LAPORAN KINERJA BIDANG MUTASI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA BIDANG MUTASI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWATIMUR JalanJemurAndayaniISurabaya (60236) Telp. (031) 8477551, Faks (031) 8477404

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan Rahmad, Hidayah dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan

tata

kepemerintahan

yang

baik

(good

governance),

mendorong peningkatan pelayanan publik dan juga merupakan upaya untuk mencegah adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada Legislatif, Pimpinan Daerah dan masyarakat, bahwa Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai komitmen dan tekad untuk melaksanakan tugas yang berorientasi pada Indikator Kinerja berupa output dan outcomes. Di sisi yang lain (LKj) Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu bentuk laporan yang disusun untuk memberikan gambaran

tentang tingkat keberhasilan kinerja

beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kepegawaian atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur.

Surabaya,

Desember 2015

Kepala Bidang Mutasi

Drs. ERFAN EFFENDY Pembina Tingkat I NIP. 19580202 198603 1 014

Laporan Kinerja (LKj) Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim Tahun 2015

1

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR…….……………………………………………………………………

i

DAFTAR ISI………….…………………………………………………………………………

ii

DAFTAR TABEL………………………………………………………………………………

iii

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………………………..

iv

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................................

1

A.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan ..........................................................

1

B.

Struktur Jabatan .....................................................................................

3

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN .......................................................... A. Perjanjian Kinerja ......................................................................................

7 7

B. Capaian Kinerja ........................................................................................

8

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja ....................................................................

15

D. Rencana Tindak Lanjut .............................................................................

18

E. Tanggapan Atasan Langsung ...................................................................

19

BAB III PENUTUP .........................................................................................................

20

A. Kesimpulan ...............................................................................................

20


1

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dibentuk untuk menjalankan tugas dari Bapak Gubernur Jawa Timur dibidang kepegawaian

daerah,

BKD

Provinsi

Jawa

Timur

diberikan

kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian melalui penyelenggaran manajemen kepegawaian yang berkualitas, profesional, dan akuntebel. Pelaksanaan mandat tersebut diperlukan adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur yang diwujudkan didalam Pelaporan Kinerja. Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan

Peraturan Presiden (Perpres) Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya atas penggunaan anggaran, serta didalam penyusunan laporan kinerja harus didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015. Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan kepegawaian yakni proses kenaikan pangkat PNS, Mutasi Pegawai serta Pensiun Pegawai dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS di lingkunga Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kota se Jawa Timur.


1

Laporan

Kinerja

(LKj)

Bidang

Mutasi

Pegawai

Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dibuat bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya, dan mewujudkan akuntabilitas seseorang pimpinan serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja.Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan

dari

pertanggungjawaban

atas

apa

yang

sudah

diamanahkan kepada setiap pejabat publik (pejabat pemerintah). Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat, yang bertugas untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan mencapaitujuan

kemampuan bersama.

Dengan

dan

kreativitasnya

semakin

besarnya

demi tuntutan

masyarakat (stakeholders) tentang terciptanyakepemerintahan yang baik

(good

governance),

keberhasilan

penyelenggaraan

good

governancesangat tergantungpada tiga pilar utama yakni Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat. Ketiganya salingberhubungan dan saling sinergis. Secara konseptual tidak boleh ada satu aktoryang dominan, tetapi ketiganya harus dalam keseimbangan. Dalam konseptata kepemerintahan yang baik, diterimanya segala sesuatu yang terkaitdengan proses pembangunan bukan karena kekuasaan dominan yang dimilikisalah satu aktor/pilar, melainkan karena keterlibatan aktor-aktor tersebutsecara aktif dan senergis karena ketiganya mempunyai peran masing-masing.Hubungan ketiganya harus dalam posisi seimbang dan saling kontrol(cheksand balances), untuk menghindari penguasaan atau ”eksploitasi”oleh satukomponen terhadap komponen lainnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, danpelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah(government)atau negara(state)saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen,baik di dalam intern birokrasi maupun di


2

luar birokrasi publik (masyarakat).Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan

kepemerintahanyang

baik

(good

governance)

akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan dengan berlandaskana pada undang undang yang berlaku. Maka dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur khususnya Bidang Mutasi Pegawai

selalu berusaha untuk

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada tiga unsur transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan agar dapat mewujudkan pelayanan yang memuaskan. Laporan Kinerja (LKj) Bidang MutasiPegawai Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 ini disusun dengan maksud memberikan

informasi

bagi

pihak-pihak

yang

berkepentingan.

Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Permen PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 serta Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015. Laporan kinerja ini juga bertujuan untuk mempertanggungjawaban dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2015, termasuk menjelaskan faktorfaktor

pendukung

keberhasilannya

dan

faktor-faktor

yang

menghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. B. Struktur Jabatan Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan membantu Gubernur Jawa Timur dalam penyusunan

kebijakan

daerah

dibidang

kepegawaian

dalam

pengelolaan manajemen kepegawaian serta mengevaluasi SDM Aparatur di Jawa Timur dan pelayanan di Bidang Kepegawaian yakni Proses Kenaikan Pangkat secara on line, Mutasi Pegawai, Pensiun Laporan Kinerja (LKj) Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim Tahun 2015

3

PNS dan Kenaikan Pangkat Pengabdian serta pendistribusian PNS sesuai dengan kompetensi dan kebutuhannya. Berkaitan dengan penyelenggaraan tersebut,

Bidang

Mutasi

tugas-tugas pokok

Pegawaimempunyai

tugasmerencanakan,

mengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang administrasi pengangkatan Calon PNSD, PNSD, kepangkatan, perpindahan PNSD, pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan. Sedangkan fungsinya: a.

Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan administrasi kepangkatan, perpindaan, pengangkatan dan pemberhentian jabatan sesuai program yang ditetapkan;

b.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi pengangkatan calon PNSD dan PNSD;

c.

Pelaksanaan

pengelolaan

kenaikan

pangkat,

gaji

berkala,

dan

perpindahan pegawai; d.

Pelaksanaan pengumpulan data pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, non struktural serta jabatan fungsional;

e.

Pelaksanaan administrasi pemberhentian pegawai serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


4

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BIDANG MUTASI PEGAWAI

SUB BIDANG PANGKAT PINDAH DAN PENSIUN PEGAWAI

SUB BIDANG JABATAN

Sumber : Pergub Jawa Timur No. 110 tahun 2008 Susunan Organisasi Bidang Mutasi Pegawai terdiri atas : 1. Sub Bidang Pangkat Pindah dan Pensiun Pegawai ; 2. Sub Bidang Jabatan ; Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 1. Sub Bidang Pangkat Pindah dan Pensiun Pegawai: a. menyiapkan bahan pengadministrasian penetapan kepangkatan, perpindahan dan pemberhentian/pensiun pegawai; b. menyiapkan

bahan

pemprosesan

penetapan

keputusan

pengangkatan CPNSD dan PNSD; c. menyiapkan bahan pengusulan penetapan Kartu Pegawai (KARPEG); Laporan Kinerja (LKj) Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim Tahun 2015

5

d. menyiapkan bahan pengadministrasian keputusan kenaikan pangkat, pemberitahuan kenaikan gaji berkala dan penambahan masa kerja; e. menyiapkan bahan pemrosesan dan mentapkan perpindahan pegawai antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dan antar Kabupaten / Kota dalam Provinsi; f. menyiapkan bahan pemrosesan usulan perpindahan pegawai antar kabupaten / kota antar Provinsi dan sebaliknya; g. menyiapkan bahan penyusunan usulan atau menetapkan pemberhentian dan pensiun pegawai; h. melaksnakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang . 2. Sub Bidang Jabatan, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan pengangkatan, pemindahan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional; b. menyiapkan

bahan

administrasi

penilaian

dan

evaluasi

pelaksanaan jabatan sesuai standar kopetensi; c. menyiapkan bahan penelitian dan penetapan angka kredit; d. menyiapkan bahan pertimbngan, penetapan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabata; e. menyiapkan bahan pemrosesan penerbitan surat keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan; f. menyiapkan bahan persiapan pelantikan dan serah terima jabatan; g. melaksnakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.


