LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

BAGIAN ANGGARAN 089

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2015 (UNAUDITED)

NOMOR

:

LAP-14 /PW04/1/2016

TANGGAL

:

18 JANUARI 2016

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10 Pekanbaru, 28282 Telepon (0761) 857400 – 39414-39415, Faks 35001 [email protected]

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited)

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Perwakilan BPKP Provinsi Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai

laporan

khususnya

sebagai

sarana

untuk

meningkatkan

akuntabilitas/

pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pekanbaru,

Januari 2016

Kepala Perwakilan,

Sueb Cahyadi NIP 19640508 198603 1 001

Kata Pengantar - i -


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan Laporan Keuangan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Laporan Operasional IV. Laporan Perubahan Ekuitas V. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Profil dan Kebijakan Teknis A.2. Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015 A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Basis Akuntansi A.5. Dasar Pengukuran A.6. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Kewajiban Jangka Pendek C.4. Ekuitas D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas E.1. Ekuitas Awal E.2. Surplus/(Defisit) LO E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan E.4. Transaksi Antar Entitas E.5. Ekuitas Akhir F. Pengungkapan Penting Lainnya F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja

i ii iii iv V 1 3 4 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 18 18 19 24 24 25 29 29 31 31 35 38 38 38 38 39 39 40 40

Daftar Isi - ii -


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1

:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2015

18

Tabel 2

:

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2015 dan 2014

19

Tabel 3

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015

19

Tabel 4

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2015

20

Tabel 5

:

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014

21

Tabel 6

:

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014

21

Tabel 7

:

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014

22

Tabel 8

:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

22

Tabel 9

:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

24

Tabel 10

:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

24

Tabel 11

:

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

25

Tabel 12

:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015

28

Tabel 13

:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

29

Tabel 14

:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Tahun 2015 dan 2014

31

Tabel 15

:

Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014

32

Tabel 16

:

Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014

33

Tabel 17

:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014

33

Tabel 18

:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014

34

Tabel 19

:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014

34

Tabel 20

:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014

35

Tabel 21

:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014

35

Daftar Tabel - iii -


DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok A. Neraca Percobaan B. Laporan Realisasi Anggaran C. Neraca D. Laporan Operasional E. Laporan Perubahan Ekuitas 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah 3. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah 4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja 5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja 6. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN 7. Daftar Persediaan – SIMAK BMN

Daftar Lampiran - iv -


PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, Januari 2016 Kepala Perwakilan,

Sueb Cahyadi NIP 19640508 198603 1 001

Pernyataan Tanggung Jawab - v -


RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 1.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan s.d. 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara s.d. 31 Desember 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp46.987.240,00. Realisasi Belanja Negara s.d. 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp27.725.437.112,00 atau mencapai 95,29 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp29.096.961.000,00.

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014. Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp37.326.469.562,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp178.053.529,00 dan Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp37.148.416.033,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp39.024.663,00 dan Rp37.287.444.899,00. 3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari

kegiatan

operasional,

surplus/defisit

dari

kegiatan

non-operasional,

dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp45.677.200,00, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp27.786.647.149,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai ( Rp27.740.969.949,00). Kegiatan Non Operasional terjadi defisit sebesar (Rp16.460.708,00), sehingga sampai dengan 31 Desember 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Riaumengalami Defisit-LO sebesar (Rp27.757.430.657,00).

Ringkasan - 1 -


4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp37.360.783.204,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp27.757.430.657,00, kemudian

ditambah dengan

koreksi-koreksi senilai Rp5.642.480,00 dan

ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp27.678.449.872,00 sehingga Ekuitas Perwakilan BPKP Provinsi Riau pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp37.287.444.899,00. 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan

Operasional, dan L aporan

Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan

disajikan dengan basis akrual.

Ringkasan - 2 -


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (dalam Rupiah) TAHUN ANGGARAN 2015 URAIAN

%

CATATAN

ANGGARAN

TA 2014

REALISASI

REALISASI

REALISASI

THD ANGGARAN

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

B.1

■ Penerimaan Negara Bukan Pajak

-

46.987.240

-

84.801.900

-

46.987.240

-

84.801.900

Rupiah Murni

29.096.961.000

27.725.437.112

95,29

23.527.073.662

■ Belanja Pegawai

20.448.903.000

19.420.514.482

94,97

16.817.082.999

■ Belanja Barang

7.748.583.000

7.428.158.636

95,86

6.504.180.663

■ Belanja Modal

899.475.000

876.763.994

97,48

205.810.000

■ Belanja Pegawai

-

-

-

-

■ Belanja Barang

-

-

-

-

■ Belanja Modal

-

-

-

-

29.096.961.000

27.725.437.112

95,29

23.527.073.662

Jumlah Pendapatan BELANJA

B.2

Pinjaman Luar Negeri

Jumlah Belanja

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Laporan Realisasi Anggaran- 3 -


