LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) A. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi 1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. -
Jumlah anggota Dewan Komisari 3 (tiga) orang, dengan komposisi 1 (satu) orang Presiden Komisaris yang merupakan Pemegang Saham Pengendali (Ultimate Shareholder) dan 2 (dua) orang Komisaris independen.
-
Jumlah anggota Direksi 4 (empat) orang, terdiri dari Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan.
-
Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki integritas, kompetensi, pengalaman di bidang perbankan lebih dari 5 ( lima) tahun dan reputasi keuangan yang memadai serta telah mendapatkan surat persetujuan dari Bank Indonesia.
-
Direksi dan Komisaris Independen berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan DIreksi -
Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberi nasihat kepada Direksi guna memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, termasuk di dalamnya : a. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis, b. Memastikan seluruh temuan audit baik intern dan ekstern, termasuk hasil pengawasan Bank Indonesia dan hasil pengawasan otoritas lainnya telah ditindaklanjuti oleh Direksi, c. Memastikan semua komite telah menjalankan tugasnya secara efektif, dan d. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
-
Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan operasional dan kepengurusan, termasuk di dalamnya : a. Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggugjawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku, b. Melaksanakan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
Laporan Pelaksanaan GCG – Bank Jasa Jakarta
1
c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan otoritas lain, d. Mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai, e. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris,dan f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS. 3. Rekomendasi Dewan Komisaris Direksi telah menerapkan prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi : - Prinsip Keterbukaan (Transparency); Direksi telah mengungkapkan seluruh informasi kepada para stakeholder kecuali hal-hal yang menurut undang-undang harus dirahasiakan. - Prinsip Akuntabilitas (Accountability); Direksi telah membuat pedoman kerja termasuk di dalamnya pemberian wewengan dan tanggung jawab yang jelas pada setiap unit kerja sesuai tingkat jabatan dan kompetensi masing-masing karyawan. - Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility); Pengelolaan Bank didasarkan pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan setiap tugas diberikan kepada orang-orang yang mempunyai rekam jejak yang baik disamping adanya penerapan kontrol ganda (dual control), - Prinsip Independensi (Independency); Setiap pengambilan keputusan senantiasa diputuskan secara obyektif dan menghindari dominasi tidak wajar dari pihak-pihak pengambil keputusan serta lepas dari campur tangan pihak manapun, - Pihak Kewajaran (Fairness); Direksi memberikan perlakuan yang sama dalam hubungan transaksi dengan nasabah serta memberikan akses informasi yang memadai atas seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Berdasarkan hasil pemantauan Dewan Komisaris, hal-hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah Komite Remunerasi dan Nominasi sudah harus dibentuk selambat-lambatnya dalam bulan April 2008. Sebagai bahan evaluasi atas kecukupan implementasi prinsip GCG, maka telah dilakukan self assessment terhadap kecukupan pelaksanaan GCG sebagaimana disajikan sebagai lampiran pada laporan ini. B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite. 1. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite -
Keanggotaan Komite Audit Bank Jasa Jakarta terdiri dari : a. Ketua : Mintolo Hardiyanto, SE (Komisaris Independen) b. Anggota : Pitra Djaja Senaga, SE (Pihak Independen) c. Anggota : Harsha Indradewa, MM (Pihak Independen) Pembentukan Komite Audit telah dicatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sesuai surat Bank Indonesia No. 9/146/DPB3/TPB3-6/Rahasia tanggal 11 Oktober 2007.
Laporan Pelaksanaan GCG – Bank Jasa Jakarta
2
-
Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank Jasa Jakarta terdiri dari : • Ketua : Randy Hartanto Lie, MBA (Komisaris Independen) • Anggota : Harsha Indradewa, MM (Pihak Independen) • Anggota : Pitra Djaja Senaga, SE (Pihak Independen) Pembentukan Komite Pemantau Risiko ini telah dicatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sesuai surat Bank Indonesia No. 9/183/DPB3/ TPB3-6/Rahasia tanggal 19 Desember 2007.
