Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian dapat menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2015 merupakan media pertanggungjawaban yang menggambarkan pencapaian keberhasilan atau kegagalan kinerja atas pelaksanaan tugas dan kegiatan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes sepanjang tahun 2015 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh pegawai dan unit-unit lintas sektor terkait. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap masukan dari berbagai pihak dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes tahun 2015.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Produksi Dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes tahun 2015 dapat memberikan informasi dan gambaran

penyelenggaraan

kegiatan

peningkatan

produksi

dan

distribusi

kefarmasian pada program kefarmasian dan alat kesehatan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif dalam rangka peningkatan kinerja.

Jakarta, 27 Januari 2016 Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Dra. R. Dettie Yuliati, Apt., M.Si. NIP. 195812151989112001

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Prodis Kefarmasian Tahun 2015

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..................................................................................................

i

Daftar Isi .............................................................................................................

ii

Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................

iii

BAB.I

Pendahuluan ....................................................................................

1

A. Latar Belakang ..........................................................................

1

B. Maksud dan Tujuan ...................................................................

2

C. Tugas Pokok dan Fungsi ...........................................................

2

D. Sistematika ...............................................................................

4

Perencanaan Kinerja ........................................................................

5

A. Perencanaan Kinerja .................................................................

5

B. Perjanjian Kinerja ......................................................................

7

Akuntabilitas Kinerja .........................................................................

8

A. Capaian Kinerja .........................................................................

8

BAB.II

BAB.III

B. Realisasi Anggaran ................................................................... 26

BAB.IV

Penutup ........................................................................................... 28

Lampiran 1 ............................................................................................................. 29 Lampiran 2 ............................................................................................................. 30


ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Direktorat Bina Produksi dan Distribususi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes melaksanakan kegiatan peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian pada program kefarmasian dan alat kesehatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2015 merupakan laporan akuntabilitas tahun pertama dalam pencapaian kinerja Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 - 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan pencapaian kinerja tahun 2015. Rencana kinerja tahun 2015 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2015 yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 - 2019 sedangkan capaian kinerja merupakan realisasi kegiatan selama tahun 2015 yang diarahkan untuk pemenuhan target yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2015.

Realisasi pencapaian luaran/output Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian adalah sebagai berikut :

LUARAN

Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN

5 jenis

8 jenis

160%

2 industri

2 industri

100%

3 buku

4 buku

133 %

1. Jumlah bahan baku obat

Produksi Bahan

dan obat tradisional yang

Baku dan Obat

diproduksi di dalam negeri

Lokal serta

TARGET

2. Jumlah industri yang

Mutu Sarana

memanfaatkan bahan

Produksi dan

baku obat dan obat

Distribusi

tradisional produksi dalam

Kefarmasian

negeri 3. Jumlah standar atau pedoman kefarmasian atau makanan


iii

LUARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

10 proses

100 %

4. Jumlah fasilitasi atau supervisi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian atau

10 proses

makanan

Keberhasilan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras dan komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dilingkungan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian untuk fokus dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019.


iv

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Laporan

kinerja

Direktorat

Bina

Produksi dan

Distribusi

Kefarmasian

merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII/ 2011

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan

/

Petunjuk

Teknis

/

Pedoman

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Laporan kinerja menggambarkan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan kinerja. Ikhtisar pencapaian sasaran tersebut menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja kegiatan organisasi, penjelasan atas pencapaian kinerja, serta pembandingan capaian indikator kinerja dengan tahun berjalan terhadap target kinerja lima tahunan yang direncanakan.

Laporan kinerja ini juga sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian.


Page 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian bertujuan : 1.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang memuat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

2.

Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan

3.

Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang

4.

Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang

5.

Penyempurnaan bagi kebijakan yang diperlukan

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor

1144/Menkes/Per/VIII/2010 dan perubahannya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Bina Produksi dan

Distribusi Kefarmasian

mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi : 1.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian;

2.

Pelaksanaan kegiatan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian;

3.

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi kefarmasian;

4.

Penyiapan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, kajian, dan analisis di bidang produksi dan distribusi kefarmasian;

5.

Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian;

6.

Pelaksanaan perizinan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; dan

7.

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.


Page 2

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian terdiri atas : 1.

Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional;

2.

Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan;

3.

Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Sediaan Farmasi Khusus;

4.

Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat;

5.

Subbagian Tata Usaha; dan

6.