II. N E R A C A BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

31 DES 2015

31 DES 2014

ASET ASET LANCAR

C.1

■ Persediaan

C.1.1 JUMLAH ASET LANCAR

178.053.529

109.335.819

178.053.529

109.335.819

ASET TETAP

C.2

■ Tanah

C.2.1

21.815.384.500

21.815.384.500

■ Peralatan dan Mesin

C.2.2

7.907.711.058

7.398.764.064

■ Gedung dan Bangunan

C.2.3

15.903.674.543

15.534.758.543

■ Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.4

497.177.514

497.177.514

■ Aset Tetap Lainnya

C.2.5

30.367.200

30.367.200

■ Akumulasi Penyusutan

C.2.6

(9.005.898.782)

(7.997.626.259)

JUMLAH ASET TETAP

37.148.416.033

37.278.825.562

JUMLAH ASET

37.326.469.562

37.407.031.129

39.024.663

46.247.925

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

39.024.663

46.247.925

JUMLAH KEWAJIBAN

39.024.663

46.247.925

NAMA PERKIRAAN

CATATAN

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ■ Utang Kepada Pihak Ketiga

EKUITAS

C.3 C.3.1

C.4

■ Ekuitas Dana Lancar

C.4.1

-

63.087.894

■ Ekuitas Dana Investasi

C.4.2

-

37.297.695.310

■ Ekuitas

C.4.3

37.287.444.899

-

JUMLAH EKUITAS

37.287.444.899

37.360.783.204

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

37.326.469.562

37.407.031.129


Neraca - 4 -


III. LAPORAN OPERASIONAL PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

KEGIATAN OPERASIONAL

D.1

JUMLAH

PENDAPATAN OPERASIONAL

D.1.1

■ Pendapatan Negara Bukan Pajak

D.1.1.1

45.677.200

D.1.1

45.677.200

Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1) BEBAN OPERASIONAL

D.1.2

■ Beban Pegawai

D.1.2.1

19.408.804.230

■ Beban Persediaan

D.1.2.2

341.447.085

■ Beban Barang dan Jasa

D.1.2.3

1.807.539.073

■ Beban Pemeliharaan

D.1.2.4

909.322.492

■ Beban Perjalanan Dinas

D.1.2.5

4.311.261.746

■ Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.1.2.6

1.008.272.523

Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.7)

D.1.2

27.786.647.149

Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1–D.1.2)

D.1

KEGIATAN NON OPERASIONAL

D.2

SURPLUS / (DEFISIT) DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR

(27.740.969.949)

D.2.1

■ Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

D.2.1.1

1.250.000

■ Beban Pelepasan Aset Non Lancar

D.2.1.2

17.770.748

Jumlah Surplus / (Defisit) dari Pelapsan Aset Non Lancar (D.2.1.1–D.2.1.2)

D.2.1

(16.520.748)

SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

D.2.2.

■ Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

D.2.2.1

60.040

■ Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

D.2.2.2

-

Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.2.1)

D.2.2

60.040

Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2)

D.2

(16.460.708)

SURPLUS / (DEFISIT) – LO (D.1+D.2)

(27.757.430.657)


Laporan Operasional - 5 -


IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

JUMLAH

EKUITAS AWAL

E.1

37.360.783.204

SURPLUS/(DEFISIT) – LO

E.2

(27.757.430.657)

PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN

E.3

5.642.480

E.3.1

5.642.480

■ Penyesuaian Nilai Aset Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

E.4

-

■ Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

E.4.1

-

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

E.5

KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4) EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)

27.678.449.872 (73.338.305)

E.6

37.287.444.899


Laporan Perubahan Ekuitas - 6 -


V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa

kali

diubah

terakhir

dengan

Peraturan

Presiden

Nomor 192 Tahun 2014. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

menyatakan

BPKP

berperan

dalam

mendukung

akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara

dan

pembinaan

penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Catatan atas Laporan Keuangan - 7 -


Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015

Kepala Perwakilan

: Sueb Cahyadi

Kepala Bagian Tata Usaha

: Yulissa Ananda

Kepala Bidang Pengawasan IPP

: Beligan Sembiring

Kepala Bidang APD

: Rustam

Kepala Bidang Akuntan Negara

: Maladi

Kepala Bidang Investigasi

: Muhammad Risbiyantoro

Kepala Sub Bagian Prolap

: Zulhanafi

Kepala Sub Bagian Keuangan

: Iskandar Zulkarnaen

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

: Patardo H Nainggolan

Kepala Sub Bagian Umum

: Dodo Widodo

A.2. IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015 BPKP

mulai

tahun

anggaran

2015

untuk

pertama

kali

mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam

implementasi pertama ini, perlakuan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut:  Sesuai

dengan

Interpretasi

Pernyataan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (IPSAP) Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi, dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, BPKP tidak melakukan penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2014.  BPKP menyandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 berbasis kas menuju akrual.  Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 tersanding adalah bukan laporan keuaangan komparatif. Pembaca laporan keuangan diharapkan memahami penyandingan tersebut bukan perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis laporan keuangan lintas tahun.



Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPKP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Jumlah

satuan

kerja

yang menyusun

laporan

keuangan

dan

dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan BPKP sebanyak satu Eselon I yang terdiri dari 39 satuan kerja yaitu 33 satuan kerja Kantor Daerah dan 6 satuan kerja Kantor Pusat. Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI BPKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan

penyajian

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan



Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 telah

mengacu pada

Kebijakan

akuntansi

Standar Akuntansi merupakan

Pemerintahan

prinsip-prinsip,

(SAP).

dasar-dasar,

konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih

oleh

suatu

entitas

pelaporan

dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPKP adalah sebagai berikut: Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA  Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah



ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan-LRA

disajikan

menurut

klasifikasi

sumber

pendapatan. Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO  Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.  Pendapatan-LO pendapatan aliran

diakui pada saat

timbulnya

hak

atas

dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya

masuk

sumber

daya

ekonomi.

pengakuan pendapatan-LO pada

Secara

khusus

BPKP adalah sebagai

berikut:  Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.  Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.  Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.  Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.



Belanja

(3) Belanja  Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus

pengeluaran

melalui

bendahara

pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut

disahkan

oleh

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban

(4) Beban  Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.  Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.  Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .

Aset

(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar  Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.  Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:  Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung



dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.  Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur secara handal.  Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan

membentuk

penyisihan

piutang

tak

tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut: Kualitas

Uraian

Piutang

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh

Lancar

tempo

Kurang

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Lancar

Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Diragukan

Kedua tidak dilakukan pelunasan

Tarif Penyisihan 0,5% 10% 50%

1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Macet

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia

100%

Urusan Piutang Negara/DJKN

 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.  Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian. Aset Tetap

b. Aset Tetap  Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau



harga wajar.  Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:  Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);  Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);  Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai

biaya

kecuali

pengeluaran

untuk

tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.  Aset

Tetap

yang

tidak

digunakan

dalam

kegiatan

operasional pemerintah yang clisebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai clengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.  Aset

tetap

yang

secara

permanen

dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang BMN/BMD.  Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat

sebagai

bersangkutan

koreksi

pada

saat

terhadap

nilai

aset

yang

tersebut

telah

penyesuaian

nilai

pengembalian

disetorkan ke Kas Negara. Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap  Penyusutan

aset

tetap

adalah

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014



tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.  Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.  Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.  Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.  Masa

Manfaat

berpedoman

Aset

Tetap

ditentukan

dengan

pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

Piutang Jangka Panjang

4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang  Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari



satu tahun.  TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan

melawan

hukum

mengakibatkan

kerugian

negara/daerah.  TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Aset Lainnya

e. Aset Lainnya  Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.  Aset

Tak

Berwujud

merupakan

aset

yang

dapat

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.  Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Kewajiban

(6) Kewajiban  Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.  Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo



dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban

diklasifikasikan

sebagai

kewajiban

jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan.  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Ekuitas

(7) Ekuitas Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Selama periode berjalan, Perwakilan BPKP Provinsi Riau telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja Kode

Uraian

51

Belanja Pegawai

52 53

Anggaran Revisi

17.079.117.000

20.448.903.000

Belanja Barang

7.806.620.000

7.748.583.000

Belanja Modal

160.000.000

899.475.000

25.045.737.000

29.096.961.000

Jumlah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp46.987.240

Anggaran Awal

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2015 s.d 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp46.987.240,00. Keseluruhan Pendapatan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Riau merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Perwakilan BPKP Provinsi Riau tidak membuat Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibah TA 2015. Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 1 berikut ini: Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2015 Uraian Jenis Pendapatan

Estimasi (Rp)

Realisasi (Rp)

% Realisasi

Pendapatan Pengelolaan BMN

-

46.927.200

-

Pendapatan Jasa

-

-

-

Pendapatan Lain-Lain

-

60.040

-

-

46.987.240

-

Jumlah



Dibandingkan dengan TA 2014, terdapat penurunan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp41.011.560,00 atau -44,59 persen yang disebabkan adanya penurunan Pendapatan Pengelolaan BMN yang berasal dari Pendapatan Sewa Rumah Dinas pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Perbandingan realisasi PNBP TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 2 berikut ini: Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2015 dan 2014 Realisasi PNBP

Uraian Jenis PNBP

TA 2015 (Rp)

