LAPORAN L A P O R A N K I N E R J A I N S T A N S I P E M E R I N T A H T A H U N

LAPORAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015

KATA PENGANTAR ‫اﻠﺳﻼ م ﻋﻠﯾﻛﻢ ﻮﺮﺤﻣﺔ اﷲ ﻮﺒﺮ ﻛﺎ ﺘﮫ‬ Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014 Pengadilan Agama Sragen, Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wadah pertangung jawaban instansi pemerintah terhadap kinerjanya. Wadah ini merupaka wujud nyata dalam meningkatakan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, bersih danbertanggung jawab.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sragen merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yangdiukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapatdiperoleh hasil kinerja yang lebih baik.Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Pengadilan Agama Sragen ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangandalam penetapan rencana strategis yang lebih akurat kepada sasaran, tujuan, Visi dan Misi Pengadilan Agama Sragen. ‫ﻮ ا ﻠﺳﻼ م ﻋﻠﯾﻛﻢ ﻮﺮﺤﻣﺔ اﷲ ﻮﺒﺮ ﻛﺎ ﺘﮫ‬ Sragen, Januari 2016 Ketua Pengadilan Agama Sragen

Drs. WAHYUDI, SH., MH NIP. 19601206 198803 1 003

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

2

EXECUTIVE SUMMARY Secara garis besar Pengadilan Agama Sragen dalam tahun 2015 telah berhasil melaksanakan misi yang diembannya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dan kemudian untuk meningkatkan kinerja pada Pengadilan Agama Sragen, difokuskan untuk melaksanakan 5 (lima) tujuan yaitu : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. a. Terdaftarnya

perkara

gugatan/permohonan

yang

diajukan

oleh

Penggugat/Pemohon secara cepat, tertib dan akurat. b. Terselengaranya proses pemeriksaan persidangan secara cepat, sederhana dan memenuhi rasa keadilan. c. Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan akurat. serta dapat dilaksanakan (eksekutabel). d. Terlaksananya eksekusi yang memberikan kepastian hukum serta pengayoman kepada masyarakat 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. Memaksimalkan kinerja petugas pada meja pelayanan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 3. Terwujudnya tertib manajemen Keuangan, Umum dan Kepegawaian 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada bidang keuangan dan umum, kepegawaian serta perencanaan IT dan Pelaporan untuk menunjang kinerja pada masing – masing bidang. Terselenggaranya penyiapan dan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang tepat Meningkatkan tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi Barang Milik Negara BMN, pendayagunaan barang inventaris, perpustakaan

dan

rumah tangga kantor. 5. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.


3

Selanjutya untuk mencapai tujuan tersebut ditemui beberapa permasalahan, antara lain : 1.

Besarnya perkara yang ditangani dibanding dengan jumlah SDM; Sampai akhir bulan Desember tahun 2015 perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sragen cukup tinggi, yaitu 3297 perkara terdiri dari sisa perkara tahun 2014 adalah 557 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2015 sebesar 2740 perkara. Sedangkan perkara yang putus pada tahun 2015 sebanyak 2859 perkara yang terdiri dari 557 sisa perkara tahun 2014 dan 2302 perkara tahun 2015 sehingga sisa perkara yang belum terselesaikan sampai akhir bulan Desember tahun 2015 sebanyak 438 perkara.

2.

Banyak pejabat yang rangkap jabatan; Jumlah pegawai Pengadilan Agama Sragen per 31 Desember 2015 adalah 30 orang, sementara volume perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sragen sebanyak 3297 perkara. Karena

jumlah pegawai tidak sebanding

dengan beban tugas Peradilan Agama, maka rangkap jabatan tidak bisa dihindari, sampai akhir tahun 2015 hampir semua pegawai pada Pengadilan Agama Sragen rangkap jabatan. Beberapa program yang mencapai nilai capaian tinggi ada pada program yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pengadilan, dengan nilai rata-rata capaian antara 90 – 100 % karena sifatnya rutin.


4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....................................................................................

1

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ................................

2

BAB I

PENDAHULUAN............................................................................

4

Tugas Pokok dan Fungsi....................................................................

4

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis........................................................................

6

B. Indikator Kinerja Utama ............................................................. C. Rencana Kinerja..........................................................................

