LANDASAN, KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA By. Fauzul FAKULTAS HUKUM UPN JATIM 7 September 2015 9/17/2015 1
PEMBAHASAN LANDASAN HAN KEDUDUKAN HAN DALAM ILMU HKM HUB HAN DENGAN CABANG HUKUM LAINNYA
2
9/17/2015
HIKMAH HARI INI Apa yang allah pilihkan bagi hambanya yang beriman adalah pilihan “terbaik” Meski tampak sulit, berat atau memerlukan pengorbanan harta, kedudukan, jabatan keluarga, anak, atau bahkan lenyapnya dunia dan seisinya. Musibah itu hanya satu bala tetapi jika orangnya mengeluh makan menjadi dua bala .
Yang satu bala musibah. dan yang kedua hilangnya pahala sabar atas musibah itu 3
9/17/2015
LANDASAN HAN Pemikirn ttg Negara Hukum tlah muncul sbelum terjadinya revolusi Inggris tahun 1688. Akan tetapi baru muncul kembali pada abad ke 17 dan mulai populer pada abad ke 19. Latar belakng munculny pemikirn ttg negara hukum merupkan reaksi thd kesewenangwenangan yg pernah terjadi dimasa lampau.
Olh krna itu unsur2 negara hukum mempunyai hub yg erat dg sejarah dan perkembangan masyarakt suatu bangsa. 4
9/17/2015
LANDASAN (1) Dengan kata lain, Konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada implementasinya memiliki karakteristik yang beragam. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh sejarah, falsafah bangsa, ideologi negara, da lain-lain. Akibatnya muncul negara hukum menurut Al-Quran, Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental (Rechtsstaat), negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (Rule of Law), konsep socialist legality, dan konsep negara hukum Pancasila. 5
9/17/2015
LANDASAN (2) Sejarh timbulny pemikirn atau cita negara hukum pertama kali dikemukakan olh Plato dalm bukunya Nomoi, mengemukakan penyelenggaraan negara yg baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hakum yang baik. Gagasan ini, kemudian dipertegas oleh Aristoteles (muridny), dalam buku Politica bahwa suatu negara yg baik adalah negara yg diperinth dg konstitusi dan berkedaulatan hukum. 6
9/17/2015
LANDASAN (3) Ada 3 (tiga) unsur pemerintahan berkonstitusi, yaitu : Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan umum; Pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat.
Gagasan negara hukum tersebut masih samar-samar hingga akhirnya muncul konsep rechtsstaat dari Frederich Julius Stahl. Yang diilhami oleh Immanuel Kant. Unsur-unsur negara hukum (rechtsstaat) menurut Stahl adalah : Perlindungan hak-hak asasi manusia; Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7
Peradilan administrasi dalam perselisihan. 9/17/2015
LANDASAN (4) Kawasan Eropa kontinental: muncul konsep rechstaat (negara hukum) sangat dipengaruhi faham liberalisme dan individualisme Negara Anglo saxon: muncul konsep Rule of Law yg kelahirannya jg sangat dipengaruhi faham liberalisme dan individualisme Negara Sosialis: muncul konsep socialist legality. Yg menginginkan adanya realisasi dari sosialisme sbg sumber yg paling menentukan segala aktivitas organ negara, pemerintahan, pejabat pemerintahan n warga negara. Islam telah menemukan konsep negara hukum sendiri, bahwa hkm hrs berkuasa dalam negara yg disandarkan kpd S. Almaidah: 27-50. negara yg tidk berdasarkan hk a/ negara kafir. 8
9/17/2015
LANDASAN (5)
Negara RI sebagai Negara Hukum RECHTSSTAAT (negara berdasarkan atas Hukum, tertera dalam penjelasan UUD 1945)
Bukan MACHTSSTAAT (berdasarkan atas kekuasaan) 9
9/17/2015
LANDASAN (6) Asas – asas negara hukum
Asas monopoli paksa(Zwangmonopoli) berarti monopoli penggunaan kekuasaan negara dan monopoli penggunaan paksaan untuk membuat orang menaati apa yang menjadi ...
Asas persetujuan rakyat Artinya konstitusi harus secara nyata mencerminkan asas kedaulatan rakyat, dengan demikian persetujuan rakyat tidak dapat diwakili. ...
Asas persekutuan hukum (rechtsgemeenschap) berarti Rakyat dan penguasa Negara bersama- sama merupakan suatu persekutuan hukum (rechtsgemeenschap, legal ...
10
9/17/2015
Negara Hukum yang Demokratis Adakah korelasi antara negara hukum yang berlandaskan atas konstitusi dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi ?
Prinsip-prinsip Negara Hukum : Asas legalitas; perlindungan hak asasi; pemerintah terikat pada hukum; monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum; pengawasan oleh hakim yang merdeka.
Prinsip-prinsip demokrasi : Perwakilan politik; Pertanggungjawaban politik; Pemencaran kewenangan; Pengawasan dan kontrol; Kejujuran dan keterbukaan pemerintahan untuk umum;
11
Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan
9/17/2015
LANDASAN (8) Tugas Pemerintah dalam Negara Hukum John Locke, yang pertama kali mengintroduksi ajaran pemisahan kekuasaan negara, membagi kekuasaan menjadi 3 (tiga), yaitu kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan federatif (keamanan dan hubungan luar negeri). Selanjutnya, Montesquieu dalam buku L’Esprit Des Lois (The Spirit of the law), yang mengemukakan bahwa dalam suatu negara ada tiga organ dan fungsi utama pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Masing masing organ ini harus dipisahkan karena memusatkan lebih dari satu fungsi pada satu orang atau organ pemerintahan merupakan ancaman kebebasan individu (a threat to individual liberty) 12 9/17/2015
LANDASAN (9) Unsur pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu menjadi unsur paling signifikan. Lahir adagium yang populer dari Lord Acton, yaitu “Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely” (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (absolute) pasti akan disalahgunakan. Model negara hukum seperti ini terkenal dengan sebutan demokrasi konstitusional. Pembatasan kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, sehingga disebut pemerintah berdasarkan konstitusi (constitusional government). Atas dasar itu maka keberadaan konstitusi dalam negara merupakan conditio sine quanon. Menurut Sri Soemantri, tidak ada suatu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain 13
9/17/2015
KEDUDUKAN HAN DALAM ILMU HKM Hukum Administrasi Negara (HAN) mrupakn salah satu mata kuliah wajib pd Program Studi PPKN ato Pendidikn Kewarganegaraan. Dalam studi hk, HAN mrupakn salah satu cabang atau bagian dari hk yg khusus. 14
9/17/2015
KEDUDUKAN (1) Dlm studi Ilmu Administrasi, mata kuliah HAN mrupakn bahasn khusus ttg salah satu aspek dari administrasi, yakni bahasn mengenai aspek hkm dari administrasi negara. dikalangan PBB n kesarjanaan internasionl, HAN diklasifikasi baik dlm golongan ilmu-ilmu hukum maupun dlm ilmu-ilmu administrasi. 15
9/17/2015
KEDUDUKAN HAN DALAM ILMU HUKUM Sebelum Abad 19 Hukum H. Publik H.PIDANA HTN ARTI LUAS
Hukum Privat H.PERDATA H.DAGANG
Setelah Abad 19 Hukum H. Publik
Hukum Privat
HTN H.PIDANA HAN
H. PERDATA H.DAGANG
KEDUDUKAN (3) HAN TERPISAH KARENA PENGARUH RENAISSANCE (zaman gelap ke terang)
NEGARA HUKUM MODERN (Welfare State) Mengutamakan keperluan seluruh rakyat; Ikut campur dalam segala lapangan kehidupan masyarakat; Menyelenggarakan kesejahteraan umum; Tugas negara menjaga keamanan. 17
9/17/2015
KEDUDUKAN (4)
Hk administrasi materiil terletak diantara hk privat dan hk pidana. Hk administrasi dpt dikatakan sbg “hukum antara” (Poly-Juridisch Zakboekje h. B3/4). Sebagai contoh izin bangunan. 18
9/17/2015
KEDUDUKAN (5) Dalam memberikan izin penguasa memperhatikan segi-segi keamanan dari bangunan yang direncanakan. Dlm hal demikian, pemerintah menentukan syarat2 keamanan. Disamping itu bg yg tdk mematuhi ketentuan2 ttg izin bangunan dpt ditegakkan sanksi pidana.
19
W.F. Prins mengemukakan bahwa “hampir setiap peraturan yg berdasarkan hk administrasi diakhiri in cauda venenum dg sejumlah ketentuan pidana (in cauda venenum secara harfiah berarti ada racun di ekor/buntut). 9/17/2015
KEDUDUKAN (6)
Menurut isinya hk dpt dibagi: Hukum Privat Hukum Publik.
20
9/17/2015
KEDUDUKAN (7) Hukum Privat Hk Privat (hukum sipil), yaitu hk yg mngatur hubungn2 antara orang yg satu dg orang yg lain, dg menitikberatkan kpd kpentingn perseorangn.
Hukum Publik. Hk Publik (Hk Negara), yaitu hk yg mngatur hbungn antara negara dg alat2 perlengkapn ato hbungn antara negara dg perseorangn (warga negara) Contoh: Hukum Administrasi Negara. 21
9/17/2015
HUB HAN DENGAN CABANG HUKUM LAINNYA
HAN dengan Hukum Tata Negara HAN dengan Hukum Pidana HAN dengan Hukum Perdata
22
9/17/2015
HUBUNGAN (1) HAN dengan Hukum Tata Negara Baron de Gerando seorang ilmuwan Perancis yg pertama kali mempekenalkan ilmu hukum administrasi negara sbg ilmu hukum yg tumbuh langsung berdasarkan keputusankeputusan alat perlengkapan negara berdasarkan praktik kenegaraan sehari-hari. Mr. W.F. Prins menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan aanhangsel (embel-embel atau tambahan) dari hukum tata negara. Mr. Dr. Romeyn menyatakan bahwa Hukum Tata Negara menyinggung dasar-dasar dari pada negara Sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah mengenai pelaksanaan tekniknya.
23
9/17/2015
HUBUNGAN (2)
24
Menurut Van Vollenhoven, secara teoretis Hukum Tata Negara adalah keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat perlengkapan Negara dan menentukan kewenangan alat-alat perlengkapan Negara tersebut, sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan Negara, baik tinggi maupun rendah ketika alat-alat itu akan menggunakan kewenangan ketatanegaraan. Pada pihak yang satu terdapatlah hukum tata negara sebagai suatu kelompok peraturan hukum yang mengadakan badan-badan kenegaraan, yang memberi wewenang kepada badan-badan itu, yang membagi pekerjaan pemerintah serta memberi bagianbagian itu kepada masing-masing badan tersebut yang tinggi maupun yang rendah. 9/17/2015
HUBUNGAN (3) Hukum Tata Negara menurut Oppenheim yaitu memperhatikan negara dalam keadaan tidak bergerak (staat in rust). Pada pihak lain terdapat Hukum Administrasi negara sebagai suatu kelompok ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah bila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberi kepadanya oleh hukum tata negara itu. Hukum Administrasi negara itu menurut Oppenheim memperhatikan negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging).
25
Tidak ada pemisahan tegas antara hukum tata negara dan hukum administrasi. Terhadap hukum tata negara, hukum administrasi merupakan perpanjangan dari hukum tata Negara. Hukum administrasi melengkapi hukum tata Negara, disamping sebagai hukum instrumental (instrumenteel recht) juga menetapkan perlindungan hukum terhadap keputusan – keputusan penguasa. 9/17/2015
HUBUNGAN (4) HAN dengan Hukum Pidana Romeyn berpendapat bahwa hukum Pidana dapat dipandang sebagai bahan pembantu atau “hulprecht” bagi hukum administrasi negara, karena penetapan sanksi pidana merupakan satu sarana untuk menegakkan hukum tata pemerintahan, dan sebaliknya peraturanperaturan hukum di dalam perundang-undangan administratif dapat dimasukkan dalam lingkungan hukum Pidana. 26
9/17/2015
HUBUNGAN (5)
27
Sedangkan E. Utrecht mengatakan bahwa Hukum Pidana memberi sanksi istimewa baik atas pelanggaran kaidah hukum privat, maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Pendapat lain dikemukakan oleh Victor Situmorang bahwa “apabila ada kaidah hukum administrasi negara yang diulang kembali menjadi kaidah hukum pidana, atau dengan perkataan lain apabila ada pelanggaran kaidah hukum administrasi negara, maka sanksinya terdapat dalam hukum pidana”. 9/17/2015
HUBUNGAN (6) HAN dengan Hukum Perdata
Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Victor Situmorang bahwa Hukum Administrasi Negara itu merupakan hukum khusus hukum tentang organisasi negara dan hukum perdata sebagai hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas yaitu pertama, negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturanperaturan dari hukum perdata, seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. Kedua, adalah asas Lex Specialis derogaat Lex generalis, artinya bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, yaitu bahwa apabila suatu peristiwa hukum diatur baik oleh Hukum Administrasi Negara maupun oleh hukum Perdata, maka peristiwa itu diselesaikan berdasarkan Hukum Administrasi negara sebagai hukum khusus, tidak diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum umum.
28
9/17/2015
HUBUNGAN (7) Jadi terjadinya hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata apabila 1) saat atau waktu terjadinya adopsi atau pengangkatan kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum Administrasi Negara, 2) Badan Administrasi negara melakukan perbuatanperbuatan yang dikuasasi oleh hukum perdata, 3) Suatu kasus dikuasai oleh hukum perdata dan hukum administrasi negara maka kasus itu diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara. 29
9/17/2015
HUBUNGAN (8) HAN sbg salah satu cabang disiplin ilmu mempunyai objek kajian 2 macam, yaitu: Material Material dimaksudkan manusia. Dalm hal ini a/ aparat pemerintahan sbg pihak yg memerintah dan warga masyarakat atau badan hk privat sbg pihak yg diperitah. Antara kedua pihak terdapt hubungn publik bukan privat.
Formal a/ perilaku atau kegiatan atau keputusan hk badan pemerintah baik yg bersifat peraturan (regeling) maupun yg bersifat ketetapan (beschiking).
30
9/17/2015
DAFTAR PUSTAKA
Philipus M. Hadjon, dkk., 1997, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University press.
S F Marbun, dkk, 2002, Dimensi2 Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Press. Bachsan Mustafa, 2001, Sistem Hukum Administrasi Negara, Bandung: Citra Aditya Bakti. 31
9/17/2015
SEKIAN
JAZAKALLAH
TERIMA KASIH
32
9/17/2015