Pendapatan Pengelolaan BMN Pendapatan Lain-Lain Jumlah Netto

Realisasi Belanja Negara Rp27.725.437.112

Naik / (Turun)

TA 2014 (Rp)

Rp

%

46.927.200

83.043.000

(36.115.800)

-43,49

60.040

1.758.900

(1.698.860)

-96,59

46.987.240

84.801.900

(37.814.660)

-44,59

B.2. Belanja Negara Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Riau pada TA 2015 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp27.725.437.112,00 atau 95,29 persen dari anggaran sebesar Rp29.096.961.000,00. Anggaran dan realisasi Belanja menurut program TA 2015 disajikan pada Tabel 3 berikut ini: Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015 Program Kode

Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

25.243.268.000

24.037.305.042

95,22

06

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

3.853.693.000

3.688.132.070

95,70

29.096.961.000

27.725.437.112

95,29

Jumlah

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 4 berikut ini:


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited) Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2015 Jenis Belanja Kode

Uraian

51

Belanja Pegawai

52 53

Anggaran

% Realisasi

Realisasi

20.448.903.000

19.420.514.482

94,97

Belanja Barang

7.748.583.000

7.428.158.636

95,86

Belanja Modal

899.475.000

876.763.994

97,48

29.096.961.000

27.725.437.112

95,29

Jumlah

Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA 2015 disajikan pada Grafik 1 berikut ini:

25.000.000.000

0

Belanja Pegawai

Belanja Barang

876.763.994

899.475.000

7.428.158.636

5.000.000.000

7.748.583.000

10.000.000.000

19.420.514.482

15.000.000.000

20.448.903.000

20.000.000.000

Belanja Modal

Anggaran Realisasi

Grafik 1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015

Realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp4.198.363.450,00 dibandingkan TA 2014 disebabkan kenaikan belanja pegawai dan adanya penambahan anggaran Belanja Modal yang berasal dari Refocusing dan Optimalisasi Pembangunan Gedung Kantor di Perwakilan BPKP Provinsi NTB & Kepri. Perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan 2014 disajikan



pada Tabel 5 berikut ini: Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014 Jenis Belanja Kode

Uraian

51

Belanja Pegawai

52 53

Realisasi Belanja TA 2015 (Rp)

TA 2014 (Rp)

Rp

%

19.420.514.482

16.817.082.999

2.603.431.483

15,48

Belanja Barang

7.428.158.636

6.504.180.663

923.977.973

14,21

Belanja Modal

876.763.994

205.810.000

670.953.994

326,01

27.725.437.112

23.527.073.662

4.198.363.450

17,84

Jumlah Belanja Pegawai Rp19.420.514.482

Naik / (Turun)

B.2.1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp19.420.514.482,00 dan Rp16.817.082.999,00. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2.603.431.483,00 atau 15,48 persen antara lain disebabkan adanya penambahan pegawai baru dan kenaikan belanja pegawai. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 6 berikut ini: Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 Uraian


Belanja Gaji dan Tunj. PNS Belanja Lembur Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto Belanja Barang Rp7.428.158.636

Naik / (Turun)

TA 2014 (Rp)

Rp

%

9.188.826.212

8.620.682.115

568.144.097

6,59

284.661.000

329.883.000

(45.222.000)

-13,71

9.962.103.761

7.879.168.865

2.082.934.896

26,44

19.435.590.973

16.829.733.980

2.605.856.993

15,48

(15.076.491)

(12.650.981)

(2.425.510)

19,17

19.420.514.482

16.817.082.999

2.603.431.483

15,48

B.2.2. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp7.428.158.636,00 dan Rp6.504.180.663,00. Kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp923.977.973,00 atau 14,21 persen antara lain disebabkan meningkatnya kegiatan yang terkait dengan belanja barang. Rincian realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 7 berikut ini:



Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 Realisasi Belanja

Uraian

TA 2015 (Rp)

Belanja Barang Operasional

TA 2014 (Rp)

Rp

%

1.390.032.909

926.371.692

463.661.217

50,05

29.304.075

278.352.740

(249.048.665)

-89,47

Belanja Barang Persediaan

417.075.615

-

417.075.615

-

Belanja Jasa

383.715.099

384.910.128

(1.195.029)

-0,31

Belanja Pemeliharaan

896.769.192

740.010.857

156.758.335

21,18

Belanja Perj. Dalam Negeri

4.315.971.746

4.187.452.451

128.519.295

3,07

Realisasi Belanja Bruto

7.432.868.636

6.517.097.868

915.770.768

14,05

(4.710.000)

(12.917.205)

8.207.205

-63,54

7.428.158.636

6.504.180.663

923.977.973

14,21

Belanja Barang Non Operasional

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto Belanja Modal Rp876.763.994

Naik / (Turun)