9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Akuntabilitas kinerja Tahun 2014 Kinerja..................................

14

B. Evaluasi Kinerja..........................................................................

19

C. Analisa Keberhasilan dan Kegagagalan .....................................

20

D. Hambatan Permasalahan dan langkah Pemecahan Masalah.......

21

BAB IV PENUTUP Kesimpulan ......................................................................................

26

LAMPIRAN 1. Indikator Kinerja Utama 2. Matriks Renstra 2015 – 2019 3. RKT 2017 4. PKT 2016


5

BAB I PENDAHULUAN


6

A. LATAR BELAKANG Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen adalah seluruh daerah di Kabupaten Sragen yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 208 Desa / Kelurahan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Tugas Pokok Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tugas pokok Peradilan Agama adalah : a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970; b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia; c. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50


7

tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah serta Pengangkatan Anak; d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

2. Fungsi Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

tersebut,

Pengadilan

Agama

mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta; e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti Isbat kesaksian

rukyat hilal, pelayanan

riset/penelitian, penyuluhan hukum, memberikan keterangan/ nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat


8

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA


9

A.

RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019 Visi Pengadilan Agama Sragen adalah ”Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Agama Sragen”. Visi Pengadilan Agama Sragen tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama dalam melakukan aktivitasnya. Pelayanan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dikandung maksud untuk memenuhi harapan pencari keadilan, yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, biaya perkara tidak memberatkan dan mampu dipenuhi masyarakat pencari keadilan. Meskipun demikian namun dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengabaikan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi

Peradilan Agama

Sragen sebagai berikut : 1.

Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat dengan penerapan sistem SIADPA;

2.

Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;

3.

Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana prasarana dan pengelolaan keuangan;

4.

Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan. Dengan misi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik

dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan enam tujuan : 1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; Memiliki empat sasaran, yaitu : a. Terdaftarnya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara tertib dan cepat, dengan indikator


10

persentase pencatatan. Register

perkara, dengan kebijakan

melaksanakan penerimaan perkara yang berbasis pada pola Bindalmin, dengan satu program peningkatan mutu pelayanan dalam menerima perkara. b. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, seksama dan sewajarnya dengan indikator persentase peningkatan persidangan perkara

secara

meningkatkan

cepat kualiats

dan

sederhana,

pelaksana

dengan

sidang,

dengan

kebijakan program

peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan. c. Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel), dengan indikator persentase peningkatan kuantitas dan kualitas putusan/penetapan, dengan kebijakan meningkatkan frekuensi persidangan, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili/memutus perkara. d. Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat

pencari

keadilan,

dengan

indikator

persentase

peningkatan mutu pelaksanaan eksekusi, dengan kebijakan melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

2. Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan hukum Agama : Untuk meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah, Pembinaan Hukum Agama, Pemberian Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan. a. pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah; b. Pelayanan riset /penelitian;,


11

3. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Untuk terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah pegawai dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan indikator persentase peningkatan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan kebijakan menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan kepegawaian, dengan program peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai. 4. Meningkatnya pengadaan dan pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai. Untuk meningkatnya pengelolaan sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai, sasaranya adalah meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor. Indikator dari sasaran ini adalah persentase peningkatan tertib administrasi persuratan, perpustakaan, pendayagunaan barang, inventaris kantor dan rumah tangga kantor sebesar 10%. Dengan empat kebijakan, yaitu membangun sistem tata persuratan yang simpel dan efektif, dengan program peningkatan tertib administrasi persuratan. Meningkatkan jumlah Barang/Milik Kekayaan Negara, dengan program peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana. 5. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel Untuk meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya adalah meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasi anggaran beserta administrasi keuangannya, indikatornya adalah persentase peningkatan plafon anggaran DIPA beserta realisasinya. Ada dua kebijakan dalam sasaran ini, yaitu mengusulkan peningkatan anggaran pada setiap item kegiatan dan menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif

beserta

administrasi


keuangannya.,

dengan

program

12

peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Kebijakan kedua adalah mengelola biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program pengelolaan biaya perkara. 6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Untuk meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, memiliki dua sasaran, yaitu: a. Sasaran pertama adalah tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan, dengan indikator persentase peningkatan kualitas produk peradilan, dengan kebijakan, mendorong, membantu dan memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai, dengan program pemberian kesempatan belajar secara merata. b. Sasaran

kedua

adalah

terlaksananya

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan peradilan, dengan indikator menurunnya angka penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur berperkara, dengan

kebijakan

melaksanakan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan peradilan, dengan program pengawasan teknis yustisial dan administarsi secara periodik.

