LAPORAN BULANAN September 2007

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-

PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN

(PNPM – PPK 2007)

LAPORAN BULANAN September 2007

Konsultan Manajemen Nasional Jl. Pejaten Raya Pasar Minggu, Graha Pejaten No. 2 Jakarta Selatan Telp. +62 21 7988940, 7988918 / Fax +62 21 7974712 Email: [email protected] Website: www.ppk.or.id

Keterangan Foto: Foto Atas: Bak Air & Perpipaan di Desa Siwar kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Provinsi Maluku. (dari kiri ke kanan): 1. Peserta Musyawarah Antar Desa II (MAD II) kecamatan Manduamas kabuapaten Tapanuli Tengah-Sumut sedang mengitkuti musyawarah kelompok membahas usulan yang akan didanai PNPM-PPK 2. Sarana Jembatan Gantung yang dibangun PPK di Desa Bumbung Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mangondow, Sulawesi Utara. 3. Kegiatan prasarana pembangunan jalan dan jembatan, pekerjaan awal jembatan gelagar besi bentang 12 m di kecamatan Pulau Punjung kabupaten Dharmasraya- Sumatera Barat.

I. PENDAHULUAN Agenda September 2007 lebih banyak difokuskan pada supervisi implementasi IST di lapangan terutama tingkat kabupaten. Sementara itu, rekrutmen di beberapa provinsi dilakukan untuk mengisi kekosongan terkait adanya perubahan struktur di KMNasional maupun Provinsi.

I.1. GAMBARAN UMUM Pelaksanaan PNPM-PPK 2007 yang efektif telah dimulai sejak Mei 2007, namun hingga saat ini masih dalam tahap melengkapi item-item pendukung terlaksananya kegiatan seperti: komitmen dana cost sharing pemda, terbitnya DIPA, pencairan DOK, dan ketersediaan fasilitator maupun konsultan. Namun demikian, kegiatan tetap dijalankan sesuai dengan kondisi masing-masing lokasi. Ketersediaan fasilitator menjadi masalah yang cukup menghambat pelaksanaan kegiatan. Walaupun telah dilakukan rekrutmen dan pelatihan selama dua gelombang, kekosongan masih tetap terjadi terutama kekosongan Fasilitator Teknik (FT). Untuk itu, atas hasil konsultasi dengan Bank Dunia, Satker Pusat memberikan kebijakan rekrutmen kembali dengan penurunan kualifikasi pengalaman (0 – 3 tahun). Hasilnya, sebanyak 25 provinsi (kecuali: NAD, DIY, Bali, NTB, NTT, Papua, dan Papua Barat) berhasil menjaring calon FK/FT yang selanjutnya dilakukan Pelatihan Pratugas (sesuai prosedur rekrutmen) Gelombang III untuk menentukan kelulusan calon FK/FT tersebut. Pelatihan tidak diselenggarakan di ke-25 provinsi tersebut, akan tetapi untuk efisiensi dan efektivitas, beberapa provinsi digabung sehingga pelatihan tersebut terselenggara di 12 provinsi pada akhir September 2007. Kegiatan IST tambahan bagi KM-Kabupaten/KM-Teknik maupun FK/FT yang dimulai sejak Agustus 2007, pelaksanaannya dievaluasi oleh Unit Training. Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa provinsi dinilai belum melaksanakan IST sesuai dengan panduan yang diberikan dan belum tampak kesesuaian agenda dengan matriks kurikulum yang direncanakan. Adapun pelaksanaan IST secara umum masih di tingkat provinsi (untuk KM-Kabupaten), sedangkan IST tingkat kabupaten (untuk FK/FT) belum seluruhnya terselenggara bahkan kurikulumnya belum tersedia. Dengan demikian pada bulan ini, supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan IST difokuskan pada IST tingkat kabupaten. Meninjau perkembangan penyerapan dana Kategori 2 (DOK), hingga akhir September 2007 Unit Keuangan dan Anggaran mencatat bahwa DOK Perencanaan telah terserap sebesar Rp36,04 miliar atau 41% dari total alokasi. Adapun DOK Pelatihan Masyarakat telah dicairkan sebanyak Rp1,49 miliar (4% dari alokasi) oleh 5 provinsi (NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat). Proses pencairan DOK di beberapa lokasi masih mengalami kendala walaupun telah terbit SPB sejak bulan Agustus lalu. Hal ini cukup menghambat pelaksanaan di lapangan, mengingat masyarakat membutuhkan dana tersebut untuk melakukan kegiatan perencanaan. Berbagai kendala yang dihadapi tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi demi mencapai target sesuai dengan RKTL. Jaminan kualitas pelaksanaan kegiatan masih

Halaman 1 dari 40

Laporan KM-Nasional PNPM-PPK 2007 Bulan September 2007

menjadi pertanyaan. Untuk itu, KM-Nasional perlu terus melakukan monitoring dan dukungan bimbingan maupun moril agar pelaku di lapangan tetap konsisten dengan pemberdayaan masyarakat. Gambaran perkembangan kegiatan PNPM-PPK 2007 berdasarkan tahapan kegiatan yang telah dicapai menunjukkan bahwa hingga September 2007 telah berhasil dilakukan pencairan dana cost sharing Pemda di 212 kecamatan (29 kecamatan diantaranya belum cair 100%) dan dana APBN telah tercairkan di 23 kecamatan. Total dana yang tercairkan masing-masing sebesar Rp47,70 miliar dan Rp5,85 miliar. Sementara itu, MAD II telah dilakukan di 1.182 kec. atau 64% dan MAD III telah dituntaskan di 780 (40%) kecamatan dari 1.719 kecamatan partisipasi. Walaupun fokus perhatian lebih banyak pada PNPM-PPK 2007, kegiatan PPK fase sebelumnya masih dipantau perkembangannya karena beberapa desa belum dapat menuntaskan kegiatan. Untuk kegiatan PPK II (Siklus IV – VI) masih tersisa 2 desa di 1 kecamatan Siklus IV, sedangkan Siklus V dan VI seluruh desa telah MDST. Sedangkan kegiatan PPK III/A tahun I (Siklus VII) telah dituntaskan 100% di semua lokasi. Sementara itu, kegiatan PPK III/A tahun II (Siklus VIII) dan PPK III/A tahun I (Siklus IX) masingmasing masih belum MDST di 23 kecamatan/30 desa dan 16 kecamatan/22 desa. Untuk mempercepat pelaksanaan MDST di semua lokasi, memorandum percepatan pelaksanaan MDST atau MD Khusus untuk lokasi yang tidak memungkinkan MDST tengah dipersiapkan. Gempa tektonik berkekuatan 7,9 skala richter di provinsi Sumatera Barat (kab. Pesisir Selatan dan Kep. Mentawai) dan Bengkulu (kab. Bengkulu Utara dan Muko Muko) pada medio September 2007 telah membuat ribuan rumah dan fasilitas umum porak poranda. Sejumlah lokasi PPK di kedua provinsi tersebut tak luput dari sasaran gempa. Pasca gempa, KM-Nasional melakukan kunjungan ke provinsi Bengkulu untuk meninjau secara langsung kondisi di provinsi yang baru tergabung dalam program ini. Akibat kejadian ini, untuk sementara proses fasilitasi masyarakat di kab. Bengkulu Utara (4 kecamatan) dan Muko Muko (4 kecamatan) dihentikan mengingat kondisi psikologis dan sosial masyarakat pasca gempa. Adapun konsultan dan fasilitator difokuskan untuk membantu Satkorlak dan mengidentifikasi kerusakan.

I.2. KEGIATAN SEPTEMBER 2007 Dalam rangka menunaikan amanat Rakornas Juli 2007 yaitu salah satunya adalah pelatihan tambahan berupa IST untuk KM-Kab./KMT dan FK/FT, mulai Agustus 2007 dilakukan IST yang waktunya bersamaan dengan Rakor Provinsi ataupun Rakor Kabupaten. Untuk memastikan agar kegiatan terlaksana dan sesuai dengan tujuan, KMNasional melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan tersebut di beberapa provinsi yang dipandang memerlukan pendampingan. Akibatnya, supervisi dan monitoring IST menjadi agenda yang dominan pada bulan ini. Selain supervisi IST, kegiatan sosialisasi P2SPP hampir serentak dilakukan di 4 provinsi. Agenda kegiatan satu-per satu diuraikan sebagai berikut: a. Seleksi aktif calon konsultan dilakukan untuk mengatasi kekosongan yang masih terjadi. Adapun seleksi aktif yang dihadiri oleh KM-Nasional berlokasi di provinsi NAD, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Seleksi ini ditujukan untuk menjaring calon spesialis, P-UPK, maupun FK/FT. b. Dalam rangka memberikan pendidikan kepada masyarakat, unit IEC dan Prasarana akan menerbitkan poster prasarana. Untuk itu, perlu dilakukan pengujian kepada masyarakat apakah poster tersebut mudah difahami dan efektif untuk mencapai tujuan. Sampel lokasi pengujian di provinsi Jawa Timur dan NTT. Di samping kegiatan pengujian, dilakukan supervisi terhadap pelaksanaan PNPM-PPK.

Halaman 2 dari 40


c. Hingga Agustus 2007, workshop untuk sosialisasi PNPM masih dilaksanakan di provinsi Kalimantan Tengah. KM-Nasional diundang menjadi narasumber pada acara tersebut. Sedangkan di provinsi NTT, PNPM-PPK diresmikan langsung oleh Menko Kesra. Dalam hal ini, KM-Nasional diwakili oleh IEC turut membantu mempersiapkan kegiatan. d. Salah satu proyek percontohan dalam PPK, yaitu P2SPP diperluas lokasi implementasinya. Sosialisasi dan TOT Setrawan di Sumatera Selatan, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Selatan langsung difasilitasi oleh KM-Nasional. e. Seperti diuraikan di atas, IST yang mulai diselenggarakan pada Agustus 2007 perlu dipantau oleh KM-Nasional. Adapun lokasi pantauan adalah: Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat. f. Berkaitan dengan program-program yang akan diterapkan di Kep. Nias (Sumatera Utara), maka pelatihan konsultan (terutama FT) tengah dipersiapkan. KM-Nasional bersama dengan KM-Provinsi menyusun modul untuk pelatihan tersebut. g. Belum adanya posisi MIS di provinsi baru yaitu Bangka Belitung dan Bengkulu, menjadi perhatian MIS KM-Nasional untuk melakukan OJT pelaporan terhadap operator komputer provinsi. h. Supervisi pelaksanaan RKTL provinsi NAD masih dilakukan untuk memastikan RKTL yang telah disusun bersama seluruh KM-Provinsi NAD dapat direalisasikan dengan baik.

Halaman 3 dari 40


II. KEMAJUAN DAN HASIL Perkembangan kegiatan PPK II masih relatif stagnan, sehingga dilaporkan dengan status yang sama dengan bulan sebelumnya. Adapun kegiatan PPK III dan PNPM-PPK menampakkan perkembangan walaupun tidak cukup signifikan termasuk pada progres pencairan dana. Begitu pula dengan laporan perkembangan pinjaman yang belum tuntas dilaporkan akibat kekurangan personil terkait. Kegiatan PPK III t.a. 2006 telah menuntaskan pencairan dana sejak Desember 2006. akan tetapi hingga September 2007, masih terdapat 24 kecamatan Siklus VIII dan 16 kecamatan Siklus IX belum menuntaskan MDST di seluruh lokasi. Dengan demikian, KMNasional perlu terus mendorong Korprov untuk segera menuntaskan kegiatan melalui langkah-langkah yang direkomendasikan sebagaimana untuk penyelesaian PPK II. Sedangkan Siklus VII (t.a. 2005) telah menyelesaikan seluruh kegiatan. Untuk kegiatan PNPM-PPK 2007 MAD II telah dilakukan di 1.182 kec. atau 64%, MAD III telah dituntaskan di 780 (40%) kecamatan dari 1.719 kecamatan partisipasi, dan telah terjadi pencairan dana di 212 kecamatan.

II.1. STATUS PENCAIRAN DANA PER SEPTEMBER 2007 Dalam rangka melakukan memantau terhadap pencairan dana PPK, maka unit Keuangan dan Anggaran melakukan kegiatan rutin yang berfokus pada verifikasi dan validasi datadata SP2D dan rekening BI maupun BRI, menyusun serta memantau progres pencairan dana BLM dan TA, verifikasi RPD dari provinsi, dan input data dokumen SP2D ataupun rekening BI. Adapun pencairan dana BLM yang bersumber dari dana cost sharing untuk kegiatan PNPM-PPK 2007 sebesar Rp47,70 miliar yang telah dilakukan oleh 212 kecamatan. Sedangkan dana APBN telah dicairkan di 23 kecamatan dengan total dana sebesar Rp5,85 miliar. Sementara itu, rekapitulasi status pencairan dana BLM PPK II dan PPK III (dalam rupiah) tampak pada Tabel 1. – Tabel 3. Tabel 1. Status Pencairan Dana BLM PPK II dan III Keterangan

Siklus IV 1.264

PPK II Siklus V 964

Siklus VI 868

PPK III/a Siklus VII Siklus VIII 592 592

PPK III/b Siklus IX Siklus X 557

Jumlah Kecamatan Alokasi Dana 1.051,000 790,725 685,500 470,250 453,500* 439,250** 291,400*** (miliar Rp) Pencairan Dana 1.041,119 772,997 633,713 466,483 450,772 435,175 13,270 (miliar Rp) Persentase (%) 99,1 97,7 92,5 99,2 99,40 99,07 4,55 Ket: *) Alokasi awal Rp470,25 miliar, nilai ini berubah karena alokasi untuk daerah bencana dipisahkan. **) Alokasi awal Rp455,75 miliar, nilai ini berubah karena alokasi untuk daerah bencana dipisahkan. ***) Pengesahan DIPA untuk Alokasi Siklus X masih dalam proses di Dep. Keuangan.

Tabel 2. Rincian Status Pencairan Dana BLM PPK II

Halaman 4 dari 40


DIPP PPK II Th1 (2002/2003) FG MG Subtotal PPK II Th2 (2004) FG MG Subtotal PPK II Th3 MG Subtotal TOTAL

Jumlah Kec. 1.115 149 1.264 824 140 964 724 144 868

Alokasi DIPP (Rp)

Pencairan (Rp)

%

955.750.000.000 95.250.000.000 1.051.000.000.000 700.050.000.000 90.675.000.000 790.725.000.000 594.250.000.000 91.250.000.000 685.500.000.000 2.527.225.000.000

952.942.238.377 88.176.477.237 1.041.118.715.614 699.221.836.523 73.775.000.000 772.996.836.523 562.088.123.887 71.625.000.000 633.713.123.887 2.447.828.676.024

99,7% 92,6% 99,1% 99,9% 81,4% 97,7% 94,6% 78,5% 92,4% 96,9%

Tabel 3. Rincian Status Pencairan Dana BLM PPK III DIPA PPK III/a Siklus VII PPK III/ a Siklus VII (Cost Sharing)

JML KEC

ALOKASI DIPA (Rp)

592

354.025.000.000

Prosentase

Pencairan (Rp) 351.884.997.891

99%

592

116.225.000.000

114.597.897.230

99%

592

470.250.000.000

466.482.895.121

99%

PPK III/a Siklus VIII

573

342.325.000.000

341.199.999.369

99,67%

PPK III/a Siklus VIII (Cost Sharing)

573

111.175.000.000

109.572.273.174

98,56%

573

453.500.000.000

450.772.272.543

99,40%

PPK III/b Sikus IX

537

316.875.000.000

314.699.993.783

99,13%

PPK III/b Siklus IX (Cost Sharing)

537

122.375.000.000

120.474.999.492

98,13%

PPK III/b Sikus X

537 473

439.250.000.000 74.900.000.000*

435.174.993.275 6.150.000.000

99,07% 0,08%

PPK III/b Siklus X (Cost Sharing)

473

216.500.000.000*

0

0,00%

TOTAL 473 291.400.000.000* 6.150.000.000 Ket: *) Alokasi DIPA Siklus X, belum disahkan karena masih dalam proses di Dep. Keuangan

0,02%

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebagai bagian dari pantauan unit, hingga akhir September 2007 tercatat DOK Perencanaan rata-rata telah dilakukan pencairan tahap II sebesar Rp36,04 miliar (41%) dari total Rp88,11 miliar. Terdapat 2 provinsi, yaitu NAD dan Papua yang belum mencairkan DOK Perencanaan. Sedangkan DOK Pelatihan Masyarakat baru tercairkan sebanyak Rp1,49 miliar atau 4% dari alokasi sebesar Rp39,75 miliar. Provinsi yang sudah mencairkan DOK Pelatihan Masyarakat adalah provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan NTT. Di sisi lain, DOK Pelatihan UPK Microfinance sebesar Rp6,91 miliar belum dicairkan sama sekali. Diperkirakan kegiatan Pelatihan ini akan dimulai pada November 2007.

II.2. PERKEMBANGAN KEGIATAN PPK II

Status perkembangan kegiatan PPK II masih relatif stagnan, yaitu masih tersisanya kegiatan di Siklus IV. Upaya penyelesaian terus dilakukan, namun belum membuahkan hasil. KM-Nasional merekomendasikan untuk membuat langkah-langkah penyelesaian melalui MD Khusus. Tabel 4 - 6 menampilkan status MDST pada kegiatan PPK II (Siklus IV – VI). Untuk kegiatan Siklus IV, 1 desa di prov. Papua, dinyatakan selesai dan tidak dapat dilakukan MDST ataupun MD Khusus karena terkait masalah penyalahgunaan dana. Sedangkan untuk Siklus V dan VI, seluruh lokasi telah berhasil melaksanakan MDST. Walaupun demikian, banyaknya kendala yang dihadapi, terutama masalah pencairan dana

Halaman 5 dari 40


Matching Grant yang harus disediakan oleh Pemda setempat, menyebabkan pelaksanaan Kegiatan Siklus VI cukup terlambat dan 22% kecamatan tidak dapat berpartisipasi pada seluruh tahapan kegiatan. Tabel 4. Kecamatan Siklus IV Belum/Tidak Selesai Jml Kec.

PROVINSI

Keterangan

RIAU

1

2 kec. pending: kec. Indrapuri, kab. Aceh Besar, kec. P. Banyak, kab. Aceh Singkil; 16 kec. bencana Pending: kec. Tapungkiri, kab. Kampar

JAWA TIMUR

1

Pending: kec. Udanawu, kab. Blitar

KALIMANTAN TENGAH

1

Belum MDST: kec. Sanaman Mantikei, kab. Katingan (1 desa)

SULAWESI SELATAN

1

PAPUA

4

IRIAN JAYA BARAT

8

Pending: kec. Mambie, kab. Polewali Mamasa 3 kec. pending: kec. Agisiga, Haju, Assue; Ada masalah: Waropen Bawah, kab. Waropen (1 desa) 8 kec. pending: kec. Beraur, Moraid, Sausapor, Seget, Samate, Waigeo Selatan, Waigeo Utara, Buruway; 16 kec. pending, 1 desa di 1 kec. belum MDST, 16 kec. bencana

N. ACEH DARUSSALAM

18

34

Total

Tabel 5. Kecamatan Siklus V Belum/Tidak Selesai Jml Kec.

PROVINSI N. ACEH DARUSSALAM

82

Keterangan Revisi Pola: PPK Rehabilitasi dari total 87 kecamatan

SUMATERA UTARA

6

6 kec. di Kep. Nias revisi Pola : PPK Rehabilitasi

BANTEN

1

Pending: Warunggunung;

JAWA TIMUR

1

Pending: Gandusari, kab. Blitar

NUSA TENGGARA TIMUR

2

SULAWESI SELATAN

3

SULAWESI TENGGARA

2

MALUKU UTARA

1

Pending: Pala dan Wewewa Selatan, kab. Sumba Barat Pending: Seko dan Rampi, kab. Luwu Utara; Mambie, kab. Polewali Mamasa Belum MDST (per Jan 2007 sudah cair 100%): kec. Uluiwoi dan Soropia; tetapi telah dilakukan MD Khusus Pending: Sahu, kab. Halmahera Barat

Total

88 kec. PPK Rehab, 8 kec. pending, 2 kec. MD Khusus

Tabel 6. Kecamatan Siklus VI Belum/Tidak Selesai PROVINSI N. ACEH DARUSSALAM

JML KEC. 86

KETERANGAN Revisi: PPK Rehabilitasi

SUMATERA UTARA

4

Revisi: 4 kec. PPK Rehabilitasi di Kep. Nias

RIAU

2

2 kec. Pending: Pasir Penyu, Lirik; kab. Indragiri hulu

SUMATERA SELATAN

1

BANTEN

3

JAWA TENGAH

2

JAWA TIMUR

4

NUSA TENGGARA TIMUR

3

kec. Muara Dua Kisam (3 desa): telah MD Khusus 3 kec. Pending: Pamarayan (kab. Serang), Saketi (kab. Pandeglang), Wr. Gunung (kab. Lebak) Pending: Tersono, Reban (kab. Batang) Pending: Gandusari (Blitar), Pasrujambe, Padang (kab. Lumajang), Tambelangan (kab. Sampang) 2 kec. Pending: Pala dan Wewewa Selatan, kab. Sumba Barat

Halaman 6 dari 40


JML KEC.

PROVINSI

KETERANGAN

GORONTALO

1

1 kec (Suwawa) dibatalkan;

SULAWESI TENGAH

1

1 kec. Pending: Paleleh

SULAWESI SELATAN

2

SULAWESI TENGGARA

5

SULAWESI BARAT

1

MALUKU UTARA

3

2 kec. Pending: Seko, Rampi (kab. Luwu Utara) 2 kec.belum cair sama sekali, 2 kec. cair 80%, 1 kec. cair 100%; telah MD Khusus Pending: Mambie (kab. Polmas) 3 kec. Matching Grant: Tidak Terdanai APBD: Sahu (kab. Halmahera Barat), Oba Utara, Oba Selatan (kab. Kota Tidore Kepulauan)

PAPUA

52

IRIAN JAYA BARAT

26

Total MD Khusus

78 kec. PPK Pola Khusus (PPD)

6

6 kec.: MD Khusus; Kec. belum MDST: -

Total Pending

21

Tersebar di 9 provinsi

Total PPK Pola Khusus

168

Tersebar di 4 provinsi

REKAPITULASI KEGIATAN & ALOKASI DANA PPK II Dengan dimulainya penyusunan laporan akhir untuk kegiatan PPK II, laporan kegiatan PPK II akan segera “tutup buku”. Direncanakan pada bulan depan, kegiatan PPK II akan dilaporkan lebih singkat dan tidak akan dilaporkan jika laporan akhir telah dicetak. Tabel 7. Kegiatan & Alokasi Dana PPK II % Total JK

Total Rp (miliar)

% Total Rp

Prasarana/ Sarana 12.020 774,78 8.108 534,693 5.963 386,079 26.091 46% UEP 3.650 101,67 1.801 61,113 1.322 44,849 6.773 12% Pendidikan 1.780 59,95 1.366 57,901 1.416 64,031 4.562 8% Kesehatan 794 20,75 496 16,989 390 16,279 1.680 3% SPP 8.039 65,34 5.392 46,823 4.352 37,739 17.783 31% Total 26.283 1.022,49 17.163 711,519 13.443 548,977 56.889 100% Keterangan: JK= Jumlah Kegiatan; Rp= Besarnya dana yang terserap dalam miliar rupiah.

1.695,552 207,632 181,882 54,018 149,902 2.282,986

74% 9% 8% 2% 7% 100%

Jenis Kegiatan

Siklus IV Rp JK (miliar)

Siklus V Rp JK (miliar)

Siklus VI Rp JK (miliar)

Total JK

Tabel 7. di atas menampilkan rekapitulasi hasil kegiatan, dimana rekapitulasi ini tidak mengalami perubahan lagi. Akibatnya komposisi kegiatan dan alokasi dana yang telah digunakan oleh masyarakat tidak mengalami perubahan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari total dana PPK yang digunakan, yaitu sebanyak Rp2,283 trilyun, telah berhasil dilaksanakan sejumlah 56.889 kegiatan dimana 74% dari dana BLM dan 46% dari jumlah kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan prasarana sarana (P/S). Masih besarnya kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan P/S di desa menyebabkan kegiatan P/S menjadi usulan yang dominan. Pemetaan Hasil Kegiatan Prasarana/Sarana Kegiatan P/S cukup mendominasi pada PPK II dan menghasilkan sekitar 16.900 km jalan dan tak kurang dari 100 km jembatan dengan total 26.091 kegiatan. Untuk melihat kondisi prasarana yang dibangun PPK dan upaya pemeliharaannya, dilakukan pemetaan dengan data per Desember 2006. Hasil pemetaan yang ditampilkan berikut (Tabel 8) merupakan rangkuman yang berhasil disusun pada April 2007.

Halaman 7 dari 40


Tabel 8. Hasil Pemetaan Kegiatan Prasarana/Sarana PPK II

Siklus

IV V VI

Banyaknya Prasarana yang dibangun

Fungsi Prasarana (%) 1 2 3 90 9 1 92 7 1 91 8 1

Kategori Indikator 12.020 8.038 5.880

Keterangan Indikator: a. Fungsi Prasarana b. Kondisi Tim c. Upaya Pemeliharaan d. Kualitas Prasarana

:1 :1 :1 :1

= = = =

Kondisi Tim (%) 1 34 34 41

2 58 61 55

3 7 5 4

Indikator Upaya Pemeliharaan (%) 1 2 3 28 64 7 30 63 6 34 61 5

Kualitas Prasarana (%) 1 27 32 34

2 48 47 48

3 17 16 13

4 5 4 4

5 3 2 2

Berfungsi Seluruhnya; 2 = Berfungsi Sebagian; 3 = Tidak berfungsi Tim Aktif; 2 = Tim non aktif; 3 = Tim tidak aktif Dipelihara terus; 2 = Kadang-kadang; 3 = Tidak pernah Sangat baik; 2 = Baik; 3 = Sedang; 4 = Kurang; 5 = Buruk

Tabel 8. di atas menunjukkan bahwa ditinjau dari fungsinya, rata-rata 90% hasil kegiatan berfungsi dengan baik dan 61%-64% diantaranya masih dipelihara oleh sekitar 36% tim pemelihara yang aktif. Sedangkan dari sisi kualitas, hasil kerja masyarakat memberikan mutu 75-82 persen. Masih rendahnya keaktifan tim pemelihara dan upaya pemeliharaan perlu menjadi perhatian agar hasil kegiatan program selanjutnya dapat lebih terpelihara. Hasil Kegiatan Non-Prasarana/Sarana Pengembangan kegiatan Pendidikan dan Kesehatan menjadi perhatian program. Berkenaan dengan itu, KM-Nasional berupaya untuk menyusun instrumen supervisi dan monitoring yang efektif. Panduan kegiatan tersebut, akan mengupas antara lain mengenai: (a) Sikap supervisor, (b) Dasar supervisi, (c) Peningkatan kapasitas konsultan (pembimbingan, IST/OJT, metode peningkatan ketrampilan), (d) Pertemuan efektif dan (e) Instrumen-instrumen yang diperlukan. Kegiatan non-P/S tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Kegiatan ini mengambil porsi 54% yang tersebar di tiga jenis kegiatan yaitu: ekonomi yang terdiri dari Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam khusus untuk Perempuan (SPP), pendidikan, dan kesehatan. Kegiatan pendidikan dan kesehatan terbagi pula dalam sub-kegiatan. Rincian kegiatan non-P/S ditunjukkan Tabel 9. Tabel 9. Kegiatan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan pada PPK II UEP KEGIATAN

JK

UEP-

3.378

Peternakan

130

Perikanan Perkebunan Pertanian Industri Kecil Dagang

57 10 73 53 270

Lain-Lain

2.802

Total UEP

6.773

Halaman 8 dari 40

PENDIDIKAN KEGIATAN JK Bangun Gedung 989 Sekolah Rehab Gedung 1.073 Sekolah Bea Siswa 1.162 Lain-Lain 1.338

Total Pendidikan Total SPP

4.562

KESEHATAN KEGIATAN Bangun Gedung Kesehatan Rehab Gedung Kesehatan Pos Yandu Lain-Lain

Total Kesehatan

JK 216 48 918 498

1.680

17.783


Pengembangan kegiatan Pendidikan dan Kesehatan menjadi perhatian program. Berkenaan dengan itu, KM-Nasional berupaya untuk menyusun instrumen supervisi dan monitoring yang efektif. Panduan kegiatan tersebut, akan mengupas antara lain mengenai: (a) Sikap supervisor, (b) Dasar supervisi, (c) Peningkatan kapasitas konsultan (pembimbingan, IST/OJT, metode peningkatan ketrampilan), (d) Pertemuan efektif dan (e) Instrumen-instrumen yang diperlukan.

II.3. PERKEMBANGAN KEGIATAN PPK III

Perubahan kebijakan, bencana alam, dan kendala-kendala lain mengakibatkan kecamatan yang telah ditetapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan PPK tidak seluruhnya dapat melalui tahapan kegiatan yang ada. Begitupun dengan kegiatan PPK III. Kegiatan ini terbagi menjadi dua slice, yaitu PPK III/a dan PPK III/b yang masingmasing terbagi menjadi dua siklus dan biasa disebut Siklus VII – VIII untuk PPK III/a serta Siklus IX – X untuk PPK III/b. Kegiatan Siklus VII telah dimulai sejak semester II tahun 2005 dan menggunakan dana t.a. 2005. Sedangkan Siklus VIII dan IX menggunakan dana t.a. 2006, dan Siklus X didanai dari DIPA t.a. 2007. Perkembangan kegiatan setiap siklus diuraikan pada bagian selanjutnya. Saat ini 3 siklus kegiatan dalam tahap MDST. Sedangkan siklus terakhir (Siklus X) mengalami perluasan lokasi dengan sebutan PNPMPPK 2007 dengan jumlah lokasi sebanyak 1.993 kecamatan, dalam tahapan kegiatan yang bervariasi. Untuk lokasi Siklus X, 53 kecamatan telah melakukan pencairan dana cost sharing. Adapun perincian jumlah lokasi PPK III adalah: a. Siklus VII (592 kecamatan) berkurang satu kecamatan, yaitu Bokat (kab. Buol, Sulawesi Tengah); Lokasi PPD di Papua dan Papua Barat sebanyak masing-masing 6 distrik dilaporkan terpisah. Sehingga jumlah kecamatan pantauan sebanyak 579. b. Siklus VIII (592 kecamatan) berkurang 22 kecamatan yang terdiri dari: DIY (15 kecamatan bencana), Kalimantan Selatan (3 kecamatan di kab. Kotabaru mengundurkan diri), Sulawesi Tengah (1 kecamatan pending) dan Papua (3 distrik: Mappi, Asmat, Kota Jayapura tidak mendapat dana cost sharing) tetap dilaporkan terpisah. Ralat bulan lalu: saat ini perhitungan tahapan pada SIP untuk 4 kecamatan di provinsi NTT digabungkan dengan Siklus VIII; c. Siklus IX (557 kecamatan) berkurang 19 kecamatan yang terdiri dari: DIY (6 kecamatan), Jawa Tengah (5 kecamatan di kab. Klaten) dan NTT (4 kecamatan, sudah termasuk dalam Siklus VIII) merupakan lokasi bencana. Sedangkan Maluku Utara (3 kecamatan di kab. Kep. Sula) dan Lampung (1 kecamatan di kab. Lampung Barat) tidak mendapat alokasi dana cost sharing.

SIKLUS VII dan VIII Sejak bulan lalu, seluruh lokasi Siklus VII telah menuntaskan kegiatan. Artinya telah dilakukan MDST di 100% desa terdanai dengan total kecamatan sebanyak 579 kecamatan. Beberapa lokasi Siklus VII yang terkendala berbagai hal diuraikan Tabel 10. Tabel 10. Kecamatan Siklus VII: Tidak Melanjutkan Kegiatan PROVINSI DI YOGYAKARTA SULAWESI TENGAH PAPUA IRIAN JAYA BARAT Total

Halaman 9 dari 40

JML KEC. 5 1 6 6 19

KETERANGAN Kec: Samigaluh, Tepus, Rongkop, Wonosari, dan Girisubo; Pola Khusus: Rehabilitasi Pasca Bencan Pending, kec. Bokat 12 kec. PPK Pola Khusus (PPD) + 5 kec. Pola Rehabilitasi Pasca Bencana - kec. Belum MDST, 1 kec. pending


Adapun kegiatan Siklus VIII yang terdiri dari 570 kecamatan masih menyisakan 30 desa yang tersebar di 23 kecamatan belum MDST. Lokasi/kecamatan belum MDST maupun terkendala ditampilkan Tabel 11 . Diharapkan sebelum Desember 2007, seluruh lokasi yang belum MDST tersebut dapat menyelesaikan kegiatannya. Tabel 11. Kecamatan Siklus VIII Belum MDST JML KEC.

PROVINSI SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT LAMPUNG DI YOGYAKARTA NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN SELATAN SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH MALUKU UTARA PAPUA IRIAN JAYA BARAT Total

2 2 1 15 14 3 2 1 2 6 6 60

KETERANGAN Kec. Batang Natal dan Palipi Kec. Koto PGD, Lubuk Sikaping Kec. Sungkai Selatan Pola Khusus: Rehabilitasi Pasca Bencana Tersebar di 9 kabupaten Tidak dialokasikan dana CS Kec. Amorang, Dimembe Pending, kec. Bokat Kec. Weda, Bacan Timur 9 kec. PPK Pola Khusus (PPD) + 6 kec. tidak ada dana CS 15 kec. Pola RPB (DIY) 23 kec. Belum MDST, 1 kec. pending

REKAPITULASI KEGIATAN & ALOKASI DANA PPK III/A

Seperti dijelaskan pada laporan bulan lalu, sejak Mei-Juni 2007, rekapitulasi kegiatan PPK III/a tidak mengalami perubahan dikarenakan telah terdatanya seluruh kegiatan berdasarkan SPC yang diterbitkan. Rekapitulasi hasil kegiatan berdasarkan laporan akhir kegiatan di lapangan akan segera dipersiapkan untuk laporan akhir fase. Untuk memenuhi kebutuhan dana ini, Team Leader KM-Nasional perlu mengingatkan kembali kepada Korprov untuk menyiapkan data akhir kegiatan Siklus VII dan VIII. Namun demikian, penyiapan data akhir kegiatan dinilai belum dapat dilakukan akibat kesibukan agenda pelaksanaan PNPM-PPK 2007 yang waktunya tinggal beberapa minggu lagi. Alhasil, pada laporan bulan ini ditampilkan rekapitulasi yang tidak berbeda dengan bulan sebelumnya. Dengan menggunakan dana sebesar Rp870 miliar dan swadaya Rp109,178 miliar, telah berhasil dilaksanakan sejumlah 21.438 kegiatan (Tabel 12) dengan penerima manfaat total berjumlah lebih dari 13 juta orang dan 8 juta orang diantaranya adalah masyarakat kurang mampu. Tabel 12. Kegiatan & Alokasi Dana PPK III/a Jenis Kegiatan Prasarana/ Sarana UEP Pendidikan Kesehatan SPP Total

Siklus VII Jumlah Rp Kegiatan (miliar) 5.095 0 800 389 4.431 10.715

328,91 0 45,31 17,43 41,22 432,87

Siklus VIII Jumlah Rp Kegiatan (miliar) 5.402 0 904 389 4.028 10.723

315,468 0 53,609 18,153 49,496 436,726

Total JK 10.497 0 1.704 778 8.459 21.438

% Jumlah Kegiatan

Total Rp (miliar)

% Rp

644,378 0 98,919 35,583 90,716 869,596

74% 0% 11% 4% 11% 100%

49% 0% 8% 4% 39%

100% Keterangan: JK= Jumlah Kegiatan; Rp= Besarnya dana yang terserap dalam miliar rupiah.

Pada kegiatan PPK III, tidak dialokasikan kegiatan UEP mengingat pengalaman PPK II yang kurang berhasil karena rendahnya tingkat pengembalian pinjaman. Seperti tampak

Halaman 10 dari 40


pada Tabel di atas, kegiatan masih didominasi oleh usulan pembangunan P/S dan disusul oleh kegiatan SPP. Pembangunan P/S telah menghasilkan lebih dari 5 km jalan dan 18 km jembatan. Sedangkan kegiatan SPP telah dirasakan manfaatnya oleh 156 ribu orang perempuan dan 16 ribu orang laki-laki. Di sisi lain, kegiatan pendidikan dan kesehatan dapat membantu masing-masing 300 ribu dan 400 ribu masyarakat kurang mampu.

SIKLUS IX

Seperti halnya Siklus VIII, Hingga September 2007 kegiatan Siklus IX masih dalam tahap penyelesaian MDST. Dari 557 kecamatan lokasi Siklus IX, 496 kecamatan melanjutkan kegiatan secara normal dan sisanya dengan pola khusus (diluar kecamatan yang tidak tersedia dana cost sharing). Akan tetapi, 2 kecamatan di Kota Ternate tidak dapat mencairkan dana APBN (30% atau Rp525 juta) karena terlambat mencairkan dana cost sharing sebesar 70% dari BLM. Walaupun dana yang tersedia hanya 70%, pada bulan Agustus 2007 masyarakat berhasil menyelesaikan kegiatan di 2 kecamatan tersebut (Kota Ternate Utara dan Pulau Ternate). Adapun banyaknya desa yang belum menuntaskan MDST sebanyak 22 desa yang tersebar di 16 kecamatan (Tabel 13). Pada bulan lalu, tercatat 15 kecamatan belum MDST. Hal ini terjadi kekeliruan karena 3 kecamatan di provinsi Maluku belum terdaftar dalam Tabel. Tabel 13. Kecamatan Siklus IX Belum MDST PROVINSI

JML KEC.

SUMATERA UTARA

7

RIAU LAMPUNG JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN TENGAH GORONTALO SULAWESI TENGAH MALUKU UTARA MALUKU PAPUA IRIAN JAYA BARAT

1 1 5 6 2 1 2 1 3 3 35 7 Total

KETERANGAN Kec. Siabu, Muara Sipongi, Porsea, Maduamas, Kolang, Parlilitan, Nainggolan, Pangururan Kec. Tambusai Kec. Balik Bukit: tidak dialokasikan dana CS Kab. Klaten, dialihkan menjadi lokasi bencana Seluruh kecamatan dialihakan menjadi lokasi bencana Kec. Golewa, Aesesa Kec. Delang Kec. Paguyaman, Wonosari Kec. Batui 3 kec. di Kep. Sula tidak dialokasikan dana CS Kec. PP Terselatan, Leksula, Kepala Madan 42 kec. PPK Pola Khusus (PPD) + 4 kec. tidak ada dana CS 11 kec. Pola RPB (DIY dan Klaten) 16 kec. Belum MDST

PNPM-PPK 2007

Setelah melalui berbagai re-evaluasi dan tinjauan, akhirnya dikeluarkan surat Direktur Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri tertanggal 3 April 2007 mengenai Alokasi PNPM Tahun 2007. Dalam surat tersebut ditetapkan 1.993 kecamatan sebagai lokasi PNPM-Perdesaan dan 834 kecamatan untuk PNPM-Perkotaan serta di 348 kecamatan (21 kecamatan diantaranya termasuk lokasi PNPM-Perdesaan) akan diterapkan Program Keluarga Harapan. Penetapan tersebut ditegaskan oleh Tim Pengendali PNPM melalui surat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan selaku Ketua Pelaksana Tim Pengendali PNPM, tertanggal 12 April 2007 mengenai Lokasi Kegiatan PNPM 2007. Daftar lokasi dan alokasi merupakan hasil penetapan yang telah disampaikan sebelumnya oleh Tim Pengendali PNPM tanggal 26 Februari 2007. Tidak seluruh lokasi yang telah ditetapkan tersebut siap untuk menerima program, terutama dalam hal penyediaan dana cost sharing. Akibat perubahan lokasi dan alokasi,

Halaman 11 dari 40


pemerintah daerah perlu melakukan penganggaran ulang, dimana tidak seluruh lokasi dapat merubah anggaran dengan mulus. Hal ini dibuktikan dengan ketidaksiapan pemerintah daerah sehingga berakibat pada batalnya 22 kecamatan (bulan lalu 27 kecamatan) untuk berpartisipasi dalam PNPM-PPK 2007 (Tabel 14). Tabel 14. Kategori Lokasi PNPM-PPK 2007 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kategori Eks PPK (Lokasi yang pernah mendapat dana PPK) Rehab-Rekons (Lokasi bencana dan mendapat dana PPK untuk Rehabilitasi-Rekonstruksi) Siklus X (Lokasi Siklus X atau PPK III/b tahun II, dimana sedang menjalankan kegiatan ta. 2007) Baru (Lokasi yang tidak pernah mendapat dana PPK) Total 1 PNPM Generasi sehat dan cerdas PNPM Generasi yang lokasinya overlap dengan Siklus X, sehingga dimasukkan dalam lokasi PNPM Generasi Total 2 Grand Total(Total 1 + Total 2)

Jumlah Batal Kecamatan (kecamatan) 643

7

148

-

473

-

600 1.864 96

15 22 -

33

-

129 1.993

-

Hingga akhir September 2007, perkembangan kegiatan di lokasi PNPM-PPK 2007 menampakkan kemajuan walaupun jika dibandingkan dengan target pencairan dana 100% pada Desember 2007 masih sangat berat. Cermati saja, bahwa saat ini, MAD II baru terlaksana di 1.182 kecamatan (69%) dan MAD III 45% atau telah terjadi di 780 kecamatan dari 1.719 kecamatan. Sedangkan pencairan dana APBD (cost sharing) dan APBN berhasil dilakukan masing-masing di 212 kecamatan dengan total dana yang dicairkan sebesar Rp47,70 miliar dan Rp5,85 miliar di 23 kecamatan.

II.4. PPK POLA KHUSUS Kegiatan PPK yang dimulai sejak tahun 1998, dalam pelaksanaannya mengalami berbagai perubahan kebijakan seiring dengan berbagai pengalaman ataupun situasi dan kondisi yang ditemui. Pada akhir 2004, tsunami telah menerjang wilayah NAD dan Kep. Nias. Dua tahun kemudian (27 Mei 2006) terjadi gempa di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah (terutama kab. Klaten). Kerusakan prasarana/sarana yang sangat berat menyebabkan diterapkannya PPK Rehab-Rekons di lokasi-lokasi tersebut. Bencana lain terjadi di beberapa lokasi PPK, namun tidak sampai mengubah pola pelaksanaan PPK. Di samping bencana, karena kondisi geografis yang sangat sulitnya menyebabkan lambatnya perkembangan kegiatan di provinsi kepala burung. Alhasil, pengambil kebijakan menetapkan untuk diterapkannya PPK Pola Khusus di kedua provinsi tersebut. Laporan perkembangan kegiatan di setiap lokasi khusus disampaikan pada uraian selanjutnya. Adapun gempa yang terjadi Sumatera Barat pada 6 Maret 2007 mengakibatkan korban jiwa, kerusakan rumah dan bangunan prasarana dasar serta sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemerintah (dalam hal ini Depdagri, Dirjen PMD) telah melakukan kajian sehingga memandang perlunya perlakuan khusus di lokasi terkait melalui penerapan PTO Khusus Rehabilitasi. Namun, pada bulan Agustus ini belum diperoleh perkembangan kegiatan sehingga belum dapat dilaporkan.

Halaman 12 dari 40


PPK DI NAD & NIAS Kegiatan PPK Rehab-Rekons di NAD dan Kep. Nias (Sumatera Utara) didanai dari hibah beberapa negara donor yang tergabung dalam MDTF (TF-055583-IND [70603301] dan TF055628-IND [70604001]). Masing-masing lokasi tersebut mendapat alokasi sebesar Rp414,9 miliar dan Rp79 miliar untuk alokasi dana sosial dan alokasi umum (berupa perbaikan dan pembangunan prasarana-sarana). Kegiatan tahun 2007 ini difokuskan pada penyelesaian MDST. Pelaksanaan PNPM-PPK di prov. NAD terkait kerjasama dengan BRR dan BRA. Pada Agustus 2007, KM-Nasional mendampingi Dir. KPM – Dirjen PMD dalam rapat kerja dengan BRR. Dalam rapat tersebut ditekankan bahwa implementasi PNPM-PPK harus community-based. Artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat dan bersifat open menu. Penekanan ini sangat penting untuk menyamakan persepsi pembangunan. Di Kep. Nias, pada akhir Februari 2007 BRR telah meluncurkan program tambahan yaitu R2PN yang akan diimplementasikan melalui kerjasama dengan PNPM-PPK. Pelaksanaan PPK-R2PN telah memasuki fase perencanaan. Semua pelaku di desa dipilih dan dilatih agar dapat mendukung keberhasilan proses pelaksanaan di lapangan. Dalam rangka mensosialisasikan program melalui media visual, maka dilakukan upaya pembuatan film berdurasi pendek bertema: (1) Musyawarah Antar Desa /MAD Sosialisasi; (2) Musyawarah Desa/MD Sosialisasi; dan (3) Penggalian gagasan. Direncanakan pengambilan gambar akan dilakukan di prov. Jawa Tengah. Pemilihan lokasi didasarkan pada kemudahan akomodasi dan logistik. Selain untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, film ini juga diharapkan dapat menjadi tool bagi fasilitator/konsultan di lapangan dalam melakukan sosialisasi program. PPK di Provinsi NAD Luasnya cakupan kegiatan PPK Rehab-Rekons di provinsi NAD mendorong pelaku PPK terutama konsultan untuk bekerja lebih keras dalam mengendalikan dan mengawasi jalannya kegiatan. Hingga September 2007, akhirnya MDST maupun pembentukan Tim Pemelihara dapat terlaksana di 221 kecamatan (100%) dengan total desa terdanai sebanyak 3.007 desa. Adapun besar dana yang terserap untuk melaksanakan kegiatan di 221 kecamatan ditampilkan Tabel 15. Pelaksanaan kegiatan PPK dengan Pola Khusus (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) di provinsi ini memakan waktu yang cukup panjang dengan berbagai kendala yang sangat kompleks. Berdasarkan analisis Korprov, penyelesaian kegiatan di provinsi NAD yang selama ini dinilai relatif lambat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: 1. kelangkaan material, terutama bahan kayu; 2. penyalahgunaan dana dan prosedur dalam penyerapan dana; 3. kurang maksimalnya tanggung jawab dan kesadaran konsultan dalam menjalankan program; 4. kurangnya komitmen dan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan; 5. banyaknya revisi kegiatan yang berita acaranya tidak dikirimkan kepada provinsi, sehingga realisasi tidak sesuai dengan rencana. Salah satu akibat timbulnya faktor-faktor di atas adalah karena banyaknya program lain dari berbagai donor yang mengimplementasikan kegiatan dalam rangka membantu rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD.

Halaman 13 dari 40


Tabel 15. Pencairan Dana di NAD SUMBER DANA

ALOKASI (Rp) 30.600.000.000 10.000.000.000 335.500.000.000 79.370.000.000 455.470.000.000

IBRD-4627-IND [10639501] IDA-3806-IND [10680201] TF-055583-IND [70603301] TF-055628-IND [70604001]

TOTAL

PENYERAPAN

PENCAIRAN (Rp) 30.600.000.000 424.869.999.233 455.469.999.233

100% 100% 100% 100% 100%

PPK di Kep. Nias Perkembangan kegiatan terkini di Kep. Nias, belum dapat dilaporkan karena belum sampainya laporan dari lokasi terkait. Akibatnya laporan relatif tidak mengalami perubahan. Kegiatan PPK di Kep. Nias berkembang menjadi beberapa pola berdasarkan sumber dananya. Hingga saat ini, terdapat 3 pola pelaksanaan PPK di Kep. Nias, yaitu: PPK-RPB (Rehabilitasi Pasca Bencana), PPK-R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias/housing), dan PNPM-PPK 2007. Jumlah kecamatan yang mendapatkan dana serta alokasi setiap program diuraikan Tabel 16. Tabel 16. Pola Pelaksanaan PPK di Kep. Nias No.

Pola/Program

Jumlah Kec.

Alokasi Dana (miliar Rp)

Pencairan (%)

1.

PPK – RPB

22

79,000

100

2.

PPK-R2PN

9

382,032

0

3.

PNPM – PPK 2007

13

10,500

0

-

471,532

-

Total

Kegiatan Open menu, sesuai dengan prosedur PPK pembangunan perumahan, sekolah, dan gedung balai desa (given). Satu kegiatan lainnya bersifat open menu berupa prasarana pendukung perdesaan. Open menu, sesuai dengan prosedur PPK

Pola penanganan PPK-RPB yang difokuskan pada rehabilitasi dan rekonstruksi dengan alokasi dana sebanyak Rp79 miliar, telah dicairkan 100%. Namun penyaluran dana ke masyarakat belum mencapai 100%. Dana yang telah tersalurkan ke desa di kab. Nias dan Nias Selatan hingga Agustus 2007 adalah sebesar Rp72,404 miliar atau 91,65% yang terdiri dari dana sosial Rp13,248 miliar (99,72%) dan dana alokasi umum sebesar Rp59,156 miliar (90,02%) seperti ditunjukkan Tabel 17. Dana sosial tidak dapat mencapai 100% karena terjadi kekeliruan pada penyerapan dana di kec. Tuhemberua yang berakibat sisa dana sebesar Rp1,78 juta tidak dapat diserap lagi. Sedangkan PPK-R2PN (program yang mencakup 9 kecamatan dan dua kabupaten dengan total desa berpartisipasi sebanyak 113 desa), terbagi menjadi 4 (empat) kegiatan, yaitu: pembangunan Perumahan, Sekolah, Balai Desa, dan Prasarana Pendukung Perdesaan. Alokasi dana yang dianggarkan masing-masing untuk kab. Nias dan Nias Selatan sejumlah Rp217,05 miliar dan Rp164,986 miliar atau total dana sebesar Rp382,032 miliar untuk tahun anggaran 2007 dan 2008. Perkembangan masing-masing kegiatan tersebut menunjukkan bahwa seluruhnya telah melakukan Musyawarah Desa Sosialisasi. Saat ini tengah memasuki tahapan Musyawarah Khusus Perempuan. Berdasarkan PTO Khusus

Halaman 14 dari 40


PPK-R2PN, tahapan kegiatan dipersingkat sehingga setelah dilakukan MAD II, pencairan dana dapat dilaksanakan. Tabel 17. Penyaluran Dana dari UPK ke desa di Kep. Nias per Agustus 2007 SUMBER DANA IBRD-4627-IND [10639501] TF-055583-IND [70603301] TF-055628-IND [70604001]

3.350.000.000

3.350.000.000

Persentase 100,00%

13.284.855.400

13.247.912.750

99,72%

42.830.079.500 22.883.281.700

41.753.906.366 17.402.560.900

97,48% 76,05%

65.713.361.200

59.156.467.266

90,02%

79.000.000.000

72.404.380.016

91,65%

ALOKASI (Rp)

RENCANA (Rp)

3.350.000.000 72.500.000.000 6.500.000.000

Dana Sosial

Dana Alokasi Umum

Kab. Nias Kab. Nias Selatan Total Kep. Nias

TOTAL

82.350.000.000

REALISASI (Rp)

PPK DI KLATEN & DI YOGYAKARTA

Pasca gempa, kab. Klaten (prov. Jawa Tengah) dan provinsi DI Yogyakarta mendapat dana untuk merehabilitasi infrastruktur di wilayah tersebut. Kab. Klaten mendapat alokasi Rp43,25 miliar untuk 24 kecamatan dan DI Yogyakarta memperoleh alokasi untuk seluruh kecamatan (51 kecamatan di 4 kabupaten) sebesar Rp82,75 miliar yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp81,25 miliar dan APBD sebanyak Rp1,5 miliar. Seluruh dana di kedua lokasi tersebut telah terserap 100% dengan rekapitulasi kegiatan ditunjukkan Tabel 18 dan 19. PPK di Klaten Sejak Juli 2007, pelaksanaan PPK Rehabilitasi di kab. Klaten yang mendapat alokasi dana sebesar Rp43,25 miliar telah memasuki tahap penyelesaian kegiatan dan pada bulan ini seluruh kegiatan baik penyaluran dana, pelaksanaan fisik, maupun MDST telah 100% dituntaskan. Sejumlah 693 kegiatan prasarana fisik (jembatan, jalan, air bersih, irigasi, MCK, pasar, bendungan, gedung balai desa, talut, gorong-gorong, dll.) dan 111 gedung sekolah serta 12 gedung kesehatan telah berhasil dibangun. Di samping itu, sebanyak Rp10,126 miliar dari alokasi dana digunakan untuk kegiatan SPP. Jika dijumlahkan dengan modal awal (PPK I dan PPK II), maka dana pinjaman yang dikelola UPK di kab. Klaten sebesar Rp13,44 miliar. Tabel 18 menampilkan alokasi dana dan jenis kegiatan yang telah dilaksanakan. Tabel 18. Jenis Kegiatan dan Alokasi Dana di kab. Klaten No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Halaman 15 dari 40

Jenis Kegiatan Prasarana/Sarana Pendidikan Kesehatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Operasional UPK (2%) Operasional TPK (3%) Total Swadaya Masyarakat

Alokasi (Rp) 27.029.361.835 3.140.864.638 794.183.490 10.126.263.801 863.886.104 1.295.440.132 43.250.000.000 4.784.017.058


PPK di DI Yogyakarta Sama dengan Kep. Nias, laporan perkembangan kegiatan PPK dari DIY belum diterima sehingga laporan yang disampaikan berikut masih sama dengan bulan lalu. Perkembangan bulan lalu menunjukkan bahwa terdapat 3 desa (Jagalan, Trimurti, dan Sriharjo) kec. Srandakan, kab. Bantul dengan kegiatan pembangunan Gedung Serbaguna, masih belum MDST karena kurangnya swadaya masyarakat. Namun, akhirnya 2 desa dapat melaksanakan MDST, sisanya desa Trimurti belum MDST dan dana masih tersisa di TPK sebesar Rp6,354 juta. Sejumlah dana terdiri dari dana kegiatan prasarana Rp3,5 juta dan dana operasional desa Rp2,854 juta. Sejak Desember 2006, pencairan dana BLM telah mencapai 100% dan pada Juli 2007, dana telah berhasil tersalurkan seluruhnya ke desa. Pencairan terakhir dilakukan di kec. Samigaluh (kab. Kulonprogo) sebesar Rp7.174.400. Tabel 19. menampilkan alokasi dana berdasarkan jenis kegiatan yang dipilih oleh masyarakat. Tabel 19. Jenis Kegiatan dan Alokasi Dana di DIY No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenis Kegiatan Prasarana/Sarana Pendidikan Kesehatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Operasional UPK (2%) Operasional UPK TPK (3%) Total

Alokasi (Rp) 46.042.180.985 11.955.470.700 4.742.914.950 15.890.295.100 2.470.892.930 1.648.235.035 82.749.989.600

Prosentase (%) 55,64 14,45 5,73 19,20 2,99 1,99 100,00

PPD DI PAPUA & PAPUA BARAT Kegiatan PNPM-PPD di provinsi Papua dan Papua Barat relatif baru dimulai. Di provinsi Papua, pada Agustus 2007 baru dilaksanakan pelatihan pratugas. Sedangkan di Papua Barat telah dilakukan pelatihan pada sebelumnya. Pada bulan ini berhasil dilakukan IST (pelatihan tambahan) bagi KM-Kabupaten. Namun, IST bagi FK/FT belum dapat dilaksanakan, bahkan KM-Kabupaten masih perlu bimbingan dalam mengidentifikasi kebutuhan training maupun menyusun agenda serta matriks kurikulum IST. Pelaksanaan IST dipantau langsung oleh KM-Nasional untuk memastikan IST dapat berjalan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kegiatan PPD Siklus sebelumnya tetap dijalankan dan sebagian besar telah menyelesaikan kegiatan. Di provinsi Papua masih kegiatan Siklus VIII dan IX masih tersisa, sedangkan di provinsi Papua Barat telah berhasil dilakukan MKST di seluruh lokasi. PPD di Provinsi Papua Hingga akhir September 2007, perkembangan kegiatan Siklus VIII dan IX belum mengalami perubahan sejak dua bulan lalu. Kesibukan untuk memulai kegiatan PNPMPPD cukup menyita perhatian Korprov sehingga kegiatan siklus sebelumnya kurang mendapat pengontrolan. Sedangkan kegiatan PPK II, terdapat satu distrik di lokasi Siklus IV (Waropen Atas) terhenti pada pencairan dana tahap II karena terjadi penyimpangan dana yang dilakukan oleh ketua UPK dan FK sehingga tidak dapat melanjutkan kegiatan. Adapun di Waropen Bawah, 1 kampung telah beberapa bulan mengalami stagnasi (belum MKST). Berdasarkan keterangan Korprov, lokasi tersebut masih terkait penyalahgunaan dana dan tidak ada penanganan lebih lanjut dari provinsi. Untuk kegiatan Siklus V dan VII seluruh lokasi telah menuntaskan kegiatan.

Halaman 16 dari 40


Tabel 20. Perkembangan kegiatan PPK di Papua No.

Kegiatan

1. 2. 3. 4. 5.

Siklus Siklus Siklus Siklus Siklus

IV V VII VIII IX

Alokasi Kecamatan Kecamatan Aktif 56 52 6 6 35

53 47 4 3 35

Belum MKST Distrik 1; Waropen Bawah 1; Merauke Kota 1; Sukikai

Kampung 1 7; dari 30 1; dari 277

Perkembangan kegiatan PNPM-PPD 2007 telah dimulai pada awal bulan Agustus 2007, dimana bulan sebelumnya dilakukan Prasosialisasi. Dari 83 distrik yang berpartisipasi, tahapan kegiatan yang telah dicapai pada September 2007 masih relatif terlambat. Sebanyak 23 distrik berhasil melakukan Pertemuan Tingkat Distrik (PTD) I, dan tahap selanjutnya belum dapat dicapai sama sekali. Kondisi ini sangat memprihatinkan, 60 distrik masih dalam tahap Prasosialisasi dan belum memulai PTD I. Mengingat batas pencairan dana tinggal beberapa minggu lagi, diharapkan kebijakan peluncuran DIPA dapat diterapkan kembali agar konsentrasi pelaku tidak terpaku pada pencapaian tahapan kegiatan sehingga dapat mengabaikan prinsip maupun prosedur. Akibatnya kualitas hasil pelaksanaan program yang diharapkan tidak dapat tercapai. PPD di Provinsi Papua Barat Perkembangan kegiatan PNPM-PPK di provinsi ini relatif lebih cepat dibandingkan dengan provinsi tetangga (Papua) karena prov. Papua Barat melakukan Pelatihan Pratugas lebih cepat sehingga fasilitator lebih cepat dimobilisasi. Kegiatan PNPM-PPK 2007, terdiri dari 7 lokasi Siklus X, 23 lokasi eks PPK, dan 5 distrik lokasi baru sehingga total 35 distrik. Hingga September 2007, perkembangan kegiatan cukup signifikan dibandingkan dengan bulan lalu: 32 distrik telah melakukan Pertemuan Tingkat Distrik (PTD) I, Musyawarah Kampung I telah terjadi di 25 distrik, Pelatihan KPMK (Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung) telah dilaksanakan di 11 distrik, PBM (Perencanaan Bersama Masyarakat) telah dilakukan oleh 10 distrik. Sedangkan PTD II (setara dengan MAD III) belum berhasil dilaksanakan. Provinsi Papua Barat telah berpartisipasi dalam PPK sejak fase I dengan jumlah distrik partisipasi sebanyak 35 distrik. PPK II tahun I (Siklus IV) melibatkan 30 distrik, tetapi 8 distrik diantaranya tidak melanjutkan kegiatan karena tidak tersedia dana MG. Siklus selanjutnya (tahun II, yang pelaksanaannya bersamaan dengan tahun III di lokasi lain) diikuti oleh 26 distrik dan hanya 16 distrik yang melaksanakan kegiatan. Dari 16 distrik tersebut, 1 distrik (Warmare, Manokwari) belum menuntaskan MKST. Sementara itu, kegiatan PPK III/a dan PPK III/b III terdiri dari 13 distrik (6 distrik PPK III/a dan 7 distrik PPK III/b), hanya 4 distrik di Siklus VII yang melanjutkan kegiatan. Sedangkan Siklus VIII dan IX, semua lokasi tersebut telah berhasil melakukan pencairan dana hingga 100% dan telah dilakukan MKST di seluruh lokasi tetapi tim pemelihara Siklus IX belum terbentuk di kab. Bintuni.

II.5. PERKEMBANGAN UPK Perkembangan UPK dipantau oleh unit Microfinance (MCFS) KM-Nasional. Namun pemantauan ini sering terhambat karena banyaknya tugas-tugas lain yang dibebankan, seperti: Penyusunan PTO, Narasumber Sosialisasi PNPM, Supervisi dan Monitoring P2SPP, dsb. Keadaan diperburuk karena personil MCFS berkurang satu orang akibat demobilisasi pada akhir Juli 2007 lalu.

Halaman 17 dari 40


Adapun rencana kegiatan unit ini adalah: Penyusunan panduan tambahan, modul dan bahan bacaan untuk pelatihan DOK Microfinance, Supervisi dan monitoring pelaksanaan pelatihan DOK Microfinance, Persiapan materi untuk rekrutmen FMS dan MCFS regional, penyusunan laporan perkembangan pinjaman serta pemetaan UPK dan uji petik hasil scoring pendampingan PUPK. Pada tahun anggaran 2007 ini, disediakan DOK khusus untuk meningkatkan kapasitas UPK yang potensial agar dapat berkembang lebih baik. Perkembangan pinjaman UEP dan SPP Laporan perkembangan pinjaman disusun setiap triwulan, dimana periode terakhir adalah Juli – September 2007. Pada bulan ini, sejatinya dapat dilaporkan perkembangan terkini, namun laporan dari lapangan belum lengkap dan sumberdaya di KM-Nasional sangat minim. Akibatnya laporan perkembangan pinjaman yang disampaikan masih berdasarkan Laporan Penggunaan Pinjaman (LPP) per Juni 2007 karena masih terkendala pada banyaknya penugasan di luar bidang sementara salah satu personil telah didemobilisasi. Dilaporkan bahwa dari target pengembalian pinjaman SPP sejumlah Rp614,235 miliar diperoleh realisasi pengembalian sebanyak Rp574,764 miliar atau sebesar 93,57%. Sedangkan pinjaman yang masih beredar di masyarakat sejumlah Rp324,603 miliar dengan jumlah tunggakan sebesar Rp39,382 miliar. Sementara itu, target pengembalian pinjaman UEP secara nasional pada bulan Juni 2007 sebesar Rp1,2 trilyun dengan realisasi pengembalian sejumlah Rp1 trilyun (83,36%). Adapun pinjaman yang masih beredar di masyarakat sebanyak Rp441,083 miliar dengan jumlah tunggakan Rp199,352 miliar. Laporan perkembangan pinjaman UEP dan SPP lebih jelas digambarkan Tabel 21. Tabel 21. Perkembangan Pinjaman per Juni 2007 Prosentase Pengembalian (%) 93,57

Saldo Pinjaman (miliar Rp) 324,603

Tunggakan Pinjaman (miliar Rp) 39,382

998,896

83,36

441,083

199,352

1.573,660

87,81

765,686

238,734

SPP

Target Pengembalian (miliar Rp) 614,235

Realisasi Pengembalian (miliar Rp) 574,764

UEP

1.198,248

Total

1.812,483

Kegiatan

Perkembangan pemetaan UPK Sama halnya dengan laporan perkembangan pinjaman, makan pemetaan UPK yang dapat dilaporkan adalah status per Juni 2007. UPK dipetakan dengan kategori A, B, C, dan D. Dari 1.630 UPK di 28 provinsi (kecuali Papua dan Papua Barat), sejumlah UPK dikategorikan masing-masing A – D seperti tampak pada Tabel 22. Tabel 22. Kategori UPK Berdasarkan Pemetaan per Juni 2007 Pemetaan Potensial: 1.262 Non-Potensial: 368

Halaman 18 dari 40

Kategori

Jumlah UPK

A B C D

882 380 201 167

Keterangan Nilai Pemetaan >6 >6 ≤6 ≤6

Saldo Pinjaman di Masyarakat >Rp300 juta ≤Rp300 juta >Rp300 juta ≤Rp300 juta


Jumlah UPK yang dipetakan mengalami penambahan dibandingkan pemetaan UPK per Maret 2007 yaitu sejumlah 7 UPK. Untuk kategori UPK potensial A juga mengalami penambahan dari 867 UPK menjadi 882 UPK. Demikian juga jumlah UPK potensial kategori B dari 867 UPK menjadi 882 UPK. Pemetaan UPK dilakukan di 28 provinsi, tidak termasuk Papua dan Papua Barat. Masalah dan Rekomendasi 1. Sampai saat ini unit MIS belum dapat membantu penyajian data untuk Laporan Keuangan (laporan perkembangan pinjaman, laporan kolektibilitas, laporan Neraca dan Operasional) secara nasional dari basis data yang sudah tersedia. Akibatnya penyusunan laporan masih dilakukan secara manual berdasarkan hardcopy dari laporan bulanan Korprov. Untuk itu direkomendasikan agar unit MIS dapat mendukung data yang dibutuhkan karena data tersebut sangat bermanfaat dalam melakukan analisis perkembangan pinjaman dan keuangan di lapangan. 2.

DOK UPK Microfinance belum difahami oleh pelaku di provinsi. Sebagian menganggap bahwa pelaksanaan pelatihan dan pengajuan DOK sama dengan DOK Tambahan (Siklus VI) maupun DOK Perencanaan. Dengan demikian, perlu dibentuk tim penguatan KM-Nasional untuk memberikan pemahaman tersebut kepada Fasilitator Training Regional.

II.6. PARTISIPASI MASYARAKAT Salah satu tujuan khusus PPK adalah meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, fasilitator maupun konsultan terus mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan program di lapangan. Tingkat partisipasi selama ini diukur dari kehadiran masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan terutama musyawarah desa. Namun demikian, dari banyaknya jumlah swadaya masyarakat dalam menyumbang HOK dan material pendukung menunjukkan partisipasi masyarakat cukup tinggi. Sebut saja pada kegiatan PPK II, sejumlah Rp2,283 trilyun telah digunakan untuk mendanai 56.889 kegiatan dengan swadaya masyarakat senilai Rp346,162 miliar atau 15% dari biaya yang dikeluarkan program. Sedangkan kegiatan PPK III/a telah menyerap dana sebanyak Rp869,596 miliar untuk mendanai 21.438 kegiatan. Adapun swadaya masyarakat sebesar Rp110,41 miliar atau 13% dari alokasi dana. Dari sisi kehadiran dalam setiap tahapan kegiatan, tingkat partisipasi masyarakat ditunjukkan Gambar 2-3. Sedangkan rata-rata partisipasi masyarakat pada Siklus VII – IX (dalam hal ini tanpa musyawarah khusus perempuan) ditampilkan Gambar 4. Rata-rata partisipasi kelompok laki-laki sebanyak 63%, perempuan 37%-46%, dan orang miskin 59%60%. Tingkat partisipasi perempuan masih dinilai kurang jika dibandingkan kelompok laki-laki yang mencapai hampir dua kali lipat jumlah perempuan yang hadir dalam musyawarah desa. Untuk mendorong partisipasi perempuan, PPK menetapkan mekanisme pembelajaran musyawarah melalui Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). MKP dapat pula dihadiri oleh kaum laki-laki sebagaimana terlihat pada Gambar 1 dan 2, sebanyak 2% dan 5% dari jumlah peserta yang hadir dalam MKP (tahapan ke-4) Siklus VII maupun VIII adalah kaum laki-laki.

Halaman 19 dari 40


Keterangan 1

Partisipasi Masyarakat Siklus VII

Tahapan Kegiatan:

100%

1. Musyawarah Antar Desa I

90%

2. Musyawarah Desa I

Tingkat Partisipasi

80%

3. Penggalian Gagasan

70%

4. Musyawarah Khusus Perempuan

60%

Laki-laki

5. Musyawarah Desa II

50%

Perempuan

6. Musyawarah Antar Desa II

40%

Orang Miskin

7. Musyawarah Antar Desa III 8. Musyawarah Desa III

30%

9. Musyawarah Desa Pert. Jawaban

20%

10. Musyawarah Desa Srh. Terima

10%

11. Pemeliharaan Hasil Keg.

0% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Keterangan 2 Lk = Laki-laki Pr = Perempuan OM = Orang Miskin

11

Tahapan Kegiatan

Gambar 2. Tingkat partisipasi Siklus VII.

Rata-rata Tingkat Partisipasi Siklus VII - IX

Partisipasi Masyarakat Siklus VIII 100%

100%

90%

90%

70% 60%

Laki-laki

50%

Perempuan

40%

Orang Miskin

30% 20% 10%

Tingkat Partisipasi

Tingkat Partisipasi

80%

80% 70% 60%

63%63% 54%

60%59%60% 46%

50%

37%37%

40% 30% 20% 10%

0% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

0%

10 11

Lk

Tahapan Kegiatan

Gambar 3. Tingkat partisipasi Siklus VIII.

Halaman 20 dari 40

Pr

OM

Gambar 4. Rata-rata tingkat partisipasi.


Siklus VII Siklus VIII Siklus IX

III. PENINGKATAN KAPASITAS & PENGEMBANGAN PROGRAM Supervisi dan Monitoring pelaksanaan IST di provinsi maupun kabupaten masih menjadi agenda utama. Selain itu, training plan beserta anggarannya mulai disusun mengingat akan segera memasuki tahun 2008. Unit training juga turut dalam seleksi aktif calon spesialis regional maupun provinsi, terutama untuk posisi Sp. Training Regional. Pada September 2007 ini, unit Training masih memfokuskan kegiatan pada supervisi dan monitoring pelaksanaan IST dengan menggunakan dana tambahan dimana IST ini dilaksanakan saat Rakor Provinsi maupun Kabupaten. Di samping itu, dalam rangka mempersiapkan media sosialisasi melalui visualisasi, dilakukan survey lokasi pengambilan gambar untuk Model Perencanaan PNPM. Terkait dengan pelaksanaan PNPM tahun 2008, Unit Training juga diminta untuk mempersiapkan Training Plan beserta estimasi Budgeting Pelatihan tahun 2008 dan turut dalam seleksi aktif calon spesialis Training Regional. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan aktivitas di atas, sebagai berikut: Permasalahan 1. Pelaksanaan In-service Training belum optimal dilakukan karena masih terkendala oleh kemampuan konsultan dalam melakukan need asessment pelatihan dan keterampilan dalam penyusunan matrik kurikulum. 2. Persiapan pelaksanaan pengambilan gambar media sosialisai PNPM masih menghadapi kendala karena padatnya kegiatan di lapangan. 3. Calon spesialis Training Regional yang mengikuti seleksi, dinilai belum memiliki kualifikasi yang diharapkan program terutama dari pengalaman kerja di bidang yang sama. Saran dan Tindak lanjut 1. Spesialis Training Regional harus memberikan perhatian yang penuh dalam penyusunan matrik kurikulum untuk pelaksanaan In-service Training di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten. 2. Pengambilan gambar media sosialisai PNPM akan dilaksanakan setelah hari Raya Idul Fitri, mengingat pelaku-pelaku yang dilibatkan sebagai pemeran agar mempunyai persiapan yang cukup. 3. Diharapkan agar penyeleksi untuk calon spesialis memiliki komitmen bahwa dasar dari calon spesialis adalah memiliki pengalaman sebagaimana yang diharapkan program dan bukan dititikberatkan pada kemampuan calon dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada panduan seleksi.

Halaman 21 dari 40


III.1. DOK TAMBAHAN Penggunaan DOK Tambahan (yang digulirkan bersamaan Siklus VI) hingga Agustus 2007 belum 100% tercairkan. Berdasarkan hasil rekapitulasi, dari 26 provinsi yang mendapatkan DOK Tambahan untuk pelatihan, sebanyak 336 kecamatan dari 675 kecamatan yang tersebar di 17 provinsi telah 100 persen menyelesaikan empat jenis pelatihan (Pelatihan Kades & BPD, TP3, BPUPK, Tim Monitoring, dan Lain-lain). Adapun 17 provinsi tersebut adalah: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara. Total peserta dari seluruh jenis pelatihan berjumlah 73.207 orang. Peserta paling banyak berasal pada pelatihan Kades & BPD, yaitu sejumlah 22.053 orang. Sedangkan pada pelatihan yang termasuk dalam kategori lain-lain, hanya berjumlah 4.890 orang (Tabel 23). Tabel 23. Jumlah Peserta Pelatihan dengan DOK Tambahan Jenis Peserta Kades & BPD TP3 BPUPK Tim Monitoring Lain-lain Total

Jumlah Peserta (orang)

22.053 21.814 4.794 19.566 4.980 73.207

Jumlah Kecamatan 653 656 651 643 110 -

Prosentase Pelaksanaan (%) 96,7 97,2 96,4 95,3 50,0 -

Berdasarkan hasil cross cek pada beberapa provinsi yang belum menuntaskan pelatihan, penyebab utama keterlambatan umumnya akibat banyaknya lokasi yang sudah phase out. Di lokasi tersebut tidak ada lagi FK yang mengkoordinir kegiatan, sehingga harus ditangani langsung oleh KM-Kab atau FK yang berada di lokasi terdekat namun kurang optimal. Selain itu, penyebab keterlambatan adalah adanya penyimpangan dana. Langkah-langkah untuk mempercepat kelanjutan pelatihan masih dalam tahap perumusan.

III.2. PENINGKATAN KAPASITAS DI PROVINSI Pada bulan sebelumnya, kegiatan peningkatan kapasitas yang dapat dilaporkan adalah per Juli 2007 karena pada bulan lalu baru 3 provinsi yang melaporkan. Pada bulan ini akan dilaporkan kegiatan per Agustus 2007. Banyaknya provinsi yang melaporkan kegiatan sejumlah 20 provinsi (termasuk Kep. Nias). Adapun 10 provinsi lainnya yang belum melaporkan adalah: Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Papua Barat). Berbagai jenis kegiatan peningkatan kapasitas yang diberikan kepada masyarakat, pemerintah, maupun konsultan berikut jumlah pesertanya dirinci dalam Tabel 24. Peserta kegiatan yang terbagi menjadi tiga bagian seperti diuraikan Tabel 24 di bawah didominasi oleh kelompok masyarakat, yaitu 849 orang (64%) dari 1.335 orang. Pelaku yang paling banyak dilatih dari Kelompok Masyarakat adalah Fasilitator Desa, sebanyak 142 orang, disusul oleh Tim Penulis Usulan sebanyak 137 orang. Sementara itu, dari kelompok aparat pemerintah sejumlah 157 orang tercatat sebagai peserta dengan perincian: tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi masing-masing sebanyak 36, 102, 16, dan 1 orang. Aparat pemerintah di tingkat kecamatan paling banyak dilatih, terkait dengan posisi PJOK dan PJAK.

Halaman 22 dari 40


Tabel 24. Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Berdasarkan Jenis Pelatihan terhadap Jumlah Pelaku JENIS KEGIATAN

M 267 48 166 301 0 32 3 0 32 849

Pra Tugas Penyegaran IST OJT WS/Lokakarya Rakor Bulanan Rapat Kerja Hearing Lain-lain Jumlah

Agustus 2007 P K 48 66 19 33 32 100 17 41 4 0 27 62 0 0 0 0 10 27 157 329

Jumlah 381 100 298 359 4 121 3 0 69 1.335

Keterangan: M=Masyarakat; P=Pemerintah; K=Konsultan; Satuan angka pada tabel dalam (orang)

Berdasarkan sumber pendanaan pelatihan, DOK Kecamatan masih merupakan sumber yang paling banyak digunakan, yaitu sebesar Rp1,275 miliar. Walaupun DOK Pelatihan Masyarakat secara khusus telah dialokasikan pada PNPM-PPK 2007, namun pencairannya masih minim. Sumber pendanaan pelatihan secara lengkap diperlihatkan Tabel 25. Tabel 25. Alokasi Dana dan Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Alokasi Dana DOK

Bln

Agt

# Keg. 480

Besarnya (juta Rp) 1.274,978

Swadaya Konsultan # Besarnya Keg. (juta Rp) 100 11,336

Swadaya Masyarakat # Besarnya Keg. (juta Rp) 118 2,737

BOP UPK # Keg. 1

Besarnya (juta Rp) 0,05

Lain-lain # Keg. 13

Besarnya (juta Rp) 5,845

Keterangan: #Keg. = Banyaknya kegiatan pelatihan dengan menggunakan dana terkait.

Ditinjau dari komposisi peserta berdasarkan jenis kelamin, peserta laki-laki lebih banyak dari peserta perempuan. Dari 780 kegiatan yang telah dilaksanakan, peserta pria berjumlah 10.942 orang dan peserta perempuan 8.540 orang. Sedangkan materi yang disampaikan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: untuk Pelatihan PNPM-PPK (Reguler) dan Pelatihan program pilot PNPM Generasi (Tabel 26). Tabel 26. Materi Pelatihan Periode Agustus 2007 Bulan

PNPMPPK (Reguler)

Materi Baru 1. Konsepsi PNPM-PPK, Errata PTO PPK-3, Media Sosialisasi PNPM-PPK, Strategi Kualitas Pendampingan PNPM-PPK, dan Teknik Perencanaan Partisipatif 2. Sosialisasi Kebijakan Periode Pertengahan April—Mei 2007, Penyerapan Dana BLM PPK 2 dan PPK 3 ke desa. Justifikasi, Solusi, dan Estimasi 3. Konsep Pendataan RTM, MMDD, dan P2SPP. 4. Pengenalan Tipe Kelompok Solid menurut standar PNPM-PPK. 5. Aturan Baru PNPM-PPK, SOP, BP UPK, dan Data Base UPK 6. Pengesahan Pembentukan BKAD 7. Metode Memimpin dan mengendalikan forum

Halaman 23 dari 40


Bulan

PNPM Generasi

Materi Baru 1. 2. 3. 4. 5.

Konsepsi PNPM Generasi Tupoksi FD Generasi Alur dan mekanisme PNPM Generasi Tahapan PNPM Generasi Pemahaman 12 indikator dalam PNPM Generasi

III.3. PENGEMBANGAN PROGRAM PPK yang dimulai sejak tahun 1998 dipandang cukup berhasil memberdayakan masyarakat, sehingga beberapa proyek percontohan dicangkokkan ke dalam PPK, termasuk di lokasi bencana seperti di provinsi NAD dan Sumatera Utara (Kep. Nias). Proyek percontohan yang telah dituntaskan pada Maret 2007 lalu adalah Pilot Kesehatan (difokuskan pada Water Sanitation) dimana pelaksanaannya bekerja sama dengan Departemen Kesehatan. Begitu juga dengan Pilot Pendidikan, bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional dan saat ini sedang dirintis kesepakatan untuk melanjutkan kegiatan. Selain itu, proyek pilot P2SPP juga diperluas lokasi cakupannya, namun untuk bulan ini tidak dapat dilaporkan karena spesialis terkait telah mengundurkan diri.

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Kegiatan Pilot Pendidikan yang sedianya dapat dilaksanakan pada awal semester II tahun ini, ternyata hingga saat ini masih mengalami hambatan karena masih menunggu NOL amandemen PT Amythas sebagai perusahaan pengelola administrasi. Sedangkan tahapan kegiatan PNPM Generasi telah dimulai dan langsung dilakukan supervisi serta monitoring oleh Bank Dunia. Adapun kegiatan pendidikan pada program reguler, bulan ini masih menyusun panduan supervisi dan monitoring. Panduan ini meliputi: pemeriksaan pekerjaan, menajemen tim dan peningkatan kapasitas FK/masyarakat. Pilot Pendidikan Perkembangan kegiatan Pilot Pendidikan belum mengalami perubahan yang berarti karena masih terkendala pendanaan yang harus masuk dalam amandemen PT. Amythas. Namun demikian, berbagai aktivitas persiapan tetap dilakukan, seperti: modul pelatihan, perencanaan pelatihan penyegaran bagi FK-Pendidikan, dan identifikasi FK yang masih relevan untuk mengikuti Pilot Pendidikan. Direncanakan FK-Pendidikan yang akan mengikuti pelatihan berjumlah 19 orang, terdiri dari 14 orang FK lama dan 5 orang FK baru. Masalah dan Rekomendasi Beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilot Pendidikan adalah: 1. Pelatihan Penyegaran bagi FK-Pendidikan belum dapat dilaksanakan pada bulan September 2007 karena waktu yang sempit. Ditargetkan pada Oktober 2007 mendatang dapat direalisasikan. 2. Pencairan dana BLM tidak memungkinkan dapat dicairkan seluruhnya pada Desember 2007 karena aktivitas di lapangan baru dimulai bulan November 2007 setelah Pelatihan Penyegaran FK-Pendidikan (Oktober 2007). 3. Hingga saat ini belum tersedia FT bagi lokasi non-PNPM PPK. 4. Spesialis Pendidikan harus turut menangani PNPM Generasi karena belum adanya spesialis terkait. Akibatnya perhatian untuk kegiatan pendidikan terkurangi.

Halaman 24 dari 40


Untuk itu, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. KM-Nasional mempersiapkan Nota Dinas kepada Satker Pusat untuk menegaskan bahwa kegiatan Pilot Pendidikan tidak akan dapat menyerap dana maupun menyelesaikan kegiatan pada Desember 2007. 2. Diharapkan FT untuk lokasi Pilot Pendidikan non-PNPM PPK dapat segera ditempatkan agar segera dilakukan OJT oleh KM-Teknik masing-masing lokasi. 3. Agar kegiatan pendidikan lebih terfokus, spesialis/koordinator PNPM Generasi perlu segera direkrut. PNPM Generasi Kegiatan PNPM Generasi relatif lebih banyak mendapat perhatian dari Bank Dunia sehingga pada bulan ini perkembangan tahapan kegiatan di lapangan dipantau secara langsung. Aktivitas utama pada September 2007, diantaranya: a. Supervisi dan monitoring pelaksanaan PNPM Generasi di lapangan. Dari kegiatan ini diperoleh temuan-temuan sebagaimana ditampilkan Tabel 27. Tabel 27. Temuan Hasil Supervisi dan Monitoring PNPM Generasi Provinsi Jawa Barat

Temuan Kegiatan Pelatihan TPK2 di kab. Sukabumi, Sumedang, dan Kuningan. Posisi kosong sebanyak orang FT dan 1 orang FK

Jawa Timur

Halaman 25 dari 40

Keterangan

Pelatihan TPK 1 di kab. Malang, Pemekasan, dan Trenggalek

24

 Proses FGD di kab. Sukabumi dihadiri oleh 90 orang, oleh FK dan PJOK dibagi menjadi 4-5 kelompok. Masyarakat cukup paham tentang FGD, dan hasil yang FGD cukup variatif. KMKab. sangat mendukung FK.  Pelatihan TPK 2 di kab.Sumedang, sedikit kesulitan dalam menyusun prioritas gagasan yang ada dan skoring cukup rumit. KM-Kab. kurang mendukung FK, dimana penjelasan terhadap pertanyaan kurang direspon.  Pelatihan TPK 1 dan 2 di kab. Kuningan sebagian telah memanfaatkan peta sosial desa.  terkesan hanya mengejar RKTL dan kurang memperhatikan kualitas tahapan  FK dan FD kurang memahami 12 indikator karena saat pelatihan kurang ditekankan  Peserta kurang memahami kegunaan peta sosial dan perhitungan jumlah sasaran.  Peserta dan mungkin FD/FK kurang memahami apa bedanya sasaran dan pemanfaat  TPK belum memahami PNPM Generasi dan tugas-tugas mereka  Waktu pelatihan setiap hari


Temuan

Provinsi

Kegiatan

Keterangan berkisar antara 3-4 jam saja  FK kurang persiapan dalam pelatihan TPK  FK belum terampil dalam pengisian formulir  Banyaknya pertanyaan yang perlu jawaban segera dan kurang dapat dijawab, baik oleh FK/KM maupun Korprov

Gorontalo Sulut NTT

b.

-

Belum dilaksanakan Belum dilaksanakan Belum dilaksanakan

Pelatihan Pratugas (tambahan) FK PNPM Generasi. Pelatihan ini dilaksanakan di provinsi Jawa Barat dengan peserta berjumlah 27 orang (13 orang FT dan 14 orang FK) dimana undangan seharusnya berjumlah 30 orang (18 orang FT dan 12 orang FK). Kelebihan peserta calon FK telah dikonfirmasi kepada KM-Nasional berdasarkan pertimbangan kebutuhan. Dari 27 orang peserta, 25 orang diantaranya ditempatkan. Sisanya 2 orang menjadi cadangan, tetapi salah seorang tidak bersedia ditempatkan di luar Jawa Barat dan masih terikat kontrak dengan lembaga lain. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa peserta relatif telah mengetahui tujuan, pengertian, sasaran, dan indikator program dan dapat menjelaskan dengan baik. Akan tetapi, substansi program belum difahami dengan baik. Begitu pula dengan metode fasilitasi, masih cenderung bersifat ceramah dan kurang partisipatif. Dari sisi persiapan media simulasi, terjadi keterlambatan sehingga peserta harus menunggu. Keterlambatan koordinasi antara BPMD, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan juga berpengaruh terhadap kegiatan ini. Akibatnya, narasumber belum siap (diantaranya belum menyiapkan hand out materi presentasi).

c.

Persiapan dan identifikasi kebutuhan media sosialisasi dan media pendukung kegiatan lainnya, seperti: PTO, flipchart, info kit dan Buku KIA, buku kupon serta stempel kupon. Amandemen PT. Amythas yang memerlukan waktu sekitar satu bulan menyebabkan proses printing media sosialisasi terhambat. Setelah terbit NOL untuk amandemen tersebut, maka maka persiapan terkait dapat dilakukan, antara lain: mengumpulkan data jumlah desa, bidan, layanan kesehatan dan jumlah sasaran. Data tersebut harus disampaikan kepada KM-Nasional sebelum hari Raya Idul Fitri dan segera ditindaklanjuti dengan pencetakan serta distribusi pada akhir Oktober 2007.

Masalah dan Rekomendasi Beberapa masalah yang dapat dirangkum dalam pelaksanaan PNPM Generasi adalah: 1. Pertanyaan mengenai realisasi kegiatan di lapangan masih banyak. Di samping itu, pengetahuan mengenai PNPM Generasi (termasuk mengenai indikator keberhasilan dan keterkaitan PNPM Generasi dan PNPM-PPK) belum dipahami oleh pelaku di tingkat desa dan kecamatan. Salah satu akibatnya, implementasi di provinsi Jawa Timur lebih mengejar RKTL daripada melaksanakan kegiatan secara berkualitas.

Halaman 26 dari 40


2. 3. 4.

Laporan kegiatan PNPM Generasi belum seragam. Walaupun telah dilakukan pelatihan tambahan, Provinsi Jawa Timur dan Gorontalo masing-masing masih terjadi kekosongan fasilitator sebanyak 2 orang dan 1 orang. Pengadaan Buku KIA yang cukup banyak (sekitar 216.000 eksemplar) membutuhkan waktu lama sehingga diperkirakan Buku KIA baru dapat didistribusikan pada pertengahan November 2007.

Untuk itu, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemahaman mengenai program pilot ini (bagi FK/FT) dapat ditingkatkan (misalnya: PNPM Generasi adalah bagian PNPM-PPK, RKTL perlu dilaksanakan namun kualitas perlu dijaga, dll.) melalui IST sehingga FK dapat memfasilitasi pelaku kegiatan di tingkat desa lebih baik lagi. Selain itu, perlu supervisi KM-Nasional saat Rakor tingkat FK sebagai spot checking terhadap IST yang diberikan oleh KM-Kabupaten. 2. Supervisi dan monitoring kegiatan perlu dijadwalkan oleh KM-Nasional agar rencana kegiatan dan kualitas dapat terjaga dengan baik. 3. Kekosongan fasilitator di Jawa Timur dan Gorontalo, juga kekosongan spesialis PNPM Generasi akan segera dikoordinasikan dengan Satker Pusat. 4. Memorandum mengenai panduan pelaporan akan disusun oleh KM-Nasional agar laporan yang diterima lebih seragam dan sesuai dengan kebutuhan.

Halaman 27 dari 40


IV. MONITORING DAN EVALUASI Supervisi IST di provinsi maupun kabupaten dan TOT P2SPP masih mewarnai kegiatan Monev bulan ini. Sedangkan audit internal belum dilaporkan karena personil hanya satu orang dan disibukkan oleh tugas-tugas seleksi aktif serta pelatihan. Sementara itu, rekapitulasi penanganan masalah mencatat bahwa 864 masalah terakumulasi di bulan September 2007 dimana 37 diantaranya dinyatakan selesai. Monitoring dan evaluasi bulan ini difokuskan pada kegiatan IST yang sudah berjalan selama dua bulan, di samping monitoring terhadap kegiatan lainnya seperti pelatihan Pratugas dan TOT P2SPP. Akan tetapi, monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan secara khusus belum dilakukan, akibat agenda yang cukup padat dalam memenuhi kekosongan konsultan dan pelatihan. Namun demikian, di sela-sela monitoring IST di kabupaten, KM-Nasional menyempatkan mengunjungi lokasi (misal: kantor UPK) untuk mengevaluasi kegiatan yang telah di lakukan. Memperhatikan perkembangan penanganan masalah PPK, lebih dari 50% masalah selama 6 bulan terakhir mengalami stagnasi. Oleh karena itu perlu adanya dukungan yang lebih kuat dari pelaku-pelaku PPK terutama TK PNPM-PPK, konsultan lapangan dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di wilayahnya. Jika masalah tersebut berlarut-larut dan tidak ada dukungan penanganan dari pemerintah setempat maupun masyarakat, maka lokasi tersebut dapat dimasukkan dalam kriteria kecamatan bermasalah sehingga tidak bisa didanai lagi pada tahun yang akan datang.

IV.1. KUNJUNGAN LAPANGAN Seperti telah diketahui, kunjungan lapangan (perjalanan dinas) merupakan aktivitas dan kewajiban rutin KM-Nasional setiap bulan. Hal ini tertuang dalam TOR bahwa KMNasional berkewajiban untuk melakukan perjalanan dinas kurang lebih 50% dari hari kerjanya. Perjalanan dinas dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan program. Pada bulan ini, kunjungan lapangan cukup padat dan melibatkan banyak personil. Masih berkaitan dengan kebijakan penambahan pelatihan berupa IST untuk KM-Kab./KMTeknik (saat rakor provinsi) dan untuk FK/FT (saat rakor kabupaten) yang dimulai pada Agustus 2007, maka supervisi dan monitoring IST baik di provinsi maupun kabupaten terus dilakukan. Agenda lain yang mewarnai kegiatan adalah seleksi aktif calon spesialis di beberapa provinsi dan supervisi Pelatihan Pratugas FK/FT Gel. III. Pelatihan Pratugas ini dilaksanakan pada akhir September sehingga dari sisi waktu perjalanan dinas, lebih banyak mengambil waktu di bulan Oktober 2007. Tabel 28. menunjukkan rangkuman perjalanan dinas yang dilakukan pada September 2007. Dari 22 personil KM-Nasional, kunjungan terbanyak dilakukan oleh spesialis Training Masyarakat, yaitu selama 27 hari kerja (90% dari hari kerja dalam satu bulan). Adapun kunjungan ini dilakukan dalam rangka seleksi aktif calon konsultan spesialis,

Halaman 28 dari 40


fasilitasi TOT Setrawan proyek pilot P2SPP, serta supervisi dan monitoring Pelatihan Pratugas FK/FT Gel. III. Tabel 28. Realisasi Kunjungan Lapangan Per September 2007 LOKASI

N O.

NAMA

1

Anthony Torrens

SumUt dan NAD

2

Abdul Latip

SumBar dan SumSel

3

Yayuk Wuriati

JaBar, Yogya dan Jateng

4

Yayuk Wuriati

Sulawesi Tengah

5

Agus Prasetyono

Jatim dan NTB

6

Dessy Setyawati

NTT dan Bali

7

Dessy Setyawati

Sulawesi Tenggara

8

Hendry Syafaruddin

KalSel dan SulTra

9

Hendry Syafaruddin

Bengkulu

10

Agus Triantara

SulSel dan Papua

11

Agus Triantara

Maluku Utara

12

Achmad Rabin Taim

SulUt dan MalUt

13 14 15 16

Chamiyatus Sidqiyah Chamiyatus Sidqiyah Chamiyatus Sidqiyah Chamiyatus Sidqiyah

PROVINSI

Sumatera Utara Sumatera Selatan Kalimantan Timur Jawa Tengah

17

Nurlily Basri

Jawa Timur

18

Nurlily Basri Endah Nurdartilah Endah Nurdartilah Endah Nurdartilah Endah Nurdartilah Lendy Wibowo Lendy Wibowo

Papua Barat

19 20 21 22 23 24

Halaman 29 dari 40

Jawa Timur

KEGIATAN YANG DILAKUKAN Supervisi RKTL Khusus Aceh dan Monitoring Persiapan Proyek Perumahan (R2PN) Nias Supervisi Monitoring dalam Rangka Negosiasi Kontrak PBM & Evaluasi Kegiatan PBM Supervisi Monitoring dalam Rangka Negosiasi Kontrak PBM & Evaluasi Kegiatan PBM Supermon IST dan Persiapan Pelatihan DOK Microfinance Supervisi Monitoring dalam Rangka Negosiasi Kontrak PBM & Evaluasi Kegiatan PBM Supervisi Monitoring dalam Rangka Negosiasi Kontrak PBM & Evaluasi Kegiatan PBM Supermon IST dan Persiapan Pelatihan DOK Microfinance Supervisi Monitoring dalam Rangka Negosiasi Kontrak PBM & Evaluasi Kegiatan PBM Supermon IST dan Persiapan Pelatihan DOK Microfinance Supervisi Monitoring dalam Rangka Negosiasi Kontrak PBM & Evaluasi Kegiatan PBM Supermon IST dan Persiapan Pelatihan DOK Microfinance Supervisi Monitoring dalam Rangka Negosiasi Kontrak PBM & Evaluasi Kegiatan PBM Seleksi Aktif Calon Konsultan Spesialis PNPM-PPK Memfasilitasi TOT pelatihan Setrawan Pilot P2SPP Supervisi dan Monitoring Pelatihan FK/FT Seleksi Aktif Calon Konsultan PNPM-PPK Seleksi Aktif Calon Konsultan Spesialis PNPM-PPK Supervisi dan Monitoring IST Seleksi Aktif Calon Konsultan PNPM-PPK

Lama (hari)

Total Perjalanan

Prosentase (%)

4

4

13%

5

5

17%

11

37%

5

17%

10

33%

10

33%

13

43%

5

17%

27

90%

10

33%

20

67%

17

57%

5 6 5 5 5 5 5 5 8 5 4 9 9 5 4 6 4

Bangka Belitung

Supervisi dan Monitoring IST

4

Bali

Pelatihan TOT P2SPP Setrawan

7

Jawa Tengah Sulawesi Selatan Bali

Seleksi Aktif Calon Konsultan Spesialis PNPM-PPK Seleksi Aktif Calon Konsultan Spesialis PNPM-PPK Narasumber dan Supervisi Pelatihan BKAD/Lembaga Masy

5 4 4


N O. 25 26 27 28 29 30 31 32

NAMA Lendy Wibowo Soenoe Widjajanti Soenoe Widjajanti Soenoe Widjajanti Sansan T. Umarna Sansan T. Umarna Sansan T. Umarna Sansan T. Umarna

LOKASI PROVINSI Lampung Sulawesi Selatan

Agung H Budi

1

3%

5

5

17%

5

5

17%

9

9

30%

9

9

30%

5

5

17%

5

Kalimantan Barat Jawa Timur

Sulawesi Selatan

45

1


Nofrizal

44

57%

Maluku

36

43

17

4

Jawa Timur

Erni Yanti Siregar Arris Hakim Lybrianto Yan Budi Triyani

73%

Seleksi Aktif Calon Konsultan Spesialis PNPM-PPK

Nofrizal

42

22

Sulawesi Selatan

35

Suudi Noor

73%

13

Jawa Tengah

41

22

Pelatihan FK PNPM Generasi

Nofrizal

40

77%

4

Jawa Barat

34

39

23

9

6

Jawa Tengah

38

Prosentase (%)


Nofrizal

Arif Setyabudhi Arif Setyabudhi Arif Setyabudhi M. Ikhwan Maulana

Supervisi dan Monitoring Pelatihan FK/FT Seleksi Aktif Calon Konsultan Spesialis PNPM-PPK

Total Perjalanan

Lama (hari)

Papua

33

37

KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Jawa Tengah Sumatera Barat Kalimantan Tengah Jawa Barat Sumatera Utara & Nias Papua Sumatera Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan

Supervisi dan Monitoring Pelatihan FK/FT Seleksi Aktif Calon Konsultan PNPM-PPK Survey Kegiatan Media Sosialisasi PNPM Supermon IST dan Persiapan Pelatihan DOK Microfinance Seleksi Aktif Calon Konsultan PNPM-PPK Supervisi dan Monitoring Pelatihan FK/FT Survey Kegiatan Media Sosialisasi PNPM Melakukan IST Identifikasi Kerusakan Bangunan Supervisi dan Monitoring Pelatihan FK/FT Mendampingi Kunjungan Wartawan ke Lokasi PNPM-PPK Supervisi dan Monitoring IST OJT Pembuatan Laporan dan Analisis Keterlambatan Progres Supervisi dan Monitoring Pelatihan FK/FT Supervisi dan Monitoring Pelatihan FK/FT Seleksi Aktif Calon Konsultan PNPM-PPK

8 5 3 5 5 9 3 5 9

Melihat frekuensi perjalanan dinas bulan ini, prosentase rata-rata sebesar 58% (251 hari/(29 orang x 15 hari) x 100%), atau rata-rata 8,6 hari kerja/orang dari seluruh KMNasional yang aktif. Akan tetapi, sejumlah 251 hari tersebut, 72 hari diantaranya masuk ke dalam bulan Oktober, sehingga jumlah hari perjalanan dinas yang benar-benar dilakukan pada bulan September adalah 204 hari (sudah termasuk yang terdaftar pada perjalanan bulan lalu. Angka rata-rata 58% tersebut secara total belum mencapai target 15 hari kerja (sesuai dengan TOR KM-Nasional) atau masih kekurangan 42% (sekitar 6 hari kerja). Sementara itu, dari 22 orang KM-Nasional yang melakukan kunjungan lapangan, diperoleh prosentase rata-rata sebesar 76% (251 hari/(22 orang x 15 hari) x 100%). Artinya lama perjalanan rata-rata adalah 11,4 hari kerja/orang. Angka tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Diharapkan perjalanan dinas yang padat relevan dengan output yang ada agar efektivitas perjalanan dinas dapat dicapai.

Halaman 30 dari 40


IV.2. STATUS PENANGANAN MASALAH Pada laporan bulan September 2007 ini, data permasalahan dari provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan data pada bulan lalu karena saat laporan disusun, laporan dari provinsi tersebut belum diterima. Secara umum, beberapa provinsi agak terlambat mengirimkan laporan. Hal ini terjadi karena adanya libur panjang dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1428H. Walaupun demikian, kondisi ini seharusnya dapat dihindari jika provinsi mengantisipasi dengan cara mengumpulkan laporan dari lapangan lebih awal. Pada laporan bulan ini, provinsi Jawa Tengah melakukan revisi atas jumlah masalah dimana pada bulan sebelumnya penyelewengan dana yang terjadi pada empat desa di kecamatan Baki kabupaten Sukoharja masing-masing dipisah tetapi pada laporan bulan ini digabung menjadi satu kasus. Disamping itu, terdapat satu perubahan kategori dari 1 menjadi 3 pada provinsi NAD dan satu perubahan kategori dari 2 menjadi 4 pada provinsi Papua. Hal ini menjadikan jumlah masalah secara nasional mengalam perubahan. Secara total, pada bulan September 2007 jumlah masalah mengalami penurunan sebanyak 13 kasus menjadi 864 masalah yang terdiri atas 825 masalah sisa bulan lalu (setelah revisi) ditambah 39 masalah baru bulan September 2007. Dari 825 masalah sisa bulan Agustus tersebut, terdapat 28 masalah telah ditangani sampai selesai pada bulan September 2007 dan 797 masalah masih dalam proses penanganan sedangkan dari 39 masalah baru pada bulan ini, 9 masalah langsung dilaporkan selesai dan 30 masalah masih dalam proses penanganan. Masalah yang baru dilaporkan dan langsung selesai terjadi di provinsi Jambi, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Untuk provinsi Jambi, 2 masalah kategori lain-lain langsung dilaporkan selesai semuanya berasal dari kabupaten Sarolangun kecamatan Mandiangin. Sementara itu, 2 masalah kategori penyimpangan dana di Sulawesi Selatan yang langsung dilaporkan selesai terjadi di desa Bangun Jaya dan desa Lestari kec. Tomoni kab. Luwu Timur dengan adanya pengembalian lunas oleh pelaku terhadap dana yang telah diselewengkan. Pada provinsi Sumatera Barat, 1 kasus penyimpangan dana dan 4 kasus lain-lain langsung dinyatakan selesai pada bulan ini. Secara keseluruhan, total masalah yang ditangani pada bulan September 2007 berjumlah 864 masalah, 37 masalah selesai ditangani dan 827 masalah masih dalam proses penanganan. Rekapitulasi perkembangan dan status penanganan masalah dalam 3 bulan terakhir dapat dilihat pada Tabel 29. Tabel 29. Perkembangan Penanganan Masalah No

Bulan

Periode

Kategori Masalah

1

Juli-07

1 108

2

Agt-07

99

3

Sept-07

Baru Total Selesai Dalam Proses

Ket: Kategori 1 Kategori 2

2 688

3

4

%

3

6

39

844

97,0%

682

3

6

38

828

94,4%

1

22

0

3

13

39

4,5%

99

700

4

10

51

864

9

13

1

1

13

37

4,3%

90

687

3

9

38

827

95,7%

: Penyimpangan prinsip dan prosedur : Penyalahgunaan dana Kategori 3: Intervensi

Halaman 31 dari 40

Jumlah

5

Kategori 4 Kategori 5

: Force Majeur : Lain-lain


PENGADUAN & PELAKU PELANGGARAN SMS yang masuk melalui unit pengaduan masalah pada bulan September ini pada umumnya bersifat informatif diantaranya pertanyaan mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan program, pelaksanaan rekrutmen konsultan, honor pelaku PPK terutama FD dan lain-lain. Disamping itu terdapat pula pengaduan melaluai sms yang isinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan program (pengaduan lainnya) diantaranya pengaduan tentang seorang PNS yang membeli rumah tidak sesuai prosedur. Ada juga pengaduan mengenai tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa terhadap koperasi di desanya. Pengaduan yang berbentuk surat diantaranya berita acara hasil hearing atas dugaan pelanggaran kode etik dan informasi mengenai status penanganan masalah kecamatan Cikeusik (kab. Pandeglang, Banten). Berdasarkan matriks masalah bulan September 2007, terdapat 25 masalah baru yang dilaporkan oleh konsultan dan 14 masalah baru dilaporkan oleh masyarakat. Secara keseluruhan, konsultan masih sebagai pelapor/ penemu terbanyak dengan 739 masalah (Tabel 30), disusul pengaduan langsung masyarakat dan audit BPKP. Sumber pengaduan yang paling rendah adalah media massa dengan 3 masalah. Temuan audit BPKP belum semuanya dimasukkan dalam matrik masalah karena menggunakan format yang berbeda dari provinsi. Tabel 30. Sumber Pengaduan/Masalah

No 1 2 3 4 5 6 7

Sumber Informasi

Konsultan Pengaduan Langsung Masy. Audit BPKP Lain-lain LSM/PBM Supervisi Bank Dunia Media Massa Total

Jumlah Masalah

Prosentase

66

7,64%

32 11 7

3,70% 1,27% 0,81%

6

0,69%

3 864

0,35% 100,0%

739

85,53%

Tabel 31. Pelaku Masalah/Pelanggaran No

Pelaku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Masyarakat/Kelompok UPK TPK Konsultan Kades/Aparat Desa Lain-lain PjOK&Staf Kec LKMD/LPM Camat Suplier TOTAL

Jumlah (orang) 272 252 174 101 81 71 53 49 21 12 1.086

Prosentase 25,05% 23,20% 16,02% 9,30% 7,46% 6,54% 4,88% 4,51% 1,93% 1,10% 100.0%

Seiring berkurangnya jumlah masalah, total pelaku pelanggaran/ masalah dalam kegiatan PPK mengalami penurunan sebanyak 6 dari bulan sebelumnya menjadi 1.086 orang. Pada bulan ini terdapat 55 pelaku baru yang dilaporkan, diantaranya 17 pelaku masyarakat/ kelompok dan 10 pelaku UPK. Secara keseluruhan, pelaku masalah/pelanggaran pada bulan ini masih didominasi oleh kelompok/masyarakat (Tabel 31) sebanyak 272 orang (25,05%) disusul pelaku masalah/pelanggaran terbanyak kedua adalah UPK sebanyak 252 orang (23,20%) dan pelaku pelanggaran terbanyak ketiga adalah TPK sebanyak 174 orang (16,02%).

MASALAH DERAJAT-4 dan MASALAH SULIT Jumlah masalah derajat-4 pada bulan September ini tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya dengan 16 kasus, yang terdiri atas 3 kasus masalah penyimpangan prinsip dan prosedur, 12 kasus masalah penyimpangan dana dan 1 kasus masalah lainnya. Masalah yang dinilai sulit diselesaikan berdasarkan data dari provinsi tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya yaitu 152 masalah. Kemungkinan jumlah ini akan berubah setelah konsultan pusat atau provinsi melakukan verifikasi lapangan yang hingga saat ini belum bisa dilaksanakan.

Halaman 32 dari 40


KM-Nasional dan Sekretariat PPK Pusat masih tetap mengagendakan upaya khusus untuk penataan kasus – kasus yang tergolong sulit diselesaikan. Dukungan lain terhadap kasus– kasus berderajat-4 yang masih terbuka peluang penanganan adalah melalui supervisi dan monitoring penanganan masalah serta melakukan koordinasi yang intensif dengan Korprov dan Sp.MonEv dalam rangka mendiskusikan alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mendorong percepatan penanganan masalah.

MASALAH MENONJOL Pada bulan lalu terdapat dua kasus di kabupaten Alor provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah selesai penanganannya sehingga dikeluarkan dari kasus menonjol pada bulan ini. Namun demikian, pada bulan ini muncul dua kasus penyimpangan dana baru di provinsi Jawa Tengah dengan nilai penyimpangan relatif besar sehingga layak untuk dimasukkan dala kasus menonjol. Kasus menonjol pada bulan lalu yang belum selesai penanganannya tetap dimunculkan kembali pada bulan ini sebagai masalah menonjol. Kasus-kasus tersebut berasal dari provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua sebagaimana ditampilkan Tabel 32. Tabel 32. Matriks Masalah Menonjol Per September 2007 Lokasi

Uraian Masalah

1.

No.

Kecamatan Pusaka Nagara, Subang, Jawa Barat

2.

Kec. Takkalla, kab. Wajo, Sulsel.

3.

Distrik Assue, kab. Merauke, Papua

4.

Kecamatan Karanggede, kabupaten Boyolali, provinsi Jawa Tengah

Penyalahgunaan dana oleh ketua UPK yaitu Sdr. Maksum. Kejadian ini dimulai saat transisi PPK I ke PPK II dan diindikasikan melibatkan TK PPK saat itu (sdr. Nasrun). Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh P-UPK, nilai dana yang diselewengkan mencapai Rp647,385 juta. Modus operandi yaitu pemalsuan semua buku rekening UPK dan rekening koran. Specimen rekening UPK hanya satu dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga ketua UPK dengan leluasa menyimpan dan mengambil uang. Pada awal Juli 2007, tersangka ditahan dalam rangka proses penyidikan. Selain itu juga masih dilakukan pemeriksan oleh Kejaksaan terhadap saksi-saksi, baik itu pengurus UPK maupun dari KMNasional. Hingga akhir September 2007, proses penyidikan oleh kejaksaan baru mencapai 75%. Pada UPK kecamatan Takkalalla kabupaten Wajo provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan selisih di neraca sebesar Rp. 502.635.705,-. Yang telah diselewengkan oleh pengurus UPK. Rapat khusus di kantor camat Takkalalla, melibatkan kadis PMD dan anggota TKPPK lainnya telah digelar dan hasilnya dilanjutkan melalui jalur hukum. Berdasarkan perjanjian, bahwa pelaku akan mengembalikan dana minimal 40% (Rp70 juta). Hingga Jan 2007, pelaku baru mengembalikan dana sebesar Rp5 juta. Pada tanggal 27 April 2007, pihak Polda telah menyarankan kepada Polres untuk segera melakukan gelar perkara di Polres. Pada akhir Juli dilakukan pertemuan tim audit dengan penyidik Polres Wajo. Pada tanggal 16 Agustus 2007 sudah terbentuk tim pengalihan aset/ jaminan keluarga tersangka dan hingga saat ini belum ada progres yang signifikan. Pada bulan Januari 2004, dana matching grand sebesar Rp500 juta telah dicairkan oleh camat (sekarang mantan) sebesar Rp303,2 juta tanpa melalui mekanisme PPK dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Pada akhir Juni 2006, Monev bersama KM dan tim advokasi LSM Forpamer menghadap kepala kejaksaan negeri Merauke untuk menindaklanjuti kasus ini dan Kepala kejaksaan berjanji untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut. Hingga sekarang, kasusnya mengalami stagnasi penanganan di kejaksaan. Ketua UPK (Adde Currie S.) telah menggunakan dana perguliran sebesar Rp257,704 juta untuk kepentingan pribadi. Hal ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh yang bersangkutan

Halaman 33 dari 40


No.

5.

Lokasi

Kecamatan Karangreja, kabupaten Purbalingga, provinsi Jawa Tengah

Uraian Masalah setelah sebelumnya pada tahun 2005 juga telah melakukan hal yang sama dan telah selesai penanganannya pada September 2005 setelah pelaku mengembalikan uang yang diselewengkan sebesar Rp115 juta. Sesuai hasil MAD pertangungjawaban saat itu, maka yang bersangkutan tetap menjabat sebagai pengurus UPK. Penanganan yang telah dilakukan untuk kasus kali ini diantaranya pada tanggal 27 September 2007 telah dilakukan MAD yang menghasilkan keputusan ketua UPK mengakui telah menyelewengkan dana dan akan dikembalikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2007, jika tidak terealisir bisa diproses secara hukum. Selain itu, ketua dan sekretaris UPK akan mengundurkan diri setelah masalah selesai tanggal 30 Oktober 2007. Penyalahgunaan dana UEP dan SPP yang dilakukan oleh TPK, ketua kelompok dan kepala desa di 5 desa dengan total nilai sebesar Rp170 juta. Pada tanggal 24 Juli 2007 telah dilakukan MAD yang memutuskan bahwa pelaku diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah hingga Agustus 2007 dan bila tidak dilunasi akan dilanjutkan pada jalur hukum. Progres pengembalian sampai dengan akhir September 2007 sebesar Rp65,3 juta dan hingga saat ini masih dalam penanganan pelaku-pelaku PNPM-PPK di lapangan.

PENANGANAN MASALAH PENYALAHGUNAAN DANA

Berdasarkan matriks bulan September 2007 tercatat 700 masalah penyalahgunaan dana dengan 678 diantaranya merupakan sisa proses bulan Agustus 2007 ditambah 22 kasus baru yang dilaporkan pada bulan September 2007. Dari 678 kasus sisa Agustus 2007, nilai penyelewengan mencapai Rp19,497 miliar dengan pengembalian sebesar Rp3,559 miliar. Sedangkan untuk 22 kasus baru selama September 2007, nilai penyelewengan mencapai Rp949,835 juta dengan nilai pengembalian Rp126,3 juta. Secara keseluruhan dari total 700 kasus penyimpangan pada bulan ini, nilai penyimpangan adalah Rp20,447 miliar dengan nilai pengembalian Rp3,686 miliar. Dari 700 kasus tersebut, 13 diantaranya selesai dan 687 masih dalam proses penanganan. Data selengkapnya masalah penyimpangan dana PPK pada bulan September 2007 terdapat pada Tabel V lampiran.

PENANGANAN MASALAH MELALUI PROSES HUKUM FORMAL Masalah yang diproses melalui hukum formal mengalami kenaikan sebanyak 2 kasus dari bulan sebelumnya. Secara total, jumlah kasus dalam proses di kepolisian pada bulan ini menjadi 103 kasus, dalam proses di Kejaksaan sebanyak 57 kasus, pengadilan 4 kasus dan tidak ada kasus dengan putusan tetap pengadilan sehingga total kasus dalam penanganan hukum adalah 164 kasus.

IV.3. KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE)

Seperti pada bulan sebelumnya, Kegiatan KIE pada bulan September 2007 lebih difokuskan pada penyebaran informasi dan dukungan sosialisasi PNPM yang dilaksanakan melalui PPK (PNPM-PPK). Upaya penyebaran informasi dilakukan melalui media atau sarana yang sudah ada di PPK antara lain penerbitan Buletin PPK, penyajian informasi dalam situs internet PPK, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kampanye/ sosialisasi PNPM Mandiri. Selain itu, pada bulan ini juga mengembangkan media komunikasi lainnya dengan memanfaatkan even yang relevan dengan kegiatan PPK. Selaras dengan fokus pelaksanaan kegiatan IEC, maka pada bulan September 2007 telah dilakukan beberapa hal terutama berkaitan dengan sosialisasi dan pengenalan PPK

Halaman 34 dari 40


kepada sejumlah stakeholders. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. Menyiapkan sejumlah materi dan dukungan ke lapangan untuk penyiapan acara sosialisasi PNPM Mandiri. b. Penyebaran atau diseminasi berita yang berkaitan dengan PPK baik melalui jaringan e-mail maupun situs internet PPK. c. Pemutakhiran dan pengumpulan informasi maupun profil lokasi PPK hingga bisa dipublikasikan. d. Pengkoordinasian proses sosialisasi dengan program lain berkaitan dengan adanya PNPM Mandiri. e. Memperkenalkan kepada konsultan lapangan sejumlah media yang dapat digunakan di lokasi untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi PPK kepada khalayak banyak terutama pada pelaksanaan pelatihan pratugas tambahan. f. Mengembangkan media komunikasi yang baru dengan memanfaatkan momen khusus seperti workshop nasional dan pelatihan pratugas. g. Berusaha membangun komunikasi yang intens dan menguntungkan dengan media massa baik cetak maupun elektronik. Masalah dan Rekomendasi Beberapa kendala yang dihadapi selama bulan September 2007 adalah: a. Situs internet sudah dapat diakses secara luas namun masih perlu beberapa perbaikan terutama tampilan dan isi data yang ada. Di samping itu masih terdapat error pada situs internet. b. Belum maksimalnya dukungan pelaksanaan program yang disiapkan KIE sehingga upaya pengembangan perlu memanfaatkan momen-momen tertentu. c. Organisasi unit yang baru belum efektif berjalan sehingga kendala yang seharusnya tidak perlu terjadi masih dialami. d. Belum aktifnya pelaku PPK di daerah untuk mengirimkan foto dan artikel yang dapat diinformasikan ke masyarakat luas selain komitmen yang dibangun pada Rakor bulan Juli 2007 masih belum berjalan maksimal. e. Berkurangnya personil FKI terutama di Nanggroe Aceh Darussalam karena beberapa hal. Atas kendala-kendala tersebut, maka unit KIE telah mencoba untuk mensiasati secara proaktif kendala-kendala yang ada. Namun belum semuanya tercapai dan akan ditindaklanjuti pada bulan berikutnya. Beberapa upaya yang perlu dilakukan adalah: a. Perlu peningkatan dukungan dari Satker PPK dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang disiapkan oleh unit KIE; b. Sudah adanya kepastian organisasi KIE yang baru sudah terbentuk secara resmi; c. Bila dimungkinkan adanya realisasi penambahan personil dalam unit IEC dalam waktu yang tidak lama lagi; d. Adanya dukungan dari konsultan baik dari tingkat nasional maupun provinsi untuk mendukung proses atau kegiatan yang dijalankan oleh KIE terutama berkaitan dengan komitmen yang dibangun; e. Dukungan dari unit lain dalam menyediakan dan mengisi informasi yang ditampilkan oleh situs internet PPK; dan f. Perlu dibuat penegasan agar para pelaku PPK lebih aktif dalam memberikan informasi dari lapangan.

Halaman 35 dari 40


V. PENGELOLAAN KONSULTAN Hingga akhir September 2007, seleksi aktif untuk pengisian posisi kosong KMNasional dan Provinsi masih dilakukan. Sedangkan hasil seleksi pada bulan Agustus 2007, belum disampaikan oleh Satker Pusat. Berdasarkan rekapitulasi konsultan, kuota konsultan sebanyak 5.290 orang, konsultan aktif sebanyak 4.686 orang, dan kekosongan sejumlah 604 orang. Pengelolaan konsultan pada September 2007 masih terkait dengan pengisian posisi kosong untuk struktur baru baik di KM-Nasional maupun KM-Provinsi berupa seleksi aktif di beberapa provinsi. Kegiatan ini tentu saja tidak lepas dari koordinasi dengan PT. Amythas sebagai perusahaan pengelola administrasi. Di samping itu, karena masih adanya kekosongan fasilitator, di tingkat provinsi telah dilakukan rekrutmen yang selanjutnya diselenggarakan Pelatihan Pratugas Gelombang III secara regional. Pasca pelatihan, ternyata kekosongan belum terisi sepenuhnya. Dengan demikian perlu dilakukan identifikasi kembali lokasi (kecamatan) mana yang belum terisi fasilitator sama sekali, termasuk identifikasi dan revisi penambahan fasilitator di Provinsi Papua. Untuk memantau kualitas kerja konsultan, secara rutin setiap triwulan dilakukan evaluasi kinerja konsultan dan fasilitator dimana pada bulan ini memasuki triwulan III (periode Juli – September 2007). Tim HRD juga berkoordinasi dengan Korprov, Sekretariat Pusat, dan Bank Dunia untuk identifikasi kepastian lokasi BRR Provinsi NAD di samping koordinasi dengan tim dari P2KP dalam rangka menyamakan presepsi mengenai pengelolaan konsultan PNPM.

V.1. PERKEMBANGAN JUMLAH KONSULTAN Jumlah konsultan aktif per 1 Oktober 2007 adalah 4.686 orang dari jumlah kuota sebanyak 5.290 orang, sehingga jumlah kekosongan konsultan berjumlah 604 orang. Terjadi peningkatan kekosongan pada bulan ini akibat PHK, pengunduran diri, dan demobilisasi konsultan/fasilitator. Adapun Pelatihan Pratugas FK/FT baru dilaksanakan pada 30 September – 8 Oktober 2007 sehingga FK/FT baru dimobilisasi pada pertengahan Oktober 2007. Selain itu, hasil seleksi untuk posisi di KM-Nasional dan KMProvinsi hingga saat ini belum ada mobilisasi dari Satker Pusat. Dari segi kuota, terjadi penurunan karena di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam lokasi BRA batal didanai sehingga jumlah lokasi menjadi 201 kecamatan dari 219 kecamatan. Namun, di sisi lain, provinsi Jawa Timur mengalami penambahan jumlah lokasi dari 201 kecamatan menjadi 206 kecamatan. Hal ini disebabkan Pemda kab. Jember yang sebelumnya tidak bersedia menyediakan dana cost sharing (untuk 5 Kecamatan), saat ini telah menyatakan kesediaannya. Adapun komposisi konsultan secara rinci, diuraikan Tabel 33.

Halaman 36 dari 40


Tabel 33. Komposisi Konsultan per September 2007 No.

Posisi

Kuota

Terisi

Kosong

1

Konsultan Manajemen Nasional

52

28

24

2

Konsultan Manajemen Regional

28

13

15

3

Konsultan Manajemen Provinsi

187

116

71

4

Konsultan Manajemen Kabupaten

335

334

1

5

Konsultan Manajemen Teknik

337

327

10

6

Asisten KM-Kab.

2

1

1

7

Pendamping UPK

79

77

2

8

Fasilitator Kecamatan

2139

2056

83

9

Fasilitator Teknik

2063

1701

362

10

Fasilitator Kecamatan Informasi

49

33

16

11

Fasilitator Kecamatan Pendididkan

19

0

19

5.290

4.686

604

Jumlah

V.2. KEKOSONGAN DAN CADANGAN KONSULTAN Mengacu pada struktur baru yang telah disampaikan Satker Pusat pada Juli 2007 lalu, kuota konsultan tingkat nasional dan provinsi meningkat. Dari kuota 60 orang KMNasional, terjadi kekosongan sebanyak 32 orang dimana pada bulan sebelumnya kekosongan tercatat 31 orang. Penurunan ini akibat sp. P2SPP mengundurkan diri pada awal September 2007. Sedangkan kekosongan KM-Provinsi masih tetap sebanyak 78 orang dari kuota 198 orang. Secara rinci, kekosongan setiap posisi baik pada struktur KM-Nasional maupun KM-Provinsi ditampilkan Tabel 34. Tabel 34. Komposisi Kekosongan KM-Nasional dan KM-Provinsi NO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

POSISI

KOSONG

NO.

POSISI

KEKOSONGAN KM-NASIONAL Koord. Bid. Pengembangan Sp. Manajemen Data 1 11. Program PNPM/PNPM Generasi Koordinator Wilayah Ass. Sp. Manajemen Data 5 12. I/II/III/IV/V PNPM/PNPM Generasi Sp. Audit Keuangan Wilayah Sp. Partisipasi Perempuan 1 13. I/III/IV/V/VI Ass. Sp. Sarana/Prasarana Sp. Kredit Keuangan Mikro 1 14. Perdesaan Wilayah I/II/IV Sp. Kesehatan Masyarakat 1 15. Sp. Pilot Project P2SPP Sp. HRD Sp. Penanganan Pengaduan dan Masalah Ass. Sp. Penanganan Pengaduan dan Masalah Senior Spesialis MIS Ass. Sp. MIS/Informasi Teknologi

1

16.

1

17.

1

2 2 5 3 1

Ass. Sp. Pilot Project P2SPP Sp. Pilot Project PNPM Generasi

1

18.

Sp. Pilot Project Green KDP

1

1

19.

Sp. Pilot Project SADI

1

1

20.

Ass. Sp. Pilot Project SADI

1

Total Kekosongan KMN

Halaman 37 dari 40

KOSONG

1

32


NO.

POSISI

KOSONG

1.

Sp. Pilot Project SADI

2.

Sp. Monev SADI Sp. Penanganan Pengaduan dan Masalah Ass. Sp. Penanganan Pengaduan dan Masalah Sp. MIS PNPM / PNPM Generasi

3. 4. 5.

NO.

POSISI

KOSONG

KEKOSONGAN KM-PROVINSI Ass. Sp. MIS PNPM / PNPM 4 6. Generasi 4 7. Sp. FMS

2 30

9

8.

Sp. Fasilitator Training

7

1

9.

Pembimbing Teknik Papua & Papua Barat

5

15

10.

Sp. Arsitektur Kep. Nias

1

Total Kekosongan KM-Provinsi

78

Untuk konsultan lapangan (KM-Kab./FK), kekosongan terbanyak per 1 Oktober 2007 secara berurutan terdapat di provinsi NAD (56 orang), Kalimantan Barat (48 orang), Sumatera Utara dan Kalimantan Timur (40 orang), serta Jawa Barat dan Kalimantan Tengah (34 orang). Sedangkan di provinsi DIY, Bali, dan Nusa Tenggara Timur tidak terjadi kekosongan. Kekosongan konsultan lapang pada bulan ini mengalami peningkatan dari 434 posisi menjadi 494 posisi. Hal ini akibat di beberapa provinsi terjadi pengunduran diri dan PHK konsultan/fasilitator. Sedangkan hasil seleksi aktif Gelombang III belum dapat dimobilisasi karena pada Oktober 2007 baru akan mengikuti Pelatihan Pratugas. Tabel 35. Komposisi Kekosongan Konsultan Lapangan No

Posisi

KMKab.

KMT

Ass. KM

Pnd. UPK

1

10

1

2

Jumlah

FK

FT

83

FKI

362

FK-Pn

Jumlah

19

494

16

Kekosongan konsultan diakibatkan karena adanya restrukturisasi di KM-Nasional maupun KM-Provinsi, penambahan lokasi pada PNPM-PPK Tahun 2007, PHK (indisipliner atau kode etik), dan pengunduran diri. Penyebab kekosongan konsultan akibat keluarnya dari program, dapat ditelusuri dari surat PHK, tidak diperpanjang kontrak/demobilisasi, dan pengunduran diri konsultan. Selama September 2007, banyaknya konsultan yang keluar secara detil digambarkan pada Tabel 36. : Tabel 36. Penyebab Keluarnya Konsultan per September 2007 No

Uraian

1 2 3 4

PHK Indisipliner PHK Kode Etik PHK Kinerja Lemah Mengundurkan Diri Demob/Tidak diperpanjang Jumlah

5

Halaman 38 dari 40

KMNas 0 0 0 1

KMProv 0 0 0 0

KMKab 0 0 0 0

0

0

1

0

KMT

P-UPK

FK

FT

FKI

Jumlah

1 0 0 0

0 0 0 0

2 1 0 4

4 2 0 8

0 0 0 1

7 3 0 14

0

0

0

22

11

0

33

0

1

0

29

25

1

57


Secara kumulatif, jumlah konsultan yang keluar pada periode Januari – September 2007 sebanyak 771 orang dengan alasan: PHK (32 orang), pelanggaran Kode Etik (10 orang), kinerja lemah (2 orang), mengundurkan diri (63 orang), dan demobilisasi/tidak diperpanjang kontrak (664 orang). Pengisian Kekosongan Konsultan Hingga akhir September 2007, telah terjadi pengisian kekosongan konsultan untuk posisi KM-Kab., KMT, Pendamping UPK, FK, FT, dan FKI dengan total 55 orang. Meskipun demikian, kekosongan belum tertutupi seratus persen, terutama untuk posisi FK dan FT. Perincian kekosongan posisi konsultan ditunjukkan Tabel 37. Tabel 37. Pengisian Posisi Kosong Konsultan per September 2007 No

Posisi

Kosong awal Sept

Pengisian selama Sept

Kosong awal Okt

1

Konsultan Manajemen Nasional

23

0

24

2

Konsultan Manajemen Regional

15

0

15

3

Konsultan Manajemen Provinsi

71

0

71

4

Konsultan Manajemen Kabupaten

9

7

1

5

Konsultan Manajemen Teknik

9

3

10

6

Asisten KM-Kabupaten

1

0

1

7

Pendamping UPK

7

5

2

8

Fasilitator Kecamatan

49

9

83

9

Fasilitator Teknik

329

28

362

10

Fasilitator Kecamatan Informasi

11

3

16

11

Fasilitator Kecamatan Pendidikan

19

0

19

543

55

604

Jumlah

Perkembangan Cadangan Konsultan Cadangan yang ada pada saat ini berasal dari demobilisasi, hasil pelatihan yang belum di mobilisasi, dan hasil pelatihan pratugas tahun 2007. Jumlah cadangan secara nasional mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu banyak. Peningkatan ini berasal dari demobilisasi FK/FT (untuk lokasi BRA yang batal didanai) yang menjadi cadangan di provinsi NAD. Banyaknya cadangan KM-Kab., KMT, Pendamping UPK, dan FK secara nasional dapat memenuhi kebutuhan kekosongan yang ada. Namun, tidak semua konsultan/fasilitator bersedia ditempatkan di provinsi lain. Alhasil, kekosongan masih tetap dialami. Sedangkan cadangan untuk posisi Ass. KM-Kab., FT, FKI, dan FKPn secara kumulatif belum memenuhi kebutuhan kekosongan sehingga perlu dilakukan rekrutmen di provinsi masing-masing. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah cadangan konsultan pendamping, adalah: (a) KMKabupaten sebanyak 32 orang; (b) KM-Teknik memiliki cadangan 16 orang; (c) Pendamping UPK berjumlah 4 orang; (d) FK dan FT masing-masing 155 dan 66 orang; (e) cadangan FK-Pn sebanyak 11 orang; dan (f) tidak ada cadangan FKI. Jumlah cadangan

Halaman 39 dari 40


FK maupun FT terbanyak masih di provinsi NTT, yaitu sebanyak 49 dan 35 orang. Disusul oleh Jawa Tengah (24 orang FK) dan provinsi Bali (18 orang FT).

V.3. PERKEMBANGAN REKRUTMEN KONSULTAN Untuk mengisi kekosongan di tingkat KM-Nasional dan KM-Provinsi telah dilaksanakan seleksi aktif Gelombang I (dari promosi konsultan) dan Gelombang II (dari seleksi eksternal). Hasil seleksi tersebut telah diajukan untuk menempati posisi kosong konsultan dan menunggu SPT dari Satker Pusat. Karena hasil seleksi dua gelombang belum juga memenuhi kekosongan, maka direncanakan pada bulan Oktober 2007 akan dilaksanakan seleksi aktif Gelombang III (dari seleksi eksternal). Adapun untuk mengatasi kekosongan konsultan lapangan, pada bulan lalu telah dilakukan seleksi aktif di 25 provinsi dimana peserta yang lulus mulai mengikuti Pelatihan Pratugas pada akhir September 2007. Akan tetapi, hasil seleksi aktif menunjukkan bahwa masih terdapat 12 provinsi yang tidak dapat memenuhi kekosongan, yaitu: NAD, Sumatera Utara (Khusus Pulau Nias), Riau, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Untuk itu, perlu koordinasi antar provinsi untuk mengupayakan penempatan konsultan cadangan.

V.4. MASALAH DAN REKOMENDASI Dalam menjalankan aktivitas pengelolaan konsultan, ditemui permasalahan, seperti: a. Jalur fungsional belum diterapkan oleh sebagian Korpov, terutama menyangkut pengiriman evaluasi kinerja dan pengendalian konsultan. Korprov tersebut masih mengandalkan perusahaan jasa konsultan. Selain itu, rekapitulasi evaluasi kinerja konsultan lapang, cenderung subyektif karena Korprov kurang memahami mekanisme penilaian (tidak dilakukan pembahasan oleh tiga unsur dan tanpa melakukan umpan balik dari hasil penilaian tersebut). b. SOP sebagai dasar pelaksanaan administrasi, masih belum difahami oleh sebagian Korprov, sehingga beberapa kebijakan yang baku tidak dijalankan oleh Korprov. c. Beberapa Korprov tidak melakukan verifikasi terhadap pengunduran diri konsultan/ fasilitator. Dalam hal ini, Korprov seolah-olah hanya sebagai penyampai surat saja. d. Sulitnya mengidentifikasi peserta seleksi aktif Gelombang II (untuk KM-Nasional dan KM-Provinsi) yang berasal dari konsultan aktif berdasarkan hasil evaluasi kinerja, akibat data short list yang dikirim oleh PPA (PT. Amythas) kurang lengkap. e. Kekosongan konsultan baik di tingkat KM-Nasional ataupun di KM-Provinsi mengakibatkan beberapa orang merangkap tugas. f. Kurangnya validasi data yang dikirim oleh KM-Provinsi. Adapun rekomendasi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah: a. Korprov diharapkan tetap melakukan jalur fungsional dalam segala hal keputusan, berkaitan dengan kebijakan di lapang dan melaporkan kepada TL KM-Nasional. b. Perlu adanya penjelasan ulang atau penegasan perihal SOP dan panduan evaluasi kinerja konsultan yang sudah baku dalam suatu pertemuan khusus. c. Kesulitan identifikasi, diantisipasi melalui pemetaan bulanan dari setiap provinsi. d. Mengidentifikasi kekosongan secara rutin dan melaporkan hasil identifikasi kekosongan kepada Satker Pusat untuk segera melakukan rekrutmen konsultan. e. Terus melakukan edit dan validasi data dari provinsi dan memberikan umpan balik kepada KM-Provinsi terhadap kondisi data yang telah dikirimkan.

Halaman 40 dari 40


Kemajuan Kegiatan PNPM-PPK per 01 Oktober 2007 No.

Nama Provinsi

MAD I

MD I

Latih KPMD

PG

MKP

MD II

PU

VU

MAD II

MAD III

MD III

Pencairan APBD APBN

Salur Dana

MDST

Jml Kec

1

Nanggroe Aceh Darussalam

131

128

128

121

118

114

92

74

50

3

0

0

0

0

0

131

2

Sumatera Utara

105

100

99

87

85

85

61

39

34

24

17

13

0

0

0

107

3

Sumatera Barat

58

56

58

55

55

55

55

53

50

35

19

14

0

0

0

58

4

Riau

45

43

41

40

38

38

37

33

30

15

0

0

0

0

0

45

5

Jambi

33

33

33

30

28

28

26

23

22

13

13

12

0

0

0

33

6

Sumatera Selatan

54

54

54

54

53

53

49

46

38

18

16

4

0

0

0

54

7

Bengkulu

33

33

33

32

30

30

21

10

1

0

0

0

0

0

0

33

8

Lampung

51

51

51

51

51

51

51

44

35

31

29

0

0

0

0

51

9

Bangka Belitung

19

19

19

19

18

18

12

7

1

0

0

0

0

0

0

19

10

Kepulauan Riau

18

18

18

16

13

13

11

8

7

5

2

0

0

0

0

18

11

Jawa Barat

89

89

89

89

89

89

89

89

85

44

20

0

0

0

0

89

12

Jawa Tengah

190

190

190

190

190

190

190

190

189

172

140

33

0

0

0

190

13

Daerah Istimewa Yogyakarta

51

51

51

51

51

51

51

51

49

49

45

0

0

0

0

51

14

Jawa Timur

165

165

165

165

164

164

164

163

155

113

72

25

0

0

0

165

15

Banten

44

44

44

44

42

42

38

33

29

6

6

4

0

0

0

44

16

Bali

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

17

0

0

0

36

17

Nusa Tenggara Barat

47

47

47

47

47

47

47

47

47

44

36

11

0

0

0

47

18

Nusa Tenggara Timur

49

49

49

49

49

49

49

49

49

43

30

17

0

0

0

49

19

Kalimantan Barat

52

43

27

9

9

9

9

9

9

9

7

0

0

0

0

55

1 dari 2


Nama Provinsi

MAD I

MD I

Latih KPMD

PG

MKP

MD II

PU

VU

MAD II

MAD III

MD III

Pencairan APBD APBN

Salur Dana

MDST

Jml Kec

20

Kalimantan Tengah

50

48

47

29

27

26

15

9

7

4

3

0

0

0

0

50

21

Kalimantan Selatan

45

45

45

43

40

39

30

16

11

4

4

4

0

0

0

45

22

Kalimantan Timur

38

31

29

11

10

10

6

6

5

5

4

0

0

0

0

38

23

Sulawesi Utara

34

34

34

34

33

33

33

32

30

5

0

0

0

0

0

34

24

Sulawesi Tengah

44

44

44

42

42

41

38

33

30

22

15

10

0

0

0

44

25

Sulawesi Selatan

99

99

98

98

98

98

94

87

75

23

19

6

0

0

0

99

26

Sulawesi Tenggara

45

45

45

45

45

45

45

44

44

19

13

4

0

0

0

45

27

Gorontalo

7

7

7

7

7

7

7

7

7

2

2

0

0

0

0

7

28

Sulawesi Barat

23

23

23

23

23

23

23

22

22

9

5

2

0

0

0

23

29

Maluku

36

36

36

35

35

35

34

32

31

24

13

4

0

0

0

36

30

Maluku Utara

23

23

23

21

21

21

14

10

4

3

0

0

0

0

0

23

1714

1684

1663

1573

1547

1540

1427

1302

1182

780

566

180

0

0

0

1719

PTD I

MK I

Pelatihan KPMK

PBM

PU

VU

MK II

PTD II

Total 30 Provinsi

No.

Nama Provinsi

Pencairan APBD APBN

Penyaluran Dana 100%

MDST

Jumlah Kecamatan

1

Papua Barat

32

25

11

10

5

1

0

0

0

0

0

0

35

2

Papua

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

55

25

21

10

5

1

0

0

0

0

0

0

118

Total 2 Provinsi

2 dari 2


Nama Provinsi

MAD I

MD I

Latih KPMD

PG

MKP

MD II

PU

VU

MAD II

MAD III

MD III

Pencairan APBD APBN

Salur Dana

MDST

1

Nanggroe Aceh Darussalam

100%

99%

98%

95%

93%

90%

75%

59%

38%

2%

-

-

-

-

-

2

Sumatera Utara

98%

96%

93%

86%

86%

85%

64%

39%

32%

22%

18%

12%

1%

-

-

3

Sumatera Barat

100%

99%

100%

97%

97%

97%

95%

94%

86%

60%

41%

26%

2%

13%

12%

4

Riau

100%

99%

91%

89%

88%

88%

85%

73%

67%

33%

11%

-

-

-

-

5

Jambi

100%

100%

100%

99%

97%

96%

81%

72%

67%

39%

39%

36%

16%

19%

19%

6

Sumatera Selatan

100%

100%

100%

100%

99%

99%

95%

90%

70%

33%

31%

7%

-

-

-

7

Bengkulu

100%

100%

100%

100%

99%

99%

85%

43%

3%

-

-

-

-

-

-

8

Lampung

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

69%

61%

59%

-

-

-

-

9

Bangka Belitung

100%

100%

100%

100%

100%

100%

84%

37%

5%

-

-

-

-

-

-

10

Kepulauan Riau

100%

100%

100%

99%

77%

77%

65%

49%

39%

28%

15%

3%

-

-

-

11

Jawa Barat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

96%

49%

26%

1%

-

-

-

12

Jawa Tengah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

91%

78%

20%

-

1%

1%

13

Daerah Istimewa Yogyakarta

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

96%

96%

92%

-

0%

-

-

14

Jawa Timur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

99%

94%

68%

51%

17%

0%

1%

1%

15

Banten

100%

100%

100%

100%

99%

98%

92%

77%

66%

14%

14%

9%

2%

-

-

16

Bali

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

69%

-

-

-

17

Nusa Tenggara Barat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

94%

82%

23%

-

-

-

18

Nusa Tenggara Timur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

88%

73%

36%

1%

3%

3%

19

Kalimantan Barat

95%

91%

49%

25%

17%

17%

16%

16%

16%

16%

15%

3%

-

-

-

20

Kalimantan Tengah

100%

99%

94%

79%

74%

70%

39%

18%

14%

8%

6%

-

-

-

-

1 dari 2


Nama Provinsi

MAD I

MD I

Latih KPMD

PG

MKP

MD II

PU

VU

MAD II

MAD III

MD III

Pencairan APBD APBN

Salur Dana

MDST

21

Kalimantan Selatan

100%

100%

100%

100%

99%

98%

81%

40%

24%

9%

9%

9%

-

1%

1%

22

Kalimantan Timur

100%

84%

76%

50%

43%

38%

19%

16%

13%

13%

12%

-

-

-

-

23

Sulawesi Utara

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

88%

15%

1%

-

-

-

-

24

Sulawesi Tengah

100%

100%

100%

97%

96%

96%

90%

79%

68%

50%

39%

23%

1%

1%

1%

25

Sulawesi Selatan

100%

100%

99%

99%

99%

99%

97%

90%

76%

23%

19%

6%

1%

-

-

26

Sulawesi Tenggara

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

98%

98%

42%

34%

9%

-

-

-

27

Gorontalo

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

29%

29%

-

-

-

-

28

Sulawesi Barat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

96%

96%

39%

22%

9%

-

-

-

29

Maluku

100%

100%

100%

97%

97%

97%

96%

91%

86%

67%

46%

11%

-

-

-

30

Maluku Utara

100%

100%

100%

92%

92%

92%

64%

49%

17%

13%

6%

-

-

-

-

100%

99%

97%

93%

92%

91%

84%

74%

64%

40%

32%

11%

1%

1%

1%

PTD I

MK I

Pelatihan KPMK

PBM

PU

VU

MK II

PTD II

Rata-rata 30 Provinsi

No.

Nama Provinsi

Pencairan APBD APBN

Penyaluran Dana 100%

MDST

1

Papua Barat

91%

80%

31%

43%

23%

11%

6%

-

-

-

-

-

2

Papua

28%

9%

-

6%

1%

1%

1%

-

-

-

-

-

60%

45%

20%

24%

12%

6%

3%

-

-

-

-

-

Rata-rata 2 Provinsi

2 dari 2

LAPORAN BULANAN September 2007

Recommend Documents