KONSULTAN MANAJEMEN PUSAT
LAPORAN PERJALANAN DINAS - PENGENDALIAN LANGSUNG
Periode Triwulan-I 2013 : 1 Januari - 31 Maret 2013
I. PENDAHULUAN Kegiatan kunjungan lapangan Personel Konsultan Manajemen Pusat (KMP) PNPM Mandiri Perkotaan pada periode triwulan-I tahun 2013 : 1 Januari - 31 Maret 2013, telah dilaksanakan di 21 kelurahan/desa yang tersebar di 14 kota/kabupaten dan 9 provinsi lokasi PNPM Mandiri Perkotaan wilayah-2. Selama kunjungan di masing-masing kelurahan dilakukan pengumpulan data dan informasi melalui :
• wawancara dan diskusi bersama anggota BKM, KSM, warga masyarakat, aparat kelurahan, dan sebagainya.
• pemeriksaan dokumen/arsip dan pengambilan data sekunder dari PJM Pronangkis, pembukuan Sekretariat BKM, Pembukuan UPK, proposal kegiatan, laporan pertanggungjawaban kegiatan, dan sebagainya.
• observasi dan pemeriksaan kondisi lapang terhadap : hasil kegiatan tridaya, papan proyek, papan informasi, dan lainya. Dari seluruh informasi & data yang terkumpul dipetakan menjadi beberapa aspek/bidang, yaitu : Siklus Tinjauan Partisipatif, Pemanfaatan BLM, Pinjaman Dana Bergulir, Manajemen Keuangan, PLPBK, Kelembagaan BKM, dan Isu Umum Siklus Masyarakat. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, KMP merumuskan rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan ke depan.
II. PERKEMBANGAN UMUM PROGRAM 1. Kegiatan Tingjkat Masyarakat. Menurujuk pada data SIM QS per 1 April 2013 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tahapan siklus reguler tingkat masyarakat mengalami keterlambatan. Pada akhir Desember 2012 seharusnya semua kegiatan siklus masyarakat di semua lokasi sasaran (Tahun-2, 3, & 4) sudah selesai 100%; termasuk kegiatan RWT (Rembug Warga Tahunan). Pada Wilayah-2 yang mencakup lokasi 6.121 kelurahan, pelaksanaan kegiatan siklus Tahun-2, 3, & 4 mengalami keterlambatan 4,7% - 2,0%. Sedangkan pelaksanaan kegiatan siklus Tahun-4 di 2.063 kelurahan mengalami keterlambatn 0,5% - 12,5%. 2. Pencapaian KPI. Pencapaian kinerja program sesuai indikator utama (KPI); dari 15 indikator yang ditetapkan terdapat pencapaian sesuai target 10 indikator, sedangkan 5 indikator lainnya di Page 0
bawah standar (tidak tercapai). Secara umum, indikator terkait partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat menunjukkan capaian di atas target (status Tercapai), sedangkan capaian indiaktor terkait pinjaman bergulir dan pemenuhan DDUB di bawah target (Tidak Tercapai). 3. Penyerapan dan Pemanfaatan dana BLM. Status pencapaian detail monitoring dan pelaporan progress pemanfaatan DIPA PIP Kabupaten/ Kota di lokasi Wilayah-2 per 5 April 2013 adalah sebagai berikut : • Dana BLM dari DIPA PIP Kota/Kabupaten yang cair ke rekening bank milkik BKM, khusus di wilayah-2 sebesar 737,270 Miliar atau 99,45% dari total DIPA TA. 2012 Rp. 741,387Miliar. Secara nasional total DIPA PIP TA. 2012 sebesar Rp. 1.331,2 Miliar. • BLM yang dicairkan ke KSM dan dimanfaatkan untuk kegiatan tridaya (infrastruktur, ekonomi, dan sosial) sebesar Rp. 711,861 Miliar (96,02%). Dari pemanfaatan dana tersebut, KSM telah menyampaikan laporan pertanggung-jawaban sebesar Rp. 534,945 Miliar (72,16%).