Kelompok Jabatan Fungsional

DIREKTUR BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBDIT PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN OBAT TRADISIONAL

SUBDIT PRODUKSI KOSMETIKA DAN MAKANAN

SUBDIT PRODUKSI DAN DISTRIBUSI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN SEDIAAN FARMASI

SUBDIT KEMANDIRIAN OBAT DAN BAHAN BAKU OBAT

SEKSI STANDARDISASI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI

SEKSI STANDARDISASI PRODUKSI KOSMETIKA DAN MAKANAN

SEKSI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR FARMASI

SEKSI ANALISIS OBAT DAN BAHAN BAKU OBAT

SEKSI PERIZINAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI

SEKSI PERIZINAN SARANA PRODUKSI KOSMETIKA

SEKSI SEDIAAN FARMASI KHUSUS

SEKSI KERJASAMA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Diagram 1. Struktur Organisasi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Berdasarkan Permenkes Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010


Page 3

D. SISTEMATIKA Laporan

akuntabilitas

kinerja

Direktorat

Bina

Produksi

dan

Distribusi

Kefarmasian Tahun 2015 ini menjelaskan pencapaian kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian selama tahun 2015. Pencapaian kinerja tersebut dibandingkan dengan perjanjian kinerja (penetapan kinerja) sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian adalah sebagai berikut : Ikhtisar Eksekutif

Bab

I - Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan

penyusunan

laporan

kinerja

Direktorat

Bina

Produksi

dan

Distribusi

Kefarmasian tahun 2015 berikut penjelasan umum mengenai struktur organisasi pada sub bab tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan. Bab II - Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perencanaan dan perjanjian kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian tahun 2015. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja, pencapaian kinerja tahun 2015, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2015. Bab IV - Penutup, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja, langkahlangkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, serta pemanfaatan laporan kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2015. Lampiran-lampiran


Page 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja merupakan proses perencanaan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Perencanaan kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara sistematis, terarah dan terpadu.

Visi dan Misi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi mengacu kepada Visi dan Misi

Kementerian

Kesehatan

sesuai

Rencana

Strategis

Kementerian

Kesehatan Tahun 2015 - 2019 sebagai berikut : 1.

VISI KEMENTERIAN KESEHATAN “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

2.

MISI KEMENTERIAN KESEHATAN Untuk mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan ditempuh melalui misi sebagai berikut : a. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. b. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. c. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. d. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.


Page 5

g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 3.

TUJUAN KEMENTERIAN KESEHATAN a. Meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; b. Meningkatnya

daya

tanggap

(responsiveness)

dan

perlindungan

masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. 4.

SASARAN

DIREKTORAT

BINA

PRODUKSI

DAN

DISTRIBUSI

KEFARMASIAN Sasaran Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian tercermin dalam luaran berupa Meningkatnya Produksi Bahan Baku dan Obat Lokal serta Mutu Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

Indikator pencapaian luaran tersebut sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan dan RKP Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 adalah : NO 1.

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

5

10

15

20

25

Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi di dalam

jenis

*k)

jenis

*k)

jenis

*k)

jenis

*k)

jenis

*k)

negeri 2.

Jumlah industri yang memanfaatkan bahan

2

4

6

8

10

baku obat dan obat

industri

industri

Industri

industri

industri

tradisional produksi

*k)

*k)

*k)

*k)

*k)

3

3

3

3

3

buku

buku

buku

buku

buku

10

10

10

10

10

proses

proses

proses

proses

proses

dalam negeri 3

Jumlah standar atau pedoman kefarmasian atau makanan

4

Jumlah fasilitasi atau supervisi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian atau makanan


Page 6

B. PERJANJIAN KINERJA Di dalam perencanaan kinerja ditetapkan target kinerja tahun 2015 yang dituangkan dalam perjanjian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat luaran dan kegiatan. Perjanjian kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2015 sebagai mana diuraikan pada Tabel 1 menjadi komitmen bagi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian untuk mencapainya pada tahun 2015.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2015 LUARAN Meningkatnya Produksi

Bahan

Baku dan Obat

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi di dalam negeri 2. Jumlah industri yang memanfaatkan

bahan

Lokal serta Mutu

baku obat dan obat tradisional produksi dalam

Sarana Produksi

negeri

dan

Distribusi

Kefarmasian

5 jenis

3. Jumlah standar atau pedoman kefarmasian atau makanan

2 industri

3 buku


10 proses

makanan


Page 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indicator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator.

Berdasarkan

pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Pengukuran kinerja dapat memberikan gambaran

kepada pihak pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


Page 8

Luaran / output merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh kegiatan peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai luaran, perlu ditinjau indikator kegiatan peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian yang telah ditetapkan. Luaran indikator kegiatan peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian adalah sebagai berikut:

Meningkatnya Produksi Bahan Baku dan Obat Lokal serta Mutu Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Besaran target dan realisasi masing-masing indikator Tahun 2015 tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2015 LUARAN Meningkatnya Produksi

INDIKATOR KINERJA 1. Jumlah obat

bahan

baku

dan

obat

Bahan

Baku

tradisional

dan

Obat

diproduksi

Lokal

serta

negeri

Mutu

Sarana

2. Jumlah

yang di

memanfaatkan

Distribusi

baku

Kefarmasian

tradisional

obat

REALISASI

CAPAIAN

5 jenis

8 jenis

160%

2 industri

2 industri

100%

3 buku

4 buku

133 %

10 proses

10 proses

100 %

dalam

industri

Produksi dan

TARGET

yang bahan

dan

obat

produksi

dalam negeri 3. Jumlah pedoman

standar

atau

kefarmasian

atau makanan 4. Jumlah fasilitasi supervisi

di

atau bidang

produksi dan distribusi kefarmasian

atau

makanan


Page 9

1. SUMBER DAYA MANUSIA Dalam

mencapai

kinerja,

Direktorat

Bina

Produksi

dan

Distribusi

Kefarmasian didukung dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.

Keadaan PNS di lingkungan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian sampai akhir tahun 2015 berjumlah 43 orang dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah PNS di Lingkungan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2015 NO A.

B.

C.

JABAT AN

JUMLAH

Menurut Jabatan Jabatan Struktural

14 orang

Jabatan Fungsional Umum

29 orang

Menurut Golongan Golongan II

2 orang

Golongan III

33 orang

Golongan IV

8 orang

Menurut Pendidikan S2

13 orang

Apoteker

21 orang

S1

5 orang

D3

2 orang

SMF

1 orang

SLTP

1 orang

Total SDM


43 orang

Page 10

Jenis dan tingkat pendidikan menunjukan kekuatan sumber daya manusia Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Dengan kondisi yang ada dirasa perlu selalu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian sehingga akan mampu memberikan masukan, mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang kesehatan.

KOMPOSISI PNS DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN TAHUN 2015 BERDASARKAN JABATAN

32,56%

67,44%

Jabatan Struktural

Jabatan Fungsional Umum

Diagram 2. Komposisi PNS Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2015 Berdasarkan Jabatan

KOMPOSISI PNS DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN TAHUN 2015 BERDASARKAN GOLONGAN Golongan IV; 18,60%

Golongan II; 4,65%

Golongan III; 76,74%

Diagram 3. Komposisi PNS Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2015 Berdasarkan Golongan


Page 11

KOMPOSISI PNS DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN TAHUN 2015 BERDASARKAN PENDIDIKAN S1 11,63%

D3 SMF 4,65% 2,33% SLTP 2,33% S2 30,23%

Apoteker 48,84%

Diagram 4. Komposisi PNS Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2015 Berdasarkan Pendidikan 2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

tahun 2015 disusun menggunakan Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019, RKP Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 dan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Indikator Kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian adalah sebagai berikut : 1. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi di dalam negeri 2. Jumlah industri yang memanfaatkan

bahan baku obat dan obat

tradisional produksi dalam negeri 3. Jumlah standar atau pedoman kefarmasian atau makanan 4. Jumlah fasilitasi atau supervisi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian atau makanan


Page 12

Dalam rangka meningkatkan produksi dan distribusi kefarmasian maka Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian melakukan berbagai kegiatan yang mendukung luaran : Meningkatnya Produksi Bahan Baku dan Obat Lokal serta Mutu Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Berikut ini akan diuraikan pencapaian indikator kinerja dari Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. a. Indikator Pertama

JUMLAH BAHAN BAKU OBAT DAN OBAT TRADISIONAL YANG DIPRODUKSI DI DALAM NEGERI

Definisi operasional : “Jumlah bahan awal penyusun sediaan farmasi (obat dan obat tradisional) dapat berupa bahan berkhasiat maupun bahan tambahan, yang merupakan hasil penerapan teknologi maupun berupa bahan alam, yang siap diproduksi, dan / atau dibuat di Indonesia”. Kondisi yang dicapai : Pada tahun 2015, jumlah bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi di dalam negeri mencapai 8 jenis dari target sebanyak 5 jenis yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan adalah dengan pendirian kelompok kerja kemandirian bahan baku obat beranggotakan lintas kementerian dan stakeholder terkait lain dengan Kementerian Kesehatan sebagai koordinator. Pencapaian kemandirian obat dan bahan baku obat juga terutama dilakukan melalui kerjasama dan fasilitasi penelitian dengan lembaga penelitian (BPPT dan LIPI) dan Perguruan Tinggi di bidang pengembangan bahan baku obat serta pembentukan jejaring dengan berbagai stakeholder diantaranya institusi penelitian, kalangan industri dan asosiasi pengusaha.

Pada tahun 2015 dilakukan kerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi (BPPT) dan Kementerian Pendidikan melalui Perguruan Tinggi yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjajaran (UNPAD).


Page 13

Daftar jenis bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi di dalam negeri tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4, sedangkan target, realisasi dan capaian pada tahun 2015 dapat dillihat pada Tabel 5.

Tabel 4. Daftar Nama Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional Yang Diproduksi Di Dalam Negeri Tahun 2015 NO

BBO / BBOT

KERJASAMA A-B-G

1 Ekstrak Terstandar Daun Kepel (Stelechocarpus

UGM - PT Swayasa

burahol (BI.) Hook.f. & Th)

Prakarsa

2 Ekstrak Umbi Bengkoang (Pachyrrhizus erosus

UGM - PT Swayasa

L.)

Prakarsa

3 Ekstrak Aktif Terstandar Daun Mimba

UGM - PT Swayasa

(Azadirachta indica)

Prakarsa

4 Ekstrak Biji Klabet (Trigonella foenum-graecum

BPPT - PT Kimia

L.)

Farma

5 Pemanis Alami Glikosida Steviol

ITB - PT Kimia Farma

6 Ekstrak Terstandar Strobilanthes crispus L.

ITB - PT Kimia Farma

7 Ekstrak Terstandar Kelopak Bunga Rosela (Hibiscus sabdariffa L.)

UNPAD - PT Phytochemindo Reksa

8 Karagenan Pharmaceutical Grade

UNPAD - CV Suprima

Tabel 5. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Yang Diproduksi Di Dalam Negeri Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

5 jenis

8 jenis

160%

Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Yang Diproduksi Di Dalam Negeri


Page 14

Dalam mencapai indikator Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Yang Diproduksi Di Dalam Negeri, pada tahun 2015 telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Workshop Peningkatan Kapasitas Produksi BBO dan BBOT 2. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Produksi Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional 3. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM P4TO dan PED 4. Inisiasi Sertifikasi PED Sebagai IEBA 5. Fasilitasi Peralatan Laboratorium pada P4TO Tahun 2015 6. Kajian Teknis Terkait Skematika dan Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan BBO dan BBOT di Indonesia 7. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelatihan dan Pengembangan P4TO dan PED 8. Penyediaan Referensi Nasional dan Internasional 9. Fasilitasi Peralatan Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat dan Pusat Ekstrak DaerahTahun 2015 10. Penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Peralatan P4TO/Laboratorium

Mikrobiogi/Fasilitasi

Peningkatan

Kapasitas

Produksi BBO dan BBOT 11. Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Dalam Pengembangan BBO 12. Fasilitasi

Perjalanan

Panitia

Penerima

dan

Tim

Teknis

P4TO/PED/Laboratorium Mikrobiologi ke Provinsi b. Indikator Kedua JUMLAH INDUSTRI YANG MEMANFAATKAN BAHAN BAKU OBAT DAN OBAT TRADISIONAL PRODUKSI DALAM NEGERI

Definisi operasional : “Jumlah industri yang akan memanfaatkan bahan awal penyusun sediaan farmasi (obat dan obat tradisional) dapat berupa bahan berkhasiat maupun bahan tambahan, yang merupakan hasil penerapan teknologi maupun berupa bahan alam yang diproduksi dan / atau dibuat di Indonesia”.


Page 15

Kondisi yang dicapai: Pada tahun 2015, jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tradisional produksi dalam negeri adalah sebanyak 2 industri dari target sebanyak 2 industri yang telah ditetapkan.

Upaya yang

dilakukan adalah dengan melakukan penjajagan ke industri mitra yang bekerjasama

dengan

Pihak

Kedua

pada

fasilitasi

penelitian,

pengembangan dan peningkatan kapasitas produksi bahan baku obat dan obat tradisional yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 - 2015.

Pencapaian ini akan ditindaklanjuti dengan kesiapan pendaftaran produk dan kesiapan fasilitas produksi pada tahun 2016.

Pada tahun 2015 dilakukan kerjasama dengan 2 industri mitra, yaitu PT Swayasa Prakarsa dan PT Kimia Farma.

Daftar industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tradisional produksi dalam negeri pada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 6, sedangkan target, realisasi dan capaian pada tahun 2015 dapat dillihat pada Tabel 7.

Tabel 6. Daftar Industri Yang Memanfaatkan Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri Tahun 2015 NO

Industri

1 PT Swayasa Prakarsa

BBO / BBOT Yang Dimanfaatkan - Ekstrak Aktif Terstandar Daun Awar-awar Ficus septica (hasil tahun 2014) - Ekstrak Terstandar Daun Kepel Stelechocarpus burahol (BI.) Hook.f. & Th (hasil tahun 2015) - Ekstrak Umbi Bengkoang Pachyrrhizus erosus L. (hasil tahun 2015) - Ekstrak Aktif Terstandar Daun Mimba Azadirachta indica (hasil tahun 2015)

2 PT Kimia Farma

- Ekstrak Terstandar Daun Tempuyung Sonchus arvensis L. (hasil tahun 2014) - Ekstrak Biji Klabet Trigonella foenum-graecum L. (hasil tahun 2015)


Page 16

- Pemanis Alami Glikosida Steviol (hasil tahun 2015) - Ekstrak Terstandar Strobilanthes crispus L. (hasil tahun 2015)

Tabel 7. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Industri Yang Memanfaatkan Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA Jumlah

Industri

Obat

Tradisional

REALISASI

CAPAIAN

2 industri

2 industri

100%

Yang

Memanfaatkan Bahan Baku Obat dan

TARGET

Produksi

Dalam Negeri

Dalam mencapai indikator Jumlah Industri Yang Memanfaatkan Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi Dalam Negeri, pada tahun 2015 telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Fasilitasi Pemenuhan PQ WHO 2. Aliansi Strategis Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat 3. Fasilitasi Terlaksananya

Iklim Kondusif Pengembangan Industri

Farmasi dan Industri Bahan Baku Obat 4. Fasilitasi Kerjasama dan Penguatan Jejaring 5. Kajian Teknis Atas Pemberian Insentif Pada Produsen BBO dan BBOT 6. Pemutakhiran Roadmap Pengembangan Bahan Baku Obat 7. Pemutakhiran

Masterplan

Pengembangan

Bahan

Baku

Obat

Tradisional 8. Pembinaan Industri BBO dan BBOT 9. Rapat Persiapan OIC 10. Penyusunan Laporan Transaksi Obat PBF 11. Penyusunan Laporan Perijinan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi 12. Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian 13. Workshop Peningkatan Daya Saing Industri Farmasi 14. Penyusunan Database Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian


Page 17

Secara Elektronik 15. Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Farmasi 16. Pemetaan Industri Kosmetika 17. Pengolahan Data dan Evaluasi Perizinan Bidang Kosmetika c. Indikator Ketiga JUMLAH STANDAR ATAU PEDOMAN KEFARMASIAN ATAU MAKANAn

Definisi operasional : “Standar adalah standar mutu yang digunakan sebagai acuan di sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan / atau makanan dan bersifat mengikat, sedangkan pedoman adalah bahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi petugas dan pelaku sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan / atau makanan dan bersifat tidak mengikat”. Kondisi yang dicapai: Pada tahun 2015, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian telah menghasilkan 4 standar atau pedoman dari target sebanyak 3 standar atau pedoman yang telah ditetapkan.

Penyusunan standar atau pedoman kefarmasian atau makanan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan mutu produk kefarmasian atau makanan sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap keamanan, khasiat dan mutu bagi kesehatan masyarakat serta menjadi acuan bagi produsen atau distributor agar bisa menghasilkan produk yang baik dan sesuai ketentuan agar aman dipergunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Penyusunan standar atau pedoman dilaksanakan seiring dengan perubahan dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan di lapangan. Kegiatan penyusunan standar atau pedoman di bidang produksi dan distribusi kefarmasian atau makanan pada dasarnya

dilaksanakan

dalam

rangka

mendukung

peningkatan

pembangunan kesehatan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan di


Page 18

bidang produksi dan distribusi kefarmasian. Mengingat bidang produksi dan distribusi kefarmasian merupakan salah satu bidang yang sangat dinamis,

kompleks

dan

multi-dimensi

maka

perlu

dilaksanakan

penyusunan standar atau pedoman yang sistematik dan komprehensif yang dapat menjadi acuan pelaksanaan produksi dan distribusi yang baik dan benar.

Daftar standar atau pedoman kefarmasian atau makanan yang disusun pada tahun 2015 adalah : 1. Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia 2. Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi V 3. Manual Book e-Licensing Kefarmasian 4. Manual Book SIPNAP

Target, realisasi dan capaian pada tahun 2015 dapat dillihat pada Tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Standar atau Pedoman Kefarmasian atau Makanan Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA Jumlah Standar atau Pedoman Kefarmasian atau Makanan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

3 buku

4 buku

133%

Dalam mencapai indikator Jumlah Standar atau Pedoman Kefarmasian atau Makanan, pada tahun 2015 telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan Farmakope Herbal Indonesia (FHI) Edisi II dan Pengujian Ulang FHI Edisi I dan Suplemennya 2. Penyusunan Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi V 3. Pengujian Simplisia dan Ekstrak dalam Rangka Penyusunan Suplemen I FHI Edisi II 4. Penyusunan Kurikulum Pelatihan CPOTB untuk Penanggungjawab Teknis Industri dan Usaha Obat Tradisional 5. Revisi Kodeks Makanan Indonesia Tahap II


Page 19

6. Penyusunan Buku Pedoman Pembinaan Keamanan Pangan bagi Petugas Kesehatan 7. Revisi Pedoman Pembinaan Industri Kosmetik Bagi Petugas 8. Pencetakan Produk Sub Direktorat Produksi Kosmetika dan Makanan 9. Buku Panduan Pelaporan Sarana Produksi Kosmetika 10. Pencetakan Produk Sub Direktorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Sediaan Farmasi Khusus 11. Penyusunan

Materi

Teknis

untuk

Pengaturan

Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor 12. Pencetakan

di

Bidang

Perizinan

Produksi

dan

Distribusi

di

Bidang

Pelaporan

Produksi

dan

Distribusi

Kefarmasian 13. Pencetakan Kefarmasian 14. Penyusunan Daftar Tilik Pembinaan UKOT d. Indikator Keempat JUMLAH FASILITASI ATAU SUPERVISI DI BIDANG PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN ATAU MAKANAN

Definisi operasional : “Jumlah fasilitasi atau supervisi dalam bentuk pembinaan, pembekalan, workshop, peningkatan kapasitas dan bentuk lainnya di bidang produksi dan distribusi kefarmasian atau makanan”. Kondisi yang dicapai: Pada tahun 2015, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian telah melaksanakan 10 proses fasilitasi atau supervisi dari target sebanyak 10 proses yang telah ditetapkan.

Fasilitasi

atau

supervisi

dalam

bentuk

pembinaan,

pembekalan,

workshop, ataupun peningkatan kapasitas perlu dilaksanakan untuk meningkatkan mutu produk dan kapabilitas dari SDM di bidang kefarmasian atau makanan, sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap keamanan, khasiat dan mutu bagi kesehatan masyarakat. Kegiatan fasilitasi atau supervisi di bidang produksi dan


Page 20

distribusi kefarmasian atau makanan pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan kesehatan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan di bidang

produksi dan distribusi

kefarmasian.

Daftar proses fasilitasi atau supervisi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian atau makanan yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah : 1.

Workshop pembinaan UJG-UJR

2.

Peningkatan Kapasitas Penanggungjawab Teknis Bidang Obat Tradisional

3.

Coaching dan Evaluasi Sistem e-Report PBF Tingkat Provinsi

4.

Sosialisasi e-Licensing Kefarmasian

5.

Sosialisasi Sistem Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi

6.

Review Penerapan SIPNAP

7.

Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi

8.

Pembinaan Sarana Produksi Kosmetika

9.

Peningkatan Kemampuan Pelaksana Notifikasi dan CPKB pada Industri Kosmetika UMKM

10. Peningkatan Kemampuan UMKM di Bidang Makanan

Target, realisasi dan capaian pada tahun 2015 dapat dillihat pada Tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Fasilitasi atau Supervisi di Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian atau Makanan Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

10 proses

10 proses

100%

Jumlah Fasilitasi atau Supervisi di Bidang

Produksi

dan

Distribusi

Kefarmasian atau Makanan


Page 21

Dalam mencapai indikator Jumlah Fasilitasi atau Supervisi di Bidang Produksi dan Distribusi Kefarmasian atau Makanan, pada tahun 2015 telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Peningkatan Penerapan Sistem e-Report PBF 2. Penerapan e-Licensing Produksi dan Distribusi Kefarmasian 3. Pemantapan Implementasi Sistem e-Licensing Bagi Petugas Pusat 4. Sosialisasi Sistem Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi 5. Monitoring Implementasi Sistem Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi 6. Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi 7. Review Penerapan SIPNAP 8. Aliansi Strategis Bidang Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Sediaan Farmasi Khusus 9. Fasilitasi Pengaturan Narkotika untuk Penatalaksanaan Nyeri 10. Peningkatan Kemampuan Sistem Pelaporan Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi 11. Fasilitasi Pengaturan Pemasukan Obat Untuk Pengobatan Mandiri 12. Monitoring Implementasi e-Report PBF pada Sarana Distribusi 13. Pemberdayaan UJG dan UJR 14. Pengembangan Daya Saing Industri dan Usaha Obat Tradisional Jawa Tengah 15. Gerakan Nasional Bugar Dengan Jamu (Gernas Bude Jamu) 16. Start Up Bisnis 1000 Gerai / Outlet Jamu 17. Peningkatan Kapasitas Penanggungjawab Teknis Bidang Obat Tradisional 18. Evaluasi Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) 19. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Makanan Melalui Media Cetak 20. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kosmetika Melalui Media Cetak 21. Peningkatan Kemampuan Pelaksana Notifikasi dan CPKB pada Industri Kosmetika UMKM 22. Aliansi Strategis Bidang Kosmetik dan atau Makanan 23. Peningkatan Kapasitas Industri Kosmetik


Page 22

24. Peningkatan Kemampuan UMKM di Bidang Makanan e. Kegiatan Penunjang Pelaksanaan

kegiatan

Kefarmasian

yang

Direktorat

menunjang

Bina

Produksi

pencapaian

dan

Distribusi

indikator

dituangkan

berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang meliputi : 1. Evaluasi Kinerja Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Direktorat 2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Kontrak Kerja Direktorat 3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Prodis Kefarmasian 4. Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Bina Prodis Kefarmasian 5. Penyusutan Arsip Direktorat 6. Penyusunan

Program

dan

Kegiatan

Direktorat

Bina

Prodis

Kefarmasian 7. Penyusunan RKAKL Direktorat Bina Prodis Kefarmasian 8. Penyusunan Laporan SAK 9. Penyusunan Laporan SIMAK-BMN 10. ASEAN Working Groups of Pharmaceuticals Development 2015 11. Harmonisasi

dan

Peningkatan

Kemampuan

dalam

Rangka

Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian 12. Peningkatan Kapasitas SDM Direktorat Bina Prodis Kefarmasian 13. Fasilitasi Perjalanan dalam Rangka Binwil dan PDBK 14. Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Prodis Kefarmasian 15. Distribusi Produk Cetakan Direktorat 16. Resertifikasi ISO 9001:2008 17. Peningkatan Kemampuan Sistem Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi 18. Peningkatan Kemampuan Sistem Aplikasi E-Pharm 19. Pengadaan Sistem Informasi Pelaporan Produksi Kosmetika 20. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 21. Pemeliharaan Sistem Elektronik Perizinan dan Pelaporan


Page 23

f. Kegiatan Perizinan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian juga melaksanakan kegiatan perizinan.

1. Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional melaksanakan perizinan yang meliputi Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat dan Industri Ekstrak Bahan Alam. Jumlah izin yang diterbitkan selama tahun 2015 adalah sebanyak 382 izin yang terbagi dalam 8 jenis. Sebaran masing-masing perizinan Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional yang telah diterbitkan pada tahun 2015 dapat dilihat pada Grafik 1.

REKAPITULASI PERIZINAN SUB DIREKTORAT PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN OBAT TRADISIONAL TAHUN 2015

JUMLAH IZIN

300 200 100 78

1

27

1

2

1

254

18

IF

PRINSIP IF

IOT

PRINSIP IOT

IEBA

PRINSIP IEBA

PBF

PBFBO

0

JENIS IZIN

Grafik 1. Rekapitulasi Perizinan Sub Direktorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional Tahun 2015


Page 24

2. Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan melaksanakan perizinan di bidang produksi kosmetika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jumlah izin yang diterbitkan selama tahun 2015 adalah sebanyak 73 izin yang terbagi dalam 2 jenis. Sebaran masing-masing perizinan Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan yang telah diterbitkan pada tahun 2015 dapat dilihat pada Grafik 2.

REKAPITULASI PERIZINAN SUB DIREKTORAT PRODUKSI KOSMETIK DAN MAKANAN TAHUN 2015 JUMLAH IZIN

60 40 20

40 23

0 IZIN PRODUKSI KOSMETIK

PERUBAHAN

JENIS IZIN

Grafik 2. Rekapitulasi Perizinan Sub Direktorat Produksi Kosmetik dan Makanan Tahun 2015

3. Subdirektorat

Produksi

dan

Distribusi

Narkotika,

Psikotropika,

Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus menerbitkan izin di bidang impor / ekspor narkotika,

psikotropika dan prekursor farmasi yang

terdiri dari Surat Persetujuan Impor (SPI), Surat Persetujuan Ekspor (SPE), Importir Produsen (IP), Eksportir Produsen (EP), Importir Terdaftar (IT), Eksportir Terdaftar (ET) dan Special Access Scheme (SAS). Rekapitulasi perizinan Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus (SAS). Jumlah izin yang diterbitkan selama tahun 2015 adalah sebanyak 827 izin yang terbagi dalam 16 jenis. Sebaran masingmasing perizinan Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus yang telah diterbitkan pada tahun 2015 dapat dilihat pada Grafik 3 dibawah ini.


Page 25

REKAPITULASI PERIZINAN SUB DIREKTORAT PRODUKSI DAN DISTRIBUSI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN SEDIAAN FARMASI KHUSUS TAHUN 2015

JUMLAH IZIN

250 200 150 100 50 42

163 220

2

165 128

0

2

7

0

0

12

14

5

5

62

0

JENIS IZIN

Grafik 3. Rekapitulasi Perizinan Sub Direktorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus Tahun 2015

B. REALISASI ANGGARAN Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes tahun 2015 sebesar Rp 54.835.946.000,- yang terdiri dari RM sebesar Rp 54.206.607.000,- (98,85%) dan PNBP sebesar

Rp 629.339.000,-

(1,15%).

Anggaran tersebut digunakan untuk belanja modal sebesar Rp 290.146.000,(0,53%) dan belanja barang sebesar Rp 54.545.800.000,- (99,47%). Tidak terdapat dana dekonsentrasi dan dana hibah pada Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Adapun

realisasi penggunaan anggaran Direktorat

Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes tahun 2015 adalah sebesar Rp. 37.954.099.489 (69,21%).


Page 26

Tabel 10. Realisasi Anggaran DIPA Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2015 KEGIATAN Peningkatan

Produksi

dan

Distribusi

REALISASI

ALOKASI (Rp.) 54.835.946.000

(Rp.)

(%)

37.954.099.489

69,21

Kefarmasian

Realisasi anggaran sebesar 69,21% ini di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain : 1.

Adanya revisi anggaran dalam rangka penghematan perjalanan dinas (Refocusing), sehingga harus melakukan penyesuaian program kegiatan dan waktu pelaksanaan

2.

Tidak

terlaksananya

fasilitasi

peralatan

P4TO

dan

Laboratorium

Mikrobiologi karena ketidaksiapan sarana pada daerah penerima fasilitas 3.

Beberapa kegiatan hasil refocusing yang berupa lelang gagal dilaksanakan karena waktu yang tidak mencukupi untuk pelaksanaannya.

4.

Adanya efisiensi dari anggaran kegiatan penelitian yang bersifat swakelola antara rencana dan realisasi.

5.

Adanya fluktuasi harga tiket pesawat terbang.


Page 27

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian 2015 merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Pada tahun 2015 telah dapat merealisasikan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian dalam pelaksanaan tugas teknis sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan RKP Kementerian Kesehatan tahun 2015 - 2019. Kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes di tahun 2015 diharapkan akan meningkat sampai dengan tahun 2019.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2015 diharapkan dapat menjadi acuan melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya sehingga kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efiesien. Sedangkan hambatan atau masalah yang muncul dalam mencapai target kinerja diharapkan dapat dicarikan solusi pemecahaan masalah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.


Page 28

LAMPIRAN 1 FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi Eselon II

:

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Tahun

:

2015

LUARAN Meningkatnya Produksi Bahan Baku dan Obat Lokal

serta

Mutu

Sarana

Produksi

dan

Distribusi Kefarmasian

INDIKATOR KINERJA 1. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi di dalam negeri

TARGET 5 jenis

2. Jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tradisional produksi

2 industri

dalam negeri 3. Jumlah standar atau pedoman kefarmasian atau makanan

3 buku


10 proses

makanan


Page 29

LAMPIRAN 2 FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II

:

Direktorat

Bina

Produksi

dan

Distribusi

Kefarmasian Tahun

LUARAN

Meningkatnya

:

2015

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN

5 jenis

8 jenis

160%

2 industri

2 industri

100%

3 buku

4 buku

133 %

10 proses

100 %

1. Jumlah bahan baku obat

Produksi Bahan

dan obat tradisional yang

Baku dan Obat

diproduksi di dalam negeri

Lokal serta Mutu

TARGET

2. Jumlah industri yang

Sarana Produksi

memanfaatkan bahan

dan Distribusi

baku obat dan obat

Kefarmasian

tradisional produksi dalam negeri 3. Jumlah standar atau pedoman kefarmasian atau makanan 4. Jumlah fasilitasi atau supervisi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian atau

10 proses

makanan

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 sebesar

Rp. 54.835.946.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 sebesar

Rp. 37.954.099.489,-

Persentase Realisasi sebesar

69,21%


Page 30

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

Recommend Documents