011 SIBR Conference on Interdiciplinary Business and Economics Research
5
Sevent International Converence on Interdiciplinary Social Sciences.
Judul Artikel Ilmiah Indeks Resiko Negara (Country Risk Index) dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Rakyat Evaluasi Diri
Waktu dan Tempat Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Unimed, 2009
The Impact of Fiscal Policy Toward Economic Performance And Poverty Rate In Indonesia. The Impact of Diverting Fuel Subsidy to Agricultural Sector on Income Distribution and Poverty.
Universitas Airlangga Surabaya, 2010
The Impact of Diverting Fuel Subsidy to the Acricultural Sector on Income Distribution and Poverty
Universitas Negeri Medan, 2009
Society of Interdisciplinary Business Research in collaboration with Thammasat University, Bangkok, Thailand, 2011 Universidad Abad Oliba CEU, Barcelona Spain, 25-28 June 2012
G.! Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir No 1 2 3
Judul Buku Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen Analisis Penentuan Tarif Air
Tahun/ISBN Oktober 2010/ISBN: 978602-97979-0-9 Oktober 2010/ ISBN: 978-60297979-1-6 2010/ ISBN: 978602-98133-0-2
Penerbit Digibooks: Yogyakarta
2011/ ISBN: 978602-98133-4-0
Madinatera: Medan
Digibooks: Yogyakarta
4
Desain & Metode Penelitian Untuk Akuntansi Manajemen dan Bisnis.h Medan. Statistika Nonparametrik
5
Perilaku Organisasi
2011/ ISBN: 978602-98133-1-9
Madinatera: Medan
6
Memahami & Mengukur Kemiskinan
2013/978-602770961-4
Absolut Media Yogyakarta
77
Keterangan dibiayai oleh DIPA Unimed 2010
Madenatera: Medan
penulis: Arfan Ikhsan, Indra Maipita, I.B.A. Dharmanegara penulis: Indra Maipita, Dharmanegara I.B.A, & Mohd. Dan Jantan penulis: Arfan Ikhsan & Indra Maipita (dibiayai oleh DIKTI)
7
Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan
2014/979-9783535-26-6
UPP STIM YKPN Yogyakarta
Mendapatkan insentif Penulisan Buku dari DP2M Dikti pada taun 2015
H.! Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Institusi atau asosiasi lainnya) No 1
3
Jenis Penghargaan Dosen berprestasi bidang Information Technology (IT) dan Information Communication Technologi (ICT) tingkat Universitas Negeri Medan. Dosen berprestasi: dosen terlengkap menggunakan upload modul/bahan ajar pada SiPoeL serta terbanyak di download oleh mahasiswa tingkat Universitas Negeri Medan tahun 2009. Dosen Berprestasi III tingkat Universitas Negeri Medan
4
Peneliti Berprestasi I tingkat Universitas Negeri Medan
2
Institusi Pemberi Universitas Negeri Medan Universitas Negeri Medan
Tahun 2007
Universitas Negeri Medan Universitas Negeri Medan
2010
2009
2013
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Fundamental. Medan, Oktober 2015
(Indra Maipita)
78
Bio data Tim Peneliti (Anggota) A.! Identitas Diri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nama Lengkap dan Gelar Jenis Kelamin Jabatan Fungsional NIP NIDN Tempat dan Tanggal Lahir Email No. Telp/HP Alamat Kantor No. Telp/Fax Lulusan Yang Telah Dihasilkan Matakuliah yang Diampu
Dr. Wawan Hermawan, SE., MT. L Lektor 19730502 200312 1001 0002057303 Cianjur, 2 Mei 1973
[email protected] 08122011114 Jl. Dipatiukur No 35 Bandung 022 2509055 S1= 6 org; S2= 5 org, S3= 0 org
B.! Riwayat Pendidikan Nama Perguruan Tinggi Bidang Ilmu Tahun MasukLulus Judul Skripsi/Tesis/Di sertasi
S1
S2
S3
Ekonomi 1992 -1997
Tekno Ekonomi 1998-2001
Ekonomi 2008 – 2013
Analisis Hubungan Tingkat Tabungan Domestik Bruto dengan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Empat Negara Asean Periode 1976–1995
DampakPerubahan IklimTerhadapPertaniandanImpli kasinyaTerhadapPerekonomianIn donesia: Analisis Keseimbangan Umum. Lulus tanggal 14 Februari 2013
Nama Pembimbing/Pro motor
Krishna Amier Hamzah, SE., MA
Pengembangan Sektor Industri Manufaktur Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan dengan Menggunakan Pendekatan Metode Input Output dan Industrial Pollutions Projection System. Lulus tanggal 20 Januari 2001 Prof. Dr. Surna Tjahja Djajadiningrat.
