LAPORAN KINERJA KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN KINERJA KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Jl. JemurAndayani No. 1 Surabaya (60236) Telp. (031) 8477551, Faks (031) 8477404

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kepegawaian atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Stratejik yang telah ditetapkan.

Surabaya,

Maret 2016

KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN

SUMARTINI, S.Sos, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19610326 198203 2 005

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

i

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR…….……………………………………………………………………

i

DAFTAR ISI………….…………………………………………………………………………

ii

DAFTAR TABEL………………………………………………………………………………

iii

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………………………..

iv

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................................

1

A.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan ..........................................................

1

B.

Struktur Jabatan .....................................................................................

5

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN .......................................................... A. Perjanjian Kinerja....................................................................................

7 7

B.

Capaian Kinerja ......................................................................................

7

C.

Evaluasi dan Analisis Kinerja ..................................................................

11

D.

Rencana Tindak Lanjut ...........................................................................

14

E.

Tanggapan Atasan Langsung .................................................................

14

BAB III PENUTUP .........................................................................................................

16

A.

Kesimpulan .............................................................................................

16


ii

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

Tabel 2.1. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja ...............................................

7

Tabel 2.2. Capaian Kinerja Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan ........

8

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....................................................

8

Tabel 2.4.

Pagu anggaran dan Relasisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 ...................................................................................................

13


iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.

Halaman

Struktur Organisasi Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ...........................................................................................................

5


iv

BAB I PENDAHULUAN A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dibentuk untuk mengemban sebagian tugas dari Bapak Gubernur Jawa Timur dibidang kepegawaian daerah, mulai dari perencanaan akan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan pendistribusian dan penataan pegawai. Tugas tersebut untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berkualitas, kompeten, dan profesional sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahanakan berjalan dengan baik. Oleh karena itu untuk pemenuhan akan pegawai yang berkualitas tersebut, BKD Provinsi Jawa Timur diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian melalui penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang berkualitas, profesional, dan akuntebel. Pelaksanaan mandat tersebut diperlukan adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur yang diwujudkan didalam Pelaporan Kinerja. Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya atas penggunaan anggaran, serta didalam penyusunan laporan kinerja harus didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015.


1

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dibuat bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya, dan mewujudkan akuntabilitas seorang pimpinan serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik. Dengan semakin besarnya tuntutan dari masyarakat (stakeholders) kepada terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintah, khususnya didalam pengelolaan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian, harus berbasis pada tiga pilar yakni adanya transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan partisipasi dari semua pihak (stakeholders) selaku pengguna akhir (end users) harus diartikan sebagai suatu perwujudan dari bentuk kewajiban para pengelola organisasi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan atau kegagalan dari pada pelaksanaan visi dan misi organisasi pemerintahan tersebut. Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pembinaan dan KesejahteraanBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 ini disusun dengan maksud memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Permen PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 serta Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015. Laporan kinerja ini juga bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2015, termasuk


2

menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilannya dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan membantu Gubernur Jawa Timur dalam penyusunan kebijakan daerah dibidang kepegawaian dalam pengelolaan manajemen kepegawaian serta mengevaluasi SDM Aparatur di Jawa Timur. Pengelolaan manajemen SDM Aparatur tersebut mulai dari perencanaan, penataan, rekruitmen, formasi dan pengembangan, mutasi, pensiun, pembinaan, pengembangan SIMPEG berbasis Informacy and Technology ( IT ) dan pendistribusian PNS sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi serta peningkatan kesejahteraan berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja, sedangkan mengevaluasi SDM Aparatur yaitu melaksanakan penilaian uji kompetensi di Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan. Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi : 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang kepegawaian; 2. Perumusan kebijakan tehnis dan perencanaan kebutuhan pegawai, Pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier dan jabatan Pegawai Negeri Sipil; 3. Pelaksanaan kebijakan pengangkatan, pengembangan, kenaikan pangkat, pemindahan,

pemberhentian

Pegawai

Negeri

Sipil

sesuai

dengan

norma/peraturan perundangan-undangan yang berlaku;


