LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR-RI PROVINSI SULAWESI SELATAN 14 – 16 JUNI 2013
* * * ** ** *** *** **** *** *** ** ** * * * SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI JAKARTA 2013
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Penanganan masalah kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana dari sisi program yang ada maupun jumlah anggaran yang teralokasi, merupakan upaya pemerintah bersama emangku kepentingan lainnya terus dilakukan perlu diperhatikan bahwa ada aspek sosiologis yang perlu hadir dalam penanggulangan kemiskinan yaitu melalui pemberdayaan dan perluasan keterlibatan masyarakat (social involving)
B.
Landasan Hukum Kunjungan kerja spesifik didasarkan pada: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A Ayat (1) Dewan Perwakilian Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. (4) Pasal 31 ayat 1,2,3,4,5 tentang Pendidikan dan Kebudayaan 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Pasal 4, Pasal 6, Pasal 53, 54, dan Pasal 55 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 1/DPR/ 2009-2010.
C.
Identifikasi Masalah Permasalahanpembangunan kesejahteraan sosial dan Penanggulangan bencana yang menjadi fokus pengawasan sebagai berikut: 1. Program Keluarga Harapan masih perlu dioptimalkan sebagai program unggulan dan prioritas nasional. 2. Sinergitas Program dan kegiatan pelayanan Asisistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) dan Asistensi Sosial lanjut Usia Terlantar (ASLUT) 3. Revitalisasiperan BPBD dalam penanggulangan bencana di daerah, D.
Maksud dan Tujuan Tujuan Kunjungan Kerja Spesifik, ini adalah :
1. 2.
3. E.
Memastikan program dan angaran pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana tepat sasaran. Mendapatkan peta permasalahan Keluarga Harapan masih perlu dioptimalkan sebagai program unggulan dan prioritas nasional. Dan Sinergitas Program dan kegiatan pelayanan Asisistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) dan Asistensi Sosial lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Menemukan formulasirevitalisasi BPBD dalam penanggulangan bencana.
Target Kinerja Kunjungan Kerja Target yang hendak dicapai dari KinerjaKunjungan Kerja adalah sebagai berikut: 1. Tersusunnya aspirasi daerah tentang Pembangunan Sosial dan penanggulangan bencana 2. Terinventarisnya permasalahan implementasi program kesejahteraan sossial dan penanggulangan bencana yang anggarannya dibiayai dari APBN. 3. Tersusunya konsep kebijakan terkait pola dan mekanismen koordinasi, kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana
BAB II HASIL KUNJUNGAN KERJA A.
Penjelasan Wakil Gubernur Sulawesi selatan terkait dengan: 1. PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria tertentu,
Bagi RTSM penerima program harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya.Tujuan UtamaTujuan Khusus a. b. c. d.
Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM; Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM; Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM; Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.
SulselTerima Alokasi Dana PKH Rp41 Miliar Sulawesi Selatan menerima alokasi dana Program Keluarga Harapan sebanyak Rp41 miliar pada periode 2013. Alokasi PKH pada 2012 hanya empat kabupaten di Sulsel, namun pada 2013 menjadi 11 kabupaten/kota yang menerima dana PKH. Pada 2012 dana PKH sekitar 22 miliar menjangkau lebih dari 20 ribu Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tersebar pada empat kabupaten/kota yakni Makassar, Gowa, Jeneponto dan Bone. Sedang pada periode 2013, lanjut dia, dana PKH mencapai Rp41 miliar yang siap menjangkau 35.203 RTM pada 11 kabupaten/kota di Sulsel. Program tersebut salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Khusus di Sulsel, dia mengatakan, angka kemiskinan dua tahun lalu masih mencapai 1.250.000 jiwa dari total penduduk sekitar delapan juta jiwa. Sementara pada 2013, lanjut dia, angka tersebut sudah menyusut menjadi sekitar 830 ribu jiwa, hal itu disebabkan karena sudah ada beberapa bentuk intervensi yang dilakukan di lapangan. Selain PKH, bentuk bantuan yang diberikan pada RTM adalah memberikan dana pembangunan rumah layak huni dan dana Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang berkaitan untuk mendukung perekonimian keluarga RTM
2. PENANGANAN LANJUT USIA DI MAKASSAR Beberapa pekan yang lalu salah satu media televisi swasta nasional menyoroti buruknya sistem pelayanan yang diberikan oleh panti sosial tresna werdha yang ada di Pare-pare.Tampak seorang lansia terbaring disebuah ruangan dengan kondisi yang sangat tidak layak. Sontak saja membuat petinggi negeri ini menjadi geram termasuk gubernur Sulawesi Selatan, langsung bereaksi dengan mencopot kepala PSTW mappakasunggu pare-pare. Kebetulan panti tersebut milik pemerintah pemrov Sulawesi selatan melaui dinas sosialnya. Tentu saja efek dari tayangan, adalah semakin memberikan pencitraan yang buruk terhadap panti jompo atau panti werdha secara keseluruhan.
3.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2009 tentang “Organisasi danTatakerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis dan Lembaga Lain ProvinsiSulawesi Selatan” yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2009. Pembentukan badan ini merupakan implementasi dari amanat
UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta peraturan terkait lainnya yaitu Perka BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Permendargi No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja BPBD.
BAB III REKOMENDASI Berdasarkan paparan Wakil Gubernur dan jajarannya serta jawabanb atas pertanyaan anggota dapat disampaikan beberapa rekomendasi, antara lain: a. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Sulawesi Selatan Komisi VIII DPR RI mendorong Pemda Sulsel mengingkatkan perannya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) hendaknya dilakukan koordinasi intenasif dengan instansi terkait, antara lain Unsur kemnetarian Sosial, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Daerah dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan, sehingga Program Keluarga Harapan (PKH) dapat optimal dan tepat sasaran serta memperluas jangkauan sasaran. b. Komisi VIII DPR RI mendorong Pemda Sulsel mengharapkan agar beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh Pemda Sulawesi Selatan antara lain: Kemampuan masyarakat Sumatera Utara untuk mandiri dan percaya diri dalam memanfaatkan potensi daerah. Adanya bantuan subsidi langsung tunai kepada rumah tangga miskin.
c.
Komisi VIII DPR RI mendorong Pemda Sulsel agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu segera memfasilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan untuk menyusun RAD dan Renstra Penanggulangan Bencana di Sulawesi Selatan.
Demikian laporan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI agar perhatian dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk selanjutnya dapat digunakan oleh Komisi VIII DPR RI sebagai bahan pembahasan pada pertemuan dengan SKPD Pemerintah dalam rangka merumuskan kebijakan yang perlu diambil dan ditindaklanjuti.
PMOPINAN KOMISI VIII DPR RI KETUA TIM KUNKER
H.GONDO RADITYO GAMBIRO