III. SUPERVISI A.
Pendampingan Tingkat Kelurahan a) Siklus Pemilu BKM Pada pemilihan BKM yang baru dilakukan, seluruh lokasi yang dikunjungi belum memenuhi capaian KPI 30% pemilih dewasa. Panitia pemilihan BKM yang dikunjungi seluruhnya tidak mengetahui KPI 30% untuk pemilih dewasa yang terlibat dalam Pemilu BKM di tingkat basis. Pemilihan BKM tingkat basis dilakukan melalui even pertemuan rutin RT dan tidak dilakukan dengan pemilihan langsung akan tetapi dengan menggunakan cara penyepakatan bersama. Fasilitator dan Panitia pemilihan BKM harus melakukan pengendalian pencapaian jumlah keterlibatan penduduk dewasa dengan target minimal 30%. Fasilitator agar memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada Panitia pemilihan BKM agar mereka mengetahui KPI 30% pemilih dewasa terlibat dalam Pemilu BKM di tingkat basis. Panitia pemilihan BKM agar menjelaskan secara tegas mengenai kriteria pemimpin yang baik menurut hasil diskusi kepemimpinan masyarakat.
B. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) a) Aspek Aplikasi. Kesulitan memahami Pelaporan SIM PNPM-MP bagi semua pelaku, sulitnya melakukan analisis data di level KMW/Korkot, MK masih menggunakan aplikasi lama untuk kelurahan Lama dan Lanjutan 2009. KMP perlu menyusun Data Fact Sheet yang bisa menjadi Executive Information System, KMP perlu memperkaya tool analisa data yang sudah ada di KMW/Korkot, dan USK SIM harus menyelesaikan pelaporan rekap Nasional untuk data MK.
b) Aspek Database. Kelengkapan data SIM untuk OSP 9 Maluku Utara untuk data Siklus Masyarakat dan BLM pemanfaatan masih sangat rendah, dan dalam penilaian evaluasi kinerja Triwulan ke-4 SIM akhir tahun 2012 OSP 9 Maluku Utara menduduki ranking 19 dari 19 Propinsi di wilayah 2. Meminta OSP mengejar ketertinggalan Siklus masyarakat dan juga
Page 1
pemanfaatan BLM sebelum tanggal 31 Maret 2013. Meminta OSP melengkapi data yang belum masuk, dan Faskel harus segera menyelesaikan supply data ke Asmandat Korkot. c) Aspek SDM. Kurangnya koordinasi di Korkot dan KMW dalam penanganan data SIM. TA SIM di tingkat OSP yang baru dimobilisasi meski pelaku lama PNPM Perkotaan, tetapi belum pernah menjadi TA SIM sebelumnya. Mendorong KMW/Korkot untuk Berbudaya SIM (termasuk terhadap Hari SIM) dan memberikan penguatan kapasitas Asmandat Korkot yang dinilai lemah. d) Infrastruktur yang kurang mendukung khususnya di Tidore komputer yang dipakai oleh Asmandat Kota Tidore sudah tidak layak sehingga sering kali harus meminjam komputer dari Korkot untuk menyelesaikan tugasnya. Begitu juga untuk Infrastruktur Internet di Tidore, jaringannya internet yang tersedia dari provider yang ada, kurang mendukung (sangat lambat), sehingga seringkali harus dilakukan upload di tengah malam, dan untuk data yang agak besar harus dititipkan di OSP yang ada di Ternate untuk dilakuakn Upload. REKOMENDASI; Ketersediaan infrastruktur komputer dan koneksi internet yang cepat dan lancar menjadi prasyarat utama untuk menunjang kelancaran proses pengiriman data dari Korkot ke KMP, selama ini untuk di Tidore ketergantungan dengan OSP sangat tinggi dalam melakukan pengiriman data ke pusat dikarenakan permasalahan jaringan internet.
