1
LAPORAN AKHIR PENELITIAN ANDALAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2012
SUKUK SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA PERLUASAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
Oleh : * Dr. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H Dr. Nyulistyowati, S.H.,M.H Tri Handayani, S.H.,M.H C. Sukmadilaga, S.E.,Ak.,MBA Andri Febrian, S.H
Dibiayai oleh Dana BLU Universitas Padjadjaran Nomor : 1407/UN6.A/KP/2012 Tanggal 1 Juni 2012
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN DESEMBER, 2012
2
BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak bagi
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk mewujudkan visi Indonesia sebagaimana tertuang dalam
Master Plan
Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yakni transformasi ekonomi Indonesia menjadi Negara maju yang diakui oleh komunitas dunia
melalui
pertumbuhan
berkesinambungan.
1
ekonomi
yang
tinggi,
inklusif
dan
Diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
tahun 2025 pendapatan per kapita adalah USD14,250 - USD15,500 dengan GDP total USD4.0 - 4,5 Triliun. Pertumbuhan ekonomi ini juga diharapkan dapat menurunkan tingkat inflasi dari dari 6, 5 % pada tahun 21011-2014 menjadi 3,0 % pada tahun 2025. Kombinasi tingkat pertumbuhan ekonomi dan rendahnya inflasi merupakan ciri Negara maju. Sebagai pusat ekonomi global. Asia Timur, termasuk Asia Tenggara memiliki total populasi 50 %
dari populasi dunia. Dengan potensi
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan populasi yang besar, Indonesia memperoleh keuntungan secara geografis. Posisi Indonesia yang
1
Lihat Master Plan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan ekonomi Indoneisa.
3
menguntungkan inilah yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam MP3EI dengan menetapkan visi dengan 3 tujuan, yakni : 1. Meningkatkan pertambahan nilai dan rantai perluasan nilai untuk proses produksi, dan meningkatkan efisiensi jaringan distribusi, disamping itu meningkatkan kemampuan industry untuk memiliki akes dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. 2. Mendorong
efisisensi
pemasaran sebagai
produksi
dan
improvisasi
upaya
upaya memasuki pasar domestic untuk
menekan persaingan dan penguatan ekonomi nasional. 3. Mendorong penguatan sistem inovasi national utnuk produksi, proses dan pemasarandengan penguatan penguatan kompetisi global yang berkesinambungan ekonomi berbasis inovasi. Diharapkan dengan posisi Indonesia yang strategis dan tingkat konsumsi
Negara-negara
yang
semakin
tinggi,
Indonesia
dapat
memanfaatkan peluang. Strategi Indonesia untuk mendorong percepatan dan perluasan ekonomi merupakan strategi yang dianggap dapat menciptakan peluang utnuk mewujudkan visi tersebut. Salah satu strategi yang dicanangkan adalah koneksitas antara koridor ekonomi untuk memudahkan akses barang jasa di dalam negeri sekaligus membuka dan memudahkan jalur barang jasa masuk dan keluar Indonesia. Pemerintah menyadari betul bahwa kelemahan infrastruktur
4
menjadi salah satu penyebab produk barang dan jasa dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk luar. Faktanya agribisnis Indonesia semakin sulit bersaing dengan produk luar yang lebih murah dan lebih berkualitas. Mahalnya harga jual produk agribisnis Indonesia tidak terlepas dari buruknya infrastruktur transportasi. Ekspor buah-buahan dari china misalnya
jauh lebih murah daripada biaya angkut jeruk Medan atau
Pontianak. Melalui MP3EI, Indonesia berpotensi sebagai salah satu Negara penyuplai hasil pertanian, perikanan dan sumber daya alam pada tahun 2025. Oleh karena itu, strategi
membangun infrastruktur yang
menghubungkan pusat-pusat ekonomi di koridor ekonomi, pusat ekonomi dengan daerah terpencil menjadi urgen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Permasalahan mendasar dari pembangunan infrastruktur adalah regulasi terkait pembiayaan dan investasi disektor infrastructure yang tidak optimal. Saat ini regulasi atau hokum positif yang berlaku terkait pembiayaan masih bersifat parsial, dan tidak terintegrasi satu sama lainnya. Pembiayaan infrastruktur yang banyak menggunakan dana pemerintah tunduk pada sistem keuangan negara. Hal ini banyak menimbulkan permasalahan hokum seperti penentuan besaran, proses penunjukan,
jangka
waktu
dan
petanggungjawaban.