3

4. Perumusan kebijakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian yang berlaku; 5. Penyusunan kajian peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian; 6. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi terkait dengan permasalahan di bidang kepegawaian; 7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perumusan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan, jabatan, dan formasi pegawai; 8. Pelaksanaan pembinaan administrasi PNSD; 9. Pengolahan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian serta dokumentasi Kepegawaian berbasis elektronik; 10. Dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Provinsi Jawa Timur

Tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2008 uraian tugas sebagai berikut: Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Dengan fungsi : a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan kesejahteraan pegawai sesuai program yang ditetapkan; b. Pelaksanaan pengumpulan bahan, penyusunan sosialisasi peraturan perundangundangan kepegawaian; c. Pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai dan pengeloaan pemberian penghargaan tanda jasa; Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

4

d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi permohonan perkawinan dan atau perceraian pegawai; e. Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; f.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. Struktur Jabatan Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


SUB BIDANG PEMBINAAN

SUB BIDANG KESEJAHTERAAN

Sumber : Pergub Jawa Timur No. 110 tahun 2008

Susunan Organisasi Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan terdiri atas : a. Sub Bidang Pembinaan ; b. Sub Bidang Kesejahteraan ; Masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan. 1. Sub Bidang Pembinaan, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan administrasi kepegawaian;


5

b. menyiapkan bahan penyusunan telaahan dan pertimbangan produk peraturan perundangan di bidang kepegawaian; c. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan sumpah / janji PNSD; d. menyiapkan bahan pembinaan nilai, etika dan norma PNSD; e. menyiapkan bahan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dan ijazah palsu serta penindakannya sesuai ketentuan yang berlaku; f.

menyiapkan bahan kelengkapan administrasi dan pengusulan ijin bepergian ke luar negeri dan cuti Pegawai;

g. menyiapkan bahan penyelesaian permohonan perkawinankedua dan seterusnya dan atau perceraian pegawai serta permohonan Kartu Isteri dan Kartu Suami; h. menyiapkan bahan penyelesaian administrasi laporan pajak pribadi pegawai (LP2P); i.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Sub Bidang Kesejahteraan, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi peningkatan kesejahteraan pegawai; b. menyiapkan bahan pemberian pembekalan bagi PNSD yang memasuki purna tugas; c. menyiapkan bahan pemberian penghargaan PNS berprestasi dan tanda jasa Satya Lencana Karya Satya; d. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan pemberian Kartu Askes, Taspen dan bantuan kesejahteraan lainnya; e. menyiapkan bahan pemprosesan penyelenggaraan fasilitasi pemeriksaan kesehatan pegawai; f.

menyiapkan bahan persiapan pemberian bantuan tunjangan kesejahteraan;

g. menyiapkan bahan pengadministrasian fasilitasi kebutuhan perumahan dan meneliti permohonan BAPERTARUM; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.


6

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

i. Perjanjian Kinerja Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Januari 2015 dengan sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya pelayanan manajemen aparatur; 2. Terselenggaranya program pembinaan dan pengembangan aparatur.

B. Capaian Kinerja Capaian kinerja Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.1 berikut :

SKOR

Tabel 2.1 Rentang Pengukuran Capaian Kinerja RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN

4

Lebih dari 100 %

Sangat baik

3

76 % sampai 100 %

Baik

2

56 % sampai 75 %

Cukup

1

Kurang dari 55 %

Kurang


7

Adapun

capaian

kinerja

Bidang

Pembinaan

dan

KesejahteraanBadan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 sebagai berikut : Tujuan :

Mewujudkan Pelayanan Manajemen dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Sasaran : Meningkatnya pelayanan manajemen aparatur serta terselenggaranya program pembinaan dan pengembangan aparatur Tabel 2.2 Capaian Kinerja Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1 2 Meningkatnya 1. Persentase Capaian pelayanan Rata-rata kumulatif atas manajemen sasaran kerja pegawai aparatur serta dan perilaku kerja dari terselenggaranya pegawai ASN program pembinaan dan 2. Persentase Tingkat pengembangan Kehadiran Pegawai aparatur ASN

Target

Realisasi

% Capaian

3 75%

4 85,74%

5 114,32%

80%

91%

113,75%

Capaian indikator sasaran meningkatnya pelayanan manajemen aparatur serta program pembinaan dan pengembanganaparaturadalah = (114,32% + 113,75%) : 2 = 114,04% atau katagori "Sangat Baik" Sumber Data : Bidang Binkes, 31 Desember 2015