B.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan rencana kinerja instansi pemerintah perlu mengacu pada Indikator Kenerja Utama yang telah disesuaikan dan di formalkan dengan peraturan MenPAN tersebut. Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut :


13

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO

1.

KINERJA UTAMA

Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

INDIKATOR KINERJA

a.

b.

c.

d.

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - gugatan Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian. X 100% Jumlah perkara yang di mediasi

Jml sisa perkara yang diselesaikan Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Panitera

Majelis Hakim dan Panitera

X 100%

Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

Jml pkr yang diselesaikan dlm jangka waktu mak 6 bln X 100% Jml pkr yang harus diselesaikan dlm waktu mak 6 bln (diluar sisa perkara)

e.

2.

3.

Peningkatan aksebilitas putusan Hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi Peninjauan Kembali

PENANGGUNG JAWAB

PENJELASAN

a.

b.

c.

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Jml pkr yang diselesaikan lebih dari 6 bln Jml pkr yg diselesaikan dlm waktu kurang dari 6 bln

X 100%

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Jumlah putusan

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Majelis Hakim Panitera


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan X 100%

Jml berkas pkr yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

Majelis Hakim

Panitera


Panitera


Paniter dan Juru Sita


X 100%

Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Jml berkas perkara yang diterima

Jml relas putusan yang disampaikan tepat waktu. Jml putusan


X 100%

X 100%

14

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA d.

e.

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a.

Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b.

5.

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan

Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

PENJELASAN

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Jumlah permohonan penyitaan dengan

X 100%

Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan Jumlah perkara prodeo

SUMBER DATA

Panitera dan Juru Sita

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



X 100%

Jumlah perkara yg diselesaikan dilokasi zitting plaatz

PENANGGUNG JAWAB

X

100%



Kepaniteraan


Ketua Pengadilan & Panitera






Jumlah perkara yg harus diselesaikan secara zitting plaatz

Jumlah amar putusan perkara yang di wibsite Jumlah putusan

X 100%

Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti Jml permohonan eksekusi perkara perdata

X 100%

Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti Jumlah temuan eksternal


X100%

15

C.

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana Kinerja Tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 NO

SASARAN

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3.

4.

Peningkatan pengelolaan perkara

efektifitas penyelesaian


INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase mediasi yang diselesaikan. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).

30% 100% 85%

a. b. c. d.

a.

Meningkatnya terhadap pengadilan.

kepatuhan putusan

6.

Meningkatnya pengawasan

kualitas

7

Meningkatkan kenyamanan dalam bekerja untuk pegawai dan juga untuk masyarakat pencari keadilan

96% 100%

100%

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%

b.

5.

70%

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

55%

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

a.

Persentase pengaduan ditindaklanjuti

yang

100%

b.


100%

Pembangunan penambahan volume gedung Pengadilan Agama Sragen, termasuk akces untuk mempermudah para pencari keadilan untuk memperoleh informasi, serta ruang tunggu, ruang arsip dan sebagainya.

100%


masyarakat

16

D.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah pernyataan komitmen atau kebulatan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Penetapan kinerja ini sebagai tolok ukur terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2013. Penyusunannya berdasar

pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Negara PAN

dan

Reformasi

Birokraksi

Menteri

Nomor 11 Tahun 2011

tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2014 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan (RPJM), Rencana

Kerja

Pemerintah

Jangka

(RKP)

Menengah

tahun 2015 dan

Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2015. Adapun sasaran yang dicapai oleh Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2015 sebagaimana dinyatakan dalam Penetapan Sasaran Kinerja Tahun 2015 dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama dan dengan mengembangkan sasaran – sasaran yang menjadi isu strategis sebagai berikut: PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

a. b. c. d.

Persentase mediasi yang diselesaikan. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

30% 100% 92% 92%

2.


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

99%

3.


a.

100%

b. c. d.


Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Prosentase penyampaian pemberitahuan

TARGET

100%

100%

17

NO

SASARAN

4.


