LAPORAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH TAHUN 2015
PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN BADAN KETAHANAN PANGAN JAKARTA, 2015
i
KATA PENGANTAR
Pengembangan cadangan pangan pemerintah merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan dari gejolak penurunan harga pada waktu panen. Pengembangan cadangan pangan pemerintah bertujuan untuk: pertama, meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah; kedua, memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; ketiga, instrumen stabilisasi harga; dan keempat, meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan. Untuk menganalisis progres pengembangan cadangan pangan pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan penyusunan laporan cadangan pangan pemerintah. Sasaran dari penyusunan laporan cadangan pangan pemerintah yaitu: terpantaunya perkembangan cadangan pangan pemerintah pusat dan provinsi tahun 2015 serta perkembangan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota. Semoga laporan pengembangan cadangan pangan pemerintah ini dapat bermanfaat langsung maupun tidak langsung bagi pembangunan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Jakarta,
2015
Kepala Bidang Cadangan Pangan
Dr. Ir. Ardi Jayawinata
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................................... iI I.
PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ......................................................................................... 1 1.2. Tujuan ...................................................................................................... 2 1.3. Sasaran .................................................................................................... 3 1.4. Hasil yang Diharapkan ............................................................................. 3 1.5. Ruang Lingkup Laporan ........................................................................... 3
II.
METODOLOGI ................................................................................................ 4 2.1. Pendekatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah ................. 4 2.2. Jenis dan Sumber Data ........................................................................... 5 2.3. Metode Pengumpulan Data ..................................................................... 5 2.4. Penyajian Data ........................................................................................ 7
III.
HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................................... 8 3.1. Hasil ......................................................................................................... 8 3.1.1. Advokasi, Sosialisasi Cadangan Pangan Pemerintah ................... 8 3.1.2. Pemantauan dan Evaluasi Cadangan Pangan ............................ 14 3.1.3. Pelaksanaan Apresiasi Cadangan Pangan Pemerintah .............. 31 3.1.4. Pelaksanaan Pertemuan Evaluasi Cadangan Pangan ................ 36 3.2. Pembahasan ......................................................................................... 38 3.2.1. Perkembangan Cadangan Beras Pemerintah (Pusat) ................ 38 3.2.2. Perkembangan Cadangan Beras Pemerintah Provinsi ............... 43 3.2.3. Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten ........ 55
IV.
PERMASALAHAN ......................................................................................... 59
V.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ........................................................... 60 5.1. Kesimpulan ............................................................................................ 60 5.2. Rekomendasi ......................................................................................... 60
ii
I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Menurut Undang - Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa tanggungjawab pemenuhan pangan terletak pada pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan antara lain melalui penyelenggaraan cadangan pangan nasional, yang terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah propinsi, dan pemerintah pusat yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok di tingkat nasional yaitu persediaan pangan pokok tertentu, misalnya beras, sedangkan di tingkat daerah dapat berupa pangan pokok masyarakat di daerah setempat. Cadangan pangan pemerintah pusat dituangkan dalam bentuk Cadangan Beras Pemerintah, yang dananya bersumber dari APBN, serta dijadikan sebagai stok beras nasional. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Pusat dilakukan oleh Perum BULOG dan dimanfaatkan untuk bantuan darurat akibat bencana serta mengatasi gejolak harga beras (OPM). Pengembangan cadangan pangan pemerintah merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan dari gejolak penurunan harga pada waktu panen. Pengembangan cadangan pangan pemerintah bertujuan untuk : pertama, meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah; kedua, memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; ketiga, instrumen stabilisasi harga; dan keempat, meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien 1
khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan. Selain itu cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Sedangkan tugas masyarakat adalah menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/ 12/2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan bahwa provinsi harus memiliki cadangan pangan minimal 200 ton. Sedangkan untuk kabupaten minimal 100 Ton. Dalam proses pengadaan cadangan pangan tersebut, pemerintah provinsi dapat mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Pengadaan dapat dilakukan oleh Perum BULOG atau swasta dengan kriteria harga pengadaan mengacu kepada Peraturan Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Selain mengalokasikan APBD provinsi dan kabupaten/kota, provinsi dan kabupaten/kota juga dapat menyusun payung hukum pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah. Payung hukum pengelolaan cadangan pangan tersebut dapat berupa Peraturan Gubernur untuk pengelola cadangan pangan pemerintah provinsi dan Peraturan Bupati/Walikota untuk pengelola cadangan pemerintah kabupaten/ kota.
1.2.
Tujuan Tujuan dari penyusunan laporan cadangan pangan pemerintah ini untuk
memantau perkembangan cadangan pangan pemerintah pusat, cadangan pangan pemerintah provinsi dan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota.
2
1.3.
Sasaran Sasaran dari penyusunan laporan cadangan pangan pemerintah ini yaitu
terpantaunya perkembangan cadangan pangan pemerintah pusat, cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tahun 2015;
1.4.
Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari penyusunan laporan cadangan pangan
pemerintah yaitu: a. Diperolehnya data dan informasi provinsi yang telah dan akan mengembangkan cadangan pangan pemerintah; b. Diperolehnya data dan informasi kabupaten yang telah mengembangkan cadangan pangan pemerintah kabupaten.
1.5.
Ruang Lingkup Laporan
Ruang lingkup laporan cadangan pangan pemerintah ini yaitu: a.
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, advokasi, pemantauan, koordinasi dan sinkronisasi pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tahun 2015;
b.
Pelaksanaan apresiasi cadangan pangan pemerintah bagi petugas yang menangani pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan petugas gudang pengelola gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten;
c.
Pelaksanaan pertemuan evaluasi cadangan pangan bagi pejabat yang menangani cadangan pangan di provinsi dan kabupaten/kota.
3
II.
2.1.
METODOLOGI
Pendekatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Menurut
Undang-Undang
Nomor
18
Tahun
2012
tentang
Pangan
diamanatkan bahwa pengembangan cadangan pangan nasional merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan salah satu implementasi program pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan khususnya pada sub sistem
ketahanan
pangan
peningkatan
pemantapan
ketersediaan
dan
keterjangkauan pangan. Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok di tingkat nasional
sebagai persediaan pangan pokok tertentu, misalnya
beras, sedangkan di tingkat daerah dapat berupa pangan pokok masyarakat di daerah setempat. Cadangan pangan pemerintah pusat dituangkan dalam bentuk Cadangan Beras Pemerintah, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dijadikan sebagai stok beras nasional. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Pusat dilakukan oleh Perum BULOG dan dimanfaatkan untuk bantuan darurat akibat bencana serta mengatasi gejolak harga beras (OPM). Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi juga merupakan salah satu upaya dalam pengamanan produksi beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2011. Dalam Inpres tersebut,
khususnya Diktum kedua point (i) dinyatakan bahwa
Kementerian Pertanian mendapatkan mandat untuk memperkuat cadangan gabah/beras pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Kementerian Pertanian juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Peraturan Menteri Pertanian ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002. Standar Pelayanan 4
Minimum tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi harus memiliki cadangan pangan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras dan Pemerintah kabupaten/kota memiliki cadangan pangan di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras.
2.2. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penulisan laporan ini terutama dalam menganalisis pengembangan cadangan pangan pemerintah adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui diskusi dengan aparat/petugas yang mengelola cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten sedangkan data sekunder dikumpulkan dari laporan dari daerah yang dikunjungi maupun yang mengirimkan laporan kepada Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan cq. Bidang Cadangan Pangan. Data sekunder yang dikumpulkan diantaranya Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati terkait pengelolaan cadangan pangan pemerintah, jumlah pengadaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah dan lain-lain. Sedangkan data primer lebih fokus untuk mengali informasi terkait permasalahan dan kendala dalam pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten baik sudah mengembangkan atau yang belum mengembangkan.
2.3. Metoda Pengumpulan Data Dalam
penulisan
laporan
terkait
pengembangan
cadangan
pangan
pemerintah data primer dan sekunder dikumpulkan melalui perjalanan dinas ke daerah
baik
waktu
kegiatan
sosialisasi,
advokasi,
koordinasi,
sinkronisasi
pemantauan, dan evaluasi cadangan pangan pemerintah daerah. Sedangkan untuk analisis terhadap cadangan beras pemerintah pusat data diperoleh dari Perum BULOG. Dalam kegiatan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui diskusi dan rapat dengan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan petugas/aparat pengelola. Sementara untuk pemantauan dan evaluasi lebih fokus diskusi dengan pengelola cadangan pangan 5
pemerintah.
Berdasarkan
hasil
kegiatan
sosialisasi,
advokasi,
koordinasi,
sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi, Bidang Cadangan Pangan menyusun laporan perkembangan cadangan pangan pemerintah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. a. Metoda Wawancara Metode pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk bisa menggali informasi tentang upaya dan progres pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun 2015. Metoda wawancara dilakukan dengan metode semi terstruktur, dimana petugas yang mengunjungi lapangan menggunakan guidance tentang item apa saja yang akan ditanyakan. b. Observasi Observasi merupakan metoda pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap obyek baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dari data observasi bukanlah sekadar mencatat, tetapi juga
mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian. c.
Metoda Dokumentasi Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.
d. Metoda Focus Group Discussion (FGD) FGD merupakan salah satu metoda pengumpulan data yang cukup efektif, karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan, bersifat terbuka dan langsung membahas pokok permasalahan secara fokus mendalam. Berbagai
6
isu dapat dibahas dalam FGD, demikian juga dengan isu yang berkembang pada pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten.
2.4. Penyajian Data Penyajian data diperlukan untuk memberikan gambaran umum informasi tentang pengembangan cadangan pangan pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten. Penyajian data yang akan digunakan dalam laporan ini adalah bentuk tabel dan grafik. Penyajian dalam bentuk tabel yaitu merupakan ringkasan statistik dari beberapa kelompok data, misalnya data pengadaan cadangan pangan, data penyaluran, stok cadangan pangan yang dimiliki, alokasi DAK Bidang Pertanian 2015 untuk pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten, ukuran dan lokasi. Dari tabel ini dapat diperoleh informasi umum pengembangan cadangan pangan provinsi pada tahun 2015 dan informasi pemanfaatan DAK Bidang Pertanian 2015 untuk penyediaan gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten. Sementara itu banyak orang yang berpendapat bahwa penyajian informasi menggunakan tabel yang berisi angka memiliki keefektifan yang kurang jika dibandingkan dengan grafik.
7
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.
Hasil
3.1.1. Advokasi, Sosialisasi Cadangan Pangan Pemerintah Advokasi, Sosialisasi Cadangan Pangan Pemerintah bertujuan untuk terus mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan cadangan pangan pemerintah provinsi dan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu juga bertujuan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian tahun 2015. Pelaksanaan advokasi, sosialisasi cadangan pangan pemerintah dilakukan di beberapa provinsi dan kabupaten/kota yaitu: 1. Kalimantan Tengah Pada tahun 2015 Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan dana DAK Bidang Pertanian sebesar Rp.9.332.320.000, tetapi dari dana tersebut tidak ada yang dapat dialokasikan untuk kegiatan pengembangan cadangan pangan pemerintah karena dana DAK Bidang Pertanian Provinsi lebih dialokasikan untuk Pembangunan/ Rehabilitasi/Renovasi UPTD. Sedangkan untuk DAK bidang pertanian kabupaten/ kota tahun 2015 dapat dialokasikan untuk pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah (GCPP) dan penyediaan sarana pendukung. Pada Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 12 kabupaten/kota yang mendapatkan DAK tahun 2015, kabupaten tersebut adalah kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Kapuas, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kota Plangkaraya, Barito Timur, Palung Pisau, Gunung Mas, Lamandau, Sukamara, Katingan. Pelaksanaan
kegiatan
Cadangan
Pangan
Pemerintah
Provinsi
telah
dilaksanakan sejak tahun 2014 dengan membeli beras pada Divisi Regional Perum Bulog Kalimantan Tengah dengan perjanjian kerjasama dalam penyimpanan stock cadangan pangan di Gudang Divisi Regional Perum Bulog. Stok cadangan pangan pemerintah provinsi yang disimpan pada gudang Perum Bulog sebesar 50,8 ton. Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan tengah pada tahun 2015 yang mendapatkan alokasi DAK Bidang Pertanian . Alokasi DAK Bidang yang terima sebesar Rp.6.268.500.000. Dana tersebut salah satunya 8
dialokasikan untuk Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah, tetapi untuk Kabupaten Barito Selatan sudah membangun gudang cadangan pangan pemerintah pada tahun 2012. Terkait dengan pengisian gudang cadangan pangan pemerintah, Kabupaten Barito Selatan belum mengalokasikan anggaran untuk pengisian cadangan pangan pemerintah. Sementara itu untuk regulasi pelaksanaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, Pemerintah Barito Selatan telah mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
2. Bengkulu Pelaksanaan kegiatan pengadaan cadangan pangan pemerintah Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan sejak Bulan Agustus 2013. Pengadaan cadangan pangan dilakukan melalui pembelian kepada Divisi Regional Perum Bulog dengan perjanjian kerja sama dalam penyimpanan stock cadangan pangan dititipkan di Gudang Divisi Regional Perum Bulog. Pada tahun 2014, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu
telah melakukan
penambahan stock cadangan pangan
pemerintah sebesar 10,00 ton dan sampai tahun 2015, diharapakan dapat mencapai 200 ton sesuai dengan yang telah diamanahkan pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi. Penjaluran cadangan pangan pemerintah provinsi sampai akhir Desember 2013 cadangan pangan yang telah tersedia baru disalurkan sebanyak 1.735 kg kepada 750 jiwa yang berdomisili di Kelurahan Pasar Bengkulu. Sasaran penerima bantuan beras tersebut adalah para nelayan dimana selama 3 bulan tidak bisa melaut karena cuaca yang tidak memungkinkan untuk berlayar. Stok yang tersedia saat ini sebanyak 18.265 kg. Sementara itu, kabupaten yang akan mengembangkan cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah kabupaten Bengkulu Tengah melalui pemanfaatan Dana alokasi Khusus Bidang Pertanian untuk membangun gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten. Kabupaten Bengkulu Tengah mendapatkan dana DAK Bidang Pertanian sebesar Rp. 6.359.780.000,- Setelah pembangunan gudang diharapkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menyusun Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala 9
Badan tentang Penunjukan Kepala Gudang. Selain aspek legalitas, disarankan juga supaya Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten.