Prof. Dr. Sutyastie Soemitro, SE., MS.
C.! Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun terakhir Pendanaan No
Tahun
1
2013
2
2013
3
2013
Judul Penelitian Pembangunan Model CGE Perikanan dan Basis Data Input Output untuk Mendukung kebijkan perikanan dan kelautan Pengembangan Model CGE IndoTERM Kajian Lingkungan Hidup Strategis
79
Sumber Kementerian Kelautan dan Perikanan
BAPEDA Provinsi Jawa Barat Abt-Associates bekerjasama dengan
Jumlah (juta Rp) 100
4
2011
5
2011
6
2010
7
2010
8
2010
9
2010
The Impact of Climate Change on Agriculture and Its Implication on the Indonesian Economy: A General Equilibrium Analysis Model Ekonomi Makro Bappenas. Aplikasi Model CGE The Impact of Free Trade between ASEAN and China on the welfare of the Indonesian Households Kajian Kerangka Evaluasi Opsi Kebijakan Energi dan Pembangunan Ekonomi : Pengembangan “Padjadjaran Economy-energy Model” Kajian Terkait Hubungan Persaingan Usaha di Sektor Hulu dan Hilir Baja Penentuan Ambang Batas (Threshold) untuk Indikator Utama Ekonomi dalam Executive Dashboard (EED)
URDI FEB – Unpad Small Research Grant
Bappenas FEB – Unpad Small Research Grant Penelitian Andalan Universitas Padjadjaran
173
Komite Pengawas Persaingan Usaha Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan RI
D.! Pengalaman Pengabdian Kepada masyarakat 5 Tahun Terakhir Pendanaan No
Tahun
1
2013
2
2013
3
2011
4
2011
5
2010
6
2009
Judul Penelitian Instruktur Pelatihan Tabel Input Output dan SAM Indonesia Instruktur Pelatihan Statitistik Multivariat Pembahas FGD. ”Impact of financial inclusion for non-bank sector on the economy and domestic competitiveness in the framework of APEC. Instruktur Pelatihan Model CGE Bappenas Instruktur Pelatihan Ekonometrik Instruktur pada “Pelatihan Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Studi kasus Penerapan Instrumen Ekonomi)”
Sumber
Jumlah (juta Rp)
BKF Kementerian Keuangan BKF Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal
Bappenas Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Lingkungan Hidup dan DANIDA
E.! Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir No 1
Judul Artikel Reducing Poverty Through Subsidies: Simulation of Fuel Subsidy Diversion To
Nama Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia
80
Vol/No/Tahun Vol 14 No 4, April 2012
Non-Food Crops
F.! Pemakalah Seminar Ilmiah (oral presentation) dalam 5 tahun terakhir No 1
2
Nama Pertemual Ilmiah/Seminar EEPSEAConference,on,the,Economics, of,Climate,Change,
The,11th,IRSA,International, Conference,
3 The 3rd IRSA International Institute Regional Development and Finances: Challenges for Expanding and Financing Public Services in the Decentralized Era, 4 The 10th IRSA International Conference “Reintegrating Indonesian Regional Economy in the Global Era”
Judul Artikel Ilmiah Fiscal Policy Analysis on Climate Change and Its Impact onIndonesian Economy: A General Equilibrium Analysis The!Impact!of!Climate! Change!on!Agriculture!and! Its!Implication!on!the!Food! Security!in!Indonesia:!A! Dynamic!General! Equilibrium!Analysis The Impact of Climate Change on Agriculture and Its Implication on the Indonesian Economy: A General Equilibrium Analysis! The Impact of Climate Change on Agriculture and Its Implication on the Food Security in Indonesia: A Dynamic General Equilibrium Analysis!