Selain
itu,
pemerintah perlu mencari alternatif lain dalam pembiayaan infrastruktur dengan melihat perkembangan dalam praktik pembiayaan internasional. Sejalan dengan transformasi sistem ekonomi dari konvensional ke arah
5
syariah, perlu dilihat salah satunya adalah penggunaan instrument surat berharga syariah yang saat ini sedang booming. 2
B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalah yang akan diteliti, dikaji dan dianalisis dari aspek hukum ekonomi, yakni: 1. Bagaimanakah konsep regulasi yang mengatur sukuk sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur? 2. Bagaimana Sukuk Sebagai alternatif pembiayaan infrastrktur terkait percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia? 3. Bagaimana
Penerapan
praktik
penerbitan
sukuk
dibeberapa
negara?
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengkaji, menganalisis , dan menginventarisasi apakah regulasi yang ada terkait sukuk sebagai alternatif pembiayaan
Lastuti Abubakar,” Implikasi Aktivitas Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia “, Legal Review, Vol.1 No 2 Desember Tahun 2010. 2
6
infrastruktur dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor. b. Untuk mengkaji serta menganalisis sukuk sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur dapat mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. c. Untuk mengkaji, menganalisis dan membandingkan prkatik penerbitan sukuk dibeberapa negara. 2. Luaran dan Manfaat Penelitian Luaran dari penelitian ini berupa desain regulasi dan model pembiayaan infrastruktur dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia Manfaat Penelitian : Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis sebagai berikut : a. Secara teoritis : 1) Hasil penelitian berupa desain regulasi dan model pembiayaan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan teori hukum pembiayaan di Indonesia. 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan ajar dan rujukan dalam pengembangan hukum
7
pembiayaan dan investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. b. Secara praktis : 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pengambil keputusan untuk melakukan penataan regulasi pembiayaan infrastruktur. 2) Hasil
penelitian
ini
selanjutnya
diharapkan
dapat
dipergunakan untuk menguji penerbitan sukuk sebagai pembiayaan infrastruktur.
D.
KONTEKS PENELITIAN Salah satu dasar bagi perekonomian nasional adalah sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat
4 UUD 1945 (Amandemen ke IV)
bahwa: “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan
berkelanjutan,
prinsip
berwawasan
kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan,
lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 (Amandemen ke IV) di atas mengisyaratkan agar pembangunan ekonomi di bangun atas dasar kemandirian untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, termasuk di dalamnya kemandirian yang berkaitan dengan sumber pembiayaan
8
pembangunan. Oleh karena itu, terkait dengan MP3EI, khususnya untuk pembangunan infrastruktur perlu dikembangkan alternatif pembiayaan berbasis investasi. Visi Indonesia 2025 yakni” mengangkat Indonesia menjadi Negara maju dan merupakan kekuatan 12 negara besar dunia du tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang inklusif dan berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut dirancang kerangka kerja konektivitas nasional yang bertumpu pada integrasi
pembangunan regional, sistem transportasi nasional,
sistem
logistic nasional dan Teknologi Informasi dan komunikasi. Melalui sinergi dari ke 4 unsur konektivitass nasional tersebut diharapkan dapat diwujudkan moto yang diusung oleh MP3EI yakni : Locally Integrated, globally Connected”. Dimaksudkan dengan locally integrated adalah sistem konektivitas yang mendukung pergerakan barang, jasa dan informasi yang efektif dan efisien di dalam negeri, oleh karena itu integrasi transportasi, konektivitas intermodal dan jaringan komunikasi merupakan elemn penting utk memperkuatkonektiviats local maupun nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan Globally Connected adalah sistem konektivitas yang bertujuan menghubungkan Negara dengan bagian dunia lainnya melalui gerbang-gerbang internasional seperti pelabuhan dan bandara yang Diharapkan
didukung oleh kepabeanan dan fasilitas perdagangan.