B.2.3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp876.763.994,00 dan Rp205.810.000,00. Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp670.953.994,00 atau 326,01 persen antara lain disebabkan adanya penambahan anggaran Belanja Modal yang berasal dari Refocusing dan Optimalisasi Pembangunan Gedung Kantor di Perwakilan BPKP Provinsi NTB & Kepri . Rincian realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 8 berikut ini: Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 Uraian


Naik / (Turun)

TA 2014 (Rp)

Rp

%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

507.847.994

205.810.000

302.037.994

146,76

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

368.916.000

-

368.916.000

-

Realiasi Belanja Bruto

876.763.994

205.810.000

670.953.994

326,01

-

-

-

-

876.763.994

205.810.000

670.953.994

326,01

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto



Realisasi

Belanja

Modal

Peralatan

dan

Mesin

sebesar

Rp507.847.994,00 telah dicatat di Neraca sebagai perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp507.847.994,00 dengan rincian sebagai berikut:

No

Kelompok Barang

Kuantitas

Nilai (Rp)

1

Alat Pengolahan

4 buah

25.850.000

2

Alat Kantor

8 buah

37.840.000

3

Alat Rumah Tangga

31 buah

150.682.994

4

Alat Studio

1 buah

12.980.000

5

Komputer Unit

18 buah

217.249.400

6

Peralatan Komputer

14 buah

63.245.600

Jumlah

Realisasi

Belanja

507.847.994

Modal

Gedung

dan

Bangunan

sebesar

Rp368.916.000,00 telah dicatat di Neraca sebagai penambah nilai perolehan Gedung dan Bangunan sebesar Rp368.916.000,00.



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Aset Lancar Rp178.053.529

C.1. Aset Lancar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp178.053.529,00 dan Rp109.335.819,00. Aset Lancar

merupakan

aset

yang

diharapkan

segera

untuk

dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 9 berikut ini: Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No. 1

31 Desember 2015 (Rp)

Aset Lancar Persediaan Jumlah

Persediaan Rp178.053.529


178.053.529

109.335.819

178.053.529

109.335.819

C.1.1. Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp178.053.529,00 dan Rp109.335.819,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 11 berikut ini: Tabel 10 Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Kode

Jenis Persediaan

117111

Barang Konsumsi

117113

Bahan untuk Pemeliharaan

117199

Persediaan Lainnya Jumlah



113.935.550

97.352.420

6.111.900

1.401.400

58.006.079

10.581.969

178.053.529

109.335.819

Semua jenis persediaan dengan nilai sebesar Rp178.053.529,00 berada dalam kondisi baik.



Aset Tetap Rp37.148.416.033

C.2. Aset Tetap Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp37.148.416.033,00 dan Rp37.278.825.562,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 12 berikut ini: Tabel 11

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No.

Tanah Rp21.815.384.500

Uraian

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5



21.815.384.500

21.815.384.500

7.907.711.058

7.398.764.064

15.903.674.543

15.534.758.543

497.177.514

497.177.514

Aset Tetap Lainnya

30.367.200

30.367.200

Nilai Perolehan

46.154.314.815

45.276.451.821

Akumulasi Penyusutan

(9.005.898.782)

(7.997.626.259)

Nilai Buku

37.148.416.033

37.278.825.562

C.2.1. Tanah Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPKP per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp21.815.384.500,00 dan Rp21.815.384.500,00. Selama tahun 2015 tidak terdapat kenaikan/penurunan nilai perolehan Tanah. Tanah tersebut terdiri dari 9 sertifikat hak milik seluas 16.856 M2.

Peralatan dan Mesin Rp7.907.711.058,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp7.907.711.058,00 dan Rp7.398.764.064,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp1.104.867.303,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai



berikut: Uraian

Jumlah (Rp)

Nilai Perolehan per 31 Desember 2014

7.398.764.064

Mutasi Tambah: - Pembelian

507.847.994

- Transfer Masuk

-

- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain

1.099.000

Jumlah Mutasi Tambah

508.946.994

Mutasi Kurang: - Transfer Keluar

-

- Penghentian Aset dari Penggunaan

-

- Penghapusan

-

- Koreksi Nilai Aset Tetap

-

Jumlah Mutasi Kurang

-


7.907.711.058

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015

(6.802.843.755) 1.104.867.303

Nilai Buku per 31 Desember 2015

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin tahun 2015 adalah sebagai berikut:  Mutasi Tambah melalui Pembelian Rp507.847.994,00 yang seluruhnya berasal dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut: No

Kelompok Barang

Kuantitas

Nilai (Rp)

1

Alat Pengolahan

4 buah

25.850.000

2

Alat Kantor

8 buah

37.840.000

3

Alat Rumah Tangga

31 buah

150.682.994

4

Alat Studio

1 buah

12.980.000

5

Komputer Unit

18 buah

217.249.400

6

Peralatan Komputer

14 buah

63.245.600

Jumlah

507.847.994

 Reklasifikasi dari Aset Lain-lain sebesar Rp1.099.000,00. Gedung dan Bangunan Rp15.903.674.543