6

BAB II AKUNTABILTAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Januari 2015 dengan sasaran sebagai berikut: 1. Terlaksananya

Kegiatan

Sidang

Baperjakat

di

Lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Sidang Baperjakat Sekda Kabupaten/Kota se Jawa Timur; 2. Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 3. Terlaksanakannya Kegiatan Proses Kenaikan Pangkat PNS Kab/Kota dan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 4. Melaksanakan Kegiatan Verifikasi dan Proses Penyelesaian Pemberhentian PNS/Pensiun PNS; 5. Melaksanakan Kegiatan Verifikasi dan Proses Penyelesaian Mutasi PNS Antar SKPD, Kabupaten/Kota dan Provinsi; 6. Melaksanakan Kegiatan Verifikasi dan Proses Penyelesaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional; 7. Melaksanakan Kegiatan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka

Sesuai dengan Berita Acara Tim Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Juni 2015 Tim evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Timur merekomendasikan salah satunya untuk memperbaiki Indikator Kinerja untuk Perjanjian Kinerja (PK)


7

Adapun indikator kinerja di bidang mutasi pegawai sebagai berikut : 1. Prosentase Penataan SDM Aparatur Sesuai dengan Kebutuhan Kompetensinya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2. Prosentase fasilitasi pelaksanaan seleksi pengisian jabatan lowong secara terbuka. B. Capaian Kinerja Capaian

kinerja

Bidang

Mutasi

Pegawai

Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masingmasing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.1 Tabel Rentang Pengukuran Capaian Kinerja Skor

Rentang Capaian

Kategori Capaian

4

Lebih dari 100 %

Sangat baik

3

75 % sampai 100 %

Baik

2

55 % sampai 75 %

Cukup

1

Kurang dari 55 %

Kurang

Capaian keseluruhan target pengukuran tingkat capaian kinerja Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi


8

Jawa Timur tahun 2015 yang disusun berdasarkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), sebagai berikut :

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Tabel 2.2 Tabel Pencapaian Kinerja Tujuan : Mewujudkan penataan SDM aparatur yang memiliki keahlian, pengetahuan, sikap dan perilaku sesuai dengan kebutuhan Sasaran : Meningkatnya kualitas penataan SDM aparatur Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

1

2

3

4

5

Meningkatnya Kuallitas Penataan SDM aparatur

1. Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi

100 %

96,2 %

96,2%

2. Persentase pengisian jabatan dan jenis jabatan

Capaian indikator sasaran meningkatnya kualitas penataan SDM aparatur adalah (96,2%+%+100%) : 4 = 96,1% atau katagori "BAIK"

Dari tabel 2.2 diketahui bahwa untuk mencapai tujuan terwujudnya

penataan SDM Aparatur yang memiliki keahlian,

pengetahuan, sikap dan perilaku sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran meningkatnya kualitas penataan SDM aparatur ditargetkan sebesar 100% dari jumlah seluruh pegawai sebanyak 20.813 pegawai (sumber data : Simpeg 2015), namun realisasinya hanya tercapai


9

sebesar 58.57% dari capaian kinerja meningkatnya kualtas penataan SDM Aparatur. Untuk mengetahui capaian kinerja indikator persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi sebagai data pendukung diantaranya data mutasi pegawai antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural, pegawai yang mutasi masuk ke SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pegawai yang alih fungsi dari jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu, mutasi jabatan struktural, dan dokumen perencanaan kebutuhan pegawai selama lima tahun (dokumen pemetaan pegawai) dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel. 2.3 Rekapitulasi Perpindahan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

No

Uraian

2014

2015

1

Perpindahan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

77

48

2

Perpindahan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur

527

475

3

Antar Provinsi (usulan)

323

308

4

Mutasi masuk menjadi PNSD Provinsi Jawa Timur

124

95

JUMLAH

1.051

926

Sumber Data : Bidang Mutasi subbid pangkat, pindah, pensiun Pegawai 31 Desember 2015


