LAPORAN PENELITIAN
PERKEMBANGAN POLITIK PENDIDIKAN DI INDONESIA (KAJIAN ERA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI)
Dr. Sunarso, M.Si. NIP. 19600521 198702 1 004 Jurusan PKnH FIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2012
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Politik pendidikan pada setiap era merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi era tersebut. Politik pendidikan sama sekali tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang berlaku saat itu. Kebijakan politik di Indonesia selalu berpengaruh besar dan langsung bagi pendidikan nasional. Perubahan politik selalu menimbulkan perubahan kebijakan pendidikan. Pada masa kolonial, kebijakan pendidikan dilaksanakan menurut kepentingan penjajah. Setelah merdeka, orientasi pendidikan untuk kepentingan masyarakat luas, bangsa dan negara. Perkembangan politik selalu lebih cepat daripada perubahan pendidikan. Keputusan politik yang diambil oleh individu/ kelompok dalam pemerintahan tertentu memiliki implikasi luas bagi masyarakat. Oleh karena itu membenahi praktik pendidikan haruslah disertai dengan pembenahan dan pembaharuan kebijakannya. Politik pendidikan era Soekarno dapat dibagi dalam tiga periode seiring dinamika politik yang mempengaruhinya. (1) Periode 1945-1950, diwarnai oleh
semangat
revolusi, pendidikan bertujuan untuk menanamkan semangat dan jiwa patriotisme. (2) Periode 1950-1959, diwarnai oleh demokrasi liberal, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. (3) Periode 19591966, diwarnai oleh Manipol USDEK, pendidikan bertujuan melahirkan warganegara sosialis Indonesia yang susila. Pendidikan nasional pada era Orde Lama yang berlangsung sejak 1945 hingga 1966, tetap berlandaskan Pancasila. Meskipun selama periode ini Indonesia menggunakan tiga UUD. Tahun 1966-1998 Indonesia diperintah oleh Soeharto (Orde Baru). Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa konsekuensi perubahan politik pendidikan nasional. Implikasi dari pembubaran PKI, menimbulkan penutupan sekolah-sekolah yang bernaung di bawah PKI dan organisasi yang ada di bawahnya. Era Orde Baru, ketika PKI dibubarkan, serta dilakukan pemurnian Pancasila, tujuan pendidikan nasional berubah menjadi ”membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945”.
2
Perubahan mendasar tersebut menunjukkan bahwa ideologi Manipol USDEK telah diganti secara tegas menjadi falsafah Pancasila. Orde Baru diwarnai semangat serba Pancasila. Semangat itu selalu ditekankan dalam pendidikan. Penataran P-4 wajib diberikan kepada setiap siswa yang diterima di sekolah, di samping masih adanya mata pelajaran Pancasila. Mata pelajaran PMP dan PPKn sangat didominasi materi P-4. PMP termasuk yang mempengaruhi kenaikan kelas dan kelulusan sekolah. Setelah EBTANAS diberlakukan, PMP menjadi komponen bidang studi yang mempengaruhi nilai komulatif DANEM (Daftar Nilai EBTANAS Murni). DANEM berfungsi sebagai standar memasuki jenjang pendidikan di atasnya. Era Reformasi dimulai sejak 1998. Reformasi adalah pembaharuan, perubahan paradigma lama ke dalam paradigma baru, sebagai langkah perbaikan terhadap kondisi sebelumnya. Politik pendidikan pada era Reformasi didasarkan pada UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk, mengembangkan kemampuam dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam
rangka
mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
bertujuan
untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) Mendiskripsikan politik pendidikan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi; (2) Mencari persamaan dan perbedaan politik pendidikan pada tiga era tersebut; (3) Mengkaji penyebab terjadi pergeseran politik pendidikan pada setiap era. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini memfokuskan pada permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah politik pendidikan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi? 2. Adakah persamaan dan perbedaan politik pendidikan pada tiga era tersebut? 3. Mengapa terjadi pergeseran politik pendidikan pada setiap era? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Mendiskripsikan politik pendidikan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi.
3
2. Mencari persamaan dan perbedaan politik pendidikan pada tiga era tersebut. 3. Mengkaji penyebab terjadi pergeseran politik pendidikan pada setiap era. D. Manfaat Penelitian 1. Memberi gambaran kepada pengambil kebijakan pendidikan di berbagai tingkatan baik pusat maupun daerah, dalam upaya mengambil kebijakan yang tepat di bidang pendidikan. 2. Memberi gambaran kepada para guru di lapangan, tentang perkembangan politik pendidikan di Indonesia agar para guru bisa lebih kritis, bersikap ilmiah, dan tidak terjebak pada kepentingan rezim. 3. Memberi gambaran kepada para ahli dan pakar, untuk ikut terus memikirkan arah politik pendidikan yang tepat bagi Indonesia.