pertumbuhan
ekonomi
dan
perluasan
ekonomi
dapat
9
diwujudkan melalui proses produksi dan pemasaran yang semakin efisien dan mudah. Presiden SBY dalam pidatonya terkait rencana aksi MP3EI sector pertanian menengarai bahwa ada
beberapa penyebab kegagalan
perekonomian Indonesia , yakni 3; 1. Birokrasi yang menghambat dan tidak sejalan. 2. Sikap pemerintah yang mempunyai kepentingan sendiri dan cenderung menghambat jalannya perekonomian khususnya MP3EI. 3. Investor/pengusaha
yang
ingkar
janji
terhadap
komitmen
investasinya. 4. Adanya regulasi yang menghambat jalannya perekonomian dan tidak segera diperbaiki. 5. Adanya kepentingan dan proses politik yang tidak sehat. Selanjutnya,
MP3EI
mempunyai
3
strategi
utama
yang
ekonomi
yang
dioperasionalisasikan dalam inisiatif strategis yakni : 1. Pengembangan
potensi
dilakukan dengan cara
melalui
6
koridor
mendorong investasi BUMN, swasta
nasional dan FDI dalam skala besar pada 22 kegiatan ekonomi utama. 4 Penyelesain berbagai hambatan akan diarahkan pada
3 4
Yuari.wordpress.com, MP3EI Bidang Pertanian, di download tanggal 17 Maret 2012 pkl 17.55. Master Plan Percepatan dan Perluasaqn pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).
10
kegiatan ekonomi utama sehingga diharapkan akan terjadi realisasi investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi di 6 koridor ekonomi. 2. Memeperkuat konektivitas nasional melalui sinkronisasi rencana aksi nasional un tuk merevitaslisasi kinerja sector ril. 3. Pengembangan center of excellence di setiap koridor ekonomi. Dalam
hal ini akan
didorong pengembangan
SDM dan
IPTEKsesuai kebutuhan peningkatan daya saing. Mengacu pada hambatan implementasi MP3EI sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa 2 hambatan yakni regulasi yang belum kooperatif dengan MP3EI dan komitmen investor/pemilik dana untuk berinvestasi, khususnya pada infrastruktur terkait dengan aspek hukum dan ekonomi. Hambatan pertama hanya dapat dihilangkan dengan melakukan
pemetaan
kembali
seluruh
regulasi
yang
terkait
dan
selanjutnya melakukan deregulasi yang sejalan dengan MP3EI oleh karena itu, inventarisasi, harmonisasi dan sinkronisasi hukum yang relevan dengan MP3EI mendesak untuk dilakukan. Hal ini seharusnya bukan menjadi permasalahan mengingat pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM memiliki direktorat Harmonisasi Hukum, selain memiliki Badan Pembinaan Hukum Nasional yang bewrtugas memikirkan dan mengembangkan pembinaan hukum nasional. Hambatan lainnya adalah terkait dengan pembiayaan, khususnya infrastruktur yang memerlukan
11
dana besar. Pemerintah tidak dapat menggantungkan pada APBN yang terbatas kemampuannya. Oleh karena itu perlu dicarikan alternatif pembiayaan lainnya yang dapat digunakan. Sejalan dengan RPJMN yang lebih mengedepankan pembiayaan pembangunan berbasis investasi daripada pinjaman, maka alternatif investasi untuk pembiayaan infrastruktur harus dikembangkan, demikian pula dengan instrumen investasi yang menarik bagi para investor. Pemilik dana atau investor pada prinsipnya senantiasa tertarik menanaman dananya pada investasi dengan return yang optimal. Hal ini sejalan dengan sifat dana yakni mengalir ke tempat dengan return terbesar. 5 Hambatan terkait dengan minat investor untuk berinvestasi pada proyek infrastruktur sebenarnya
sudah
direspon oleh pemerintah dengan
menerbitkan beberapa regulasi terkait dengan kerjasama pemerintah swasta. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No : 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrakstruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur6 yang memunculkan PT Perjaminan Infrastruktur
5
Lihat Lastuti Abubakar, Perdagangan Derivatif di Bursa Efek, Terrace Book & Co, Bandung, 2009. Berdasarkan PP No : 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Pembentukan PT Penjaminan Infrastruktur ini tidak dapat dipisahkan dari PP No : 13 tahun 2010 tentang Perubahan PP No : 67 tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Selanjutnya PT Penjaminan Infrastruktur ini 6
12
