LAPORAN PENELITIAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI : STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN JERMAN
Oleh : Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M.,PhD DR. Ali Abdurrahman, S.H., M.H.
Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran Tahun Anggaran 2011 Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Nomor : 2167/UN6.A/KP/2011 Tanggal : 1 Juli 2011
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2011
MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI : STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN JERMAN ABSTRAK Susi Dwi Harijanti S.H., LLM.PhD Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H.
Masuknya sistem penyelesaian sengketa pemilu ke dalam juridiksi lembaga peradilan selanjutnya dimaknai dan diimplementasikan berbeda-beda di setiap negara. Model penyelesaian tersebut tidak hanya dilakukan oleh pengadilan biasa, namun juga oleh Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, tidak semua Mahkamah Konstitusi di dunia ini dilengkapi dengan kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu. Hal ini tergantung pada model penyelesaian sengketa pemilu yang dipilih oleh negara tersebut. Jerman merupakan salah satu negara dimana penyelesaian sengketa pemilu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman merupakan model yang banyak mempengaruhi model badan serupa di negaranegara di Eropa. Hal ini dapat menjadi alasan bagi Indonesia untuk mempelajari pengaturan dan praktek penyelesaian sengeketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman. Oleh karena itu, menarik untuk melakukan penelitian tentang model penyelesaian sengketa pemilu yang membandingkan antara Indonesia dan Jerman. Penelitian ini akan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman (Bundesverfassungsgericht) dalam menyelesaikan sengketa pemilu beserta mekanisme pelaksanaan kewenangan tersebut. Setelah itu, akan dibandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah apa yang dapat diperbandingkan terkait dengan model penyelesaian sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi antara Indonesia dan Jerman. Kontribusi pemikiran apa yang dapat diberikan kepada Indonesia dari hasil perbandingan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan dengan pendekatan yuridis-normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumentasi dan data dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pokok-pokok perbandingan yang dapat dilakukan adalah terhadap dasar hukum, juridiksi kewenangan, terminologi, objek perkara, pelaksanaan, subjek perkara, limit waktu, dan isi putusan. Kontribusi pemikiran dapat diberikan kepada Indonesia adalah hal yang terkait dengan luasnya angkauan objek perkara sengketa pemilu, peraturan dan mekanisme yang mendukung luasnya jangkauan objek perkara, subjek perkara penyelesaian sengketa pemilu. Dari hasil perbandingan ini, Indonesia perlu menentukan pendekatan apa yang akan digunakan dalam menentukan luasnya jangkauan objek perkara. Luasnya jangkauan objek perkara sengketa pemilu harus diinterpretasikan dalam rangka penegakan hakhak politik dan usaha pencapaian sistem pemilu yang demokratis. Dibutuhkan analisis yang lebih mendalam untuk menentukan luasnya jangkauan masalah objek perkara ini, sehingga ke depannya jika interpretasi istilah “hasil pemilu” ini akan diperluas, dapat didukung dan sinkron dengan mekanisme serta peraturan lainnya. Perlu dipikirkan mengenai siapa saja yang dapat menjadi subjek perkara penyelesaian sengketa pemilu, terutama dalam rangka mengisi kekosongan mekanisme penyelesaian sengketa antar caleg. i
MODEL OF ELECTORAL DISPUTE RESOLUTION BY CONSTITUTIONAL COURT : COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIA AND GERMAN ABSTRACT Susi Dwi Harijanti S.H., LLM.PhD Dr. Ali Abdurahman, S.H., M.H..
The entry of electoral disputes resolution into jurisdiction of the court, interpreted and implemented differently in each country. The model of that resolution is not only held by regular court, but also by the Constitutional Court. However, not all of the Constitutional Court in the world has the authority to resolve electoral disputes. It depends on the model of electoral dispute resolution which chosen by the country. Germany is one of country where the election dispute resolution conducted by the Constitutional Court. German Federal Constitutional Court is a model that give a lot of influence to model of similar bodies in countries in Europe. This could be the reason for Indonesia to study the regulation and practice of electoral disputes resolution by The German Federal Constitutional Court. Therefore, it is interesting to conduct research on the electoral dispute resolution model that compares between Indonesia and Germany. This study will analyze the authority of the German Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) in resolving electoral disputes and its mechanisms of authority implementation. After that, will be compared with what is happening in Indonesia. The identification of problems in this study is what can be compared with the model of electoral dispute resolution by the Constitutional Court between Indonesia and Germany. What contributions of thinking which can be provided to Indonesia from the results of such comparisons. This study uses the comparative metode with normative and juridical approaches. Data have been obtained through library research and been analised qualitatively This study concluded that the points of comparison which can compared are legal base, the jurisdiction of the authority, terminology, the object of case, implementation, subject of case, time limit, and the contents of decission. Contributions of thought which can be given to Indonesia are the extent of the reach of the object of case, regulations and mechanisms that support the extent of the reach of the object of case, the subject of electoral dispute resolution case. From the results of this comparison, Indonesia needs to determine what approach will be used on determining the extent of the reach of the object of case. The extent of the reach of the object of case must be interpreted within the framework to enforce the political rights and the efforts in achieving a democratic electoral system. It takes a more in-depth analysis to determine of the reach of the object of case, so that in the future, if the interpretation of the term "election results" will be expanded, it can be backed up and synchronized with the mechanism and the other regulations. We need to think about anyone who have legal standing to be the subject of electoral dispute resolution case, especially in order to fill the void of dispute resolution mechanism between the legeslative candidates.