-
Setiap Komite diketuai oleh Komisaris Independen, dengan 2 (dua) orang anggota untuk setiap komite. Saat ini dua anggota Komite yang berasal dari pihak Independen merangkap sebagai anggota pada Komite Audit dan juga Komite Pemantau Risiko.
-
Semua anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang yang dipersyaratkan untuk setiap Komite dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Bank.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite -
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit : a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : • Pelaksanaan tugas SKAI, • Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku, • Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, • Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. b. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
-
Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko : a. melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
Laporan Pelaksanaan GCG – Bank Jasa Jakarta
3
3. Frekuensi Rapat Komite Berdasarkan pedoman intern yang telah ditetapkan, rapat komite diadakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. Pada tahun 2007 jumlah rapat Komite Audit sebanyak 12 (dua belas) kali dan jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan kehadiran anggota Komite yaitu : Anggota Mintolo Hardiyanto Randy Hartanto Lie Pitra Djaja Senaga Harsha Indradewa
Komite Audit 12 12 12
Komite Pemantau Risiko 7 7 7
4. Program Kerja Komite dan Realisasinya Melihat ukuran dan kompleksitas usaha Bank Jasa Jakarta serta kecukupan praktek penerapan GCG oleh Direksi maka pada tahun 2007 Komite tidak membuat program kerja tersendiri, dan program kerja Komite didasarkan pada apa yang telah dituangkan dalam uraian tugas dan tanggung jawab Komite. Sampai dengan akhir tahun 2007, seluruh program kerja yang tertuang dalam uraian tugas dan tanggung jawab tersebut sudah terealisasi dan hasil kerjanya telah disampaikan kepada Dewan Komisaris. C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern 1. Fungsi Kepatuhan Bank telah memiliki kebijakan, pedoman dan sisdur yang mengacu pada ketentuan dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan lainnya dan telah dikomunikasikan kepada seluruh organisasi terkait. Untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta pemenuhan komitmen Bank terhadap pihak otoritas yang berwenang, Bank telah menunjuk seorang Direktur Kepatuhan, dimana laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan selalu disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu. Selama ini tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang sudah cukup baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan yang dapat segera diselesaikan. 2. Fungsi Audit Intern Bank telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional dan memastikan penerapan fungsi audit intern berjalan sesuai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB). Laporan Pelaksanaan GCG – Bank Jasa Jakarta
4
Dalam melakukan fungsi pengawasan, SKAI telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja yang ada terhadap seluruh aktivitas Bank. Selain itu SKAI juga memantau, menganalisa dan melaporkan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee serta menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern Bank. Laporan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan oleh SKAI kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Pihak terkait lainnya. Efektivitas dan cakupan pemeriksaan intern terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank yang dilakukan SKAI selama tahun 2007 sudah cukup baik, meskipun masih perlu peningkatan dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern Bank serta kualitas kinerja. 3. Fungsi Audit Ekstern Laporan Keuangan tahunan Bank Jasa Jakarta setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dan ditunjuk sesuai keputusan Pemegang Saham namun belum merupakan hasil rekomendasi dari Komite Audit. Penunjukan dan penugasan Kantor Akuntan Publik telah mempertimbangkan aspek-aspek : - kapasitas Kantor Akuntan Publik - legalitas perjanjian kerja - ruang lingkup audit - standar professional akuntan publik, dan - komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik yang telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan bank. Selama ini efektivitas audit ekstern dan kualitas hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik sudah memadai. D. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern. 1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan atas berbagai risiko yang mungkin terjadi pada seluruh aktivitas fungsional bank dan senantiasa menyiapkan langkah-langkah mitigasi, agar potensi risiko yang ada dapat ditekan dan masih dalam batas yang dapat ditolelir. Dewan Komisaris dan Direksi telah mengidentifikasi dan memahami semua risiko inheren Bank dan telah menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disosialisasikan kepada seluruh satuan kerja. Dewan Komisaris dan Direksi juga telah mengevaluasi kebijakan strategi manajemen risiko dengan mempertimbangkan toleransi risiko, dampaknya terhadap permodalan dan memperhatikan perubahan eksternal dan internal.