sebagai penjamin dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.7 Keberadaan PT Penjaminan Infrastruktur ini diharapkan dapat memmberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para investor yang tertarik berinvestasi pada proyek infrastruktur bahwa dana dan keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan dapat diperoleh. Hal ini perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan rendahnya komitmen investor. Namun dalam praktiknya, PT Penjaminan infratstruktur ini pun dihadang oleh beberapa masalah yuridis yakni keterbatasan penjaminan yang dapat diberikan serta kedudukan hukum PT Penjaminan sebagai badan hukum yang lebih mengarah pada personal guarantee.8. Selanjutnya, terbitnya UU no : 19 tahun 2008
tentang
Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) atau juga dikenal dengan istilah Sukuk atau Islamic Bond 9 , seharusnya memberikan keberagaman instrument investasi yang menarik bagi investor asing. Namun dalam praktik, SBSN yang lebih banyak digunakan sebagai instrument fiscal khususnya untuk 7
Berdasarkan PP No : 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Pembentukan PT Penjaminan Infrastruktur ini tidak dapat dipisahkan dari PP No : 13 tahun 2010 tentang Perubahan PP No : 67 tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 8 Personal guarantee adalah perkembangan dari jaminan perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdata, yang tidak menempatkan kreditor /investor sebagai kreditor preferen sehingga menyebabkan kreditor/investor merasa investasinya tetap kurang dilindungi secara hukum. 9 Sukuk yang lazim diperdagangkan adalah sukuk berbasis ijarah dimana hak manfaat atas asset tertentu ditransfer dari pemilik kepada pihak lain dengan pembayaran sewa. Lihat lebih lanjut dalam Rodney Wilson< Overview of the Sukuk Market, Euromoney Books, London, 2004, hlm. 6.
13
pengelolaan
portofolio
utang
Negara
daripada
sebagai
sumber
pembiayaan pembangunan, khususnya pembiayaan infrastruktur.10. Dalam perkembangan investasi di seluruh dunia, penggunaan sukuk sebagai alternatif
pembiayaan
infrastruktur
yang
menarik
bagi
investor
menunjukkan perkembangan yang pesat. Negar-negara Timur tengah sepeerti Uni Emirates Arab secara progresif menggunakan Sukuk untuk membangun infrastruktur. Demikina juga dinegara lainnya seperti Bahrain dan Qatar. Bahkan Negara tetangga Malaysia pun menggunakan sukuk sebagai instrument pembiayaan. Sukuk sebagai surat berharga lazimnya diperdagangkan di Islamic International Financial Market. Berdasarkan data pada tahun 2008 telah mengeluarkan 6 jenis Islamic Bond yakni : 11 1.
USD 600 Million Malaysian Global Sukuk
2.
USD 400 Million Solidarity trust Services Limited Trust Certificates
10
3.
USD 700 Million Qatar Global Sukuk
4.
USD 250 Million Bahrain Monetary Agency International Sukuk
5.
USD 100 Million Tabreed Finance Corporation Trust Sertificates
6.
USD 120 million Durrat Bahrain Sukuk Company BSC.
Khairunnisa Musari, SPN Syariah : Sukuk Sebagai Instrumen Moneter, Majalah Sharing, Outlook Keungan Syariah Indonesia, Edisi 60 Thn V Desember 2011. 11 Sudin Haron & Wan Nursofiza Wan Azmi, Islamic Finance And Banking System, Mc Graw Hill, Kuala Lumpur, 2009, hlm . 374.
14
Melihat perkembangan investasi dunia yang bergerak dari barang menjadi
instrument
keuangan,
sudah
saatnya
Indonesia
mulai
mempertimbangkan alternatif atau model investasi yang berkembang di Negara lain. Dukungan kesiapan infrastruktur legal dan analisa ekonomi terhadap kemungkinan model investasi tersebut tentu perlu dikaji secara teliti. Surat Berharga Syariah Negara (sukuk) yang diterbitkan berdasarkan UU No : 19 tahun 2008 belum menjadi alternatif yang menarik, mengingat SBSN merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah, dimana pemerintah wajib menyediakan asset yang haris dialihkan pada para pemegang sukuk. Kendala yuridis yang dihadapi adalah Aset Negara yang mana yang dialihkan, selanjutnya benturan penerbitan SBSN justru datang dari sistem Keuangan Negara yang mengatur bahwa asset Negara tidak dapat dialihkan.
12
Yang diperlukan adalah bagaimana
Indonesia mengatur secara harmonis dan sinkron semua regulasi yang terkait dengan MP3EI. Selain itu, diperlukan keberanian untuk mencari alternatif-alternatif yang tersedia untuk menarik investor agar berinvestasi pada pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain mempertimbangkan alternative model pembiayaan yang berkembang di beberapa negara, maka Indonesia perlu secara matang
12
Lihat UU No : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa asset Negara tidak dapat dialihkan, dijaminkan….