5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

6.

INDIKATOR KINERJA relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).. e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat. a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling. c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.


TARGET

100% 100% 100%

100%

100% 100%

18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


19

A. PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SRAGEN Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sragen Tahun 2015 dilakukan

dengan cara membandingkan capaian kinerja Pengadilan

Agama Sragen tahun 2014 NO 1.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

2.


3.


4.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Realisasi

%

Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).

30%

100%

100%

95%

100%

100%

80%

85%

85%

95%

99%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

a.


c.

Persentase perkara diselesaikan

yang

100%

100%

100%

d.

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

50%

50%

50%

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

6.

Meningkatnya pengawasan

c.

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

masyarakat

100%

100%

100%

d.


100%

100%

100%

Pembangunan penambahan volume gedung Pengadilan Agama Sragen, termasuk akces untuk mempermudah para pencari keadilan untuk memperoleh informasi, serta ruang tunggu, ruang arsip dan sebagainya.

100%

100%

100%

7

kualitas

Meningkatkan kenyamanan dalam bekerja untuk pegawai dan juga untuk masyarakat pencari keadilan


prodeo

65%

20

Pada tahun 2015 perkara yang diterima Pengadilan Agama Sragen sebanyak 3297 perkara yang terdiri dari sisa perkara tahun 2014 sebanyak 557 perkara dan perkara tahun 2015 sebanyak 2740 perkara. Sedangkan perkara yang berhasil di putus oleh Pengadilan Agama Sragen sepanjang tahun 2015 adalah sebanyak 2859 perkara, yang terdiri dari perkara 2014 sebanyak 557 perkara dan perkara tahun 2015 sebanyak 2302 perkara.

KEADAAN PERKARA 2015 NO

BULAN

SISA BULAN LALU

DITERIMA

JUMLAH

DIPUTUS

SISA

1

JANUARI

557

339

896

287

609

2

PEBRUARI

609

214

823

237

586

3

MARET

586

238

824

262

562

4

APRIL

562

207

769

233

536

5

MEI

536

216

752

217

535

6

JUNI

535

191

726

248

478

7

JULI

478

202

680

209

471

8

AGUSTUS

471

288

759

197

562

9

SEPTEMBER

562

249

811

242

569

10

OKTOBER

569

270

839

244

595

11

NOPEMBER

595

217

812

272

540

12

DESEMBER

540

109

649

211

438

JUMLAH


2740

2859

21

B. EVALUASI KINERJA Pada

akhir

tahun

2015

Pengadilan

Agama

Sragen

telah

melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian

yang terdapat pada prosentase capaian pengukuran kinerja

sebagai tolok ukur untuk tercapainya keberhasilan dan kegagalan pada pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara a. Presentase Mediasi yang diselesaikan Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2015 sebanyak 3297 perkara yang terdiri dari sisa perkara 2014 sebanyak 557 perkara dan perkara 2015 sebanyak 2740 perkara. Prosentase mediasi yang diselesaikan tahun 2015 dengan target 30% dari jumlah perkara 2740 perkara yang dimediasi sebanyak 308 perkara . b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan Sisa perkara tahun 2014 sebanyak 557 perkara. Dan berhasil diselesaikan sebanyak 557 perkara atau 100% pada tahun 2014. c. Presentaae perkara yang diselesaikan Pada tahun 2015 perkara yang diterima 2740 perkara dan yang berhasil diputus adalah sebanyak 2302 perkara atau sebanyak 84%. d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Perkara yang diputus pada tahun 2015 adalah sebanyak 2859 perkara, yang terdiri dari perkara tahun 2014 sebanyak 557 perkara dan perkara tahun 2015 sebanyak 2302 perkara. Dari 2859 perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Sragen, sebanyak 2823 perkara atau sebesar 99% diputus dalam waktu kurang dari 6 bulan dan sisanya sebanyak 36 perkara atau 1 % diputus lebih dari 6 bulan.