Laporan Pelaksanaan GCG – Bank Jasa Jakarta
5
Selain itu Direksi juga sudah menempatkan karyawan yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif dan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai training, khususnya sertifikasi manajemen risiko untuk meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki Bank. 2. Kecukupan Kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman pengelolaan risiko termasuk penetapan limit risiko yang memadai sesuai dengan misi, strategi bisnis dan risk appetite Bank. Kebijakan tesebut dituangkan dalam pedoman manajemen risiko yang terdiri dari : - Kebijakan dan Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko - Kebijakan dan Pedoman Limit Risiko - Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Risiko - Kebijakan Pengelolaan Risiko Suku Bunga - Kebijakan Rencana Darurat Manajemen Risiko – Risiko Likuiditas - Kebijakan Pengelolaan Risiko Operasional dan - Pedoman Pengukuran Risiko - Kebijakan dan Pedoman ALMA Kebijakan dan Pedoman tersebut telah dievaluasi dan dikinikan dengan memperhatikan perubahan kondisi ekstern serta kesesuaian dengan kompleksitas usaha, kapasitas SDM, misi dan strategi Bank secara keseluruhan, meskipun belum dilakukan secara rutin. 3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko. Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko telah sesuai dengan kompleksitas usaha dan skala Bank dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Bank. Proses tersebut telah dilaksanakan terhadap seluruh aktivitas fungsional Bank yang meliputi 5 (lima) jenis risiko yaitu : - Risiko Kredit - Risiko Operasional - Risiko Pasar - Risiko Likuiditas, dan - Risiko Kepatuhan Cakupan sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Bank juga sudah cukup memadai, sehingga laporan pengelolaan risiko dan profil risiko Bank cukup akurat dan disampaikan tepat waktu ke Direksi dan pihak terkait lainnya. Dari laporan profil risiko per posisi 31 Desember 2007 diketahui bahwa risiko melekat secara keseluruhan adalah rendah. 4. Sistem Pengendalian Intern Sistem Pengendalian Intern terkait dengan penerapan manajemen risiko yang ditetapkan Bank sudah cukup memadai (acceptable) bila dibandingkan dengan kompleksitas dan ruang lingkup usaha Bank.
Laporan Pelaksanaan GCG – Bank Jasa Jakarta
6
Sistem pengendalian intern tersebut sudah mengatur antara lain : - Struktur organisasi yang menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab setiap jabatan - Pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian dan satuan kerja manajemen risiko. - Pembatasan kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan merubah model pengukuran risiko dan software SIM nya hanya oleh pejabat yang berwenang - Penilaian dan pemeriksaan secara berkala oleh SKAI untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada seluruh aktivitas fungsional dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan - Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko E. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar Total penyediaan dana kepada pihak yang terkait dengan Bank per posisi 31 Desember 2007 adalah Rp. 36.635 juta dan penyediaan dana kepada 25 (dua puluh lima) debitur inti per posisi 31 Desember 2007 sejumlah Rp 344.499 juta sebagaimana dijelaskan pada table berikut : Jumlah No.
Penyediaan Dana
Debitur
Nominal (Jutaan Rp)
1
Kepada Pihak Terkait
6
36.635
2
Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Group
13 12
194.855 148.644
Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit. F. Rencana Strategis Bank 1. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan) Sesuai dengan Visi Bank Jasa Jakarta yaitu “ Menjadi Bank andalan dengan mengedepankan perwujudan bank yang Good Corporate Governance” dengan misi “Berpartisipasi aktif dalam memperlancar kegiatan ekonomi melalui usaha perbankan yang sehat yang dikelola secara good corporate governance”, maka disusun Target Jangka Panjang sampai tahun 2012 sebagai berikut : • Meningkatkan pertumbuhan laba untuk mencapai jumlah modal disetor sebesar Rp 500 milyar pada tahun 2011 secara organik. • Meningkatkan terus menerus efektivitas dan efisiensi pada kegiatan operasional bank. • Meningkatkan terus menerus profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM). Laporan Pelaksanaan GCG – Bank Jasa Jakarta
7
• •
Terus berpartisipasi dalam mendorong kegiatan ekonomi sesuai visi dan misi Bank. Mengembangkan kebutuhan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan teknologi perbankan.