C. MANAJEMEN KEUANGAN a) Terkait dengan kelengkapan pembukuan keuangan sekretariat LKM/BKM dan UPK diperoleh temuan : Buku Kas tidak diselenggarakan dengan lengkap, terlihat tidak dijumlahkannya Total transaksi debit, dan total transaksi kredit. Sehingga disinyalir tidak dilakukan cross check antara BKM dan UPK. Untuk itu direkomendasikan untuk memastikan proses manajemen kontrol dari Senior Faskel dan Tim Korkot pada pekerjaan pendampingan Fasilitator. b) Kantor BKM berada di rumah Koordinator BKM, sebagaimana disampaikan oleh koordinator, bahwa sebenarnya BKM telah difasilitasi oleh Kelurahan. Akan tetapi dirasa kurang oleh BKM. Direkomendasikan kepada korkot untuk memfasilitasi BKM untuk dapat memperoleh fasilitas oleh kelurahan. Sangat diharapkan bahwa BKM memiliki tempat tersendiri/khusus yang difasilitasi oleh pihak kelurahan. c) Papan Pengumuman tidak ditemukan di kantor BKM. Direkomendasikan untuk dapat memberikan papan pengumuman di kantor BKM, sehingga masyarakat dapat secara mudah mengetahui aktivitas program. d) Laporan Keuangan yang ditempel tidak diperbaharui setiap bulan. Sehingga SIM PK MK tidak sesuai dengan kondisi exsisting. Untuk itu direkomendasikan untuk memberikan penguatan kepada Team faskel, sekaligus memperbaiki manajemen pengendalian Tim Korkot. Rekomendasi; Tim Korkot agar Memastikan kesesuaian kondisi eksisting dengan data yang dilaporkan ke SIM PK MK. Direkomendasikan agar Senior Faskel memastikan pekerjaan pendampingan Faskel Ekonomi, khususnya terkait dengan Pengukuran Kinerja MK KM. Tim Korkot memastikan pekerjaan setiap tim faskel melalui mekanisme Uji Akurasi.
Page 2
e) Kebutuhan jasa Audit Independen oleh BKM dampingan. Direkomendasikan agar pengadaan jasa audit independen memperhatikan langkah-langkah sebagaimana yang disyaratkan dalam pedoman. Rekomendasi : Fasilitasi KAP yang berkeinginan untuk mendapatkan penugasan dari BKM, agar dapat melakukan penugasannya sebagaimana yang diinginkan oleh program. Proses pembelajaran bagi dampingan, terkait pentinnya transparansi dan akuntabilitas melalui kegiatan Audit, harus dapat diperoleh secara maksimal malalui prosedur audit yang akan dilakukan oleh auditor independen. f) BKM belum membuat RAPB tahunan (2013) seperti yang dipersyaratkan dalam pengukuran kinerja pembukuan di Sekretariat BKM.