4
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Politik Pendidikan Ada empat definisi mengenai politik pendidikan. Pertama, politik pendidikan adalah metode mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua, politik pendidikan lebih berorientasi pada bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai. Ketiga, politik pendidikan berbicara mengenai metode untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah, partisipasi msyarakat, dan sebagainya. Keempat, politik pendidikan berbicara mengenai sejauh mana pencapaian pendidikan sebagai pembentuk manusia Indonesia yang berkualitas, penyangga ekonomi nasional, pembentuk bangsa yang berkarakter (Supriyoko dalam Ali Mahmudi Amnur, 2007: 5). Politik pendidikan dimaknai sebagai sebuah endapan politik negara, penjabaran dari tradisi bangsa dan nilai-nilai, serta sistem konsepsi rakyat mengenai bentuk negara dalam sistem pendidikan (Kartini Kartono, 1977: 28). Antara tatanan politik suatu bangsa dan sistem pendidikan terjadi mutually reinforcing. Politik pendidikan bertujuan untuk memperjelas arah kemajuan pendidikan demi pembangunan bangsa yang lebih baik ke depan (George F. Kneller, 1977: 128). Politik pendidikan menjadi panduan utama perjalanan pendidikan kebangsaan.
Dengan adanya politik
pendidikan yang jelas, maka konsep pendidikan yang akan dibentuk dan dicapai akan berada dalam bangunan konsep yang tepat, kuat, dan kokoh. Semua itu akan melahirkan sebuah tatanan pendidikan yang mencerahkan. Dapat menghasilkan produk-produk pendidikan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara intelektual, maupun sosial.
Bagi
pemerintah, selaku pemegang kebijakan pendidikan, politik
pendidikan akan mnembuat kebijakan pendidikan lebih beradab dan mencerahkan. Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apaapa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam
5
membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses pendidikan di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik disetiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan. Di Barat, kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik dimulai oleh Plato dalam bukunya Republic. Menurut Plato, “Para filsuf memiliki otoritas tertinggi, para pengawas berpendidikan menengah bertindak sebagai kekuatan militer dan polisi, dan mereka yang memasok kebutuhan ekonomi negara menempati status terendah di antara semuanya. Pendidikan harus disesuaikan secara cermat dengan reproduksi sistem. Kelas yang lebih rendah dididik untuk patuh dan diyakinkan dengan mitos-mitos politik bahwa status mereka itu terbentuk oleh sebab-sebab alamiah (M Sirozi, 2001: 1) Dalam teori hegemoni dari Gramsci (dalam Nezar dan Andi, 1999) dikemukakan selama negara dengan kekuatan represif, negara sesungguhnya juga menjalankan kekuatan hegemonik melalui ideologi yang mampu melanggengkan kekuasaannya. Salah satunya adalah melalui lembaga pendidikan. Lembaga ini dianggap sangat strategis karena memiliki fungsi utama dalam mentransformasikan segenap pengetahuan kognitif (cognitive knowledge), nilai-nilai (values), dan keterampilan (skill), kepada pada peserta didik. Muatan-muatan kognitif dan nilai-nilai inilah sesungguhnya dapat dimasuki dan diisi muatan ideologis oleh kelompok dominan (penguasa negara) yang selanjutnya lembaga pendidikan/persekolahan dipaksa untuk bersedia menanamkan muatan ideologi dan kepentingan negara. Hegemoni negara menunjukkan pada sebuah kepemimpinan dari suatu penguasa negara yang mendominasi. Supremasi kelompok ini mewujudkan diri dalam dua cara sebagai “dominasi” dan sebagai kepemimpinan intelektual dan moral. Di satu pihak, sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok oposisi untuk menundukkan mereka, bahkan dengan menggunakan alat-alat kekuatan, di lain pihak, kelompok sosial memimpin kelompok kerabat dan sekutu mereka (Gramsci dalam Nezar dan Andi, 1999). Kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia mempraktekkan kekuasaan, bahkan ketika dia memegang kekuasaan. Hal ini menunjukkan suatu totalitas
6
yang didukung oleh kesatuan dua konsep: Kepemimpinan (direction) dan dominasi (dominance). Pertama, dominasi dijalankan atas seluruh lawan (oposisi/musuh), dan kepemimpinan dilakukan kepada segenap sekutu-sekutu. Kedua, kepemimpinan adalah suatu prakondisi untuk menaklukkan aparatur negara, atau dalam pengertian sempit kekuasaan pemerintahaan. Dan, ketiga, sekalipun kekuasaan negara dapat dicapai, dua aspek supremasi, yaitu kepemimpinan/pengarahan dan dominasi, terus berlanjut. ”Gramsci (dalam Nezar dan Andi, 1999) mengakui bahwa dalam masyarakat memang selalu ada yang memerintah dan yang diperintah. Bertolak dari kondisi ini, beliau melihat, jika pemimpin akan memerintah dengan efektif, maka jalan yang dipilih adalah meminimalisasi resistensi rakyat dan bersamaan dengan itu pemimpin harus menciptakan ketaatan yang spontan dari yang diperintah. Secara ringkas Gramsci memformulasikan sebuah kalimat, “bagaimana caranya menciptakan hegemoni”. Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimpangan melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Ada berbagai cara yang dipakai misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat. Karena itu hegemoni pada hakekatnya adalah upaya menggiring orang menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan. Dalam konteks ini Gramsci merumuskan konsepnya yang merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik, dalam terminologinya “momen” di mana filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi merupakan konsep dan realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perseorangan, pengaruh dari “roh” ini membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik, dan hal-hal yang menunjukkan pada moral. Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kelas diktator (Williams, 1960). Hegemoni juga menunjuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya (Bellamy, 1990). Sebagai contoh kapitalisme masih bertahan karena buruh menerima keadaan umum tersebut, dominasi budaya borjuis membuat penggunaan kekuatan politik tak perlu untuk mempertahankan kekuasaan. Sebab para anggota yang dipimpin (kelompok yang terhegemoni) mengikuti kemauan penguasa tanpa daya kritis. Hegemoni kelas yang berkuasa terhadap kelas yang dikuasai, sesungguhnya
7
dibangun oleh mekanisme konsensus. Ketika Gramsci berbicara tentang konsensus, ia selalu mengkaitkan dengan spontanitas bersifat psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosio politis ataupun aspek-aspek aturan yang lain. Tataran hegemonis, tidak perlu masuk ke dalam institusi (lembaga) ataupun praktek liberal sebab hegemoni pada dasarnya merupakan suatu totalitarianisme dalam arti ketat. Femia (via Hendarto, 1993) menangkap tiga kategori penyesuaian yang berbeda yang dikemukakan Gramsci, yaitu karena rasa takut, karena terbiasa, dan karena persetujuan. Tipe yang terakhir inilah yang kemudian disebutnya sebagai Hegemoni. Adapun ketiga kategori itu meliputi: (1) Orang menyesuaikan diri mungkin karena takut akan konsekuensikonsekuensi bila tidak menyesesuaikannya. Di sini konformitas ditempuh melalui penekanan dan sanksi-sanksi yang menakutkan; (2) Orang menyesuaikan diri mungkin karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu. Konformitas dalam hal ini merupakan soal partisipasi yang tidak terefleksi dalam hal bentuk aktivitas yang tetap, sebab orang menganut pola-pola tingkah laku tertentu dan jarang dimungkinkan untuk menolak; (3) Konformitas yang muncul dari tingkah laku mempunyai tingkat-tingkat kesadaran dan persetujuan dengan unsur tertentu dalam masyarakat.
B. Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi 1. Orde Lama Ada tiga pandangan berbeda tentang tanggal yang berkaitan dengan periode Orde Lama, yaitu periode kekuasaan personal Soekarno. Pandangan pertama, dikemukakan oleh Mahfud MD, periode Orde Lama bermula ketika Soekarno mengumumkan Dekrit Presidennya pada tanggal 5 Juli 1959 yang memerintahkan: (1) pembubaran konstituante; (2) berlakunya kembali UUD 1945; (3) tidak berlakunya lagi UUDS 1950; dan (4) dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan
Agung Sementara (DPAS) dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Selanjutnya, Orde Lama tamat ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan kepresidenan dari tangan Soekarno pada tahun 1966 (Denny Indrayana, 2007: 137) Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran, Penerbit Mizan, Bandung).
8
Pandangan kedua, dikemukakan Wiliam Liddle, Orde Lama berawal pada tahun 1950 dan berakhir di tahun 1965. Rentang waktu sepanjang lima belas tahun ini dibagi menjadi satu periode Demokrasi Parlementer (1950-1957), dan satu periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Tapi Liddle sepakat dengan Mahfud bahwa pada periode akhirlah Orde Lama menjadi rezim yang otoriter. Liddle merujuk pada Lev, berpendapat bahwa Demokrasi Terpimpin efektif dimulai pada tahun 1957 dan berakhir pada tahun 1965. Menurut Lev sendiri, 1957 adalah tahun terbentuknya Demokrasi Terpimpin. Ketika Soekarno menyatakan berlakunya keadaan darurat dengan ”keadaan perang dan siaga”
yang menetapkan seluruh wilayah Indonesia sedang berperang
dan dalam
keadaan darurat, sehingga militerlah yang memegang otoritas utama.
Pernyataan
keadaan darurat perang ini ”menandai tamatnya demokrasi liberal” (Denny Indrayana, 2007: 138) Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran, Penerbit Mizan, Bandung). Pandangan ketiga, dikemukakan oleh Lindsey, bahwa Orde Lama berawal pada tahun 1945 dan berakhir di tahun 1966. Rentang waktu ini mencakup tiga periode kepresidenan Soekarno. Lindsey memandang bahwa periode pertama Orde Lama (19451950)
adalah masa perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Kemudian
Indonesia mengalami Demokrasi Parlemanter (1950-1957), dan periode pemerintahan presidensial dari tahun 1957 hingga 1965. Lindsey juga sepakat bahwa pada rentang waktu terakhir itulah Soekarno menjelma menjadi pengendali sistem hukum Indonesia dan membangun rezim otoriter. Senada dengan Lindsey, Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa konsep Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin adalah sebuah ”rumusan baru yang berisi bentuk pemerintahan yang lebih otoriter”. Michael J. Vatikiotis juga berargumen bahwa dengan menerapkan Demokrasi Terpimpin, Soekarno membungkus dirinya dalam ”perangkap-perangkap kekuasaan”. (Denny Indrayana, 2007: 138) Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran, Penerbit Mizan, Bandung). Meskipun Mahfud, Liddle, dan Lindsey berbeda pendapat dalam hal kapan tepatnya periode Orde Lama bermula, mereka sepakat bahwa sebagian besar masa jabatan kepresidenan Soekarno pada tahun 1950-an adalah satu konfigurasi politik yang lebih demokratis. Mereka juga sepakat bahwa selama periode setelah itu, ketika dia
9
memperlakukan lagi UUD 1945 dan menjalankan apa yang disebutnya Demokrasi Terpimpin, pemerintahannya lebih otoriter ketimbang periode-periode lain sepanjang masa kekuasaannya. Masa jabatan Soekarno sebagai presiden berawal pada tanggal 18 Agustus 1945 dan resmi dicabut dengan sebuah Ketetapan (Tap) MPRS pada tahun 1967. Masa jabatan ini dapat dibagi menjadi empat periode, yang masing-masing ditandai dengan pergantian konstitusi. Dari tahun 1945 hingga 1949, berdasarkan UUD 1945. Dari tahun 1949 hingga 1950, berdasarkan Konstitusi RIS 1949 Dari tahun 1950 hingga 1959, berdasarkan UUD Sementara 1950. Dan sejak tahun 1959 sampai 1966, kembali menggunakan UUD 1945. 2. Orde Baru Orde Baru adalah tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, yang diletakkan kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Dengan rumusan ini tampak dengan jelas bahwa apa yang disebut Orde Baru merupakan orde yang ingin mengoreksi dan mengadakan introspeksi secara mendasar dan menyeluruh atas praktek pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang telah disalaharahkan oleh Orde Lama. Usaha untuk kembali kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945 meledak setelah terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI. Tujuan Orde Baru adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Orde Baru ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara lebih nyata Orde Baru ingin mencapai dua sasaran pokok, yaitu pemilihan umum yang akan memilih wakil-wakil rakyat serta memilih presiden dan pemerintahan baru secara konstitusional. Selanjutnya, menyediakan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat dalam volume yang cukup dan dengan harga yang terjangkau oleh daya beli rakyat (Tilaar, 1995: 111). Orde Baru adalah sebuah rezim di bawah pimpinan Soeharto, yang tampil setelah keruntuhan Demokrasi Terpimpin. Pada umumnya diterima kesepakatan bahwa, awal kelahiran Orde Baru adalah pada saat diterimanya Supersemar dari Soekarno oleh Soeharto yang kemudian si penerima dalam waktu sangat cepat membubarkan PKI (BP7 Pusat, Bahan Penataran P4, UUD 1945, GBHN, 1990, halaman 71).