22

2. Peningkatan aksebilitas putusan hakim Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sragen sebanyak 3297 perkara yang terdiri dari sisa perkara 2014 sebanyak 557 perkara dan sebanyak 2740 perkara diterima pada tahun 2015. Sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 2859 perkara yang terdiri dari 557 perkara 2014 dan 2302 perkara adalah perkara tahun 2015 a. Banding Perkara yang dimintakan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2015 sebanyak 8 perkara dari 2859 perkara yang berhasil di putus Pengadilan Agama Sragen pada Tahun 2015. b. Kasasi Perkara yang dimintakan upaya hukum kasasi melalui Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2015 sebanyak 5 perkara c. Peninjauan Kembali Pada tahun 2015 tidak ada perkara yang dimintakan upaya hukum Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Agama Sragen

3. Peningkatan efektfitas pengelolaan penyelesaian perkara a. Presentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK telah disampaikan secara lengkap 100% b. Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis Berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis sudah 100 direalisasikan dari target 100%


23

c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak 100% dari jumlah perkara yang putus di Pengadilan Agama Sragen. 4. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Sragen mendapat 7 perkara prodeo dan sudah direalisasikan 100%. b. Presentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Presentase permohonan eksekusi atas perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Prosentase perkara yang dimohon eksekusi sudah terealisasi 100% 6. Meningkatnya kualitas pengawasan a. Presentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Presentase

temuan

hasil

pemeriksaan

eksternal

yang

ditindaklanjuti 7. Meningkatkan kenyamanan dalam bekerja untuk pegawai dan juga untuk masyarakat pencari keadilan

C.

ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN 1. Analisis keberhasilan a. Keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Agama Sragen, yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

dalam

tingkat pertama. Sebagai gambaran dari pelaksanaan tugas pokok tersebut adalah sebagaia berikut : Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2015 sebanyak 3297 perkara yang terdiri dari sisa tahun 2015


24

sebanyak 557 perkara dan perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 2740 perkara. Dari 3297 perkara tersebut dapat diputus sebanyak 2859 perkara dan sisa tahun 2015 tinggal 438 perkara. b. Sedangkan fungsi Pengadilan Agama Sragen adalah : 1. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut : 2. Memberikan

pelayanan

teknis

yudisial

dan

administrasi

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 3. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya; 4. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama 5. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan Daerah hukumnya, apabila diminta; 6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti Isbat kesaksian

rukyat hilal, pelayanan

riset/penelitian, penyuluhan hukum, memberikan keterangan/ nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat

2. Analisis Kegagalan Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik atau mencapai persentase yang rendah yaitu : a. rendahnya presentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sragen


25

D.

HAMBATAN, PERMASALAHAN DAN LANGKAH PEMECAHAN MASALAH 1. Hambatan Kurangnya tenaga administrasi sehingga terjadi rangkap jabatan serta

kurangnya

mengakibatkan

tenaga

beban

fungsional

kerja

terlalu

(Panitera banyak.

Pengganti) Sebagai

yang

gambaran

Pengadilan Agama Sragen di bidang Kepaniteraan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 2740 sedangkan Panitera Pengganti hanya 6 orang (Panitera, wakil panitera, 3 Panmud dan 1 orang Penitera Pengganti). 2. Permasalahan a. Banyak pekerjaan tidak selesai tepat waktu karena kurangnya Pegawai serta sumber daya manusia yang masih kurang ; b. Keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai masalah teknologi

informasi

yang

menjadi

tulang

punggung

sistem

penyelesaian perkara peradilan agama. c. Anggaran Peradilan Agama Sragen masih jauh dari mencukupi;

3. Langkah Pemecahan Masalah a. Mengusulkan penambahan Pegawai serta mengikutkan Pegawai Pengadilan Agama Sragen dalam berbagai diklat; b. Mengusulkan kenaikan anggaran dengan cara menyusun RKA-Kl secara terprogram dengan sekala prioritas

BAB V PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

26


27

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Sragen Tahun 2015 Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sragen yang diuraikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. Namun demikian kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara baik di tingkat pertama sudah cukup memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan.. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolok ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Mudah-mudahan

kita

sekalian

memperoleh

rahmat,

taufiq

dan

hidayahNya.Amin.

Sragen,

Januari 2016

Ketua Pengadilan Agama Sragen

Drs. Wahyudi, SH., MH. NIP. 19601206 198803 1 003


28

LAPORAN L A P O R A N K I N E R J A I N S T A N S I P E M E R I N T A H T A H U N

Recommend Documents