D. INFRASTRUKTUR a) Teknis. Terdapat kelemahan perencanaan pada pembuatan dinding penahan tanah sehingga ambruk karena talud tersebut tidak menggunakan pipa sulingan, sehingga menambah beban saat hujan karena tanah jenuh air. pembangunan talud selesai namun LPJ belum dibuat. Terdapat kelemahan dalam perencanaan jalan rabat beton. Pembangunan drainase sesuai rencana akan ditinggikan dari permukaan jalan yang ada. Namun ada pembangunan jalan yang dilaksanakan dan didanai dari pemda sehingga jalan menjadi tinggi. Fasilitator Teknik bersama timnya dalam mendampingi harus lebih ketat saat verifikasi proposal dan bila memang ada yang tidak layak harus berani mengembalikan. Perlu dilakukan perencanaan ulang yang baik dan menggunakan material yang masih dapat digunakan dengan tambahan biaya swadaya masyarakat. dilakukan pengurugan sehingga jalan jadi rata dengan pembatas drainase, Melakukan pemugaran semua mulut drainase sehingga rata dengan jalan yang sudah ada atau, Setiap berapa meter diberikan sodetan pembuangan air sehingga air bisa langsung ke sungai, tidak menggenang di jalan. b) Administrasi. Arsip dokumen dan administrasi perencanaan kurang lengkap dan tertib. Perencanaan dalam proposal tidak matang, khususnya dalam hal design dan RAB. Lembar pernyataan hibah volume lahan tertulis satuan meter seharusnya satuan luas, Hasil kesepakatan harga satuan upah/bahan/alat Volume tidak diisi, tanggal survey, harga bahan hanya dari standar kabupaten tidak dari survey 3 toko. Daftar uji dampak lingkungan tidak diisi; Rencana pada proposal salah perencanaan karena perbandingan lebar dasar talud terhadap tinggi talud tidak memadai. Perlu adanya pendampingan yang optimal untuk memahamkan KSM untuk memperbaiki tentang kesadaran bahwa pengerjaan administrasi merupakan proses pebelajaran dalam rangka menuju kemandirian masyarakat melalui KSM. Masih beranggapan bahwa administrasi tersebut merupakan hanya kebutuhan proyek semata
c) Operasi dan Pemeliharaan. Penurunan kemanfaatan infrastructur yang disebabkan buruknya pemakaian dan perawatan. Organisasi O&P di proposal hanya formalitas untuk memenuhi syarat proposal, tetapi tidak dilaksanakan. Masyarakat (KSM) dan Tim Faskel tidak mengerti kelanjutan dari O&P tersebut. Perlu adanya pendampingan yang optimal untuk memahamkan KSM tentang kesadaran rasa memiliki sarana yang tekah dibangun , Page 3
bahwa O&P merupakan TANGGUNG-JAWAB masyarakat sendiri tidak menggantungkan lagi pada pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat.
E. SAFEGUARDS LINGKUNGAN a) Pembangunan Talud dan jalan rabat beton tidak dilengkapi saluran limpasan air hujan. Pembangunan jalan rabat beton tidak dilengkapi dilatasi jalan dan bahkan Daftar uji dampak lingkungan tidak diisi. Kegiatan pembangunan jalan terutama jalan dengan level yang hampir sama dengan area di kiri dan kananya seharusnya dilengkapi dengan saluran limpasan air hujan, sedangkan jalan dari beton seharusnya dilengkapi dengan dilatasi b) Umumnya pembangunan saluran drainase sudah sesuai dengan syarat teknis dan lingkungan, air mengalir dengan baik, tidak tergenang, dan tidak mengairi jalan yang ada disampingnya. Hilir saluran juga sudah menyatu dengan saluran induk. Pemeliharaan saluran tetap diperlukan untuk menjaga agar saluran dalam kondisi baik. Sebaiknya pembangunan saluran drainase selalu diikuti dengan pemeliharaannya, agar tidak terjadi genangan air dan pendangkalan saluran.
F. SAFEGUARD SOSIAL Lahan untuk pembangunan infrastruktur. Lembar pernyataan hibah volume lahan tertulis satuan meter seharusnya satuan luas, Kartu tanda penduduk pemberi hibah tidak disebutkan, namun hampir semua lahan yang dipakai tsb. tidak mempunyai dokumen hibah atau ijin pakai. Perlu peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh stakeholder terhadap pentingnya safeguard lingkungan dalam pembangunan infrastruktur.
G. PINJAMAN BERGULIR a) Kebijakan Pinjaman bergulir belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai pedoman, antara lain : Pemberian pinjaman bergulir kepada KK Non PS 2, Peminjam terdaftar dalam PS 2 tetapi bukan KK miskin, Cadangan resiko pinjaman belum dibentuk, Tabungan tanggung renteng belum dilaksanakan, Penanganan UPK suspend belum dikakukan. Peningkatan kapasitas pelaku dan masyarakat dalam rangka pemahaman atas kebijakan Pinjaman Dana Bergulir. Monitoring target KMW dalam pemberian pinjaman terhadap KK miskin, cadangan resiko pinjaman, dana tanggung renteng dan penanganan UPK suspend. Agar pemanfaatan BLM tepat sasaran, maka seluruh kelurahan agar memiliki Peta dasar, peta jaringan infrastruktur, dan peta sebaran KK Miskin yang pembuatannya dilakukan oleh BKM bersama relawan dengan dibantu tim fasilitator.
b) Personil UPK, Dewan pengawas UPK , dan fasilitator belum berfungsi secara optimal sesuai ketentuan, antara lain : Pencatatan di UPK belum berjalan optimal diakrenakan kegiatan dana bergulir tidak berjalan, UPK belum memberikan kartu pinjaman kepada KSM, Pemanfaatan dana UPK yang masih ada iddle money di rekening UPK belum optimal, Pemahaman dari tim pendamping maupun pengelola pinjaman bergulir terhadap substansi pengelolaan pinjaman bergulir dan administrasi pembukuan masih perlu ditingkatkan, serta Kinerja Pinjaman, Kolektibilitas dan pembukuan baik BKM, Page 4
UPK, bahkan beberapa fasilitator. Perlu Pengembangan kapasitas melalui pelatihan baik terhadap faskel, UPK maupun dewan pengawas UPK, sehingga memahami substansi dari pinjaman bergulir. Iddle money yang ada di rekening UPK harus didayagunakan dengan baik. Perlu dilakukan monitoring capaian target yang ditetapkan KMW. c) Administrasi pinjaman tidak dipelihara-kerjakan dengan tertib, antara lain : Persyaratan pinjaman seperti KTP dan tabungan tanggung renteng tidak dipenuhi, Kelengkapan barkas pinjaman seperti form pengajuan pinjaman, rekomendasi dan perjanjian pinjaman tidak ditandatangani UPK dan Peminjam, Penyimpanan arsip pinjaman tidak tertib di kantor UPK sehingga menyulitkan supervisi, Laporan penanganan UPK suspend belum dibuat. Persyaratan dan formulir pinjaman sangat penting untuk diperhatikan sebagai syarat yuridis/formal karena pinjaman tersebut tidak ada agunan selain tabungan tanggung renteng. Barkas pinjaman agar disimpan dikantor UPK untuk memudahkan supervisi dan tertib administrasi. KMW agar melaporkan penanganan dan rencana penutupan UPK suspend. d) Penanganan pinjaman bermasalah dan penyimpangan dana pinjaman bergulir kurang serius, antara lain : Pinjaman bergulir terjadi kemacetan akibat penyalahgunaan pembayaran angsuran dari anggota KSM oleh ketua KSM, Tingkat pengembalian pinjaman sangat rendah. Dilakukan mapping atas data pinjaman yang dikelola UPK lama sehingga diketahui pinjaman yang berada di masyarakat atau terjadi penyimpangan. Sebagai shok terapi apabila terjadi penyimpangan bersipat material dan tidak sanggup menyelesaikan dilaporkan secara pidana. Inventarisasi dan penanganan yang cepat atas dana-na kas yang dipinjam petugas UPK dan lainnya.
IV. PENGEMBANGAN KAPSITAS 1. Pembahasan Inception Report OSP-5 a) Penyusun Inception Report belum membaca TOR OSP secara keseluruhan, sehingga pemahaman mengenai struktur organisasi dan tupoksi masing-masing unit masih belum terlihat secara rinci. b) Pada laporan ini menggambarkan bahwa OSP5 belum memahami apa tujuan pembuatan Inception Report. c) Secara Umum data dalam tabel yang disajikan tidak dibahas dalam main text dan tidak ditunjuk untuk menjelaskan bagian yang mana. Agar memudahkan untuk memberikan informasi kepada pembaca, ada baiknya tabel2 data disajikan dalam Lampiran d) Ketepatan sasaran pemanfaatan dana BLM harus menjadi concern bagi semua pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan data dan instrumen pendukung seperti Data PS-2, Peta Jaringan infrastruktur dan peta sebaran KK miskin. e) Masih belum terlihat secara rinci dan khusus mengenai Strategi operasional Monitoring dan Evaluasi, pengembangan kapasitas, penanganan pengaduan dan Page 5
f)
strategi pengendalian. Dikarenakan strategi yang diusulkan OSP-5 masih umum sama dengan strategi KMP. Belum terlihat Strategi khusus untuk masalah akurasi data. Akurasi ini berkaitan dengan tingkat kejujuran Faskel dalam melakukan penilaian kinerja pengelolaan keuangan di BKM dan UPK.
g) Dalam isi laporan maupun lampiran - tidak terdapat jadwal kegiatan untuk pelaksanaan selama 15 bulan : periode Oktober 2012 - Desember 2013. Perlu ditambahkan lampiran tentang Jadwal Kegiatan sesuai lazimnya Inception Report. h) Penyusunan inception report dilakukan secara parsial oleh masing-masing personel penanggung jawab, sehingga terlihat ada beberapa data dan informasi yang justru tidak saling mendukung. i)
Ketika menyusun kurang membaca TOR, kurang dipahami secara detail, sehingga hal – hal yang penting tidak terungkap, tetapi yang tidak penting malah terungkap, sehingga perlu dibenahi, agar tidak menjadi fatal. TOR tidak menajdi landasan dasar, karena TOR inilah yang dimintai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas!
j)
Isue strategis belum kelihatan baik dalam pelaporan dan masih copy paste KMP. Bagaimana strategi OSP-5 sesuai dengan TOR bisa dijalankan lingkup uji petik adalah reguler & advanced.
Direkomendasikan kepada Tim OSP-5 agar : a) IR adalah pedoman sendri oleh OSP 5, maka dalam menyusunnya semua pihak – pihak yang terkait di OSP 5’wajib’ membaca dan memahami apa yang menjadi target dan strategi ke depannya bagaimana?agar ada perubahan yang lebih baik dari OC 05 jangan malah menurun. b) IR belum memunculkan keadaan atau unsur lokal/ciri lokal, tidak perlu membuat laporan yang tebal, tapi perlu subtansi dan unsur lokal di angkat. c) Perlu ada strategi yang baik dengan apa yang sudah dilakuakn selama 5 bln ini, dan ke depan apa yang menjadi target. d) Perlu ada sinkronisasi Tim OSP pada saat penyusunan Inception report dan perlu duduk kembali untuk menata target-target dan strategi-strategi. Alur laporan harus jelas subtansinya, dan semua Tim OSP 5 ‘wajib’ memahaminya karena apa yang ada di dalam Inception report adalah acuan OSP 5 mau berbuat dan melaksanakan kegiatan.