Tabel. 2.3 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (cost peroutcome) Sasaran/Program

Sasaran Meningkatnya pelayanan manajemen aparatur

Kinerja

Indikator

Anggaran

Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Alokasi

Realisasi

Capaian

Prosentase Capaian Ratarata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja dari pegawai ASN

75%

85,74%

114,32%

1.617.012.500,00

1.476.343.988,00

91,30%


8

Program 1.1 Peningkatan sistem reward and punishment Program 1.2 Pelayanan administrasi BPJS dan TASPEN Program 1.3 Penganugrahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya Sasaran Terselenggaranya program pembinaan dan pengembangan aparatur Program 1.4 Peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin & ijazah palsu serta penindakan sesuai ketentuan yang berlaku Program 1.5 Peningkatan pelayanan administrasi ijin LN dan cuti pegawai Program 1.6 Peningkatan Pelayanan administrasi pelaporan LP2P Program 1.7 Peningkatan Pelayanan administrasi permohonan perkawinan/percer aian pegawai dan Kris karsu

Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai ASN

80%

91%

113,75%

1.030.464.500,00

901.421.545,00


87,48%

9

Dari tabel tersebut dapat diuraikan persentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcomes) Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan sebagai berikut : 

Jumlah persentase capaian indikator kinerja = 114,32% + 113,75% 2

2

= 114,04% 

Jumlah persentase pencapaian anggaran = 91,30% + 87,48% 2

2

= 89,39%

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcomes) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan sebesar 114,04% dan capaian serapan anggaran sebesar 89,39%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2015 telah melebihi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah tersebut artinya kinerja Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan sudah baik atau sesuai. Terwujudnya pelayanan publik yang prima di bidang kepegawaian dengan sasaran meningkatnya pelayanan manajemen aparatur dan terselenggaranya program pembinaan dan pengembangan aparatur, pengukuran ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan hak-hak kepegawaiannya dan sekaligus untuk menilai tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil terkait dengan pelaksanaan kewajiban dan larangan.


10

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja BKD Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanannya, dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik/masyarakat, khususnya pengguna jasa pelayanan, dalam hal ini PNS di Provinsi Jawa Timur maupun PNS dari Provinsi lainnya sehingga tercapai suatu kepuasan. Dalam rangka pemenuhan kepuasan masyarakat dimaksud, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan mempunyai peran dalam upaya pembinaan kedisiplinan pegawai ASN yang dapat diukur dengan menggunakan absensi elektronik di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan sistem database kepegawaian. Selain itu juga membentuk sistem reward and punishment terkait dengan hasil penilaian kinerja dan perilaku kerja pegawai (termasuk penerapan tunjangan kinerja, penghargaan hingga sanksi administratif) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja (SKP) pegawai. Pada tahun 2015 Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mendapat target untuk nilai capaian tingkat kedisiplinan PNS yang diukur dari prosentase tingkat kehadirannya selama 1 (satu) tahun sebesar 80% karena sebagai langkah awal dalam upaya penertiban penggunaan absensi elektronik di masing-masing SKPD. Pada pelaksanaannya tingkat kehadiran pegawai di 49 SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 91%, kemudian dari tingkat kehadiran pegawai selama satu tahun itu sehingga yang tidak hadir sejumlah 9% artinya dari jumlah ketidakhadiran tersebut diperoleh keterangan antara lain 1,1% sakit, 1% ijin, 0,77% cuti, 6,55% dinas luar, 0,17% pendidikan/tugas belajar, 0,01% diperbantukan, 0,001% tanpa keterangan. Disamping itu dalam rangka pembentukan sistem reward and punishment, target yang ditetapkan diukur dari jumlah PNS yang nilai capaian SKPnya dalam kategori cukup Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

11

yaitu sejumlah 75%, jumlah ini ditentukan karena dianggap sebagai awal peralihan dari sistem lama yaitu DP-3 ke SKP namun dalam pelaksanaannya tidak ada pegawai yang nilainya cukup tetapi hampir semua mencapai nilai rata-rata baik yaitu sejumlah 85,74% dari seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian maka diketahui bahwa target capaian rata-rata kumulatif SKP sebesar 85,74% sehingga target yang telah ditetapkan sebesar 75% dalam rencana kerja tahunan tercapai atau terealisasi 114,32% atau kategori “Sangat Baik”. 