10
Orde Baru itu sendiri secara resmi didefinisikan sebagai ”tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945 (Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan III, 1990, halaman 149). Masyarakat Orde Baru adalah masyarakat Indonesia yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ada baiknya dikemukakan di sini cuplikan pengertian Orde Baru sebagaimana dirumuskan dalam Seminar II Angkatan Darat: 1. Musuh utama Orde Baru adalah PKI/pengikut-pengikutnya yaitu Orde Lama. 2. Orde Baru adalah suatu sikap mental. 3. Tujuan Orde Baru adalah menciptakan kehidupan politik, ekonomi, dan kultural yang dijiwai oleh moral Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 4. Orde Baru menghendaki pemikiran yang lebih realistis dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan. 5. Orde Baru menghendaki diutamakannya kepentingan nasional, walaupun tidak meninggalkan komitmen ideologi perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme. 6. Orde Baru menginginkan suatu tata susunan yang lebih stabil, berdasarkan lembaga-lembaga, misalnya MPRS, DPR, Kabinet dan yang tidak dipengaruhi oleh oknum-oknum yang dapat menimbulkan kultus individu, akan tetapi Orde Baru tidak menolak pimpinan yang kuat dan pemerintahan yang kuat, malahan menghendaki ciri-ciri yang demikian dalam masa pembangunan. 7. Orde Baru menghendaki pengutamaan konsolidasi ekonomi dan sosial dalam negeri. 8. Orde Baru menghendaki pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari cita-cita demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. 9. Orde Baru menghendaki suatu tata politik dan ekonomi yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan yang mempunyai prinsip idiil, operasional dalam ketetapan MPRS IV/1966. 10. Orde Baru adalah suatu tata politik dan ekonomi yang belum mempunyai kenyataan, yang ada baru
suatu iklim yang cukup menguntungkan bagi
pertumbuhan Orde Baru ini. 11. Orde Baru adalah suatu proses peralihan dari Orde Lama ke suatu susunan baru.
11
12. Orde Baru masih menunggu pelaksanaan dari segala Ketetapan MPRS IV/1966. 13. Orde Baru harus didukung oleh tokoh pimpinan yang berjiwa Orde Baru yang menduduki tempat-tempat yang strategis. 14. Orde Baru harus didukung oleh suatu imbangan kekuatan yang dimenangkan oleh barisan Orde Baru (Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan III, 1990, halaman 148-149). 3. Era Reformasi Era reformasi adalah suatu era yang dimulai sejak tumbangnya rezim Orde Baru di Indonesia yang telah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa. Jatuhnya Soeharto dari kekuasaan pada 21 Mei 1998 digantikan oleh B.J. Habibie. Dengan demikian Era Reformasi dimulai sejak pemerintahan B.J. Habibie. Perubahan politik yang diawali dengan krisis multidimensi sejak pertengahan 1997 membawa implikasi signifikan bagi proses terciptanya suatu tatanan politik baru yang terbuka, transparan, dan demokratis. Krisis ini berlanjut pada berbagai bidang. Sebagai akibat dari akumulasi krisis bangsa, pada 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden. Sejak
itu, politik Indonesia mengalami
perubahan penting. Kejatuhan Soeharto melalui gerakan reformasi 1998 merupakan titik awal bagi reformasi seluruh sistem politik dan birokrasi negara. Oleh karena sistem lama tidak lagi dapat merespons arus deras perubahan, maka diperlukan sistem baru dan aktor baru. Demokrasi menjadi agenda tuntutan utama kalangan prodemokrasi sehingga salah satu yang harus segera dilakukan untuk mendorong terjadinya demokrasi adalah suksesi kepemimpinan nasional. Namun setiap kali membicarakan masalah demokrasi yang berkaitan langsung dengan suksesi kepemimpinan nasional selalu muncul reaksi dari elite berkuasa. Desakan suksesi memperoleh momentum ketika krisis moneter dan ekonomi melanda hampir seluruh negara Asia pertengahan tahun 1997. Indonesia merupakan negara yang paling parah dilanda krisis, mulai dari krisis mata uang, hingga krisis kepercayaan kepada pemerintah. Sementara itu pemerintah kurang tanggap terhadap krisis, formulasi kebijakan untuk merespons krisis tidak tepat. Kendati dilanda krisis yang hebat, Soeharto masih bersedia dipilih kembali pada SU MPR Maret 1998, sementara ”resep” pemerintah untuk mengatasi krisis tidak ada yang tepat, kabinet yang
