LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PROSEDUR PENANGANAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) SECARA KOLEKTIF DI DESA PONDOK REJO KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER

Procedure Of Cancelation On Urban-Rural Land And Building Tax (PBB-P2) Imposition Collective In Pondok Rejo Village Tempurejo Sub-District Jember Regency

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh Robbi Mawardiansah NIM 110903101015

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2014

PROSEDUR PENANGANAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) SECARA KOLEKTIF DI DESA PONDOK REJO KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh Robbi Mawardiansah NIM 110903101015

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2014

i

PERSEMBAHAN

Tugas akhhir ini saya persembahkan untuk: 1. Ayahanda Imam Mawardi dan Ibunda tercinta saya Saadiah Ulfa yang selalu mendukung saya setiap saat dan selalu memberikan semangat; 2. Adik saya Bobbi Mawardiansah; 3. Guru-guru saya dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SMP, SMA; 4. Dosen-dosen D3 Perpajakan yang sudah memberikan ilmu pada saya; 5. Almamater FISIP Universitas Jember.

ii

MOTTO

Yang hebat di Dunia ini bukanlah tempat dimana kita berada, melainkan arah yang kita tuju.

(Olive Wendell Holmes)

iii

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Robbi Mawardiansah

NIM

: 110903101015

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul ”Prosedur Penanganan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Secara Kolektif di Desa Pondok Rejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Oktober 2014 Yang menyatakan,

Robbi Mawardiansah NIM 110903101015

iv

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Nama : Robbi Mawardiansah NIM : 110903101015 Jurusan : Ilmu Administrasi Program Studi : Diploma III Perpajakan Judul : Prosedur Penanganan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Secara Kolektif di Desa Pondok Rejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Jember, 18 November 2014 Menyetujui, Dosen Pembimbing

Drs. Anwar, M.Si. NIP 196306061988021001

v

PENGESAHAN Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Penanganan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Secara Kolektif di Desa Pondok Rejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada: Hari : Rabu Tanggal : 24 Desember 2014 Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji: Ketua,

Drs. Sugeng Iswono, M.A. NIP 195402021984031004

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Anwar, M.Si NIP 196306061988021001

Dra. Sri Wahjuni, M.Si NIP 195604091987022001

Mengesahkan Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A NIP 195207271981031003

vi

RINGKASAN

Prosedur Penanganan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Secara Kolektif di Desa Pondok Rejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember; Robbi Mawardiansah, 110903101015; 2014: 71 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan 25 September 2014. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang pajak daerah atas Pembatalan ketetapan PBB-P2 dan memperoleh gambaran secara nyata tentang Penanganan Pembatalan Ketetapan PBB-P2, dan meneliti bagaimana Prosedur Penanganan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Secara Kolektif di Desa Pondok Rejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Penulis membahas tentang Prosedur Penanganan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Secara Kolektif di Desa Pondok Rejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Dalam permasalahan di desa Pondok Rejo terdapat 18 Wajib Pajak yang mengajukan Pembatalan, hal yang mendasari pemabatalan ini bermacam-macam seperti yang disebutkan di atas. Dari 18 wajib pajak yang mengajukan pembatalan, semua dikabulkan karena memenuhi persyaratan. Pembatalan Ketetapan Pajak adalah suatu masalah yang sering terjadi dikarenakan: 1) SPPT ganda, hal ini terjadi ketika WP balik nama / pembuatan akta baru baru tanpa pelaporan ke fiskus kelurahan / desa. Jadi 1 Objek Pajak dengan 2 nama wp yang berbeda, 2) Masalah yang sering terjadi juga tanah yang telah di wakafkan, yang seharusnya tidak diterbitkan lagi SPPTnya dikarenakan Bukan Objek Pajak lagi, 3) Tanah warisan yang sudah dibagikan tanpa pelaporan, dengan begitu akan muncul SPPT induk dan SPPT anak.

vii

Pembatalan Ketetapan Pajak secara kolektif adalah Permohonan yang dilakukan WP untuk mengurusi permasalahan yang timbul, dan dilakukan secara bersama-sama melalui kantor desa atau kelurahan. Permohonan pembatalan yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan :1) 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama dengan pajak terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah), 2) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya, 3) Permohonan diajukan melalui Kepala Desa / Lurah setempat, 4) Dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan, 5) Diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Dalam hal menangani permasalahan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 Fiskus Desa harus lebih serius mendata wajib pajak yang mengajukan Pembatalan Pajak, dengan cara lebih berperan aktif melakukan kegiatan survey. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengurangi pengajuan wajib pajak sebelum di laporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Penanganan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Secara Kolektif di Desa Pondok Rejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) pada jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 2. Drs. Himawan Bayu Patriadi ,MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Plitik Universitas Jember; 3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M selaku ketua jrusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; 5. Dr. Akhmat Toha, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa. 6. Drs. Anwar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini; 7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf usaha yang telah membantu

ix

penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Jember. 8. Bapak Kukuh Widiatmoko, selaku KASI Keberatan dan Pengurangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah membimbing dan memberikan arahan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata. 9. Bapak Imam, Taufik, Faisol dan seluruh staf dan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah membimbing selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata. 10. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2011 yang telah membantuku selama studi. 11. Semua pihak yang telah mendukung dan yang terkait dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, Oktober 2014

Penulis

x

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................

i

HALAMAN PERSEMBAHAN ...............................................................

ii

HALAMAN MOTTO ..............................................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN...................................................................

iv

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................

v

HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................

vi

RINGKASAN ...........................................................................................

vii

KATA PENGANTAR ..............................................................................

ix

DAFTAR ISI .............................................................................................

xi

DAFTAR TABEL ....................................................................................

xv

DAFTAR GAMBAR ................................................................................

xvi

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................

xvii

BAB 1. PENDAHULUAN ......................................................................

1

1.1 Latar Belakang ....................................................................

1

1.2 Rumusan Masalah ..............................................................

5

1.3 Tujuan dan Manfaat ...........................................................

5

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata ......................................

5

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata ....................................

5

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .............................................................

7

2.1 Pengertian Pajak .................................................................

7

2.1.1 Pengertian Pajak ........................................................

7

2.1.2 Fungsi Pajak ..............................................................

8

2.1.3 Penglompokan Pajak .................................................

9

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak .........................................

10

2.1.5 Asas Pengenaan Pajak ...............................................

10

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak ..........................................

12

xi

2.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .................................

13

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ........

13

2.2.2 Pengertian Umum Tentang Pajak Daerah .................

14

2.2.3 Dasar Hukum Pajak Daerah ......................................

14

2.2.4 Prosedur Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ..........................

14

2.2.5 Jenis Pajak, Objek Pajak, dan Tarif Pajak Daerah ....

15

2.2.6 Ciri-ciri Pajak Daerah ...............................................

20

2.2.7 Tolak Ukur Untuk Menilai Pajak Daerah .................

20

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .....................................

22

2.3.1 Pengertian PBB .........................................................

22

2.3.2 Objek dan Subjek PBB .............................................

22

2.3.3 Objek Pajak yang Tidak Dikenakan PBB .................

23

2.3.4 Dasar Pengenaan PBB ..............................................

24

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) .............................................................................. 2.4.1

Pengertian Umum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ..........................

2.4.2

24

24

Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ...........................................

25

2.4.3 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ...................................................................

26

2.4.4 NOP (Nomor Objek Pajak) PBB-P2 .........................

26

2.5 Pembatalan Ketetapan PBB-P2 .........................................

29

2.5.1 Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2014 ......................

29

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ...................................

33

3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ...........................

xii

33

3.1.1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ..........

33

3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ..............................................................

34

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah ...................................

34

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah .................................

35

3.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas ............................

35

3.3.1 Struktur Organisasi ...................................................

35

3.3.2 Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah ...................

37

3.4 Lokasi dan Tata Letak .......................................................

46

3.5 Sarana dan Prasarana ........................................................

47

BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA........................................

48

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)........

48

4.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ..

49

4.2.1

Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .................

49

4.2.2

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata...................

49

4.3 Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ..........................

50

4.3.1 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ..............

50

4.4 Hasil Praktek Kerja Nyata..................................................

56

4.4.1

Pembatalan Ketetapan PBB-P2 .................................

59

4.4.2

Objek Pajak Terbebaskan dari Ketetapan PBB-P2 ...

60

4.4.3

Peraturan Bupati Tentang Pembatalan Ketetapan PBB-P2 ....................................................

4.4.4

Pembatalan Ketetapan PBB-P2 secara Perseorangan ...................................................

4.4.5

61

62

Pembatalan Ketetapan PBB-P2 secara Kolektif ..........................................................

xiii

64

4.4.6

Kelebihan dan Kekurangan pada Laporan Tugas Akhir ................................................

68

BAB 5. PENUTUP....................................................................................

70

5.1 Kesimpulan ...........................................................................

70

5.2 Saran .....................................................................................

71

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

xiv

DAFTAR TABEL

Halaman 2.1

Matrik penambahan jenis pajak kabupaten........................................

4.2

Daftar Hari Efektif dan Jam Kerja PKN di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ................................................................

4.3

19

49

Daftar Kegiatan PKN di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ............................................................................

xv

50

DAFTAR GAMBAR

Halaman 2.1

Struktur NOP .......................................................................................

26

3.2

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....

36

4.3

Prosedur Pembatalan Ketetapan PBB-P2 secara Perseorangan ...........

63

4.4

Prosedur Pembatalan Ketetapan PBB-P2 secara Kolektif ....................

