LAPORAN TUGAS PERTAMBANGAN
Disusun Oleh : Kelompok 2 (Dua) Nama / NPM
: Alfi Nugroho
/ 30412604
Harry Fitri Usmanto
/ 38412209
Musafak
/ 35412164
M. Azis Gatot
/ 34412776
Pargiatmo
/ 38412272
Purwantika Teguh
/ 38412274
Tofik Hartono
/ 38412113
Kelas
: 3ID08
Hari
: Jum’at
Mata Kuliah
: Pengetahuan Lingkungan
Dosen
: Irwan Santoso, S.T
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS GUNADARMA BEKASI 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian,
penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas) seperti sektor pertambangan terutama pertambangan umum yang menjadi isu yang menarik. Akan tetapi dalam melakukan penambangan pemerintah harus memiliki anggaran dana yang lebih besar, hal itu yang membuat pemerintah mendatangkan investor-investor dari luar. Dengan adanya kegiatan pertambangan di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yaitu UU No. 11/1967 tentang pokok-pokok pengusahaan pertambangan. Istilah TI sebagai kepanjangan dari tambang inkonvensional sudah dikenal di kalangan rakyat kepulauan Bangka Belitung. Ini merupakan sebutan pnambangan timah dengan memanfaatkan peralatan mekanis sederhana, yang biasanya bermodalkan antara 10 juta sampai 15 juta rupiah. Untuk skala penambangan yang lebih kecil lagi biasanya disebut tambang rakyat (TR). TI sebenarnya dimodali dari rakyat dan dikerjakan oleh rakyat juga. Secara legal formal TI sebenarnya adalah kegiatan penambangan yang melanggar hukum karena memang umunya tidak memiliki izin penambangan. Pada mulanya pengolah TI melakukan kagiatan dalam areal kuasa penambangan (KP) PT. Tambang Timah dan kalau sudah habis mereka bisa pindah ke tempat lain yang ditentukan oleh PT. Tambang Timah, akan tetapi setelah masuk di era reformasi dari tahun 1998 keatas, masyarakat mencari lokasi di luar KP PT. Tambang Timah sehingga jumlah TI berkembang pesat menjadi ribuan. Mereka kini diluar kontrol karena menambang kebanyakan diluar KP PT. Tambang Timah. Kegiatan pertambangan inkonvensional timah di pulau Bangka dalam
setahun
terakhir
semakin
memprihatinkan.
Seiring
dengan
itu
pembangunan smelter (pabrik pengolahan pabrik timah balok) juga mengalami
peningkatan yang sangat tajam. Maraknya pertambangan smelter menjadi ancaman besar terjadinya pencemaran lingkungan. Hal ini dikarenakan smeltersmelter baru tersebut kurang mempertimbangkan sisi lingkungan.
BAB II PEMBAHASAN
2.1
Sejarah Timah di Bangka Belitung Industri pertambangan adalah salah satu industri yang diandalkan
pemerintah
negara
manapun
khususnya
pemerintah
Indonesia
untuk
mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa, industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi kabupaten dan kota merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Timah salah satu jenis bahan tambang. Aktivitas pertabangan di Indonesia telah berlangsung lebih dari 200 tahun dengan jumlah cadangan yang cukup besar. Cadangan timah ini tersebar dalam bentangan wilayan sejauh lebih dari 800 km yang disebut Indonesian tin belt. Bentangan ini merupakan bagian dari The South East Asia Tin Belt, membujur sejauh kurang lebih 3000 km dari daratan Asia ke arah Thailand semenanjung Malaysia sehingga Indonesia. Indonesia sendiri wilayah cadangan timah mencakup pulau Karimun, Pundur, Singkep, dan sebagian di daratan Sumatera (Bangkinang) di utara terus ke arah selatan yaitu pulau Bangka, Belitung dan Karimata hingga ke daerah sebelah barat Kalimantan. Dikepulauan Bangka Belitung, timah menjadi andalan pemasukan APBD yang cukup besar. Penambangan di kepulauan Bangka telah dimulai pada tahun 1711 sedangkan dikepulauan Belitung dimulai sejak tahun 1852. Kegiatan penambangan timah di kedua pulau ini telah berlangsung sejak jaman kolonial Belanda hingga sekarang. Sejumlah pulau penghasil timah, pulau Bangka adalah pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Pulau Bangka yang luasnya mencapai 1.294.050 ha, seluas 27,56% daratan pulaunya merupakan area kuasa pertambangan timah (KP). Area pertambangan terbesar merupakan anak perusahaan PT. Timah Tbk. Mereka menguasai area KP seluas 321.577 ha, sedangakan PT. Kobatin sebuah perusahaan kongsi yang sebanyak 25% sahamnya dikuasai PT. Timah dan 75% nya milik Malaysia Smeltin Coorporation, menguasai area KP seluas 35.063 ha (BAPPEDA BANGKA, 2000). Selain itu