10

Salah satu upaya untuk mengisi formasi kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi antara lain menerima pelimpahan pegawai dari luar menjadi PNS daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun demikian untuk dapat diterima dan melimpah menjadi PNSD Provinsi Jawa Timur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi semua proses mutasi harus dilakukan dengan tes bakat dan kemampuan. Dalam rangka penataan pegawai yang sesuai kompetensi dan kebutuhan ada 926 PNS yang beralih status menjadi PNS Daerah Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sekitar 11.8 % dari tahun 2014 dari sebelumnya sebanyak 1.051 pegawai (sebagaimana pada tabel 2.3). Pengalih fungsian pegawai negeri sipil (PNS) dari jabatan fungsional umum (JFU) ke jabatan fungsional tertentu (JFT) merupakan aktivitas penataan pegawai dalam rangka memenuhi kekurangan akan tenaga fungsional tertentu (JFT). BKD Provinsi telah berupaya untuk memenuhi kekurangan tenaga pegawai dengan Jabatan Fungsional tertentu JFT, berbagai upaya mulai dari pemberian informasi secara terbuka, menawarkan kepada

SKPD

yang kelebihan pegawai dengan jabatan fungsional umum (JFU), dan memberikan fasilitas kepada pegawai untuk program diklat fungsional tertentu, dan mempermudah penyelesaiaan administrasi kepada pegawai yang akan beralihfungsi dari jabatan fungsional umum ke fungsional tertentu, berikut hasil pengalihfungsian dari jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu sebagaimana tabel berikut :


11

Tabel. 2.4 Rekapitulasi pengalihfungsian JFU ke JFT

No

Uraian

2014

2015

1

Pengalihfungsian Jabatan Fungsional

89

198

89

198

Umum (JFU) ke Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) JUMLAH

Sumber Data : Bidang Mutasi subbid jabatan Pegawai 31 Desember 2015

Untuk memenuhi kekurangan kebutuhan akan jabatan fungsional tertentu (JFT) dalam rangka penataan

pegawai, salah

satunya melalui alihfungsi dari jabatan fungsional umum (JFU) dan formasi JFT yang belum ditetapkan dalam jabatannya sampai dengan akhir 2015 terealisasi penetapan pengangkatannya sebanyak 198 pegawai atau 222 % Pengalihfungsi dari jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu dan untuk mengarahkan seseorang PNS untuk dialihfungsikan dari jabatan umum ke jabatan fungsional diperlukan proses analisis kepegawaian yang cukup panjang, sosialisasi dan pengenalan akan jabatan fungsional tertentu, analisis kebutuhan dana, analisis kebutuhan diklat fungsional, dan dilakukan uji psikotest untuk mencari bakat/penjurusan. Pada tahun 2009 s/d 2011 tidak menargetkan, baru pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menargetkan berdasarkan pada hasil pemetaan pegawai yang menyatakan kekurangan tenaga fungsional tertentu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Laporan Kinerja (LKj) Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim Tahun 2015

12

berupaya untuk menutupi kekurangan tenaga fungsional tertentu tersebut, dengan menawarkan, mensosialisasikan, dan selanjutnya dilakukan pendidikan jabatan fungsional tertentu sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu. Penataan

SDM

aparatur

yang

berkualitas

secara

terencana, terarah dan rasional, terutama di dalam penempatan pejabat struktural, dapat di mulai dengan melakukan proses analisis pegawai atau penilaian pegawai secara ketat, selektif dengan menyediakan ruang yang lebih terbuka untuk berkompetensi. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam penetapan dan penempatan pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural dapat dihasilkan pejabat sesuai kebutuhan dan kompetensinya, dalam hal ini yang memiliki keahlian, pengetahuan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan. Sebagai pengelola manajemen SDM aparatur, BKD Provinsi Jawa Timur harus mempunyai peranan yang besar dalam hal penataan dan penempataan pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural, agar dihasilkan pejabat struktural sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya baik itu tingkat pendidikan, tingkat kemampuan, tingkat keahlian dengan selektif dengan berbagai upaya yang telah dilakukan mulai dari evaluasi kinerja PNS, uji kompetensi bagi PNS III/c ke atas, evaluasi dan analisis oleh tim Baperjakat, dan di masa mendatang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka untuk lebih transparan penataan dalam jabatan struktural akan dilaksanakan melalui pengisian lowongan jabatan yang lowong secara terbuka. Data SIMPEG Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Desember 2015 menunjukkan bahwa jumlah total pejabat struktural sebanyak 538 PNS yang diangkat dengan jabatan struktural dan telah ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan


13

yang terdiri dari Eselon I.b, eselon II.a, eselon II.b, eselon III.a, Eselon III.b, dan eselon IV.a., sampai dengan Desember 2015 sebanyak 538 pejabat struktural telah ditetapkan pengangkatan dalam jabatan telah sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan, baik itu kriteria syarat jabatan, pengalaman, latar belakang pendidikan, dan kediklatan yang pernah diikuti oleh seorang pegawai yang akan diangkat dalam jabatan struktural, dan juga sudah melalui proses analisis dan evaluasi oleh Tim Baperjakat serta berpedoman pada Perka BKN tentang syarat dan standar jabatan, sehingga pada tahun 2015 BKD Provinsi bersama tim Baperjakat telah telah menetapkan pejabat straktural mulai eselon I sampai dengan IV sebanyak 538 pejabat struktural sebagaimana tabel berikut . Tabel 2.5 Data Pendistribusian Pejabat Struktural Hasil Tim Baperjakat

No 1.

Uraian Pendistribusian

pejabat

struktural

2014

2015

1.922

538

1.922

538

hasil Tim Baperjakat JUMLAH

Sumber Data : Bidang Mutasi subbid pangkat,pindah dan pensiun Pegawai 31 Desember 2015

Perhitungan data tersebut di atas (Mutasi SKPD, Mutasi masuk pemprov, pengalihfungsian JFU ke JFT, pendistribusian pejabat struktural hasil tim baperjakat ditambah dengan pegawai yang sudah

sesuaidengan

kompetensinya

berjumlah

19.151

dikurangidengan PNS yang tidak sesuai jabatan sebanyak 789 pegawai sehingga diketahui bahwa jumlah pegawai yang sesuai dengan kompetensinya sebanyak 20.024. dari jumlah pegwai yang sesuai dengan kompetensi apabila di bagi dengan jumlah PNS di


14

lingkungan Pemprov. Jatim sebanyak 20.813 pegawai maka diketahui bahwa Persentase jumlah PNS Provins Jawa Timur yang sesuai dengan

penempatan

pegawai

sesuai

dengan

kebutuhan

dan

kompetensinya sebanyak 20.024 atau 96,2 % sebagaimana formulasi perhitungannya sebagai berikut : 926 + 198 + 538 = 1.662

+ 19.151 - 789 ( pegawaiyang sesuai

dengan jabatan – tidak sesuai )=18.362

20.024

x 100 % = 96.2%

20.813

Target capaian untuk indikator tersebut sebesar 100 % dengan realisasi 96,2 % dan capaian kinerja sebesar 96,2 %.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kesimpulan dari untuk mengetahui capaian kinerja terwujudnya pelayanan publik yang prima

di

bidang

pelayanan

kepegawaian

dengan

sasaran

meningkatnya mutu pelayanan kepegawaian kepada masyarakat di lingkungan

Pemerintah

Provinsi

Pemerintah

Kabupaten/Kota

di

Jawa jawa

Timur Timur.

dan

Pegawai

Pengukuran

ini

merupakan salah satu upaya untuk mengakomodasi harapan mapun persepsi masyarakat, sekaligus untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Bidang Mutasi Pegawai BKD Provinsi Jawa Timur,

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja Bidang Mutasi Pegawai BKD Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanannya, dituntut untuk memberikan pelayanan prima

kepada

publik/masyarakat,

khususnya

pengguna


jasa

15

pelayanan, dalam hal ini PNS di Provinsi Jawa Timur maupun PNS dari Provinsi lainnya sehingga tercapai suatu kepuasan yang diwujudkan dalam nilai IKM.

Nilai IKM dalam pelayanan tersebut

mengacu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu terdiri dari 14 unsur penilaian yaitu: (1) Prosedur pelayanan,; (2) Persyaratan pelayanan,; (3) Keberadaan petugas pelayanan,; (4) Kedisiplinan petugas pelayanan,; (5) Kemampuan petugas pelayanan,; (6) Kecepatan pelayanan,; (7) Keadilan mendapatkan pelayanan,: (8) Kesopanan petugas,; (9) Keramahan petugas ,; (10) Kewajaran biaya pelayanan,; (11) Kesesuaian biaya pelayanan,; (12) Kepastian jadwal pelayanan,; (13) Kenyamanan lingkungan,: (14) Keamanan pelayanan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan teknik survey yaitu : (1) Kusioner dengan wawancara tatap muka; (2) Kusioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat; (3) Kuesioner elektronik (internet / e –survey); (4) Diskusi kelompok yang terfokus; (5) Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.

