Laporan Kontekstual Progress -
Penulisan 90% In Progress Internal Review In Progress Visual Graphic oleh Graphic Designer In Progress Translasi Laporan ke Bahasa Inggris
Laporan Kontekstual Daftar Isi 1. LATAR BELAKANG 1.1 Gambaran Umum EITI 1.2 Implementasi EITI di Indonesia 1.3 Kerangka Hukum Keterbukaan Informasi Publik dalam Hubungannya dengan Pelaksanaan EITI di Indonesia 2. TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF 2.1 Kerangka Hukum Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas), Mineral dan batubara (Minerba) 2.2 Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif 2.3 Sistem Kontrak dan Perizinan Industri Ekstraktif 2.4 Perubahan dan Perbaikan Tata Kelola yang Sedang Berjalan 3. PROSES ALOKASI DAN TENDER WILAYAH KERJA MIGAS DAN WILAYAH PERTAMBANGAN MINERBA 3.1 Proses Lisensing di Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 3.2 Proses Lisensing di Pertambangan Minerba 3.3 Pengungkapan Kontrak (Contract Disclosure) 3.4 Cadastral Information 3.5 Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) 4. MANAJEMEN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF 4.1 Penerimaan Negara dan Kebijakan Fiskal yang Berasal Dari Industri Ekstraktif 4.2 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit 4.3 Pandangan Umum Industri Ekstraktif 4.4 Transfer Penerimaan Pemerintah Pusat yang Berasal dari Industri Ekstraktif kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bagi Hasil - Dana Bagi Hasil (DBH)
5. TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL 5.1 Pertambangan Migas: Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund) 5.2 Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang 5.3 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) 6. PENGELOLAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA 6.1 Industri Ekstraktif di Indonesia dalam Konteks Global 6.2 Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 6.3 Industri Pertambangan Mineral dan Batubara 6.4 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Perekonomian Indonesia 6.5 Kegiatan Informal dalam sektor Industri Ekstraktif 7. BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERGERAK DI INDUSTRI EKSTRAKTIF 7.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah 7.2 PT Pertamina (Persero) 7.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 7.4 PT. Bukit Asam (Persero) Tbk 7.5 PT Timah (Persero) Tbk DAFTAR PUSTAKA DAFTAR KATA Lampiran 1: Daftar Peserta dan Pemenang Lelang Wilayah Kerja 2012-2013 Lampiran 2: Rekapitulasi Persetujuan Pengalihan Participating Interest Lampiran 3: Ketentuan – Ketentuan Pokok dalam Kontrak Lampiran 4: Jumlah Kuantitas Ekspor Komoditas Mineral dan Batubara Lampiran 5: Daftar Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi BUMN Lampiran 6: Daftar Wilayah Kerja dan Wilayah Pertambangan yang dimiliki BUMN pada tahun 2012 – 2013
Laporan Kontekstual Pending Data No
Pending Data
Permintaan Persetujuan MSG
Ditjen Minerba 1.
Data cadangan mineral per daerah
Sementara kami memakai data dari Petromindo
2.
Ketentuan umum dalam kontrak karya/PKP2B
Mohon Konfirmasi dari Ditjen Minerba
3.
Detail produksi Mineral per perusahaan (untuk KK dan BUMN) dan per daerah untuk IUP dari Ditjen Minerba secara total BERBEDA dengan data produksi nasional per komoditas (sumber dari RENSTRA/LAKIP KESDM), dan perbedaannya cukup signifikan .
Mohon klarifikasi Ditjen Minerba data mana yang akan dipakai.
4.
Tidak terdapat laporan kegiatan eksplorasi Minerba dari Ditjen Minerba 2012 dan 2013
Mohon Konfirmasi dari Ditjen Minerba
5.
Detail angka ekspor untuk Batubara dan Mineral HANYA berupa jumlah kuantitasnya saja tetapi TIDAK untuk nilai ekspornya
Data ekspor apakah akan menggunakan data dari BPS (tidak per daerah) atau dari Ditjen Minerba (per daerah)
6.
Peta wilayah pertambangan dan pemilik wilayah pertambangan (data yang dimiliki IA data tahun 2011)
Mohon konfirmasi dari Ditjen Minerba untuk data terbaru
Laporan Kontekstual Pending Data No
Pending Data
Permintaan Persetujuan MSG
Ditjen Migas 1.