Waktu dan Tempat Kamboja 27-28 February 2014
9 – 10 Juli 2012 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Padang, 19 Juli 2011 – 20 Juli 2011
28 Juli 2010 – 29 Juli 2010
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan Hibah Fundamental. Bandung, Oktober 2015 Pengusul,
(Wawan Hermawan)
81
Bio data Tim Peneliti (Anggota) I.! Identitas Diri 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nama Lengkap dan Gelar Jenis Kelamin Jabatan Fungsional NIP NIDN Tempat dan Tanggal Lahir Email No. Telp/HP Alamat Kantor
10 11 12
No. Telp/Fax Lulusan Yang Telah Dihasilkan Matakuliah yang Diampu
Dr. Fitrawaty, SP, M.Si Perempuan Lektor 19760511 200801 2 012 0011057601 Medan, 11 Mei 1976
[email protected] 0812 604 4454 Jl. Williem Iskandar Ps.V Medan estate Medan 061-6614002; 061-6613319 S1= 20 org; S2= - org, S3= - org Pengantar Ekonomi Mikro Pengantar Ekonomi Makro Teori Ekonomi Mikro Teori Ekonomi Makro
J.! Riwayat Pendidikan Nama Perguruan Tinggi Bidang Ilmu
Tahun Masuk-Lulus Judul Skripsi/Tesis/Disertasi
Nama Pembimbing/Promotor
S1 USU Medan Sosial Ekonomi Pertanian 1994-1999
S2 Universitas Syiah Kuala banda Aceh Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2003-2007
S3 Universiti Sumatera Utara Ilmu Ekonomi
2009- sedang menunggu ujian terbuka Analisis Pengaruh Nilai Analisis Interdependensi Tambah Bruto Terhadap Instrumen Kebijakan Akumulasi Investasi di Moneter Terhadap Sumatera Utara Indikator Ekonomi Makro Indonesia Prof. Dr. Prof.Dr. SyaadAfifuddin, Raja Dr. Dede Ruslan, M.Si, dan Masbar, Dr. Jonni Manurung, M.Si. M.Sc dan Dr. Dede Ruslan, M.Si
82
K.! Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun terakhir Pendanaan No
Tahun
1
2009
2
2010
3
2011
4
2012
2013
Judul Penelitian Model Kebijakan Fiskal dan dampaknya Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Indonesia (Dibiayai oleh Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi, Departement Pendidikan Nasional /Dipa Unimed T.A.2009, No.33795/H.33.17/SPMK/2009 tgl. 14 Juli 2009) – (Anggota) Model Simulasi Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif yang Berpihak Pada Pengurangan Kemiskinan (dibiayai oleh Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional T.A. 2010 No.: 542/SP2H/PP/DP2M/VII/2010 tgl. 24 Juli 2010 dan SP2D No.: 166/H.33.8/KEP/PL/2010) – (Anggota) Pengembangan Model Kebijakan Pembangunan Ekonomi Sektoral Untuk Mengatasi Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan dan Pengangguran di Sumatera Utara (dibiayai oleh Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Tahun Anggaran 2011, No.036/SP2H/PL/Dit.Litabmas/IV/2011, tanggal 4 April 2011) – (Anggota) Pengembangan Model Kebijakan Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Rumahtangga (dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan TInggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Tahun Anggaran 2012, No.038/SP2H/PL/Dit.Binlitabmas/III/2012, tanggal 7 Maret 2012) – SP2D Unimed No: 144/UN33.8/KEP/KU/2012. (Anggota) Pengembangan Model Kebijakan Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Rumahtangga (dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan TInggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Tahun Anggaran 2013, Surat Perjanjian Penugasan No. 126/SP2H/PL/Dit.Binlitabmas/V/2003; Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Strategis Nasional No. 155/UN.33.8/KEP/KU/2013) (Lanjutan tahun 2012) – (Anggota)