12
dibentuk jauh dari profesional dan tidak menjanjikan bagi upaya mengatasi krisis, bahkan terkesan kuat nuansa KKN seperti munculnya Siti Hardiyanti Rukmana dan Mohammad Hasan dalam kabinet. Krisis semakin meluas, inflasi meningkat tajam, nilai tukar rupiah anjlok hingga 17.000 rupiah. Namun, pemerintah masih menganggapnya biasa. Tekanan dan desakan pasca terbentuknya kabinet yang dianggap kurang cakap mengatasi krisis meningkat, padahal krisis tidak lagi tunggal, tetapi memasuki wilayah ekonomi, politik, dan krisis kepercayaan kepada pemerintahan. Dalam waktu kurang dari tiga bulan pemerintahan Soeharto (ketujuh kali) menyatakan berhenti. Sesuai konstitusi, mandat Presiden diserahkan kepada BJ. Habibie yang sebelumnya Wakil Presiden, untuk membentuk kabinet baru. Pemerintahan transisi B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto sejak 21 Mei 1998, dianggap berhasil menjalankan roda pemerintahan, ditandai dengan kembali menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang sebelumnya mencapai angka 15.000 rupiah, per dollar AS, kemudian kesediaan melakukan berbagai perubahan, mempercepat pemilu dan kebijakan desentralisasi, kebebasan pers, dan pembebasan tahanan politik. Kendatipun B.J. Habibie memiliki kelemahan-kelemahan tertentu, tetapi niat baik dan tulus untuk melakukan perbaikan sistem politik, menata kembali ekonomi, memberikan kebebasan yang luas kepada pers, membebaskan Tapol dan Napol mestinya memperoleh respons yang positif. Habibie dinilai positif
oleh Ketua PP Muhammadiyah Syafii
Maarif, meski datang pada konteks yang rawan: ”Presiden B.J. Habibie (21 Mei 1998-20 Oktober 1999) yang datang pada saat yang sangat rawan dan kritikal tidak cukup tanggap membaca situasi dan hanya dapat bertahan sekitar 17 bulan, tetapi jasanya dalam membuka kran demokrasi kembali punya makna yang sangat strategis bagi periode berikutnya, jika saja Gus Dur dan Mega mau dan pandai belajar dari para pendahulunya (Ahmad Syafii Maarif, 2003: 137). Ahmad Syafii Maarif. (2003). Mencari autentisitas dalam kegalauan. Jakarta: PSAP. Penilaian di atas tidak terlepas dari keberhasilan Habibie menata perekonomian bangsa dan demokrasi dibuka lebar-lebar, beberapa hal tidak diteruskan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid (GusDur) hasil pemilu 1999, terutama dalam bidang moneter dan ekonomi. Dalam hal nilai tukar rupiah, telah berada pada level 6.000 rupiah
13
pada pemerintahan Habibie. Ketika Gus Dur berkuasa tidak saja gagal mempertahankan nilai tukar yang mulai ”normal”, tetapi rupiah malah melorot hingga 9.000 rupiah. Orientasi pemerintahan bukan pada perbaikan ekonomi, melainkan ”pemenuhan” kepentingan politik elite pendukung Gus Dur. Habibie mewujudkan beberapa harapan politik; pertama, menjanjikan pemilu paling lambat tahun 2000, dengan sistem pemilu yang baru. Presiden dan DPR menyepakati pemilu pada 7 Juni 1999 dan SU MPR Oktober 1999. Dalam beberapa kesempatan, Habibie memperlihatkan komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, jujur dan adil, serta luber. Habibie juga mengeluarkan keputusan Presiden No. 5/1998 dan No. 12/1998 yang memberi garansi formal bagi netralitas pegawai negeri sipil. Kedua, pembebasan tahanan politik yang dipenjara oleh rezim Orde Baru. Beberapa Tapol yang dibebaskan adalah Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan pada 25 Mei 1998 namun Budiman Sudjatmiko, Dita Indah Sari, dan lainnya baru dibebaskan Maret 1999, demikian pula para Tapol PKI, Napol GPK Aceh dan Napol Jihad Islam. Ketiga , pemerintahan Habibie melakukan pemberian jaminan hak-hak sipil atau HAM yang lebih baik (Syrifudin Jurdi, 2010: 306) Syarifudin Jurdi. (2010).