Bank secara konsisten terus berusaha merealisasikan seluruh rencana jangka panjang (corporate plan) yang telah disusun dengan menetapkan langkahlangkah yang akan dilakukan setiap tahunnya dalam Rencana Bisnis Bank (business plan) guna mencapai rencana jangka panjang tersebut. 2. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (Business Plan) Rencana jangka menengah dan pendek yang dituangkan dalam rencana bisnis (business plan) Bank setiap tahunnya disusun sejalan dengan rencana jangka panjang Bank yang telah ditetapkan sebelumnya. Target rencana bisnis tahun 2007 dapat tercapai antara lain : • Penyaluran kredit mencapai 107,15% dari target menjadi Rp 1,93 trilyun yang berarti terjadi pertumbuhan kredit 18,83% dibanding tahun 2006. • Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 104,57% dari target menjadi Rp 2,3 trilyun yang berarti ada pertumbuhan DPK 11,90% dibanding 2006. • Total Asset mencapai 104,39% dari target menjadi Rp 2,74 trilyun yang berate ada pertumbuhan asset 11,01% dibanding 2006. • Laba sebelum pajak mencapai 127,91% dari target menjadi Rp 83,29 milyar. Rencana kerja (business plan) Bank Jasa Jakarta tahun 2008 tidak berbeda jauh dengan tahun 2007, tetap sejalan sesuai rencana jangka panjang (corporate plan) yang telah ditetapkan, antara lain pertumbuhan DPK 12% dan pertumbuhan kredit 20% dengan pemberian kredit pada tahun 2008 lebih terfokus pada kredit modal kerja dan investasi.
G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya. Bank telah menerapkan transparansi kondisi keuangan kepada stakeholders dan pihak terkait lainnya dengan menyampaikan laporan publikasi, laporan keuangan audited dan laporan lain ke instansi tertentu. Selain itu Bank juga telah memiliki website yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui produk, jasa dan informasi lainnya tentang Bank Jasa Jakarta. Disamping itu Bank Jasa Jakarta telah mencetak brosur-brosur misalnya informasi produk, neraca dan rugi-laba singkat dan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa antara Bank dengan nasabah.
Laporan Pelaksanaan GCG – Bank Jasa Jakarta
8
Bank juga telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya pada Laporan Pelaksanaan GCG ini sesuai ketentuan dan peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor perusahaan. Anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham mencapai 5 % atau lebih di suatu perusahaan yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri adalah sebagai berikut : Anggota Dewan Komisaris Iskandar Widyadi
Mintolo Hardiyanto Randy Hartanto Lie
Nama Perusahaan PT. Widya Raharja Dharma PT. Adikarta Graha PT. Sumber Kencana Graha PT. Catur Marga Utama PT. Argo Perkasa
% Kepemilikan 49,00 % 55,27% 27,87 % 28,85 % 41,00%
Sedangkan seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor perusahaan baik di Bank Jasa Jakarta, bank lain, lembaga keuangan non bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya maupun semua Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Pengendali Bank. Kecuali Presiden Komisaris yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank Jasa Jakarta melalui PT. Widya Raharja Dharma dan PT. Adikarta Graha.
Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan DIreksi A. Jumlah Keseluruhan Gaji Anggota Dewan Komisaris Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta pada awal tahun 2007 hanya 2 (dua) orang, pada bulan Mei 2007 bertambah menjadi 3 (tiga) orang dengan disetujuinya pencalonan Komisaris Independen Bp. Randy Hartanto Lie oleh Bank Indonesia melalui Surat Gubermur Bank Indonesia No. 9/50/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 28 Mei 2007. Jumlah keseluruhan gaji anggota Dewan komisaris yang diterima selama 1 (satu) tahun pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 2.823 juta.
Laporan Pelaksanaan GCG – Bank Jasa Jakarta
9
B. Jumlah Keseluruhan Gaji Anggota Direksi Jumlah anggota Direksi Bank Jasa Jakarta 4 (empat) orang dan tidak ada perubahan jumlah anggota Direksi pada tahun 2007. Jumlah keseluruhan gaji anggota Direksi yang diterima selama 1 (satu) tahun pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 4.390 juta. C. Tunjangan (Benefits) dan Kompensasi Berbasis Saham bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi memperoleh Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Kesehatan yang besarnya masing-masing sebesar 1 (satu) bulan gaji setiap tahunnya. Bank Jasa Jakarta tidak memiliki kebijakan kompensasi berbasis saham bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. D. Remunerasi Lainnya dan Fasilitas Lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS Bentuk Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi adalah Bonus yang waktu pembagian dan besarnya ditetapkan oleh Pemegang Saham. Shares Option dalam Rangka Pemberian Kompensasi kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif. Bank Jasa Jakarta tidak memiliki kebijakan pemberian shares option baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun pejabat eksekutif. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Frekuensi rapat Dewan Komisaris tahun 2007 sebanyak 6 kali dan dihadiri secara fisik oleh semua anggota dengan rincian sebagai berikut : Dewan Komisaris Iskandar Widyadi Mintolo Hardiyanto Randy Hartanto Lie
Jabatan Presiden Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
Jumlah Rapat Dekom 6 6 5
Jumlah penyimpangan internal (Internal Fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank Selama tahun 2007 dan tahun sebelumnya (tahun 2006), tidak ada kejadian Internal Fraud di Bank Jasa Jakarta, baik yang berdampak material maupun yang tidak material (nihil).
Laporan Pelaksanaan GCG – Bank Jasa Jakarta
10
Permasalahan Hukum Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 mengenai Pelaksanaan GCG bagi bank umum, kriteria dari permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Selama tahun 2007 ini permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank Jasa Jakarta semuanya terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah. Adapun permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian maupun yang sudah selesai berjumlah sebagai berikut : Permasalahan Hukum Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Dalam Proses Penyelesaian Total
Jumlah Perdata Pidana 1 kasus 8 kasus 9 kasus -
Transaksi yang mengandung benturan kepentingan Selama tahun 2007 ini, tidak ada pengambilan keputusan yang diwarnai benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan Bank. Buyback Shares dan/atau Buyback Obligasi Bank Bank Jasa Jakarta merupakan perusahaan yang belum menjual sahamnya kepada masyarakat (go public) dan belum pernah menerbitkan obligasi, sehingga Bank Jasa Jakarta tidak memiliki kebijakan buyback shares dan/atau buyback obligasi. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial Sebagai perwujudan tanggung jawab sosial, Bank Jasa Jakarta pada tahun 2007 memberikan sumbangan untuk kegiatan sosial antara lain sumbangan beras untuk warga kelurahan Roa Malaka, sumbangan perayaan imlek, sumbangan kesejahteraan guru & karyawan, beasiswa dan pemilihan miss Indonesia-Chinese. Hasil Penilaian Self Asseessment Hasil self assessment pelaksanaan GCG tahun 2007 dari 11 (sebelas) faktor penilaian yang ada diperoleh Nilai Komposit 2,725 (dua koma tujuh dua lima) dengan predikat komposit “Cukup Baik”. Dari hasil self assessment tersebut tidak ada faktor penilaian yang peringkat faktornya mendapat nilai 4 (empat) atau 5 (lima).
Laporan Pelaksanaan GCG – Bank Jasa Jakarta
11