3. Jambi Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi di Jambi telah dilaksanakan sejak Bulan Agustus 2013. Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui kerja sama dengan Divisi Regional Perum BULOG Jambi untuk pengadaan, pemeliharaan dan penyimpanan cadangan pangan. Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi sampai tahun 2015 sebanyak ……. Ton dengan jumlah penyaluran sebanyak …….. ton. Kabupaten yang dikunjungi dalam rangka sosialisasi, advokasi adalah kabupaten Kota Jambi. Pada tahun 2015, Kota Jambi tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian tahun 2015. Untuk diharapkan Kota Jambi mengembangan cadangan pangan pemerintah kota melalui kerja sama dengan Divi Regional Perum BULOG atau pihak ketiga yang bergerak di bidang pangan. Hal ini terkait dalam pengembangan cadangan pangan tidak selalu terpaku kepada ada atau tidak ada gudang cadangan pangan. Untuk mendorong pengembangan cadangan pangan pemerintah kota, Pemerintah Kota Jambi perlu melakukan upaya diantaranya menyusun Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota, Alokasi APBD kota untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah.
4. Nusa Tenggara Timur Pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi masih menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Cadangan pangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dipandang perlu dilakukan penelaahan ulang terhadap peraturan tersebut yang disesuaikan dengan kondisi terkini di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pengadaan CPP provinsi diharapkan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 10
Provinsi NTT untuk dapat mengalokasikan dari APBD provinsi setiap tahun dengan memperhatikan kondisi keuangan dan kebutuhan cadangan pangan yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal ini terlihat pemerintah NTT sangat tergantung kepada CBN, dimana pemerintah provinsi kewenangan sebesar 200 ton dan kabupaten 100 ton. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT juga diharapkan untuk mulai menghitung jumlah cadangan pangan yang harus dimiliki oleh provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Berdasarkan hasil perhitungan jumlah cadangan pangan yang harus dimiliki dapat menjadi bahan dalam melakukan revisi Peraturan Gubernur. Dalam implemntasi
pemanfaatan
CPP
provinsi
diharapkan
dibentuk
Tim
yang
beranggotakan SKPD terkait seperti Dinas Sosial, Pertanian, BPBD dan terkait lainnya. Tim ini bertugas melakukan verifikasi dan identifikasi calon penerima cadangan pangan pemerintah provinsi. Berdasarkan laporan Tim Gubernur dapat memerintahkan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan NTT untuk mengeluarkan CPP provinsi. Salah satu kabupaten yang telah mengembangkan cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Berdasarkan diskusi dengan kepala kantor ketahanan pangan Kabupaten TTU diharapkan dapat dilakukan antara lain: a.
Menyusun Peraturan Bupati Kabupaten TTU tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten. Peraturan Bupati ini sangat penting sebagai landasan dalam pengelolaan seperti pengadaan, pendistribusi dan pelaporan pelaksanaan CPP kabupaten;
b.
Kantor Ketahanan Pangan perlu mengeluarkan Surat Keputusan Kepala kantor yang menunjuk kepala gudang sebagai penanggung jawab pengelolaan gudang cadangan pangan pemerintah;
c.
Untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, Kantor Ketahanan Pangan perlu mengalokasikan APBD Kabupaten pada tahun 2016 sehingga perlu diajukan dalam penyusunan anggaran tahun 2016 kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
11
d.
Gudang yang telah dibangun dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian tahun 2012 perlu diisi dengan isi yang sesuai dengan pemanfaatan gudang untuk cadangan pangan pemerintah provinsi.
e.
Kepala Kantor ketahanan Pangan untuk dapat membentuk Tim yang akan melakukan verifikasi dan identifikasi calon penerima bantuan CPP kabupaten. Berdasarkan laporan Tim, Bupati dapat meminta Kepala kantor KP Kabupaten TTU untuk mengeluarkan CPP kabupaten dari gudang.
5. Sulawesi Tenggara Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi di Provinsi Sulawesi Tenggara belum dikembangkan karena terindikasi dari belum adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi. Selain itu, belum dikeluarnya Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dasar pemerintah Sulawesi Tenggara belum mengembangan cadangan pangan pemerintah karena daerah di Sulawesi Tenggara jarang terjadi bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyarankan agar pihak provinsi lebih pro-aktif untuk melakukan negosiasi dengan DPR terkait dengan pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi sehingga pada tahun selanjutnya dapat segera melakukan pengadaan terkait dengan cadangan pangan pemerintah provinsi. Kabupaten
di
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
yang
akan
melakukan
pengembangan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Konawe. Hal ini, kabupaten Konawe dalam pemanfaatan alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian tahun 2015 salah satunya dialokasikan untuk Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten. Langkah berikutnya yang disarankan setelah pembangunan gudang diantaranya: a.
Menyusun
Peraturan
Bupati
tentang
Pengelolaan
Cadangan
Pangan
Pemerintah Kabupaten/Kota; b.
Menyusun Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan tentang Petugas Pengelola Gudang Cadangan Pangan Pemerintah dan; 12
c.
Merancang dan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah pada tahun 2016.
6. DI. Yogyakarta Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta melalui kerjasama dengan Pusat Koperasi Unit Desa Mataram Yogjakarta. Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi yang dikelola oleh PUSKUD Mataram sebesar 113.110 Kg. Untuk pengadaan beras tahun ini masih dalam proses sehingga data ketersediaan beras masih di angka 113.110 Kg belum ditambahkan dengan pengadaan yang sedang berlangsung ketika kunjung pada Bulan Juni 2015. Adapun hal yang perlu perhatikan dalam menangani pengelolaan cadangan pangan pemerintah, yaitu sebagai berikut: 1. Cadangan beras tingkat provinsi sudah mencapai 113,110 kg yang bekerjasama dengan pusat KUD Mataram kiranya agar terus dipantau ketersediaan stok berasnya. Hal ini penting sebagai komitmen menjaga ketersediaan cadangan untuk keperluan darurat jika sewaktu waktu dibutuhkan. 2. Terus menjaga komunikasi yang baik dengan Pusat KUD Mataram, sebagai mitra kerjasama sehingga terjalin hubungan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. 3. Terus mengawal proses pengadaan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) hingga memenuhi target Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang sudah ditetapkan yakni sebesar 200 ton ekuivalen beras. 4. Adapun terkait dengan keberadaan CPP tingkat Kabupaten, agar Pemprov mendorong pemerintah daerah untuk melakukan proses komunikasi dengan DPRD agar disiapkan penganggaran untuk pengadaan CPP kabupaten sesuai SPM sebesar 100 ton ekuivalen beras. 5. Pemerintah provinsi mendorong pemerintah daerah agar Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang
Pertanian
pada
tahun
mendatang
dipergunakan
untuk
membangun gudang CPP tingkat kabupaten.
13
6. Selain menekankan pada sisi fisik yakni aspek gudang dan pengisian, Pemprov juga diharapkan agar mendorong pembentukan payung hukum terkait dengan pengelolaan CPP di tingkat kabupaten berupa Peraturan Bupati
3.1.2. Pemantauan, dan Evaluasi Cadangan Pangan Pemantauan, evaluasi cadangan pangan pemerintah bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan bagi provinsi yang telah mengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten /kota dalam pengembangan cadangan pangan pemerintah kabupaten. 1.
Kalimantan Selatan Dalam rangka penyediaan cadangan pangan pokok, maka pada tahun 2013
Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp.680.000.000,- untuk pembelian besar sebanyak 87.720 kg. Pada saat pembelian beras, harga pembelian pemerintah di Perum Bulog sebesar Rp.7.751,86 kg. Provinsi Kalimantan Selatan melakukan perjanjian dengan Perusahaan Umum Badan Logistik Divisi Regional Kalimantan Selatan dengan No.027/784.2.13/BKP dan No.001/CBPD/10/2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang pembelian dan pengelolaan cadangan pangan beras daerah pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 yang ada di Gudang Divisi Regional Perum Bulog Kalimantan Selatan sebesar 71.002 kg. Pada tahun 2014 dilakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah sebanyak 50 ton yang dianggarkan pada APBD sebesar Rp.400.000.000, sehingga jumlah CPP pada tahun 2014 sebesar 121.002 kg. Penyaluran beras cadangan pangan pemerintah pada tahun 2014 disalurkan kepada masyarakat korban bencana pasca banjir di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Permohonan penyaluran ini berdasarkan surat Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 520/014.BKP/2013 tanggal 13 Januari 2014. Beras tersebut disalurkan pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Barabai, Batung Alai Utara dan Haruran dengan jumlah penyaluran sebesar 16.718 kg yang dibagikan di 21 desa dengan jumlah penerima sebanyak 17.414 jiwa. 14
Kabupaten Tapin pada tahun 2013 telah melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah sebesar 8 ton dan 12 ton pengadaan tahun 2014. Dengan demikian, jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten pada tahun tahun 2014 sebesar 20 ton dan telah disalurkan kepada masyarakat rawan pangan pada beberapa kecamatan sebesar 15,118 ton. Pada saat dilakukan kunjungan jumlah stok yang ada di gudang sebesar 4,882 Ton. Pada Bulan Desember 2015 rencananya akan dilakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah sebesar 20 ton. Gudang cadangan pangan pemerintah Kabupaten Tapin yang dibangun dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2012 dengan ukuran 20 x 10 m dengan kapasitas gudang kurang lebih 200 ton. Dalam pengelolaan gudang cadangan pangan ini, saat ini telah dilakukan kerja sama dengan penggilingan padi Asat Udar (AU) Desa Lawalan, Kecamatan Tapin Selatan. Bentuk kerja sama tersebut adalah dengan pergantian gabah/padi yang mengalami penurunan kualitas dengan jumlah yang sama dengan gabah yang rusak tersebut.
2.
Jambi Berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi Jambi No 12 tahun 2013 tentang
organisasi dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pokok Daerah bahwa Pengadaan cadangan pangan pemerintah propinsi pada tahun 2013 sebanyak 70 ton beras atau setara dengan Rp. 542.630,200 (ini berdasarkan PJB no.705/BKP-3-1/2013). Pengadaan cadangan pangan pemerintah dilaksanakan pada Bulan Oktober 2013 dan tahap kedua, tahun 2014 pengadaan beras sebanyak 20 ton beras atau setara dengan Rp.160.953.800. Pengadaan tahun 2014, sesuai dengan SPK – 114/BKP2-2/XI/2014 pengadaan beras tersebut direalisasikan pada bulan Nopember 2014. Pengadaan ini diatur dalam kontrak pengadaan antara Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jambi dengan Kepala Divisi Regional Perum BULOG Jambi tanggal 3 Nopemeber 2014. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah provinsi pada tahun 2013 sebanyak 4,449 ton atau setara dengan Rp. 34.488.025. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan untuk membantu korban kebakaran dan bencana 15
alam yang terjadi di 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Kerinci. Kondisi stock cadangan pangan pemerintah Propinsi Jambi sampai dengan 31 Maret 2015 sebesar 85.551 ton atau setara dengan Rp. 669.095.974. Nilai ini dihitung berdasarkan harga pembelian beras terakhir (HPB) sebesar Rp. 8.047 /kg pada bulan Nopember tahun 2014. Hasil kunjungan lapangan kekabupaten Kerinci dapat kami sampaikan, bahwa pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten Kerinci dilakukan dengan pihak swasta. Pada tahun 2013 pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebanyak 22,3ton beras atau setara dengan Rp. 195.125.000 dengan harga pembelian beras saat itu sebesar Rp. 8.750 /kg. Sampai tahun 2015 ini belum ada penambahan untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dari APBD II. Penyaluran cadangan pangan pemerintah Kabupaten Kerinci telah digunakan untuk membantu : (a) korban bencana alam di Desa Baru Pulau sangkar sebanyak 432 kg yang disalurkan pada tanggal 28 April 2014, (b) korban bencana alam di Desa Kayu Aho Mangkak dan desa Koto dengan jumlah penyaluran sebesar 10.380 kg dan 396 kg, dan (c) membantu masyarakat yang terkena bencana alam di Desa Baru Hiang sebesar 864 kg. Selain penyaluran untuk membantu korban bencana alam,
stok
penyimpanan.
CPP
kabupaten
juga
dipengaruhi
penyusutan
beras
selama
Penyusutan beras selama disimpan di gudang pada tahun 2014
sebesar 109 kg dan sampai dengan bulan April tahun 2015 sisa cadangan pangan pemerintah Kabupaten Kerinci sebesar 3.398 kg.
3.
Jawa Tengah Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 027/ 679 tanggal 4 April 2015
di Propinsi Jawa Tengah tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah,
bahwa
Pengadaan cadangan pangan pemerintah propinsi Jawa
Tengah pada tahun 2015 sebanyak 259,371 ton beras atau setara dengan 32,285 kg gabah atau setara dengan Rp 1.308.257.100 (ini berdasarkan PJB no.027/ 679/ BKP/03/2015). Sisa stock
cadangan Pangan pemerintah tahun 2014 sebanyak
2,951,6 kg beras dan 214.643 kg gabah yang disimpan di gudang Balai 16
Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP), Badan Ketahanan Pangan propinsi Jawa Tengah, sehingga sampai posisi 30 Mei 2015 stock akhir cadangan Pangan Pemerintah sebesar 202.761 ton beras. Stock cadangan pangan tersebut ada yang dititipkan pada pihak swasta sebesar 52.620 ton beras sedangkan sisanya di gudang Balai Pengembangan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Jateng. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah provinsi berdasarkan laporan Balai Pengembangan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2014 distribusi beras sebesar 49.452 ton untuk membantu musibah bencana alam seperti banjir dan angin barat di 15 kabupaten, yaitu Grobogan,
Pekalongan,
Jepara, Kudus, Pati, Semarang, Pekalongan, Kendal, Demak, Pemalang, Batang, dan Kota Semarang.
Kejadian bencana tersebut, antara bulan Januari sampai
dengan bulan Agustus 2014, sedangkan distribusi beras pada tahun 2015. Pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Kendal dilakukan dengan pihak swasta yaitu penggilingan padi atau Rice Milling Unit (RMU) Jaya Makmur. Pada tahun 2013, pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebanyak 30 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan Rp. 198.000.000,dan pada tahun 2014 pengadaan sebesar 17.14 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan Rp 117.000.000,-.. Penyaluran cadangan pangan pemerintah Kabupaten Kendal diantaranya digunakan untuk membantu petani yang mengalami gagal panen (puso) akibat angina barat. Jumlah penyaluran CPP kabupaten untuk korban puso sebanyak 30 ton Gabah Kering Giling. Stock cadangan pangan pemerintah Kabupaten Kendal sampai tahun 2015 sebesar 17.14 ton Gabah Kering Giling (GKG) dan belum ada penambahan
untuk
pengadaan
cadangan
pangan
pemerintah
dari
APBD
Kabupaten. Kabupaten Kendal telah membangun gudang cadangan Pangan pemerintah dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian pada tahun 2012. Untuk regulasi, pengaturan cadangan pangan pemerintah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kendal. tetapi sampai dengan kunjungan kami ke Kabupaten Kendal tersebut. Gudang cadangan pangan pemerintah belum dimanfaatkan, karena gudang tersebut belum 17
mempunyai lantai dan pintu masuk sudah rusak,
dan sedangkan pihak
pemborong/pihak ketiga tidak mau bertanggung jawab.
4. Jawa Timur Pelaksanaan kegiatan pengadaan cadangan pangan pemerintah telah dilaksanakan sejak bulan September tahun 2014 dengan pengadaan cadangan pangan melalui Divisi Regional Perum Bulog. Selain pengadaan, dalam kerja sama juga pihak Divisi Regional Perum BULOG berkewajiban untuk penyimpanan dan memelihara stock cadangan pangan pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gudang Divisi Regional Perum Bulog Jawa Timur. Perjanjian jual beli beras antara Divisi Regional Perum Bulog Jawa Timur dengan Badan Ketahanan Pangan tertuang dalam perjanjian Nomor.299/209.02/ 2014. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa pada saat pembelian, harga beras Rp.8.047,69 per kg. Beras tersebut adalah beras dengan kualitas medium. Harga tersebut adalah harga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:94/PMK02/2014 tentang tatacara penyediaan, perhitungan, Pencairan, dan Pertanggung jawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Anggaran provinsi Jawa Timur untuk pengadaan beras adalah Rp.1.499.888.224. Dengan pengadaan tersebut, stock beras yang ada di gudang Divisi Regional Perum Bulog sebesar 186.375 kg. Kabupaten yang telah mengembangan cadangan pangan pemerintah kabupaten salah satunya Kabupaten Magetan. Dalam pengembangan cadangan pangan pemerintah kabupaten telah diatur dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah. Selain itu, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian tahun 2012 telah dibangun gudang cadangan pangan pemerintah yang terletak di Desa Padran, Kecamatan Magetan. Gudang yang dibangun berukuran 10 x 16 m dan lantai jemur 5 x 8 m. Untuk pengelolaan gudang tersebut, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan telah ditunjuk kepala gudang. Sementara stock cadangan pangan pemerintah kabupaten pada saat akhir April 2015 sebesar 54.213 kg.
18
5. Kalimantan Barat Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak dengan CV Sarana Bangun Utama dan CV Mitra Agro Teknik dan CV Agro Abadi (pihak swasta sebagai penyedia Barang) di Propinsi Kalimantan Barat Pangan Pemerintah,
bahwa
tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Cadangan stok cadangan pangan pemerintah propinsi
Kalimantan Barat kondisi sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2015 sebanyak 269.15 ton beras atau setara dengan
Rp 1.382.029.625.-
Pengadaan Cadangan
Pangan Pemerintah di Propinsi Kalimantan Barat dilaksanakan mulai tahun 2006 sebanyak 69 ton, cadangan pangan pemerintah tersebut belum digunakan pada tahun berjalan sehingga sisa stok digabung dengan pengadaan tahun 2007 sebanyak 169 ton beras. Tahun 2007 ada pemanfaatan cadangan pangan pemerintah untuk stabilisasi harga sebanyak 34 ton atau setara dengan Rp 163.200.000, Pada tahun 2008 dan tahun 2009 juga ada pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 164 ton beras atau setara dengan Rp 897.900.000, sehingga total stok cadangan pangan pemerintah sebanyak 299 ton setara dengan Rp. 1.545.650.000. Interval waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 tidak ada pengadaan untuk cadangan pangan pemerintah namun ada pemanfaatan cadangan pangan pemerintah pada tahun 2011 untuk kondisi transien sebanyak 2.025 ton atau setara dengan Rp.11.086.875. Pemanfaatan cadangan pangan pemerintah juga terjadi pada tahun 2013 untuk kondisi transien sebanyak 15.5 ton dan pada tahun 2014 juga ada pemanfaatan untuk kondisi transien sebanyak 12,.360 ton atau setara dengan Rp67.671.000, sehingga kondisi
stok cadangan pangan pemerintah pada tahun
2014 yaitu sebesar 269.115 ton beras, sedangkan sisa stock cadangan pangan pemerintah pada akhir tahun 2014 dimasukkan sebagai stok awal tahun 2015, sehingga sampai dengan posisi akhir Juli tahun 2015 cadangan Pangan Pemerintah sebesar 269.115 ton beras atau setara dengan (nilai barang) Rp. 1.382.029.625. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk membantu korban musibah bencana alam seperti banjir dan angin barat di 7 kabupaten, yaitu Sambas, Sanggau, Kapuas hulu dan Pontianak.
19
Kabupaten Landak, direncanakan pada tahun 2015 akan membangun gudang cadangan pangan pemerintah melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian sebesar Rp 655.000.000,- atau sebesar 20,66 persen dari total DAK Bidang Pertanian Kabupaten Landak tahun 2015. Lokasi gudang akan ditempatkan dibelakang kantor Bupati Kabupaten Landak. Kabupaten Landak walaupun belum membangun gudang cadangan pangan pemerintah namun sejak tahun 2013 telah melaksanakan pengadaan cadangan pangan pemerintah (sesuai dengan surat kontrak / SPK nomor : 027 /05/PPK-SPK/ SETDA/2013 tertanggal 1 Nopember 2013 ) yang bekerja sama dengan pihak swasta yaitu dengan CV, ADELANOS MANDIRI.
Jumlah pengadaan cadangan
pangan pemerintah kabupaten sebanyak 39,140 ton beras atau setara dengan Rp. 390.715.000 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Landak. Pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Landak pada tahun 2013 sebanyak 26,860 ton. Penerima penyaluran cadangan pangan pemerintah merupakan rumahtangga yang mengalami bencana banjir di 8 (delapan) kecamatan yaitu Menjalin, Mempawah Hulu, Meranti, Menyuke, Sompak, Kuala Behe, Ngabang, dan Sengah Temila. Jumlah rumahtangga sasaran yang menerima bantuan sebanyak 6.715 KK dimana masing- masing kepala keluarga mendapat 4 kg beras. Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten berdasarkan perintah Bupati Landak (top down) melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 362/16/BPBD _Dar log/2013. Pemanfaatan
cadangan pangan pemerintah juga terjadi pada bulan Mei
tahun 2014 yaitu sebanyak 7.180 ton beras untuk membantu masyarakat yang mengalami gagal panen di kecamatan Sengah Temila.
Jumlah sasaran penerima
bantuan sebanyak 718 kepala keluarga dengan bantuan per kepala keluarga sebesar sebesar 10 kg.
Cadangan pangan pemerintah juga dipinjamkan oleh
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Landak kepada koperasi Pegawai dan sebanyak 200 kg cadangan pangan pemerintah kabupaten mengalami kerusakan. Stok cadangan pangan pemerintah di Kabupaten Landak Sehingga sampai dengan pertengahan bulan Agustus tahun 2015 sebanyak 1,96 ton beras.
20
6. Bali Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan tahun 2015 belum mengembangkan cadangan pangan pemerintah provinsi dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut belum menjadi prioritas pemerintah provinsi dan cadangan beras nasioal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi belum semuanya dimanfaatkan. Terkait dengan hal tersebut Badan Pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Desa sebagai Satuan Kerja Pemerintah Provinsi yang menangani fungsi ketahanan pangan di Provinsi Bali belum menyusun Peraturan Gubernur tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan mengajukan alokasi anggaran APBD Provinsi untuk pengadaan CPP provinsi. Kabupaten yang telah mengembangkan cadangan pangan pemerintah kabupaten baru di Kabupaten Karang Asem dan Tabanan. Pemanfaatan cadangan pangan pemerintah di Kabupaten Karang Asem sampai pemantauan dilaksanakan baru sebanyak 28 kg untuk rumahtangga yang mengalami tanah longsor sehingga sisa stok sebesar 1,8 ton. Sisa stok tersebut tidak disimpan di gudang cadangan pangan pemerintah tetapi dititipkan kepada pihak ketiga. Hal ini dilakukan karena lokasi gudang yang berada di Desa Datah cukup jauh dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karang Asem sehingga petugas kabupaten sulit untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan beras CPP kabupaten. Gudang cadangan pangan pemerintah Kabupaten Karang Asem sekarang dimanfaatkan oleh pemerintah Desa Datah untuk menyimpan Beras Sejahtera (Rastra) sebelum dibagikan kepada masyarakat desa penerima beras tersebut. Terkendala dengan lokasi gudang yang sulit untuk dilakukan pengawasan dan pengelolaan CPP kabupaten sehingga alokasi APBD Kabupaten tahun 2015 yang telah dialokasikan untuk pengadaan CPP direvisi untuk kegiatan lain. Sementara itu, perkembangan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Tabanan dalam pengelolaannya diatur di dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang diandatangani tanggal 16 Oktober 2014 dan diundangkan tangga 22 Oktober 2014. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, pada tahun 2014 telah dilakukan pengadaan CPP kabupaten sebanyak 10 ton 77 kg melalui alokasi APBD Kabupaten Tabanan. 21
Jumlah pemanfaatan CPP kabupaten sampai pemantauan dilakukan sebanyak 9 ton 33 kg yang digunakan untuk membantu petani yang mengalami kekeringan di tiga lokasi. Secara rinci penerima CPP kabupaten sebagai berikut: 1.
Subak Bugbungan Jelantik sebanyak 1.840,357 kg yang diserahkan kepada 69 orang anggota subak (KK) dengan jumlah anggota masyarakat 333 orang. Beras diserahkan tanggal 12 Februari 2015;
2.
Subak Tinungan sebanyak 4.653,397 kg yang diterima oleh 182 KK anggota subak dengan jumlah anggota keluarga 848 orang. Beras diserahkan tanggal 12 Februari 2015;
3.
Subak Anyar Tengah sebanyak 3.039,630 kg yang diterima oleh 149 anggota subak dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 550 orang. Mekanisme penyaluran CPP kabupaten dilakukan melalui usulan Camat ke
Bupati lalu tim pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabanan melakakukan verifikasi terhadap usulan tersebut. Setelah usulan diverifikasi diajukan kepada Asisiten II untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran. Biaya transpor pengiriman beras dari gudang ke lokasi subak penerima ditanggung oleh subak karena tidak alokasi anggaran di DIPA Kabupaten. Memperhatikan jumlah pengadaan dan penyaluran, stok CPP kabupaten Tabanan sampai pemantauan sebanyak 543,615 kg yang dititipkan kepada Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesie (PERPADI) Cabang Tabanan sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor 520/301/KKP tanggal 16 Maret 2015. Pertimbang tidak disimpan digudang karena belum adanya petugas yang khusus menangani dan mengelola gudang. Untuk menambah stok cadangan pangan pemerintah, pada tahun 2015 pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengalokasikan APBD kabupaten sebanyak Rp 50.000.000,- untuk pengadaan sebanyak 5 ton beras dengan asumsi harga beras per kg sebesar Rp 10.000,-. Proses pengadaan telah masuk di Unit Layanan Pengadaan (ULP) kabupaten dan diharapkan minggu ketiga Oktober telah terealisasi pengadaan CPP tahun 2015.
22
7.
Sumatera Barat Pelaksanaan kegiatan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di
Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Pelaksanaan pengembangan CPP provinsi melalui perjanjian kerja sama dalam penyimpanan dan pemeliharaan stock cadangan pangan yang dititipkan di gudang Divisi Regional Perum Bulog. Untuk mendukung kegiatan pengembangan cadangan pangan pemerintah, pada tahun 2011 telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2011 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat. Stok cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat yang ada di Divisi Regional Perum Bulog Sumatera Barat pada Bulan Desember 2015 adalah sebanyak 203,8 ton. Sementara itu, pemanfaatan cadangan pangan pemerintah dilakukan sejak tahun 2011 dimana beras sebanyak 10 ton telah disalurkan ke Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Lima puluh kota. Pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi pada tahun 2012 telah disalurkan sebanyak 15 ton dengan rincian 5 ton ke Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman,
5 ton ke Kecamatan Lubuk Gilangan,
Kota Padang, dan
5 ton ke
Kecamatan Ginalih, Kabupaten Pasaman Barat. Pada tahun 2013 disalurkan sebanyak 5 ton ke Kecamatan Simpati kabupaten pasaman, 5 ton ke Kecamatan Ginalih, Kabupaten Pasaman Barat. Sementara pada 2014 telah disalurkan beras sebanyak 14 ton ke Kecamatan Ujung Gading, Kecamatan Bremas, Kecamatan Sasak, Kabupaten Pasaman Barat. Beras cadangan pangan pemerintah tersebut disalurkan untuk bantuan bencana alam yaitu banjir. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten telah dilakukan dibeberapa kabupaten di Sumatera Barat diantaranya Kabupaten Pasaman. Dalam pengembangan cadangan pangan pemerintah kabupaten di Pasaman diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah. Pasaman telah memiliki gudang cadangan pangan pemerintah yang dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian tahun 2012. Sebagai tindak lanjut dari pembangunan guadng, Kepala Badan Ketahanan Pangan Pasaman telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 526.2/282/BP2KP/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Penunjukan Kepala Gudang Cadangan Pangan Pemerintah. 23
Implementasi
dari
Peraturan
Bupati
telah
ditindaklanjuti
dengan
pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk pengadaan CPP kabupaten sebanyak 49,5 ton pada tahun 2013. Tetapi dalam penyimpanan dan pemeliharaan kurang baik mengakibatkan penurunan kualitas beras sehingga dilakukan penjualan beras CPP tersebut. 8.
Lampung Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan dan
pemeliharaan beras sebagai cadangan pangan pemerintah Propinsi Lampung Cq. Badan Ketahanan Pangan dengan Perum Bulog bahwa pemerintah Propinsi Lampung kondisi
stok cadangan pangan
akhiir tahun 2013 sebanyak 186,727 ton
beras. Tahun 2014, melalui APBD Provinsi dilakukan penambahan CPP sebanyak 19,381 ton beras. Sementara itu, telah dilakukan penyaluran cadangan pangan pemerintah (beras) sebanyak 50,00 ton untuk membantu masyarakat di Kabupaten Mesuji yang terkena bencana banjir pada tahun 2014. Dengan demikian, sisa stok di akhir tahun 2014 sebanyak 156,568 ton atau setara dengan (nilai barang) Rp. 1.307.338.428 yang merupakan stok awal tahun 2015. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah di Propinsi Lampung tahun 2015 rencananya sebanyak 20 ton namun belum terealisasi samapai kunjungan dilakukan. Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2015, tersebar di 5 (lima) Kabupaten yaitu Lampung Selatan sebanyak 45 ton, Kota Metro sebanyak 60 ton, Bandar Lampung sebanyak 26 ton, Pering sewu sebanyak 50 ton dan Kabupaten Pesawaran sebanyak 8,7 ton. Kelima kabupaten/kota tersebut melakukan kerja sama dengan Perum Bulog. Kabupaten Lampung Tengah memiliki cadangan pangan pemerintah sebanyak 12 ton. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang dikelola di gudang yaitu Kabupaten Lampung Utara sebanyak 42 ton, Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 10 ton, Kabupaten Waykanan sebanyak 85 ton, dan Kabupaten Lampung Timur sebanyak 8,5 dikelola oleh kelompok tani. Kabupaten Mesuji tidak ada stok cadangan pangan karena telah disalurkan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah banjir pada tahun 2014
sehingga total cadangan pangan
24
pemerintah (beras) Kabupaten / Kota se Propinsi lampung tahun 2015 sebanyak 513,77 ton. Kabupaten Lampung Selatan belum memfungsikan gudang cadangan pangan pemerintah dan rencananya gudang cadangan pangan pemerintah tersebut baru akan difungsikan setelah ada pegawai yang akan mengelola cadangan pangan pemerintah tersebut. Kabupaten Lampung Selatan ,telah mempunyai stock cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh pihak Perum Bulog Kansilog Kalianda. Pengadaan cadangan pangan pemerintah tersebut secara bertahap dimulai sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, sesuai dengan surat Perjanjian kontrak Kerja sama /SPK
Nomor : 521/002.a/IV.08/2013 dan Nomor :
003a.08C.01.201 tertanggal 3 Januari 2013 yang bekerja sama dengan pihak Perum Bulog Kansilog Kalianda. Pengadaan cadangan pangan sebanyak 100 ton beras atau setara dengan Rp. 785.000.000
sumber dana pengadaan dari APBD
Kabupaten. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2015, juga melalui bekerja sama dengan Perum Bulog Divre Lampung, sebagaimana surat kontrak Nomor 501/284/IV.08/2015 dan Surat Nomor: 385/08010/09/2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan (beras) Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang tertanggal 1 September 2015. Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebanyak 18.430 kg atau setara dengan nilai Rp161,262.50000. Pemanfaatan/penyaluran cadangan pangan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan belum terealisir dikarenakan tidak adanya bencana transien maupun bencana alam, begitu juga dengan kondisi di lapangan bahwa harga stabil. Sehingga sampai dengan pertengahan Bulan September tahun 2015, sisa stok cadangan pangan pemerintah di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 45,430 ton beras.
9.
Nusa Tenggara Barat Perkembangan jumlah stok cadangan pangan pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat sampai posisi awal Nopember 2015 sebanyak 146,216 ton beras yang terdiri dari sisa stok tahun 2014 sebanyak 146,546 ton dan pengadaan tahun 25
2015 sebanyak 9,670. Sementara itu, sampai Nopember 2015 telah dilakukan penyaluran CPP Provinsi NTB sebanyak 10 ton beras. Penyaluran CPP Provinsi NTB Tahun 2015 dilakukan Bulan Juli 2015 oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Penyaluran untuk recovery korban kekeringan yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kota Mataram. Jumlah sasaran penerima di ketiga kabupaten tersebut sebanyak 2.100 kepala keluarga. Untuk biaya pengiriman CPP sampai titik bagi terakhir ditanggung oleh pemerintah kabupaten penerima bantuan CPP tersebut. Sehubungan dengan ada Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor KD-199/DK000107/07/2015 tentang Harga Penjualan Beras Perusahaan Umum (Perum) BULOG di Luar Penugasan Pemerintah, yang DIKTUM Pertama menyatakan bahwa Harga Penjualan Beras (HBP) Pemerintah menjadi Rp 8.790,- per kg. Kenaikan HBP ini belum dilakukan addendum jumlah stok CPP Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di Gudang BULOG. Pengadaan CPP Kabupaten Lombok Barat dilakukan pada tangga 5 Maret 2014 sebanyak 20 ton dengan penyaluran sebanyak 5,5 ton. Stock CPP kabupaten akhir tahun 2014 sebanyak 14,5 ton. Perkembangan kondisi cadangan pangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat sampai dengan Bulan Oktober 2015 berjumlah 27,735 ton dengan stok awal tahun 2015 sebanyak 34,5 ton dengan pengadaan pada tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015 sebanyak 20 ton. Jumlah penyaluran CPP Kabupaten Lombok Barat sampai akhir September 2015 sebanyak 6,765 ton untuk membantu korban kekeringan dan bencana banjir. Lokasi penyaluran CPP kabupaten dilakukan di 5 (lima) desa sebagai berikut: 1. Desa Kuripan Selatan sebanyak 08,805 ton untuk membantu korban kekeringan; 2. Desa Suka Makmur sebanyak 3,300 ton untuk membantu korban bencana banjir; 3. Desa Kedaro sebanyak 2,160 ton untuk membantu korban kekeringan; 4. Desa Sekotong Tengah sebanyak 0,500 ton untuk membantu korban kekeringan. Pengelolan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diatur melalui Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 4.a Tahun 2014 tentang 26
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Peraturan Bupati tersebut diundangkan pada tanggal 21 januari 2014. Pengadaan CPP Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2015 sebanyak 10 ton dengan penyaluran sampai akhir Bulan Oktober 2015 sebanyak 3,180 ton. Penyaluran CPP kabupaten dalam rangka antisipasi rawan gizi khususnya keluarga yang mengalami gizi buruk. Jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 53 KK dengan jumlah bantuan yang diterima sebnayak 60 kg. Dalam penyaluran telah dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan beras. Titik bagi pembagian beras dilakukan di PUSKESMAS.
10. Kabupaten Garut Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut pada saat pemantauan sedang proses pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebanyak 5,545 kg dengan harga satuan Rp 10.837. Harga satuan tersebut, didasarkan kepada harga yang berlakuk dibeberapa pasar sentra beras di Kabupaten Garut. Sedangkan total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut pada tahun 2015 untuk pengadaan CPP kabupaten sebesar Rp 60.993.000,- Kualitas beras yang diadakan dengan harga Rp 10.837 merupakan beras kualitas medium dengan spesifikasi sebagai berikut: (a) kadar air maksimal 14 persen, (b) butir patah maksimal 20 persen, (c) Drajat sosoh minimal 95 persen dan (d) menir maksimal 2 persen. Pengadaan CPP kabupaten dilakukan panggadaan langsung karena pagu pengadaaan di bawah Rp 200.000.000,- Pengadaan langsung ini menunjuk CV Rizki Pratama sebagai rekanan penyedia beras CPP. Harga pengadaan CPP kabupaten tersebut merupakan harga pintu gudang sehingga ongkos kirim dan bongkar muat di gudang CPP kabupaten Garut menjadi tanggungjawab pihak penyedia (Pihak Ketiga). Perkembangan pemanfaatan CPP Kabupaten Garut sampai kunjungan dilakukan belum dilakukan penyaluran karena tidak permintaan secara buttup up atau dari kecamatan dan desa maupun secara top down perintah langsung dari Bupati Garut. Gudang CPP kabupaten sampai pemantauan tetap belum diisi karena stock CPP kabupaten yang ada pihak ketiga belum dikembalikan ke dalam gudang setelah 27
gudang dipinjam oleh pihak ketiga waktu pembangunan gedung Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut dank arena kerusakan gabah. Untuk itu, disarankan kepada penangungjawab kegiatan CPP kabupaten Garut untuk segera menarik stok CPP pengadaan tahun 2014 yang ada dipihak ketiga.
11. Kota Banjar Pengembangan cadangan pangan pemerintah Kota Banjar dilakukan melalui kerja sama dengan Sub Divisi Regional Perum Bulog Ciamis terutama dalam terkait pengadaan cadangan pangan pemerintah. Kerja sama antara Pemerintah Kota Banjar dengan Sub Divisi Regional Perum Bulog Ciamis dilakukan melalui kerja sama Nomor 520/3966/DPKP/2015. Dalam pengembangan cadangan pangan pemerintah di Kota Banjar diatur dengan Peraturan Walikota Kota Banjar Nomor 9.a tahun 2015 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah di Kota Banjar. Penyaluran cadangan pangan pemerintah bertujuan untuk 1). Meningkatkan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok; 2). Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami gejala kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat. Sasaran cadangan pangan pokok daerah adalah masyarakat di daerah yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat. Jumlah cadangan pangan pemerintah Kota Banjar yang disimpan di gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Ciamis sebanyak 40.897 kg beras. Pengadaan cadangan pangan pemerintah tersebut, bersumber alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar tahun 2015. Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Ciamis ke titik bagi penyaluran yaitu Kantor Desa/Kelurahan menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Banjar.
1.1.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan Pangan Pemerintah Kegiatan
koordinasi
dan
sinkronisasi
dilaksanakan
untuk
melakukan
koordinasi dan sinkronisasi mengenai pengembangan cadangan pangan pemerintah yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. 28
1. DI. Yogjakarta Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogjakarta telah mengembangkan cadangan pangan pemerintah kabupaten dengan bekerja dengan pihak ketiga atau swasta. Provinsi DI Yogjakarta telah memilki 156 ton cadangan pangan pemerintah provinsi dengan penyaluran sampai bulan April 2015 sebanyak 15 ton untuk membantu korban erupsi gunung Merapi. Dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DI Yogjakarta telah memiliki Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 158 Tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi terutama pasal yang berkaitan dengan Cadangan Pangan Pemerintah, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DI Yogjakarta akan melakukan revisi terhadap Peraturan Gubernur. Revisi peraturan tersebut telah sampai di Bagian Biro Hukum, Sekretariat Daerah. Untuk pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, Pemerintah DI Yogjakarta akan membuat Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Selain itu, perlu dilakukan pembahasan dengan Biro Hukum terkait dengan salah satu pasal yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pangan. Sementara itu, dalam pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi DI Yogjakarta selama ini telah bekerja sama dengan Pusat Koperasi Mataram (Swasta).
2. Kabupaten Garut Kabupaten garut telah membangun gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten dari dana Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian tahun 2012. Sebagai tindaklanjut dari pembangun gudang, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut harus dapat menunjuk petugas pengelola gudang melalui Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut tentang Penunjukkan Kepala Gudang. Terkait dengan gudang cadangan pangan pemerintah telah dilakukan serah terima penyerahan pengelolaan aset pemerintah Kabupaten Garut dari Kepala Badan 29
Ketahanan Pangan kepada Sekretaris Daerah. Penyerahan pengelolan didasarkan Berita Acara Serah Terima Bangunan Gedung Kantor Milik Pemerintah kabupaten garut Nomor: 821.2/351-BKP/2015 tanggal 2 Februari 2015. Peraturan Bupati untuk pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten masih dalam proses di Sekrtaris Daerah sebelum diajukan ke Bupati Garut. Untuk mempercepat Peraturan Bupati ini dapat memanfaatkan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut telah melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebanyak 8.966 kg beras pada tahun 2013. Cadangan pangan tersebut telah dilakukan penyaluran ke masyarakat yang terkena musibah, sehingga sisa stok yang ada sekitar 6.000 kg. Sisa stok tersebut, dititipkan kepada pihak ketiga mengingat telah terjadi penurunan mutu cadangan pangan pemerintah karena tidak ada penyaluran. Mengingat CPP kabupaten tersebut masih dipihak ketiga sementara gudang tidak optimalkan maka diharapkan CPP tersebut dapat ditarik dari pihak ketiga untuk dilakukan penyimpanan dan perawatan di gudang miliki Pemerintah Kabupaten Garut.
3. Kabupaten Cianjur Dalam pengembagan cadangan pangan pemerintah kabupaten perlu di dukung regulasi seperti Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Bupati Cianjur untuk pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sedang dalam proses pembahasan dengan Biro Hukum, Sekretariat Daerah sebelum diajukan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur. Konsep Peraturan Bupati ini direncanakan Bulan Agustus 2015 sudah dapat ditandatangi oleh Bupati. Untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, Pemerintah Kabupaten Cianjur pada tahun 2015 telah mengalokasikan anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp. 1.600.000.000,- . Dari alokasi anggaran ini direncanakan pengadaan cadangan CPP kabupaten sebesar 100 ton dalam bentuk beras dan 140 ton dalam bentuk gabah. Proses pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten ini telah masuk ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kabupaten Cianjur untuk 30
dilakukan proses lelang. Untuk perhitungan Harga Pangan Sendiri (HPS) didasarkan kepada harga beras di pasar Cianjur. Selain itu, perlu dilakukan pembahasan dengan Biro Hukum terkait dengan salah satu pasal yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pangan. Sehingga pemenang lelang hanya menyediakan CPP kabupaten sedangkan yang mengelola harus dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Cianjur. Dalam mendorong percepatan keluarnya Peraturan Bupati dapat melalui jalur Dewan Ketahanan Pangan. Untuk itu, BKPP Kabupaten Cianjur harus dapat melakukan pendekatan dengan Biro Hukum dan Sekretariat Daerah.
3.1.3. Pelaksanaan Apresiasi Cadangan Pangan Pemerintah Kegiatan Apresiasi Cadangan Pangan Pemerintah ini mengangkat tema: Peningkatan kemampuan manajemen cadangan beras pemerintah”. Kegiatan Apresiasi Cadangan Pangan Pemerintah dilaksanakan pada tanggal 5 – 8 Mei 2015 bertempat di Wisma Diklat Bina Marga (PU), Jl. RE Martadinata No. 199 Bandung. Pertemuan dihadiri oleh 74 orang peserta. Beberapa aspek yang disampaikan ke peserta pertemuan mencakup: Pembukaan Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Pertemuan Apresiasi Cadangan Pangan Pemerintah dibuka oleh Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan. Dalam sambutan tersebut Kepala Pusat menjelaskan landasan hukum untuk pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah yaitu melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1), dan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi pasal 17. Kepala Pusat menjelaskan bahwa berdasarkan laporan yang masuk ke Badan Ketahanan Pangan, kabupaten/kota yang telah mempunyai cadangan pangan pemerintah adalah 154 kabupaten/ kota yang terdiri dari 125 kabupaten/kota mempunyai gudang cadangan pangan pemerintah dan 29 kabupaten/kota melakukan kerjasama dengan pihak ketika untuk menyimpan beras cadangan pangan pemerintah. Kabupaten/kota yang sudah mempunyai Peraturan Bupati 31
adalah sebanyak 96 Kabupaten/kota termasuk dari 14 kabupaten/kota yang tidak membangun gudang cadangan pangan pemerintah tetapi melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jumlah kabupaten/kota yang sudah mempunyai Peraturan Bupati mengalami peningkatan menjadi 62,33 persen. Hal ini mengingat pentingnya Peraturan Bupati sebagai dasar dalam rangka pengembangan cadangan pangan pemerintah. Dalam sambutannya, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan mengharapkan kabupaten yang belum mempunyai Peraturan Bupati untuk dapat segera mungkin menyusun peraturan tersebut. Saya berpendapat dengan adanya peraturan tersebut akan memudahkan kabupaten untuk pembahasan anggaran baik di tingkat DPRD maupun di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu, Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai pengelola cadangan pangan pemerintah untuk dapat menunjuk kepala gudang dan perangkatnya melalui Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas yang menangani fungsi ketahanan pangan kabupaten.
Pemaparan Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Pemaparan yang berjudul Strategi dan Kebijakan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dipaparkan oleh Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Dr. Benny Rachman. Dijelaskan
arah kebijakan dan strategi dalam
pengembangan cadangan pangan pemerintah serta menjelaskan mengenai pentingnya cadangan pangan dan kerangka pengembangan cadangan pangan. Pada pertemuan ini, kepala pusat juga menjelaskan dasar landasan hukum pengembangan cadangan pangan pemerintah. Payung hukum pengembangan dapat mengaju kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terutama pasal 23, 24 dan 27, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Selain itu dipaparkan juga langkah operasional yang dilakukan oleh pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan cadangan pangan pemerintah antara lain melalui pembentukan cadangan pangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Untuk mendorong pengembangan cadangan pangan 32
pemerintah kabupaten/kota ini, Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun 2012 dan Tahun 2015 dialokasikan untuk penyediaan gudang cadangan pangan pemerintah, menerbitkan buku panduan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2013 dan Tahun 2015.
Pemaparan Kepala Divisi Penyaluran, Perum BULOG Kepala Divisi Penyaluran, Basirun memaparkan makalah tentang Dukungan Perum BULOG dalam Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mengawali pemaparan disampaikan peran Perum BULOG dalam mendukung mewujudkan ketahanan pangan. Kemudian dijelaskan mengenai dasar hukum operasional Perum BULOG mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kemudian juga dijelaskan tantangan dan peluang pengelolaan pangan. Selanjutnya dijelaskan mengenai peran dan fungsi Perum BULOG dalam ketahanan pangan menurut Inpres Nomor 5 Tahun 2015, mekanisme penyaluran beras kepada BKP menurut SOP Penyaluran Beras Kelembagaan No. SOP19/DO401/11/2014. Perum BULOG melakukan kontrak dengan BKP provinsi saat ini berjumlah 3,66 Ton beras yang dititipkan di BULOG pada 20 provinsi. Kemudian juga dijelaskan mengenai beras yang sudah disalurkan.
Pemaparan Kepala Bidang Cadangan Pangan Kepala Bidang Cadangan Pangan, Dr. Ardi Jayawinata memaparkan makalah tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Mengawali pemaparan dibahas mengenai latar belakang cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota antara lain Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kepala Bidang juga memaparkan tujuan pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan sasaran serta indikator yang hendak dicapai dari pelaksanaan
kegiatan
ini.
Kemudian
juga
dijelaskan
mengenai
Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang 33
membahas mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Penyaluran cadangan pangan pemerintah tersebut dijelaskan untuk menanggulangi kekurangan pangan/rawan pangan transien, gejolak harga pangan, bencana alam pasca bencana, bencana social, dan/atau menghadapi keadaan darurat.
Pemaparan Kepala Divisi Persediaan dan Perawatan, Perum BULOG Kepala Divisi Persediaan dan Perawatan, Deden Abdurahman memaparkan tentang Manajemen Logistik : Infrastruktur pergudangan berkualitas dalam rangka memperkuat kedaulatan pangan menuju ketahanan pangan nasional. Dalam pemaparan dijelaskan mengenai alur logistik beras dan peran BULOG, pentingnya ada gudang penyimpanan, waktu penyimpanan, sistem pengendalian hama di BULOG, inovasi sistem perawatan BULOG, tipe dan persyaratan gudang BULOG. Selanjutnya dipaparkan juga informasi mengenai bangunan gudang BULOG yang terdiri dari beberapa tipe, yaitu gudang BULOG modern, gudang BULOG baru, gudang semi permanen. Kemudian diterangkan juga kelengkapan komplek pergudangan BULOG, cara penumpukan beras, sampai rencana penerapan ISO.
Pemaparan Kepala Sub Divisi Persediaan, Perum BULOG Kepala Sub Divisi Persediaan, M. Agung Aulia memaparkan materi yang berjudul Tata Cara Administrasi Pergudangan. Dalam paparannya dijelaskan mengenai administrasi yang perlu dilakukan oleh kepala gudang dalam manajemen pergudangan, yaitu penerimaan barang, penyimpanan barang, perawatan dan pengolahan barang, penyerahan barang, laporan pertanggung jawaban, dan stock opname. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa Kepala Gudang harus mampu menjelaskan ketentuan administrasi barang di gudang, satuan pencatatan kuantitas barang, batas tanggung jawab kepala gudang/pengusaha gudang, prosedur operasional penerimaan barang, dokumen, dan laporan yang harus dipersiapkan sampai menghitung stok fisik yang ada di gudang, dan langkah tindak lanjut dan prosedur stok opname. 34
Pemaparan Kepala Sub Divisi Perawatan dan Pengolahan, Perum BULOG Kepala Sub Divisi Perawatan dan Pengolahan Perum BULOG, Husnul Khotimah Ramli pada pertemuan ini menyajikan 4 materi, yaitu (a) pengetahuan komoditas dan teknis pemeriksaan kualitas gabah/beras, (b) pengetahuan jenis-jenis hama gudang, (c) teknik pengendalian hama. Pada pemaparan dijelaskan mengenai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, untuk kualitas pengadaan beras harus mempunyai kadar air (KA) maksimal 14 persen, derajat sosoh minimal 95 persen, broken maksimal 20 persen, dan menir maksimal 2 persen. Kualitas gabah diukur secara kuantitatif dari kadar air maksimal 14 persen, dan hampa/kotoran maksimal 3 persen.
Selain itu juga dijelaskan
mengenai kualitas penyimpanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Perum BULOG, tata cara pemeriksaan kualitas, peralatan analisa beras/gabah. Sesi kedua, Kepala Sub Divisi Perawatan dan Pengolahan memaparkan tentang Pengetahuan Jenis-Jenis Hama Gudang. Dalam pemaparan dijelaskan bahwa perlunya pengetahuan tentang jenis-jenis hama di dalam gudang yaitu serangga, tikus dan jamur/kapang. Secara lebih rinci hama yang menyerang beras di gudang sebagai berikut (1) Sitophilus Oryzae, (2) Tribolium castaneum, (3) Ryhzoperta dominica, (4) Oryzaephilus surinamensis, (5) Cryptolestes spp, (6) Ahasverus advena, (7) Corcyra cephalonica dan (8) Ephestia cautella. Selanjutnya pada sesi ketiga menjelaskan mengenai Teknik Pengendalia Hama Gudang. Pengendalian hama gudang dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu fisika, biologi, dan kimia. Pada Perum BULOG umumnya menggunakan pestisida melalui insektisida kontak (spraying), dan fumigasi. Pada sei terakhir, Kepala Sub Bidang Divisi Perawatan dan Pengolahan, Perum BULUG menyampaikan tentang Pengelolaan Hama Gudang Terpadu. Dalam pemaparan disampaikan Pengelolaan hama gudang terpadu dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu pencegahan (75%), monitoring (20%), dan pengendalian (5%). Menjelaskan juga mengenai tupoksi kepala gudang, yaitu menerima, menyimpan, merawat, dan menyalurkan. Selain itu juga mengenai perlunya laporan harian untuk monitoring harian PHGT, dan monitoring kondisi kualitas 15 harian. 35
3.1.4. Pelaksanaan Pertemuan Evaluasi Cadangan Pangan Pertemuan Evaluasi Cadangan Pangan Tahun 2015, membahas perkembangan pelaksanaan pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat selama tahun 2015. Secara khusus pembahasan difokuskan pada: (1) Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Cadangan Pangan 2015; (2) Evaluasi Hasil Audit Kegiatan Cadangan Pangan; (3). Kesiapan Bulog dalam Pengelolaan Cadangan Pangan; (4). Mekanisme Pengawasan dan Audit Pemanfaatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (5) Strategi dan langkah-langkah pengembangan lumbung pangan pasca mandiri; (6). Rencana Pelaksanaan Lumbung Pangan Tahun 2016. Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Cadangan Pangan 2015 sangat penting untuk menilai pelaksanan program dan pemanfaatan dana bantuan sosial dalam pengembangan cadangan pangan sehingga dapat dirumuskan langkahlangkah perbaikan pada tahun berikutnya. Sedangkan pemaparan mengenai Evaluasi hasil audit kegiatan cadangan pangan menjelaskan mengenal tahap-tahap temuan Inspektorat Jenderal. Terkait dengan Mekanisme Pengawasan dan Audit Pemanfaatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan acuan yang sangat penting untuk mengetahui mekanisme pengawasan dan audit pemanfaatan APBD, serta terkait dengan peran BULOG terhadap proses pengadaan dan penyaluran beras sampai titik sasaran. Pemaparan mengenai Stategi dan langkah-langkah dan pengembangan lumbung pangan pasca mandiri menjelaskan terkait langkahlangkah yang dilakukan lumbung pangan yang telah memasuki pasca kemandirian. Pertemuan Evaluasi Cadangan Pangan Nasional Tahun 2015 dihadiri oleh 88 orang peserta dari 31 propinsi dan beberapa kabupaten yang telah mengembangkan cadangan pangan pemerintah provinsi. Pertemuan evaluasi dilaksanakan pada 2830 Oktober 2015 di Wisma Kementerian Pertanian Cipayung. Pertemuan evaluasi diawali oleh sambutan dan pengarahan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan yang diwakilkan oleh Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Kementerian Pertanian lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber.
36
Memperhatikan arahan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan paparan dari Narasumber serta hasil diskusi dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut : A. Pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota 1.
Badan/Dinas/Unit yang menangani Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten dalam pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian 2015, bagi Kabupaten yang belum membangun gudang cadangan pangan pada tahun 2012;
2.
Badan/Dinas/Unit yang menangani Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten perlu
meningkatkan payung hukum yang selama ini
menggunakan Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah. Hal sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengharapkan provinsi dan kabupaten/kota dapat menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan cadangan pangan; 3.
Badan/ Dinas/Unit yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dan kabupaten
dalam
pengusulan
anggaran
APBD
dalam
pengadaan
cadangan pangan pemerintah daerah perlu memperhatikan proses tahapan penganggaran APBD; 4.
Badan/Dinas/Unit yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten dapat melaporkan perkembangan cadangan pangan yang dimiliki provinsi dan kabupaten/kota setiap 3 (tiga) bulan ke Badan Ketahanan Pangan Cq Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan;
5.
Badan
Ketahanan
Pangan
akan
meminta
Perum
BULOG
untuk
mengeluarkan aturan terkait dengan pengadaan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlaku seragam di seluruh Indonesia; 6.
Badan Ketahanan Pangan perlu melakukan koordinasi dan pembahasan kembali
dengan Perum BULOG untuk pengadaan CPP provinsi dan
kabupaten/kota melalui pertemuan reguler membahas permasalahanpermasalahan yang timbul dengan pengadaan beras provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan Badan Ketahanan Pangan Provinsi; 37
B. Pelaksanaan Cadangan Pangan Masyarakat 1. Badan/Dinas/Unit yang menangani ketahanan pangan provinsi yang pencairan Bansosnya belum mencapai 100 perses untuk secepatnya melakukan proses pencairan sebelum 15 Desember 2015; 2. Badan/Dinas/Unit yang menangani ketahanan pangan provinsi untuk mengalokasikan APBD provinsi untuk meningkatkan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada kelompok lumbung pangan sehingga kriteria kelompok lumbung pangan yang mandiri dapat diwujudkan; 3. Badan/Dinas/Unit yang menangani ketahanan pangan provinsi untuk dapat setiap 3 (tiga) Bulan melaporkan perkembangan kelompok lumbung pangan termasuk kelompok lumbung pangan pasca mandiri ke Badan Ketahanan Pangan cq. Pusat Distribusi dan Cadangan; 4. Dalam mendukung pengembangan cadangan pangan di daerah, Badan Ketahanan Pangan akan menyusun konsep integrasi kegiatan lumbung pangan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota dalam suatu kesatuan program. Sebagai langkah awal diharapkan lumbung pangan yang pasca mandiri dapat berkembang menjadi usaha ekonomi di bidang cadangan pangan.
3.2.
Pembahasan
3.2.1.
Perkembangan Cadangan Beras Pemerintah (Pusat) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
cadangan pangan nasional merupakan persediaan pangan di seluruh wilayah Negera Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapai masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat. Cadangan pangan nasional menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 27 ayat (3) terdiri dari cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
Cadangan pangan
nasional merupakan persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Cadangan Pangan 38
Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. Sedangkan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Cadangan Beras Pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana, memenuhi kerja sama internasional bantuan sosial, dan mengendalikan gejolak harga beras. Sedangkan sasaran cadangan pangan pemerintah untuk masyarakat yang dalam keadaan darurat dan mengalami kerawanan pangan pasca bencana, dan masyarakat yang terkena dampak gejolak harga. Cadangan beras pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana, memenuhi kerja sama internasional bantuan sosial, dan mengendalikan gejolak harga beras. Sedangkan sasaran cadangan pangan pemerintah untuk masyarakat yang dalam keadaan darurat dan mengalami kerawanan pangan pasca bencana, dan masyarakat yang terkena dampak gejolak harga. Cadangan pangan pemerintah pusat dalam hal ini dikelola oleh Perum BULOG berdasarkan Inpres RI Nomor 3 Tahun 2012 mengatur antara lain: Diktum 5 (b): Perum BULOG untuk melaksanakan : Melakukan pengadaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerja sama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan
laporan
perkembangan
pemanfaatan
cadangan
beras
pemerintah diperoleh informasi bahwa dalam 6 tahun terakhir (2010 – 2015) pengadaan beras BULOG naik rata-rata 6,55 persen per tahun. Pengadaan beras oleh Perum BULOG tahun 2015 sebesar 2,75 juta ton, hampir sama dengan ratarata pengadaan beras dalam 6 tahun terakhir. Stok beras Bulog pada tahun 2015 menunjukkan bahwa stok beras awal tahun 2015 sebesar 1,62 juta ton, pengadaan sampai 19 Juni 2015 sebesar 1,38 juta ton, dan potensi pengadaan periode JuniDesember sekitar 779,46 ribu ton, sehingga total ketersediaan beras tahun 2015 sekitar 3,77 juta ton. Kebutuhan beras untuk raskin tahun 2015 mencapai 2,79 juta ton, sehingga masih terdapat stok beras sekitar 979,37 ribu ton. Namun demikian, 39
stok beras Bulog akhir tahun dikatakan aman apabila terdapat minimal 2 juta ton, sehingga masih ada kekurangan beras (defisit) sekitar 1,02 juta ton. Berdasarkan informasi dari Perum BULOG sampai dengan September 2015 stok akhir cadangan beras pemerintah pada Tahun 2015 sebanyak 88.095 Ton. Pemanfaatan CBP Tahun 2015 juga digunakan untuk pemanfatannya sebagai kerjasama internasional yaitu sebanyak 30.367 ton. Pada Tahun 2014 dan 2015 tidak ada penambahan CBP dikarenakan tidak dilakukan impor. Kondisi stok akhir pada Tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 71,94 persen dari tahun sebelumnya dimana tidak terdapat tambahan CBP pada tahun 2013 dan tahun 2014. Secara rinci pemanfaatan cadangan beras pemerintah seperi terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Data Pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Uraian
2010
Tahun 2012 2013
2011
2014
2015
Stok Awal
514.649 460.357 378.449 431.277 368.974 313.926
Tambahan CBP Pemanfaatan CBP
-
155.039 266.667 -
-
-
- Bantuan Darurat/Bencal - Pengendalian Harga Beras (OPM)
14.864
14.992
9.313
8.917
39.428
221.955 200.518 45.382
45.735
114.623
-
-
-
102.291
Total Pemanfaatan
54.292
236.947 213.840 62.303
55.048
225.831
STOK AKHIR
460.357 378.449 431.276 368.974 313.926 88.095
- OPK-CBP Raskin
13.322
-
16.921
-
Sumber : Laporan s/d 10 November 2014 Perum BULOG
Pengelolaan cadangan pangan mempunyai kriteria besaran cadangan beras di beberapa negara berbeda-beda, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Filipina, besaran cadangan pangan yang dikuasai oleh Pemerintah Philipina dapat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama 15 hari dan 30 hari kebutuhan konsumsi menjelang musim paceklik. Mekanisme penyaluran
40
beras cadangan pangan dilakukan secara rutin ke pasar dengan harga yang ditetapkan pemerintah dan menangani situasi darurat dan becana alam; 2. Thailand, besaran cadangan pangan yang dimiliki Pemerintah Thailand sebesar 17 – 18 juta ton. Tujuan pengadaan cadangan beras ini digunakan untuk meningkatkan harga petani, penyaluran ke pasar domestik dengan harga yang ditetapkan pemerintah sebesar 70 Bath untuk 5 kg dan lelang untuk ekspor; 3. Vietnam, besaran cadangan pangan yang dimiliki sebesar 1 juta Ton untuk Meningkatkan harga petani, menjaga stabilitas harga dan volume ekspor; 4. Malaysia, besaran cadangan beras yang dikuasai oleh pemerintah dapat memenuhi 45 hari kebutuhan konsumsi dengan volume cadangan besar 292.000 ton. Walaupun secara jumlah masih lebih rendah dari yang dimiliki Indonesia; 5. Singapura, besaran cadangan beras yang dikuasai oleh pemerintah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama 45 hari. Pemberian bantuan dilakukan bentuk program Rice Stockpile Scheme (RSS); 6. India, besaran cadangan beras yang dikelola oleh pemerintah Indah sebanyak 35.000.000 ton minimal stock pada suatu bulan sebelum panen di atas 15 juta ton Penyaluran rutin kepada masyarakat miskin (2/3 penduduk 5 kg/ orang/ bulan); 7. Indonesia, besaran cadangan pangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum BULOG sekitar 500.000 ton yang diperuntukan untuk operasi pasar, bencana alam dan kerja sama internasional. Jumlah CBP tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan 5 hari kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, untuk dapat menghitung cadangan pangan pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota selain data cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh BULOG juga diperlukan data-data lain seperti jumlah cadangan pangan di masyarakat, konsumsi beras per kapita, jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, tetapi terdapat kendala dalam penyediaan data dan informasi tentang kebutuhan cadangan pangan yang harus dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga perlu dilakukan kajian dalam perhitungan cadangan beras pemerintah. Menurut FAO bahwa cadangan pangan kelompok padi padian untuk ketahanan pangan dengan ukuran Food security ratio (rasio ketahanan pangan) 41
minimal 17-18 persen (rasio cadangan terhadap penggunaan domestik) untuk mengantsipasi kelangkaan dan
stablisasi harga pangan. Sedangkan untuk
cadangan pangan untuk kondisi darurat, berdasarkan empiris FAO cadangan pangan yang perlu disiapkan sebesar 3 - 7 persen dari jumlah kebutuhan konsumsi beras domestik. Tentu saja hal ini tidak termasuk bantuan pangan untuk penduduk miskin. Sedangkan menurut ASEAN Food Security Information and Training Center (2009), cadangan pangan untuk ketahanan pangan dengan ukuran Food security ratio (rasio ketahanan pangan) minimal 20 persen (rasio cadangan terhadap penggunaan domestik. Perhitungan cadangan pangan pemerintah berdasarkan pengalaman dari perum BULOG selama lebih dari 25 tahun merupakan 7 persen dari kebutuhan, sedangkan cadangan pangan pemerintah daerah merupakan 0,5 persen dari kebutuhan untuk menangani kerawanan pangan transien setempat. Selain itu diperlukan juga data rasio penduduk dimana merupakan perbandingan antara jumlah penduduk daerah dengan jumlah penduduk Indonesia. Setelah diperoleh data rasio penduduk maka dapat dilakukan perhitungan kebutuhan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dimana berdasarkan kajian merupakan perkalian antara rasio penduduk dengan cadangan pangan pemerintah daerah dibagi dengan jumlah kabupaten/kota. Untuk cadangan pangan pemerintah provinsi merupakan 2 kali dari cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota. Untuk mendukung perhitungan cadangan pangan nasional diperlukan terutama data jumlah cadangan pangan yang ada di masyarakat, Badan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 telah melakukan kajian model perhitungan cadangan pangan masyarakat. Metode perhitungan ini, pada tahun 2014 telah disosialisasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota sehingga masing-masing daerah dapat menghitung berapa jumlah cadangan pangan yang ada di masyarakat. Berdasarkan kajian perhitungan tersebut diperoleh informasi bahwa cadangan pangan masyarakat merupakan 12,5 persen dari kebutuhan. Setelah dilakukan perhitungan maka dapat diperoleh jumlah cadangan pangan nasional merupakan penjumlahan cadangan pangan pemerintah di Perum BULOG, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. 42
3.2.2.
Perkembangan Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CPP Provinsi) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang
dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi. Jumlah pengadaan cadangan pangan yang perlu dimiliki oleh provinsi adalah sebesar minimal 200 ton ekuivalen beras untuk provinsi yang dananya melalui anggaran APBD provinsi. Untuk pengadaan cadangan pangan tersebut, pemerintah provinsi dapat mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Pengadaan dapat dilakukan oleh Perum BULOG atau swasta dengan
kriteria
harga
pengadaan
mengacu
kepada
Peraturan
Dirjen
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Harga pengadaan beras ini termasuk untuk harga beras, penyimpanan, pemeliharaan dan pengepakan. Sedangkan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan sosial dan pengembangan usaha. Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diantaranya dapat dimanfaatkan untuk: (1) penanganan rawan pangan khususnya rawan pangan transien yang disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim, bencana alam, kerusuhan sosial dan saat musim paceklik, (2) menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, dimana pada saat panen raya pemerintah daerah dapat melakukan pembelian cadangan pangan pemerintah dan pada saat harga pangan tinggi pemerintah daerah dapat melakukan operasi pasar sehingga terjadi keseimbangan pangan antar waktu dan lokasi, dan (3) peredam upaya spekulasi dan ekspektasi pasar yang berlebihan. Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten dilihat dari sisi pengelolaan dapat diarahkan untuk: 1.
Cadangan pangan untuk penyangga (Food Buffer Stock), cadangan pangan pada kondisi buffer stock berfungsi untuk menjaga distribusi pangan antar waktu dan daerah serta untuk stabilisasi harga (pembelian pada waktu musim panen raya dan operasi padar pada waktu harga tinggi seperti musim paceklik, hari raya dan sebagainya); 43
2.
Cadangan pangan untuk kondisi darurat (Food Emergency Reserve), cadangan pangan berfungsi untuk mengatasi goncangan harga eksternal, antisipasi/mengatasi defisit pangan tidak terduga dan untuk bantuan pangan pada daerah yang kekurangan pangan;
3.
Cadangan untuk bantuan pangan (Food Aid Reserve), cadangan pangan pada kondisi ini berfungsi untuk mengurangi kelaparan, bantuan pangan karena iklim (kekeringan/banjir), kegagala panen, bencana alam dan sebagainya;
4.
Cadangan
pangan
untuk
mengantisipasi dan mengatasi
mengatasi
goncangan
harga
eksternal,
defisit pangan tidak terduga (Emergency
reserve) Provinsi dalam hal pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi melakukan kontrak dengan Perum BULOG. Proses kontrak dan penyaluran beras Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi, yaitu BKP provinsi mengajukan surat pembelian beras kepada Divre/Subdivre, kemudian dilakukan pembuatan Kontrak Jual Beli (KJB) antara Kepala BKP provinsi dengan Kadivre, Pembuatan Berita Acara Penitipan Beras di gudang Perum BULOG, selanjutnya Divre/Subdivre menerbitkan Surat Alokasi/Laklog, dikeluarkan dari gudang yang ditunjuk melalui SPPB/DO sesuai permintaan BKP. Kontrak Provinsi dilakukan oleh Kepala BKP di tingkat Provinsi dengan Kadivre Perum BULOG, sedangkan kontrak Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala
BKP di tingkat Kab/Kota dengan Kasubdivre Perum
BULOG. Perum BULOG sangat mendukung pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dalam upaya mewujudkan cadangan pangan nasional. Proses kerja sama yang perlu dilakukan antara Badan/Dinas/Instansi yang menangani fungsi ketahanan pangan provinsi dengan Perum BULOG. Kontrak Badan Ketahanan Pangan di tingkat daerah telah dilakukan sejak tahun 2010 di 11 provinsi. Pada tahun 2015 terdapat 20 provinsi yang melakukan kontrak kerjasama dengan bulog. Setiap termin kontrak tidak habis dalam waktu satu tahun, terdapat sisa kontrak di akhir tahun. Pada bulan September 2015 terdapat sisa stok sebesar 3.670.484,39 ton cadangan beras pemerintah provinsi yang disimpan di Perum BULOG. Provinsi Jawa Barat memiliki sisa stok cadangan pangan pemerintah yang 44
terbesar yaitu 965.920,14 ton. Posisi kedua adalah provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 359.216,69 ton dan posisi ketiga adalah provinsi Riau. Realisasi dan sisa stok dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Jumlah Realisasi dan Sisa Stok Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sampai Bulan Sepetember 2015 (Sumber. Perum BULOG) Permasalahan yang terjadi dalam penyaluran beras untuk Badan Ketahanan Pangan Provinsi adalah pada realisasi penyaluran kontrak beras BKP di daerah umumnya melewati tahun kontrak. Hal ini akan memberikan tambahan beban pemeliharaan beras kepada Bulog, kemudian terjadinya perubahan HPB pada tahun berjalan, sehingga perlu penyesuaian harga atau pemotongan kuantum. Sehingga diperoleh solusi yang disarankan oleh Perum BULOG bahwa BKP sebaiknya melakukan kontrak beras sesuai dengan perkiraan kebutuhan tahun berjalan, dan perlu didukung dengan addendum terhadap harga melalui cadangan APBD setempat atau dengan pemotongan kuantum yang dimiliki BKP Provinsi. Kemudian untuk penyimpanan cadangan pangan pemerintah provinsi, apabila belum memiliki gudang sendiri dapat memanfaatkan gudang yang dimiliki oleh swasta pemenang tender pengadaan beras/cadangan pangan pemerintah provinsi, gudang Bulog atau gudang lainnya. Sedangkan untuk pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi dapat dilakukan oleh Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan provinsi yang ditugaskan oleh Gubernur melalui Peraturan 45
Gubernur. Pengelolaan tersebut perlu dilakukan penandatanganan kerjasama (MoU) antara Badan Ketahanan Pangan Provinsi selaku pengelola cadangan pangan pemerintah provinsi dengan Divisi Regional Bulog atau swasta pemenang tender terutama dalam proses pendistribusian kepada penerima bantuan. Dalam hal pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi, beberapa provinsi tidak melakukan kerja sama dengan Perum BULOG. Contoh, Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan kontrak kerjasama dengan Perum BULOG, hal ini dikarenakan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa tengah mempunyai UPT Balai Pengembangan Cadangan Pangan yang terletak di Magelang, UPT tersebut mempunyai gudang untuk penyimpanan cadangan pangan pemerintah. Provinsi DI Yogyakarta, cadangan pangan pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dititipkan pada PUSKUD Mataram DIY yang lokasi penyimpanan bertempat di Godean. Provinsi Kalimantan Barat menitipkan cadangan pangan pemerintah provinsi sebanyak 100 Ton kepada pihak swasta dalam hal ini CV. Sama Bangun Utama. Provinsi Banten selain bekerjasama dengan Perum BULOG Divre DKI Jakarta – Banten dalam hal pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi, juga melakukan penitipan beras kepada LDPM dan Gapoktan (10 kelompok) melalui Nota Kesepakatan bersama antara BKPD Provinsi Banten dengan Gapoktan dan LDPM. Badan Ketahanan Pangan Provinsi seluruh Indonesia sudah mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi baik yang bekerja sama dengan Perum BULOG dan penyimpanan melaui pihak swasta atau Gapoktan, adapun penjelasan mengenai stok awal, pengadaan dan penyaluran yang telah dilakukan pada Tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2, sedangkan perkembangan data dan informasi perkembangan data cadangan pangan pemerintah Tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 3.
46
Gambar 2. Data Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Tahun 2014 Berdasarkan Gambar 2, Provinsi yang mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah Tahun 2014 adalah Provinsi Sumatera Barat sebesar 50 Ton, tidak ada penyaluran, stok awal sebesar 99.80 Ton sehingga stok akhir sebesar 149.80 Ton. Provinsi Banten selain bekerjasama dengan Perum BULOG Divre DKI Jakarta – Banten dalam hal pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi, juga melakukan penitipan beras kepada LDPM dan Gapoktan (10 kelompok) melalui Nota Kesepakatan bersama antara BKPD Provinsi Banten dengan Gapoktan dan LDPM dengan pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi berupa gabah, pada tahun 2014 stok awal sebesar 189.28 Ton, kemudian dilakukan penyaluran sebanyak 32.598 Ton beras dan 8,445 Ton gabah ke Kabupaten Pandeglang untuk nelayan yang gagal melaut, kemudian melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi Tahun 2014 sebanyak 14.64 Ton, sehingga stok akhir sebesar 151.61 Ton.
47
Provinsi Jawa Barat mempunyai stok awal 392.22 Ton, kemudian dilakukan penyaluran sebesar 206.4 Ton, tahun ini melakukan pengadaan sebesar 264 Ton, sehingga stok akhir cadangan pangan provinsi sebesar 449.82 Ton, volume sangat besar melebihi standar SPM. Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan kontrak kerjasama dengan Perum BULOG, hal ini dikarenakan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa tengah mempunyai UPT Balai Pengembangan Cadangan Pangan yang terletak di Magelang, UPT tersebut mempunyai gudang untuk penyimpanan cadangan pangan pemerintah. Berdasarkan data perkembangan pengadaan cadangan pangan Provinsi Jawa tengah diperoleh informasi bahwa stok Tahun 2014 sebesar 289 Ton. Untuk Provinsi DI Yogyakarta, cadangan pangan pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dititipkan pada Pusat KUD Metaram DIY yang lokasi penyimpanan bertempat di Godean, berdasarkan informasi jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi sampai saat ini sebanyak 113.11 Ton, Tahun 2014 dilakukan pengadaan sebanyak 36 Ton. Provinsi Kalimantan Barat menitipkan cadangan pangan pemeritah provinsi kepada pihak swasta dalam hal ini CV. Sama Bangun Utama sebesar 281.48 Ton kemudian disalurkan sebesar 2.36 Ton, dan Tahun 2014 dilakukan pengadaan sebanyak 50 Ton. Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini mempunyai stok sebesar 119.91 Ton, kemudian mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi sebesar 135.43 Ton. Berdasarkan data pengadaan cadangan pangan yang dilakukan provinsi sampai Tahun 2014, Provinsi Jawa Barat yang mengalami surplus paling besar yaitu sebesar 124.91% telah melampai Standar Pelayanan Minimun (SPM) dalam pengadaan cadangan pangan. Pada tahun 2015, beberapa Provinsi mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah, namun ada juga beberapa provinsi yang tidak melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah. Pada tahun 2015 provinsi Jawa Tengah melakukan mengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebesar 235,722 Ton, kemudian disalurkan sebanyak 75,7 Ton, sehingga sisa stok cadangan pangan pemerintah yang ada digudang adalah 356,858 ton. Terkait dengan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi, mayoritas pada tahun 2015 beras/gabah yang disalurkan jumlahnya relatif sedikit jika 48
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Cadangan pangan pemerintah provinsi disalurkan untuk kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan sosial dan pengembangan usaha. Secara rinci perkembangan cadangan pangan pemerintah provinsi Tahun 2015 mulai dari stok awal, penyaluran dan pengadaan dan dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Data Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Tahun 2015 Berdasarkan Gambar 5, Provinsi yang mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah Tahun 2015 adalah Jawa Tengah sebesar 235,722 ton, Sumatera Barat sebesar 50 ton, Aceh sebesar 105,6 ton, Jawa Timur sebesar 18,72 ton, Kalimantan Timur sebesar 115 ton, Sulawesi Selatan sebesar 5 ton, dan Maluku sebesar 33,5 ton. Pada tahun 2015, Provinsi yang melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintahnya terbesar adalah Jawa Tengah yaitu sebesar 235,722 ton, kemudian pada tahun 2015 stok cadangan pangan pemerintahnya disalurkan untuk bencana alam yaitu sebesar 75,7 ton, sehingga sisa stok pada akhir tahun 2015 adalah sebesar 356,585 Ton. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya stok cadangan pangan pemerintah provinsi Jawa Tengah lebih besar/banyak jika dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi Aceh pada tahun 2015, melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi sebanyak 105,6 Ton, dan disalurkan kepada masayarakat yang membutuhkan sebanyak 69,3 ton, sehingga stok yang ada di Bulog adalah 201,5 49
Ton. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumbya stok cadangan pangan pemerintah yang di Bulog mengalami kenaikan sebanyak 36,3 Ton. Jumlah Stok cadangan pangan pemerintah Provinsi Aceh sudah sesuai dengan Peraturan Menteri
Pertanian
Nomor
65/Permentan/OT.140/12/2012
tentang
Standar
Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan bahwa provinsi harus memiliki cadangan pangan minimal 200 ton. Pada tahun 2014 provinsi Jawa Timur untuk pertama kalinya melakukan kerjasasama dengan Bulog terkait pengadaan cadangan pangan pemerintah sebesar 186,375 Ton. Untuk memenuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2012
tentang
Standar
Pelayanan
Minimal
Bidang
Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan bahwa provinsi harus memiliki cadangan pangan minimal 200 ton. Maka pada tahun 2015, Provinsi Jawa Timur melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah sebesar 18,72 ton, sehingga total stok cadangan pangan pemerintah pada tahun 2015 adalah 205,095 Ton. Hal serupa juga dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Timur, Pada tahun 2014 Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dengan Bulog terkait pengadaan cadangan pangan pemerintah sebesar 119,841, kemudian untuk memenuhi SPM maka pada tahun 2015, dilakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah sebesar 115 ton, sehingga total stok cadangan pangan pemerintah sebesar 234,841 Ton. Pada tahun 2014, stok cadangan pangan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 203,304, stok tersebut sudah sesuai dengan SPM yang ditetapkan , tetapi pada tahun 2015 terjadi penyaluran cadangan pangan sebesar 36,486 untuk bencana alam sehingga sisa stok cadangan pangan pemerintah sebesar 166,818 ton. Berdasarkan data pengadaan cadangan pangan yang dilakukan provinsi sampai Tahun 2015, Provinsi Kalimantan Barat yang mengalami surplus paling besar yaitu sebesar 281,505 ton telah melampai Standar Pelayanan Minimun (SPM) dalam pengadaan cadangan pangan. Provinsi Jawa Tengah mengalami suplus cadangan pangan sebesar 156,585 ton. Provinsi yang belum melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah adalah Provinsi Sumatera Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Bali, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Pada 50
Tahun 2015, total provinsi yang sudah mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan cadangan beras pemerintah baik yang bekerja sama dengan Perum BULOG atau dititipkan kepada pihak swasta, Puskud, maupun LDPM bertambah sebanyak 24 provinsi sekitar 72,7% dari jumlah provinsi di Indonesia. Total cadangan pangan pemerintah provinsi setelah dijumlahkan antara sisa stok dengan pengadaan cadangan pangan pemerintah Tahun 2015 kemudian dikurangi penyaluran adalah sebanyak 3.982,825 Ton. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sampai Tahun 2015 ini provinsi yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimun (SPM), yaitu Provinsi Aceh sebesar 201,5 Ton, Provinsi Sumatera Barat sebesar 253,8 Ton, Provinsi Jawa Barat sebesar 449,82 Ton, Provinsi Jawa Tengah sebesar 356,585 Ton, dan Provinsi Jawa Timur sebesar 205,095 Ton, Kalimantan Barat sebesar 481,505 Ton, Kalimantan Timur sebesar 234,841 Ton, dan Provinsi NTB sebesar
241,082
ton.
Menurut
65/Permentan/OT.140/12/2012
tentang
Peraturan Standar
Menteri Pelayanan
Pertanian
Nomor
Minimal
Bidang
Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan bahwa provinsi harus memiliki cadangan pangan minimal 200 ton. Secara rinci perbandingan pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi dengan batas minimum pengadaan (200 ton) pada Tabel 2.
51
Tabel 2. Ratio Perbandingan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dengan Standar Cadangan Pangan yang Harus Dimiliki
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
PROVINSI Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogjakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Barat NTB NTT Bali Maluku Utara Maluku Papua Barat Papua
STOK CPP S/D TAHUN 2015 (TON)
SURPLUS/DEFISIT (ASUMSI 200 TON)
201,5 0 253,8 111,5 40 86,55 29,25 79,5 50 156,56 171,30156 0 449,82 356,585 149,11 205,095 481,505 65,3 121,002 234,841 70,42 0 166,818 0 135 0 241,082 80,36 0 0 45,925 0 0 3982,82456
0,75 -100,00 26,90 -44,25 -80,00 -56,73 -85,38 -60,25 -75,00 -21,72 -14,35 -100,00 124,91 78,29 -25,45 2,55 140,75 -67,35 -39,50 17,42 -64,79 -100,00 -16,59 -100,00 -32,50 -100,00 20,54 -59,82 -100,00 -100,00 -77,04 -100,00 -100,00
52
Pada Tabel 2 dijelaskan bahwa selain Provinsi Jawa Barat, provinsi yang juga mengalami surplus lebih dari 200 Ton adalah Provinsi Aceh (0,75%), Provinsi Jawa Tengah (78,29%), Provinsi Kalimantan Barat (140,75%), Sumatera Barat (26,90%), Jawa Timur (2,55%), Kalimantan Timur (14,42%) dan NTB (20,54%). Sedangkan provinsi yang mengalami defisit cadangan pangan pemerintah provinsi di bawah 30 persen dari standar cadangan pangan pemerintah provinsi sebesar 200 ton adalah Provinsi lampung (-21,72%), Provinsi Banten (-14,35%), dan Provinsi Sulawesi Tengah (-16,59%). Selanjutnya selain dari pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi, dalam segi pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi dapat menunjuk kelembagaan daerah dan atau bekerja sama dengan kelembagaan pemerintah yang bergerak di bidang pangan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Berdasarkan Pasal tersebut dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah melalui Peraturan Gubernur dapat menugaskan Badan/Instansi yang menangani ketahanan pangan provinsi. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh bahwa provinsi yang sudah menyusun Peraturan Gubernur tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi ada sebanyak 17 provinsi atau sekitar 51.52% dari jumlah provinsi di Indonesia. Provinsi yang sudah menyusun Peraturan Gubernur tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. Provinsi lain ada beberapa yang masih dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Dalam Peraturan Gubernur tersebut mencakup besaran cadangan pangan, Tim pelaksana Provinsi dimana dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan Provinsi ditunjuk sebagai ketua pelaksana sehingga dapat menentukan jumlah beras yang disalurkan, stok yang masih ada dalam gudang dan jadwal recovery terhadap cadangan pangan pemerintah provinsi.
53
Tabel 3. Provinsi yang sudah Menyusun Peraturan Gubernur tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
NO.
PROVINSI
PERATURAN GUBERNUR
1
Sumatera Utara
No. 42 Tahun 2012
2
Sumatera Barat
No. 43 Tahun 2011
3
Riau
No. 18 Tahun 2012
4
Jambi
No. 12 Tahun 2013
5
Sumatera Selatan
No. 12 Tahun 2012
6
Lampung
No. 26 Tahun 2011
7
Banten
No. 821.2/Kep.04-BKD/1/2013
8
Jawa Barat
No. 95 Tahun 2009
9
Jawa Tengah
No. 57 Tahun 2014
10
Jawa Timur
No. 13 Tahun 2014
11
DIY
No. 26 Tahun 2013
12
NTT
No. 36 Tahun 2007
13.
Kalimantan Selatan
No. 35 Tahun 2013
14.
Kalimantan Timur
No. 55 Tahun 2013
15.
Sulawesi Selatan
No. 06 Tahun 2014
16.
Sulawesi Tengah
No. 05 Tahun 2014
17.
Sulawesi Utara
No. 23 Tahun 2013
Dalam rangka mendorong pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi terutama daerah yang belum dan masih kurang dalam stok cadangan perlu dilakukan advokasi dan sosialisasi lebih intensif dari Badan Ketahanan Pangan. Selain mendorong alokasi APBD untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah perlu juga Pemerintah Daerah di dorong untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi.
54
3.2.3. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengembangan cadangan pangan pemerintah merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani /produsen pangan dari gejolak penurunan harga pada waktu panen. Pemerintah untuk pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota yang telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian 2015 untuk pembangunan gudang cadangan pangan pemerintah. Kabupaten yang membangun gudang cadangan pangan sebanyak 27 kabupaten atau 6,88 persen dari kabupaten/kota penerima DAK Bidang Pertanian sebanyak 392 kabupaten/kota. Berdasarkan laporan yang masuk ke Badan Ketahanan Pangan, kabupaten/ kota yang telah mempunyai cadangan pangan pemerintah adalah 154 kabupaten/ kota yang terdiri dari 125 kabupaten/kota mempunyai gudang cadangan pangan pemerintah dan 30 kabupaten/kota melakukan kerjasama dengan pihak ketika untuk menyimpan beras cadangan pangan pemerintah. Kabupaten/kota yang sudah mempunyai Peraturan Bupati adalah sebanyak 96 Kabupaten/kota. Dari 96 kabupaten/kota tersebut terdapat 14 kabupaten/kota yang tidak membangun gudang cadangan pangan pemerintah tetapi melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Jumlah kabupaten/kota yang sudah mempunyai Peraturan Bupati mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dari 45 kabupaten/ kota menjadi 96 Kabupaten/kota. Hal ini karena Kabupaten/kota sudah mulai sadar akan pentingnya Peraturan Bupati sebagai dasar dalam rangka pengembangan cadangan pangan pemerintah. Dari 96 Kabupaten/kota, sebanyak 55% sudah mempunyai SK Penunjukkan Kepala Gudang. SK Penunjukkan Kepala Gudang berisi tentang susunan pejabat gudang seperti Kepala Gudang, Juru Timbang dan Kirani. Tugas Kepala Gudang adalah melakukan pengurusan barang di gudang, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan serta membina personil gudang. Selain itu kepala gudang juga berfungsi sebagai Bendaharawan barang yang bertugas menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan barang. Sebagai Bendaharawan barang kepala guda 55
bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaiannya dan kerugian yang terjadi karena kesengajaan atau kelalaian dari personil gudang yang menjadi stafnya. Kepala gudang adalah PNS/ non PNS yang mempunyai kemampuan dalam mengelola gudang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/ 12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten. Pemerintah kabupaten diharuskan memiliki cadangan pangan pemerintah sebanyak 100 ton ekuivalen beras. Berdasarkan laporan yang masuk ke Badan Ketahanan Pangan dari 184 kabupaten/kota hanya 41 yang sudah mempunyai stock cadangan pangan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 4. Data Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang terbanyak adalah kabupaten Way Kanan yaitu sebanyak 70 ton, kemudian disusul oleh Kabupaten Pring Sewu yaitu sebanyak 50 ton. Kabupaten Way Kanan mempunyai stok cadangan pangan sebanyak 85 ton, 70 ton dari pengadaan tahun 2015 dan 15 ton dari sisa stok tahun 2014. Pada Kabupaten Pring Sewu stok yang ada digudang adalah sebesar 50 ton yang merupakan pengadaan dari 2015. Selain itu untuk Kabupaten Minahasa stok cadangan pangan dititipakn ke bulog. Terkait pemeliharaan dan penyimpanan diserahkan sepenuhnya ke bulog. Pada tahun 2015, hanya 11 kabupaten yang melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten. Kabupaten tersebut adalah Pesisir 56
Selatan, Kota Padang, Pasaman Barat, Kota Prabumulih, Way Kanan, Lmapung Selatan, Lmapung Tengah, Kota Bandar Lampung, Lmapung Timur, Kota Metro, Lmapung Utara, Pring Sewu dan Sumbawa. Total pengadaan dari 11 Kabupaten tersebut adalah 266,895 ton. Dari 41 Kabupaten tersebut terdapat 16 kabupaten/ kota yang tidak membangun gudang cadangan pangan pemerintah, kabupaten tersebut bekerjasama dengan bulog terkait pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah.
Gambar 5. Data Penyaluran Stock Cadangan Pangan Pemerintah
Berdasarkan gambar 5 dapat dilihat bahwa dari 41 kabupaten/kota yang mempunyai stok cadangan pangan pemerintah, hanya ada 3 kabupaten yang menyalurkan cadangan pangan pemerintah, kabupaten tersebut adalah Pasaman, Pasaman Barat, dan Musi Banyuasin. Musi Banyuasin pada tahun 2015, menyalurkan stok cadangan pangan pemerintah sebesar 107 ton, dimana stok awal cadangan pangan pemerintah kabupatennya adalah sebesar 200 ton, sehingga sisa stok cadangan pangan yang ada saat ini adalah 93 ton. Pada Kabupaten Pasaman Barat stok awal cadangan pangan pemerintah adalah sebesar 21,455 ton kemudian pada tahun 2015 dilakukan pengadaan sebesar 20.845. Pada tahun yang sama disalurkan cadangan pangan untuk bencana sebesar 2,545 ton, sehingga sisa stok cadangan pangan pemerintah kabupaten sebesar 39, 755 ton.
Terkait gudang
cadangan pangan pemerintah kabupaten, kabupaten pasaman barat tidak/belum memiliki gudang cadangan pangan tetapi kabupaten tersebut bekerja sama dengan
57
Perum Bulog terkait pengadaan dan penyaluran cadangan pangan pemertah kabupaten. Kabupaten Pasaman pada tahun 2015 menyalurkan cadangan pangan pemerintahnya sebesar 13,2 ton untuk bencana alam. Sehingga sisa stok yang ada digudang adalah sebesar 36,3 ton. Penyaluran cadangan pangan pemerintah biasanya untuk musibah rawan pangan kronis dan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus dan lain lain. Penyaluran beras harus dengan persetujuan Bupati yang dilengkapi dengan dokumen dokumen untuk mengeluarkan beras dari gudang.
Gambar 6. Data stock akhir cadangan pangan pemerintah kabupaten tahun 2015.
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten/kota yang jumlah stocknya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanain Nomor 65/Permentan/ OT.140/ 12/2010, Pasal 5 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi adalah Kabupaten Indragili hulu, Banyuasi,Kota Padang, Musi Banyu Asin ,Musi Rawas, Way Kanan, dan Kota Metro. Berdasarkan SPM dijelaskan bahwa stok cadangan pangan pemerintah kabupaten pada tahun 2015 minimal mencapai 60% yaitu sebesar 60 ton, tetapi alangkah lebih baiknya pada tahun 2015 bisa mencapai maksimal yaitu 100 ton ekuivalen beras.
58
IV.
PERMASALAHAN
Pengembangan cadangan pangan pemerintah ini mengalami beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut : 1. Berdasarkan hasil kajian perhitungan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diperoleh bahwa volume cadangan pangan pemerintah masingmasing daerah berbeda-beda disesuaikan dengan rasio penduduk Tahun 2015 menurut proyeksi penduduk 2010-2035, dan jumlah kabupaten masing-masing daerah. 2. Badan Ketahanan Pangan Provinsi yang bekerja sama dengan Perum BULOG mengenai pengadaan cadangan pangan provinsi mengalami penyesuaian kuantum sesuai dengan perubahan Harga Pembelian Beras (HBP) pada tahun berjalan sehingga terjadi penyusutan jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah. 3. Masih ada beberapa provinsi yang belum mengalokasikan dana APBD Provinsi untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi 4. Kabupaten/kota yang membangun gudang pangan pemerintah belum semuanya mengalokasikan dana APBD Kabupaten untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota.
59
V.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1 Kesimpulan Beberapa kesimpulan yang didapat yaitu sebagai berikut : 1. Provinsi yang sudah mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan cadangan beras pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi 26 provinsi sekitar 78,78%. 2. Kabupaten yang membangun gudang cadangan pangan pemerintah kabupaten sebanyak 27 kabupaten atau 6,88 persen dari kabupaten/kota penerima DAK Bidang Pertanian sebanyak 392 kabupaten/kota.
5.2 Rekomendasi Beberapa rekomendasi yang kami sarankan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, adalah sebagai berikut : 1. Berdasarkan hasil kajian perhitungan cadangan pangan pemerintah, sebaiknya dalam pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak berdasarkan SPM, akan tetapi berdasarkan hasil kajian hal ini dikarenakan kebutuhan masing-masing daerah berbeda-beda. 2. Badan Ketahanan Pangan perlu melakukan sosialisasi kepada provinsi dan kabupaten/kota agar dapat mengalokasikan anggaran APBD provinsi dan kabupaten/kota tahun 2016. 3. Badan Ketahanan Pangan kabupaten/kota perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi
dengan
Badan
Perencanaan
dan
Pembangunan
Daerah
(BAPPEDA) dan DPRD terutama dalam pengalokasian pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota.
60