66

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Kasus Pembatalan Ketetapan PBB-P2 secara Kolektif di Desa Pondok Rejo Jember 2. Daftar Usulan Pembetulan/Perbaikan Data PBB (model 1) 3. Daftar Perincian Pengembalian SPPT PBB 4. Lembar Disposisi 5. Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pembatalan SPPT PBB yang tidak benar yang diajukan secara kolektif 6. Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT PBB yang tidak benar yang diajukan secara kolektif 7. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 8. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata 9. Surat Balasan atas Permohonan Praktek Kerja Nyata 10. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata 11. Surat Tugas Dosen Pembimbing 12. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 13. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 14. Surat Tugas Bimbingan 15. Daftar Konsultasi Laporan Praktek Kerja Nyata 16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 17. Undang-undang No.28 Tahun 2009 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 19. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 tahun 2014 20. Dokumentasi

xvii

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang berarti bahwa segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara wajib berdasar pada hukum yang berlaku. Hukum tertulis di negara kita secara hierarkis antara lain adalah UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah. Pajak berperan sangat penting bagi negara Indonesia karena pajak tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, tetapi pajak juga sebagai kewajiban dalam kebijakan fiskal untuk mengarahkan ekonomi suatu negara agar tercapainya pertumbuhan ekonomi, memperlancar stabilitas keuangan negara dan menambah pendapatan kas negara. Pajak juga memberikan masukan yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sekaligus merupakan kontributor terbesar dari APBN yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa. Tanpa adanya pajak, pembiayaan berbagai pembangunan sulit untuk dapat dilaksanakan. Uang dari hasil pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara Indonesia mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembiayaan pembangunan. Kepatuhan masyarakat (Wajib Pajak) dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, merupakan syarat utama untuk tercapainya pembangunan nasional. Sehingga pada 1

2

akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Maka tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial, disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga menjadi alat investasi yang sangat menguntungkan. Disamping itu bangunan yang memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, wajib menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan

3

Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pengalihan pengeloaan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan

pelayanan

PBB-P2

akan

diselenggarakan

oleh

Pemerintah

Daerah

(Kabupaten/Kota). PBB yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat. Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: 1) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, 2) Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), 3) Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, 4) Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan, 5) Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih dikenakan Pajak Pusat paling lambat sampai dengan 31 Desember 2013 sampai ada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan yang diberlakukan di daerah masing-masing. Bagi daerah yang belum siap menjalankan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB pada akhir tahun 2013, maka daerah tersbut akan berpotensi kehilangan sumber PAD karena pada tanggal tersebut pemerintah pusat sudah tidak boleh lagi melakukan pemungutan terhadap kedua jenis pajak tersebut, sesuai dengan pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pengalihan PBB-P2 memang menguntungkan bagi daerah untuk menambah PAD, namun dengan adanya pengalihan ini beban pemerintahan daerah akan bertambah juga, karena tugas pemerintah daerah dalam menangani masalah PBB-P2 menjadi komplek. Masalah yang akan dihadapi pemerintahan daerah adalah pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), nantinya juga menjadi

4

kewenangan daerah untuk menerbitkannya, termasuk melakukan pembenahan kesalahan SPPT, seperti salah penulisan nama, salah ukur, SPPT ganda dan lainya. Sealain itu pemerintah daerah

juga menangani masalah kelebihan pungutan,

penghapusan sanksi administratif, pembatalan pajak yang telah dipungut. Dalam prakteknya, masih saja banyak kesalahan-kesalahan yang terdapat pada proses perpajakan, kesalahan ini biasanya terjadi karena kesalahan menghitung dan mendata obyek pajak. Selain itu biasanya wajib pajak juga melakukan kecurangan-kecurangan agar meminimalkan pembayaran pajaknya. Dalam hal ini penulis akan berfokus pada permasalahan tentang prosedur penanganan pembatalan SPPT, pembatalan SPPT sendiri dibedakan menjadi 2 yaitu pembatalan SPPT secara individu dan secara kolektif. Pada dasarnya prosedur pembatalan keduanya sama saja namun yang membedakan adalah cara mengajukan permohonannya, kalau individu maka wajib pajaknya yang langsung mengajukan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, kalau secara kolektif wajib pajak tidak perlu datang ke Dinas Pendapatan Jember, wajib pajak cukup melaporkan permasalah ke kepala desa atau ke kelurahan masing-masing. Wajib Pajak mengajukan proses Pembatalan SPPT disebabkan berbagai masalah, misalnya SPPT ganda, tanah diwakafkan, dan objek pajak tidak ada. SPPT ganda terjadi ketika wajib pajak balik nama/pembuatan akta tanah baru tidak melaporan ke fiskus, jadi muncul 2 nama wajib pajak dalam 1 objek pajak. Permasalahan tanah yang telah diwakafkan seharusnya tidak muncul SPPT lagi (fasum), namun dalam kenyataanya masih muncul juga, maka dari itu wajib pajak mengajukan pembatalan SPPT. Setelah penulis menjalani mata kuliah Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, permasalahan yang sering timbul dalam prakteknya yaitu pembatalan SPPT secara kolektif. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ingin membahas bagaimana Prosedur Penanganan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 Secara Kolektif, hal apa yang telah dilakukan pihak Dispenda untuk mengatasi masalah yang terjadi. Maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengambil judul “Prosedur Penanganan

5

Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2) Secara Kolektif di Desa Pondok Rejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, peran Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sangat penting karena dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah masing-masing. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan suatu permasalahan bagaimana Prosedur Penanganan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Secara Kolektif di Desa Pondok Rejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat 1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah: Mengetahui dan memahami tentang Prosedur Penanganan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Secara Kolektif di Desa Pondok Rejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata Manfaat Praktek Kerja Nyata adalah: 1) Memperoleh pengetahuan dibidang administrasi perpajakan khususnya tentang Prosedur Penanganan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Secara Kolektif di Desa Pondok Rejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. 2) Mendapat kesempatan langsung untuk mengaplikasikan ilmu dan wawasan yang diperoleh di bangku kuliah.

6

3) Sebagai bekal bagi penulis dalam menghadapi keadaan nyata dalam dunia kerja sehubungan dengan perpajakan dan mengenal lingkungan kerja perusahaan sehingga mahasiswa memperoleh wawasan yang lebih luas.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak 2.1.1 Pengertian Pajak Definisi atau pengertian pajak menurut Waluyo (2008 : 2) menyatakan “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah”. Hal ini dipertegas pendapatnya Soemitro (dalam buku Mardiasmo, 2011:1) menyatakan.“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” . Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur : 1) Iuran dari rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2) Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

7

8

2.1.2 Fungsi Pajak Pajak memiliki beberapa fungsi, adapun fungsi tersebut yaitu: 1) Fungsi anggaran (budgetair) Sebagai sumber pendapatan Negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 2) Fungsi mengatur (regulerend) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 3) Fungsi stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

9

4) Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Pengelompokan Pajak Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2011:5) terdiri dari : A. Menurut golongannya 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan. 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. B. Menurut sifatnya 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. C. Menurut lembaga pemungutnya 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

10

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintahan Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, Pajak Daerah terdiri atas: a) Pajak propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak Menurut Munawir (2005: 41) menyebutkan ada tiga sistem pungutan pajak yang berlaku, yaitu: 1) Official Assesment System Adalah suatu pungutan dimana besarnya pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak, ditentukan sendiri oleh fiskus atau operator pajak, dalam Undang-undang Wajib Pajak bersifat pasif, justru fiskuslah yang bersifat aktif 2) Self Assesment System Adalah suatu sistem pungutan pajak yang memeberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga dalam sistem ini Wajib Pajak harus lebih aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada inspeksi pajak, sedang fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikator. 3) With Holding System Adalah suatu sistem pungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah atau Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2.1.5 Asas Pengenaan Pajak Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan

11

pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah: 1) Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle) Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan darimana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept). 2) Asas sumber Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. 3) Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle) Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.

12

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut (Mardiasmo, 2011 : 2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang -undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang -undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi) Pemungutan tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam mememnuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contoh : a) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.

13

b) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tariff, yaitu 10% c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2.2.1 Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut Setiawan dan Musri (2006:349). 1) Di samping perpajakan pusat, sebagaimana disamping pada bab terdahulu, setiap wajib pajak juga harus memahami tentang kewajiban perpajakan yang terkait dengan pajak daerah. 2) Pajak daerah dan retribusi daerah harus mengacu kepada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar dapat diberlakukan kepada masyarakat sebagai wajib pajak atau wajib retribusi dan dengan dibuatkan peraturan daeraholeh daerah yang bersangkutan. 3) Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 4) Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pugutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 5) Peraturan daerah adalah peraturan yag ditetapkan oleh kepala daerah dengan perstujuan dewan perwakilan rakyat daerah, pemerintahan aerah adalah kepala daerah dan dewan perwakilan daerah, kepala daerah adalah kepala daerah tingkat 1 atau kepala daerah tingkat 2.

14

2.2.2 Pengertian Umum Tentang Pajak Daerah 1) Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2) Menurut UU No. 28 tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalansecara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3) Pengertian Pajak Daerah menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarka Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.3 Dasar Hukum Pajak Daerah Adapun dasar hukum pajak daerah yaitu undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan daerah kabupaten jember no 3 tahun 2011 tentang pajak daerah.

2.2.4 Prosedur Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan mengesahka, menolak untuk mengesahkan, atau meminta penyempurnaan terlebih dahulu peraturan daera sebagaimana dimksud dalam pasal 24 ayat (1) UU Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pengesahan, penolakan pengesahan, atau permintaan untuk penyempurnaan terlebih dahulu peraturan daerahdilakukan dalam janga waktu paling lama tiga bulan sejak diterimanya peraturan daerah dimaksud. Jangka waktu tiga

15

bulan hanya dapat diperpanjang tiga bulan lagi, dengan memberitahukan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan sebelum jangka waktu berakhir. Apabila dalam waktu enam bulan sejak diterimanya peraturan daerah atau jangka waktu pep\rpanjangan telah leawt, Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan , peraturan daerah tersebut dianggap telah disahkan berlaku, dan dapat dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri keuangan dapat membatalkan atau meminta untuk menyempurnakan peraturan daerah yang telah atau dianggap telah disahkan apabila peraturan daerah tersebt di kemudian har ternyata bertntangan dengan peraturan daerah.

2.2.5 Jenis Pajak, Objek Pajak, dan Tarif Pajak Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2006:350), ada dua jenis pajak daerah yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten: A. Jenis Pajak Provinsi 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakan leh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjaditenga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar. 2) Bea balik nama kendaraan bermotor da kendaraan di atas air Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepiha atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

16

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. B. Jenis Pajak Kabupaten/Kota 1) Pajak hotel dan restoran Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/ataufasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Restran atau rumah makan adalah tempat menyanta makanan dan/atau minuman yang disediaka dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering. 2) Pajak hiburan Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. 3) Pajak reklame Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

17

4) Pajak penerangan jalan Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. 5) Pajak pengambilan bahan galian golongan C Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6) Pajak parkir Pajak parkir adalah pajak yang dkenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. 7) Pajak mineral bukan logam dan batuan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan a) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. b) Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara. 8) Pajak air tanah Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang

18

Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah. Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak Provinsi, sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota 9) Pajak sarang burung wallet a) Pajak Sarang Burung Walet adalah pungutan daerah atas pengambilan sarang burung walet; b) Sarang Burung Walet adalah sarang yang dihasilkan burung walet Species Collocalia. c) Objek Pajak adalah adalah setiap pengambilan sarang burung walet yang diperjualbelikan. 10) PBB pedesaan dan perkotaan Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak baru. Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya merupakan pajak pusat.. 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

19

Matriks penambahan jenis pajak kabupaten atau kota dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.1 Matrik penambahan jenis pajak kabupaten Undang-undang No 34/2000

Undang-undang No 28/2009

1. Pajak hotel

1. Pajak hotel

2. Pajak restoran

2. Pajak restoran

3. Pajak hiburan

3. Pajak hiburan

4. Pajak reklame

4. Pajak reklame

5. Pajak penerangan jalan

5. Pajak penerangan jalan

6. Pajak parker

6. Pajak parker

7.Pajak pengambilan bahan galian 7.Pajak mineral bukan logam dan golongan C

batuan 8. Pajak air tanah 9. Pajak sarang burung wallet 10.PBB pedesaan dan perkotaan 11.Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Adapun tarif pajak daerah berbeda-beda, berikut adalah tarif pajak daerah: 1) Pajak Provinsi terdiri dari: a) Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 10% b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 20% c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 10% d) Pajak Air Permukaan sebesar 10% 2) Pajak Kabupaten terdiri dari: a) Pajak Hotel sebesar 10% b) Pajak Restoran sebesar 10% c) Pajak Hiburan sebesar 35% d) Pajak Reklame sebesar 25%

20

e) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 20% g) Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sebesar 0,5% i) Pajak Parkir sebesar 10% j) Pajak Air Tanah sebesar 20% k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5%

2.2.6 Ciri-ciri Pajak Daerah Untuk mempertahankan prinsip-prinsip perpajakan, maka menurut Tjip Ismail (2007) perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut: 1) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya. 2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam. 3) Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).

2.2.7 Tolak Ukur Untuk Menilai Pajak Daerah Prinsip perpajakan yang dikaitkan dengan peraturan daerah menurut Kenneth Davey yang diterjemahkan oleh Tjip Ismail (2007) ada 5 (lima) prinsip, yaitu: 1) Hasil (yield) Meliputi memadai tidaknya suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu serta elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

21

2) Keadilan (equity) Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumberdaya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumberdaya ekonomi dan pajak itu harus adil dari tempat ke tempat. 3) Daya Guna Ekonomi (economic efficiency) Pajak hendaknya mendororng atau setidak-tidaknya tidak menghambat penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi. Juga Mencegah agar tidak timbul keengganan bekerja atau menabung. Selain itu juga memperkecil beban lebih pajak. 4) Kemampuan Melaksanakan (ability to implement) Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemampuan politik dan kemampuan tata usaha. 5) Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (suitability as a local revenue source) Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak. pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah jangan mempertajam perbedaan – perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing - masing. Dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

22

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2.3.1 Pengertian PBB menurut Setiawan dan Musri (2006:325). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan. Pajak ini pemungutnya dilakukan oleh pemerinah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak yang dalam pelaksanaanya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah). Keterlibatan pemda dikarenakan persentase pembagian hasil penerimaannya sebagian besar dialokasikan ke pemerintah daerah.

2.3.2 Objek dan Subjek PBB 1) Objek PBB Dalam pajak bumi dan bangunan yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bngunan. Pengertian bumi di sini adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.sementara itu, bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan yang dapat dikenakan pajak adalah: a) Bangunan tempat tinggal (rumah); b) Gedung kantor; c) Hotel; d) Pabrik; e) Emplasemen dan lain-lain Semua ini merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut di atas, seperti: a) Jalan lingkungan pabrik dan emplasemennya; b) Hotel; c) Kolam renang; d) Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, juga pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat.

23

2) Subjek Pajak Dalam PBB yang menjadi subjek pajak adalah orang/badan yang: a) Mempunyai hak atas bumi; b) Memperoleh manfaat atas bumi; c) Memiliki atau menguasai bangunan; d) Memperoleh manfaat atas bangunan.

2.3.3 Objek Pajak yang Tidak Dikenakan PBB Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah sebagai berikut. 1) Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan untuk kebudayaan nasional, yang dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang-bidang tersebut. Contoh: pesantren atau sejenisnya, sekolah/madrasah, tanah wakaf,rumah sakit pemerintah, dan lain-lain. 2) Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan atau untuk pelaksaan pembangunan guna untuk kepentingan umum. 3) Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu, seperti museum. 4) Tanah yag merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasioanl, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak. 5) Tanah atau bangunan yang digunakan oleh erwakilan diplomatic atau konsultan berdasarkan asas perlakuan timbale balik. Artinya bila tanah / gedung perwakilan RI di Negara tertentu tidak dikenal PBB, hal yang sama diperlakukan terhadap tanah/gedung Negara tersebut yang ada di Negara kita. 6) Tanah atau bangunan yang diguanakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

24

2.3.4 Dasar Pengenaan PBB Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bila tida terdapat jual-beli, NJOP ditentukan melealui perbandingan harga dengan objek lain sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Penentuan NJOP diperoleh melalui penilaian objek PBB tersebut. Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJOP. Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2.4.1 Pengertian Umum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 2) Pengertian PBB-P2 menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang

digunakan

untuk

kegiatan

usaha

perkebunan,

perhutanan

dan

pertambangan. Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan.

25

2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan A. Objek Pajak PBB-P2 Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dalam Peraturan Bupati tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikenakan untuk semua sektor: 1) Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut di wilayah Kabupaten, seperti sawah, lading, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lain-lain 2) Bangunan : Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Adapun yang termasuk pengertian bangunan adalah : a) jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut b) jalan TOL c) kolam renang d) pagar mewah e) tempat olah raga f) galangan kapal, dermaga g) taman mewah h) tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak i) fasilitas lain yang memberikan manfaat B. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar

26

PBB yang terutang setiap tahunnya, PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

2.4.3 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Untuk tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan yaitu sebesar 0,5% (setengah persen) sesuai Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1994. Sedangkan tarif efektif PBB adalah 0,1% untuk obyek yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari 1 milyar dan 0,2% untuk NJOP yang nulainya lebih besar dari sama dengan 1 milyar.

2.4.4 NOP (Nomor Objek Pajak) PBB-P2 A. Definisi NOP Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan NOP adalah nomor identitas objek pajak PBB. NOP diberikan oleh Dinas pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak PBB. NOP digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. B. Sifat NOP sebagai Identitas Objek Pajak PBB P2 NOP mempunyai sifat sebagai berikut: 1) Unik, yaitu setiap objek pajak PBB diberikan satu NOP dan berbeda dengan NOP yang diberikan untuk objek pajak PBB lainnya; 2) Tetap, yaitu NOP yang diberikan kepada setiap objek pajak PBB tidak berubah dalam jangka waktu lama; dan. 3) Standar, yaitu hanya ada satu sistem pemberian NOP yang berlaku secara regional. C. Gambar 2.1 Struktur NOP Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit dengan rincian sebagai berikut:

27

1) digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi; 2) digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten; 3) digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan; 4) digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode desa/kelurahan 5) digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok; 6) digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek pajak; 7) digit ke-18 merupakan kode tanda khusus yang digunakan untuk membedakan objek pajak berdasarkan klasifikasi tertentu, untuk obyek PBB P2 kode tanda khusus mengikuti ketentuan berikut : a) angka 7 merupakan kode tanda khusus objek pajak yang terletak di kelurahan/desa yang belum dilakukan pembentukan basis data SISMIOP; b) angka 8 merupakan kode tanda khusus objek pajak bersama yang terletak di kelurahan/desa yang belum dilakukan pembentukan basis data SISMIOP; c) angka 9 merupakan kode tanda khusus objek pajak yang terletak di kelurahan/desa yang telah dilaksanakan pembentukan basis data SISMIOP; d) angka 0 merupakan kode tanda khusus objek pajak yang terletak di kelurahan/desa yang sudah dilakukan pembentukan basis data SISMIOP. D. NOP untuk Objek Pajak bersama Pemberian NOP untuk objek pajak bersama diberikan ketentuan sebagai berikut: 1) NOP untuk bagian bidang objek pajak yang dimiliki, dimanfaatkan dan atau dikuasai secara bersama oleh subjek pajak secara keseluruhan , diberikan kode tanda digit ke 18 struktur NOP angka 8 atau 9;

28

2) NOP untuk masing-masing bidang objek pajak yang merupakan anggota dari objek pajak bersama yang dimiliki, dimanfaatkan dan atau dikuasai oleh masing-masing subjek pajak, diberikan kode tanda khusus digit ke-18 struktur NOP dengan angka 0 atau 7. E. NOP dalam Mutasi Pemberian NOP dalam hal terjadi mutasi Subjek Pajak diatur sebagai berikut; 1) Mutasi penuh/seluruh objek pajak kepada satu subjek pajak adalah tetap atau tidak berubah. 2) Mutasi seluruh objek pajak kepada beberapa subjek pajak mengikuti ketentuan sebagai berikut : a) NOP asal diberikan untuk satu objek pajak; b) NOP bagi bidang objek pajak yang di mutasikan kepada subjek pajak lainnya diberikan NOP baru dengan menggunakan kode nomor urut objek pajak setelah kode nomor urut objek pajak terakhir dalam blok letak objek tersebut dalam hal telah dilaksanakan SISMIOP di desa/ kelurahan tersebut, sedangkan dalam hal desa/kelurahan belum SISMIOP maka diberikan NOP setelah kode nomor urut objek pajak terakhir dalam desa/kelurahan; 3) Mutasi sebagian objek pajak kepada satu atau beberapa subjek pajak a) Bagian bidang objek pajak yang tidak dimutasikan menggunakan NOP asal; b) Bidang objek pajak yang dimutasikan diberikan NOP dengan kode nomor urut objek pajak setelah kode nomor urut objek pajak terakhir dalam blok letak objek pajak; F. Penonaktifan dan Penghapusan NOP Penonaktifan NOP diberikan untuk objek pajak yang mengalami kondisi karena hal-hal berikut :

29

1) Faktor alam antara lain erosi, luapan lumpur, efek dari erupsi gunung berapi yang masih dimungkinkan dimanfaatkan kembali beberapa tahun yang akan datang; 2) Penggabungan dua atau lebih objek pajak yang terletak berbatasan dengan subjek pajak yang sama; 3) Obyek pajak yang tidak diketahui keberadaan Subjek/ Wajib Pajak. Penghapusan NOP diberikan untuk objek pajak yang mengalami kondisi karena hal-hal berikut: a) Faktor alam antara lain erosi, luapan lumpur, erupsi dari gunung berapi yang secara permanen mengakibatkan objek pajak hilang atau tidak dapat diindentifikasi batas-batasnya dan disetujui penghapusan oleh pemanfaat objek pajak tersebut; b) Kesalahan pemberian NOP pada objek pajak sehingga menyebabkan satu objek pajak diberikan dua NOP (double NOP); c) Perubahan sektor pengenaan PBB. d) Penonaktifan

dan

penghapusan

NOP

dilaksanakan

atas

pengajuan/permohonan Desa/Kelurahan dan telah selesai pendataan dilapangan oleh petugas dari Dinas. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan atas penonaktifan dan penghapusan NOP ditandatangani oleh petugas pendataan dari Dinas, Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat. Keputusan penonaktifan dan penghapusan NOP ditandatangani atas nama Bupati oleh Kepala Dinas.

2.5

Pembatalan Ketetapan PBB-P2

2.5.1 Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 31 tahun 2012 tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Banguan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember yang berubah menjadi peraturan Bupati nomor 4 tahun 2014.

30

A.

Ketentuan pasal 51 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: Pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBBP2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b “mengurangkan atau membatalkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2, yang tidak benar, dan/atau” dapat dilakukan apabila SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena: 1) Bukan merupakan objek PBB-P2; 2) Terbit lebih dari 1 (satu) SPPT untuk 1 (satu) objek pajak yang sama (SPPT ganda); 3) Terbit SPPT atas objek pajak yang telah terbagi habis dan masing-masing telah terbit SPPT; 4) Objek pajak tida ada; dan 5) Penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum jelas diketahui wajb pajaknya.

B.

Pasal 53a yang berbunyi sebagai berikut: 1) Permohonan Pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Ayat (1) huruf b diajukan secara perserangan, kecuali untuk SPPT dapat diajukan secara kolektif. 2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a) 1 (satu) permohonan unyuk 1 (satu) SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2; b) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya; c) Diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas; d) Dilampiri asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2 yang dimohonkan pembatalannya; dan

31

e) Surat permohona yang di tandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditadatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat Kuasa Khusus. 3) Permohonan pembatalan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a) 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama dengan pajak terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah); b) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya; c) Permohonan diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat; d) Dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan e) Diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas. 4) Permohonan pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBBP2 secara perseorangan yang tidak memeuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohnan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan Kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alas an yangmendasari. 5) Pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2 dapat dilakukan apabila pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2 tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak PBB-P2, yang meliputi; a) Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah; b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut :

32

1) Bidang ibadah meliputi : Masjid, Gereja, Pura, Wihara, dan Klenteng; 2) Bidang social meliputi : Panti Asuhan, Balai Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Panti Jompo 3) Bidang kesehatan, meliputi : Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Bidang pendidikan, meliputi : Taman Kanak-Kana, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau sederajat; dan 5) Bidang kebudayaan nasional a) Digunakan untuk pemakaman umum, peninggalan purbakala atau sejeis dengan itu; b) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisatan, taman nasional, dan tanah Negara yang elm dibebani leh suatu hak; c) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik; d) Digunakan oleh badan atau perwakian lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Kuangan; dan e) Nilai Perolehan Objek Pajak yang salah sehingga mengakibatkan double Nomor Objek Pajak. 6) Permohonan pembatalan SPPT PBB-P2 secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Kepala Desa/Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

BAB III. GAMBARAN UMUM DISPENDA 3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan secretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan secretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaankelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Derektorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar dengan kekuatan menampung karyawan sebanyak 300 orang. Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah. 3.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember A. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember a) Dinas Kabupaten Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendapatan Daerah.

33

34

b) Dinas Pendapatan Derah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. c) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan koordinasikan oleh Sekrtaris Daerah. B. Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan dibidang pendapatan. C. Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabuaten Jember Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memunyai fungsi: 1) Merumuskan kebijakan teknik di bidang pendapatan 2) Memberikan perijinan dan peleksanaan pelayanan umum 3) Melakukan pembinaan terhadap kaur yang adad di kecamatan 4) Menyelenggarakan penarikan/pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5) Pelaksaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Jember 3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Visi merupakan rencana jauh ke depan yang mana menjelaskan tentang kemana suatu perusahaan akan dibawa dan bagaimana instansi tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dinas Pendapatan memiliki suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 5 (lima) tahun kedepan tentang struktur dan gambaran serta keadaan yang akan di capai dan diwujudkan. Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah “ Mewujudkan Dinas Pendapatan yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif”.

35

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang harus sesuai Visi yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tujuan organisasi yang akan dilaksnakan dan berhasil dengan baik. Adapun Misi Dinas Pendapatan yaitu : 1) Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan; 2) Menggali dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara Insentif; 3) Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah; 4) Memenuhi pemasukan daerah.

3.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 3.3.1 Struktur Organisasi Berikut adalah stuktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah stuktur organisasi garis. Stuktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing-masing bagian

36

Gambar 3.2. Bagian Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

37

3.3.2 Uraian Tugas Dinas Pendapatan terdiri dari: A. Kepala Dinas Kepala dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi, bagi hasil pajak atau bukan pajak dan menyelengarakan pemungutan pendapatan asli daerah, mengadakan koordinasi instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian, teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksnaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh bupati. Adapun fungsi kepala dinas meliputi: 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah 2) penyusunan rencana dan program kegiatan dibidang pendapatan daerah 3) pembinaan

pelaksanaan

kebijakan

pelayanan

dibidang

pemungutan

pendapatan asli daerah 4) penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pendapatan asli daerah serta membantu pemungutan PBB 5) pengelolaan dukungan teknis dan administrasi 6) pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah 7) pengoordinasian pelaksaan pemungutan PAD dan dana perimbangan 8) pemberian izin tertentu dibidang pendapatan daerah

B. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, pengelolaan benda berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Adapun fungsi sekretaris meliputi: 1) membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang

38

2) penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggran dan pertanggung jawaban keuangan 3) pelaksnaan pembinaan organisasi dan tata laksana 4) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan 5) penyiapan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat 6) pelaksaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventarisasi 7) pelaksanaan pelayanan teknis administrative kepada kepala dinas dan semua unit organisasi dilingkup dinas pendapatan 8) pencatatan penerimaan dan pengeluaraan benda-benda berharga 9) pelaporan realisasi penerimaan dan sisa persediaan benda berharga Sekretaris tersebut terdiri dari: a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian. Adapun tugasnya sebagai berikut: 1) pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan urusan rumah tngga dan protokol 2) penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris dan benda berharga 3) pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang inventaris dan benda berharga lainnya 4) pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang 5) penyiapan barang untuk penyusunan lokasi serta melakukan distribusi barang inventaris dan berharga lainnya

39

b) Sub Bagian Perencanaan c) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, laporan dan tugas lain. Adapun tugasnya sebagai berikut: 1) penghimpunan

dan

mengolah

bahan-bahan

untuk

penyusunan

anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung 2) penyusunan rancangan anggaran pndapatan dan belanja dinas pendapatan daerah 3) perencanaan terhadap pendapatan daerah 4) perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dari penerimaan pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak 5) penyusunan naskah rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya d) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. Adapun tugasnya sebagai berikut: 1) pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung 2) pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas 3) pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi 4) pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai 5) pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas

C. Bidang Pendataan dan Penyuluhan Bidang pendataan dan penyuluhan mempunyai tugas menyusun program perencanaan teknis pendatan dan pendaftran objek dan subjek pajak daerah, retribusi

40

daerah dan membantu pelaksanaan pendataan objek dan subjek PBB pedesaan perkotaan yang dilaksanakan oleh dirjen pajak dan melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak atau retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya dan melaksnakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Adapun fungsi bidang ini meliputi: 1) pelaksanaan pendataan dan pendaftran wajib pajak daerah dan retribusi daerah 2) pembuatan daftar wajib pajak derah dan distribusi, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah 3) membantu pelaksanaan pendataan objek pajak dan subjek pajak PBB sektor pedesaan perkotaan 4) pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada unit penghasil dilingkup dinas pendapatan Bidang ini terdiri dari: a) Seksi Pendataan Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendataan wajib pajak dan retribusi serta tugas lain. Adapun tugasnya meliputi: 1) penghimpunan dan mencatat data obyek pajak dan retribusi daerah 2) pemeriksaan data obyek pajak dan rertibusi daerah dilapangan atau lokasi dan melaporkan hasilnya 3) melaksanaan pendatan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan 4) pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah di isi oleh wajib pajak 5) penetapan nomor wajib pajak daerah b) Seksi Penyuluhan Seksi Penyuluhan mempunyai tugas penyuluhan dan pembinaan dilingkup dinas dan lain yang diberikan oleh kepala bidang pendataan dan penyuluhan. Untuk tugasnya sebagai berikut:

41

1) pelaksanaan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak atau retribusi daerah 2) pelaksanaan kegiatan penyuluhan 3) mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah kabupaten jember 4) penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan dan pertanggung jawaban

D. Bidang Penetapan dan Verifikasi Bidang penetapan dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan dan verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Adapun fungsi bidang ini meliputi: 1) pelaksanaan verifikasi terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah 2) penertiban SKPD 3) penerbitan legalisasi terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah 4) pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkiatan dengan pajak daerah dan retribusi daerah Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri dari: a) Seksi Penetapan Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan legalisir jumlah pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun tugasnya adalah: 1) perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah 2) perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah 3) pelaksanaan penertiban dan pendistribusiann serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan 4) penertiban surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi daerah

42

5) legalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana pemungutan pajak pajak dan retribusi daerah b) Seksi Verifikasi Seksi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun tugasnya adalah: 1) verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan pajak dan retribusi daerah 2) pemeriksaan lokasi atau lapangan atas keberadaan obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang tutup atas permohonan wajib pajak 3) pelaksanaan verifikasi data pengajuan perubahan obyek pajak dan subyek pajak dan retribusi daerah 4) penelitian dan pengkajian atas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi 5) fasilitas pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan

E. Bidang Pembukuan dan Pengendalian Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembukuan serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, melaksanakan monitoring evaluasi dan pengendalian terhadap objek pendapatan daerah, melaksanakan mediasi terhadap penyelesaian permaslahan pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah kabupaten yang dikelola inas pendapatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Adapun fungsi bidang ini meliputi: 1) pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah 2) pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala 3) pelaksanaan

koordinasi

dengan

satuan

kerja

terkait

pengendalian dan penertiban objek pajak dan retribusi daerah

dalam

rangka

43

4) pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mediasi penyelesaian permasalahan pada objek wisata, sarana prasarana olah raga dan balai serba guna Bidang Pembukuan dan Pengendalian terdiri dari: a) Seksi Pembukuan, Pelaporan, Penerimaan, dan Persediaan Seksi Pembukuan, Pelaporan, Penerimaan, dan Persediaan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan dan tugas lain. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut: 1) penerimaan serta pencatatan bukti setor untuk pajak daerah dan retribusi 2) pelaksanaan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi dan penerimaan pendapatan daerah ke bagian keuangan 3) penyusunan lapoporan realisasi penerimaan pendapatan daerah secara berkala 4) penyusunan laporan pelaksanaa tugas sebagai bahan pertanggung jawaban b) Seksi Pegendalian dan Penertiban Seksi Pegendalian dan Penertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian dan penertiban terhadap subjek atau objek apajak daerah dan retribusi daerah serta melaksanakan mediasi penyelesaian permasalahan pada objek pajak. Adapun tugasnya sebagai berikut: 1) pelaksanaan

evaluasi

dalam

pelaksanaan

intensifikasi

dan

ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi 2) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi yang terlambat pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan

44

3) pelaksanaan

koordinasi

dengan

intansi

terkait

dalam

rangka

pengendalian dan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan pajak dan retribusi daerah 4) pelaksanaan koordinasi penertiban terhadap obyek pajak daerah dan retribusi yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya 5) pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang menertibkan perijinan terkait kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi

F. Bidang Operasional Bidang opersional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasi hasil pajak dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Adapun fungsi bidang ini meliputi: 1) pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan PBB pedesaan perkotaan 2) pelaksanaan koordinasi pencairan bagi hasil pajak atau bukan pajak dari pemerintah propinsi maupun pusat 3) penyiapan

surat-surat

dan

dokumentasi

yang

berhubungan

dengan

pelaksanakan penagihan serta pemungutan 4) penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi serta PBB pedesaan perkotaan 5) inventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan Bidang operasional terdiri dari: a) Seksi Operasioanal Bagi Hasil Pajak Seksi Operasioanal Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasikan hasil pajak dan hasil bukan pajak. Adapun fungsinya sebagai berikut:

45

1) pelaksanaan

kegiatan

operasional

penagihan

serta menghimpun

pemungutan pajak dan bumi bangunan pedesaan dan perkotaan 2) pelaksanaan koordinasikan pencairan bagi hasil pajak atau bukan pajak b) Seksi Operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Seksi Operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menyiapkan, mendistribusikan operasional pajak daerah dan retribusi. Adapun fungsinya meliputi: 1) penyiapan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah 2) perumusan

langkah-langkah

dalam

mengintensifkan

operasional

penagihan pajak daerah dan retribusi 3) pelaksanaan kegiatan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi 4) pelayanan permohonan keberatan atau keringanan atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah

G. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis kepala dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas. Untuk jumlah jabatannya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, dan untuk jenis serta jenjang jabatan fungsional di atur sesuai peraturan perundang-undangan.

H. Unit Pelaksana Teknis UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di dinas pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 kecamatan atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan

46

kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Adapun fungsi UPT meliputi: 1) peyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan dinas pendapatan 2) pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dinas pendapatan 3) pengelolaan

pelaksanaan

pengadaan,

pengumpulan,

pengelohan,

penyimpanan, perawatan, dan penyajian bahan sarana dan prasarana 4) penyetoran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi ke kas daerah melalui bendahara penerimaan dinas pendapatan daerah

UPT dinas pendapatan terdiri: a) UPT Jember Timur b) UPT Jember Barat c) UPT Jember Tengah d) UPT Jember Selatan e) UPT Wisata Pantai Watu Ulo f) UPT Hotel dan Pemandian Kebonagung g) UPT Hotel dan Pemandian Rembangan h) UPT Sarana Prasarana Olahraga dan Balai Serba Guna i) UPT Pemandian Patemon

3.4 Lokasi dan Tata Letak Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Jember yang digunakan untuk tempat Magang/Kerja Industri (MKI) terletak di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur-Indonesia. Berikut ini informasi lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

47

Lokasi

: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Alamat

: Jalan Jawa No.72 Jember

Telepon

: (0331) 337112

3.5 Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung kelancaran dalam kegiatan di Dinas Pendapatan Daerah Jember. Sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah: 1) Gedung 2) Alat tulis kantor 3) Komputer 4) Ruang penyimpanan uang 5) Lahan parkir 6) Mesin penghitung uang 7) Mushola 8) Kursi tunggu bagi nasabah

PETA JABATAN DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

KEPALA DINAS Drs. SUPRAPTO, M.M. NIP. 19610721 198603 1 011

SEKRETARIS

SUYANTO, S.H. NIP. 19640106 199703 1 002

-

KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN KHOIRON MURTAFIQ, S.P.

KASUBBAG KEUANGAN DEWI WIJARTI, S.E., M.M.

KASUBBAG PERENCANAAN Drs. EKO MURBANOE

NIP. 19721216 199803 1 004

NIP. 19700907 199803 2 002

NIP. 19581110 198503 1 035

PENGADMINIATRASI KEPEGAWAIAN

-

PENGURUS BARANG PENYIMPAN BARANG PEMBANTU PENYIMPAN BARANG RESEPSIONIST CARAKA AGENDARIS PENJAGA MALAM PENGEMUDI PETUGAS KEBERSIHAN

-

BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA GAJI PEMBANTU PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMBUAT DOKUMEN KEUANGAN PENCATAT PEMBUKUAN

-

PEMROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMROSES DATA ANGGARAN KANTOR

KABID. PENDATAAN DAN PELAYANAN Drs. F.X . AGUS SUDARSONO, M.Si.

KABID. PENETAPAN DAN VERIFIKASI TITA FAJAR ARIATININGSIH, S.H., M.M.

KABID. PENAGIHAN DAN KEBERATAN YUNITA MAHARANI, S.STP, M.Si

KABID. PEMBUKUAN DAN PENGENDALIAN R. SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos.

NIP. 19650802 199403 1 009

NIP. 19710704 199803 2 006

NIP. 19800926 199912 2 001

NIP. 19651031 199602 1 002

-

-

KASIE PENDATAAN DAN PENDAFTARAN Drs. ACHMAD MUSADDAQ

KASIE PENETAPAN DAN LEGALISASI MEGA WULANDARI, S.STP

KASIE PENAGIHAN HENDRA SURYA PUTRA, S.STP.

KASIE PEMBUKUAN DAN PELAPORAN INDAH KURNIASIH, S.E.

NIP. 19671008 200801 1 009

NIP. 19860922 2004122001

NIP. 19831108 200212 1 003

NIP. 19750119 199703 2 005

PEMROSES DATA PAJAK PENGADMINISTRASI DATA OBYEK PAJAK PEMBANTU PENGADMINISTRASI DATA OBYEK PAJAK

-

PEMBUAT REKAPITULASI LAPORAN PAJAK PEMBANTU PEMBUAT REKAPITULASI LAPORAN PAJAK

-

PENGADMINISTRASI INTENSIFIKASI PBB P-2 PENGADMINISTRASI SSPD PENGELOLA TUNGGAKAN PAJAK PEMBUAT REKAPAN DAN PENERIMAAN PBB P-2 PENGADMINISTRASI UMUM AGENDARIS

-

PEMBUAT REKAPITULASI LAPORAN PAJAK PETUGAS PEMBUKUAN OPERATOR KOMPUTER DAN PEMBUAT LAPORAN PAJAK

KASIE PELAYANAN DAN PENYULUHAN SLAMET PALULUK, SAP.

KASIE VERIFIKASI YHONI RESTIAN, S.SoS

KASIE KEBERATAN DAN PENGURANGAN KUKUH WIDIATMOKO

KASIE PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TJAHJO SUDARKO, S.Sos., M.Si.

NIP. 19590626 198602 1 004

NIP. 19760325 200901 1 001

NIP. 19680810 199103 1 008

NIP. 19631015 198909 1 002

PENERIMA PELAYANAN PAJAK

-

PEMBUAT REKAPITULASI LAPORAN PAJAK

-

PEMBUAT DOKUMEN

KA. UPT. HOTEL DAN PEMANDIANKEBONAGUNG SUNARDI, S.E. NIP. 19650225 199203 1 010

NIP. 19660605 199803 1 010

NIP. 19640812 198910 1 001

NIP. 19711109 200801 2 010

KASUBBAG TATA USAHA UPT. HOTEL DAN PEMANDIAN REMBANGAN

PENGADMINISTRASI UMUM

PENGADMINISTRASI UMUM

PENGADMINISTRASI UMUM

PENGADMINISTRASI UMUM

SUGENG RIYADI, SE

NIP. 19731030 200901 1 001

PENGADMINISTRASI UMUM

KA. UPT. WISATA PANTAI WATU ULO IMAM MA'SUM

-

KA. UPT. HOTEL DAN PEMANDIANREMBANGAN MUHAMMAD SALEH NIP. 19590611 198003 1 011

KA. UPT. PEMANDIAN PATEMON DEDI WINARNO, S.Pd.

PENGOLAH DATA DOKUMEN PAJAK PEMBUAT DOKUMEN PENGADMINISTRASI DATA PAJAK PEMBANTU PENGADMINISTRASI DATA PAJAK PETUGAS PENAGIHAN

KA. UPT. PENDAPATAN BALUNG TRIYANTI MUSTI'AH

KA. UPT. PENDAPATAN MAYANG JUPRIYANTO, S.Sos.

KA. UPT. PENDAPATAN ARJASA AGUS RIANTONO, S.E.

NIP. 19640619 199503 1 002

NIP. 19640216 200212 1 001

PENGADMINISTRASI UMUM

PENGADMINISTRASI UMUM

KA. UPT. PENDAPATAN KALISAT Drs. FARID SUWITO

BAMBANG SUGIH ARTO, S.H.

NIP. 19610529 200604 1 005

NIP. 19710622 200801 1 006

NIP. 19600508 198303 2 009

NIP. 19630106 198103 2 001

NIP. 19700212 198908 1 001

PENGADMINISTRASI UMUM

PENGADMINISTRASI UMUM

PENGADMINISTRASI UMUM

PENGADMINISTRASI UMUM

PENGADMINISTRASI UMUM

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tahun 2014

KA. UPT. PENDAPATAN RAMBIPUJI

KA. UPT. PENDAPATAN KALIWATES FITRI HARTAMI, S.H.

PENGADMINISTRASI KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PAJAK KOORDINATOR OPERASIONAL PAJAK PETUGAS PENERTIBAN PAJAK

KA. UPT. PENDAPATAN KENCONG ENDANG SRI ASIH

KA. UPT. PENDAPATAN TANGGUL TAUFIK HIDAYAT, S.E.

BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa perpajakan untuk menyusun laporan PKN atau magang bila sudah menyelesaikan minimal 100 sks, guna memenuhi tugas akhir serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan. Jurusan Ilmu Administrasi dan Ilmu Politik Universitas Jember. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama bangku perkuliahan dalam dunia kerja di lingkungan perusahaan, terutama dalam bidang perpajakan. Praktek Kerja Nyata mempunyai beberapa tahap-tahap yang harus dilalui sebelum melaksanakan PKN adalah proses pengurusan administrasi sebagai syarat dalam melakukan kegiatan PKN sesuai dengan prosedur dan ketetapan yang telah ditentukan. Prosedur yang digunakan mahasiswa adalah sebagai berikut : 1) Menanyakan pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember apakah ada kesempatan untuk pelaksanaan praktek kerja nyata sekaligus menanyakan persyaratan yang harus dipenuhi. 2) Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam Praktek Kerja Nyata. 3) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih sendiri tempat PKN seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lain-lain yang berkaitan dengan perpajakan. 4) Mahasiswa datang kembali ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk melakukan tembusan kembali yang bertujuan untuk memberitahukan kepada sekertaris DIPENDA bahwa mahasiswa melakukan PKN di dinas tersebut. 48

49

5) Mahasiswa mengajukan permohonan Praktek Kerja Nyata pada fakultas dengan menyerahkan proposal, setelah disetujui pihak fakultas membuat surat pengantar untuk diberikan kepada instansi. 6) Mahasiswa menerima surat ijin PKN dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang kemudian diserahkan kepada pihak fakultas untuk diproses menjadi surat tugas oleh pihak fakultas. 7) Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang melaksanakan PKN, serta tanggal pelaksanaan PKN yang sudah ditandatangani oleh Dekan Fakultas; 8) Mahasiswa mulai melakukan kegiatan PKN pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

4.2 Tempat, Waktu, dan Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 4.2.1 Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata Pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang terletak di Jalan. Jawa No. 72 Kabupaten Jember.

4.2.2 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dimulai dari tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014. Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut: Tabel 4.2 : Hari efektif Praktek Kerja Nyata Hari kerja

Jam kerja

Jam istirahat

Senin-kamis

07.15-15.00

12.00-13.00

Jumat

07.00-14.30

11.00-13.00

Sabtu-Minggu

LIBUR

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2014.

50

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan metode interview atau dengan mengadakan komunikasi tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam menangani bidang retribusi. Selain itu juga tidak lepas dari beberapa panduan berupa buku-buku, Undang-Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumber- sumber lainnya.

4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) 4.3.1 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) Adapun kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut : Tabel 4.3 : Jadwal Kegiatan PKN di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) No

Tanggal

Kegiatan

Penanggung Jawab

(a)

(b)

(c)

(d)

1

25/08/2014

1. Menemui Ibu Siti sebagai staf

1. Siti sebagai

Dinas Pendapatan Kabupaten

Pegawai Dinas

Jember

Pendapatan Daerah

2. Penempatan di Bidang 3 3. Perkenalan dengan KASI dan pegawai DIPENDA khususnya

2. Suyatno . S.H sebagai Sekertaris DIPENDA

Bidang 3 2

26/08/2014

1. Apel pagi

Hendra Surya

2. Konsultasi dengan KASI Penagihan

Putra, S.STP.

dan para pegawai mengenai tugas

sebagai KASI

yang dikerjakan di Bidang 3

Penagihan

51

(a) 3

(b)

(c)

27/08/2014 1. Mempelajari cara membuat

(d) Bapak Sugeng

keterangan tunggakan PBB-P2

sebagai Pegawai

kepada anggota magang

DIPENDA

sebelumnya 2. Melayani WP yang membutuhkan keterangan Tunggakan PBB-P2 4

5

28/08/2014

29/08/2014

1. Apel pagi

Bapak Sugeng

2. Melayani WP membuat Validitas

sebagai Pegawai

Tunggakan PBB-P2

DIPENDA

Mengentri daftar hadir petugas

Ayu, S.E. sebagai

DIPENDA serta putugas pemungut

Bendahara

PBB-P2 di Kecamatan atau Desa

Penagihan DIPENDA

6

1/09/2014

1. Apel pagi yang langsung dipimpin oleh Kepala DIPENDA 2. Membantu petugas memasukkan data penyetoran PBB-P2 dari

Bapak Taufik Hidayat sebagai Pegawai DIPENDA

petugas polling Kecamatan atau Desa 3. Menyetorkan pembayaran PBB ke Bank Jatim 7

2/09/2014

Melayani WP membuat Validitas

Bapak Sugeng

Tunggakan PBB-P2

sebagai Pegawai DIPENDA

52

(a)

(b)

8

3/09/2014

(c)

(d)

Membantu Petugas pajak

Hendra Surya

menangani pembayaran /

Putra, S.STP.

pelunasan PBB-P2, karena Bank

sebagai KASI

Jatim mengalami Troble sehingga

Penagihan

untuk sementara waktu WP dialihkan pada DIPENDA khusunya di Bidang 3 9

4/09/2014

1. Apel pagi

Bapak Teguh

2. Membantu petugas memasukkan

sebagai Pegawai

data penyetoran PBB-P2 dari

DIPENDA

petugas polling Kecamatan atau Desa 3. Menyetorkan pembayaran PBB ke Bank Jatim 10

5/09/2014

Melayani WP membuat Validitas

Bapak Sugeng

Tunggakan PBB-P2

sebagai Pegawai DIPENDA

11

8/09/2014

1. Apel pagi 2. Turut serta petugas turun kelapangan untuk melakukan kegiatan polling ke Kantor Desa Mangli

1. Bapak Sugeng Pegawai DIPENDA 2. Bapak Taufik Hidayat sebagai Pegawai DIPENDA

12

9/09/2014

Membantu fiskus DIPENDA

Bapak Supriyadi

masukkan data polling di Kantor

sebagai Pegawai

Desa Mangli

DIPENDA

53

(a)

(b)

13

10/09/2014

(c)

(d)

Membantu Bendahara Penagihan

Ayu, S.E. sebagai

DIPENDA dalam memasukan

Bendahara

daftar rekapitulasi pencairan biaya

Penagihan

oprasional pemungutan PBB-P2

DIPENDA

untuk Kecamatan tahun 2014 berdasarkan realisasi s/d tanggal 31 Agustus 2014 14

15

11/09/2014

12/09/2014

Melakukan perintah KASI untuk

Hendra Surya

membuat daftar tunggakan

Putra, S.STP.

masalah gumuk Gunung Batu yang

sebagai KASI

diratakan oleh WP

Penagihan

Melayani WP membuat Validitas

Bapak Sugeng

Tunggakan PBB-P2

sebagai Pegawai DIPENDA

16

15/09/2014

1. Apel pagi 2. Konsultasi dengan Ibu Siti sebagai Staf DIPENDA tentang

1. Suyatno . S.H sebagai Sekertaris DIPENDA

pengalihan tugas PKN dari bagian 2. Hendra Surya Penagihan PBB-P2 ke Bagian

Putra, S.STP.

Keberatan dan Pengurangan PBB-

sebagai KASI

P2

Penagihan

3. Konsultasi dengan KASI

DIPENDA

Penagihan PBB-P2, dan Keberatan 3. Bapak Kukuh dan Pengurangan PBB-P2

Widiatmoko sebagai KASI Keberatan dan Pengurangan

54

(a)

(b)

17

16/09/2014

(c) 1. Melakukan adaptasi dengan KASI

(d) Bapak Kukuh

dan pegawai bagian Keberatan dan

Widiatmoko

Pengurang PBB-P2

sebagai KASI

2. Menambah wawasan tentang PBB-

Keberatan dan

P2 yang sebelumnya di bagian

Pengurangan

Penagihan PBB-P2 pindah ke

DIPENDA

bagian Keberatan dan Pengurang PBB-P2 18

17/09/2014

Konsultasi dengan KASI dan para

Bapak Kukuh

pegawai mengenai Keberatan,

Widiatmoko

Pengurangan, Pembatalan,

sebagai KASI

Pembetulan ketetapan PBB-P2

Keberatan dan Pengurangan DIPENDA

19

20

18/09/2014

19/09/2014

Turut serta petugas turun

Bapak Kukuh

kelapangan untuk melakukan

Widiatmoko

pengukuran ulang sebidang tanah

sebagai KASI

kosong di Jalan Kalimantan

Keberatan dan

masalah tentang Keberatan NJOP

Pengurangan

Turut serta petugas turun

Bapak Kukuh

kelapangan untuk melakukan

Widiatmoko

peninjauan masalah Pembatalan

sebagai KASI

Ketetapan PBB-P2 secara kolektif

Keberatan dan

di Kantor Desa Sukorambi

Pengurangan

55

(a)

(b)

21

22/09/2014

(c)

(d)

1. Apel pagi

Bapak Bapak

2. Membantu pegawai DIPENDA

Imam sebagai

untuk membuat keterangan /

Pegawai

merekap masalah Pembatalan

DIPENDA

secara kolektif 22

23/09/2014

Turut serta petugas turun

1. Bapak Kukuh

kelapangan untuk melakukan

Widiatmoko

peninjauan masalah Pembatalan

sebagai KASI

Ketetapan PBB-P2 secara kolektif

Keberatan dan

di Kantor Desa Curah Malang

Pengurangan 2. Bapak Imam sebagai Pegawai DIPENDA

23

24/09/2014

Turut serta petugas turun

1. Bapak Kukuh

kelapangan untuk melakukan

Widiatmoko

peninjauan masalah Pembatalan

sebagai KASI

Ketetapan PBB-P2 secara kolektif

Keberatan dan

di Kantor Desa Sumbersari yang

Pengurangan

dirasakan sangatlah aneh, yaitu

2. Bapak Imam

samapai ± 1040 WP yang

sebagai Pegawai

mengajukan Pembatalan

DIPENDA 3. Bapak Taufik dan Bapak Faisol sebagai Pegawai DIPENDA

56

(a)

(b)

24

25/09/2014

(c) 1. Apel pagi

(d) Mahasiswa PKN

2. Pamitan kepada KABID, KASI, Pegawai Bidang 3, serta Sekertaris DIPENDA bahwa PKN sudah berkhir

4.4 Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) Diadakannya Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember guna mengetahui pajak daerah dan retribusi daerah khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Sehubungan dengan adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penambahan jenis Pajak Kabupaten/Kota. Pengalihan pajak tersebut memiliki manfaat bagi pemerintah daerah setempat, manfaat tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapat bagian 64,8% dan BPHTB hanya mendapatkan 64%. Namun setelah ada pengalihan ini, semua pendapatan dari sector PBB-P2 dan BPHTB seluruhnya akan masuk kepada pemerintahan kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih dikenakan Pajak Pusat paling lambat sampai dengan 31 Desember 2013 sampai ada ketentuan

57

Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan yang diberlakukan di daerah masing-masing. Bagi daerah yang belum siap menjalankan pengalihan PBB-P2 dan BPHTB pada akhir tahun 2013, maka daerah tersbut akan berpotensi kehilangan sumber PAD karena pada tanggal tersebut pemerintah pusat sudah tidak boleh lagi melakukan pemungutan terhadap kedua jenis pajak tersebut, sesuai dengan pasal 180 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Pengalihan PBB-P2 memang menguntungkan bagi daerah untuk menambah PAD, namun dengan adanya pengalihan ini beban pemerintahan daerah akan bertambah juga, karena tugas pemerintah daerah dalam menangani masalah PBB-P2 menjadi komplek. Masalah yang akan dihadapi pemerintahan daerah adalah pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), nantinya juga menjadi kewenangan daerah untuk menerbitkannya, termasuk melakukan pembenahan kesalahan SPPT, seperti salah penulisan nama, salah ukur, SPPT ganda dan lainya. Sealain itu pemerintah daerah

juga menangani masalah kelebihan pungutan,

penghapusan sanksi administratif, pembatalan pajak yang telah dipungut. Dalam prakteknya, masih saja banyak kesalahan-kesalahan yang terdapat pada proses perpajakan, kesalahan ini biasanya terjadi karena kesalahan menghitung dan mendata obyek pajak. Selain itu biasanya wajib pajak juga melakukan kecurangan-kecurangan agar meminimalkan pembayaran pajaknya. Menurut

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

58

2) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai: a) pengurangan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak; atau b) penolakan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diajukan oleh Wajib Pajak. 3) Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai: a) penghapusan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak; atau b) penolakan atas permohonan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan oleh Wajib Pajak. 4) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai: a) pengurangan atas jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan/atau sanksi yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak; atau b) penolakan atas permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 5) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai: a) pembatalan atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak; atau b) penolakan atas permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 6) Penyampaian surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak secara elektronik yang selanjutnya disebut e-Filing adalah suatu cara penyampaian surat permohonan pengurangan

59

atau penghapusan sanksi administrasi dan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dilakukan secara on-line yang real time melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). 7) Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang berisi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal e-Filing dilakukan melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak, atau informasi yang berisi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), serta nama perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang tertera pada hasil cetakan surat permohonan, dalam hal e Filing dilakukan melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

4.4.1 Pembatalan Ketetapan PBB-P2 Pembatalan Ketetapan Pajak adalah suatu masalah yang sering terjadi dikarenakan: 1) Bukan merupakan objek PBB-P2; 2) Terbit lebih dari 1 (satu) SPPT untuk 1 (satu) objek pajak yang sama (SPPT ganda); 3) Terbit SPPT atas objek pajak yang telah terbagi habis dan masing-masing telah terbit SPPT. Contoh tanah warisan, dan tanah yang telah di wakafkan, yang seharusnya tidak diterbitkan lagi SPPTnya dikarenakan Bukan Objek Pajak lagi. 4) Objek pajak tidak ada; dan

60

5) Penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum jelas diketahui wajb pajaknya.

4.4.2 Objek Pajak terbebaskan dari Ketetapan PBB-P2 Pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2 dapat dilakukan apabila pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBBP2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2 tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak PBB-P2, yang meliputi; 1) Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah; 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, social,

kesehatan,

pendidikan

dan

kebudayaan

nasional,

yang

tidak

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut : a) Bidang ibadah meliputi : Masjid, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng; b) Bidang social meliputi : Panti Asuhan, Balai Rukun Tetangga/ Rukun Warga dan Panti Jompo c) Bidang kesehatan, meliputi : Rumah Sakit Pemerintah / Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat; d) Bidang pendidikan, meliputi : Taman Kanak-Kana, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau sederajat; dan e) Bidang kebudayaan nasional 3) Digunakan untuk pemakaman umum, peninggalan purbakala atau sejeis dengan itu; 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisatan, taman nasional, dan tanah Negara yang elm dibebani leh suatu hak; 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

61

6) Digunakan oleh badan atau perwakian lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Kuangan; dan 7) Nilai Perolehan Objek Pajak yang salah sehingga mengakibatkan double Nomor Objek Pajak.

4.4.3 Peraturan Bupati Tentang Pembatalan Ketetapan PBB-P2 Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 31 tahun 2012 tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Banguan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember yang diubah menjadi Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2014

A. Ketentuan pasal 51 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: Pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b “mengurangkan atau membatalkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2, yang tidak benar, dan / atau” dapat dilakukan apabila SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBBP2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena: 1) Bukan merupakan objek PBB-P2; 2) Terbit lebih dari 1 (satu) SPPT untuk 1 (satu) objek pajak yang sama (SPPT ganda); 3) Terbit SPPT atas objek pajak yang telah terbagi habis dan masing-masing telah terbit SPPT; 4) Objek pajak tida ada; dan 5) Penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum jelas diketahui wajb pajaknya.

62

B. Pasal 53a yang berbunyi sebagai berikut: Permohonan Pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Ayat (1) huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat diajukan secara kolektif.

4.4.4 Pembatalan Ketetapan PBB-P2 secara Perseorangan Pembatalan Ketetapan Pajak secara Perseorangan adalah Permohonan yang dilakukan WP sendiri untuk mengurusi permasalahan yang timbul dan WP sendiri yang wajib melaporkan permasalahan ke DIPENDA. Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan: 1) 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2; 2) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya; 3) Diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas; 4) Dilampiri asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBBP2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2 yang dimohonkan pembatalannya; dan 5) Surat permohonan yang di tandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditadatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat Kuasa Khusus. Permohonan pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2 secara perseorangan yang tidak memeuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai

63

permohnan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan Kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari. Gambar 4.3 Prosedur Pembatalan Ketetapan PBB-P2 secara Perseorangan Wajib Pajak

1

Dinas Pendapatan Daerah

2

(Bagian Pelayanan)

Bidang 3 (Bagian Keberatan dan Pengurangan)

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3

4

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2014) Keterangan : 1) Dalam mengajukan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 secara individu Wajib Pajak datang sendiri ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 2) Wajib Pajak langsung melaporkan masalah ke bagian pelayanan, bagian pelayanan akan menerbitkan surat pengantar / keterangan Pembatalan Ketetapan PBB-P2. 3) Dari pelayanan WP akan di antarkan ke bagian 3 (bagian Keberatan dan Pengurangan) untuk menembusi pelaporan masalah tersebut. Petugas bidang 3 akan survei objek pajak yang dilaporkan bermaslah.

64

4) Bidang 3 (bagian Kebertan dan Pengurang) menerbitkan SK (Surat Keputusan), yang akan di ajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 5) Kepala Dinas memutuskan disetujui atau tidaknya Pembatalan Ketetapan PBBP2 yang telah di ajukan petugas Bidang 3 sesuai data-data dan survey yang dilakukan.. kemudian diberitahukan kepada Wajib Pajak.

4.4.5 Pembatalan Ketetapan PBB-P2 secara kolektif Pembatalan Ketetapan Pajak secara kolektif adalah Permohonan yang dilakukan WP untuk mengurusi permasalahan yang timbul, dan dilakukan secara bersama-sama melalui kantor desa atau kelurahan. Contoh kasus Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang terjadi di Desa Podok Rejo Kabupaten Jember dapat dilihat di lampiran nomor satu (1), dan diselesaikan sampai lampiran nomor tujuh (7). Permohonan pembatalan yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan : 1) 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama 2) PBB yang terutang untuk setiap SPPT PBB paling banyak Rp. 200.000,(duaratus ribu rupiah); 3) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya; 4) Permohonan diajukan melalui Kepala Desa / Lurah setempat; 5) Dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan 6) Diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Permohonan pembatalan SPPT PBB-P2 secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan,

dianggap

bukan

sebagai

permohonan

sehingga

tidak

dapat

dipertimbangkan dan kepada Kepala Desa / Lurah setempat diberitahukan secara

65

tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya. Wajib Pajak dapat mengajukan pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menyampaikan surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar kepada Dinas Pedapatan Daerah Kabupaten Jember. Permohonan WP dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali dan permohonan kedua harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali untuk permohonan pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang hanya dapat diajukan 1 (satu) kali saja. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus memberikan keputusan atas permohonan WP dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan WP. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh WP dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan. Keputusan yang diterbitkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berupa mengabulkan seluruhnya, atau menolak permohonan WP. WP dapat meminta secara tertulis kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak permohonan WP.

66

Gambar 4.4 Prosedur Pembatalan Ketetapan PBB-P2 secara kolektif Wajib Pajak

1

7

Kantor Desa / Kelurahan

2 UPT (Unit Pelayanan Teknis)

3 Dinas Pendapatan Daerah

6

(Bagian Pelayanan)

4 Bidang 3 (Bagian Keberatan dan Pengurangan)

5 Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2014)

67

Keterangan: 1) Dalam mengajukan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 secara kolektif, Wajib Pajak mengajukan ke Kantor Desa atau Kelurahan. 2) Fiskus Kantor Desa atau Kelurahan akan merekap data wajib pajak yang mengajukan Pembatalan Ketetapan PBB-P2, kemudian fiskus memasukkan data-data WP ke Daftar Usulan Pembatalan atau perbaiakan data PBB-P2 (model satu) yang contohnya ada di lampiran nomor dua (2). Setelah itu fiskus desa menyerahkan data tersebut ke UPT Kecamatan. 3) UPT akan membuatkan surat pengantar atau Daftar Perincian Pengembalian SPPT PBB (lampiran 3). Surat pengantar tersebut juga berisi rekap data dari Desa (model satu), dan akan diserahkan ke DIPENDA (bagian pelayanan). 4) Bagian pelayanan akan menerbitkan surat pengantar Disposisi (lampiran 4) / Formulir Pelayanan Wajib Pajak yang berisi tentang masalah yang diajukan (Pembatalan Ketetapan PBB-P2) yang disertai lampiran tanda terima pelayanan PBB kolektif dan berisi rekap WP. Kemudian di antarkan ke bagian 3 (bagian Keberatan dan Pengurangan) untuk menembusi pelaporan masalah tersebut. 5) Bidang 3 (bagian Kebertan dan Pengurang) akan membuat Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pembatalan SPPt PBB yang Tidak Benar yang Diajaukan Secara kolektif (lampiran 5) yang berisi tentang persyaratanpersyaratan WP dan Lampiran Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pembatalan SPPT PBB secara kolektif. Setelah mendapatkan surat tersebut petugas bidang 3 akan melakukan survei objek pajak ke desa untuk membuktikan kebenaran permasalahan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 tersebut, kemudian fiskus akan membuat Laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT PBB yang Tidak Benar yag Diajukan Secara Kolektif (lampiran 6). Langkah terakhir fiskus bidang 3 menerbitkan Surat Keputusan (lampiran 7), yang akan di ajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

68

6) Kepala Dinas memutuskan disetujui atau tidaknya Pembatalan Ketetapan PBBP2 yang telah di ajukan petugas Bidang 3 sesuai data-data dan survey yang dilakukan. 7) Kemudian diberitahukan kepada fiskus desa / kelurahan, dan fiskus desa akan memberikannya ke WP masing-masing.

2.4.6 Kelebihan dan Kekurangan pada Laporan Tugas Akhir yang berjudul Prosedur Penanganan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 Secara Kolektif di Desa Pondok Rejo Kabupaten Jember A. Kelebihan Ada beberapa kelebihan yang timbul dalam permasalahan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 antara lain : 1) Bagi Wajib Pajak yang bersangkutan akan merasa terbebaskan dari pembayar pajak yang double SPPT dan Wajib Pajak tidak akan terbebani dengan pajaknya. 2) Transaksi Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami kekeliruan. 3) Alokasi pendapatan pajak akan tepat sasaran 4) Bagi Fiskus tidak perlu susah payah mendata Obyek Pajak dan Subjek Pajak lagi

B. Kekurangan Selain ada kelebihan dari permasalahan Pembatalan Ketetapan PBB-P2, juga ada kekurangan yang timbul dalam permasalahan antara lain : 1) Masih banyak Wajib Pajak yang sengaja mengajukan permasalahan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 agar tidak membayar kewajiban pajaknya 2) Masih banyak fiskus Desa atau Kelurahan yang tidak mengetahui keadaan Objek pajak atau Subyek Pajak, hal ini biasanya terjadi dikarenakan jabatan baru yang diperolehnya. Sehingga jika Fiskus DIPENDA melakukan kunjugan

69

ke desa untuk survey lokasi Objek pajak, fiskus tidak dapat menunjukkan keberadaannya. 3) Fiskus desa atau kelurahan langsung menampung semua pengajuan WP tentang masalah Pembatalan Ketetapan PBB-P2 ke DIPENDA tanpa mengetahui Objek Pajak.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan Berdasarkan dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan dalam pelaksanaan Prosedur Pembatalan Ketetapan PBB-P2 secara kolektif di Desa Pondok Rejo Kabupaten Jember adalah: 1) Pembatalan Ketetapan Pajak adalah suatu masalah yang sering terjadi dikarenakan: a) SPPT ganda, hal ini terjadi ketika WP balik nama/ pembuatan akta baru baru tanpa pelaporan ke fiskus kelurahan/desa. Jadi 1 Objek Pajak dengan 2 nama wp yang berbeda, b) Masalah yang sering terjadi juga tanah yang telah di wakafkan, yang seharusnya tidak diterbitkan lagi SPPTnya dikarenakan Bukan Objek Pajak lagi, c) Tanah warisan yang sudah dibagikan tanpa pelaporan, dengan begitu akan muncul SPPT induk dan SPPT anak. 2) Pada dasarnya jika ada Objek Pajak, Pembatalan tidak dapat diajukan. 3) Pembatalan Ketetapan Pajak secara kolektif adalah Permohonan yang dilakukan WP untuk mengurusi permasalahan yang timbul, dan dilakukan secara bersama-sama melalui kantor desa atau kelurahan. 4) Berdasarkan masalah Pembatalan Ketetapan PBB-P2 yang terjadi di desa Pondok Rejo Kabupaten Jember yang telah dilakukan penelitian di lapangan atas permohonan Pembatalan SPPT PBB yang diajukan secara kolektif sebanyak 18 SPPT PBB : Mengabulkan permohonan Pembatalan SPPT PBB sejumlah 18 SPPT PBB, dikarenakan : Objek Pajak tidak ada. 5) Dari keseluruhan Wajib Pajak yang mengajukan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 dikabulkan semua, karena permasalahan yang timbul merupakan syarat melakukan Pembatalan Ketetapan PBB-P2.

70

71

5.2 Saran Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Masalah yang terjadi berasal dari Wajib Pajaknya sendiri dan masih banyak kelemahan-kelemahan yang berasal dari fiskus, diantaranya: 1) Wajib Pajak yang sengaja mengajukan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 agar tidak membayar pajak. 2) Masih banyak fiskus Desa atau Kelurahan yang tidak mengetahui keadaan Objek pajak atau Subyek Pajak, hal ini biasanya terjadi dikarenakan jabatan baru yang diperolehnya. Sehingga jika Fiskus DIPENDA melakukan kunjugan ke desa untuk survey lokasi Objek pajak, fiskus tidak dapat menunjukkan keberadaannya. 3) Fiskus desa atau kelurahan langsung menampung semua pengajuan WP tentang masalah Pembatalan Ketetapan PBB-P2 ke DIPENDA tanpa mengetahui Objek Pajak. Untuk WP seharusnya lebih sadar dengan Kewajiban pajaknya sebagai warga Negara yang baik yaitu taat membayar pajak, yang dalam permasalahan ini sengaja mengajukan masalah Pembatalan PBB-P2 meskipun dalam kenyataannya tidak memerlukan pengajuan Pembatalan PBB-P2. Keemudian untuk Fiskus Desa harus lebih serius mengevaluasi wajib pajak yang mengajukan Pembatalan Pajak, dengan cara lebih berperan aktif melakukan kegiatan survei terlebih dahulu sebelum mengajukan permasalahan ke Dinas Pendapatan Daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengurangi/meminimalisir pengajuan wajib pajak sebelum dilaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember agar masalah Pembatalan Ketetapan PBB-P2 dapat memenuhi target sasaran yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Setiawan dan Basri Musri. 2006. Perpajakan Umum. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Devi, Ni Made W.R. 2013. http://e-journal.uajy.ac.id/3402/3/2TA13285.pdf [17 april 2014]

id.m.wikipedia.org/wiki/Perpajakan_di_Indonesia. [25 Februari 2014]

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi revisi. Yogyakarta: Andi.

Pemerintah Kabupaten Jember.2011.Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pemerintah Republik Indonesia.2009.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Universitas Jember. 2012. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember University Press. Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesi. Jakarta: Salemba Empat.

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4

Lampiran 4

Lampiran 4

Lampiran 5

Lampiran 5

Lampiran 6

Lampiran 6

Lampiran 6

Lampiran 7

Lampiran 7

Lampiran 7

Lampiran 8

Lampiran 9

Lampiran 10

Lampiran 11

Lampiran 12

Lampiran 13

Lampiran 14

Lampiran 15

Lampiran 16

Lampiran 17

Lampiran 18

Lampiran 18

Lampiran 19

Lampiran 20

Lampiran 20

Lampiran 20