Muhammadiyah dalam dinamika politik Indonesia 1966-2006. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. Sejak reformasi bergulir tahun 1998, Indonesia memasuki era baru. Pada 1999, Indonesia berhasil menggelar Pemilu dengan sistem multipartai. Dari situlah kemudian menjadi awal dari perkembangan demokrasi. Terpilihnya KH Abdurrahman Wahid menggantikan Habibie membawa angin segar untuk perubahan-perubahan. Jika pada masa Orde Baru, lembaga kepresidenan anti untuk dikritik, maka di tangan Gus Dur lembaga kepresidenan menjadi semakin terbuka. Gus Dur membuka peluang seluasluasnya untuk mengkritik pemerintah. Kondisi itu terus berlanjut ketika presiden dijabat oleh Megawati maupun Susilo Bambang Yudhoyono.
14
BAB III METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di perpustakaan, pengumpulan data dilakukan dari bulan Maret sampai Oktober 2012. B. Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-historis. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata, catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian. Penelitian kualitatif didasarkan pada: (1) peneliti sendiri sebagai instrumen kunci; (2) data yang dikumpulkan biasanya berupa kata-kata dan bukan angka; (3) lebih mementingkan
segi proses daripada hasil; (4) menggunakan
analisis data secara
induktif; (5) lebih mementingkan sifat-sifat dasar dari data yang berhubungan dengan makna (Bogdan, 1982: 5). Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan
deskriptif,
karena
bermaksud
menggambarkan perkembangan politik pendidikan di Indonesia sejak Orde Lama sampai Era Reformasi. Selain pendekatan deskriptif juga digunakan pendekatan
historis (sejarah),
dengan tujuan untuk merekonstruksi perkembangan politik pendidikan di Indonesia sejak Orde Lama sampai Era Reformasi. Ada empat langkah yang ditempuh dalam metode ini, yaitu: (1) heuristik, (2) kritik ekstern dan intern, (3) interpretasi, (4) perumusan fakta dan penyajian pemikiran baru dalam bentuk diskripsi dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sejak Orde Lama hingga era Reformasi (Homer Carey Hockett, 1967: 9). Berbagai sumber yang dikumpulkan kemudian dikritik, baik ekstern maupun intern, dan diinterpretasikan, sehingga menghasilkan fakta sejarah. Heuristik adalah suatu metode untuk menemukan dan mengembangkan metode baru dalam suatu ilmu pengetahuan. Ilmu harus senantiasa dikoreksi dan dikritik, sehingga dalam berbagai penelitian harus mampu mengembangkan pemikiran-pemikiran secara dinamis, bahkan
15
dapat menemukan kritik atau teori-teori baru. Kritik ekstern maupun intern adalah kritik sumber. Kritik ekstern adalah kritik yang berkaitan dengan fisik sumber, misanya: pengarang, bahasa yang digunakan, tulisan, dan lain sebagainya. Kritik intern adalah kritik isi sumber, misalnya pernyataan dari orang-orang yang mengalami peristiwa itu, atau pernyataan dari pelaku sejarah. Interpretasi adalah penafsian terhadap berbagai hubungan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain, sehingga dapat dihasilkan fakta sejarah. Eksplanasi adalah menjelaskan fakta-fakta sejarah yang telah ditemukan, baik dari segi hubungan sebab-akibat, saling keterkaitannya, maupun segi-segi lainnya yang dimungkinkan dapat menjelasan fakta-fakta yang telah terkumpul. C. Metode Pengumpulan Data Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan studi pustaka. Studi kepustakaan dilakukan dengan menginventarisir, meneliti atau menguji bahan-bahan tertulis baik berupa buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, majalah, surat kabar, serta bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Data yang telah terkumpul terlebih dahulu dilakukan verifikasi. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data ditempuh melalui konfirmasi antar dokumen. E. Teknik Analisis Data. Reduksi Data Data yang dihasilkan dari dokumentasi merupakan data mentah yang masih bersifat acak dan kompleks. Untuk itu peneliti melakukan pemilihan data yang relevan dan bermakna serta mampu menjawab permasalahan penelitian, selanjutnya data disederhanakan. Unitisasi dan Kategorisasi Data yang telah dipilih dan disederhanakan tersebut kemudian disusun secara sistematis ke dalam suatu unit-unit sesuai dengan sifat masing-masing dengan menonjolkan hal-hal yang bersifat pokok dan penting. Dari unit-unit data yang telah terkumpul dipilah-pilah kembali dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ada
16
sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian. Display Data Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan perkembangan kurikulum PKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sejak Orde Lama sampai Era Reformasi. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari halhal yang khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasikan dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.