Pada tahun 2015 Bidang Mutasi Pegawai BKD Provinsi Jawa Timur menargetkan skore IKM adalah 84 % (akumulasi) dari data sebagai berikut. Sesuai hasil edaran polling kuesioner tentang pelayanan di bidang kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun PNS SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timurdan Kabupaten / Kota se Jawa Timur serta

masyarakat,

berjumlah

675

responding,

dengan

hasil

memuaskansebagaimana uraian tersebut :


16

NO 1

URAIAN Kurang puas

Cukup puas

Puas

Sagat puas

1

14

501

159

JUMLAH 675

Nilai IKM = Jumlah responding/item

X

100 %

Total responden/item Nilai IKM yang menyatakan kurang puas 1

X 100 %

675 = 0,1 % Nilai IKM yang menyatakan cukup puas 14

X 100 %

675 = 2,1 %

Nilai IKM yang menyatakan puas 501 675

100 %

= 74,2 %

Nilai IKM yang menyatakan sangat puas 159 675

100 %

= 23,6 %

Secara keseluruhan jumlah responden yang menyatakan Puasdengan pelayanan pelayanan kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun sebesar 74,2% dan yang menyatakan sangat puas 23,6%. Jadi kesimpulan dari evaluasi terhadap IKM tentang pelayanan di Laporan Kinerja (LKj) Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim Tahun 2015

17

bidang kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun dengan katagori “ Baik”. Penilaian masyarakat terhadap BKD Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan dan Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana pelayanan yang di dukung oleh Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berbasis WEB dan sarana dan prasarana yang memadai.

D. Rencana Tindak Lanjut Rencana

tindak lanjut

dan

upaya

penyelesaian

permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam

rangka

meningkatkatkan pelayanan kepada masyarakat

meliputi: 1. Peningkatan kapasitas aparatur dengan sistem pengkaderan yaitu dengan memberi kesempatan untuk pegawai untuk belajar dan berlatih dalam menghadapi isu-isu strategis terbaru tentang kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian dan pelaksanaan perencanaan

program

sehingga

dapat

segera

mengambil

langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan. 2. Peningkatan peran Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jatim dalam monitoring pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah. 3. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.


18

E. Tangggapan Atasan Langsung Tanggapan atasan langsung dalam LKj Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur menggunakan metode penilaian checklist, dan pada metode ini menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan standart, sasaran dan prestasi kinerjapegawai ASN, sehingga penilai tinggal memilihnya.Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, tetapi di dalam penggunaan kalimat-kalimat yang umum, sehingga hal ini dapat menjelaskanketerkaitannya

dengan

tugas

Bidang

Mutasi

Badan.Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Bidang Mutasi Badan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang


19

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Eselon 3 dalam hal ini yaitu Bidang Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan pertangggung jawaban dari penggunaan anggaran untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dan memenuhi verifikasi hasil capaian IKU Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah, maka Badan

Kepegawaian

Daerah

Provinsi

Jawa

Timur

senantiasa

mengarahkan program dank egiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu-isu strategis pada lingkungan manajemen kepegawaian daerah, khususnya di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.


20

Adapun

capaian

kinerja

Bidang

Mutasi

Pegawai

Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut : “Terpenuhinya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan” yang pada target awal nilai IKM

sebesar 84%. Adapun

capaian realisasi nilai IKM pada tahun 2015

Bidang Mutasi Pegawai sebesar 74,2% tergolong dalam kategori “Sangat Baik”.

Mengetahui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Surabaya, Desember 2015

SISWO HEROETOTO, S.H., M.Hum., M.M. Pembina Utama Madya NIP. 19580227 198503 1 007

Drs. ERFAN EFFENDY Pembina Tingkat I NIP. 19580202 198603 1 014

Kepala Bidang Mutasi


21

LAPORAN KINERJA BIDANG MUTASI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015

Recommend Documents