ii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmannirrahim Assalammualaikum.wr.wb Puji syukur Peneliti panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan berkat karunia Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian hukum ini masih jauh dari sempurna, tetapi mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya hukum acara mahkamah konstitusi. Penelitian ini dibiayai oleh DIPA Fakultas Hukum UNPAD, oleh karena itu pada kesemaptan ini peneliti mengucapkan terima kasih. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan membantu terselesaikannya laporan penelitian ini. Akhir kata peneliti mohon maaf atas segala kekurangan. Peneliti selalu berharap terbuka nya ruang diskusi dan kritik membangun terhadap hasil penelitian ini. Wassalammualaikum wr.wb
Bandung,2011 Peneliti
iii
DAFTAR ISI
Abstrak
……………………………………………….…………………………i
Abstract
……………………………………..…………………………………..ii
Kata Pengantar Daftar Isi
………………………...……..………………………………..iii
…………………….…………………..………………………………iv
Daftar Tabel ………..………………………………………..…………...…………vi I. PENDAHULUAN……...…………............………………..……….……………..1 II. TINJAUAN PUSTAKA …………..……………………………….…………..…..5 III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ............................................................9 IV. METODE PENELITIAN .......................................................................................11 V. HASIL PEMBAHASAN A. Pokok-Pokok Perbandingan Model Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi antara Indonesia Dan Jerman. 1.
Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu a. Jerman ..................................................................................................12 b. Indonesia ..............................................................................................15
2. Terminologi “Sengketa Pemilu” (Electoral Disputes) Yang Digunakan Kedua Negara a. Jerman...................................................................................................16 b. Indonesia...............................................................................................18 3. Objek Perkara Yang Menjadi Kewenangan Mahkamah Kostitusi a. Jerman.................................................................................................. 19 b. Indonesia ............................................................................................. 20
iv
4. Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu a. Jerman .................................................................................................22 b. Indonesia ............................................................................................ 25 B. Kontribusi Pemikiran Dari Hasil Perbandingan Untuk Indonesia......................28 1. Luasnya jangkauan objek perkara sengketa pemilu ......................................29 2. Peraturan dan mekanisme yang mendukung luasnya jangkauan objek perkara ...............................................................................30 3. Subjek perkara penyelesaian sengketa pemilu ..............................................32 VI. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
……………………………………………………...…...……33
B. Saran ………………………………………………………………....……..33 Daftar Pustaka ……………………………………...………………………..……… 35
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Perbandingan Model Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi antara Indonesia Dan Jerman......................................................................27
vi
MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI : STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN JERMAN
I.
PENDAHULUAN Sengketa pemilu seringkali terjadi sebagai hasil ketidakpuasan para peserta pemilu.
Oleh karena itu, sistem atau model penyelesaian sengketa pemilu menjadi issue penting yang sering dibicarakan, tidak hanya di negara-negara demokrasi baru namun juga di negara-negara dimana demokrasi telah dilaksanakan secara ajeg.1 Model penyelesaian sengketa pemilu yang diterapkan oleh suatu negara, akan turut menentukan legitimasi dari pemilu itu sendiri. Dengan demikian model penyelesaian yang baik dapat menjadi salah satu dasar dalam membangun sistem politik yang stabil, sekaligus juga membangun sistem hukumnya.2 Menurut Jesús Orozco Henriquez,3 dari semua model penyelesaian sengketa pemilu yang ada di seluruh dunia, dapat dibedakan menjadi lima model yaitu : 4 a. b. c. d. e.
Political Bodies, Assemblies, or Representative Electoral Colleges Nonspecialized Judges, Usually under Supreme Court Jurisdiction Constitutional Courts Electoral Courts Ad Hoc or Provisional Bodies
Semua model tersebut di atas berkaitan dengan dua hal yang sama, yaitu objektifitas dan imparsialitas dari lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilu. Objektifitas dan imparsialitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik pada institusi dan proses
1
2
3 4
Orozco Henríquez & Raul Avila, Electoral Dispute Resolution Systems: Towards A Handbook And Related Material, Summary Of Concept Paper, dipresentasikan pada Electoral Disputes Resolution Expert Group Workshop, Mexico City, 27-28 May 2004, hlm. 3 – 4. www.idea.int/news/newsletters/upload/concept_paper_EDR.pdf, diunduh pada 27 April 2010, 02:44. Legal Framework of Electoral Disputes Resolution, The encyclopedia of The Electoral Knowlage Network, http://aceproject.org/ace-en/topics/lf/lfb/lfb12/onePage diunduh pada 27 April 2010, 13:26 Magistrate of the High Court of the Electoral Tribunal of the Judicial Power of the Mexican Federation Jesús Orozco Henriquez, The Mexican System of Electoral Conflict Resolution in Comparative Perspective, Taiwan Journal of Democracy, Volume 2, No.1, hlm. 51-60, www.tfd.org.tw/docs/dj0201/Jesus%20Orozco%20Henriquez.pdf diunduh pada 27 April 2010, 15:16
1