terdapat smelter swasta lain dan para penambang tradisional yang sering disebut tambang inkonvensional (TI) yang menambang terbesar di darat dan laut Bangka Belitung. Permasalahan pertambangan timah yang berlangsung ratusan tahun itu belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi rakyat. Istilah TI sebagai kepanjangan dari tambang inkonvensional sudah sangat dikenal di kalangan rakyat kepulauan Bangka Belitung. Ini merupakan sebutan untuk penambangan timah dengan memanfaatkan peralatan mekanis sederhana, yang biasanya bermodalkan antara 10 juta sampai 15 juta rupiah. Untuk skala penambangan yang lebih kecil lagi biasanya disebut tambang rakyat (TR). TI sebenarnya dimodali dari rakyat dan dikerjakan oleh rakyat juga. Secara legal TI sebenranya adalah kegiatan penambangan yang melanggar hukum karena memang umumnya tidak memiliki izin penambangan. Pada awalnya TI “dipelihara” oleh PT. Tambang Timah ketika perusahaan itu masih melakukan kegiatan penambangan darat di kepulauan Bangka Belitung. TI sebetulnya muncul karena dulu PT. Tambang Timah melihat daerah-daerah yang tidak ekonomis untuk dilakukan kegiatan pendulangan oleh PT. Tambang Timah sendiri. Oleh karena itulah kepada pengolah TI diberikan peralatan pendulangan mekanis yang sederhana. Peralatan yang diperlukan tidak terlalu rumit, cukup dengan ekskavator, pompa penyemprot air, dan menyiapkan tempat pendulangan pasir timah. Metodenya pun sederhana, tanah yang diambil ekskavator kemudian ditempatkan di tempat pendulangan dan kemudian dibersihkan dengan air. Lapisan tanah yang benar-benar tanah dengan sendirinya akan hanyut terbawa air dan biasanya tersisa adalah batu dan pasir timah. Pada mulanya pengelola TI melakukan kegiatan di area kuasa penambangan (KP) PT. Tambang Timah dan kalau sudah habis mereka bisa pindah ke tempat lain yang di tetapkan PT. Tambang Timah. Akan tetapi setelah masuk era reformasi dari tahun 1998 keatas, masyarakat mulai mencari-cari lokasi diluar KP.PT. Tambang timah sehingga jumlah TI berkembang pesat menjadi ribuan, mereka kini diluar kontrol dengan penambang diluar KP PT. Tambang Timah.
2.2
Menjamurnya Penambangan di Bangka Belitung Pengolahan timah di Bangka Belitung selama ini dilakukan PT. Timah dan
PT. Kobatin, tidak hanya mengalami masa jaya tetapi mereka pernah dihadapkan dengan masalah-masalah penambangan timah, yaitu mengalami kemunduran perusahaan yang disebabkan oleh menurunnya harga timah di pulau Bangka Belitung. Mereka harus
mengeluarkan kebijakan untuk
menyelamatkan
perusahaan mereka itu sendiri diantaranya dengan mengurangi karyawan sebanyak 17000 orang. Kebijakan perusahaan tersebut memberikan dampak ekonomi masyarakat setempat, terkadang PT. Timah tidak lagi dapat memenuhi target produksi yang telah ditentukan yang menyebabkan PT. Timah terancam
tidak dapat memenuhi kontrak penjualan karena kuota produksinya tidak terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut PT. Timah mengeluarkan beberapa kebijakan: 1. PT. Timah mengeluarkan lagi surat izin mengumpulkan pembeli ke beberapa sub mitra kerjanya untu bertindak sebagai coordinator pengumpul/pembeli bijih timah hasil pendulangan masyarakat. 2. Setiap mitra kerja PT. Tambang Timah diberikan target minimal bijih timah yang harus dipasok PT. Timah perbulan. 3. Mengeluarkan surat ijin produksi (SIP) kepada mitra kerjanya untuk menerima bijih timah serta mengkordinir kegiatan pendulangan oleh masyarakat. Kebijakan ini mengakibatkan semakin banyaknya tambang inkonvensional (TI) yang muncul karena banyak perusahaan yang membayar lebih tinggi kepada penambang
inkonvensional
dibandingkan
dengan
dilakukannya
sendiri.