Dengan formulasi perhitungannya sebagai berikut : Nilai rata-rata kumulatif SKP tahun berjalan (85,74%) x 100 % Target rata-rata kumulatif SKP tahun berjalan (75%) = 114,32%



Untuk persentase tingkat kehadiran pegawai dapat diformulasikan sebagai berikut: Tingkat kehadiran PNS x 100 % Target tingkat kehadiran PNS 91% x 100 % 80% = 113,75%

Jadi kesimpulan untuk dua indikator kinerja dengan sasaran meningkatnya pelayanan manajemen aparatur serta terselenggaranya program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan persentase 114,04% dengan katagori “sangat baik” sehingga dapat digambarkan bahwa upaya pelayanan dimaksud dapat meningkat dari tahun ke tahun. Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA


12

kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2015 maka dapat dilihat persentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel. 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015. No.

Program/Kegiatan Belanja Langsung terdiri:

1.

2.

Program peningkatan pelayanan manajemen aparatur dengan kegiatan: Peningkatan kedisiplinan pegawai ASN Terselenggaranya program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan kegiatan: Terbentuknya sistem reward and punishment

Pagu Anggaran (Rp)

Realisai (Rp)

%

2.647.477.000,00

2.377.765.533,00

89,81

1.617.012.500,00

1.476.343.988,00

91,30

1.030.464.500,00

901.421.545,00

87,48

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran dalam kategori “Sangat Baik” namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan, antara lain yaitu : 1. Pelaksanaan koordinasi di masing-masing sub bidang belum terlaksana secara optimal; 2. Pelaksanaan tugas/kegiatan di masing-masing jabatan pegawai masih belum terlaksana

dengan

optimal.

Masih

terdapat

pegawai

yang

mendapat

tanggungjawab/tugas berlebih.


13

D. Rencana Tindak Lanjut Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi: 1. Peningkatan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur terkait dengan peningkatan kedisiplinan terutama dalam hal pelaporan secara rutin rekap daftar hadir PNS setiap bulan dan juga rekap penilaian prestasi kerja (SKP) setiap tahun. 2. Peningkatan dan pelaksanaan perencanaan program dan anggaran sehingga dapat dilakukan penyelarasan. 3. Peningkatan peran Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jatim dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab bidang. 4. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

E. Tangggapan Atasan Langsung Tanggapan atasan langsung dalam LKj Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur menggunakan metode penilaian checklist, dan pada metode ini menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan standart, sasaran dan prestasi kinerjapegawai ASN, sehingga penilai tinggal memilihnya. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, tetapi didalam penggunaan

kalimat-kalimat

yang

umum,

sehingga

hal

ini

dapat


14

menjelaskanketerkaitannya dengan tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan diwaktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja diwaktu yang akan datang.

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

……………………………………………........................................ ……………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………


15

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan LaporanKinerja (LKj) Eselon III Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan pertangggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dan memenuhi verifikasi hasil capaian IKU Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu bagian penting dalam pengelolaan manajemen kepegawaian daerah, maka Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan pada lingkungan manajemen kepegawaian daerah, khususnya di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun capaian kinerja Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Terpenuhinya prosentase capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN (SKP) sebesar 114,32% dari target awal 75% dengan penyerapan anggaran 91,30%. 2. Terpenuhinya persentase tingkat kehadiran pegawai ASN sebesar 113,75% dari target awal sebesar 80% dengan penyerapan anggaran sebesar 87,48%. Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

16

Walaupun capaian kinerja dalam kategori “Sangat Baik” namun pencapaian penyerapan anggaran masih perlu dilakukan evaluasi agar ada penyelarasan. Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan diperiode yang akan datang.

Surabaya, Mengetahui KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

SISWO HEROETOTO, S.H., M.Hum., M.M. Pembina Utama Madya NIP. 19580227 198503 1 007

2016


SUMARTINI, S.Sos, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19610326 198203 2 005


17

LAPORAN KINERJA KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents