Laporan Akuntablilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014

Laporan Akuntablilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014

Pengadilan Negeri Bantul Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 4 Bantul Telp. 0274-367348 Email:[email protected] https://www.pn-bantul.go.id

i

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dari Satker mandiri (Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedonan Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pada tahun 2014 program yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Bantul masih mengacu pada rencana strategis yang mulai dilaksanakan tahun 2010. Beberapa program yang dilaksanakan tahun ini adalah peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tertib, tepat waktu dan akuntabel; penyediaan dana bantuan hukum untuk masyarakat; pemberian uang makan terdakwa; peningkatan kualitas SDM; penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan. Dengan adanya Reviu Renstra tahun ini sehingga terdapat beberapa koreksi dalam rangka perencanaan dan pelaporan yang lebih baik. Demikian diharapkan dengan adanya LAKIP ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan bahan untuk melakukan evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya pada Pengadilan Negeri Bantul pada khususnya dan juga dapat memberi kontribusi pada lembaga Mahkamah Agung pada umumnya.

Bantul, 03 Februari 2015 Pengadilan Negeri Bantul Panitera / Sekretaris

Kunarto, S.H. NIP. 19620823 198203 1 001

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Salah satu karakteristik penting dalam konsep Good Governance adalah akuntabilitas. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut. Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan. Salah satu konsep penting dalam upaya akuntabilitas adalah Manajemen Kinerja. Manajemen Kinerja adalah suatu pola pemikiran untuk mengkombinasikan dan menggunakan berbagai fungsi manajemen dengan sistem administratif dan struktur organisasi. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya berhenti sampai pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasan, serta pengukuran kinerja. Aplikasi Manajemen Kinerja yang dalam hal ini adalah Pengukuran Kinerja dalam lingkungan institusi pemerintahan dituangkan dalam sebuah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Di lingkungan Satua Kerja Pengadilan Negeri Bantul, LAKIP tahun 2014 ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2014 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

iii

DAFTAR ISI Halaman Judul ......................................................................................

i

Kata Pengantar .....................................................................................

ii

Ikhtisar Eksekutif ...................................................................................

iii

Daftar Isi ............................................................................................

iv

Bab I

Pendahluan A. Latar Balakang .................................................................. 1 B. Tugas dan Fungsi................................................................ 1 C. Struktur Organisasi ............................................................. 3 D. Sistematika Penyajian.......................................................... 4

Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Rencana Strategis............................................................... 6 B. Rencana kinerja ................................................................ 8

Bab III

Akuntabilitas Kinerja A. Pengukuran Kinerja............................................................. 11 B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ................................................. 14

Penutup .............................................................................................

29

Lampiran ............................................................................................

30

iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden no 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja maka Pengadilan Negeri Bantul berkewajiban untuk mematuhi aturan tersebut. Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah

Agung

RI.

Lembaga

Mahkamah

Agung

RI

sebagai

salah

satu

institusi

negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu satuan kerja dari Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga berkewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.

B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Bantul merupakan Instansi Vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif Mahkamah Agung RI sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengadilan Negeri di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Negeri Bantul mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Para Panitera Muda, para Kepala Urusan, Para Panitera Pengganti, Jurusita dan para Staf Pengadilan Negeri Bantul. Pengadilan Negeri Bantul yang merupakan Badan Peradilan Tingkat Pertama dalam mencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen, yaitu terlepas dari pengaruh Pemerintah Daerah dan pengaruh luar lain.

1

Tugas pokok badan peradilan ini terurai dan tertuang dalam pasal 2 Undang – undang No. 14 tahun 1970 yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam struktur organisasi Pengadilan terdapat Ketua yang dibantu Wakil Ketua, mempunyai tugas dan fungsi : 1. Mengatur pembagian tugas pada hakim, pembagian majelis hakim, membagikan berkas perkara dan memberikan disposisi surat-surat lain baik yang berhubungan dengan kepaniteraan ataupun sekretariatan kepada para hakim atau Panitera/sekretaris. 2. Melakukan fungsi pengawasan terhadap jajaran perangkat peradilan di dalam organisasi pengadilan. 3. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama. Selain ketua dan atau wakil, terdapat organisasi Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris, dimana Panitera merangkap sebagai Sekretaris. Panitera/Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Kepaniteraan Sesuai ketentuan pasal 2 keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 ( lima ) hal, yaitu : 1. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan. 2. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata. 3. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana. 4. Penyusunan

statistik

perkara,

dokumentasi

perkara,

laporan

perkara

dan

yurisprudensi. 5. Lain- lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 3 sub / urusan yaitu : 1. Kepaniteraan Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata. 2. Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti. 3. Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan Badan Hukum.

2

Masing – masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda selaku sub Kepaniteraan yang bertanggung jawab kepada atasan para Panitera Muda dalam hal ini adalah seorang Wakil Panitera. Wakil Penitera bertugas mengkoordinir/ pengawasan terhadap tugastugas para Panitera Muda dimaksud untuk dikondisikan kepada Panitera sehingga terdapat pembagian tugas dan pengawasan untuk melancarkan segala beban tugas yang ada sehingga tercapai sasaran kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. 2. Sekretariatan Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini fungsi Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu : 1. Melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kepegawaian. 2. Melaksanakan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga. 3. Melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Bidang Sekretariatan ini dibagi dalam 3 ( tiga ) urusan, yaitu : 1. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian 2. Urusan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara / uang titipan pihak ketiga. 3. Urusan Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan. Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dibawah koordinasi seorang Wakil Sekretaris sekaligus sebagai Pengawas Tingkat Menengah untuk selanjutnya melaporkan hasil kerja dan Pengawasannya kepada Sekretaris, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil kerja yang maksimal dibidang pelayanan kedalam terutama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga pelayanan hukum, dengan demikian target sasaran dalam pencapaian kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai dengan renstra yang telah dibuat. C. Struktur organisasi Sesuai dengan Keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah bahwa Kepaniteraan / Sekretariatan Pengadilan Negeri dipimpin oleh seorang Panitera / Sekretaris yang dibantu oleh seorang Wakil Panitera (wapan) dan seorang Wakil Sekretaris (wasek) yang membawahi : 1. Kepaniteraan Perdata 2. Kepaniteraan Pidana 3. Kepaniteraan Hukum 4. Urusan Kepegawaian 5. Urusan Keuangan 6. Urusan Umum Disamping hal di atas masih ada kelompok Tenaga Fungsional Kepaniteraan yang terdiri dari Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti, yang mempunyai tugas membantu

3

Majelis Hakim dalam penanganan penyelesaian persidangan, yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Panitera. Jika digambarkan dalam bagan akan terlihat sebagaimana berikut

Ketua Wakil ketua

Majelis Hakim

Panitera/Sekretaris Wapan/wasek

Kepaniteraan pidana

Kepaniteraan Perdata

Kepaniteraan pidana

Urusan Kepegawaian

Urusan Keuangan

Urusan Umum

Kelompok fungsional panitera pengganti dan Jurusita Pengganti

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

D. Sistematika Penyajian Lakip Pengadilan Negeri Bantul ini menyajikan laporan hasil kinerja instansi selama satu tahun pada tahun 2014. Penyusunan laporan ini disajikan dalam 4 (empat) Bab yang masing-masing merupakan satu kesatuan yang sistematis berdasarkan sistematika penyajian sebagaimana pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN dan RB) nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bab Satu dari laporan ini menyajikan gambaran umum tentang lembaga Pengadilan Negeri Bantul meliputi tugas pokok dan fungsi serta organisasi. Dari gambara umum ini akan terlihat potensi yang ada pada organisasi perngadilan ini baik itu kekuatan, kelemahan, potensi (opportunity) maupun ancaman/tantangan-tantangan yang ada. Kemudian Bab Kedua menyajikan perencanaan dan perjanjian kinerja. Bab ini meliputi Rencana Strategis yang meliputi Program Utama dan Program kegiatan Pokok serta Rencana Kinerja yang dijalankan Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2014. Juga memuat perjanjian kinerja / Penetapan Kinerja yang merupakan penetapan kinerja/perjanjian kinerja untuk dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh Panitera/Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Bab Ketiga berisi tentang Akuntabilitas kerja yang menjelaskan Pengukuran Kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pada rencana kinerja dengan realisasi kinerja serta dijelaskan

4

mengenai Analisis Akuntabilitas Kerja. Dan Bab Keempat adalah penutup yang merupakan kesimpulan menyeluruh dari laporan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah 2014 ini, serta saran dan hambatan/harapan sebagai acuan untuk tahun berikutnya. Untuk mendukung penjelasan yang disampaikan dalam bab-bab tersebut diatas disampaikan pula lampiran-lampiran seperti formulir perencanaan kinerja, penetapan kinerja, serta dokumen-dokumen yang sifatnya mendukung penjelasan diatas.

5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana strategis Rencana strategis merupakan alat atau cara-cara untuk menyelaraskan antara visi misi, potensi, peluang dan kendala dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja. Dalam renstra ini berisi visi, misi tujuan sasaran serta program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut. Tahun 2009 merupakan akhir dari program lima tahunan Mahkamah Agung sejak 20052009. Oleh karena itu pada tahun 2010 lembaga peradilan Mahkamah Agung telah merumuskan visi dan misi baru untuk lembaga Mahkamah Agung dan instansi vertikal di bawah yaitu pengadilan di tingkat banding dan tingkat pertama dalam sebuah cetak biru tahun 2010 2035. Dalam rangka melaksanakan cetak biru tersebut, pembahasan mengenai renstra terus dilakukan. Oleh karena itu, dilakukan review renstra pada tahun 2013 dengan menetapkan sasaran-sasaran yang diperbarui. Berbagai perubahan dalam review renstra ini antara lain adalah penetapan visi yang lebih disesuaikan dengan visi pada mahkamah agung, tujuan, serta sasaran strategis. Dalam review sasaran strategis ini, indikator kinerja lebih bersifat operasional dan dapat terukur. Berikut visi dan misi mahkamah agung dan Pengadilan Negeri Bantul. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi organisasi /lembaga, sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Visi Mahkamah Agung : ”Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” Misi Mahkamah Agung : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan Visi dan misi baru yang ditetapkan tanggal 10 september 2009 ini menetapkan target pencapaian misi dari tahun 2010 hingga tahun 2035. Sebagai instansi vertikal dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bantul menyesuaikan visi dan misi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Visi Pengadilan Negeri Bantul: ”Mendukung Terwujudnya Peradilan Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul” Sedangkan misi Pengadilan Negeri Bantul: 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;

6

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat; 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien; 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien; 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketetuan yang berlaku. Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan mengacu pada visi dan misi diatas. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Bantul tahun 2014 adalah bahwa para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan hukum dapat terpenuhi, kemudian setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan, dan publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bantul dapat terjangkau dengan mudah serta memenuhi kebutuhan hukum dan merasa puas atas pelayanan hukum tersebut. Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak biru tersebut Pengadilan Negeri Bantul selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan renstra (rencana strategis) pada Pengadilan Negeri Bantul didasarkan pada sasaran-sasaran : 1. Meningkatkan kualitas manajemen dan pelaksanaan tugas teknis peradilan, diantaranya meliputi akselerasi penyelesaian perkara dan administrasi, kedisiplinan dalam hal pelaporan perkara secara rutin dan tepat waktu, serta peningkatan pengelolaan statistik dan berkas perkara 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengadilan 3. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu 4. Peningkatan

kualitas

pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban

administrasi

keuangan/pelaksanaan anggaran pengadilan 5. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pelayanan badan peradilan 6. Pemanfaatan Teknologi informasi guna menunjang keterbukaan informasi sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan Oleh karena itu, rencana strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul untuk periode tahun 2015-2019 setelah dilakukan review terhadap renstra yang sebelumnya adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan Dengan demikian perencanaan kegiatan Pengadilan Negeri Bantul akan didasarkan pada halhal tersebut sebagai acuan kinerja.

7

B. Rencana Kinerja a. Program Utama Pengadilan Negeri Bantul sebagai instansi vertikal Mahkamah Agung di tingkat kabupaten merupakan bagian dari lembaga peradilan umum mempunyai tugas inti (core bussiness) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Oleh karena itu yang dijadikan program utama pada perencanaan strategis di Pengadilan Negeri Bantul adalah peningkatan manajemen peradilan umum dengan rincian kegiatan diantaranya adalah Pos Pelayanan Hukum, berkas perkara yang diselesaikan dengan zitting plaatz dan prodeo, serta penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama. Sesuai dengan rencana strategis Pengadilan Negeri Bantul tahun 2010-2015, program utama yang diambil Pengadilan Negeri Bantul adalah: 

Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi penyelesaian perkara yang sederhana, tertib, tepat waktu dan akuntabel; penyediaan dana bantuan hukum untuk masyarakat; pemberian uang makan terdakwa.



Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, meliputi peningkatan kualitas SDM;



penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai; pengembangan sistem informasi peradilan.

b. Program Kegiatan Pokok Kegiatan pokok dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Bantul tidak dapat lepas dari program utama. Kegiatan pokok merupakan penjabaran dari program utama tersebut. Kegiatan-kegiatan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum diantaranya adalah: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan Kegiatan untuk program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya diantaranya adalah: 1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi (layanan

perkantoran)

yang

meliputi

pembayaran

gaji

dan

tunjangan,

penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, Obat-obatan, pakaian dinas pegawai, pakaian pramubakti, rapat/koordinasi, perawatan kendaraan.

8

Sedangkan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yaitu pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama, tahun 2014 ini Pengadilan Negeri Bantul tidak mendapatkan alokasi dana untuk pengadaan sarana dan prasarana peradilan. Oleh karena itu pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul tidak ada peningkatan sarana dan prasarana peradilan selama tahun 2014.

c. Dokumen Penetapan Kinerja 2014 Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. NO 1.

2.

3.

4.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara

Peningkatan aksesibilitas

INDIKATOR KINERJA a. b.

TARGET (%)

Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan c. Prosenase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan d. Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan e. Prosentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan f. Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan g. Prosentase perkara pidana biasa yang diselesaikan h. Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan j. Prosentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan k. Prosentase perkara pidana Lalu lintas yang diselesaikan l. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan m. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan a. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding b. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi c. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali d. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi e. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding f. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi g. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali h. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100 100

c.

100

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

9

100 100 95 95 95 100 100 80 100 95 10 100 95 100 100 95 95 100 100 100 100

95 100 90 -

masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang 80 mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) c. Persentase amar putusan perkara yang menarik 95 perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus 5. Meningkatnya kepatuhan Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara 85 terhadap putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang pengadilan ditindaklanjuti 6. Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang 100 pengawasan ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang 100 ditindaklanjuti. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 184.720.000 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

10

BAB III AKUNTABILITAS KERJA A. Pengukuran Kinerja Pengkuran kinerja merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian/ realisasi kinerja selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan instansi pada setiap berakhir suatu periode. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka pencapaian rencana/ sasaran jangka menengah. Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2014 di satuan kerja pengadilan Negeri Bantul. Dari tabel akan terlihat prosentase keberhasilan dari masing-masing kegiatan yang ditargetkan.

1. Pengukuran kinerja eselon I Badan Peradilan Umum tahun 2014 Sebelum melakukan pengukuran kinerja dengan memperbandingkan antara target yang telah ditentukan dengan realisasi yang telah dicapai selama tahun 2014, berikut disampaikan terlebih dahulu rekapitulasi perkara selama tahun 2014 untuk mengetahui prosentase penyelesaian perkara selama satu tahun. Tabel 1. Rekapitulasi jumlah perkara pidana dalam tahun 2014 Pengadilan Negeri Bantul NO

PERKARA PIDANA

JUMLAH biasa

Prosentase penyelesaian

singkat

khusus

8

-

20

Biasa

:

87%

1

Sisa tahun 2013

2

Masuk dalam tahun 2014

156

30

75

Singkat :

100%

3

Putus tahun 2014

143

30

79

Khusus :

83%

4

Terdakwa / Jaksa minta banding

5

Terdakwa / Jaksa minta Kasasi

6

4

100%

23

100%

PK ( Peninjauan Kembali )

4

100%

7

Terdakwa minta grasi

3

100%

NO

PIDANA CEPAT/RINGAN/LALU LINTAS

1

Sisa tahun 2013

2


252

12.843

Cepat/ringan:

100%

3

Putus tahun 2014

252

12.843

Lalu lintas :

100%

JUMLAH Cepat/ringan Lalu lintas -

Posentase Penyelesaian

Tabel 2. Rekapitulasi jumlah perkara perdata dalam tahun 2014 Pengadilan Negeri Bantul NO

PERKARA PERDATA GUGATAN

JUMLAH

1

Sisa tahun 2013

43

2


74

3

Putus tahun 2014

83

11

Prosentase Penyelesaian

4

Dicabut tahun 2014

0

Gugatan :

5

Para pihak minta banding

19

100%

6

Para pihak minta Kasasi

23

100%

7

PK ( Peninjauan Kembali )

2

100%

NO

PERKARA PERDATA PERMOHONAN

1

Sisa tahun 2013

2


161

3

Putus

161

4

Dicabut

JUMLAH

71%

Prosentase Penyelesaian 3

0

PERKARA MEDIASI

Permohonan :

JUMLAH

98%

Prosentase

Jumlah Perkara yang di mediasi

52

Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian

1

2%

Perkara yang selesai dlm waktu 5 bulan

242

99%

Perkara yg selesai dlm waktu lebih dari 5 bulan

2

1%

Permohonan eksekusi

15

Permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti

9

60%

Tabel 3. Rasio Hakim terhadap perkara Jumlah majelis hakim tahun 2014 5 majelis

Jumlah perkara yang ditangani majelis tahun 2014

Perbandingan rata-rata majelis terhadap perkara

Perdata :74

14,8 perkara

Pidana :261

52,2 perkara

Dengan rata-rata jumlah majelis 5 (lima) selama tahun 2014, maka untuk perkara perdata masing-masing majelis menangani 14 atau 15 perkara selama satu tahun. Dan untuk perkara pidana masing-masing majelis rata-rata menangani 52 perkara dalam satu tahun.

Dari jumlah-jumlah tersebut jika dibandingkan dengan target kinerja sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun pada Pengadilan Negeri Bantul akan diperoleh data sebagai berikut: No

Sasaran

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

Indikator Kinerja a. b. c. d. e. f. g. h.

Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan Prosentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan Prosentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan Prosentase perkara pidana biasa yang diselesaikan Prosentase perkara pidana singkat yang

12

Target (%)

Realisasi (%)

%

100%

2%

2%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

98%

103%

95%

71%

75%

95%

87%

91%

100%

100%

100%

No

Sasaran

Indikator Kinerja diselesaikan Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan j. Prosentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan k. Prosentase perkara pidana Lalu lintas yang diselesaikan l. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan m. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan i.

2.


a. b. c.

d. e. f. g.

h.

3.


a.

b. c.

d. e. f.

4.

5.

6.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Target (%)

Realisasi (%)

100%

100%

100%

80%

83%

103%

100%

100%

100%

95%

99%

104%

10%

1%

10%

100%

84%

84%

95%

80%

84%

100%

98%

98%

100%

100%

100%

95%

99%

104%

95%

92%

97%

100%

99%

99%

100%

99%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95

100%

105%

100

100%

100%

90

0%

0%

-

0%

0%

80

0%

0%

95

0%

0%

85

60%

71%

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

0%

13

%

100% 0%

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Laporan akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Terdapat 6 (enam) sasaran kinerja yang didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam penetapan kinerja. Berdasarkan pengukuran kinerja diatas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara Sasaran tersebut mempunyai 13 indikator kinerja diantaranya: 1) Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2014 sebanyak 52 perkara mediasi. Dari 52 perkara yang dimediasi 1 (satu) perkara berhasil menjadi akta perdamaian. Dengan demikian tingkat keberhasilan mendiasi menjadi akta perdamaian adalah 2%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja

Target Realisasi Prosentase

Prosentase mediasi yang menjadi akta

100%

2%

2%

perdamaian Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 2 / 100 x 100% = 2%. Dengan demikian pencapaian target mediasi menjadi akta masih jauh dari target.

2) Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah sisa perkara perdata permohonan tahun 2013 sebanyak 3 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 3 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara gugatan pada akhir 2014 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase sisa perkara perdata permohonan

100%

100%

100%

yang diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dapat terrealisasi secara penuh.

3) Prosentase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan

14

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah sisa perkara perdata gugatan tahun 2013 sebanyak 43 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 43 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara gugatan pada akhir 2014 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase sisa perkara perdata gugatan yang

100%

100%

100%

diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dapat terrealisasi secara penuh.

4) Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah sisa perkara pidana biasa tahun 2013 sebanyak 8 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 8 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana biasa pada akhir 2014 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase sisa perkara pidana biasa yang

100%

100%

100%

diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian

pencapaian

target

penyelesaian perkara

pidana

biasa dapat

terrealisasi secara penuh.

5) Prosentase Perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Dari jumlah perkara perdata permohonan sebanyak 164 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 161 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana biasa pada akhir 2014 adalah 98%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara perdata permohonan yang

95%

98%

103%

diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 98 / 95 x 100% = 103%. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara perdata permohonan dapat terrealisasi secara penuh, bahkan melebihi prosentase yang ditetapkan.

15

6) Prosentase Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Dari jumlah perkara perdata gugatan sebanyak 117 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 83 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana biasa pada akhir 2014 adalah 71%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara perdata gugatan yang

95%

71%

75%

diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 71 / 95 x 100% = 75%. Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara perdata gugatan tidak dapat mencapai target. Hal ini disebabkan berbagai faktor-faktor yang tidak dapat terprediksi seperti misal penundaan yang dilakukan oleh hakim/majelis dikarenakan pihak yang tidak datang atau sebab lain yang menyebabkan ditundanya suatu perkara.

7) Prosentase Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Dari jumlah perkara pidana biasa sebanyak 164 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 143 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana biasa pada akhir 2014 adalah 87%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara pidana biasa yang

95%

87%

91%

diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 87 / 95 x 100% = 91%. Dengan demikian penyelesaian perkara pidana biasa tidak dapat mencapai target.

8) Prosentase Perkara Pidana Singkat yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara pidana singkat sebanyak 30 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 30 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana singkat pada akhir 2014 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara pidana singkat yang

100%

diselesaikan

16

100%

100%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian penyelesaian perkara pidana biasa sesuai dengan yang ditargetkan.

9) Prosentase Perkara Pidana cepat yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara pidana cepat sebanyak 252 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 252 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana cepat pada akhir 2014 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara pidana cepat yang

100%

100%

100%

diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian penyelesaian perkara pidana cepat sesuai dengan yang ditargetkan.

10) Prosentase Perkara Pidana khusus yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 80%. Dari jumlah perkara pidana khusus sebanyak 95 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 79 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana khusus pada akhir 2014 adalah 83%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara pidana khusus yang

80%

83%

103%

diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 83 / 80 x 100% = 103%. Dengan demikian penyelesaian perkara pidana khusus sesuai dengan yang ditargetkan.

11) Prosentase Perkara Pidana lalulintas yang diselesaikan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara pidana lalulintas sebanyak 12.843 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 12.843 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk perkara pidana lalulintas pada akhir 2014 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara pidana lalulintas yang

100%

100%

100%

diselesaikan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan

17

demikian

penyelesaian

perkara

pidana

lalulintas

sesuai

dengan

yang

ditargetkan.

12) Prosentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Dari jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 244 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 242 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 99% Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara yang diselesaikan dalam

95%

99%

104%

jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 99 / 95 x 100% = 104%. Dengan demikian penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sesuai dengan yang ditargetkan.

13) Prosentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 10%. Dari jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan sebanyak 244 perkara dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 2 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 1%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara yang diselesaikan dalam

10%

1%

10%

jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 1 / 10 x 100% = 10%. Dengan demikian penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan sesuai dengan yang ditargetkan.

2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim Untuk mengetahui pencapaian tingkat akseptabilitas putusan hakim atas masyarakat pencari keadilan terdapat 8 (delapan) indikator unutk mengukurnya. Indikator tersebut diantaranya adalah: 1) Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara perdata sebanyak 117 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

18

sebanyak 98 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 84%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara yang tidak mengajukan

100%

84%

84%

upaya hukum banding Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 84 / 100 x 100% = 84%. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding masih kurang dari prosentase yang ditargetkan.

2) Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Dari jumlah perkara perdata sebanyak 117 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 94 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 80%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja



95%

80%

84%

upaya hukum kasasi Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 80 / 95 x 100% = 84%. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi masih kurang dari prosentase yang ditargetkan.

3) Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara perdata sebanyak 117 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 115 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 98%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja



100%

98%

98%

upaya hukum Peninjauan Kembali Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 98 / 100 x 100% = 98%. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali masih kurang dari prosentase yang ditargetkan.

19

4) Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum grasi Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara perdata sebanyak 117 tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum grasi. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara perdata yang tidak

100%

100%

100%

mengajukan upaya hukum grasi Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum grasi sesuai dengan prosentase yang ditargetkan.

5) Prosentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Dari jumlah perkara pidana sebanyak 289 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 285 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 99%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase perkara pidana yang tidak

95%

99%

104%

mengajukan upaya hukum banding Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 99 / 95 x 100% = 104%. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sesuai dengan yang ditargetkan bahkan melebihi dari target.

6) Prosentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Dari jumlah perkara pidana sebanyak 289 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 266 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 92%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja



95%

92%

97%

mengajukan upaya hukum kasasi Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 92 / 95 x 100% = 97%. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi bisa dikatakan sesuai dengan yang ditargetkan.

20

7) Prosentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara pidana sebanyak 289 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 285 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 99%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja



100%

99%

99%

mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 99 / 100 x 100% = 99%. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali bisa dikatakan sesuai dengan yang ditargetkan.

8) Prosentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum grasi Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara pidana sebanyak 289 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum grasii sebanyak 286 perkara. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini pada akhir 2014 adalah 99%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja



100%

99%

99%

mengajukan upaya hukum grasi Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 99 / 100 x 100% = 99%. Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum grasi bisa dikatakan sesuai dengan yang ditargetkan.

3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan Perkara Untuk mengetahui pencapaian tingkat efektifitas penglolaan perkara terdapat 6 (enam) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut diantaranya adalah: 1) Prosentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK sebanyak 78 berkas perkara baik perkara perdata maupun pidana sebanyak 78 berkas dapat disampaikan secara lengkap. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

21

Indikator kinerja


Prosentase berkas perkara yang diajukan

100%

100%

100%

banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target.

2) Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara masuk selama tahun 2014 sebanyak 13.591 berkas perkara baik perkara perdata maupun pidana secara keseluruhan sebanyak 13.591 berkas dapat disampaikan secara lengkap. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase berkas perkara yang diajukan

100%

100%

100%

banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target.

3) Prosentase penyampaian relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara sebanyak 496 berkas perkara baik perkara perdata maupun pidana sebanyak 496 berkas dapat disampaikan tepat waktu, tempat dan para pihak. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase penyampaian relaas putusan tepat

100%

100%

100%

waktu, tempat dan para pihak Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target.

4) Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 95%. Dari jumlah berkas permohonan penyitaan yang masuk selama tahun 2014 sebanyak 307 berkas

22

sebanyak 307 berkas dapat diselesaikan tepat waktu dan tempat. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja


Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

95%

100%

105%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 100 / 95 x 100% = 105%. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target.

5) Ratio majelis terhadap perkara Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah perkara yang ditangani majelis selama tahun 2014 sebanyak 335 berkas baik perkara perdata maupun pidana sebanyak 335 berkas dapat tertangani oleh majelis. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja Ratio majelis terhadap perkara

Target

Realisasi

100%

100%

Prosentase 100%

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 100 / 100 x 100% = 100%. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target.

6) Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan Terget yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Namun pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana pengadilan negeri bantul belum mempunyai sarana ataupun mekanisme semacam kuesioner untuk melakukan survey teresbut. Dengan demikian unutk indikator kepuasan responden terhadap proses peradilan ini belum dapat terlaksana. Sehingga prosentase realisasi adalah 0%.

4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (access to justice) Terdapat 3 (tiga) indikator unutk mengukur tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap aperadilan, diantaranya: 1) Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan Alokasi dana/pos dari APBN yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 untuk pembebasan biaya perkara prodeo sebesar Rp. 5.805.000 (lima juta delapan ratus lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) perkara. Realisasi pada tahun 2014 tidak terdapat pihak yang mengajukan permohonan untuk prodeo ini sehingga dari sisi realisasi anggaran adalah tidak ada penyerapan. Sedangkan dari sisi pencapaian realisasi pada Indikator Kinerja Utama perkara prodeo yang diselesaikan juga tidak terdapat pencapaian sama sekali (0%).

23

2) Prosentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) Di dalam DIPA pengadilan negeri Tahun Anggaran 2014 tidak ada alokasi/pos yang berbunyi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), oleh karena itu tidak ada realisasi yang terkait dengan layanan Pos Bantuan Hukum. Sehingga prosentase realisasi untuk indikator ini adalah sebesar 0%, tidak ada pencapaian selama tahun 2014.

3) Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Selama tahun 2014 terdapat perkara yang menarik perhatian, diantaranya adalah yang menyangkut UU ITE dengan terdakwa Ervani. Menarik perhatian karena muncul di beberapa media televisi nasional. Amar putusan belum dapat diakses secara online dalam website www.pnbantul.go.id karena mengalami masalah pada hosting website Pengadilan Negeri Bantul sehingga website selama tahun 2014 berada dalam kondisi idle. Dengan demikian pencapaian realisasi indikator ini adalah 0%.

5. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan adalah dengan mengetahui prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85%. Dari jumlah permohonan yang masuk pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul sebanyak 15 permohonan dapat ditindaklanjuti sebanyak 9 perkara/permohonan eksekusi. Dengan demikian prosentase realisasi dari indikator ini adalah 60%. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut: Indikator kinerja

Target

Realisasi

Prosentase

Prosentase permohonan eksekusi atas

85%

60%

71%

putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2014, dengan demikian 60 / 85 x 100% = 71%. Dengan demikian pencapaian indikator ini belum dapat memenuhi target.

6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Ada 2 (dua) indikator untuk mengukur tingkat kualitas pengawasan: 1) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

24

Selama tahun 2014 terdapat 1 (satu) pengaduan yang berhubungan dengan perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul. Terhadap pengaduan tersebut segera dilakukan tindak lanjut dengan hasil tindak lanjut yang memuaskan. Dengan demikian nilai prosentase capain untuk tindak lanjut terhadap pengaduan dari masyarakat ini adalah 100%.

2)

Persentase hasil temuan pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Selama tahun 2014 pemeriksaan yang ada dilakukan oleh instansi internal mahkamah agung sendiri baik pemeriksaan rutin dari tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Dari hasil pemeriksaan yang oleh pengadilan tinggi maupun badan pengawas sudah ditindaklanjuti. Dalam hal hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak eksternal, selama tahun 2014 tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, pengukuran tingkat pengawasan melalui indikator ini tidak relevan pada tahun 2014 ini.

Berdasarkan uraian realisasi dan pencapaian indikator diatas beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai pendukung penjelasan sebagai berikut: a. Meningkatnya Penyelesaian Perkara Termasuk dalam kegiatan pokok penyelesaian perkara ini adalah tingkat penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dan tingkat penyelesaian perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2014 dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara tahun lalu dengan status penyelesaian perkara tersebut pada akhir tahun. Sedangkan untuk melihat penyelesaian perkara selama tahun 2014 adalah dengan cara membadingkan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2014 dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan pada akhir tahun 2014. Dengan cara tersebut akan terlihat tingkat pencapaian penyelesaian perkara yang disajikan dalam bentuk prosentase. Dari perkara pidana yang diukur dalam hal ini adalah perkara pidana biasa, singkat, khusus, cepat/ringan dan pidana pelanggaran lalu lintas. Sedangkan untuk perkara perdata adalah perkara permohonan dan perkara gugatan. Untuk tahun 2014, penyelesaian perkara pidana khusus dan pidana biasa tidak dapat mencapai angka yang ditargetkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal dan kemungkinan faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi. Untuk perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian memang melibatkan berbagai pihak yang berperkara dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga untuk terjadi akta perdamaian sangat tergantung pada itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara damai melalui mediasi. b. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

25

Artinya, sejauh mana putusan yang dijatuhkan hakim itu dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan. Pada tahun 2014 tingkat penerimaan putusan Pengadilan Negeri Bantul oleh masyarakat pencari keadilan rata-rata sebesar 95,6%. Hal ini berarti sebagian besar pihak yang berperkara tidak mengajukan upaya hukum sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap putusan hakim. Dan hal ini adalah sebuah pencapaian yang baik. c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Setiap berkas upaya hukum untuk ditindaklanjuti dan disampaikan kepada tingkat yang lebih tinggi pada Pengadilan Negeri Bantul telah dilakukan dengan tertib sehingga capaian dari indikator kinerja ini tercapai 100%. Hal ini menyadari bahwa pemberkasan untuk upaya banding ini tidak hanya melibatkan satu pihak dan instansi saja juga menyangkut kepentingan pihak yang berperkara sehingga penyelesaian berkas upaya ini cukup mendapatkan perhatian. Begitu pula dengan penyampaian berkas yang telah direister ke majelis hakim, penyampaian relaas tepat waktu dan sasaran, ratio permbagian hakim terhadap jumlah perkara dilakukan dengan tertib. Rata-rata pencapaian pada Pengadilan Negeri Bantul tahun 2014 adalah 100%. Terdapat satu indikator dengan pancapaian 0% yaitu prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan. Hal ini disebabkan Pengadilan Negeri Bantul belum mempunyai instrumen untuk mengukur kepuasan responden tersebut. d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Capaian kinerja untuk indikator ini tercapai adalah 0%. Pada tahun 2014 tidak terdapat pencari keadilan yang mengajukan untuk prodeo maupun Pos Bantuan Hukum ke Pengadilan Negeri Bantul. Hal ini memang merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh pengadilan. Pengadilan Negeri Bantul memberikan fasilitas berupa kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan disediakan ruangan untuk perwakilan lembaga-lembaga tersebut sebagai tempat bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi ataupun mengajukan bantuan hukum. Untuk indikator akses amar putusan yang bisa diakses secara online, terjadi permasalahan dalam hosting website sehingga selama 2014 ini website pengadilan dalam kondisi tidak bisa diakses oleh masyarakat. Sehingga berita-berita yang terkait dengan informasi yang terjadi di lingkungan pengadilan negeri bantul tidak dapat diupload untuk di akses oleh masyarakat luas. e. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Indikator kinerja dari program ini adalah tingkat tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tahun 2014 terdapat beberapa permohoanan eksekusi perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tingkat pencapaian indikator ini adalah 71%, artinya perbadingan antara target dan realisasi dapat tercapai dengan prosentase tersebut. Untuk prosentase realisasinya adalah 60%, yaitu dari jumlah permohonan yang masuk dapat ditindaklanjuti 60 persen dari jumlah permohonan terebut. Hal ini adalah berkat kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait.

26

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Selain pertanggungjawaban dalam hal teknis/fungionalitas pengadilan sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, pengadilan dalam melaksankan tugas dan fungsinya didukung oleh pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN. DIPA dibebankan kepada masing masing eselon I. Pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul terdiri dari: a. DIPA untuk eselon I Badan Urusan Administrasi (BUA)/ DIPA 01 b. DIPA untuk eselon I Badan Peradilan Umum (BADILUM) / DIPA 03 DIPA 01 dilaksanakan dalam rangka program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan yaitu layanan perkantoran seperti pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran dan pemeliharaan perkantoran. Pada tahun anggaran 2014 Dipa 01 mendapatkan dana sebesar Rp. 5.661.592.000 (lima milyar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk kegiatan perkatoran tersebut diatas. Sedangkan DIPA 03 dilaksanakan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum. Pada tahun anggaran 2014 Dipa 03 mendapatkan dana sebesar Rp. 184.720.000 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk kegiatan yang berhubungan dengan administrasi keperkaraan. Berikut adalah tabel realisasi anggaran dari masing-masing dipa: a. Dipa Badan Urusan Administrasi Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya No

Kegiatan

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

a

Pembayaran gaji dan tunjangan

5.035.345.000

5.020.911.320

99,71%

b

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan

520.611.000

460.495.902

88,45%

2.900.000

2.620.050

90,35%

20.300.000

20.300.000

100,00%

2.700.000

2.700.000

100,00%

13.756.000

7.668.400

55,75%

kantor c

Obat-obatan

d

Pakaian dinas pegawai

e

Pakaian sopir/pramubakti/satpam

f

Rapat koordinasi

g

Pembinaan/konsultasi

1.980.000

1.480.000

74,75%

h

Perawatan kendaraan

64.000.000

58.173.400

90,90%

5.661.592.00

5.574 .349.072

98,46%

total

Pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, dari total pagu dipa Rp. 5.661.592.072 dapat terrealisasi 98,46%. Dari rincian kegiatan, terdapat dua kegiatan yang berhasil menyerap 100% anggaran. Sedangkan yang paling rendah adalah kegiatan rapat koordinasi (55,75%). Rendahnya penyerapan disebabkan volume kegiatan rapat koordinasi yang fluktuatif antar tahun. Pada tahun 2014 ini kegiatan rapat koordinasi sedikit sehingga realisasi anggaran tidak bisa maksimal.

27

b. Dipa Badan Peradilan Umum Program peningkatan manajemen peradilan umum No

Kegiatan

Pagu (Rp.)

a

Penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama

b

Penyelesaian perkara kurang dari 6 bulan

c

Penyampaian berkas perkara kasasi,PK, dan Grasi yang

Realisasi (Rp.)

%

30.570.000

14.277.650

46,70%

146.345.000

109.968.549

75,14%

2.000.000

0

0%

5.805.000

0

0%

184.720.000

124.246.199

lengkap dan tepat waktu d

Pelaksanaan pembebasan perkara perdata prodeo

total

67,26%

Penyerapan tertinggi pada Dipa Badan Peradilan Umum terserap untuk kegiatan penyelesaian perkara kurang dari 6 bulan yaitu sebesar 75,14%. Prosentase penyerapannya pun tidak maksimal. Penyerapan yang kurang maksimal ini disebabkan kebutuhan untuk administrasi perkara yang fluktuatif tergantung dengan jumlah perkara yang masuk pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul. Begitu juga dengan kegiatan yang lain yang masih sedikit penyerapan bahkan dua kegiatan tidak ada penyerapan sama sekali. Total prosentase penyerapan anggaran Dipa 03 tahun 2014 adalah 67,26 dan hal ini dirasa masih kurang.

28

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2014 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menyajikan perbandingan antara sasaran-sasaran yang ditargetkan sebelum tahun 2014 diperbandingkan dengan hasil kerja/ realisasi yang diukur pada akhir tahun 2014. Beberapa hal positif atau keberhasilan yang dicapai tahun 2014:  Mengingkatnya penyelesaian perkara  Meningkatnya kinerja pegawai Kendala/ hambatan yang dihadapi tahun 2014:

-

Dalam penyelesaian perkara terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara

-

Faktor sarana/prasarana yang bermasalah/ kurang, terutama dukungan TI (Teknologi Informasi)

-

Kurangnya pegawai yang berkompetensi atau kurangnya kompetensi pegawai, yang akan mempengaruhi kualitas hasil kerja

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Bantul dapat meningkat. Dengan demikian secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

29

Daftar Lampiran:

Bagan struktur Organisasi Pengadilan Negeri Matrik Indikator Kinerja Utama Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul 2015-2019 Penetapan Kinerja Tahunan 2014 Pengadilan Negeri Bantul

…

LAMPIRAN

30

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

Ketua Wakil ketua

Majelis Hakim

Panitera/sekretaris

Wakil Panitera

Kepaniteraan Perdata

Wakil Sekretaris

Kepaniteraan Pidana

Kepaniteraan Hukum

Urusan Umum

Kelompok tenaga fungsional PaniteraPengganti dan Juru sita Kelompok tenaga fungsional PaniteraPengganti

Keterangan: : Garis Tanggung Jawab : Garis Koordinasi

Urusan Keuangan

Urusan Kepegawaian

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 1. Nama Unit Organisasi

: Pengadilan Negeri Bantul

2. Tugas

: Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama.

3. Fungsi

:

a. b. c. d. e.

Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkenaan dengan persidangan Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara dan laporan perkara Lain-lain berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

4. Indikator Kinerja Utama NO

KINERJA UTAMA

1.

Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.

b. Prosentase sisa perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan c. Prosentase sisa perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian Jumlah perkara yang di mediasi

X 100 %

Hakim Mediasi/Mediator Panitera/Sekretaris

Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris Jml sisa perkara yang diselesaikan Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Jml sisa perkara yang diselesaikan Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

X 100 % Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris

X 100 %

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

d. Prosentase Sisa Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan

e. Persentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan

f. Prosentase perkara perdata Gugatan yang diselesaikan

Jml sisa perkara yang diselesaikan

h. Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan

i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan

j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris



Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Jml perkara yang diselesaikan

X 100 %

Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal & perkara yang masuk)

Jml perkara yang diselesaikan Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal & perkara yang masuk)

g. Prosentase perkara Pidana Biasa yang diselesaikan

X 100 %





X 100 %

X 100 %



Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka wkt maks. 5 bulan Jml perkara yg hrs diselesaikan dlm wkt maks 5 bln (diluar sisa perkara)



X 100 %

k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

2.

Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim

Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan

Majelis Hakim Panitera/Sekretaris


Majelis Hakim


Majelis Hakim


Majelis Hakim


Majelis Hakim


Majelis Hakim


Majelis Hakim


X 100 %

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Jumlah putusan

Jumlah putusan perdata yang tidak mengajukan kasasi Jumlah putusan

Jumlah putusan perdata yang tidak mengajukan PK Jumlah putusan

Jumlah putusan perdata yang tidak mengajukan grasi Jumlah putusan

Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan banding Jumlah putusan

Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan kasasi Jumlah putusan

X 100 %

X 100 %

X 100 %

X 100 %

X 100 %

X 100 %

Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan PK Jumlah putusan

Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan grasi


Majelis Hakim


Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris


Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


Majelis Hakim dan

Laporan

X 100 %

X 100 %

Jumlah putusan

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

X 100 %

Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Jml berkas perkara yang diterima

Jml relas putusan yg disampaikan ke para pihak tepat waktu

X 100 %

X 100 %

Jml putusan

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Jumlah permohonan penyitaan dengan

e. Ratio Majelis Hakim

Majelis Hakim

Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara

X 100 %

4.

5.

terhadap perkara

Panitera/Sekretaris

Bulanan dan Laporan Tahunan

f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Ketua Pengadilan & Pan/Sek

Laporan hasil survey independe n





Kepanitera/Kesekreta riatan




Peningkatan d. Persentase perkara aksesibilitas prodeo yang masyarakat diselesaikan terhadap peradilan (acces to justice) e. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) f. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Jml responden yang puas terhadap proses peradilan Jumlah responden yang disurvey

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan Jumlah perkara prodeo

Jumlah perkara yg mendapat bantuan hukum Jumlah perkara yg harus mendapat bantuan hukum

X 100 %

X 100 %

X 100 %

Jumlah amar putusan perkara yang di website Jumlah putusan

X 100 %

Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti Jml permohonan eksekusi perkara perdata

X 100 %

6.


c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jml pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah pengaduan yang diterima

X 100 %





Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti Jumlah temuan eksternal

X 100 %

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BANTUL Tujuan

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri memenuhi butir 1 dan 2 di atas SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya penyelesaian perkara.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Biasa Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Biasa - Pidana Singkat - Pidana Cepat - Pidana Khusus - Pidana Lalu Lintas Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding

2015 % 85

TARGET KINERJA 2016 2017 2018 % % % 90 90 95

2019 % 100

90 90 90

90 90 90

90 90 90

95 95 95

100 100 100

85 85 90 90 90 95 100 80

85 90 85 90 90 95 100 85

90 90 90 95 95 95 100 90

95 95 95 100 95 95 100 95

95 95 95 100 100 95 100 95

15

25

30

40

40

85

90

90

95

100

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan

- Kasasi - Peninjauan Kembali - Grasi Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali - Grasi Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

75 90 90

75 90 90

75 95 95

80 90 100

95 100 100

85 80 90 95 95

85 85 95 95 100

90 90 95 100 100

95 95 95 100 100

95 95 100 100 100

95

100

100

100

100

95

95

100

100

100

90

90

90

90

95

90 70

90 70

100 70

100 75

100 80

90

90

90

90

95

75

75

80

85

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2014 NO

7.

SASARAN Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Prosentase sisa perkara perdata permohonan yang diselesaikan c. Prosenase sisa perkara perdata gugatan yang diselesaikan d. Prosentase sisa perkara pidana biasa yang diselesaikan e. Prosentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan f. Prosentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan g. Prosentase perkara pidana biasa yang diselesaikan h. Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan j. Prosentase perkara pidana Khusus yang diselesaikan k. Prosentase perkara pidana lalu lintas yang diselesaikan l. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan m. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima)

TARGET (%) 100 100 100 100 95 95 95 100 100 80 100 95

10

PROGRAM

ANGGARAN

Peningkatan penyelesaian perkara

184.000.000

8.

9.



bulan a. Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding b. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi c. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali d. Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi e. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding f. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi g. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali h. Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas

100

Peningkatan dukungan manajemen Peradilan Umum

95 100

100 95 95 100

100 100

100 100

95 100 90

Peningkatan dukungan manajemen peradilan umum

10.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

11.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

12.


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

-

Peningkatan dukungan manajemen peradilan umum

80

95

85

100 100

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur

MATRIKS RENCARA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2015-2019 Tujuan Strategis

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Bantul

dapat memenuhi

butir 1 dan 2 di atas

Sasaran

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

I

II

III

IV

V

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019)

1. Meningkatnya penyelesaian perkara











2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim



















































3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Laporan Akuntablilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014

Recommend Documents