Pemerintah daerah Bangka Belitung, dengan kewenangan otonomi yang dimiliki mengeluarkan Perda No.6 tahun 2001 tentang pertambangan umum, yaitu membuka kesempatan bagi masyarakat Bangka mengeksploitasi timah secara bebas. Dampak kebijakan tersebut menyebabkan tambang inkonvensional semakin marak kemudian memicu penyelundupan. Selan itu, hasil tambang inkonvensional milik rakyat dibeli dengan harga lebih murah sehingga rakyat berada di garis kemiskinan.
2.3
Dampak yang ditimbulkan Pasca Penambangan Kegiatan penambangan inkonvensional timah di pulau Bangka dalam
setahu terakhir makin memprihatinkan. Seiring dengan itu pembangunan smelter (pabrik pengolahan menjadi timah balok) juga mengalami peningkatan sangat tajam. Maraknya smelter menjadi ancaman besar terjadinya pencemaran lingkungan. Hal ini dikarenakan smelter baru tersebut kurang mempertimbangkan sisi lingkungan. Perusakan akibat pertambangan ilegal mudah ditemukan seperti di kawasan kecamatan Belinyu. Industri pertambangan pada pasca operasi akan meninggalkan banyak warisan yang memiliki potensi bahaya dalam jangka panjang antara lain ladang tambang (Pit), air asam tambang, dan tailing.
1. Lubang Tambang Sebagian besar pertambangan mineral di Indonesia dilakukan dengan cara terbuka ketika selesai operasi, perusahaan meninggalkan lubang-lubang raksasa dibekas areal pertambangannya. Lubang-lubang itu berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang, terutama berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air. Air lubang tambang mengandung berbagai logam berat yang dapat merembes ke sistem air tanah dan dapat mencemari air tanah sekitar. Potensi bahaya akibat rembesan ke dalam air tanah seringkali tidak terpantau akibat lemahnya sistem pemantauan perusahaan-perusahaan penambangan tersebut. Pulau Bangka dan Belitung banyak dijumpai lubang-lubang bekas galian tambang timah (kolong) yang berisi air yang bersifat asam yang berbahaya. 2
Air Asam Tambang Air
asam
tambang
mengandung
logam-logam
berat
berpotensi
menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang. Air asam tambang yang sudah terbentuk maka akan sangat sulit untuk menghentikannya karena sifat alamiah dari reaksi yang terjadi pada batuan. Sebagai contoh pertambangan timbal pada era kerajaan romawi masih memproduksi air asam tambang 2000 tahun setelahnya. Air asam tambang baru terbentuk bertahun-tahun kemudian sehingga perusahaan pertambangan yang tidak melakukan monitoring jangka panjang bisa salah menganggap bahwa batuan limbahnya tidak menimbulkan air asam tambang. Air asam tambang berpotensi mencemari air permukaan dan air tanah. Sekali terkontaminasi terhadap air akan sulit melakukan tindakan penanganannya. 3. Tailing Tailing dihasilkan dari operasi pertambangan dalam jumlah yang sangat besar. Sekitar 97% dari bijih yang diolah oleh pabrik pengolahan bijih akan berakhir sebagai tailing. Tailing mengandung logam-logam berat dalam kadar yang cukup mengkhawatirkan, seperti tembaga, timbale atau timah hitam, merkuri, seng, dan arsen. Ketika masuk kedalam tubuh makhluk hidup logamlogam berat tersebut akan terakumulasi kedalam jaringan tubuh dan dapat mengakibatkan efek yang membahayakan kesehatan.
Akibat aktivitas liar ini, banyak program kehutanan dan pertanian yang tidak berjalan karena tidak jelasnya alokasi atau penetapan wilayah TI. Aktivitas TI juga mengakibatkan pencemaran air permukaan dan perairan umum. Lahan menjadi tandus, kolong-kolong (lubang bekas tambang) tidak terawat, tidak adanya upaya reklamasi/rehabilitasi lahan bekas tambang, terjadi abrasi pantai, dan perusakan cagar alam yang untuk memulihkannya memerlukan waktu setidaknya 150 tahun secara suksesi alami.
2.4
Rusaknya Ekosistem Hutan Legalitas
pemanfaatan
lahan
yang
tidak
berkelanjutan
dan
pengekspolitasian sumber daya alam yang berlebihan tanpa mengindahkan keseimbangan ekosistem merupakan salah satu pemicu kerusakan lingkungan di Bangka Belitung. Keadaan ini merupakan imbas dari krisis ekonomi berkepanjangan yang berakibat pada krisis sosial. Selain itu pelaksanaan otonomi daerah yang kurang siap mengakibatan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan. Pada akhirnya, aktivitas yang tak lepas dari ekosistem alam inipun membuat imbas beberapa kerusakan lingkungan tatanan ekosistem pulau Bangka khususnya daerah yang mengalami degradasi kualitas dan kuantitas lahan yang telah mencakup luas ke beberapa aspek ekosistem Bangka pada umumnya, yakni khususnya wilayah hutan Serumpun Sebalai ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan TI telah memacu pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan TI. Aktivitas pertambangan yang
dilakukan secara sporadic dan massal itu juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dahsyat. Sebagian besar penambang menggunakan peralatan yang besar sehingga dengan mudah mencabik-cabik permukaan tanah. Sisa pembuangan tanah TI menyebabkan pendangkalan sungai. Kerusakan yang ditimbulkan TI tidak hanya terjadi di lokasi penambangan wilayah daratan. Seperti yang diinformasikan sebelumnya, bahwasanya kerusakan alam bahkan terjadi hingga ke pantai (masyarakat Bangka menyebutnya TI apung), tempat bermuara sungai-sungai yang membawa air dan lumpur dari lokasi TI. Dikawasan pantai, hutan bakau di sejumlah lokasi rusak akibat penambangan TI. Selain itu di wilayah pesisir pantai, beroperasi juga tambang rakyat menggunakan rakit, drum-drum bekas, mesin dong feng dan pipa paralon, yang mengapung. Para buruh menyelam ke dasar laut, mengumpulkan sedikit demi sedikit timah.
2.5
Solusi Dampak yang ditimbulkan Penambangan Timah
1. Mengeluarkan kebijakan sebagai pedoman jangka panjang pengelolaan industri timah nasional, yang disusun atas prinsip-prinsip keseimbangan, aspek-aspek ekonomi, ekologi, sosial, politik, lingkungan, dan keseimbangan pasokan. 2. Pemanfaatan lahan pasca tambang sebagai upaya yang telah dilakukan untuk memanfaatkan tailing timah. Seperti dengan melakukan penanaman dengan tanaman pangan telah berhasil. Sebagian area digunakan mereka untuk pemukiman, sementara area lain dijadikan taman rekreasi dan sebagian kecil lahan yang tidak subur itu dimanfaatkan untuk peternakan, penanaman sayuran, dan buah-buahan. 3. Reklamasi dan revegetasi. Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki lahan pasca penambahan yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan revegetasi. Revegetasi bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah tersebut. 4. Memberikan sanksi yang tegas terhadap penambang ilegal yang tidak memiliki izin. 5. Membuka lahan pekerjaan yang baru sehingga masyarakat tidak hanya bertumpu pada sektor pertambangan, sehingga apabila aktivitas pertambangan mengalami kemerosotan, ekonomi di Bangka Belitung tidak ikut merosot.
BAB III PENUTUP
3.1
Kesimpulan Seluruh kegiatan pertambangan tidak ada yang berdampak positif terhadap
lingkungan bahkan dapat dikatakan sangat merusak lingkungan alam. Begitu juga yang terjadi di kepulauan Bangka Belitung. Penambangan timah yang dilakukan secara terus menerus yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan sudah terlihat bahkan dirasakan oleh masyarakat setempat. Masalah yang yang muncul menjadi cerminan bahwa lemahnya sistem pemerintah dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung. Pengawasan dan rehabilitasi lingkungan masyarakat daerah harus dioptimalkan. Langkah ini
harus
mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait dan memiliki keinginan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Semua butuh kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut. Selama ini yang menjadi masalah utama dalam setiap perusakan adalah kesadaran manusia untuk menjaga lingkungan. Untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tidaklah mudah.
DAFTAR PUSTAKA
Jukandi Dori. Dampak Penambangan Timah Bagi Masyarakat Bangka Belitung http://fppb.ubb.ac.id/?Katagori=Lingkungan&&judul_artikel=Dampak+Penamba ngan+Bagi+Masyarakat+Bangka+Belitung&&id=363&&Page=artikel_ub b&&ID_Menu=363. Diakses pada 14 Mei 2015 Zikri Manshur. Praktek Penambangan Timah di Kepulauan Bangka Belitung Membawa Kerugian Bagi Masyarakat. http://manshurzikri.wordpress.com/2010/05/26/praktek-penambangan--timah-dikepulauan-bangka-belitung-membawa-kerugian-bagi-masyarakat/. Diakses pada 15 Mei 2015