2. Rapat Koordinasi Program Director dan Team Leader a) Teknis Penyelenggaraan. Soal teknis penyelenggaraan umum dari sisi fasilitas, tempat khususnya sangat mendukung pelaksanaan Rakor PD dan TL yang lebih efektif, sehingga dapat berlangsung dengan sangat baik. Keterlibatan Manajemen Perusahaan dalam diskusi adalah hal yang berbeda dan menarik, bukan hanya di tuntut faham terhadap pengelolaan keuangan tetapi juga soal substansi, semoga dampak Page 6
kepedulian terhadap pekerjaan konsultan jauh lebih tinggi dan oleh karenanya bisa mendukung kegiatan sepenuhnya. Pada awalnya dikhawatirkan peran program direktur sangat minim, namun dalam proses diskusi dapat dilihat sebenarnya, pada dasarnya Program Direktur memiliki SDM yang luar biasa, hanya mungkin karena terlalu banyak bicara hal yang rutin, potensi besarnya menjadi tidak terlihat. Penyusunan kerangka kerja pada rakor ini lebih terstruktur, sistematis dan diturunkan menjadi kerangka taktis, jelas target dan kegiatan yang harus dilakukan, keresahan yang ditunjukan dengan kerangka kerja mudah-mudahan ditularkan juga kepada seluruh konsultan sampai ke tingkat fasilitator, mengajak untuk banyak diskusi bukan hal yang rutin melainkan menyangkut substansi. Hal yang cukup menarik adalah soal diskusi tentang keberlanjutan, banyak pokok-pokok pikiran peserta yang sangat cerdas, diharapkan kerangka keberlanjutan ini dapat dirumuskan menjadi konsep keberlanjutan nasional. b) Capaian Substansi. Dari sisi pelaksanaan Rakor PD dan TL masih ada beberapa hal yang lemah, diantaranya waktu untuk berdiskusi tidak terlalu panjang, hasil diskusi perumusan kerangka taktis OSP tidak sama, sehingga berimplikasi terhadap bahan presentasi yang dibacakan oleh manajamen. Untuk kedepan direkomendasikan agar KMP menyiapkan lebih matang mengenai target diskusi setiap kelompok, disamping itu capaian masing-masing OSP harus di kendalikan dengan baik. KMP harus menindaklanjuti hasil rakor PD dan TL terutama penyusunan kerangka taktis OSP harus selesai paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan rakor, KMP harus mengendalikan pelaksanaan kerangka taktis OSP dan direview capaiannya pada rakor berikutnya.
V. SPECIAL REQUEST A. Workshop Penyiapan Pedoman Konsinyasi PLPBK, P2G, GFDRR, pelaksanaan konsinyasi membahas beberapa isu kegiatan diantaranya PLPBK, P2G dan GF-DRR. Berikut adalah hasil kesepakatan-kesepakatan pada kegiatan tersebut : 1)
Penetapan kriteria lokasi PLPBK 2013 (a) Kriteria pemilihan lokasi PLPBK 2013 mengikuti kriteria tahun 2011 dengan melakukan updating data berbasis SIM. (target selasa, 12 Februari 2013 Final). (b) Penetapan lokasi baru PLPBK 2013-2014 akan diselesaikan paling lambat 31 Juli 2013. (c) Dengan melihat point a, dimungkinkan untuk dilakukan pemilihan lokasi PLPBK melalui pilot dengan kriteria tertentu, rekomendasi pilot sudah sampai pada tingkatan Kelurahan. (target 28 Februari 2013 Final). Apabila mau masuk ke wilayah kumuh maka harus dipelajari kategori kumuh.
2)
Komposisi Askot UP sesuai TOR, penghitungannya akan diselesaikan paling lambat 28 Februari 2013. Surat Direktur untuk perekrutan askot UP paling lambat 1 Maret 2013.
Page 7
3) 4)
Pada tanggal 14 Maret akan dilakukan monitoring mobilisasi Askot UP dilapangan oleh HRM. Penguatan Peran Gender (P2G). Mobilisasi konsultan dan Fasilitator tanggal 1 Juli 2013. Ada penambahan Fasilitator. Ada penambahan BOP Korkot. PRBBM (Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat) lingkup kegiatannya mitigasi dan kesiap siagaan bencana yang didalamnya ada didominasi dengan kegiatan CB dan pilot . konsep pedoman pelaksanaan akan disiapkan oleh PMU untuk dibahas lebih lanjut. Ada tambahan fasilitator. Nama kegiatan (PRBBM) di cari lagi yang lebih menarik. Dari kegiatan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi tindaklanjut, yaitu mengenai PRBBM, P2G dan PLPBK, disamping itu menyangkut isu umum mengenai pengendalian, OSP CB dan kegiatan pengembangan kapasitas, diharapkan semua isu umum tersebut dapat diselesaikan paling lambat akhir Maret 2013.
---eof.
Page 8