C.2.3. Gedung dan Bangunan Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, masing-masing sebesar Rp15.903.674.543,00 dan Rp15.534.758.543,00. Sedangkan nilai buku Gedung dan



Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan

akumulasi

penyusutannya

adalah

sebesar

Rp13.850.380.929,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)


15.534.758.543

Mutasi Tambah:  Pembelian

-

 Pengembangan Nilai Aset

368.916.000

Jumlah Mutasi Tambah

368.916.000

Mutasi Kurang  Transfer Keluar

-

 Koreksi Nilai Aset Tetap

-

Jumlah Mutasi Kurang

-


15.903.674.543

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015

(2.053.293.614)

Nilai Buku per 31 Desember 2015

13.850.380.929

Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

 Penambahan nilai perolehan Gedung dan Bangunan melalui Pembelian

sebesar Rp368.916.000,00 merupakan

realisasi

Belanja Modal Penambah Nilai Gedung dan Bangunan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp497.177.514

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp497.177.514,00 dan Rp497.177.514,00. Sedangkan nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan

akumulasi

penyusutannya

adalah

sebesar

Rp347.416.101,00. Selama tahun 2015 tidak ada mutasi nilai perolehan pada Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau.



Aset Tetap Lainnya Rp30.367.200

C.2.5. Aset Tetap Lainnya Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp30.367.200,00 dan Rp Rp30.367.200,00 yang merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Sedangkan nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp30.367.200,00. Selama tahun 2015 tidak ada mutasi nilai perolehan pada Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp9.005.898.782)

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan

31

Desember

2014

masing-masing

sebesar

minus

Rp9.005.898.782,00 dan minus Rp7.997.626.259,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap

yang

disajikan

berdasarkan

pengakumulasian

atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 12 berikut ini: Tabel 12 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 No

Uraian

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset Tetap Lainnya Jumlah

Nilai Perolehan (Rp)

Akumulasi Penyusutan (Rp)

Nilai Buku (Rp)

21.815.384.500

-

21.815.384.500

7.907.711.058

6.802.843.755

1.104.867.303

15.903.674.543

2.053.293.614

13.850.380.929

497.177.514

149.761.413

347.416.101

30.367.200

-

30.367.200

46.154.314.815

9.005.898.782

37.148.416.033



Kewajiban Jangka Pendek Rp39.024.663

C.3. Kewajiban Jangka Pendek Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp39.024.663,00 dan Rp46.247.925,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 19 berikut ini: Tabel 13 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No. 1

Uraian


Utang Kepada Pihak Ketiga Jumlah

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp39.024.663


39.024.663

46.247.925

39.024.663

46.247.928

C.3.1. Utang Kepada Pihak Ketiga Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp39.024.663,00 dan Rp46.247.925,00. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp39.024.663,00 terdiri atas: Uraian

Nilai (Rp)

 Tagihan Listrik Bulan Desember 2015

30.887.915

 Gaji & Tunjangan Pegawai yg Belum di Bayar Jumlah Ekuitas Rp37.287.444.899

8.136.748 39.024.663

C.4. Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Ekuitas Dana Lancar Rp0,00

C.4.1. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan. Rp63.087.894,00. Jumlah per 31 Desember 2014 tersebut merupakan ekuitas yang diinvestasikan untuk memperoleh aset lancar, dengan rincian sebagai berikut:



Jenis Akun

Nilai (Rp)

 Cadangan Persediaan

109.335.819

 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(46.247.925)

Jumlah Ekuitas Dana Investasi Rp0,00

63.087.894

C.4.2. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp0,00 dan Rp37.297.695.310,00. Jumlah per 31 Desember 2014 tersebut merupakan ekuitas yang diinvestasikan untuk memperoleh aset tetap dan aset lain, dengan rincian sebagai berikut: Jenis Akun  Diinvestasikan Dalam Aset Tetap  Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah

Ekuitas Rp37.287.444.899

Nilai (Rp) 37.278.825.562 18.869.748 37.297.695.310

C.4.3. Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp37.287.444.899,00 dan Rp0,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (Rp27.740.969.949)

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar minus Rp27.740.969.949,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp45.677.200,00

dikurangi

dengan

Beban

Operasional

sebesar

Rp27.786.647.149,00. Pendapatan Operasional Rp45.677.200

D.1.1. Pendapatan Operasional Pendapatan Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp45.677.200,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Rp45.677.200