15
menentukan model pembiayaan, mengingat seharusnya pembangunan dan pengeloaan infrastruktur merupakan focus pemerintah dengan tetap mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya amanat UUD 1945 tentang penguasaan hajat hidup orang banyak.
E. JADWAL PENELITIAN Bulan Kegiatan Persiapan : brainstorm : penegasan proposal penelitian pengumpulan bahan awal Dikusi awal : penajaman materi dan pembagian tugas materi Diskusi perkembangan Wawancara, studi ke kementrian terkait (Bappenas, Menko Ekuin, Kementrian Keuangan, dsb) Pengolahan data Penyusunan laporan kemajuan Diskusi laporan kemajuan pengumpulan bahan lanjutan Diskusi hasil temuan bahan lanjutan Persiapan riset di Malaysia Riset di Malaysia Penyusunan laporan riset Diskusi lanjutan Persiapan penelitian literatur di Singapura Penelitian literatur di Singapura
1
2 H.
3
4
5
6
7
8
9
10
16
Diskusi penyusunan laporan Persiapan FGD Pelaksanaan FGD Penyusunan Laporan akhir Penyerahan Laporan Final
A. PERSONALIA PENELITI Tenaga Peneliti a) Nama Lengkap
a) Gelar Kesarjanaan a)Pria/ Wanita
a) Unit Kerja
No. b) Bidang Keahlian danb) Pendidikan Akhirb) Alokasi Waktu b) Lembaga Tugas dalam (S1/S2/S3) (Jam/ minggu) Penelitian
a) 1 Lastuti Abubakar
a) Dr., SH.,MH
Wanita
a) Bagian Hukum Perdata
b) Hukum Perdata b) Doktor b) 6 Jam/Minggu c) FH Unpad Ketua Peneliti, Mengumpulkan bahan dan menganalisa a) 2 Nyulistiowati Suryanti a) Dr.,SH.,M.H, CN a) Wanita a) Bagian Hukum Perdata b) Hukum Perdata Menyusun Draft b) Doktor b) 6 Jam/Minggu b) FH Unpad wawancara, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan penelitian.
17
3 Tri Handayani Hukum Perdata, mengatur jadwal penelitian, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan penelitian
SH.,MH
Wanita
Magister Hukum Bisnis
6 Jam/Minggu
Bagian Hukum Perdata FH Unpad
Tenaga Pembantu Peneliti a) Nama Lengkap
a) Gelar Kesarjanaan
No. b) Bidang Keahlian danb) Pendidikan Akhir Tugas dalam (SLA/D3/S1/S2) Penelitian
1C
C. Sukmadilaga Pelaksana dan membantu pelaksanaan penelitian, mengumpulkan data, dan melakukan penelitian lapangan
a) 2 Andri Febrian
S.E.,AK.,MBA S2
a)Pria/ Wanita
a) Unit Kerja
b) Alokasi Waktu (Jam/minggu)
b) Lembaga
Pria 6 Jam/ minggu
Akuntansi FE Ekonomi
a) S.H
b) Sarjana (S-1) b) Hukum Perdata Pelaksana dan membantu pelaksanaan penelitian (melakukan wawancara & mengumpulkan data)
a) Pria
a) Mahasiswa
b) 6 Jam/Minggu FH UnSri
18
G. LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN Penelitian kepustakaan dilakukan antara lain : a. Perpustakaan
Fakultas
Hukum
dan
Perpustakaan
Pusat
Universitas Padjadjaran. b. Perpustakaan di Perguruan Tinggi di Negara yang akan menjadi lokasi penelitian. c. Perpustakaan National University Of Singapore (NUS) d. Badan Pembinaan Hukum Nasional ( BPHN ). e. Perpustakaan lain yang menyediakan data yang diperlukan dalam penelitian. Penelitian lapangan akan dilakukan di : a.
Kementerian Keuangan RI
b.
Badan Perencanaan dan Pengawasan pembangunan
c.
Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian
d.
Malaysia, yakni Pemerintah dan swasta yang mengelola pembangunan infrastruktur serta melakukan studi banding ke Universiti Science Islam Malaysia (USIM)
e.
Singapura, yakni Peneltitian studi kepustakaan ke NUS library
f.
Swasta yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di lokasi penelitian seperti lembaga penjaminan, perbankan,