83
Sumber Rusnas-Dikti
Jumlah (juta Rp) 100
Riset Strategis Nasional - Dikti
25
Hibah Bersaing Dikti
75
Stranas - Dikti
75
Stranas - Dikti
100
L.! Pengalaman Pengabdian Kepada masyarakat 5 Tahun Terakhir No
Tahun
1
2013
Pendanaan Jumlah Sumber (juta Rp) BOPTN (DIPA 30 Unimed)
Judul Penelitian Pelatihan Peningkatan Penggunaan Multi Media (Windows Movie Maker) Pembelajaran pada Guru SMA dengan Mengaktifkan MGMP di Labuhan Batu Selatan (Anggota)
M.!Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir No 1
Judul Artikel Reducing Poverty Through Subsidies: Simulation of Fuel Subsidy Divertion to Non-Food Crops
Nama Jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia
2
The Impact of Diverting Fuel Subsidy to the Acricultural Sector on Income Distribution and Poverty
Journal of Economics Chiang Mai University.
3
The Impact of Diverting a Fuel Subsidy to the Agricultural Sector on Income Distribution and Poverty
The International journal of Interdiciplinary Environmental Studies. The Social Sciences Collection. Commond Ground Publishing.
Vol/No/Tahun . Vol. 14 No. 4, April 2012. p.369-387, ISSN: 1410-8046. Terakreditasi Dikti (SK DIKTI: No. 66b/DIKTI/Kep/2011) Vol. 16 No. 1, Jan-Jun 2012. Pp. 84-100 . ISSN: 0859-8479. Vol.7 Issue 2. 2013. ISSN: 2329-1621.pp.1-13.
4
N.! Pemakalah Seminar Ilmiah (oral presentation) dalam 5 tahun terakhir No 1
Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Seminar Nasional “Membangun Pondasi Kewirausahaan Pemuda Sebagai Basis Ekonomi Mikro di Universitas”
2
Workshop Pengembangan Authentic Assaesment Peningkatan Kualitas Dosen Muda Dalam Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Angkatan I dan II Seminar Nasional “Hijrah Moral untuk Kebangkitan Indonesia”
3 4
Seminar Nasional ;”Pengintegrasian Hard Skill dan Soft Skill Dalam meningkatkan Kompetensi Guru, Dosen dan lululsan Pada Era Globalisasi
5
Pemakalah pada Seminar;
Judul Artikel Ilmiah Peserta Seminar Nasional “ Membangun Pondasi Kewirausahaan Pemuda Sebagai Basis Ekonomi Mikro di Universitas Peserta Workshop Pengembangan Authentic Assaesment
Waktu dan Tempat September 2011, IAIN – SUMUT
Peserta Seminar Nasional Hijrah Moral untuk Kebangkitan Indonesia Pemakalah pada Seminar Nasional ;”Pengintegrasian Hard Skill dan Soft Skill Dalam meningkatkan Kompetensi Guru, Dosen dan lululsan Pada Era Globalisasi Pemakalah pada Seminar;
Mei 2010, IAIN SUMUT
84
November 2011, UNIMED
November 2010, UNIMED
UNIMED
“ Kompetensi Dosen DanMahasiswa Terhadap Tujuan dan Realita Didalam Dunia Pendidikan
“ Kompetensi Dosen DanMahasiswa Terhadap Tujuan dan Realita Didalam Dunia Pendidikan
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Fundamental. Medan, Oktober 2015 Pengusul,
(Fitrawaty)
85