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO pada Tahun

2015

dan

2014

masing-masing

Rp45.677.200,00 dan Rp0,00. Rincian

sebesar

Pendapatan

Negara Bukan Pajak-LO disajikan pada Tabel 15 berikut ini: Tabel 14 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Tahun 2015 dan 2014 Uraian Pendapatan Pengelolaan BMN

Realisasi Tahun 2015

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

45.677.200

-

45.677.200

-

Pendapatan Jasa

-

-

-

-

Pendapatan Lain-Lain

-

-

-

-

45.677.200

-

45.677.200

-

Jumlah

Pendapatan Pengelolaan BMN merupakan pendapatan yang diperoleh atas pemanfaatan atau sewa BMN oleh pihak ketiga. Pendapatan Jasa merupakan pendapatan yang diperoleh melalui penyelenggaraan diklat oleh Pusdiklatwas BPKP. Pendapatan Lain-Lain merupakan pendapatan atas pengembalian belanja persekot/uang



muka gaji pegawai, dan pendapatan atas piutang yang telah disisihkan pada periode sebelumnya namun telah dilunasi pada tanggal pelaporan. Beban Operasional Rp27.786.647.149

D.1.2. Beban Operasional Jumlah Beban Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp27.786.647.149,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan

realisasi

beban

yang

terjadi

dalam

rangka

pelaksanaan kegiatan operasional selama Tahun 2015. Rincian Beban Operasional disajikan pada Tabel 16 berikut ini: Tabel 15 Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014 Uraian Beban Pegawai

Tahun 2015

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

19.408.804.230

-

19.408.804.230

-

341.447.085

-

341.447.085

-

1.807.539.073

-

1.807.539.073

-

909.322.492

-

909.322.492

-

Beban Perjalanan Dinas

4.311.261.746

-

4.311.261.746

-

Beban Penyusutan dan Amortisasi

1.008.272.523

-

1.008.272.523

-

27.786.647.149

-

27.786.647.149

-

Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan

Jumlah

Beban Pegawai Rp19.408.804.230

Realisasi

D.1.2.1 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing

sebesar

Rp19.408.804.230,00

dan

Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan

berdasarkan

peraturan

perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai disajikan pada Tabel 17 berikut



ini: Tabel 16 Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014 Realisasi Uraian

%

-

9.167.657.152

-

284.661.000

-

284.661.000

-

9.956.486.078

-

9.956.486.078

-

19.408.804.230

-

19.408.804.230

-

Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito

Beban Persediaan Rp341.447.085

Jumlah

9.167.657.152

Belanja Lembur

Jumlah

Tahun 2014

Tahun 2015

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Naik / (Turun)

D.1.2.2. Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp341.447.085,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan

merupakan

beban

untuk

mencatat

konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan disajikan pada Tabel 17 berikut ini: Tabel 17 Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014 Uraian

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Beban Persediaan Konsumsi

224.214.485

-

224.214.485

-

Beban Persediaan Lainnya

117.232.600

-

117.232.600

-

341.447.085

-

341.447.085

-

Jumlah

Beban Barang dan Jasa Rp1.807.539.073


D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp1.807.539.073,00 dan Rp0,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada Tabel 19 berikut ini:


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited) Tabel 18 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Beban Barang Operasional Beban Barang Non Operasional Beban Jasa Jumlah Beban

Pemeliharaaan Rp909.322.492

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

1.390.032.909

-

1.390.032.909

-

29.304.075

-

29.304.075

-

388.202.089

-

388.202.089

-

1.807.539.073

-

1.807.539.073

-

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp909.322.492,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan disajikan pada Tabel 20 berikut ini: Tabel 19 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Beban Perjalanan Dinas Rp4.311.261.746

Tahun 2015

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

494.332.830

-

494.332.830

-

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

361.633.566

-

361.633.566

-

Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan

53.356.096

-

53.356.096

-

Jumlah

909.322.492

-

909.322.492

-

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp4.311.261.746,00 dan Rp0,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian

Beban

Perjalanan

Dinas

disajikan

pada

Tabel 21 berikut ini:


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited) Tabel 20 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 Uraian

Tahun 2015

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Beban Perjalanan Biasa

3.999.278.886

-

3.999.278.886

-

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

302.551.000

-

302.551.000

-

9.431.860

-

9.431.860

-

4.311.261.746

-

4.311.261.746

-

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.008.272.523

Realisasi

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp1.008.272.523,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan pada Tabel 22 berikut ini: Tabel 21 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014 Uraian

Tahun 2015

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

618.886.909

-

618.886.909

-

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

379.777.322

-

379.777.322

-

Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan

2.553.828

-

2.553.828

-

Beban Penyusutan Jaringan

7.054.464

-

7.054.464

-

1.008.272.523

-

1.008.272.523

-

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp(16.460.708)

Realisasi

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar (Rp16.460.708,00) dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar (Rp16.520.748,00) dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya



sebesar Rp60.040,00. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar (Rp16.520.748)

D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar (Rp16.520.748,00), dan

Rp0,00. Jumlah

tersebut

merupakan

selisih

antara

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp1.250.000,00 dikurangi

Beban

Pelepasan

Aset

Non

Lancar

sebesar

Rp17.770.748,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp1.250.000

D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp1.250.000,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan penerimaan atas penjualan aset yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional dengan rincian sebagai berikut: Uraian

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp17.770.748


Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Pendapatan dari Pemindahtangan BMN Lainnya

1.250.000

-

-

-

Jumlah

1.250.000

-

-

-

D.2.1.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp17.770.748,00. dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan atas aset yang telah dihapus dan dikeluarkan dari Neraca pada tanggal pelaporan.

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp60.040

D.2.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp60.040,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited) Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp60.040

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp60.040,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: Uraian


Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

60.040

-

-

-

Jumlah

60.040

-

-

-



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal Rp37.360.783.204

E.1. Ekuitas Awal Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp37.360.783.204,00 dan Rp0,00. Dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, nilai ekuitas per 1 Januari 2015 tersebut merupakan reklasifikasi dari akunakun Neraca per 31 Desember 2014, sebagai berikut: Jenis Akun

Nilai (Rp)

EKUITAS DANA LANCAR  Cadangan Persediaan

109.335.819

 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(46.247.925)

EKUITAS DANA INVESTASI  Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

37.278.825.562

 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

18.869.748

Jumlah

Surplus/(Defisit) LO (Rp27.757.430.657)

37.360.783.204

E.2. Surplus/(Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar minus Rp27.757.430.657,00 dan Rp0,00.

Defisit

LO

merupakan

selisih

kurang

pendapatan

dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar

Rp27.740.969.949,00, dan defisit dari

kegiatan non operasional sebesar Rp16.460.708,00 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional. E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan Penyesuaian Nilai Aset Rp5.642.480

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian nilai perolehan persediaan karena nilai persediaan yang dilaporkan pada tanggal neraca menggunakan harga pembelian terakhir, sementara persediaan tersebut dibeli dengan harga satuan yang berbeda. Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp5.642.480,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:



Nilai Penyesuaian (Rp) (556,265) (226,200) 6,424,945 5,642,480

Jenis Persediaan Barang Konsumsi Barang untuk Pemeliharaan Persediaan Lainnya Jumlah

Transaksi Antar Entitas Rp27.678.449.872

E.4. Transaksi Antar Entitas Jumlah

Transaksi

Antar

Entitas

per 31 Desember

31 Desember 2014 masing-masing sebesar

2015

dan

Rp27.678.449.872,00 dan

Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri atas: Uraian

Jumlah (Rp)

Ditagihkan ke Entitas Lain

27.725.437.112

Diterima dari Entitas Lain

(46.987.240) 27.678.449.872

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain Rp27.725.437.112

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp27.725.437.112,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara pada tanggal neraca.

Diterima dari Entitas Lain Rp46.987.240

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp46.987.240,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca.

Ekuitas Akhir Rp37.287.444.899

E.5. Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2104 adalah masing-masing sebesar Rp37.287.444.899,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar

Rp37.326.469.562,00 dikurangi nilai

Kewajiban sebesar Rp39.024.663,00.


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2015 (Unaudited) Pengungkapan Penting Lainnya

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja Selama

tahun

2015

kegiatan

pengawasan

di

lingkungan

kedeputian selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Riau, juga didanai dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari kementerian/lembaga, dan BUMN/BUMD/ BLU yang menjadi mitra kerja masing-masing bidang di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 jumlah penugasan yang dibiayai dari dana mitra kerja sebanyak 124 PP dan telah menghasilkan 124 LHP, dan realisasi dana penugasan beban mitra kerja sebesar Rp1.311.496.930,00, dengan rincian sebagai berikut:

PKPT

Bidang

NON PKPT

PP LHP

Jml Dana

IPP-Perekonomian

4

4

28.670.000 8

8

34.342.000 12 12

63.012.000

IPP-Polsoskam

4

4

71.710.000 18 18

312.812.830 22 22

384.522.830

APD

13 13

119.646.700 77 77

744.315.400 90 90

863.962.100

Akuntan Negara

-

-

- -

-

- -

-

-

Investigasi

-

-

- -

-

- -

-

-

Jumlah Jumlah

21 21 dana

PP LHP

220.026.700 103 103 tersebut

Jml Dana

JUMLAH PP LHP Jumlah Dana

1.091.470.230 124 124

seluruhnya

1.311.496.930

dikelola

dan

dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan unit masingmasing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian

biaya

perjalanan

dinas/transport

lokal,

dan

selanjutnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.


LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Recommend Documents