17
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
18
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
19
DAFTAR PUSTAKA Abdul Rachman Assegaf. (2005). Politik Pendidikan Nasional (Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi). Yogyakarta: Pernerbit Kurnia Kalam. Afan Gaffar. (2001). Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ali Mahmudi Amnur. (2007). Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Fahima. Amien Rais. (1986). Demokrasi dan Proses Politik. Jakarta: Seri Prisma, LP3ES. Benny Susetyo. (2005). Politik Pendidikan penguasa. Yogyakarta: LKiS. Bogdan & Robert C. (1982). Qualitative Research for education: An Intruduction to Theory and Methods. Inc. Boston London Sydney Toronto: Allyn and Bacon. Bronson. (1998). Role of Civic Education, A Farthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network. Center for Civic Education. (1994). National Standards for Civics and Government. Calabasas, California: Center for Civic Education. Cholisin. (2004). “Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Kewarganegaraan,” JURNAL CIVICS, Vol. 1, No. 1, Juni, pp. 14-28
Karakter
Citizenship Foundation. (2006). CPD Handbook, Section 3. Citizenship in Secondary Schools. London: Citizenship Foundation Cogan, John J and Derricott, Ray. (1998). Citizenship for The 21 st Century: An International Perspective and Education, London: Cogan Page. Dasim Budimansyah. (2009). Inovasi Pembelajaran: Project Citizen. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Sekolah Pascasarjana, UPI, Bandung. Dasim Budimansyah. (2008). Dimensi sosiologis dalam pendidikan Kewarganegaraan, Makalah Disampaikan pada Teman Sejawat Pengusulan Kandidat Guru Besar Jurusan PKn FPIS UPI Bandung. Doni Koesoema. (2007). Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global. Jakarta: Penerbit Grasindo. Eef Saefullah Fatah. (1994). Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Farida Hanum. (2004). Hegemoni Pendidikan. Jurnal Fondasia. Fakultas Ilmu Pendidikan. UNY. Yogyakarta. Gramsci, A. (1971). Selection From the Prison Notebooks. London: Lawrence and Wishort. Hetifah Sj. Sumarto. (2004). Demokrasi Partisipatif dan Prospek Penerapannya di Indonesia. Jurnal Analisis Sosial, Vol. 9, No. 3 Desember 2004. Kalidjernih. (2007). Cakrawala Baru Kewarganegaraan Indonesia. Jakarta: Regina. Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. (2005). Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita. Kartini Kartono. (1977). Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
20
Moleong, Lexy J. (1989). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Muchson AR. (2004). Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru (Jurnal Civics) vol. 1, No. 1 Juni 2004. M. Sirozi. (2005). Politik Pendidikan (Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan pendidikan). Jakarta: PT Rajagrafindo persada. Nezar, Patria dan Andi Arief. (1999). Antonio Gramsci: Negara dan Hegemon.. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Noeng Muhadjir. (1996). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin. Numan Somantri. (1972). Beberapa masalah dalam Pengajaran Pendidikan Kewargaan Negara, Seminar Nasional Pendidikan dan pengajaran Civics. Surakarta: Tawangmangu. Print, Murray et al. (1999). Civic Education for Civil Society. London: Asian Academic Press. Robert A. Dahl. (1985). Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol, Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Rajawali Press. Redaksi Sketsa Masa. (1961). Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi. Surabaya: Penerbit GRIP. Roy C Macridis. (1983). Contemporary Political Ideologies: Movements and Regimes. Boston, Toronto: Little, Brown and Company. Samuel Huntington. (1991). The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Centur., Norman and London : University of Oklaho Presss. Supriatnoko. (2008). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Penerbit Penaku. Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta. Suryadi, Ace dan Somantri. (2000). “Pemikiran Ke Arah Rakayasa Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan” Paper, The International Seminar: The Need for New Indonesian Civic Education, March 29, 2000, at Bandung. Supardo dkk. (1962). Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics), Jakarta: Balai Pustaka.
21