Peta Wilayah Kerja Migas yang diperoleh IA adalah dari Laporan Tahunan SKK Migas 2013
Konfirmasi dari Ditjen Migas apakah dapat menyediakan untuk tahun 2013
2
EITI 3.10.a The Report must also include an assessment of whether there were any deviations from the license transfers and awards rules in practice.
Untuk memenuhi standar ini kami memerlukan bantuan Tim Pelaksana untuk membuat assessment ini.
Jumlah Perbedaan antara Data Excel Ditjen Minerba (kami gunakan untuk data produksi per daerah) dibandingkan dengan data Rensta/Lakip Sumber:
Unit
Produksi Logam Tembaga Emas Timah Bijih Nikel Bijih Bauksit Bijih dan pasir besi
Unit Ribu Ton Ton Ribu Ton Juta Ton Juta Ton Juta Ton
Renstra 2015 (hal. 27)/Lakip 2012 448 75 95 41 30 10
Data excel ditjen minerba
2013 450 59 88 60 56 19
2012 8,653 54 31 50 30 6
2013 1,643 68 24 66 52 46
Perbedaan (Kuantitas) 2012 (8,205) 21 64 (9) (0) 4
2013 (1,193) (9) 64 (6) 4 (27)
Perbedaan (%) 2012 -1832% 28% 67% -22% -1% 39%
2013 -265% -16% 73% -10% 7% -142%
Laporan Kontekstual Perbandingan Data
Renstra/Lakip Kementerian ESDM M ineral Production by Commodity
Commodity
Unit
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.
Copper
ton
796,898.00
998,530.37
879,696.85
545,262.70
8,653,408.49
1,643,282.44
2.
Copper Concentrate
dmt
2,814,952.00
3,484,133.59
3,466,770.93
2,236,233.00
1,927,239.00
2,351,978.00
2.
Gold
kg
118,750.29
128,844.28
104,550.22
76,763.73
54,107.65
68,277.55
4.
Tin metal
ton
54,830.34
50,858.96
49,809.94
53,428.04
31,394.00
25,415.75
5.
Bauxite
mt
1,152,322.00
783,097.00
15,595,048.83
17,634,896.94
30,281,149.92
51,855,930.53
6.
Nickel + cobalt in matte
ton
77,928.00
68,228.35
77,185.88
68,000.04
72,899.00
78,073.80
7.
Nickel ore
wmt
6,571,764.00
5,802,260.00
7,522,759.00
15,973,336.85
50,087,747.19
65,979,082.65
8.
Ferro nickel
17,566.00
12,550.00
18,688.00
19,690.00
19,578.00
17,026.00
9.
Iron sand
wmt
n/a
n/a
n/a
110,951.73
n/a
n/a
ton
n/a
n/a
1,683,960.00
3,294,325.49
6,079,888.98
45,975,502.14
11. Iron Ore
ton Ni
Detail Excel dari Ditjen Minerba
Laporan Kontekstual Data/Informasi yang tidak tersedia di publik No
Standar EITI
Praktek di Indonesia
1
3.9.b Implementing countries are required to maintain a publicly available register or cadastre system(s) with the following timely and comprehensive information regarding each of the licenses pertaining to companies covered in the EITI Report: i. license holder(s); ii. coordinates of the license area; iii. date of application, date of award and duration of the license; and iv. in the case of production licenses, the commodity being produced.
Sektor Pertambangan Migas Informasi mengenai peta WK terkini terdapat di laporan tahunan SKK Migas. Akan tetapi, dalam laporan tersebut hanya memuat letak, nama operator, tanggal kontrak, dan status operasi dari suatu WK tanpa merinci mengenai koordinat. Sektor Pertambangan Minerba Ditjen Minerba telah mengembangkan website MOMI yang menyediakan informasi kadastral, namun website ini hanya dapat diakses (dalam rangka informasi kadastral) oleh instansi-instansi Pemerintah (termasuk Pemerintah Daerah dan KPK) tertentu sesuai dengan kewenangannya dan tidak dapat diakses oleh publik. Pertanyaan kepada Tim Pelaksana: • Konfirmasi apakah Kementerian ESDM dapat memenuhi EITI Standard No 3.9.b untuk publicly maintain cadaster system? ATAU • Hanya sesuai naratif yang berlaku di seperti diatas?
Laporan Kontekstual Data/Informasi yang tidak tersedia di publik No
Standar EITI
Praktek di Indonesia
2
3.10.b Where licenses are awarded through a bidding process during the accounting period covered by the EITI Report, the government is required to disclose the list of applicants and the bid criteria.
Sektor Pertambangan Migas Dalam laporan EITI 2012 – 2013, IA telah mendapatkan daftar peserta lelang dari Ditjen Migas untuk tender yang dilaksanakan pada tahun 20122013. Akan tetapi, Ditjen Migas pada prakteknya hanya mempublikasikan jumlah peserta lelang dan tidak mempublikasikan daftar peserta lelang kepada publik pada saat pengumuman pemenang lelang, baik melalui www.esdm.go.id, www.wkmigas.com atau media lainnya. Sektor Pertambangan Minerba Pada tahun 2012-2013 terdapat moratorium penerbitan IUP Pertanyaan kepada Tim Pelaksana: Apakah informasi diatas cukup untuk menjawab EITI Standard No 3.10.b?
Laporan Kontekstual Data/Informasi yang tidak tersedia di publik No
Standar EITI
Praktek di Indonesia
3
3.11.a It is recommended that implementing countries maintain a publicly available register of the beneficial owners of the corporate entity(ies) that bid for, operate or invest in extractive assets, including the identity(ies) of their beneficial owner(s) and the level of ownership.
Saat ini bursa efek Indonesia mewajibkan perusahaan yang terdaftar di bursa efek untuk mengumumkan pemegang saham utamanya. Publik dapat mengakses laporan tahunan Perusahaan industri ekstraktif yang terdaftar di bursa efek di laman bursa efek (www.idx.co.id). Akan tetapi, pada umumnya pemegang saham utama bukan merupakan pemilik manfaat. Pertanyaan kepada Tim Pelaksana: Apakah informasi diatas cukup untuk menjawab EITI Standard no 3.11? (Pendekatan yang telah disepakati dalam Rapat Tim Pelaksana terdahulu adalah untuk menggambarkan peraturan yang berlaku mengenai beneficial owner dalam Laporan EITI 2012-2013)
Laporan Kontekstual Data/Informasi yang tidak tersedia di publik No
Standar EITI
Praktek di Indonesia
4
3.12.a Implementing countries are encouraged to publicly disclose any contracts and licenses that provide the terms attached to the exploitation of oil, gas and minerals.
Pengungkapan ketentuan-ketentuan dalam kontrak baik oleh Pemerintah dan Perusahaan masih sangat terbatas. Misalnya untuk kontrak PSC, pengungkapan hanya sebatas tanggal kontrak, periode kontrak dan jumlah komitmen pasti Perusahaan/Joint Venture. Hal ini disebabkan karena Instansi Pemerintah menganggap bahwa kontrak antara kedua belah pihak bukan merupakan informasi publik. Saat ini Tim Pelaksana memutuskan untuk hanya mengungkapkan ketentuan-ketentuan umum dalam kontrak pada laporan EITI 2012-2013 Pertanyaan kepada Tim Pelaksana: Apakah informasi diatas cukup untuk menjawab EITI Standard no 3.12.a ?
Laporan Kontekstual Rekomendasi •
•
•
Berdasarkan observasi kami dengan membandingkan standar EITI yang mengharuskan beberapa informasi/data tersedia di publik (publicly maintain) dengan ketersedian data tersebut di publik, kami menemukan beberapa perbedaan (gap) yang telah kami gambarkan pada slide-slide sebelumnya, yaitu mengenai informasi kadastral, pengumuman peserta lelang pada saat pengumuman pemenang, pengungkapan pemilik manfaat dan pengungkapan ketentuanketentuan dalam kontrak. Mengingat tidak terdapatnya peraturan pelaksana (seperti: Permen) dimana Instansi Pemerintah harus mengikuti standar global EITI dan kesadaran yang memadai dari beberapa instansi pemerintah untuk memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan EITI. Kami merekomendasikan agar Tim Pelaksana dapat mendorong Pemerintah untuk mengadopsi standar EITI terbaru dan melakukan sosialisasi dan mendorong Kementerian-Kementerian terkait dalam hal keterbukaan informasi yang disyaratkan oleh ketentuan EITI global.
